Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 22 Februari 2011
Kinerja Bulog Dipertanyakan
Lepas Saham Lemahkan IHSG
Produksi Beras Digenjot
ANGGOTA Komisi IV DPR (bidang pertanian) Ma’mur Hasanuddin mempertanyakan kinerja Bulog dalam menyerap gabah petani karena hingga akhir Februari ini, baru 60 ribu ton beras dari target 3,5 Juta ton beras petani ...hal. 1
PELAKU pasar domestik yang melakukan aksi lepas saham membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan ini melemah tipis kembali ke level 3.400 poin ...hal. 2
PEMERINTAH berusaha menggenjot produksi beras supaya tahun ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus mengimpor dalam jumlah besar dari negara lain. “Dalam tahun 2011 menggenjot ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 35 tahun V
Suluh Indonesia/ant
RAKER - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wapres Boediono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) seusai membuka Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Rapat diikuti Menteri KIB II, para gubernur, para pimpinan BUMN, Komite Ekonomi Nasional serta Komite Inovasi Nasional.
Jika Membelot Soal Hak Angket
Demokrat Ancam Koalisi
Asal Malaysia
6,2 Kg Shabu Disita KALIANDA - Jajaran Polres Lampung Selatan menyita sebanyak 6,2 kilogram narkotika golongan I jenis sabu-sabu asal Malaysia di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemarin. Kapolda Lampung Brigjen Pol Sulistyo Ishak didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Bahagia Dachi mengungkapkan, barang terlarang senilai Rp 15,5 miliar tersebut tertangkap saat opersi rutin oleh satuan Seaport Interdiction dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan dua orang tersangka sebagai kurir barang tersebut yakni Afnal Zakaria (33) dan Ismail (31) asal Bireun, NAD. Kapolda menjelaskan, narkotika sebanyak sepuluh paket tersebut dibawa oleh tersangka dengan menumpang bus antarprovinsi Lorena dari Medan, Sumut menuju Jakarta. Kemudian, kata Kapolda, modus yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni dengan mengemas sabu tersebut ke dalam bungkus produk kopi asal Malaysia dan susu bubuk kemasan dalam tas yang diletakkan di bawah tempat duduk tersangka untuk mengelabuhi petugas. ‘’Sistem pengiriman barang ini sangat konvensional,’’ kata Kapolda. (ant)
Kode Etik DPR
Jangan Atur Poligami JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie berpendapat usulan larangan berpoligami bagi anggota Dewan tidak perlu diatur dalam rancangan kode etik DPR. Sebab negara pun tak melarang hal itu. ‘’Poligami dilarang enggak di negara ini ? Kalau enggak dilarang janganlah dilarang,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Soal tidak adanya pasal larangan gratifikasi dan rangkap jabatan, karena BK DPR selaku alat kelengkapan yang ditugasi menyusun rancangan kode etik menilai sudah ada di UU, Marzuki mengatakan mendukung langkah tersebut. ‘’Semua KUHP disalin disitu kapan bacanya. Yang sudah diatur UU, tidak perlu ada di kode etik. Begitu UU nya berlaku dan bila anggota DPR terbukti secara hukum bersalah maka pidanakan,” kata Marzuki. Untuk diketahui, setelah gagal diketok di rapat paripurna, Kode Etik yang dibuat BK DPR akan diputuskan pada paripurna hari ini. Sejumlah pasal yang menjadi kontroversial akan diputuskan antara lain pasal korupsi dan gratifikasi, pasal tentang soal poligami, pasal tentang larangan pelesiran anggota DPR ke rumah judi dan pelacuran. (har)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya akan bersikap keras terhadap parpol anggota koalisi yang selalu memiliki sikap berbeda dengan koalisi. Demokrat mengancam akan mendepak anggota partai koalisi yang membandel dan sering tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah. ‘’Kalau setgab anggotanya kadang-kadang beda pandangan itu biasa, tapi kalau sering-sering ya tidak elok. Nah, kalau ada yang sering-sering, mungkin saja ada bagian koalisi yang terpaksa kami iklaskan,” kata Anas sebelum rapat konsolidasi Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Penegasan tersebut dike-
