Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 25 Februari 2011
Pemerintah Tak Kaget Gejolak
Kelebihan Permintaan
Lifting Minyak Tak Tercapai
MENTERI Keuangan Agung Martowardojo mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu kaget dengan kenaikan harga minyak mentah di pasaran dunia, terkait dengan terjadinya gejolak politik di sejumlah negara ...hal. 1
PENAWARAN saham terbatas (right issue Bank Mandiri) yang masa perdagangannya berakhir Senin (21/2) lalu dilaporkan mengalami kelebihan permintaan (over subscribed) dengan total dana yang diperoleh ...hal. 2
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo memastikan target produksi lifting minyak yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 sebanyak 970.000 barel per hari, tidak tercapai. “Lifting minyak kita, itu dalam perkembangan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 38 tahun V
Truk Tabrak Minibus
Lima Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
SERAGAM - Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji dengan pakain dinas lengkap menyerahkan nota pembelaan (pledoi) terkait kasus suap dan Pilkada Jabar kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan, kemarin.
TEMANGGUNG - Truk bermuatan pasir menabrak mobil Mitsubishi L300 yang penuh penumpang di jalur ParakanKendal di Dusun Saren, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, kemarin mengakibatkan lima penumpang tewas. Kelima korban tewas adalah penumpang mobil L300 warga Desa Getas Blawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, yaitu Wasini (52), Abdul Rozak (9), Nurijati (27), Muyasaroh, dan Sumiyatun. Jenazah Muyasaroh kini di PKU Muhammadiyah Parakan, Sumiyatun di Puskesmas Bejen, dan tiga jenazah lainnya di RSK Ngesti Waluyo Parakan. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sejumlah korban luka-luka yang sekarang dirawat di RSK Ngesti Waluyo, yakni Rumiyati, Yuni, Munah, Watini, Tukilah, Suprapto, dan Akomadin. Kecelakaan tersebut bermula L300 yang melintas di jalan menurun di Dusun Saren dari arah Parakan, tiba-tiba truk pasir yang dikemudikan Latif warga Mojokerto, Jawa Timur, menabrak dari belakang dan mobil yang dikemudikan Akomadin tersebut menabrak pagar pembatas jembatan Sungai Krengseng. Setelah menabrak minibus, truk bermuatan pasir tersebut masih melaju dan menabrak sebuah truk dari arah berlawanan (Kendal yang dikemudikan Suprapto. Seorang saksi mata warga Bejen, Muhtadi mengatakan, kemungkinan rem truk bermuatan pasir tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga ketika melewati jalan menurun tersebut laju kendaraan tidak bisa dikendalikan. (ant)
Demokrat Beri Sinyal
PKS-Golkar Keluar Koalisi JAKARTA - Partai Demokrat memberikan sinyal kepada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera untuk memilih jalan lain jika tidak bisa membangun kebersamaan di dalam koalisi partai pendukung pemerintah. ‘’Partai Demokrat membangun koalisi yang sejati dengan partai-partai politik lain untuk mendukung pemerintah,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat membuka diskusi Pokja Ekuin dan Pokja Kesra Partai Demokrat di Jakarta, kemarin. Diskusi antara lain dihadiri Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Hartadi B Sarwono.
Menurut Anas, koalisi yang sejati adalah koalisi yang memiliki akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama. Akhlak koalisi itu, kata dia, mengutamakan kebersamaan dan bukan mementingkan kepentingan sendiri yang berbeda-beda. ‘’Dengan menjunjung tinggi komitmen dan kerja sama maka pembangunan bangsa dan negara yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai dengan baik,” katanya. Anas Urbaningrum menegaskan bagi mitra koalisi yang tidak mau bersungguh-sungguh, saat ini sudah waktunya untuk memilih jalan lain. Karena, katanya, Partai Demokrat mengingatkan kepada partai politik yang mnjadi mitra koalisi untuk memiliki
akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama. Anas urbaningrum menambahkan saat ini Presiden Yudhoyono sedang merumuskan sebagian kesimpulan dan hal itu patur ditunggu bersama. Usai menyampaikan sambutannya, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan sebagian kesimpulan yang sedang dirumuskan oleh Presiden, Anas enggan menjelaskan lebih lanjut. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dua anggota koalisi yang mendukung usul hak angket pajak di DPR. Dukungan terhadap hak angket pajak itu berseberangan dengan sikap Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya. (har)
Pemerintah Terapkan
