Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 21 Februari 2011
Inflasi Inti Sulit Diturunkan
Wajib Buatkan Identitas
Bulog Harus Percepat
BANK Indonesia menilai permintaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang meminta penurunan inflasi inti pada 2011 di bawah 3 persen sulit dipenuhi mengingat dampaknya terhadap ...hal. 1
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus sosialisasikan kewajiban Perusahaan Efek membuatkan Identitas Tunggal Investor nasabahnya, untuk digunakan dalam kegiatan pasar...hal. 2
ANGGOTA DPR minta Bulog saat ini fokus pada target pengadaan beras 3,5 juta dengan bergerak cepat melakukan penyerapan gabah. “Bila terlambat, Bulog akan berhadapan dengan spekulan beras. Untuk itu, Bulog ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 34 tahun V
KPK Harapkan
Megawati Bersaksi
Suluh Indonesia/ant
MODA BARU - Railbus milik Kota Solo pada acara peluncuran di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jateng, kemarin. Railbus dan Bus Tingkat akan menjadi moda transportasi terbaru untuk umum dan wisata di Solo.
JAKARTA - KPK mengharapkan kedatangan mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik pada Senin (21/2) ini. ‘’Kita akan tunggu kedatangan Megawati besok,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, kemarin. Haryono mengatakan KPK telah mengirimkan undangan secara resmi kepada Megawati sebagai saksi meringankan terkait kasus cek pelawat. Namun, PDIP menyatakan pihak yang akan datang adalah Tim Hukum. Jika memang benar mereka yang datang, Haryono mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan soal ketidakhadiran Megawati. KPK akan mendengar dan mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil dari penjelasan Tim Hukum tersebut. Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Jimly Ashiddiqqie mengatakan, sebaiknya Mega datang dalam statusnya sebagai saksi meringankan. Jimly meminta Mega dapat menunjukkan keteladanan kepada publik bahwa elit partai politik memiliki komitmen memberantas korupsi. ‘’Itu kan maksudnya untuk meringankan, ya tidak apa-apa. Sebagai pemimpin baik kalau Ibu Mega mengikuti itu,” katanya. Jimly memahami sikap resmi DPP PDIP yang enggan menghadirkan Mega, karena takut diserang secara politik. Namun, Jumly meminta Megawati harus menyingkirkan ego tersebut agar mendapat simpati dari masyarakat. ‘’Saya kira juga ada kesulitan bagi tokoh politik seperti Ibu Mega. Tapi saya percaya Ibu Mega sudah jauh lebih besar, ketimbang takut nama baiknya rusak hanya gara-gara kasus ini,” katanya. (ant)
8.000 Pejabat
Nikmati Kenaikan Gaji JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel, mengatakan, rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat yang digulirkan Menkeu Agus Martowardoyo harus disertai komitmen perubahan signifikan dalam sistem remunerasi dan agenda reformasi birokrasi. Karena, kata Kemal di Jakarta, kemarin, jika tidak ada perubahan sistem remunerasi dan agenda reformasi birokrasi, maka kenaikan itu sama saja dengan pemborosan anggaran. Namun, ia menilai, rencana kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif sebagai salah satu bagian dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. ‘’Kita perlu beri kesempatan Menkeu mengajukan konsepnya. Kalau memang dipandang gaji pejabat perlu penyesuaian, maka penyesuaian itu tidak
boleh sekedar menaikkan gaji pejabat. Kebijakan ini harus menjadi momentum perbaikan sistem penggajian pejabat secara menyeluruh,” ujarnya. Kemal mengatakan, dalam sistem remunerasi ke depan, pemerintah perlu menerapkan clean based salary. Artinya, gaji yang diberikan untuk pejabat itu bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada lagi honorarium lain, selain gajinya. ‘’Jadi dengan sistem seperti ini, tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lain-lain,” jelasnya. Konsep itu, lanjut dia, sangat penting karena dalam sistem remunerasi yang selama ini berjalan, kurang transparan dan memiliki basis akuntabili-
tas yang relatif rendah. Menurutnya, dengan sistem penggajian saat ini, seorang pejabat yang gajinya misalnya Rp 10 juta, bisa memiliki penghasilan sampai dengan sekitar Rp 30 juta karena Rp 10 juta dari gajinya, sedangkan 20 juta lainnya dari uang berbagai honorarium di luar gaji itu. ‘’Penghasilan Rp20 juta ini kan tidak jelas dan minim sekali akuntabilitasnya,” kata Kemal. Ia pun menepis adanya keraguan dengan sistem itu, dimana honorarium di luar gaji tersebut dihapuskan akan membuat disinsentif terhadap para pejabat. Oleh karena itu, gaji pejabat perlu disesuaikan dengan basis penilaian yang jelas, sebagai kompensasinya, tentunya dengan tetap memperhitungkan kelayakan dan profesionalitasnya. (ant)