mukakan Anas menanggapi kemungkinan ada parpol koalisi yang memiliki sikap berbeda dengan kebijakan Sekretariat gabungan koalisi yang menolak usul hak angket mafia pajak. Namun, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Setgab, secara tegas mendukung hak angket mafia pajak itu. Soal kehadirannya secara khusus memimpin rapat Fraksi Demokrat di DPR, Anas mengakui rapat dilakukan konsolidasi menjelang rapat paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan atas usul pembentukan Pansus Anget Mafia Pajak. ‘’Besok (hari ini) kan mau ada paripurna dan kami mau konsolidasi dan menyamakan persepsi
atau garis partai terhadap anggota F-PD bahwa tidak ada urgensinya pembentukan angket pajak,” ujarnya. Soal sikap Golkar yang berbeda dengan Demokrat, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso beralasan motivasi Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). ‘’Tujuan ini hanya bisa dilakukan dengan mengungkap mafia pajak lewat Pansus Angket Mafia Pajak,” kata Priyo yang mengaku siap menganggatikan Marzuki Alie jika berhalangan. Selain Golkar, FPDIP, Hanura, Gerindra, hak angket mafia pajak ini juga didukung PKS. (har)
Kenaikan Gaji Harus Diiringi
Perubahan Sistem Remunerasi JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai, wacana menaikkan gaji pejabat tanpa ada komitmen terhadap perubahan secara signifikan dalam sistem remunerasi dan agenda reformasi birokrasi adalah kebijakan pemborosan anggaran. ‘’Kita perlu hati-hati dan cermat. Kebijakan ini sangat sensitif. Menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara dan rasa keadilan publik,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Terkait sistem remunerasi pejabat, Kemal mengusulkan perlu adanya kerangka konseptual yang bisa dijadikan acuan. Dalam sistem remunerasi ke depan, pemerintah perlu menerapkan clean based salary. Artinya, ia menambahkan, gaji yang diberikan untuk pejabat itu bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggungg jawabnya. ‘’Sehingga tidak ada lagi honorarium lain, selain gajinya. Jadi dengan sistem seperti ini, tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lain-lain,” ujarnya.
Menurut dia, konsep demikian sangat penting karena dalam sistem remunerasi yang selama ini berjalan dinilai kurang transparan dan memiliki basis akuntabilitas yang relatif redah. ‘’Dengan sistem penggajian kita sekarang, seorang pejabat yang gajinya misalnya Rp10 juta, bisa memiliki penghasilan sampai dengan sekitar 30 juta. Mengapa demikian? Itu karena Rp10 juta dari gajinya, sedangkan Rp20 juta lainnya dari uang berbagai honorarium di luar gaji itu. Penghasilan Rp20 juta ini kan tidak jelas dan minim sekali akuntabilitasnya,” ujarnya. Kemal menuturkan bahwa DPR perlu memberi kesempatan pada Menkeu untuk mengajukan konsepnya terkait peningkatan gaji sekitar 8.000 pejabat itu. ‘’Nanti kita buka konsep yang diajukan, dan kita semua bisa menilai objektifitas dan kekuatan konsepnya,” ujarnya. Kalau memang dipandang gaji pejabat perlu penyesuaian, ia menambahkan, penyesuaian itu tidak boleh sekedar menaikkan gaji pejabat. Kebijakan ini harus menjadi momentum perbaikan sistem penggajian pejabat. (ant)
Soal Miranda
