Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 23 September 2011
No. 176 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Ira Swara Padukan Musik
Dangdut, Rock dan Etnik PENYANYI dangdut Ira Swara akan menggabungkan musik rock dan etnik di dalam vokal cengkok khas dangdut pada acara Magnum Filter Urban Jazz Crossover. Rencananya Ira Swara akan berkolaborasi dengan vokalis Jamrud, Kristianto. ‘’Ada lagu rock yang khas banget yang dibuat dangdut dan etnik, dengan cengkok dangdut. Asik juga ya,” ujar Ira Swara di Indochine FX Centre Jakarta, kemarin. Selain musik rock, Ira Swara juga akan bernyanyi seriosa. ‘’Ada kolaborasi dengan penyanyi seriosa. Dari lima lagu, tiga lagu itu menyanyi sendiri,” jelas Ira Swara. Menurut Brand Manajer Magnum Filter, Andre Muljad, musik multigenre tahun ini bakal terasa berbeda dengan hadirnya dangdut. ‘’Ini memang sebuah pagelaran musik multi-genre. Makanya Magnum Filter Urban Jazz Crossover kali ini akan lebih unik dan pasti berbeda dari sebelumnya,” paparnya. Ia mencontohkan, musik keroncong di twisted ke jazz itu akan unik sekali, dan kali ini juga akan ada Ira Swara yang turut mengisi dangdut,” katanya Acara Magnum Filter Urban Jazz Crossover akan diadakan di lima kota diantaranya, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Selain Ira, Urban Jazz Crossover juga akan menampilkan Viky Sianipar sebagai music director, dan deretan musisi seperti David Naif, Ari Lasso, Once, Krisyanto, Firman, Ras Muhammad, Syahrani dan Raisa. (kmb)
Pesawat Jatuh JAYAPURA - Pesawat Yajazi PK UCE jatuh di daerah Pegunungan Papua setelah hilang kontak dengan menara di Wamena, kemarin. Pesawat jenis Pilatus tersebut hilang kontak dengan tower Wamena, pukul 13.13 WIT, berangkat dari Pagai dengan tujuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Menurut informasi, pesawat tersebut membawa dua orang penumpang dan sejumlah hasil bumi. Pesawat itu dengan pilot Paul Westlund (AS). Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wahcahyono membenarkan peristiwa itu. ‘’Ya ada pesawat Yajazi yang jatuh di pedalaman Papua di sekitar Pas Valey, Kabupaten Yahukimo atau Kabupaten Yalimo,” katanya. Ia mengatakan, pesawat Yajazi tersebut dengan pilot Paul berasal dari Amerika Serikat dengan dua orang penumpang sipil beserta barang berupa hasil bumi. ‘’Pilot dan penumpang diperkirakan meninggal dalam kecelakaan pesawat Yajasi tersebut,’’ katanya. (ant)
Tergantung Alat Bukti
Jadikan Anas Tersangka Kebijakan Salah
Banggar Dipidana JAKARTA - Pimpinan DPR akan mengundang Polri, KPK, dan Kejagung untuk memaparkan mekanisme pembahasan anggaran yang selama ini berjalan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Langkah ini diambil sebagai tindaklanjut dari permintaan Banggar yang mengirimkan surat agar pimpinan DPR untuk menjelaskan mekanisme kerja Banggar kepada tiga instansi penegak hukum tersebut. ‘’Pimpinan DPR akan mengundang KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Mudah-mudahan paling lama minggu depan sudah ada keputusan,” kata Pramono di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Surat Banggar berisi keluhan atas pemeriksaan KPK terhadap empat pimpinan Banggar beberapa waktu lalu. Keberatan Banggar tersebut dengan alasan yang diperiksa bukanlah indikasi adanya tindak pidana korupsi, melainkan terkait kebijakan yang diambil oleh Banggar. ‘’Padahal penyusunan RAPBN 2012 melibatkan Banggar, dan itu sudah diatur di dalam UU. Jadi, jangan kemudian mereka membahas tetapi ditangkapi karena perbedaan persepsi mengenai landasan hukumnya,” kata Pramono. Pada dasarnya, kata Pramono pimpinan dewan tidak keberatan atas pemeriksaan kepada siapapun anggota DPR yang diduga terlibat korupsi. Namun, dia mempertanyakan jika pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK sudah masuk pada domain Banggar yang sudah diatur dalam undang-undang. ‘’Kalau soal calo anggaran ya monggo saja. Tapi kalau kebijakan kan nggak bener. Nah pertanyaan penyidik itu sudah kepada kebijakan. Kenapa ini, kenapa itu, apa latar belakangnya, asumsinya apa, itu kan sudah kebijakan,” imbuhnya. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah mengingatkan akan terjadi bencana besar jika praktik korupsi terselubung yang berlangsung di parlemen jika kebijakan penyusunan anggaran oleh Banggar diberikan hak istimewa terbebas dari jerat hukum. (har)
