Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 26 Oktober 2011
No. 199 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Tukang Kebun
Bobol Paspampres Andi Soraya
Nikah Lagi Habis Lebaran Haji
Status Papua
Waspada Satu JAKARTA - Sehari pasca insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal terhadap AKP Dominggus Oktavianus Awes, Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, kelompok separatis bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali berulah melakukan penyerbuan terhadap Pos Komando Taktis Brimob di Mulia. Mengingat perkembangan situasi Papua yang terus memanas belakangan ini, Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Anton Bachrul Alam mengatakan bahwa status Jayawijaya menjadi waspada satu. ‘’Semua lagi siaga di sana. Kita waspada,” ujarnya di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Anton menjelaskan pada hari ini setidaknya terjadi dua kali kontak senjata antara aparat Polri dan kelompok yang ditengarai dilakukan oleh separatis pimpinan Goliath Tabuni di kota Mulia, Kabupaten Jaya Wijaya,Papua. Ia menerangkan, untuk kontak pertama terjadi sekitar pukul 06.00-07.00 WIT, pasca jenazah Dominggus diberangkatkan ke Jayapura. Selanjutnya ia menambahkan kontak senjata kembali terjadi di lokasi yang sama pukul 13.00-13.30 WIT. Dalam kontak senjata yang diawali penembakan oleh kelompok separatis dari atas gunung terhadap Pos Komando Taktis Brimob tersebut, mantan Kapolda Jatim tersebut memastikan, tidak ada korban jiwa. ‘’Tidak ada korban dan masih dikejar pelaku-pelakunya,” jelasnya. Terkait motif yang dilakukan oleh para kelompok separatis, Anton mengatakan, insiden penembakan yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Puncak Jaya tersebut dilakukan oleh para kelompok separatis guna untuk mencari senjata. ‘’Motif untuk pelaku ini, saya kira mereka masih mencari senjata api. Karena disitu (Mulia) pun terjadi dua kali (penembakan) bulan Juni lalu. Ada anggota kita juga yang diambil senjatanya. Jadi ini motifnya ingin mencari senjata api,” katanya. (wnd)
Indonesia Tambah
LAMA tak terdengar kabarnya, Andi Soraya muncul membawa kejutan. Janda dua orang anak ini mengaku akan menikah lagi, tepatnya setelah Lebaran Idul Adha bulan depan. Andi menuturkan dirinya sudah siap mental untuk melepas status jandanya. ‘’Tanggal tepatnya masih dirahasiakan. Nggak mendadak. Aku kan pernah bilang, tahun ini melepas kesendirian,” kata Andi. Bekas teman Steve Emmanuel ini belum mau membocorkan lebih detail tentang hari bahagianya itu. Ia merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Apalagi. sejauh ini dia masih sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. ‘’Kalau bajunya, sudah oke semua. Tinggal menyebar undangan yang belum,” tuturnya. Sebelumnya, Andi pernah menikah dengan Ahmad Kurnia Wibawa. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada November 2001. Andi dicerai suami karena tidak suka kariernya di dunia hiburan. Setelah bercerai, Andi menjalin hubungan dengan Steve Emmanuel. Hubungan itu telah membuahkan seorang anak, Darren Sterling Emmanuel. (kmb)
Hukuman Koruptor
Minimal Lima Tahun MADIUN - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, menyatakan hukuman minimal bagi para koruptor diusulkan paling singkat lima tahun penjara. ‘’Saya menilai hukuman terhadap pelaku korupsi kadang tidak setimpal dengan perbuatannya. Hal ini membuat rasa keadilan masyarakat Indonesia tersakiti,’’ katanya di sela-sela kunjungannya ke Lapas Kelas I Madiun dan Lapas Ponorogo, Jatim, kemarin. Menurut Amir, hukuman
minimal untuk para koruptor sebaiknya tetap ada dalam UU Tipikor nantinya. Bahkan, ia ingin hukuman minimal yang diusulkan hanya empat tahun penjara, lebih baik diperberat. ‘’Akan lebih baik hukuman diperberat hingga minimal lima tahun penjara. Hal ini dimaksudkan, supaya memiliki efek jera,” terangnya. Ia menjelaskan, hukuman yang diberikan memang harus melalui mekanisme peradilan yang benar. Kategori korupsi
dan beratnya kerugian negara serta dampak yang ditimbulkan haruslah jadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis kepada tersangka koruptor. Meski demikian, hukuman yang berat bagi tersangka yang terbukti bersalah haruslah membuat pelaku atau yang akan melakukan korupsi pikirpikir dulu. Hal ini, lanjutnya, menjadi salah satu bahasan oleh tim pengkaji RUU Tipikor bersama bahasan yang lain seperti mora-
