Issuu

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 22 September 2010

Tak Ditanggapi Pemerintah

IHSG Melemah Tipis

Berpotensi Korupsi

Pemerintah tidak menanggapi usulan dari Komisi XI DPR RI untuk mencantumkan asumsi tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2011. “Kami masih ...hal. 1

PERGERAKKAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa ditutup melemah tipis, karena investor masih menunggu dan melihat (wait and see) terkait pengumuman The Fed ...hal. 2

RENCANA konsolidasi Telkom Flexi dan Esia dinilai berpotensi menuai kasus korupsi jika dilakukan tidak berhati-hati. “Telkom harus lebih berhati-hati mengambil keputusan (konsolidasi), agar tidak ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 176 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

DIPERIKSA - Mantan Anggota DPR Udju Djuhaeri diperiksa KPK di Jakarta, kemarin. Udju Djuhaeri diperiksa KPK berkaitan dengan dugaan korupsi kasus pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom.

Jangan Biarkan

Rakyat Kecewa

SP3 Buat Sekjen PKB

Suka Bolos Rapat JAKARTA - Perseteruan di internal PKB makin meruncing setelah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengeluarkan tiga kali Surat Peringatan (SP3) kepada Sekjen PKB Lukman Edy. Selain memberi SP3 kepada Lukman Edy, Muhaimin juga melayangkan surat yang sama kepada fungsionaris PKB lainnya Effendi Choirie. Wakil Ketua Dewan Syuro PKB, Lily Chodijah Wahid mengungkapkan, SP diberikan karena Lukman Edy dinilai Muhaimin terlalu banyak absen dalam kegiatan fraksi di DPR dan DPP PKB. ‘’Memang sudah diberikan. Bahkan bukan cuma pada Lukman Edy, tetapi juga pada Effendy Choirie,” kata Lily di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Adik kandung Gus Dur ini menilai, pemberian SP itu sebenarnya menyalahi aturan partai, karena pemberian SP seharusnya diketahui dan ditandatangani juga oleh Sekjen. Apalagi, mekanismenya juga dinilai salah, karena dikelurkan tanpa SP pertama dan SP kedua lebih dahulu. Tiba-tiba langsung diberikan SP ketiga diberikan oleh Muhaimin. Lily juga menyesalkan sikap Muhaimin yang tidak pernah melibatkan Dewan Syura dalam membuat keputusan-keputusan partai. Meskipun dia menempati jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro. (har)

SBY Didesak Segera

Ajukan Calon Kapolri JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengajukan nama calon Kapolri agar nama tersebut bisa langsung dibahas pada rapat Badan Musyawarah DPR. ‘’Jika Presiden sudah mengirimkan nama calon Kapolri sebelum Kamis lusa, maka nama tersebut akan langsung dibahas pada rapat Bamus dan kemudian diagendakan pada rapat paripurna,’’ kata Pramono Anung di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, jika Presiden mengajukan nama calon Kapolri melampaui Kamis lusa, maka pembahasan pada rapat Bamus baru akan dilakukan pada pekan berikutnya, serta diagendakan pada rapat paripurna berikutnya yang jadwalnya baru akan ditentukan kemudian. Padahal, masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akan berakhir pada 10 Oktober 2010 karena akan memasuki masa pensiun. Pramono berharap, Presiden Yudhoyono bisa segera mengajukan nama calon Kapolri, sehingga DPR juga bisa lebih cepat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, yang konon dua nama yang bakal diajukan. (har)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta hasil Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait agar masyarakat tidak kecewa dengan prestasi sepak bola saat ini. ‘’Menunggu apalagi, KSN sudah dilakukan. Jangan biarkan masyarakat menunggu lama. Jangan biarkan masyarakat kecewa,” katanya pada peringatan Puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Gedung Tenis Tertutup Senayan Jakarta, kemarin. Presiden pada sambutan puncak Haornas juga menekankan bahwa sudah saatnya sepak bola Indonesia bangkit dan mampu menorehkan prestasi seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat

Indonesia. Presiden juga memberikan apreasiasi penuh terhadap TNI/Polri yang juga mempunyai kepedulian tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia lewat pembinaan maupun kompetisi. ‘’Kami ucapkan terima kasih pada TNI dan Polri yang juga peduli dengan perkembangan sepak bola,” katanya dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir. Dalam puncak Haornas presiden juga meminta kepada seluruh kalangan untuk bahu membahu dalam mensukseskan pelaksanaan SEA Games 2011 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. Melalui momen Haornas yang mengambil tema Kebang-

kitan Olahraga Nasional Raih Prestasi Dunia, presiden juga berharap agar tema itu bisa bisa diaplikasikan sehingga Indonesia mampu menjadi yang terbaik dan mampu menjadi juara umum di SEA Games 2011. Atlet yang masuk pada Program Indonesia Emas (PRIMA) dan dipersiapkan untuk SEA Games 2011, telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang maksimal. ‘’Kami meminta proses pendidikan dan pelatihan terus dilakukan. Selain itu juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai pula,” tegas presiden. Puncak peringatan Haornas ke-27 selain dihadiri presiden juga dihadiri beberapa menteri KIB II serta atlet dan kalangan olahragawan. (ant)

Bukan Prioritas

Pengembalian Aset Century JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Bank Century DPR RI Mahfud Siddiq mengatakan, pengembalian aset atau recovery asset Bank Century bukan menjadi prioritas dalam menyelesaikan kasus bank tersebut. ‘’Recovery asset atau pengembalian aset Bank Century adalah rekomendasi keempat dari Pansus Bank Century,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Mahfud, penuntasan masalah hukum Bank Century harus menjadi prioritas. ‘’Masyarakat menunggu penuntasan masalah hukum dari kasus Bank Century, bukan ‘recovery asset’,” kata Wakil Sekjen PKS ini. Untuk saat ini, kata dia, pengembalian aset Bank Century yang dibawa ke luar negeri oleh Robert Tantular diberikan waktu dua tahun. Ia menilai, pernyataan agar mengintensifkan pengembalian aset Bank Century adalah upaya untuk menutupi pengusutan kasus Bank Century. ‘’Jangan dibesar-besarkan pengembalian aset Bank Century sehingga proses hukum ter-

hadap Bank Century terlupakan,” kata Mahfud. Ia mengatakan, pengembalian aset memang sudah menjadi prioritas bagi pemerintah agar dalam dua tahun bisa mengembalikan aset tersebut. ‘’Pengembalian aset adalah kewajiban pemerintah,” katanya. Ketua Komisi I DPR itu menambahkan, pengusutan kasus Bank Century terkesan diulurulur dan digoreng-goreng. ‘’Kasus Bank Century jangan diulur-ulur, jangan digorenggoreng,’’ katanya. Ia membandingkan kasus Muhammad Misbakhun yang diproses begitu cepat, sementara kasus Bank Century sudah 99 orang diperiksa tapi tak ada satupun menjadi tersangka. ‘’Jadi ada kesan tebang pilih,” kata Mahfud. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menilai, ada upaya mencampuradukan persoalan aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri oleh Robert Tantular dengan bailout sebesar Rp 6,7 triliun. (har/son)

Ribka Tjiptaning

Dijadikan Tersangka JAKARTA - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, Fraksi PDIP akan mempertanyakan penetapan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning sebagai tersangka kasus penghilangan pasal di UU Kesehatan kepada Mabes Polri. ‘’Fraksi akan menanyakan masalah ini ke Mabes Polri melalui anggota poksi III fraksi dan wajar bila kita melakukan pembelaan kepada anggota,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin. Dirinya merasa terkejut dengan penetapan Ribka Tjiptaning sebagai tersangka. ‘’Saya cukup terkejut mendengar berita tersebut,” kata Ketua F-PDIP itu. Tjahjo menambahkan, dirinya sudah meminta penjelasan kepada Ribka duduk perkara penghilangan pasal tersebut. ‘’Saya sudah meminta penjelasan kepada Ribka Tjiptaning tentang kasus ini, yang juga sebagai Ketua Panja. Menurut pemahaman saya cukup jelas dan kapasitas panja adalah keputusan bersama,” ujarnya. Ia menyatakan tim perumus tidak sendirian dan hasilnya juga disampaikan terbuka kepada anggota panjanya. Sebelumnya, Mabes Polri telah menetapkan Ribka menjadi tersangka berdasarkan laporan Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) terkait penghilangan ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan. Mabes Polri juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiyah Salekan dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Maryani A Baramuli. Ketiganya diduga melanggar pasal 263 dan 266 KUHP mengenai pemberian keterangan palsu pada akta otentik. Adapun ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan yang hilang itu adalah Zat aditif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cair, dan gas yang bersifat aditif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Dibantah

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning membantah dirinya menjadi tersangka oleh bereskrim polri, terkait kasus penghilangan ayat rokok dalam UU itu. Ribka yang juga anggota fraksi PDIP ini sudah meminta klarifikasi ke pihak polri yang menyatakan tidak pernah menjadikan dirinya tersangka. Bahkan Ribka menyatakan belum pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. Hal yang sama dibenarkan Direktur I Kamtranas Polri Brigjen Pol. Saud Usman Nasution. ‘’Masih kami dalami itu, jadi belum dinyatakan sebagai tersangka,” kata Suad seraya mengatakan, Tjiptaning masih sebagai saksi. (ant)

Biaya Perjalanan yang Menuai Amarah MENSESNEG Sudi Silalahi mengatakan, pemerintah telah memperkecil jumlah rombongan presiden ke luar negeri hingga mencapai 15 persen dari jumlah semula. Benarkah ? Sebelumnya, biaya perjalanan dinas Presiden keluar negeri dikritik karena dinilai terlalu besar. Disebutkan, anggaran dinas Presiden untuk tahun 2010 mencapai Rp 179,034 miliar. Sudi mengatakan, dengan pemangkasan jumlah rombongan itu maka pihaknya lebih selektif dalam menyertakan rombongan Presiden. ‘’Yang

jelas, kita sudah bisa memperkecil. Jumlah itu, dari yang terdahulu berkurang 15 persen,” kata Sudi di Istana Negara Jakarta, kemarin Yang jelas, menurut Sudi kunjungan ke luar negeri Presiden dilakukan dalam rangka tugasnya sebagai kepala negara yang kerap kali terikat dengan sejumlah agenda resmi.

‘’Jadi yang jelas kaitannya dengan kunjungan-kunjungan itu adalah bagaimana beliau sebagai Kepala Negara yang terikat dengan agenda-agenda resmi yang beliau harus ikuti,” imbuhnya. Berapa jumlah orang dalam satu rombongan ? ‘’Ya kira-kira sekitar 70 orang. Itu kadangkadang juga mengajak DPR, DPD, dan wartawan,” kata Sudi. Selain itu, dalam rombongan juga terdapat paspampres dan staf kepresidenan. Bagian mana yang paling banyak diikutsertakan dalam perjalanan dinas

tergantung pada agendanya. Ke depan, Presiden juga lebih selektif mengajak staf khusus. Tidak semua staf khusus akan dibawa dalam tiap kunjungan, dan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran perjalanan dinas Presiden dan semua kementerian beserta DPR seperti diungkap Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencapai Rp 19,5 triliun. Lembaga masyarakat penggiat transparansi anggaran negara ini menyebut dari semua biaya perjalanan tersebut, bi-

aya terbesar dialokasikan untuk perjalanan dinas Presiden yang mencapai Rp 197 miliar untuk tahun ini. Tahun depan biaya perjalanan Presiden naik menjadi Rp 180 miliar. Fitra juga melansir anggaran kunjungan ke luar negeri DPR yang besarnya mencapai Rp 170 miliar. Namun, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meluruskan bahwa setelah dicek anggaran ke luar negeri DPR hanya Rp 107 miliar. ‘’Tidak sebesar yang disebut-sebut itu,’’ kata Pramono. (har/son)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