JAKARTA - Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus suap di Kemenpora dan PLTS di Kemenakertrans bisa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, jika dalam perkembangannya ditemukan alat bukti. ‘’Kita belum bisa memastikan, apakah Anas bisa
jadi tersangka atau tidak. Hal itu masih terlalu prematur. Bisa meningkat, bisa stag, bisa tidak sama sekali. Status tergantung alat bukti,” kata Busyro di Jakarta, kemarin. Berdasarkan alat-alat bukti yang saat ini, menurutnya, Anas baru dimintai keterangan sebagai saksi. ‘’Kan ada tingkatannya. Ada alat bukti untuk minta keterangan, untuk
penyelidikan, ada alat bukti untuk penyidikan. Sekarang kan masih tahap untuk sebagai saksi yang diminta keterangan,” imbuhnya. Namun, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menegaskan, KPK tetap serius menangani kasus ini, dan KPK tidak akan sembarangan melakukan pemanggilan terhadap seseroang untuk dimin-
ta keterangannya jika tidak dibekali dengan bukti-bukti awal. ‘’KPK itu tidak pernah tidak serius. Tidak serius kan berarti main-main toh? Kalau main-main mending kami tidak memanggil seseorang. Begitu seseorang akan dipanggil itu mesti sudah disiapkan bahanbahannya secara serius dan hati-hati,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum
Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan dirinya tidak mengetahui proyek PLTS di Kemenakertrans. ‘’Saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK soal kasus PLTS atas tersangka Timas Ginting. Dan saya sampaikan di dalam pemeriksaan itu bahwa saya tidak kenal (Timnas Ginting) dan tidak tahu proyek PLTS,” kata Anas. (har)
Commitment Fee
Suluh Indonesia/ade
DIPERIKSA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan PLTS di Kemenakertrans.
JAKARTA - Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan pemeriksaan terhadap empat pimpinan Banggar terkait commitment fee dalam kasus suap di Kemenakertrans. Dari pengakuan salah satu tersangka, menurut Busyro menyatakan adanya commitment fee kepada Banggar agar pencairan dana proyek bisa disetujui DPR dan bisa dicairkan. “Karena disebut-sebut soal commitment fee, maka perlu ada klarifikasi. Ini agar semua tidak jadi fitnah,” ungkapnya. Kendati demikian, Busyro enggan menjelaskan lebih jauh kaitan keterlibatan pimpinan Banggar dengan indikasi mekanisme pembahasan anggaran di Banggar. ‘’Kita belum bisa mengemukakan semua,” kata Busyro. Namun, tudingan Busyro dibantah Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng. Ia membantah pengakuan salah satu tersangka bahwa ada pembagian uang yang mengalir kepada Banggar DPR. ‘’Commitment fee dari mana itu ?. Saya punya harga diri, melaksanakan tugas partai,” tepisnya. Melchias sendiri membantah jika para anggota Banggar ngambek dan memboikot pembahasan APBN 2012 karena diperiksa KPK. Menurutnya, Banggar diberikan wewenang UU untuk membahas anggaran. ‘’Cuma, kalau kami menjalankan tugas, kemudian ada orang yang punya masalah terus kami ditarik-tarik, ini kan sudah tidak sehat,” tandasnya. (har)
SBY : Reshuffle Sebelum 20 Oktober PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memastikan melakukan reshuffle (perombakan kabinet) sebelum 20 Oktober 2011 atau sebelum usia pemerintahannya memasuki tahun kedua sejak 2009. Benarkah ?. Saat membuka Munas Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi, kemarin, Presiden mengatakan, bulan depan akan genap kabinet Indonesia Ber-
satu II berusia dua tahun, sehingga dengan pola pikir seperti itu evaluasi separuh jalan. ‘’Saya mesti mengatakan sekarang saat yang tepat
melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin, karena saya ingin tiga tahun mendatang memiliki kinerja yang baik,” kata Presiden. Kepala Negara menambahkan, reshuffle yang akan dilakukan sebelum dua tahun pemerintahan ini, 20 Oktober 2011 didasarkan pertimbangan yang rasional, merujuk pada kinerja dan integritas.
Presiden mengatakan dalam reshuffle yang akan dilakukan didasarkan pada penilaian objektif dan sesuai dengan tantangan kabinet tiga tahun mendatang. ‘’Prinsip right man dan right place, beberapa menteri mungkin sudah cukup dan diperlukan pejabat baru sesuai tantangan tiga tahun mendatang. Karena itu beri kesempatan dan kepercayaan pada
saya sesuai dengan kewenangan kosntitusi yang saya miliki,” kata Presiden. Presiden mengatakan, ada banyak figur baik yang langsung atau tidak langsung menyatakan kesiapannya masuk ke jajaran kabinet, namun Presiden mengatakan akan menilai secara objektif kemampuan apakah tepat menduduki jabatan yang dibutuhkan. (ant)