Mega Tidak Tahu JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mengetahui apapun soal cek pelawat Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. ‘’Saksi Max Moein meminta Mega menjadi saksi meringankan. Padahal, dalam konteks ini, Mega tidak tahu apa pun. Betul memilih Miranda diinstruksikan partai namun tidak ada perintah fraksi menerima suap,” ujarnya di gedung DPR Jakarta, kemarin. Mantan Sekjen DPP PDIP itu menjelaskan, hal-hal yang berkaitan dengan cek perjalanan dari Miranda Goeltom itu sama sekali tidak diketahui partai. Pimpinan PDIP baru mengetahui kurang lebih bulan November 2008 ketika Agus Condro menyampaikan secara terbuka. ‘’Kami baru tahu soal ini dari saudara Agus Condro dan sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Ibu Mega,” katanya tegas. Pramono menjelaskan, atas panggilan KPK itu, Megawati telah diwakili Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP bidang hukum PDIP Trimedya Pandjaitan. Minta Mega Jadi Saksi Salah seorang tersangka penerima cek pelawat, Max Moein, melalui pengacaranya meminta lagi agar Megawati dapat dihadirkan sebagai saksi meringankan. Permintaan itu disampaikan pengacara Peter, setelah Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Megawati tidak akan hadir sebagai saksi meringankan. ‘’Kami ke sini mau menanyakan kapan KPK menjadwal ulang pemanggilan Mega. Klien kami tetap mengharapkan Mega dapat hadir sebagai saksi meringankan,” katanya. Bahkan pengacara dari tersangka kasus dugaan penerima suap atas pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu tersebut, meminta KPK menghadirkan tujuh saksi meringankan sekaligus. Dari tujuh nama yang disebut itu termasuk Megawati, Taufik Kiemas, Hasyim Muzadi, Sutjipto, Tjahjo Kumolo, Heri Ahmadi dan Theo Safii. Ia mengatakan, pengajuan tujuh nama tersebut sebenarnya sebagai saksi menguntungkan, baik untuk kliennya maupun KPK yang hingga kini masih memiliki beban berat karena belum dapat menemukan siapa pemberi suap. Jika menurut Trimedya Panjaitan, tidak ada relevansinya secara yuridis formal Megawati menjadi saksi meringankan, maka menurut Petrus, nama Megawati dalam dakwaan sebagai pihak yang mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 saat diajukan kepada DPR. Ia meyakini, satu dari tujuh saksi meringankan yang diajukan kliennya mengetahui mengapa nama Miranda Goeltom sampai terpilih. (har/oga)
Pentingnya Harmoni dan Kesetiakawanan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya harmoni dan kesetiakawanan dalam berbangsa dan bernegara agar terwujud kehidupan masyarakat yang baik. Dalam sambutannya pada perayaan Cap Go Meh bersama di Hall D2 Jakarta International Expo Kemayoran, kemarin, Presiden mengatakan kehidupan yang saling mengormati, menyayangi, penuh toleransi dan tanpa diskriminasi adalah syarat untuk terciptan-
ya kehidupan masyarakat yang baik. ‘’Masyarakat yang baik, kehidupan yang baik, ditandai manakala sekali lagi ada harmoni. Masyarakat yang penuh dengan perbedaan karena bangsa kita memang bangsa yang majemuk itu memiliki sikap saling menghormati, sal-
ing menyayangi, penuh toleransi dan tanpa diskriminasi. Inilah harmoni yang harus kita tegakkan, kita junjung tinggi, dan kita laksanakan,” katanya. Dalam perayaan Cap Go Meh ke-4 yang dilaksanakan sejak 2008 itu, Kepala Negara juga berpesan agar kesetiakawanan antara masyarakat Indonesia diperkokoh dan diperkuat sehingga menjadi pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara. ‘’Saya ingin malam yang indah ini
menjadi satu tonggak untuk benar-benar bisa lebih memperkokoh harmoni dan kesetiakawanan di antara kita semua,” ujarnya. Presiden juga mengingatkan dua syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia bisa maju dan berjaya yaitu rakyatnya harus kompak dan bersaudara serta mau bekerja keras. ‘’Oleh karena itu kita jangan mengulurulur lagi, sebagai bangsa kita harus semakin rukun, kompak, dan bersatu, dan terus bekerja
dengan gigih, bekerja keras bersama-sama untuk membangun negeri ini agar semakin ke depan semakin maju, adil, semakin damai dan sejahtera,” katanya. Kepada kaum Tionghoa yang merayakan Cap Go Meh, Presiden berpesan untuk berpartisipasi dalam upaya memajukan Bangsa Indonesia. ‘’Saya mengajak komunitas Tionghoa marilah kita wujudkan Indonesia yang benar-benar maju,’’ katanya. (ant)