K ilas

Warga Papua Demo

Kwik Kian Gie Digugat MANTAN Menko Perekonomian Kwik Kian Gie menghadapi sidang pertama di PN Jakpus atas gugatan perdata senilai Rp 3,198 miliar terkait kasus pemecatan dosen IBII. Sidang Evi Indriyani ini berjalan singkat karena pihak tergugat yang diwakili kuasa hukum Kwik Kian Gie, Anggi Elimar, belum mendapat surat kuasa. Ketua Majelis Hakim, Yulman langsung menanggapi permintaan dari pihak Kwik Kian Gie untuk menggugatan Kwik Kian Gie, karena di-PHK tanpa mendapatkan pesangon sepeser pun. Evi sangat kecewa terhadap sikap politikus PDIP yang sering mengungkapkan memerangi kapitalisme, tetapi dia justru berbuat kapitalisme. Evi menguggat Kwik Kian Gie senilai Rp 3,198 miliar yang meliputi kerugian materiil Rp 198,292 juta dan kerugian in-materiil Rp 3 miliar. Kerugian materiil itu terdiri atas gaji selama enam bulan Rp 51 juta (per bulan Rp 8,5 juta), uang perpisahan Rp 122,292 juta, dan biaya untuk menuntut keadilan Rp 25 juta. (ant)

BAP Chamsyah Displit KASUS dugaan korupsi impor sapi serta pengadaan sarung dan mesin jahit yang menjerat mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akan dijadikan dalam dua berkas perkara berbeda. Berkas pertama untuk sapi impor dan pengadaan mesin jahit. Yang kedua kasus pengadaan sarung. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, kasus yang menjerat mantan Mensos tersebut masih belum akan dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, Bachtiar Chamsyah yang menjalani pemeriksaan kedua kali di KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka untuk tiga kasus di atas pada 5 Agustus lalu mengaku mendapat sekitar 15 pertanyaan dari penyidik. Pada kesempatan yang sama ia mengatakan siap jika harus dituntut dalam dua perkara di pengadilan. (ant)

Dituntut Enam Tahun Penjara MERTUA Noordin M Top, Bahrudin Latief alias Baridin, dituntut enam tahun penjara karena dituduh telah menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Jaksa penuntut umum, Firmansyah berkeyakinan jika Baridin secara sah dan meyakinkan memberikan bantuan dan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Baridin dikenai dengan Pasal 13 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 13 huruf huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa mengenal Noordin M Top setelah diperkenalkan oleh Syaefudin Zuhri. JPU menambahkan Noordin M Top alias Ade Abdul Halim menanyakan anak perempuan terdakwa yang paling besar, Arina Rahma, karena berkeinginan untuk menikahinya. Sesuai dengan keinginan Noordin M Top, terdakwa menghubungi anaknya yang sedang kuliah di Yogyakarta itu. Kemudian, terdakwa menikahkan anaknya dengan Noordin M Top di rumahnya di Cilacap. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KORUPSI PAPUA - Sejumlah warga Papua menggunakan pakaian adat ketika menggelar aksi protes di depan Gedung KPK Jakarta, kemarin. Mereka mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang merugikan negara Rp 7 miliar.

OYK Melanggar HAM JAKARTA - Anggota DPR RI Paskalis Kossay berpendapat, operasi yustisia yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas para pendatang dari daerah, melanggar hak asasi manusia (HAM). ‘’Operasi terhadap kaum urban ini tidak ada dasar hukum yang kuat dan karenanya tentu melanggar HAM,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia berpendapat, selama ini tidak ada satu pun UU yang membatasi hak warga negara

untuk bertempat tinggal di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. ‘’Termasuk Jakarta, bebas bagi siapa saja yang WNI untuk datang dan berusaha di sini. Ini hak warga negara yang diakui oleh konstitusi,” tandasnya. Karena itu, ia meminta pihak Pemrov DKI Jakarta, jangan melakukan tindak tidak manusiawi atas warga negara sendiri. ‘’Barangkali proses operasinya untuk membina, bisa saja. Tetapi kalau ditanyakan mana KTP lalu dipu-

langkan dengan alasan Jakarta sudah padat, ini kurang manusiawi,” ujarnya. Jika memang Jakarta sudah sangat tidak memadai sebagai lokasi usaha atau mendapat pekerjaan bagi para pencari kerja, menurutnya, perlu usaha penyebaran pembangunan ke daerah-darah. ‘’Jakarta diserbu kaum urban kan karena lebih separuh investasi nasional ditanamkan di wilayah ini. Kesalahan ini yang perlu diperbaiki,” kata Paskalis.

ERP Diberlakukan

Kasasi Antasari dinasi dari Antasari Azhar yang berhasil disadap. ‘’Ada ucapan koordinasi yang menyatakan, saya atau dia yang mati,” katanya. Menanggapi ditolaknya kasasi ini, Kuasa Hukum Antasari Azhar, M Assegaf, menganjurkan untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali). ‘’Kalau saya menganjurkan akan mengajukan PK, tapi kalau PK atau tidak itu terserah Antasari,” kata Assegaf. Kuasa hukum Antasari ini juga mengkritisi keputusan penolakan kasasi yang diajukan kliennya. ‘’Saya mengkritisi Artidjo (ketua majelis kasasi) karena tidak teliti dan tidak peka. Artidjo hanya percaya pada cerita rani (soal pertemuan di Mahakam) dalam memutus perkara tersebut. Artidjo tidak teliti dan tidak pahami kebenaran materiil,” katanya. Atas keluarnya putusan tersebut, Antasari tetap dihukum 18 tahun penjara. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara di PN Jaksel, karena didakwa melakukan pembunuhan berencana. (ant)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta siap menerapkan pembatasan kendaraan di jalanan Jakarta dengan menggunakan Electronic Road Pricing (ERP). ‘’Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara teknis sudah siap. Dan sudah melakukan kajian juga. Tetapi kami masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan,’’ kata Kadis Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono di Jakarta, kemarin. Selama ini, kata Pristono, penerapan ERP terkendala oleh belum adanya keputusan dari Kementerian Perhubungan. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan payung hukum yang melegalkan terlaksananya ERP ini. Dishub DKI juga masih menunggu proses legalitas di Kementerian Keuangan terkait beban pajak yang akan dikenakan pada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu. ‘’Kami harap segera ada payung hukum-

SAKSI - Brigjen Pol. Edmon Ilyas bersaksi atas terdakwa kasus mafia hukum Sjahril Djohan di PN Jaksel, kemarin. Edmon diduga terlibat dalam pembukaan blokir rekening Gayus Tambunan senilai Rp 28 miliar.

Bentuk Badan Penanggulangan Bencana PEMPROV DKI Jakarta tidak akan membentuk badan penanggulangan bencana yang berdiri sendiri. Apa alasan Gubernur Fauzi Bowo ?. menanggapi pernyataan Staf Khusus Presiden Andi Arif agar Pemprov DKI memiliki badan penanggulangan bencana karena kota rawan bencana. Fauzi Bowo mencontohkan, badan penanggulangan bencana tersebut bisa digabungkan Dalam Dinas Pemadam Kebakaran. Pemprov DKI juga telah memperkuat Dinas Pemadam Kebakaran dengan perlengkapan, termasuk bantuan dari pihak luar seperti bantuan

nya,” ujar Pristono. Sedangkan Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda DKI Jakarta Hasan Basri menjelaskan, ERP akan diberlakukan bila transportasi massal telah siap di Jakarta. ‘’Tidak bisa kami berlakukan ERP tapi angkutan umumnya masih tidak bagus. Itu sudah satu paket program namanya transport demand management,” kata Hasan. Atasi kemacetan Sebelumnya, PemprovDKI Jakarta melakukan kajian dalam menerapkan retribusi bagi pengguna jalan dengan sistem Electronic Road Pricing sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta. ‘’Salah satu jalan paling efektif dengan ERP untuk kawasan tertentu. Kita sedang mempelajari metode apa yang paling efektif kita pakai,” kata Gubernur Fauzi Bowo. Fauzi Bowo menjelaskan ada dua metode penggunaan ERP yaitu dengan pintu masuk (gate) dan sistem satelit. (ant)

Kasus Jl. Martadinata Suluh Indonesia/ade

DKI Jakarta Tak Berniat

Menurut Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, kemarin, tidak dibentuknya badan tersebut semata-mata demi efisiensi anggaran. ‘’Kita sudah merundingkan dan membicarakan dengan pemerintah pusat kemungkinan badan tersebut digabungkan dengan unit kerja yang sudah ada,” katanya. Menurut Fauzi, kalau membentuk badan yang berdiri sendiri, berarti perlu orang baru atau pindahan dan tambah eselon, yang berarti tambah biaya. Dia mengatakan hal tersebut

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menggelar operasi yustisi kependudukan serentak di lima wilayah administrasi Jakarta setiap bulan hingga November 2010. ‘’Operasi yustisi pada 30 September mendatang merupakan operasi yang ketiga kalinya setelah dilakukan sebelum Ramadhan dan pada bulan puasa kemarin,” kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan. (ant)

JAKARTA - Lebih dari 300 warga Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, dan masyarakat Papua di Jakarta berdemo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, meminta bupatinya yang diduga bermasalah, ditahan. Dari orasi yang disampaikan Koordinator Lapangan, Daniel Mariae, di depan Gedung KPK Jakarta, masyarakat Papua meminta Bupati bermasalah di KPK harus ditahan. Dalam orasinya tersebut ia juga menyampaikan kesulitan masyarakat Papua untuk menyampaikan ketidakadilan yang berlaku di Tanah Papua yang disebabkan pemimpinpemimpinnya. Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan apakah Papua masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Kami mohon pimpinan KPK tegas menindak ketidakadilan yang disebabkan pemimpin-pemimpin yang korup,” tegas Daniel. Terkait dengan kepemimpinan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Alberh H Torey, yang diduga melakukan korupsi dana APBD Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2004 hingga 2008 sebesar Rp756,008 miliar, sesuai laporan yang dilansir BPK RI Perwakilan Papua Barat dalam Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2008, mereka meminta pimpinan KPK bertindak. ‘’Apa arti pemerintahan yang dia pimpin jika sistem yang dipakai di Wondama, yang sering menggunakan sistem otoriter, terus dijalankan,” ujar dia. Ia juga mendesak jangan sekedar menangkap Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi koruptor tidak disentuh. (ant)

Atasi Kemacetan

MA Tolak JAKARTA - MA menolak permohonan kasasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen. ‘’Kasasi baik dari jaksa maupun terdakwa ditolak,” kata Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkotsar, di Jakarta, kemarin. Vonis kasasi tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkotsar dengan anggota majelis hakim, Mugihardjo dan Suryadjaja. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi berpendapat bahwa terbukti ada kerja sama antara Antasari Azhar, Williardi Wizard, Sigit Haryo Wibisono dan Jerry Hermawan Lo untuk melakukan pembunuhan terhadap Nazarudin Zulkarnaen. Selain itu, kata Artidjo, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap paling sesuai dan benar. ‘’Vonis turut serta menganjurkan untuk melakukan pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih sesuai ketimbang di Pengadilan Tinggi yang mengatakan hanya menganjurkan,“ jelasnya. Tidak hanya itu, Artidjo juga menjelaskan dua orang anggota KPK yang menjadi saksi juga mengatakan ada ucapan koor-

Fauzi Bowo

Prancis. ‘’Kita suda kerja sama dengan pihak luar. Perlengkapanyang kita perlukan selalu kita sediakan dan tingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun,” katanya. Pemprov DKI juga telah mengantisipasi bencana terkait infrastruktur, kata dia, misalnya dengan penerapan syarat yang ketat terhadap pendirian bangunan tinggi agar tahan gempa dan sarana alat darurat kebakaran. Selain itu Pemprov DKI juga membangun taman-taman interaktif sebagai sarana evakuasi. ‘’Perencanaan ruang di Jakarta sudah memperhitungkah hal tersebut meskipun belum semuanya” katanya. (ant)

Akan Terus Didalami JAKARTA - Kepolisian Polres Jakarta Utara akan memanggil bagian perencanaan Kementrian PU, untuk meminta keterangan terkait ambasnya Jalan RE Martadinata, Tanjungpriok, Jakarta Utara. Kasat Serse Polres Jakarta Utara Komisaris Polisi (Kompol) Susatyo Purnomo Chondro Selasa mengatakan, amblasnya jalan RE Martadinata saat ini belum dapat diketahui penyebabnya. ‘’Amblasnya jalan bisa karena faktor alam, bisa juga karena kelalaian pengerjaan peninggian jalan,” kata Kasat Serse Polres Jakarta Utara. Saat ini, sedang dilakukan penyidikan apakah faktor kelalaian atau alam. ‘’Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data dari ahli teknik sipil UI, ITB dan penelitian dan pengembangan dari kementerian PU,” kata Susatyo.