Usulan Hak Angket
Ingin Ungkap Kebijakan Keliru JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, usulan hak angket pajak yang sedang berproses sasarannya bukan untuk menghambat proses hukum kasus Gayus Tambunan yang sedang ditangani KPK. ‘’Tidak benar usulan hak angket pajak akan mendistorsi proses hukum mafia pajak terhadap Gayus Tambunan di KPK,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Usulan hak angket pajak itu untuk mengungkap kebijakan keliru pemerintah sehingga mafia pajak bisa beroperasi, dan bukan menghambat proses hukum kasus Gayus Tambunan yang sedang ditangani KPK. Menurut dia, usulan hak angket mafia pajak di DPR RI justru akan melakukan penyelidikan secara terbuka seperti penyelidikan DPR RI atas kasus Bank Century tersebut, yang akan mampu mengungkap dan membongkar semua permainan yang berlindung dibalik kebijakan keliru dari pemerintah untuk menguntungkan wajib pajak tertentu yang menggunakan jasa mafia pajak. Terkait pro-kontra usulan hak angket pajak,
menurut dia, justru yang harus dipertanyakan adalah mengapa ada pihak-pihak yang ngotot ingin menggagalkan usulan hak angket pajak. ‘’Melalui hak angket pajak maka bisa terungkap praktik mafia pajak beserta modus, jaringan dan aktor intelektualnya,” katanya. Salah seorang inisiator usulan hak angket mafia pajak ini mempertanyakan, mengapa ada pihak yang ngotot ingin menggagalkan usulan hak angket pajak dan siapa sebenarnya yang mereka lindungi. Jika mereka bukan bagian dari jaringan atau beking mafia pajak, kata dia, mengapa harus takut. Bambang menambahkan, mekanisme penyelidikan hak angket dilakukan secara terbuka dan publik dapat melihat langsung perdebatan dan seluruh proses yang ada seperti dalam hak angket kasus Bank Century. ‘’Hanya saja penyelesaian kasus Bank Century menjadi terbengkalai karena setelah DPR merekomendasikan keputusannya kepada lembaga penegak hukum, tapi lembaga hukum tidak menindaklanjutinya dengan baik,” katanya seraya mengatakan, usulan didukung oleh 114 anggota. (ant)
Perampok Sadis
Empat Orang Tewas PROBOLINGGO - Kawanan perampok ini sungguh sadis. Mereka tak hanya menyikat harta benda korbannya. Tapi, nyawa keempat korbannya juga dihabisi. Kejadian perampokan dan pembunuhan itu terjadi di Probolinggo, kemarin. Keterangan yang dihimpun menyebutkan, kawanan perampok sadis yang diperkirakan berjumlah tiga orang membobol toko Pusaka Jaya yang berada di Jalan Panglima Sudirman 28, RT I/RW 3 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Selain mengobrak-abrik toko itu, kawanan perampok itu membunuh empat korbannya. Para korban itu tewas dengan luka bacok di tubuhnya. Keempatnya adalah Sri Murni (75), Mulyani (50), Yuli (28), dan Fredi (24). Sedangkan Siti Mariya, pembantu korban selamat dari incaran perampok sadis karena bersembunyi di belakang toko yang juga dijadikan rumah oleh keluarga Sri Murni. ‘’Kami langsung menyelidiki dan olah TKP atas aksi perampokan yang disertai kekerasan dan menyebabkan para korbannya meninggal dunia,” kata Kapolresta Probolinggo, AKBP Agus Wijayanto. Para korban itu tewas dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Ada salah satu korban yang tangannya nyaris putus akibat dibacok perampok sadir ini. (ant)
Terkait Ahmadiyah
Menag Cari Solusi TEMANGGUNG - Menag Suryadharma Ali mengatakan, sedang dicari solusi terbaik untuk penyelesaian Ahmadiyah. ‘’Pemerintah saat ini mendengarkan berbagai aspirasi yang nantinya akan dikaji untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Menag usai berdialog dengan sejumlah tokoh agama di Temanggung, kemarin. Ia menyebutkan, ada sejumlah aspirasi tentang keberadaan Ahmadiyah, antara lain tetap mempertahankannya, ada yang menginginkan menjadi sekte tersendiri, ada yang ingin membubarkan, dan ada aspirasi untuk membiarkannya. Menurut dia, semua aspirasi tersebut akan dikaji dan akan diambil jalan terbaik. ‘’Semua aspirasi dikaji dan nanti pada waktunya pemerintah akan mengambil keputusan,” katanya. Namun, katanya, kapan keputusan tersebut akan diambil belum bisa ditentukan. ‘’Saya tidak bisa menjanjikan waktunya, karena hal ini harus dilihat dari berbagai segi. Bukan hanya segi agama saja, tetapi aspek-aspek lain harus dilihat,” katanya. Sementara itu, dalam dialog dengan sejumlah tokoh agama di Temanggung, Menag menyatakan prihatin dengan kejadian kekerasan di daerah ini karena agama mana pun tidak menginginkan kekerasan. (ant)