Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 116 tahun IV Senin, 21 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Penerimaan Cukai Naik
Segera Tindak Lanjuti Senoro
Tarik Gula Rafinasi Dari Pasar
REALISASI penerimaan cukai hingga 31 Mei 2010 mencapai Rp 26,36 triliun atau 46,01 persen dari target dalam APBN 2010. Data Modul Pelaporan Online Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan, APBN ...hal. 1
ANGGOTA Komisi VII DPR M Romahurmuziy meminta Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi segera menindaklanjuti keputusan alokasi gas Senoro yang sudah dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber ...hal. 2
PEMERINTAH meminta semua anggota Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) segera menarik gula rafinasi dari sarana penjualanyang menyalurkan gula rafinasi untuk keperluan konsumsi melalui ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Mega Dinilai Tak Etis Komentari Parpol Lain
PKS Dorong TNI Gunakan Hak Pilih JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian hak pilih kepada TNI pada Pemilu 2014. ‘’Secara pribadi, saya mendukung ,” katanyausai penutupan Munas II PKS di Jakarta, kemarin. Menurut dia, jika pada Pemilu 2014 mendatang ada wacana untuk memberikan hak pilih kepada TNI , maka hal itu tidak menjadi masalah, karena sistem politik di Indonesia saat ini sudah kokoh. Dalam proses penghapusan dwifungsi TNI, kata dia, TNI didorong menjadi profesional dengan melakukan reformasi di internal lembaga TNI. Dwi fungsi adalah TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial politik sehingga bisa dipilih untuk duduk di DPR dan MPR. ‘’Hasilnya TNI saat ini sudah lebih baik, misalnya TNI saat ini sudah tidak berbisnis lagi,” kata Wakil Ketua DPR ini. Menurut dia, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan TNI bisa memiliki hak pilih pada Pemilu asalkan diamanahkan dalam undang-undang, maka sudah tidak masalah dan sudah waktunya untuk dipikirkan kembali. Jika TNI diberikan hak pil-
ih, kata Anis , maka tidak perlu dikhawatirkan seperti di masa orde baru, karena TNI saat ini setelah melakukan reformasi birokrasi sudah seperti pegawai negeri sipil. “Persoalannya hanya memberikan hak suara di bilik suara,” katanya. Jika TNI diberikan hak suara pada Pemilu 2014, Anis Matta juga tidak khawatir suara pemilih dari TNI akan masuk ke partai tertentu. “Kami tidak khawatir pada suara dari TNI, karena banyak juga keluarga TNI yang memilih PKS,” kata Anis. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, suatu saat TNI harus diberikan haknya untuk memberikan hak suara pada Pemilu jika sudah tidak ada hambatan yang mengganggu kekompakan, jiwa korsa (satu rasa), dan sebagainya. Bisa tidaknya anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu maupun Pilkada, kata Presiden, ditentukan oleh undang-undang yang dibahas oleh pemerintah bersama DPR. ‘’Sekarang yang menentukan adalah undang-undang, apakah pada 2014 nanti TNI sudah bisa bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Presiden. Presiden menyadari adanya kekhawatiran di masa lalu bila TNI memiliki dan menggunakan hak pilihnya. (har)
Suluh Indonesia/ap
SELEBRASI - Pemain Selandia Baru Shane Smeltz melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Italia yang dijaga Federico Marchetti pada Piala Dunia Grup F di Stadion Mbombela, Nelspruit, kemarin.
Ditahan Imbang
Italia Kritis NELSPRUIT - Italia mengakhiri babak pertama melawan Selandia Baru dengan skor 1-1. Penalti Vincenzo Iaquinta yang menjadi penyelamat “Gli Azzurri” pada laga kedua penyisihan Grup F Piala Dunia 2010 di Stadion Mbombela, Nelspruit, Afsel, kemarin. Sebelumnya, Selandia Baru membuat kejutan dengan menjebol gawang Italia pada menit keenam. Striker Shane Smeltz memanfaatkan kesalahan Fabio Cannavaro, ketika berusaha menghalau bola umpan tendangan bebas. Dia mencocor bola liar di mulut gawang, sebelum kiper Federico Marchetti bereaksi.