Hasil penelitan akan digabungkan, untuk mengetahui apakah ada faktor kelalaian. ‘’Mungkin penyebab amblasnya jalan, akibat perencanaan yang kurang teliti kontruksi jalan yang di tinggikan,” ujarnya. Saat ini, Kepolisian Resor Jakarta Utara meminta keterangan dari tujuh saksi. Ketujuh saksi yang dimintai keterangan yaitu dua tukang ojek, Dede dan Haryo, yang melihat amblasnya jalan tersebut. Selain itu empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Lapangan, serta Direktur PT Kolam Intan Prima, Indra Budianto, selaku kontraktor yang mengerjakan peninggian jalan sepanjang 650 meter tersebut. Untuk diketahui, jalan yang sangat vital tersebut ambles akibat tanah di daerah itu sangat labil. (ant)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

Keberadaan SKB Dua Menteri

Tidak Perlu Diperdebatkan JAKARTA - Pemerintah dan berbagai kalangan tidak perlu menghabiskan waktu memperdebatkan dicabut tidaknya Surat Keputusan Bersama Menag dan Mendagri (SKB 2 Menteri) tentang pendirian rumah ibadah. Persoalan utamanya kini terletak pada keterkikisan sikap toleransi dan berkurangnya rasa tanggung jawab menciptakan kerukunan antarumat beragama. ‘’Karena itu, yang diperlukan adalah jaminan dari pemerintah dan pihak mana pun untuk mengedepankan harmoni antarumat beragama, mempertahankan sikap saling toleransi di antara se-

mua penganut agama, dan bukan justru berdebat apakah SKB 2 Menteri perlu dihilangkan atau tidak,” kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, kemarin, menanggapi ramainya polemik di seputar SKB 2 Menteri tersebut. Syahganda Nainggolan mengatakan SKB 2 Menteri merupakan produk peraturan yang telah disepakati para pemuka maupun unsur agama di tanah air, untuk mengatur harmoni sekaligus kerukunan di antara para penganut beragama utamanya soal pendirian rumah ibadah yang harus

berazaskan kepatutan maupun menjaga ketertiban. ‘’Itu, kan intinya SKB 2 Menteri dihasilkan untuk membangun suasana kerukunan di lingkungan masing-masing, di samping mempertahankan perbedaan atau semangat pluralisme agama di Indonesia,” kata Syahganda. Sejak awal penggodokan SKB 2 Menteri itu juga tidak ada pemuka umat beragama yang menyatakan keberatannya. Ia menilai, keinginan untuk terus mempersoalkan pencabutan SKB 2 Menteri, itu akan berakibat makin melemahkan toleransi. (ant)

Hary Tanoe Belum Dicekal JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Hary Tanoesudibyo belum dikenai kebijakan pencegahan dan penangkalan (cekal) terkait dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. ‘’Sejauh ini, tidak ada pencekalan Hary Tanoe,” kata Hendarman di Jakarta, kemarin. Hary Tanoesudibyo masih menjadi saksi dalam kasus tersebut dan direncanakan akan diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung. Adik kandungnya yang juga Kuasa Pemegang Saham PT

Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesudibyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pada Sisminbakum, seperti yang dikenakan kepada mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Hartono Tanoesudibyo pernah dicekal oleh imigrasi atas permintaan Kejagung, saat dia masih menjadi saksi dalam kasus tersebut meski pada akhirnya dicabut kembali oleh Jaksa Agung dengan alasan masih berstatus saksi. Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan, seorang saksi bisa dicekal kalau berpotensi kuat melakukan tin-

dak pidana. Hendarman menjelaskan, saat Hartono dicekal, itu dilakukan karena penyidik masih membutuhkan saksi. ‘’Sekarang, saksinya sudah lengkap,” katanya. Sebelumnya, JAM Pidsus Muhammad Amari menyatakan, pihaknya memiliki bukti adanya penandatanganan kerjasama PT SRD dengan Kementerian Hukum dan HAM serta penandatanganan duit keluar dari PT SRD yang dihadiri oleh Hary Tanoe. ‘’Kita punya alat bukti berupa foto dia (Hary) bersama tujuh orang lainnya dalam suatu ruangan,’’ katanya. (ant)

Desain Daerah Ditata JAKARTA - Komisi II DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi didampingi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang terkait, pada Selasa, mulai membahas Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) 2010-2025. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, di Jakarta. Rapat kerja yang berlangsung terbuka tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Chairuman Harahap. Mengawali penjelasannya, Mendagri menuturkan landasan argumen Desartada ini

diantaranya adalah kebijakan pemekaran daerah yang sarat dengan berbagai persoalan. ‘’Penataan daerah perlu dimaknai lebih luas, bukan semata pembentukan daerah otonomi baru tapi juga penghapusan, penggabungan atau penyesuaian,” katanya. Urgensi Desartada ini terkait dengan dinamika pemekaran daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir, ujarnya. Sejak 1999 telah terjadi ledakan pemekaran daerah dengan terbentuknya 205 daerah otonom baru.

Sementara instrumen regulasi pembentukan daerah otonom baru masih lemah. Gamawan juga mengatakan pendekatan pengusulan pembentukan daerah otonom baru dari bawah, juga menimbulkan masalah. Untuk itu, Desartada ini dirumuskan dengan tujuan mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik. (ant)

Suluh Indonesia/ade

PARIPURNA SEPI - Sejumlah kursi anggota DPR kosong saat rapat paripurna pertama setelah cuti lebaran di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Rapat Paripurna ini mengagendakan laporan Komisi I DPR terkait pembahasan RUU Kerjasama Indonesia-Rusia.

Pemda Tutupi

Data Buta Aksara JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono menyayangkan masih adanya kepala pemerintahan kabupaten atau kota yang menutupi data buta aksara di wilayahnya. ‘’Jangan malu ungkap buta aksara,” katanya di Jakarta, kemarin. Meskipun tidak menyebutkan secara detil daerah dimaksud, Menko mengakui masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan data valid terkait buta aksara. Agung menjelaskan, perlu kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah terkait akurasi data yang valid agar penerapan atas kebijakan yang diambil Kementerian Pendidikan Nasional bisa berhasil. ‘’Tidak perlu malu men-

gakui keberadaan warga yang masih buta aksara, karena menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat untuk ikut menekan angka agar kita bisa menuju masyarakat bebas buta aksara,” katanya. Menko menambahkan, pemerintah pusat telah berupaya memangkas jumlah warga buta aksara hingga menyisakan 4,7 persen atau 8,3 juta orang pada tahun 2010. ‘’Pemerintah juga sudah menargetkan pemangkasan angka buta aksara terhadap warga berusia 15 tahun ke atas sebesar lima persen atau 7,7 juta orang,” katanya. Dia mengakui angka tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diimbau

untuk lebih berupaya melakukan upaya penekanan angka buta aksara yang ada di wilayahnya. ‘’Karena itu, pemerintah daerah tidak perlu malu mengakui di wilayahnya masih banyak warga yang menyandang buta aksara,” katanya kembali menegaskan. Dia menambahkan, melalui data sensus penduduk sebenarnya sudah bisa diketahui data mutakhir angka buta aksara di suatu wilayah, namun dalam upaya pembuatan kebijakan maka data dasar yang akurat menjadi acuan utama. ‘’Jangan sampai karena ada bupati atau wali kota yang tidak mau mengungkapkan data sebenarnya, maka wilayahnya tak terjangkau dalam program target pemangkasan

angka buta aksara,” katanya. Masuk Nominasi Sementara itu, sebanyak 30 kabupaten/kota masuk sebagai nominasi penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) 2010 dari Kementerian Dalam Negeri. Sekjen Kemdagri Diah Anggraeni mengatakan, nominasi ini diberikan pada 30 daerah tersebut karena terobosan dan kreatifitasnya untuk mengingkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, terdapat empat kategori penilaian untuk mendapatkan penghargaan ini antara lain bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan layanan publik. (ant)

Pemberdayaan Pulau Terluar

Harus Dilakukan Secara Konseptual

Suluh Indonesia/ant

IBADAH - Menag Suryadharma Ali (tengah) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII di DPR Jakarta, kemarin. Ia mendukung wacana SKB mengenai rumah ibadah ditingkatkan menjadi undang-undang.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rahadi Zakaria mengatakan, penataan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar harus secara konseptual dan jangan hanya parsial. ‘’Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Sekjen-nya melaporkan, Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 700 miliar untuk BNPP. Tetapi bagi kami bukan hanya soal dana, tetapi fokus program,’’ katanya di Jakarta, kemarin. Ia setuju dengan pernyataan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ismeth Abdullah, jika atensi pengelolaan pulau-pulau terluar itu kurang serius dilakukan, RI

Lembaga Administrai Negara :

Daerah Pemekaran Perlu Transisi JAKARTA - Deputi Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sri Hadiati berpendapat daerah yang akan dimekarkan perlu melewati masa transisi untuk dinilai apakah daerah tersebut memang layak dimekarkan atau tidak. ‘’Misalnya masa transisi tiga sampai lima tahun. Jika mampu silakan lanjutkan,

namun jika tidak bisa maka daerah itu dikembalikan kepada induknya,” katanya saat ditanya masih ramainya permintaan pemekaran daerah di sela pembukaan Pendidikan dan Latihan Tingkat II LAN di Jakarta, kemarin. Sri mengatakan, untuk menilai daerah tersebut pada saat masa transisi maka perlu dibentuk tim evaluasi yang terdiri

dari pihak-pihak yang berkompeten. Untuk itu, katanya, perlu pula dibuat indikator-indikator atau kriteria-kriteria yang akan dinilai terhadap daerah yang akan dimekarkan. Jika daerah yang akan dimekarkan mempunyai nilai yang cukup maka pemekaran dapat diteruskan dan sebaliknya. Ia mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena menurut ka-

jian, tidak lebih dari 20 persen daerah pemekaran yang dianggap berhasil. Akibatnya, katanya, daerah yang dinilai tidak berhasil tersebut membebankan pemerintah pusat saja, dan tujuan pemekaran daerah untuk memajukan suatu wilayah tidak tercapai. ‘’Itu hanya keinginan elit,dan tidak murni karena ingin memajukan daerah,’’ katanya. (ant)

Sistem E-voting Tak Perlu Impor JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie yakin sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2014, baik perangkat lunak dan kerasnya, bisa dibuat oleh bangsa Indonesia tanpa perlu melibatkan tenaga ahli dari luar. ‘’Anakanak kita sendiri masih mudamuda, pintar-pintar. Terbukti di lomba ini mereka bisa menunjukkan kemampuan merancang sendiri sistem e-voting yang bisa diandalkan. Kalau keli-

manya digabungkan, hasilnya bagus sekali,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu saat menjadi juri pada lomba rancang bangun “e-voting” di Jakarta, kemarin. Delapan nominator lomba rancang bangun “e-voting” yang digelar BPPT itu mempresentasikan rancangannya di hadapan juri, para peserta itu adalah I Gede Kukuh Adi dan Eky Pratama Halim, Aresto

Yudo dan Fajar Maulana, Salman Salsabila, Eki Bagus Karuniawan, Kristian Ibrahim dan M Endhy Aziz serta institusi dari Pemda Jembrana, CV Multi Computer System dan eDemocracy & Governance Institute. Jimly menyarankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mempersiapkan dan menggunakan hasil lomba tersebut untuk pelaksanaan e-voting pada 2014. ‘’Tentu saja diuji secara bertahap dulu, mulai dari

pemilihan bupati atau wali kota lalu pemilihan gubernur pada 2012 dan 2013, setelah program Nomor Induk Kependudukan (NIK) selesai pada 2011 dan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) selesai pada 2012,” kata Jimly. Ia juga menyatakan yakin kalau biaya penyelenggaraan e-voting akan jauh lebih murah daripada Pemilu konvensional, apalagi jika semua perangkat sistem informasinya tidak diimpor. (ant)

akan terus menghadapi ancaman klaim asing atas daratandaratan strategis di garis depan Nusantara. ‘’Banyak kawasan pulau terluar atau terdepan itu yang mengandung deposit energi, mineral serta kandungan kekayaan alam bernilai ekonomi yang luar biasa. Kita akan gigit jari jika kita kurang serius mengelolanya dari sekarang,” katanya. Saat ini jumlah pulau terluar di kawasan perbatasan RI tercatat sebanyak 92 buah, dengan rincian berbatasan dengan Australia 23, Malaysia (22), India (13), Filipina (11), Palau (tujuh), Singapura (empat), Vietnam (dua) dan PNG