24 Unit F-16 Bekas JAKARTA - Komisi I DPR akhirnya menyetujui hibah 24 unit pesawat tempur bekas jenis F-16 dari Amerika Serikat, untuk memperkuat jajaran TNI AU meskipun sebelumnya bersikukuh lebih baik membeli 6 unit pesawat tempur F-16 AS dalam kondisi baru. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan persetujuan DPR itu setelah ada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pertahahan AS Leon Panetta, di Bali. ‘’Komisi I memutuskan menyetujui hibah F-16 bekas AS ini bukan terpaksa. Karena sesungguhnya pembahasan soal hibah F-16 AS ini sudah berlangsung cukup lama. Dan baru diputuskan saat ini, kebetulan saja waktunya, Presiden SBY kemarin bertemu Menhan AS dan membahas soal peningkatan kerjasama pertahanan,” katanya usai raker tertutup dengan Menhan di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sejak awal, kata dia, Komisi I telah memberikan syarat yang cukup ketat bagi pemerintah, jika memilih opsi menerima hibah F-16 bekas ketimbang membeli yang baru seperti pesawat harus diretrofit atau diupgrade ke blok 52. ‘’Sementara pemerintah dulu hanya mengusulkan ditingkatkan ke blok 32 saja. Jelas DPR tidak mau dengan tawaran pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Komisi I DPR setuju untuk menerima hibah 24 unit F-16 bekas dari AS setelah pemerintah menerima syarat untuk meretrofit terlebih dahulu dari blok (seri) aslinya 15, menjadi blok 52, meskipun konsekuensinya memerlukan anggaran tambahan. Soal anggaran tambahan untuk kepentingan retrofit F-16 bekas AS ke blok 52 itu, akan dibahas tersendiri dalam raker berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah RI akan segera menyampaikan secara resmi persetujuan DPR tersebut kepada pemerintah AS termasuk segera membayar uang muka untuk kepentingan retrofit F-16 itu sebesar 200 juta dollar AS awal tahun depan. (har)
DENPASAR - Acara pembukaan ASEAN Fair di kawasan Nusa Dua, Bali, kemarin diwarnai kejadian memalukan di depan para Menteri Pertahanan se-ASEAN, atas bobolnya pengamanan kepresidenan. Tiba-tiba saja seorang tukang kebun yang mengendarai sepeda onthel menembus barikade pengamanan hingga berada tepat di depan panggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Acara pembukaan ASEAN Fair oleh Presiden SBY awalnya berjalan lancar. Namun, di tengah acara arak-arakan pawai budaya dan aksi akrobat pesawat udara, terjadilah peristiwa yang memalukan. Pengamanan ring satu Presiden bobol. Di saat semua tamu dan tim pengamanan yang menjaga ketat acara, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), tertuju ke atas melihat jalannya akrobatik pesawat, tibatiba seorang bapak tua yang bekerja sebagai tukang kebun di Hotel Nusa Dua menembus berikade pengamanan hingga masuk tepat di depan panggung kehormatan Presiden. Disaksikan tamu undangan, tukang kebun itu langsung diamankan Paspampres dan ditarik keluar area. Juru Bicara Kepresiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden tidak marah, namun akan tetap memintai penjelasan tim pengamanannya. Semoga saja insiden memalukan di hadapan tamu undangan mancanegara tidak kembali terulang. Apalagi pertengahan November nanti akan digelar ASEAN Summit yang akan dihadiri sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sementara itu, Komandan Paspamres Mayjen TNI Agus Sutomo mengaku, anggotanya lalai sehingga seorang pengendara sepeda dapat memasuki acara ASEAN Fair itu. Agus mengatakan, anggotanya tidak konsisten melaksanakan tanggung jawab karena ikut menonton atraksi aerobatik udara dan akhirnya tidak melihat pengendara sepeda Made Minta yang menembus ring 3 dan baru diamankan oleh anggota di perbatasan antara ring 2 dan ring 1. ‘’Ada beberapa anggota yang ikut menyaksikan demo aerobatik, maka lalai dengan tugasnya. Meski sesaat, tetapi ancaman masuk walaupun ternyata terbukti itu ancaman pasif,” ujarnya. Menurut dia, seluruh anggota yang bertugas saat itu mulai dari ring 3 hingga ring 1 dinyatakan bersalah atas kejadian tersebut dan langsung diberikan sanksi. Namun, Agus menolak untuk menjelaskan sanksi yang diberikan kepada anggota tersebut. ‘’Itu internal kita,” ujarnya. (kmb/har)
torium remisi bagi para koruptor. ‘’Kami sedang membahas hal itu. Semua tidak bisa dilakukan sepihak atau sendiri, harus melibatkan pihak lainnya,” tambah Amir Syamsuddin. Pengkajian berbagai hal terkait tindakan korupsi ini menjadi salah satu agenda 100 hari masa kerjanya setelah bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, menggantikan Patrialis Akbar. Dalam kunjungan pertamanya di Lapas Madiun, Amir
juga melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi di lapas setempat. Ia bahkan menyempatkan diri berdialog dengan salah seorang narapidana narkoba yang sedang mengikuti training community (TC). TC merupakan salah satu kegiatan pembelajaran bagi penghuni lapas di bidang religi dan sosial. Kegiatan ini mengasah kembali sisi religius dan sosial para narapidana sehingga dapat menjadi bekal untuk kembali ke masyarakat. (ant)
Dana Pemda
Dikuasai Kepala Daerah
Suluh Indonesia/ant
DITANGKAP - Dua petugas keamanan menggiring tukang kebun, I Nyoman Minta saat berlangsungnya atraksi Aerobatik Jupiter pada pembukaan ASEAN Fair 2011 di Nusa Dua, Bali, kemarin.