Italia, yang pada laga perdana penyisihan grup hanya bermain imbang 1-1 lawan Paraguay, bermain lebih agresif sejak wasit membunyikan peluit kick-off. Akan tetapi, Selandia Baru yang justru lebih dulu mencuri gol, ketika pertandingan baru berlangsung enam menit. Pelanggaran Gianluca Zambrotta kepada Rory Fallon di sektor kanan pertahanan menjadi awal petaka Gli Azzurri. Dari sinilah Selandia Baru melakukan sebuah set piece yang berujung gol. Smeltz, yang melakukan aksi coming from behind, luput dari perhatian barisan pertahanan Ita-
lia, sehingga dia berhasil memanfaatkan bola liar di mulut gawang, yang sempat menyentuh kaki Fabio Cannavaro. Smeltz dengan mudah mencocor bola, sebelum penjaga gawang Federico Marchetti bereaksi. Gol cepat ini membuat para pemain Italia tersentak. Serangan pun dilancarkan dengan gencar, untuk mengejar defisit satu gol tadi. Pada menit ke-16, Gli Azzurri memiliki sebuah peluang melalui Giorgio Chiellini. Di babak kedua, permainan tidak jauh berubah. Justru pasukan Marcelo Lippi terus terancam. Kedua tim akhirnya berbagi angka 1-1. (ant/son)
Terhadap Pilkada
Rakyat Sudah Mulai Apatis SURABAYA - Pengamat politik Surabaya Profesor Kacung Marijan menilai tingginya angka golput (golongan putih atau tidak memilih) pilkada di sejumlah daerah akhir-akhir ini menunjukkan rakyat mulai apatis. ‘’Apatisme rakyat terhadap pilkada itu menunjukkan apatisme rakyat terhadap parpol dan pemerintah karena parpol yang mengawal proses pilkada dan pemerintahan baru adalah hasil pilkada,” katanya di Surabaya, kemarin. Guru Besar Ilmu Politik Unair Surabaya itu mengemukakan hal itu terkait peningkatan angka golput dalam sejumlah pilkada dengan kisaran 28 hingga 40 persen, bahkan ada yang lebih dari itu dan angka golput pun mampu memenangkan pilkada. Menurut Kacung, apatisme terhadap pilkada, parpol, dan pemerintah itu merupakan tamparan serius kepada parpol dan pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam memperjua-
ngkan nasib masyarakat. ‘’Apatisme rakyat membuktikan pandangan masyarakat bahwa parpol dan pemerintah tidak serius dalam memihak kepada rakyat sehingga kepercayaan rakyat kepada parpol dan pemerintahan itu ditunjukkan dengan peningkatan golput,” kata alumnus Australian National University (ANU) itu. Dosen Pascasarjana Unair Surabaya itu menyatakan solusi untuk meningkatkan kepercayaan rakyat hanya satu, yakni parpol dan pemerintah harus lebih serius memikirkan nasib rakyat sehingga rakyat akan merasa bahwa memilih dalam pilkada itu ada manfaatnya terkait perubahan nasib mereka. ‘’Kalau parpol masih suka berkelahi atau pemerintah masih suka mengobral janji dalam kampanye pilkada, maka angka golput akan semakin meningkat. Pilkada jangan dijadikan obral janji tentang pendidikan atau kesehatan gratis, tapi realisasinya sulit dan nihil,” katanya. (ant)
PDIP Tolak Koalisi JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira menyatakan pihaknya menolak tegas suatu kesepakatan koalisi jika hanya berdasarkan kepentingan para elit demi jatah kursi. ‘’Apalagi jika koalisi itu hanya untuk menyelamatkan segelintir elite dari jeratan Hukum,” katanya di Jakarta, kemarin merespons wacana bakal berkoalisinya PDIP dengan Partai Demokrat pada Pemilu Presiden 2014. Ketua DPP PDIP Bidang Pertahanan Keamanan itu juga menolak suatu kerja sama politik dengan partai yang platform-nya berseberangan