Pembuktian Terbalik Harta Gayus JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menyatakan, pemerintah segera menerapkan sistem pembuktian terbalik untuk penuntasan kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan. ‘’Sesuai Inpres No.1/2011 tentang penuntasan kasus mafia pajak, maka hal penting yang akan dilakukan kemudian adalah penerapan metode pembuktian terbalik,” katanya usai memimpin rapat jajaran kementerian politik, hukum dan keamanan di Jakarta, kemarin. Boediono mengatakan, proses pembuktian terbalik lebih efektif untuk mencegah dan menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. ‘’Dengan metode itu, uang negara atau uang rakyat yang dikorupsi dapat segera diambil negara atau dikembalikan kepada rakyat. Jadi, ini memang merupakan instrumen yang efektif,” ujar Wapres. Boediono menambahkan, penerapan metode pembuktian terbalik juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi atau yang terlibat mafia pajak. ‘’Jika metode ini diterapkan benar-benar secara signifikan, maka metode ini dapat menjadi instrumen yang efektif bagi pencegahan dan penuntasan kasus
korupsi,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Basrief Arief menuturkan untuk penuntasan kasus Gayus dilakukan tiga kategori yakni sisi pidana umum, pidana korupsi dan suap. ‘’Penerapan pembuktian terbalik sebelumnya telah dilakukan pada kasus Bahasyim. Dalam kasus itu, uang suap yang diterimanya dari pengusaha Kartini Mulyadi sebesar Rp1 miliar dapat disita oleh negara dengan cepat,” katanya. Bahasyim juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang seluruh hartanya senilai Rp 60,9 miliar dan 681.147 dolar AS. Harta itu tersimpan di 11 rekening atas nama istri dan dua putrinya. Vonis itu berdasarkan asas pembuktian terbalik sesuai Pasal 35 UU Nomor 15/2002 Tentang Pencucian Uang, ungkap Jaksa Agung. Hal senada diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang mengemukakan, untuk penuntasan kasus Gayus, dapat dilakukan metode pembuktian terbalik dengan merujuk UU Pencucian Uang. ‘’Kita akan merujuk ke UU Pencucian uang, kita akan lakukan penyelidikan berdasarkan itu,” katanya. (ant)
Pendukung Koalisi
Jangan Emosional JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengimbau semua pihak, khususnya pendukung koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang YudhoyonoWapres Boediono agar tidak menonjolkan sikap emosional. ‘’Dewasalah dalam berpolitik, intinya komunikasi yang kurang lancar diperbaiki,’’ katanya di Jakarta, kemarin. Mantan Presiden PKS itu menyayangkan jika kekuatan besar koalisi itu tidak dapat dikonsolidasikan untuk menyukseskan program-program pemerintah SBY-Boediono. Bahkan, Tifatul menambahkan, di masa yang akan datang belum tentu Indonesia mampu mewujudkan koalisi sebesar ini. Tifatul juga mengingatkan, Presiden SBY sudah memberi arahan bahwa Setgab haruslah bersikap antisipatif. Bahkan, katanya, SBY memberikan permisalan bahwa mengambil keputusan politik itu seperti orang terjun payung yaitu kalau sudah loncat dari pesawat, tidak bisa kembali lagi. ‘’Jadi jangan dadakan terus, tiba-tiba ada instruksi begini begitu, bangunlah komunikasi sesuai kontrak politik itu. Ada level pembina, di sisi menteri dan sisi parlemen. Komunikasi ini adalah kuncinya,” kata Tifatul seraya mengatakan, pada sisi lain ada pihak-pihak yang ngomporin, dan hampir tiap hari bicara reshufflekabinet. Padahal ini adalah ranah prerogatif presiden. (ant)
Presiden Belum
Wacanakan Reshuffle JAKARTA - Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mewacanakan reshuffle kabinet. ‘’Reshuffle sendiri masih belum sampai sekarang belum dilakukan, bahwa ada atau tidak tergantung bagaimana presiden melihat urgensinya terhadap hal tersebut. Sejauh ini belum,” katanya sebelum bertolak ke Brunei Darussalam mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Julian mengatakan, bila saat ini timbul kekhawatiran sejumlah partai anggota koalisi bahwa akan ada reshuffle terutama dikaitkan dengan hasil pengajuan hak angket untuk pembongkaran mafia pajak, maka hal tersebut tidak beralasan karena Presiden tidak akan melakukan reshuffle karena alasan tersebut. ‘’Kalau ada tentu berdasarkan rasional dan alasan. sekali lagi itu memang hak prerogratif Presiden,” katanya. Ia menambahkan, wacana reshuffle bukan dari internal pemerintah, mungkin hasil analisis dari pengamat politik yang melihat bahwa konstelasi partai koalisi saat ini memang kelihatannya tidak begitu baik. Terkait perkembangan, Partai Gerindra Julian mengatakan belum ada pertemuan antara Presiden dan Prabowo. (ant)