(dua). ‘’Pulau-pulau terluar itu memiliki arti penting dilihat dari geo strategik, geo ekonomik dan geo politik,” katanya. Baru 12 Pulau Namun, kata Rahadi Zakaria dan Ismeth Abdullah dalam kesempatan terpisah, Menkopolhukam mengatakan baru 12 dari 92 pulau terluar itu yang memperoleh perhatian khusus. ‘’Padahal, di Provinsi Kepri saja ada 19 pulau, dan rata-rata tak berpenghuni. Inilah masalahnya. Karena, anggaran Pemda diprioritaskan pada pulaupulau berpenghuni. Padahal, jika pulau-pulau tak berpenghuni ini tak diberdayakan, sa-

ngat beresiko di kemudian hari sebagai basis asing untuk melakukan banyak hal,” ungkap Ismeth Abdullah. Rahadi Zakaria yang mengatakan, sebaiknya pengelolaan pulau-pulau terluar itu berlangsung serentak dan secara konseptual, jangan parsial lagi. ‘’Kami di Dewan perlu mengetahui, apakah 12 pulau yang mendapat perhatian khusus itu yang ada di sebaran perbatasan strategis mana, atau apakah hanya di wilayah yang sedang jadi masalah,” katanya. Ia mengingatkan, jangan lagi kebijakan atas pulaupulau terluar itu hanya bersifat reaktif. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

L intas Penjual Togel Ditangkap UNIT Reskrim Polsek Bogor Timur, menangkap seorang tersangka penjual kupon judi jenis togel yang biasa beroperasi di Terminal Baranangsiang. Kapolsek Bogor Timur, Kompol Syahroni mengatakan, penangkapan tersangka merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat kepada petugas beberapa waktu lalu. Tersangka pelaku bernama Sembiring (50), warga Kelurahan Baranangsiang. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa segepok kupon togel, uang senilai Rp 160 ribu serta rekapan daftar pembeli. Syahroni menjelaskan, penangkapan itu membuat suasana terminal yang tadinya sepi jadi ramai karena menarik perhatian warga sekitar. Awalnya warga menduga yang ditangkap polisi adalah teroris, karena anggota yang turun cukup banyak dan beberapa ada yang bersenjata lengkap, namun setelah mendapat keterangan bahwa yang ditangkap adalah penjual kupon judi togel, warga dan sopir serta knek bus pun berangsur meninggalkan lokasi. Sebelum ditangkap, seorang polisi menyamar sebagai pembeli. Pelaku sempat menolak untuk ditangkap dengan alasan bukan penjual. (ant)

Pelajar Bolos Sekolah SEJUMLAH siswa sekolah di Tangerang Selatan, Banten, ketahuan membolos di hari kedua kegiatan belajar mengajar dan memilih menyaksikan acara musik yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan daerah Pamulang. Sekretaris Dinas Pendidikan Tangerang Selatan Mathoda di Tangerang, kemarin membenarkan adanya siswa yang membolos dengan menyaksikan acara musik. Mathoda mengungkapkan kekecewaan dengan adanya kegiatan musik tersebut. Sebab, memberikan peluang kepada pelajar untuk membolos. Meski hanya bersifat hiburan, tetapi tidak adanya pendidikan yang diberikan kepada pelajar. Melainkan, pelajar akan terpancing untuk datang daripada ke sekolah. Mathoda menjelaskan, Dinas Pendidikan sudah memberikan surat edaran kepada setiap sekolah untuk memberikan hukuman kepada pelajar yang memang ketahuan membolos untuk menonton acara musik. Hal tersebut dimaksudkan agar pelajar tersebut jera dan lebih mementingkan pendidikan. (ant)

Papan Reklame Ditertibkan DINAS Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menertibkan sedikitnya 37 papan reklame ilegal yang tersebar di wilayah itu. Penertiban dilakukan mulai dari Kampung Pacing Desa Waringin Jaya hingga Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin. Kabid Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwanmengatakan, penertiban tersebut merupakan kegiatan rutin Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah setiap bulan, karena dinilai merusak estetika wilayah dan merugikan keuangan pemerintah. Selain itu, pihaknya berharap agar kegiatan ini menjadi terapi kejut bagi bagi pelaku usaha yang belum membayar pajak. Dikatakan Iwan, papan reklame tak berizin itu dibongkar secara paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi dan selanjutnya diamankan. (ant)

Cegah Penyakit

CJH Depok Divaksin DEPOK - Rombongan calon jemaah haji Depok kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan guna mendapat vaksin meningitis. Jumlah calon haji asal Depok yang akan berangkat berjumlah 1.872 orang. Mereka wajib mendapat vaksin ini guna mencegah penyakit. Sebelum berangkat ke embarkasi, para calon jemaah haji harus dalam kondisi sehat. “Kalau ada yang sedang sakit maka kita beri obat terlebih dahulu sampai normal kembali. Setelah itu baru mereka diberangkatkan ke asrama haji,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Depok ditemui saat pemberian vaksin calon haji di Balai Rakyat Sukmajaya, Depok, kemarin. Pemeriksaan kemarin, lanjut Ani merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, calon haji telah menjalani pemeriksaan dasar di puskesmas.

Vaksin meningitis, ujar Ani, diberikan kepada calon hjaji guna mencegah penyakit selaput radang otak. “Setiap calon haji harus lulus tahapan dasar terlebih dahulu di tiap puskesmas,” tandasnya. Ani menuturkan, jika calon haji belum juga sehat saat diperiksa di puskesmas, maka akan dirujuk ke rumah sakit. “Setelah itu baru mereka diberikan vaksin,” tandasnya. Dia menambahkan, jenis penyakit yang banyak diderita calon jemaah haji diantaranya hipertensi, kencing manis, dan jantung. “Kalau mereka sudah diobati dan punya obat boleh berangkat haji,” jelas Ani. Mengenai biaya pemberian vaksin, Ani menegaskan pihaknya hanya mengenakan biaya sebesar Rp 10ribu per calon jemaah. ‘’Itu sebagai biaya retribusi saja. Tidak ada biaya lainnya,” imbuh Ani. Demikian halnya dengan biaya pemeriksaan di puskesmas. (rin)

Suluh Indonesia/ant

VAKSINASI CALHAJ - Seorang calon haji asal Sepatan Kabupaten Tangerang, disuntik vaksin meningitis di rumah sakit Qodar Karawaci, Tangerang, Banten, kemarin. Para calon haji dari daerah ini selain diberikan vaksin agar memliki kekebalan tubuh saat menunaikan ibadah haji, mereka juga telah melaksanakan berbagai tahapan ritual haji.

Nama Wali Kota Bekasi

Disebut di Sidang BEKASI - Nama Wali kota Bekasi Mochtar Muhammad ikut disebut dalam sidang dakwaan kasus suap terhadap pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Margono, dalam persidangan pertama kasus suap kepada Suharto dan Enang Hernawan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam persidangan dis-

ebutkan jumlah uang yang diserahkan Kepala Inspektorat Bekasi Herry Lukmantohari serta Kabid Aset dan Akuntansi Dinas PPKAD Bekasi Herry Suparjan kepada pemeriksa BPK sebesar Rp400 juta. Masih menurut dakwaan penuntut umum, bahwa Rp200 juta dari dana suap tersebut merupakan dana dari Koni Bekasi, lanjutnya. Semua kejadian suap tersebut berawal dari keinginan Wal kota Bekasi memperoleh predikat “wajar tanpa pengecualian” untuk keuangannya. Walikota Bekasi lantas

menanyakan apakah ada anggaran yang bisa diberikan atas bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar, dan dijawab Kepala Inspektorat Pemkot Bekasi bisa. Perbuatan Suharto dan Enang bertentangan dengan PP No 30/1980 serta Peraturan BPK No 2/2007 pasal 7 ayat 2 huruf a dan b. Suharto dan Enang dijerat pasal 12 huruf a jo pasal 18 dan pasal 11 jo pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah jadi UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ant)

HKBP Setuju Ibadah di OPP BEKASI - Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mengungkapkan dari hasil rapat dengan berbagai unsur termasuk FKUB, DPRD, HKBP, Polres dan Kodim telah disetujui penggunaan gedung eks OPP di Jalan Khairil Anwar sebagai tempat ibadah sementara HKBP. ‘’Pihak HKBP sudah menyetujui penggunaan gedung OPP untuk peribadatan sementara sesuai yang kita tawarkan,” ujarnyadi Bekasi, kemarin. Pemkot, menurut Wali Kota, siap menyediakan kebutuhan untuk peribadatan itu seperti mimbar, pengeras

suara hingga kendaraan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah itu. Ia menyatakan pendirian gereja di Ciketing Asem Pondok Timur Indah tidak akan mungkin lagi dilakukan setelah adanya penolakan dari warga dalam bentuk tandatangan dalam jumlah seribuan. ‘’Kalau ditanya tentang adanya tanda tangan yang dipalsukan pihak HKBP untuk melengkapi persyaratan sebagaimana PBM itu berarti sudah mundur lagi,” tegasnya. Sangat bijaksana Sementara itu, Ketua Ko-

misi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara menilai keputusan Wali Kota Mochtar Mohamad menyediakan gedung eks OPP untuk tempat peribadatan sementara HKBP sampai adanya gereja permanen sudah merupakan keputusan yang luar biasa dan sangat bijaksana. ‘’Pemda tidak hanya menyiapkan sarana yang diperlukan untuk peribadatan itu bahkan bus yang memobilisasi jemaah sebanyak dua unit sudah disediakan,” katanya usai bertemu dengan Wali Kota, pimpinan HKBP, FKUB, Kapolres, Dandim, dan unsur terkait lainnya. (ant)

19 Kecamatan di Bogor

Bebas Buta Aksara CIBINONG - Sebanyak 19 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinyatakan sebagai daerah bebas buta aksara, setelah berhasil mengembangkan program pemberantasan buta aksara. ‘’Sembilan belas camat telah berhasil menyukseskan program buta aksara di daerahnya masing-masing,” kata Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Cibinong, kemarin. Program pemberantasan buta aksara tersebut dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor sejak 2009. Sebagai apresiasi atas keberhasilan 19 camat dalam mengembangkan program buta aksara, Bupati Rachmat Yasin memberikan penghargaan. Penghargaan kepada 19 camat berprestasi dalam pengentasan buta aksara dituangkan dalam surat keputusan (SK)Nomor 422.10/432/Kpts/ Huk/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pemberian penghargaan tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Rachmat Yasin pada acara peringatan Hari Olahraga Nasional yang berlangsung di Lapangan Tegar Beriman Pemkab Bogor, Cibinong. Rachmat Yasin mengemukakan, 19 camat yang mendapatkan piagam penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan Pemkab Bogor sebagai wujud apresiasi sekaligus upaya peningkatan motivasi dalam pengembangan pendidikan, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. “Pemberian penghargaan kepada 19 camat berprestasi dalam pemberantasan buta aksara merupakan upaya kami dalam menggalakkan pengembangan pendidikan di Kabupaten Bogor,” katanya. Ia berharap ke depan sektor pendidikan di Bogor semakin menggeliat. Ia yakin bila pendidikan berkembang dengan baik dampaknya terhadap pembangunan sangat baik. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TAUSIAH - Raja Dangdut Rhoma Irama menyampaikan tausiah dalam halal bi halal di PDAM Tirta Kahuriban, Cibinong, Bogor, Jabar, kemarin. Tausiah mengambil tema Bid’ah.

