Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 20 September 2012
No. 177 tahun VI
Pengemban Pengamal Pancasila
Menkopolhukam :
Gunakan Hak Pilih Anda ... JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengajak masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang akan dilaksanakan, hari ini. ‘’Jadi besok itu dilaksanakan Pemilihan Gubernur DKI, oleh karena itu terutama saya berharap agar masyarakat DKI sepenuhnya dan semaksimal mungkin menggunakan hak suaranya sehingga nanti siapapun hasil dari Pilkada DKI itu mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat Jakarta,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ia juga meminta agar tim-tim pemenangan calon gubernur, baik dari Fauzi Bowo maupun Jokowi untuk bisa mengedalikan dan menenangkan para pendukung kedua kandidat. ‘’Untuk dapat memelihara keter-
tiban dan keamanan, hindari perselisihan, hindari tindakan-tindakan kekerasan sehingga kita bisa melaksanakan proses demokrasi di Jakarta ini dengan baik,” katanya. Untuk itu, ia mengajak, kepada semua pihak, tidak hanya aparat keamanan, namun juga masyrakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat pesta demokrasi tersebut berlangsung. ‘’Peran serta masyarakat sangat penting di sini, masing-masing, secara individu, secara kelompok, utamanya adalah partisipasi tadi,” katanya. Sementara itu, seperti diberitakan, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan pada Kamis, 20 September 2012. Putaran kedua ini akan menentukan Gubernur DKI Jakarta untuk lima tahun mendatang. (ant)
Pilkada DKI Jakarta
Jokowi Diprediksi Menang JAKARTA - Lembaga Riset Kebijakan Otonomi Daerah atau Rekode mengisyaratkan dalam surveinya pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) unggul sekitar 20 % suara dibanding rivalnya, pasangan cagub Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (FokeNara) dalam putaran kedua pilgub DKI Jakarta yang dilaksanakan hari ini. Hasil riset tersebut disampaikan peneliti dari Rekode Yunandar dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Kendati unggul 20 persen, namun Re-
kode mencatat ada sekitar 28 persen suara mengambang yang belum dapat memutuskan. Suara mengambang sebanyak itu diperkirakan terjadi karena berbagai macam faktor, salah satunya isu negatif seperti munculnya isu agama, ras dan antargolongan (SARA) yang sempat diembuskan beberapa waktu lalu. Rekode juga mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan sikap dari pemilih yang berbeda pilihan saat putaran pertama lalu karena disuruh oleh pengurus partai atau tokoh agama setempat sebesar 3%, karena mendap-
at iming-iming hadiah berupa uang atau barang 1,8%. Menurut Yunandar, metodologi survei dilakukan di wilayah Jakarta pada warga yang berusia di atas 17 tahun, yang mempunyai hak pilih. Sampel survey dilakukan terhadap warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) 2012, sebanyak 400 responden di 42 kelurahan pada 11 September 2012. Dengan sampel error sekitar 4,9 % pada tingkat kepercayaan 95 %. Responden dipilih secara acak melalui wawancara langsung, dan kontrol dilakukan melalui telepon langsung ter-
hadap 90 % responden. Kemenangan itu tersebut dengan sejumlah indikasi antara lain loyalitas pemilih. Untuk Foke loyalitas pemilih mencapai 80 %, sedangkan Jokowi 90 %. Kemudian loyalitas pemilih calon yang sudah gagal yang akan cenderung ke Foke sebanyak 79%, sedangkan yang ke Jokowi sebanyak 90 persen. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfi mengakui ada kekhawatiran dari suara mengambang sebesar 27 persen yang belum menentukan pilihannya. ‘’Apabila selama kurun waktu sembilan
hari yaitu sejak survei dilakukan 11 September lalu hingga 20 September nanti, ada isu luar biasa yang mempengaruhi pemilih, tentu akan mempengaruhi,’ ujarnya. Selain itu, menurutnya kemenangan Jokowi di hasil survei tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemilih yang hadir 100 persen menggunakan hak pilihnya. Jika partisipasi pemilih lebih rendah dari itu, dia mengakui hasilnya kemungkinan akan berbeda. ‘’Makanya ini dengan asumsi pemilih datang 100 persen, kita yakin berpeluang menang,’ tandasnya. (har)
Inggris Jamin
SBY Aman
Penarikan Penyidik
Hambat Penyidikan JAKARTA - Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, terbatasnya jumlah penyidik KPK dan kemudian ada penarikan 20 penyidik dari Polri membuat penyelidikan kasus bail out Bank Century menjadi sedikit terhambat. ‘’Penyidik KPK jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Dan dengan adanya penarikan penyidik maka secara otomatis membuat kami sedikit terhambat,” katanyasaat memberikan penjelasan kepada Timwas Bank Century DPR di Senayan Jakarta, kemarin. Hadir pada rapat dengar pendapat antara lain Ketua KPK Abraham Samad, Komisioner Adnan Pandupradja. Sedangkan Bambang Widjojanto tidak hadir dan minta ijin karena sedang melakukan seleksi. Sementara Busro Muqodas juga tidak bisa hadir karena sedang berada di Aceh. Lebih Lanjut Abraham menjelaskan adanya penarikan beberapa orang penyidik Polri mempunyai pengaruh untuk menghambat penyelidikan kasus ini. Abraham mengakui bahwa Polri memang menyatakan akan segera mengganti penyidik yang ditariknya. Namun, tambah Abraham, meskipun sudah diganti tidak akan bisa langsung bekerja. ‘’Polri memang mengatakan akan