dengan PDIP. ‘’Jadi, kalau koalisi, ya, harus berdasarkan kesamaan platform politik,” kata Andreas H. Pareira. Ia kemudian menyinggung Kongres Ke-3 PDI Perjuangan yang sudah menetapkan “platform” politik partainya sebagai kekuatan di luar kekuasaan pemerintahan (partai oposisi). Andreas Pareira yang mantan anggota Komisi I DPR RI (2004-2009) ini menegaskan, tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat karena jelas-jelas mereka itu partai pemerintah. ‘’Jadi, untuk lima tahun ke depan, peran ‘oposisi’ ini yang akan dimainkan oleh PDI Perjuan-
gan,” kata doktor politik dan hubungan internasional ini. Andreas Pareira juga berpendapat menjadi partai oposisi (di luar kekuasaan) yang konstruktif akan jauh lebih bermanfaat bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat di negeri ini ketimbang pura-pura membangun koalisi, padahal substansinya konspirasi yang membohongi rakyat. Apalagi, menurut dia, jika koalisi itu hanya untuk merebut kekuasaan demi meraup kekayaan negara. ‘’Yang begini ini konspirasi namanya, bukan koalisi partai politik sebagaimana di negara-negara demokrasi,” kata Andreas Pareira lagi. (ant)
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai bertindak tidak etis karena mengomentari urusan internal Partai Demokrat khususnya terkait masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati sebagai pengurus partai itu. ‘’Hingga saat ini, keluarga besar PD tidak pernah mengomentari urusan internal rumah tangga partai lain,’’ kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Nusantara (JN), organisasi pemuda pendukung Susilo Bambang Yudhoyono Kevin Elfriantodi Jakarta, kemarin. Bahkan, lanjut Kevin, ketika Pramono Anung, tokoh alternatif yang disegani kaum muda dari berbagai kelompok, disingkirkan dari lingkaran elit PDIP, maka pihaknya juga menahan diri untuk tidak berkomentar. Sebelumnya, Megawati mempertanyakan penempatan Andi Nurpati dalam jajaran kepengurusan PD, padahal yang bersangkutan masih aktif di KPU. ‘’Dalam undang-undang sudah jelas, KPU harus netral bukan hanya lembaganya tapi juga anggotanya. Ini harus dipertanyakan kalau masuk partai. Yang bersangkutan harus keluar dari KPU,” ujar Mega. Namun Andi Nurpati sendiri telah mengatakan bahwa dirinya akan segera mengundurkan diri dari KPU setelah resmi menerima surat pengangkatannya sebagai anggota DPP Partai Demokrat. Lebih lanjut Kevin menyatakan, bergabungnya Andi Nurpati dengan PD harus dihormati sebagai hak politik warga negara, dan kesediaan PD menempatkan Andi pada posisi penting dalam kepengurusan merupakan urusan internal partai itu. ‘’Tidak ada yang salah dengan bergabungnya Andi Nurpati ke PD,” tandas mantan aktifis mahasiswa ini. Memang, kata Kevin, semestinya Andi Nurpati terlebih dulu menyatakan pengunduran dirinya dari KPU sebelum pengumuman kepengurusan PD. Tapi, lanjutnya, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Andi. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seharusnya memastikan bahwa Andi sudah mengundurkan diri dari KPU sebelum susunan kabinet PD diumumkan ke publik. ‘’Entah mengapa, Anas yang kita kenal sebagai orang yang penuh kehati-hatian dalam mengumumkan kepengurusan tampak tergesa-gesa,” katanya. (ant)