DKI Jakarta

Bantu Tangsel Rp 1 M TANGERANG - Pemerintah Tangsel, Banten mendapat dana hibah sebesar Rp 1 miliar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Tangsel Ahadi, di Tangerang, kemarin mengatakan bantuan dana diberikan untuk membantu dibidang kesehatan, pendidikan, kebersihan, tata ruang dan pengendalian banjir. ‘’Dana 1 miliar untuk dibagi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kebersihan, tata ruang serta menangulangi banjir,” kata Ahadi. Ia mengungkapkan, pemberian dana tersebut sebagai kerjasama antara Pemerintah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta sebagai daerah yang berbatasan langsung. Sebab, setiap adanya peristiwa baik di bidang kesehatan, kebersihan dan banjir, kedua daerah memiliki dampak yang sama. ‘’Seperti banjir beberapa waktu lalu, kejadian rumah warga

di Jaksel akibat kiriman air dari tanggul situ gintung. Begitu juga dengan meluapnya kali pesangerahan, warga Ciputat mendapat dampaknya,” katanya. Ahadi mengungkapkan, dana hibah dari DKI Jakarta, rencananya akan digunakan untuk bidang perbaikan jalan dan penanggulang banjir. Sebab, dua sektor tersebut tergolong penting dan memiliki dampak yang luas. Seperti perbaikan jalan untuk melancarkan arus lalu lintas dan menarik investor. Kemudian, banjir adalah penyakit yang harus segera ditangani bersama karena berdampak kepada masyarakat luas dan daerah setempat. ‘’Normalisasi beberapa aliran sungai atau kali serta perbaikan jalan yang rusak menjadi penggunaan dana hibah. Bidang lainnya akan mendapat tetapi tidak besar,” katanya. Ke depannya, Tangsel akan membantu DKI Jakarta dalam mengatasi masalah yang memiliki dampak bagi kedua daerah. (ant)

Tangsel Bahas

Jalur Khusus Sepeda TANGERANG - Badan Lingkungan Hidup Daerah Tangsel, Banten merencanakan akan membuat jalur khusus sepeda di kawasan Serpong. Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelestarian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Tangsel Muhammad Isa di Tangerang, kemarin mengatakan, pihaknya bersama dengan BLH Provinsi Banten serta pengembang BSD City, sedang membahas dan menentukan lokasi titik jalur sepeda tersebut. ‘’Hari ini (Selasa) pembahasan untuk menentukan pembangunan jalur khusus sepeda. Kita akan usahakan untuk dibangun pertama di Provinsi Banten,” kata Muhammad Isa di kantor BLHD Tangerang Selatan di perkantoran Witanaharja Pamulang.

Muhammad Isa menambahkan, pembangunan jalur sepeda merupakan target dari BLHD di tahun 2010 ini. Sebab, komunitas sepeda di Tangerang Selatan dan penggunanya sudah banyak. Jadi, tidak salah untuk dibangun. Apalagi, jalur khusus sepeda juga tidak akan menganggu kendaraan lainnya. Sebab, jalurnya akan berada di sisi kiri dari jalur utama kendaraan roda dua dan empat atau lebih. ‘’Jalurnya nanti di buat khusus seperti jalur bus way. Mengenai panjang dan luasnya, masih akan ditentukan,” katanya ditemui saat akan menggelar rapat. Rencananya, peresmian jalur khusus sepeda akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan dibuka oleh Gubernur Banten. (ant)

Warga Depok Diminta Sukseskan Pilkada KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Muhamad Hasan mengatakan, diperlukan peran serta masyarakat Depok dalam menentukan pembangunan Depok ke depan. Peran seperti apa yang diperlukan ? . Kedulatan tertinggi berada di tangan warga Depok. ‘’Secara konseptual yang berkepantingan adalah mayarakat Depok sendiri. Yang mencalonkan diri saat ini hanya segelintir orang yang dipercaya untuk merencanakan pembangunan Depok,” kata Hasan saat Sosialisasi Pemi-

lukada Depok 2010 untuk Tokoh Masyarakat Depok dan Organisasi Masyarakat di Graha Insan Cita Depok, kemarin. Ia mengingatkan kepada warga Depok agar menyukseskan pemilihan umum kepala daerah (pemilkada) Depok 2010 yang dilaksanakan pada 16 Oktober mendatang. “Hari pel-

aksanaan tinggal 29 hari lagi,” tandasnya. Hasan mengatakan, satu hari itu sangat penting untuk menentukan Depok lima tahun ke depan. “Peran serta seluurh elemen masyarakat Depok sangat diharapkan untuk membangun kesadaran berpolitik,” kata Hasan. Sebagai penyelenggara pemilukada, lanjut Hasan, KPU Kota Depok akan merasa maksimal bekerja jika seluruh warga Depok yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan haknya. Dia menyadari KPU Kota Depok tidk dapat memaksakan

seseorang untuk memilih. “KPU hanya sebagai penyelenggara dan bertugas menyediakan fasilitas pemilukada. Mengenai penentuan pilihan itu merupakan hak seseorang. Untuk itu kami mengumpulkan simpul-simpul yang dapat memberikan penyadaran berpolitik warga untuk memilih calon pemimpin Depok selanjutnya,” papar Hasan. Ditemui di tempat yang sama, Ketua Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Depok Sjamsul Hadi dengan tegas mengatakan akan mena-

jalankan fungsinya. “Kami akan awasi pelaksanaan pemilukada supaya berjalan lancar. Jangan ada kecurangan dalam pelaksanaannya,” tegas Sjamsul Hadi. Terpisah, Kepala Kesbangpol Linmas Kota Depok Miral Hayadi telah mengantisipasi keamanan pemilukada dengan melakukan pelatihan yang melibatkan seluruh unsur. Diantaranya Polres, Kodim, Dishub. Menurutnya, pihaknya hanya mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan antara semua unsur tersebut. (rin)

pini F OKUS Studi Banding Salah Sasaran AKIL rakyat tidak habis-habisnya berulah. Setelah geger kabar tentang dana aspirasi yang menuai kritik pedas, muncul lagi usulan anggaran studi banding ke luar negeri senilai Rp 73 miliar. Minimal dua berita yang mencuat dari Gedung DPR di Senayan ini melukiskan ulah wakil rakyat yang membuat sakit hati rakyat. Studi banding wakil rakyat sebenarnya bukan hal baru. Program yang kerap diplesetkan sebagai agenda pelesir anggota DPR ini sudah berulang kali dijadikan tradisi di kalangan wakil rakyat yang terhormat itu. Studi banding sebenarnya bagus. Jika, wakil rakyat yang berangkat ke negara yang dituju dapat menimba pelajaran berharga dari tempat yang dikunjunginya. Pelajaran berharga tersebut dapat dijadikan agenda perjuangan untuk kepentingan rakyat sepulang dari studi banding. Wawasan wakil rakyat pun ikut bertambah dari wilayah yang dikunjunginya. Ada contoh bagus yang pernah dilakukan wakil rakyat masa bakti sebelumnya. Mereka sengaja diutus untuk mendalami strategi keberhasilan sebuah pemerintah asing menerapkan aturan pemberantasan korupsi. Hasilnya dibawa pulang ke Tanah Air. Pengalaman berharga itu menjadi model yang dapat diperjuangkan DPR untuk mewujudkan salah satu agenda reformasi, yakni upaya mendorong pemerintah melakukan langkah pemberantasan korupsi. Tetapi, rencana studi banding wakil rakyat kali ini justru tidak mencerminkan motivasi semacam itu. Minimal ada dua catatan kritis yang dapat dicermati dari situ. Pertama, anggaran studi banding sebesar Rp 73 miliar yang diajukan jelas menggambarkan wakil rakyat tidak sensitif terhadap tugasnya dalam mengemban aspirasi rakyat. Kedua, studi banding ke negara yang hendak dikunjungi justru salah sasaran jika dikaca dari misi yang hendak dibawa ke negara tujuannya. Anggaran studi banding senilai Rp 73 miliar itu hampir tidak pernah dirinci akuntabilitas publiknya. Rakyat tidak pernah diberitahu berapa nilai real yang akan dihabiskan selama perjalanan studi banding. Reaksi berbagai komponen masyarakat pun beragam. Ada yang sinis menyindir dengan ungkapan wakli rakyat cerdik memanfaatkan fasilitas ‘aji mumpung’. Mereka dituding telah menggunakan kesempatan saat menjabat wakil rakyat. Wakil rakyat juga dinilai asal-asalan merumuskan agenda studi banding. Buktinya, Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang hendak ditujunya. Dikabarkan mereka akan menimba pengalaman negara ini memberdayakan gerakan pramuka. Tetapi, banyak suara miring mendamprat rencana wakil rakyat belajar program pramuka di Afrika Selatan. Mereka seharusnya lebih pas melakukan studi banding ke negara ini untuk menimba pengalaman pemerintah dan rakyat Afrika Selatan sukses menyelenggarakan Kejuaran Dunia Sepak Bola 2010. Mereka lebih tepat berangkat ke negara ini untuk belajar kehebatan Nelson Mandela menjalankan pendekatan rekonsiliasi kemanusiaan untuk menyudahi praktik politik apartheid. Ketidaktepatan itu menggambarkan agenda studi banding ke luar negeri sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sungguh-sungguh menimba pengalaman berharga dari negera lain untuk dibawa pulang. Mereka terkesan cenderung melakukan studi banding untuk memastikan anggaran yang disediakan negara memang harus dihabiskan selama masa tugasnya. Wakil rakyat harus kembali berpikir ulang soal apa urgensi studi banding. Pastikan, mereka melaksanakan tugasnya, termasuk tugas studi banding, untuk kepentingan perbaikan nasib rakyat. Pastikan, mereka berangkat ke luar negeri bukan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat atas nama kepentingan rakyat. ***

Bang D

Polri anulir status tersangka Ribka Tjiptaning

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

Irasionalitas Anggaran Studi Banding DPR ANGGARAN studi banding DPR ke luar negeri tahun ini naik 76 kali lipat daripada anggaran tahun 2005. Secara kulminatif, keuangan itu diprediksi akan menghabiskan dana Rp 73 miliar. Sungguh anggaran yang tidak lagi ‘’layak’’ bagi sebuah studi. Ikhtiar kenaikan anggaran tersebut bisa dianalisis atas dua hal. Pertama, anggaran itu berpretensi untuk menambah kesejahteraan dan profit anggota dewan. Kedua, untuk misi rekreatif yang diciptakan di atas jabatan politik. Jabatan politik yang sejatinya menjadi misi agung berhaluan kebangsaan tak pelak hanya menjadi lahan politis untuk membuat pribadi makin bergelimang kekayaan. Di tengah minimnya kinerja kelembagaan yang dilakukan oleh anggota dewan, mereka mulai berbondong-bondong melakukan survival politis yang sama sekali jauh dari nalar logika politik etis. Etika jabatan politik yang meliputi semangat untuk hemat anggaran dan bertindak total pada jalur kesejahteraan publik masih jauh panggang dari api. Sejatinya, jika memang benar anggota dewan memiliki profesionalitas dan kredibilitas, langkah studi tidak perlu muluk-muluk — secara fisik — ke luar negeri. Akses media sudah melimpah ruah. Pemanfaatan pada jalur teknologi informasi selayaknya dimanfaatkan sebaik mungkin, karena di samping lebih praktis, standar kuantitas pada biaya studi akan lebih minimalis. Lonjakan kenaikan anggaran studi banding secara sederhana bukanlah langkah preventif yang wajar. Ikhtiar itu lebih pada penghamburan dana daripada pemanfaatan dana. Bias efek yang akan muncul hanya akan menguntungkan para anggota dewan, karena diakui atau tidak, kunjungan ke luar negeri dengan jumlah dana yang besar akan memberikan nuansa senang luar biasa, sementara pada saat yang sama, tugas paling riil yang mendesak untuk diselesaikan akhirnya terbengkalai bahkan gugur. F e r d i n n a n Tunnnies, seorang sosiolog kenamaan asal Jerman, pernah mengatakan bahwa ikhtiar dan otoritas satu misi yang diperjuangkan dalam setiap pribadi manusia, sebenarnya merupakan representasi dari banyak misi yang diselubungkan. Di balik pelonjakan anggaran dana, studi banding ke luar negeri tidak menutup kemungkinan kentara dengan misi-misi terselubung yang sengaja diendapkan oleh para anggota dewan. Di lain pihak,

Oleh : Fathorrahman Hasbul* Lonjakan kenaikan anggaran studi banding secara sederhana bukanlah langkah preventif yang wajar. Ikhtiar itu lebih pada penghamburan dana daripada pemanfaatan dana. Bias efek yang akan muncul hanya akan menguntungkan para anggota dewan, karena diakui atau tidak, kunjungan ke luar negeri dengan jumlah dana yang besar akan memberikan nuansa senang luar biasa, sementara pada saat yang sama, tugas paling riil yang mendesak untuk diselesaikan akhirnya terbengkalai bahkan gugur.

lonjakan dana yang begitu besar tersebut akan memberikan dampak minus. Pertama, dana sebesar itu rentan menjadi lahan empuk bagi penyuburan penyakit-penyakit korupsi dan sejenisnya. Mentalitas dan nalar koruptif di tubuh dewan hingga kini tetap menjadi kenyataan yang sulit ditepis.