segera mengganti. Tapi itu tidak bisa seperti membalikan tangan karena yang ditarik ini yang menangani kasus-kasus ini. Jadi kalaupun ada yang baru tak mungkin bisa langsung bekerja,” katanya. Abraham Samad menegaskan, KPK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pemberian dana talangan Bank Century agar tidak menjadi beban sejarah. ‘’Kami pimpinan KPK tetap berkomitmden agar bisa selesaikan kasus Bank Century, agar kasus BC ini tidak menjadi beban sejarah seperti halnya kasus Super Semar, ataupun BLBI,” kata Abraham Samad. Abraham menjelaskan bahwa pertemuan antara KPK dengan Timwas BC DPR sudah berlangsung berkali-kali. ‘’Mungkin ada kejenuhan dari timwas. Namun kami tetap berkomitmen dan terus perjuangkan agar tetap transparan,” katanya. Abraham juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah berniat sedikit pun untuk menutupi dan sebagainya. “KPK sama sekali tak punya niat, terbersit sedikitpun tidak ada. Karena ini menjadi visi dan misi KPK untuk memberantas korupsi,” kata Abraham. RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung sebelum memanggil pimpinan KPK juga telah memanggil mantan Wapres M Jusuf Kalla. Pemanggilan para saksi itu terkati dengan dana talangan yang dikenal dengan kasus Bank Century. (har)
Suluh Indonesia/ant
KASUS CENTURY - Mantan Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada Tim Pengawas kasus Bank Century DPR di Jakarta, kemarin. Pemanggilan Kalla terkait dengan kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
JAKARTA - Pemerintah Inggris menjamin keamanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berkunjung ke Inggris pada 31 Oktober hingga 2 November mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Jubir Julian Aldrin Pasha terkait rumor adanya sayembara penangkapan Presiden SBY dengan hadiah 80.000 poundsterling atau sekitar Rp 790 juta. Julian mengatakan ancaman seperti itu tidak menyurutkan rencana kunjungan kerja Presiden SBY karena telah mendapatkan jaminan keamanan. ‘’Kami juga dapat jaminan dari Kepolisian Inggris bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Inggris,” kata Julian, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Sayembara ini digagas Ed Williams, seorang aktivis The West Papua Advocacy Team (WPAT). Melalui siaran radio selandia baru jumat (14/10) pekan lalu dia menganggap Presiden SBY selaku kepala pemerintahan di Indonesia bertanggungjawab atas pelanggaran kemanusiaan di Papua barat. Julian menjelaskan, kedatangan presiden memenuhi undangan Ratu Inggris, Elizabeth II dan PM Inggris David Cameron. Julian mengatakan pihak Istana sudah melakukan komunikasi dengan Kedubes Inggris di Jakarta menanggapi rumor tersebut. Menurutnya, konfirmasi dilakukan mengingat isu penangkapan tersebut sudah menyebar yang dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan baik Inggris dengan Indonesia. Meskipun diakuinya, tidak mungkin seorang kepala negara yang datang atas undangan resmi Ratu dan PM Inggris dperlakukan tidak secara tidak hormat. (har)
Kasus Bank Century
Operasi Senyap Itu Diduga Merugikan Negara MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku ada operasi senyap dalam penyelamatan dengan mengucurkan dana talangan atau bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Sejumlah keanehan yang belum terjawab diungkap JK saat memberikan penjelasan kepada Tim Pengawas kasus Bailout Bank Century DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Fakta yang belum terjawab itu antara lain keputusan bailout Bank Century yang diputuskan dalam waktu singkat. “Ini memang misterius. Kenapa ada operasi senyap? Kalau Wapres saja tidak tahu, apala-
gi lagi yang lain, apalagi Anda,” kata JK dalam rapat Timwas. Padahal saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah berada di luar negeri, sehingga kendali pemerintahan diembannya selaku
Plt Presiden untuk sementara waktu. Sisi misterius dimaksud, menurut Kalla, yaitu dalam rapat bidang ekonomi di Kantor Wapres yang dipimpinnya. Saat itu rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait antara lain Plt Menko Perekonomian yang dijabat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu. ‘’Itu rapat di kantor saya, di situ dilaporkan semua keadaan ekonomi terkendali. Menko Perekonomian dan BI melaporkan itu,” kata Kalla. Namun, tidak lama berselang dia mendapat laporan bahwa
negeri ini mengalami krisis besar sehingga perlu diambil langkah-langkah penyelamatan, termasuk penyelamatan pada Bank Century sebagai bank gagal yang dikhawatirkan dapat berdampak sistemik. “Gila ini memang. Apa yang dibuat? Saya marah kepada mereka, mengapa pada rapat sebelumnya dikatakan ekonomi terkendali,” imbuhnya. Di saat itu pula dia mendapat laporan bahwa negara “dirampok” oleh pemilik Bank Century sekitar Rp 2,5 triliun. “Itu muncul percakapan saya dengan Pak Boediono (Guber-
nur BI saat itu). Ini siapa yang merampok duit? Pemiliknya. Ya sudah, saya perintahkan tangkap perampoknya,” kata Kalla. Persoalan lain, menurut JK adalah mengenai blanket guarantee yang pernah ditolaknya. Menurut Kalla, blanket guarantee atau penjaminan 100 persen dana nasabah di perbankan akan membangkrutkan negara, seperti yang terjadi pada 1998. Karena dampak dari blanket guarantee masih terasa hingga kini rakyat yang menanggung beban triliunan rupiah. (har)