JAKARTA - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein menyatakan PPATK menemukan banyak laporan tentang dana pemerintah daerah yang disimpan dalam rekening pribadi. Sebelum pelantikan Ketua PPATK periode 2011-2016 Muhammad Yusuf di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Yunus mengatakan, laporan kepada PPATK terkait masalah itu mencapai lebih dari 2.000 kasus. ‘’Biasanya ditaruh di rekening pribadi, seharusnya tidak boleh menurut ketentuan,” ujarnya. Yunus mengatakan penyalahgunaan dana pemerintah daerah tersebut terjadi di banyak wilayah dan hampir meliputi seluruh daerah Indonesia. Laporan tersebut, lanjut dia, sudah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada penegak hukum. Hanya, menurut dia, tindak lanjut dari laporan tersebut sepenuhnya berada pada penegak hukum karena PPATK hanya berwenang memberikan laporan. ‘’Tanya penegak hukum, kita kan cuma ngasih umpan saja,” ujarnya. Yunus menyatakan laporan tentang dana pemerintah daerah yang disimpan dalam rekening pribadi tersebut jumlahnya meningkat setiap tahun. Kepala PPATK periode 2011-2016 Muhammad Yusuf mengakui praktik penyimpanan uang negara dalam rekening pribadi adalah salah satu kasus terbanyak yang ditemukan oleh PPATK. Ke depan, ia berjanji untuk lebih efektif dan progresif dalam berkoordinasi dengan aparat hukum agar laporan PPATK bisa ditindaklanjuti. ‘’Kepada penegak hukum akan kita minta untuk koordinasi secara efektif dengan kita secara `regular meeting,” ujarnya. (har)
RTRW Jakarta Butuh Peran Pemerintah Pusat KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handhayani mengatakan, implementasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) ibukota membutuhkan peran pemerintah pusat. Handhayani mencontohkan, untuk mewujudkan ruang terbuka hijau sebesar 30 persen, pemerintah provinsi kesulitan karena untuk penambahan sebanyak 10 persen lahan dibutuhkan dana 120 triliun rupiah, karena masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya berdasarkan harga nilai jual objek
pajak, tapi merujuk pada harga pasar. Ia mengatakan hal tersebut dalam seminar “Optimalisasi Pembangunan Jakarta Dalam Perspektif Geopolitik Indonesia Guna Memperkuat Sistem Keamanan Nasional” yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan dengan Universitas
Pertahanan Indonesia. Raperda RTRW Jakarta 2011-2030 yang baru disetujui oleh DPRD pada Agustus lalu, menurut Handhayani, sedang menunggu finalisasi dari Kementerian Dalam Negeri, sementara Dinas Tata Kota Pemprov Jakarta melanjutkan pembuatan rencana tersebut secara terperinci. ‘’Tidak ada prioritas wilayah atau sektor pelaksanaan karena semua adalah pedoman pelayanan publik sehingga harus dikerjakan secara berbarengan,” tambahnya. RTRW ibu kota Jakarta itu mengatur sektor transportasi,
penanggulangan banjir, ruang terbuka hijau, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, permukiman, investasi, ekonomi daerah, sumber daya manusia dan pertahanan keamanan. Masalah transportasi menjadi salah satu bidang yang disoroti karena pada 2010 tercatat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sekitar 7,4 juta unit dengan kendaraan pribadi mencapai 98,55 persen dari jumlah tersebut sedangkan angkutan umum hanya 1,5 persen. Penambahan kendaraan setiap hari berjumlah 1.172 kendaraan yang terdiri dari 186 mobil dan
986 motor, padahal luas jalan hanya 40,1 kilometer persegi atau 6,2 persen dari luas wilayah Jakarta, akibatnya biaya kemacetan mencapai 46 triliun rupiah per tahun. ‘’Saat ini kami sedang mengupayakan agar angkutan umum massal menjadi tulang punggung transportasi Jakarta melalui fasilitas bus transjakarta dan ‘mass rapid transportation’ serta menambah jalinan jalan yang tersambung menjadi 10 persen dari yang tadinya hanya 7 persen,” ujar mantan Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta tersebut. (ant)