Indonesian Corruption Wach (ICW) mencatat, di antara institusi kelembagaan paling korup di Indonesia yang menempati ranking pertama hingga kini tetap didominasi oleh badan legislatif. Nalar koruptif tak hanya menjadi aktivitas an sich, bahkan telah menjadi rutinitas dan ideologi baru yang sulit ditepis. Karena faktanya, arus

korupsi makin hari makin tak dapat dibendung. Kedua, terlalu berlebihan secara profit. Proyek gedung baru DPR yang akan dirintis dimungkinkan akan menelan dana yang besar. Dana yang diserap dari keringat rakyat tersebut akan menjadi tempat teduh para anggota dewan dengan fasilitas yang serba wah. Mengingat besarnya anggaran dana gedung tersebut, maka dana besar studi banding seharusnya mampu menyeimbangkan dana yang lain untuk kebutuhan DPR ke depan. Bukan malah berbondong-bondong untuk membangun anggaran besar di luar batas kewajaran. Ketiga, cermin lemah dalam menciptakan kerja berupa pelayanan terhadap publik secara holistik. Kontribusi para wakil rakyat kini tak lagi memiliki kadar positif di mata publik. Fenomena tersebut seharusnya disadari penuh oleh para anggota dewan sebagai sebuah ancaman bagi integritas dan kredibilitas anggota dewan sendiri ke depan. Di tengah apresiasi buruk masyarakat, seharusnya DPR memiliki insting dan kepekaan untuk mengejawantahkan kebutuhan mendesak masyarakat. Keempat, tidak mempunyai sense of crisis atas akumulasi warga miskin sebesar 30 juta jiwa, banyaknya pegangguran, dan infrastruktur yang buruk. Celah kebangsaan ini mesti disadari sebagai agenda penting yang harus segera diselesaikan. Pelonjakan anggaran secara sederhana merupakan potret dari tutup mata anggota dewan dalam meyelesaikan penyakit kronis tersebut. Pada titik ini, sebelum nasi menjadi bubur, alangkah baiknya jika kemudian anggaran studi banding yang besar tersebut dikaji secara komprehensif. Tidak bijak jika anggota dewan kemudian hanya mampu menggolkan ambisi semu yang sebenarnya jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Sejuta persoalan yang kini melanda publik tanah air sejatinya menjadi landasan epistemologis untuk benar-benar berbuat bagi kesejahteraan publik secara holistik. Ikhtiar menaikkan dana sebesar 76 kali lipat akan lebih condong pada dampak mudharat daripada manfaatnya. Mudharat karena dana itu berpotensi menimbulkan satu paradoks kenegaraan bernama korupsi ria. Biang korupsi yang tidak hanya merugikan rakyat secara politik tetapi juga secara ekonomi dan sosial. *Penulis, peneliti pada Media Literasi Cilcle (MLC) Prodi Ilmu Komunikasi FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

Takut ya ... ?

SURAT A NDA Jalanan Rusak Membahayakan SERING kita jumpai jalanan yang hancur dan rusak parah di jakarta, namun belakangan ini telah ada sedikit upaya dari pihak yang berwenang untuk memperbaikinya. Sangat disayangkan upaya yang seharusnya memberi harapan baik bagi masyarakat itu kembali memebuat kecewa karena perbaikan jalan yang dilakukan sangat tak membawa perubahan yang berarti. Masyarakat dibuat tak berdaya menghadapi keadaan yang tidak nyaman dalam kondisi sebuah kota besar yang terbengkalai. Seharusnya Jakarta menjadi kota yang paling indah di Indonesia karena Jakarta adalah Ibukota negara yang akan membawa gambaran tentang Indonesia bagi tamu mancanegara. Jika tidak bisa mewujudkan kota yang paling indah ya sewajarnya menjadi tempat tinggal yang layak untuk melakukan

mobilitas hidup warganya. Tingginya tingkat frustrasi warga Jakarta yang harus berhadapan dengan berbagai kerasnya persaingan harus dapat diredam dengan pembenahan jalanan yang maksimal. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah menjadi kebutuhan sebagai manusia yang berbudaya. Jakarta yang sudah macet dengan segala macam sebabnya itu, juga diperparah dengan banyaknya proyek galian jalan yang jelas-jelas mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Rakyat telah susah payah membayar pajak namun tak pernah mendapat perhatian serius dalam masalah keamanan terutama di jalan raya. Harapan rakyat sebenarnya sederhana jika pemerintah mau sedikit memperhatikan. Mohon kesigapan dan kepe-

kaan dari Pemprov DKI untuk menyegerakan perbaikan jalan-jalan di Jakarta. Apalagi Jakarta sangat rentan dengan banjir, harus ada

jalan keluar mengatasi permasalahan ini. Arif Rawa Belong, Jak-Bar

Perilaku Pengendara Buruk ANGKA kecelakaan di jalan raya begitu memprihatinkan. Kelihatannya makin banyak saja orang yang celaka dan mati sia-sia akibat kesalahan yang dibuat sendiri ataupun orang lain atau mungkin juga disebabkan fasilitas dan infrastruktur di jalan raya yang buruk. Kita harus mengakui begitu buruknya prilaku pengendara di jalan raya. Terutama bikers yang mengendara motor seolah main sirkus. Zig-zag sembarangan dan meliuk diantara kepadatan kendaraan. Yang paling membahayakan tentunya adalah seringnya menerobos lampu merah serta pintu palang kereta api.

Namun begitu, peran eksternal seperti jalan berlubang juga memberi andil besar. Tak sedikit bikers yang tewas mengenaskan karena terjelembab di dalam lubang-lubang jalan. Sering kita menyalahkan bikers karena tidak hati-hati. Tetapi pemangku kepentingan yang seharusnya bertanggungjawab sering luput dari perhatian atau mungkin karena ketidakberdayaan masyarakat menuntut mereka. Yang jelas korban di jalan raya harus segera di tekan dan menuntut kesadaran kita semua. Nufus El mathin Jakasampurna, Bekasi

Larang, Bus Ngetem di Halte Galur FLY OVER yang semula digunakan untuk memperlancar arus di perempatan galur, Johar Baru, Jakarta Pusat keberadaannya kalau pagi atau sore tidak berfungsi optimal. Jalan layang ke arah Pulo Gadung itu, kini dimacetkan oleh kendaraan umum seperti metromini, Mayasari, PPD, dan angkot yang sering ngetem sembarangan di halte busway Galur. Padahal, jalur di jalan tersebut kalau pagi sangat padat dan menyempit karena sudah termakan oleh jalur khusus untuk busway. Petugas kelihatannya kurang begitu peduli pada kondisi ini. Penjagaan di ujung fly over ketika naik, hanya sesekali saja dilakukan, sehingga kendaraan umum yang seharusnya dilarang melintas di jalur cepat kembali dengan mudah naik ke atas jalan layang dan

kemudian berhenti tepat di bawah halte busway. Antrian bus di sekitar penyebarangan halte itu amat panjang, hingga empat sampai lima kendaraan. Sehingga, otomatis membuat jalan menyempit dan berebut menghindari antrian kendaraan umum tersebut. Kalau kondisi ini dibiarkan terus jelas pengguna jalan umum yang amat dirugikan. Tak cuma pengendara motor atau mobil, penumpang busway juga mungkin kesal karena jalurnya terpaksa dipakai kendaraan pribadi, sehingga ikut-ikutan macet. Dalam hal ini dinas terkiat harus bisa menciptakan kondisi agar para pengemudi angkutan umum itu tidak lagi sembarangan untuk ngetem di jalur cepat. Bayu Sanyata Plumpang, Jakarta Utara

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

Indonesia Diminta Juara Umum SEAG JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para atlet nasional bersemangat, bertekad, dan berkomitmen untuk meraih prestasi terbaik sehingga menjadi juara umum pada SEA Games 2011 di Indonesia. Dalam pidato pada Hari Olahraga Nasiona XXVIII di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta, kemarin, Presiden juga meminta semua pihak yang bertanggung jawab melatih atlet-atlet nasional untuk melakukan tugas sebaik-baiknya. “November tahun depan kita akan menjadi tuan rumah satu perhelatan olahraga yang kita nantikan yaitu SEA Games 2011. Mari kita sukseskan Sea Games yang akan dilaksanakan di negeri kita. Mari kita capai prestasi terbaik. Saya harap saudara punya tekad, semangat dan komitmen untuk meraih prestasi terbaik atau menjadi juara umum dalam SEA Games mendatang,” tuturnya. Presiden mengingatkan telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas atau Prima. “Oleh karena itu saya meminta semua yang bertanggung jawab dan melaksanakan Keppres itu untuk terus mempersiapkan, mendidik, dan melatih atlet-atlet nasional andalan kita,” ujarnya. Dengan program pembinaan intensif itu, Presiden berharap atlet-atlet Indonesia dapat berprestasi setinggi-tingginya. Selain prestasi juara umum, Kepala Negara juga berharap penyelenggaraan SEA Games 2011 dapat terlaksana dengan baik sehingga semua kontingen negara-negara sahabat memiliki kesan yang baik tentang Indonesia. “Saya minta kerja keras dan persiapan terbaik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ketua Umum KONI, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Sumatera Selatan, dan pengurus induk cabang-cabang olahraga,” ujarnya. Presiden juga minta bantuan BUMN dan swasta untuk keberhasilan SEA Games 2011, termasuk persiapan atlet-atlet nasional. Dalam acara Hari Olahraga Nasional XXVIII dilakukan penandatangan kerja sama 39 pengurus cabang induk olahraga dengan 59 BUMN yang diwakili Bank Rakyat Indonesia untuk cabang olahraga karate, Garuda Indonesia untuk tenis lapangan, Bank Negara Indonesia untuk bola voli, Perum Bulog untuk sepak takraw, Bank Mandiri untuk atletik, dan Adhi Karya serta Wijaya Karya untuk gulat. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan program satu BUMN untuk satu cabang olahraga dimaksudkan melibatkan BUMN dalam pembinaan atlet-atlet nasional. Dengan kerja sama itu, menurut dia, para atlet juga memiliki peluang untuk menjadi pegawai BUMN sehingga masa depannya terjamin. Pada peringatan Hari Olahraga XXVIII yang dipenuhi hiburan tarian dan nyanyian dengan dekorasi ruang bernuansa merah, putih, dan biru, itu juga diberikan penghargaan oleh Menpora kepada tokoh-tokoh berjasa dalam pengembangan olah raga nasional di antaranya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dokter olahraga Ari Sutopo, dan wartawan senior Ian Situmorang. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DUKUNGAN BUMN – Meneg BUMN Mustafa Abubakar (kanan) menyaksikan Dirut BNI Gatot Suwondo (kiri) dan Ketua Umum PBVSI Jenderal (Purn) Sutanto menandatangani nota kesepahaman pada puncak peringatan Haornas XXVII tahun 2010 di Jakarta kemarin.

39 Cabor Didukung BUMN JAKARTA - Sebanyak 39 cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan di beberapa kejuaraan nasional dan internasional mendapatkan dukungan penuh dari Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Kepastian dukungan itu tertuang pada nota kesepahaman antara induk organisasi olahraga dengan masing-masing BUMN bertepatan pelaksanaan puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta, kemarin. Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu selain

disaksikan oleh Menteri Pemuda dan Olaharaga (Menpora) Andi Malarangeng dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar juga disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian BUMN pada perkembangan olahraga Indonesia. Dan inilah bentuk kerja sama konkretnya,” kata Menpora Andi Malarangeng di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman itu. Pada puncak peringatan Haornas ke 27 secara simbolis enam cabang olahraga menan-

datangani nota kesepahaman dengan tujuh BUMN yang selama ini telah membantu perkembangan cabang olah raga itu. BUMN yang mendukung penuh pembinaan itu adalah tenis dengan PT Garuda Indonesia, karate dengan BRI, bola voli dengan BNI 46, sepak takraw dengan Perum Bulog, gulat dengan Adikarya dan Wijayakarya serta atletik dengan Bank Mandiri. Berdasarkan data dari Kemenpora jumlah BUMN yang telah sepakat untuk membantu pembinaan dan perkembangan

sebanyak 59 BUMN. BUMN tersebut akan mendukung 39 cabang olah raga. “Kami yakin akan semakin banyak BUMN yang akan turut andil dalam program ini. Untuk itu kami berharap dengan adanya kerjasam ini prestasi atlet terus meningkat,” katan mantan juru bicara presiden RI itu. Puncak peringatan Haornas ke 27 selain dihadiri presiden juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II serta atlet dan kalangan olahragawan yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah. (ant)

Timnas Tantang Uruguay di Laga Uji Coba

Suluh Indonesia/ant

DIPUKUL KO - Petinju Jepang Takashi Uchiyama (kanan) berusaha melepaskan pukulan lurus ke petinju Indonesia Roy Mukhlis (kiri) pada perebutan kelas bulu super WBA di Tokyo, Senin kemarin. Roy akhirnya harus digotong keluar ring setelah dipukul KO.

JAKARTA - Tim Nasional Indonesia di bawah asuhan pelatih Alfred Riedl menantang Timnas Uruguay pada laga uji coba di Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Oktober mendatang. Kepastian pertandingan itu diperoleh setelah Badan Tim Nasional (BTN) mendapatkan surat resmi kesanggupan dari pihak Timnas Uruguay. “Ini adalah uji coba pertama internasional bagi timnas. Yang jelas mereka (Timnas Uruguay, red.) telah siap untuk datang ke Indonesia,” kata Ketua BTN Iman Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Melawan Timnas Uruguay merupakan salah satu agenda yang telah ditetapkan oleh BTN selain dengan beberapa nega-

ra yang lain. Pertandingan ini juga telah masuk pada kalender FIFA. Pertandingan uji coba atau pertandingan persahabatan itu, sesuai dengan rencana pertandingan uji coba internasional pertama sebelum tanding di Piala AFF 2010 yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Uruguay. “Kebetulan Presiden Uruguay ada kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan sekaligus akan melihat secara langsung pertandingan,” katanya menambahkan. Selain Uruguay, pada Oktober nanti timnas juga mengagendakan pertandingan uji coba internasional kedua, melawan Honduras. Meski demiki-

an, hingga saat ini BTN masih menunggu surat resmi dari federasi sepak bola Honduras. Ditanya anggaran yang digunakan untuk mendatangkan calon lawan, Iman Arief mengaku tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rencana mendatangkan Timnas Brasil yang mencapai Rp 13,5 miliar. “Untuk Uruguay antara Rp 3-4 miliar, sedangkan Honduras hampir tidak ada. Yang jelas kami masih menunggu kepastian dari Honduras,” katanya menegaskan. Timnas Indonesia sebelum turun pada Piala AFF akhir tahun nanti mengagendakan lima kali uji coba internasional. Selain melawan Uruguay dan Honduras, Ahmad Bustomi

Darko Tak Pimpin Latihan Persib BANDUNG - Setelah peristiwa penolakan oleh para pemain Persib Bandung, pelatih Daniel Darko Janakovic absen dalam dua kali latihan tim “Maung Bandung” di Bandung kemarin. Pelatih berkebangsaan Serbia itu tak terlihat melatih Nova Aryanto dkk. Latihan pasukan ‘biru-biru’ itu ditangani oleh Assisten Pelatih Robby Darwis. Sementara itu pihak Manajemen Persib Bandung dikabarkan telah menyerahkan permasalahan penolakan yang dilakukan pemain terhadap pelatih itu untuk diputuskan oleh Konsorsium PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Daniel Darko Janakovic sudah hampir dua bulan menangani Persib Bandung, namun cara pendekatan pelatih yang juga berpaspor Prancis itu kurang disukai para pemain. Ironisnya, aksi penolakan dilakukan sekitar dua minggu

pasca pemain mendapatkan kejelasan kontrak mereka di Persib Bandung. Para pemain teken kontrak pada Rabu (8/9) atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. “Saya sendiri baru beberapa hari berlatih dengan tim, selama ini berlatih dengan Timnas PSSI. Namun saya menghargai pendapat teman-teman lainnya,” kata gelandang Persib Bandung, Eka Ramdani. Menurut Eka, ia tak merasakan langsung keresahan para pemain Persib, namun demikian ia tetap kontak dengan pemain lainnya terkait perkembangan tim. Ia mengakui, sebuah tim membutuhkan pelatih dan pemain yang bisa bekerjasama serta bisa menjadi mitra diskusi untuk menetapkan stategi dan permainan di lapangan. “Sepakat...sebuah tim butuh pelatih yang bisa bekerjasama dengan pemain. Itu perlu, sebagai pemain siapapun pel-

atihnya tak ada masalah asal bisa bekerjasama,” kata Eka Ramdani. Terjadinya insiden ketidaksepahaman antara pemain dan pelatih yang terjadi beberapa minggu menjelang kompetisi bukan sebuah sesuatu keberuntungan melainkan tetap berpengaruh terhadap persiapan tim. “Tidak bisa dikatakan untung terjadi sebelum kompetisi, karena seharusnya tim sudah harus memasuki masa pematangan. Namun bila hal ini harus terjadi, maka perlu dipikirkan langkah ke depan yang lebih baik. Sebagai pemain kami mencoba untuk utuh dan kompak,” kata Eka Ramdani. Sementara itu gelandang Persib lainnya, Atep enggan berkomentar terkait insiden penolakan terhadap pelatih baru tim itu. “Nggak ada komentar..yang lain saja. Yang jelas saya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Per-

sib,” kata Atep. Insiden penolakan terhadap pelatih yang digelar sebelum kompetisi digulirkan, merupakan peristiwa pertama kali terjadi di tim Persib Bandung. Mantan Bintang Persib dan Mastran Bandung Raya, Adjat Sudradjat menyayangkan sikap para pemain yang secara frontal melakukan aksi penolakan terhadap pelatih. Ia juga menyayangkan cara yang dilakukan salah seorang pemain dengan memecahkan gelas di hadapan pelatih itu. Namun di lain pihak, ia juga mengkritisi sikap pelatih Janakovic yang dikeluhkan para pemain tak mau mendengarkan masukan dari pemain dan bersikap berlebihan. “Kejadian ini mencoreng Persib Bandung, semuanya harus mawas diri dan introspeksi. Bila memang tidak ada kecocokan sebaiknya disampaikan secara dialog,” saran Adjat Sudradjat. (ant)

Daniel Darko Janakovic

dan kawan-kawan akan melawan Pantai Gading, China, dan Timor Leste. Untuk pertandingan melawan Pantai Gading terjadi perubahan jadwal. Sebelumnya, pertandingan digelar Oktober, namun karena ada beberapa kendala, termasuk dekatnya Piala Afrika, maka pertandingan diundur November hampir bersamaan dengan China dan Timor Leste. Sementara itu, untuk menghadapi laga intenasional, Firman Utina dan kawankawan akan kembali menjalani pemusatan latihan tahap kedua mulai 3 Oktober mendatang. Pemusatan latihan sendiri digelar di Lapangan PSSI Senayan dan diikuti 25 pemain. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

Messi Kehilangan Dua Laga MADRID - Bintang Barcelona asal Argentina Lionel Messi dipastikan kehilangan hanya dua pertandingan Barca berikutnya setelah mengalami cedera pada pergelangan kakinya akhir pekan lalu, kata klub itu, kemarin. Barcelona mengungkapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Senin bahwa pemain depan tersebut mengalami kerusakan ligamen pada pergelangan kaki kanannya ketika Barcelona menang 2-1 atas tuan rumah Atletico Madrid hari Minggu. Pada pertandingan itu Messi mencetak gol pertama. Messi absen di laga melawan Sporting Gijon pada Rabu dan Athletic Bilbao pada Sabtu. Barca tak menyebutkan kapan pemain itu bisa kembali ke lapangan, dengan hanya mengatakan bahwa hal itu “bergantung pada perkembangan cedera.” Messi (23) ditandu ke luar lapangan pada menit terakhir pertandingan itu menyusul tekel yang dilakukan pemain belakang asal Ceko Tomasz Ujfalusi, yang langsung diganjar kartu merah. Ujfalusi meminta maaf pada Messi hari Senin. “Saya minta maaf. Saya ingin mempublikasikan permintaan maaf, sebab, sejujurnya, saya tidak bermaksud begitu,” katanya dalam jumpa pers. “Saya berupaya mengejar bola, namun tentu saja, dengan kecepatan yang dia punya, dia juga tidak dapat berhenti dan sialnya kaki saya menginjak pergelangan kaki dia,” katanya. (ant)

Suluh Indonesia/net

Conchita Martinez (kiri) dan Arantxa Sanchez-Vicario (kanan).

Sanchez dan Martinez

Dukung Pemboikot Piala Fed MADRID - Mantan juara grand slam Arantxa SanchezVicario dan Conchita Martinez memberikan dukungan mereka terhadap enam petenis putri Spanyol yang mengancam akan memboikot Piala Fed tahun depan, demikian laporan media setempat, kemarin. Enam petenis peringkat teratas Spanyol, termasuk Maria Jose Martinez Sanchez (peringkat 25) dan Anabel Medi-

Lionel Messi

na Garrigues (53), pekan lalu menuduh federasi tenis nasional (RFET) tidak memberikan dukungan yang cukup bagi tenis putri itu. RFET membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka berinvestasi lebih banyak dalam tenis putri dibanding sebelumnya dan membuka dialog dengan para pemain serta mengusulkan peningkatkan. Sanchez-Vicar-

io, empat kali juara tunggal grand slam dan mantan peringkat satu dunia, serta juara Wimbledon 2004 Martinez mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin dengan 51 pemain dan mantan petenis untuk mendukung keenamnya, kata media setempat. Pernyataan tersebut menuduh adanya “ketidakpedulian secara umum dari federasi kepada tenis putri

Chris John Ditunggu Yuriorkis Gamboa

Chris John

SEMARANG - Petinju Indonesia, Chris John, bakal bertemu petinju Kuba, Yuriorkis Gamboa, untuk menentukan pemegang gelar Super Champions kelas bulu WBA. “Kalau saya sukses atau menang atas petinju Argentina, Fernando Saucedo, sudah pasti akan bertemu Gamboa,” kata Chris John semalam. Menurut petinju yang sudah 12 kali mempertahankan gelar setelah merebutnya dari petinju Kolombia, Oscar Leon di Bali, 2003, pertarungan melawan Fernando Saucedo direncanakan pada Desember 2010 di Jakarta. “Kalau melawan Gamboa, waktunya belum dipastikan,” kata petinju yang memiliki rekor bertarung 43 kali menang (22 di antaranya dengan KO) dan dua kali seri. Seperti diwartakan oleh Boxing-Indonesia, setelah Yuriorkis Gamboa menang dengan angka mutlak atas Orlando Salido di Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (11/9), Gamboa kini memegang dua gelar yaitu kelas bulu WBA dan IBF. Setelah menggapai dua gelar tersebut, WBA langsung menganugerahkan gelar Super Champions kelas bulu, sedangkan status Chris John adalah “Champions in Recess” (juara nonaktif). “Kalau soal status saya sebagai juara nonaktif, belum saya tanyakan kepada manajernya,” katanya.

Tapi, kata suami mantan atlet wushu Jateng, Anna Maria Megawati itu, saat ini dirinya konsentrasi melawan Fernando terlebih dulu. Saat ini ayah dua orang putri (Maria Luna Ferisha dan Maria Rosa Christiani) itu sedang menjalani latihan di Sasana Herry’s Gym di Perth, Australia. Chris John bertolak ke Australia, Senin (20/9). “Pertarungan berikutnya masih dua bulan maka saya berlatih di sini sebulan kemudian sisa waktunya akan dimanfaatkan latihan di Tanah Air,” katanya. Dua kali pertarungan petinju dengan julukan The Dragon melawan petinju Argentina, Fernando Saucedo, yang kini menempati peringkat 14 kelas bulu WBA, itu ditunda karena Chris John cedera. Pada pertarungan pertama yang rencananya digelar di Bali, 22 Mei 2010, ditunda karena Chris John cedera bahu kiri saat menjalani latihan dengan “sparring partner” petinju Australia, Williem Kickket. Pada pertarungan kedua petinju rencananya dilaksanakan 26 Juli 2010 di Jakarta, tetapi Chris John cedera lagi berupa retak tulang iga kirinya saat latihan dengan “sparring partner” juara nasional kelas ringan. Pertarungan pertengahan Desember 2010 merupakan pertarungan ke-13 bagi Chris John dalam rangka mempertahankan gelar juara dunianya. (ant)

Portugal Siap Tunjuk Pelatih Baru LISABON - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) siap menunjuk Paulo Bento sebagai pelatih setelah Jose Mourinho menolak peluang untuk memimpin tim tersebut ke dua pertandingan bulan depan, demikian laporan media setempat, Senin. Bento, mantan pelatih Sporting, bertemu ketua FPF Gilberto Madail untuk menyetujui kontrak memimpin tim tersebut dan pengumuman resmi akan dilakukan pada Selasa. Belum ada seorang pun dalam FPF yang bersedia memberi komentar. Bento yang berusia 41 tahun siap menggantikan Carlos Queiroz, yang dipecat bulan ini setelah diskors selama enam bulan karena menghina petugas anti doping sebelum Piala Dunia. Laga Portugal dalam kuali-

fikasi Euro 2012 dimulai dengan buruk setelah bermain imbang 4-4 melawan Siprus dan kalah 0-1 di kandang Norwegia. Mereka akan menjamu Denmark pada 8 Oktober dan bermain di Islandia empat hari kemudian. Mourinho menolak peluang untuk pekerjaan tersebut secara sementara karena, klubnya Real Madrid tidak akan senang dengan itu. Bento keluar dari Sporting tahun lalu setelah awal yang buruk pada musim ini. Ia sebelumnya memimpin klub Lisabon itu meraih posisi runner-up empat kali berturut-turut dalam liga Portugal. Bento adalah pemain tengah bertahan bagi Benfica dan Sporting yang 35 kali memperkuat tim nasional sebelum beralih sebagai pelatih. (ant)

pada tahun-tahun belakangan ini”. Tenis putri Spanyol tertinggal di belakang putra dan hanya ada empat pemain dalam 100 peringkat teratas WTA dan tidak ada yang lebih tinggi dari (peringkat) 25. Tunggal putra peringkat satu dunia Rafa Nadal adalah satu di antara 13 petenis Spanyol yang berada dalam 100 peringkat teratas ATP, bersama Fernando Verdasco yang

tertinggi berikutnya di urutan delapan, David Ferrer pada peringkat 11 dan Nicolas Almagro, 16. Juru bicara RFET mengatakan, federasi belum menerima komunikasi dari Sanchez-Vicario, Martinez dan pemain lainnya dan federasi berdiri pada posisi yang ditetapkan dalam pernyataan yang dimuat laman mereka (www.rfet.es) pekan lalu. (ant)

Serbia Lawan Prancis di Beograd PARIS - Beograd akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Davis tahun ini antara Serbia lawan Prancis, demikian diumumkan Federasi Tenis Internasional, kemarin. Pertandingan 3-5 Desember itu merupakan laga finalis Serbia yang pertama kali lawan juara sembilan kali Prancis, yang terakhir kali muncul dalam level final kompetisi ini pada 2002. Serbia maju ke final pertama kali dalam sejarah tenis mereka 16 tahun ini, setelah sempat kecolongan dan akhir memenangi pertandingan 3-2 atas Republik Ceko di semi final di Beograd akhir minggu ini. Serbia berusaha menjadi negara ke-13 juara Piala Piala Davis setelah dengan spektakular maju ke final 2010. Negara itu melakukan debut Grup Dunia mereka pada 2008 dan menang Grup Dunia pertama kali awal tahun ini. Janko Tipsarevic merupakan pahlawan negara itu setelah menentukan kemenangan atas Republik Ceko, dengan membuat sekitar 17.000 penonton histeris setelah ia menang 6-0, 7-6 (8/6), 6-4 atas Radek Stepanek pada angka penentuan. Dengan istirahatnya Novak Djokovic pada hari pertama, Victor Troicki kalah atas Stepanek 4-6, 6-2, 6-4, 6-4 pada laga pembuka, seebelum Tipsarevic menyamakan kedudukan dengan kemenangan 7-5, 6-2, 2-6, 7-6 (7/5) atas Tomas Berdych. Djokovic dan Nenad Zimonjic kemudian kalah 3-6, 6-1, 6-4, 6-2 atas Berdych dan Stepanek, sebelum pemain nomor satu Serbia itu menentukan kemenangan negaranya setelah bermain 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 atas Berdych. Prancis maju ke putaran final setelah menang 5-0 atas Argentina pada pertandingan yang diadakan di Lyon. Memimpin 4-0 setelah kekalahan Gilles Simon 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-3 atas Eduardo Schwank pagi hari, Prancis lolos ketika Arnaud Clement mengalahkan Horacio Zeballos 7-5, 6-1 pada laga final tunggal Minggu. Ini merupakan kemenangan 5-0 beruntun Prancis dalam kompetisi ini, menyusul kemenangan perempat final atas juara bertahan Spanyol. Mereka juga mengalahkan Jerman 4-1 pada putaran pertama. Dua laga tunggal Minggu ditandai dengan kemenangan Clement dan Michael Llodra menyusul kemenangan Schwank dan Zeballos pada laga ganda Sabtu sehingga membawa kemenangan 3-0 Prancis. Prancis terakhir kali meraih gelar juara pada 2001, dengan menumbangkan Australia 3-2 di Melbourne. (ant)

Bawa Timnas Palsu

Pelatih Togo Dihukum LOME - Asisten pelatih tim sepak bola Togo dihukum tiga tahun karena membawa tim nasional palsu bertanding di Bahrain, demikian diumumkan federasi sepak bola negara itu, kemarin. Minggu lalu, federasi olahraga Togo mengumumkan bahwa pihak mereka tidak tahu bahwa ada yang mengaku tim nasional negara itu yang berlaga persahabatan melawan tim Bahrain pada 7 September. “Organisasi, persiapan segala sesuatunya direncanakan dan dilakukan (asisten pelatih) Tchanile Bana,” demikian pernyataan dari Federasi Sepak Bola Bahrain, dalam pernyataan mereka. Togo kalah 0-3 dalam pertandingan persahabatan itu. Bana sebenarnya sudah dihukum dua tahun karena mengorganisasi pertandingan di Mesir Juli lalu, dengan tanpa diketahui pengurus olahraga Togo. Tim nasional Togo dilanda masalah belakangan ini. Pada Januari lalu, ketika mereka mengikuti kompetisi Piala Afrika di Angola, bus yang mereka tumpangi ditembaki penyerang tak dikenal sehingga pengemudi bus itu tewas dan asisten pelatih serta petugas media dan beberapa lainnya cedera luka-luka. (ant)

Paulo Bento

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 22 September 2010

14 Kecamatan di TTU NTT

Rawan Pangan KUPANG - Sebanyak 14 dari 29 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NTT dilaporkan terancam rawan pangan karena tidak ada panen tahun ini. ‘’Kalau merujuk pada data Badan Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, maka 14 kecamatan ini sudah masuk kategori rawan pangan, karena hampir semua petani sudah beralih ke usaha pertambangan dan tidak lagi mengolah lahan pertanian,” kata anggota DPRD NTT Hironimus Badafanu di Kupang, kemarin. Ke-14 kecamatan itu adalah Kecamatan Miomafo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Selatan, Insana Tengah, Biboki Utara, Bikomi Tengah, Insana, Biboki Feutleu, Bibo-

Kapal Tenggelam di Tanjung Balai

Puluhan Penumpang Hilang TEMBILAHAN - Puluhan penumpang kapal yang tenggelam, di perairan Tanjung Bakong, Kecamatan Concong, Tanjung Balai Karimun, Selasa pagi pukul 04.00 WIB belum ditemukan. Mereka merupakan rombongan warga dari Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Karimun yang tengah dalam perjalanan menuju Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya. Menurut H Masnur, salah seorang penumpang kapal yang selamat, mereka berangkat

dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau sekitar pukul 02.00 WIB, namun setibanya di perairan yang kerap terjadi musibah, kapal itu dihantam angin kencang dan diperparah hantaman gelombang kuat. ‘’Pada saat itu sekeping papan pada bagian bawah mesin terbongkar, mengakibatkan air masuk dengan deras. Hal ini membuat penumpang panik dan sebagian lari ke bagian belakang kapal, sampai kapal tenggelam,” katanya. Ia mengungkap, saat kejadian sebagian besar penumpang sedang tertidur. ‘’Mereka baru

kaget setelah air masuk ke dalam dan menyentuh badan mereka. Sehingga saat itu penumpang menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan peralatan seadanya,” katanya. Ia menjelaskan, kapal tenggelam dengan posisi tegak, dimana bagian belakang kapal yang terlebih dahulu masuk ke dalam laut, mungkin dikarenakan sebagian penumpang berkumpul di bagian tersebut. Sesaat sebelum kapal masuk kedalam laut, salah seorang penumpang kapal naas ter-

sebut sempat menghubungi sanak keluarganya dengan menggunakan telepon genggam. Ia mengabari bahwa mereka sedang mengalami musibah di Perairan Tanjung Bakong tersebut. Sejumlah warga bermaksud menolong namun saat kejadian air laut sedang dalam kondisi surut sehingga perahu penolong tidak bisa segera melaut. Menurut Wisma, warga baru dapat melakukan pertolongan setelah air laut mulai pasang. Saat itu seorang penumpang bernama Hasimah (40) ditemukan mengapung. (ant)

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para petani beralih untuk menambang mangan,” kata Hironimus Banafanu. Dia mengatakan, petani tergiur hasil penambangan mangan, padahal mereka tidak mengetahui akibat dari penambangan yang bisa mendatangkan berbagai macam penyakit dan bencana jika tidak mengetahui cara menambang dengan baik. ‘’Dalam setahun terakhir sudah banyak penambang mangan yang harus kehilangan nyawa karena tertimbun longsoran,” katanya. Karena itu, dia meminta Bupati TTU Gabriel Manek untuk segera mengatasi masalah tersebut dengan memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat. (ant)

Longsor Susulan

Suluh Indonesia/ant

RAZIA PNS - Seorang PNS dimintai keterangan oleh Satpol Pamong Praja ketika digelar razia PNS di pasar Lamongan, Jatim, kemarin. Sejumlah Pegawai negeri yang berkeliaran pada jam kerja dan terjaring razia selanjutnya akan dikenai sanksi.

ki Selatan, Miomafo Barat, Musi, Noemuti, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu. Hal yang hampir senada disampaikan Anggota DPRD TTU Alosius Tallan, yang mengatakan dari kunjungan ke desa-desa, masyarakat di 14 kecamatan di daerah yang berbatasan dengan negara Timor Leste itu sudah mengalami rawan pangan. Menurut dia, rawan pangan itu terjadi karena kebanyakan petani di TTU mulai beralih ke bidang lain yakni pertambangan mangan, sehingga lahan pertanian yang selama ini dikelola mulai diterlantarkan. Selain itu, curah hujan yang tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya rawan pangan. ‘’Karena curah hujan yang tidak menentu juga

Ancam Warga Jatiluhur PURWAKARTA - Sedikitnya 10 rumah penduduk di Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jabar, terancam longsor susulan. Rumah-rumah tersebut mengalami kerusakan di bagian lantai akibat gerakan tanah longsor yang terjadi Minggu malam (19/9), di tengah hujan yang mengguyur deras di wilayah itu. ‘’Kami sudah melaporkannya ke instansi terkait di Pemkab Purwakarta, untuk segera segera mengambil langkah penanganan,” ujar Camat Jatiluhur Totong Hidayat, kemarin. Kesepuluh rumah itu berada di lokasi pemukiman Dusun Cipeuteuy, sekitar bantaran kali Cilegong, di Jatiluhur. Salah satu rumah di

dusun itu mengalami rusak berat karena tergusur longsor. Ketua RT setempat, Sulaesih mengatakan, longsor terjadi di tengah hujan deras yang terus mengguyur, dan mengakibatkan satu rumah milik Ukandi (60) rusak berat. Longsor susulan sangat berpotensi dan mengancam rumah-rumah penduduk lainnya, setelah hamparan tanah di sekitar lokasi longsor Minggu malam, mengalami retak-retak. ‘’Kami sangat khawatir dengan kondisi tanah yang sudah retak-retak, terlebih hujan terus mengguyur,” katanya. Sementara itu Dinas Marga Purwakarta, terus mengawasi jalan-jalan di daerah rawan longsor, seperti jalan penghubung Purwakarta-Cianjur, mengingat hujan masih terus

mengguyur wilayah tersebut. Akhir pekan lalu, jalur alternatif tersebut sempat terputus akibat longsor di Maniis, Kabupaten Purwakarta. Bencana itu juga mengakibatkan seorang warga tewas tertimbun longsor. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta, Hadiyat mengatakan pihaknya juga terus mengawasi kondisi jalan di daerah rawan longsor lainnya di Purwakarta. Selain Jalan PurwakartaCianjur, jalan yang menghubungkan desa-desa di wilayah Kecamatan Sukatani juga rawan tertimbun longsor. ‘’Kami mengawasi kondisi jalan di daerah rawan longsor lainnya, seperti jalan-jalan di Kecamatan Sukatani,” katanya. (ant)