Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 19 September 2012
No. 176 tahun VI
Pengemban Pengamal Pancasila
Densus Tangkap Terduga Teroris BEKASI - Tim Densus 88 Anti-Teror Polda Metro Jaya, menangkap seorang terduga teroris dari sebuah rumah di Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jabar. ‘’Petugas juga membawa serta ibu dan adik kandung terduga teroris dari rumahnya yang beralamat Perumahan Villa Mutiara Gading, Riviera RT 06 RW 09 Nomor 33, Desa Karang Satria, Tambun Utara, sekitar pukul 18.00 WIB,’’ kata Ketua RT 06, Mohamad Basroni, di lokasi kejadian, kemarin. Terduga teroris itu berinisial AA (24), sedangkan adiknya Amirrudin (20), dan ibunya, Suhaena (60), dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Basroni mengaku tidak tahu secara pasti kejadian yang berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB itu. Tiba-tiba saja tiga orang warganya ditangkap oleh pihak Densus 88 AntiTeror. Tidak ada baku tembak dalam insiden
penggerebekan kali ini. Hanya sejumlah polisi berjaga-jaga di rumah tipe 36 cat hijau itu dan setiap sudut jalan. ‘’Mereka membawa semua orang di rumah tersebut,” ujarnya. Amirudin bersama Suhaena, kata Basroni, menurut pihak kepolisian, hanya dimintai keterangan. Keduanya dianggap tidak terlibat jaringan teroris seperti terduga AA. Ada sekitar 10 unit mobil berikut satu tim Gegana diikutsertakan dalam penggerebekan tersebut. Basroni mengaku, mengenal keluarga Suhaena, bahkan AA memiliki sifat tertutup dan pendiam. Namun, untuk bertetangga dengan beberapa warga lainnya, dia dan keluarga dikenal sangat ramah. ‘’Memang untuk urusan agama, AA sangat kuat sekali keyakinannya,” katanya seraya mengatakan, AA sehari-hari bekerja sebagai pekerja lepas di toko handphone. (ant)
Aksi Balasan
KPK Tolak 14 Pati Polri JAKARTA - Sebanyak 14 perwira tinggi (pati) dari Kepolisian Negara RI (Polri) tidak lulus seleksi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Sebanyak 14 pati Polri yang dikirim ke KPK satu pun gak ada yang lulus,” kata Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, kemarin. Terkait alasan tidak lulus seleksi oleh KPK terhadap 14 pati tersebut, Nanan tidak mengetahuinya. “Tanya ke
KPK,” katanya. Sementara itu, soal penarikan 20 penyidik Polri dari KPK, dia mengatakan untuk pengembangan karir dan tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. ‘’Mereka ditarik untuk pengembangan karirnya, karena mereka polisi,” kata Nanan. Anggota polisi yang diperbantukan di KPK sebagai berjumlah 80 orang, dan sudah ditarik kembali ke Badan Reserse
dan Kriminal (Bareskrim) sebanyak 20 orang. Sementara itu, KPK telah menetapkan mantan Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko bersama tiga tersangka lagi Brigjen Pol Didik Purnomo yaitu Wakil Kepala Korlantas, Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan simulator SIM dan Sukotjo S Bambang yaitu Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang
menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA. Sebelumnya, KPK mulai melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak Januari 2012, dan menghasilkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tertanggal 27 Juli 2012 untuk proyek dengan nilai total Rp198,7 miliar tersebut. KPK juga sudah mencegah lima orang terkait kasus ini yaitu Djoko Susilo, Didik Purnomo, Teddy Rusmawan, Wandy Rustiawan dan Budi Susilo. Didik Purnomo adalah Wakil
Kepala Korlantas berpangkat Brigjen Pol, sedangkan Teddy Rusmawan adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator dengan pangkat AKBP yang juga Kepala Primer Koperasi Korlantas Polri. Hal tersebut tentu saja dianggap pihak Polri bahwa KPK telah menabrak kesepakatan yang dilakukan dengan mengumumkan para tersangka lainnya. Polri menyatakan dengan tidak akan menyerahkan tiga tersangka tersebut kepada KPK. (ant)
Bukan Rencana SBY Minta Menteri
Perbaiki Kinerja JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri agar memanfaatkan waktu secara efektif untuk mengimplementasikan program kerja yang sudah direncanakan sehingga pada akhir 2012 semua rencana dan program terwujud. ‘’Empat bulan terakhir 2012, September sampai Desember saya instruksikan pada semua kementerian betulbetul tuntaskan pekerjaan pekerjaan yang belum tuntas,” kata Presiden saat memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Kepala Negara juga meminta agar Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengawasi dan memonitor capaian kinerja kementerian. Kepala Negara mengatakan semua menteri diminta untuk bekerja maksimal sehingga dapat memastikan pencapaian program kerja yang sudah dilaksanakan. Ia mengingatkan memasuki 2013 dan 2014, walaupun semua pihak sudah sibuk dengan langkah-langkah politik, namun para menteri diminta untuk tetap bekerja secara maksimal menuntaskan program kerja pemerintah. ‘’Saya minta setiap menteri untuk berlomba mencapai prestasi. Saya bandingkan dengan sebelumnya, justru kita tidak boleh kendor, justru miliki tanggung jawab agar bisa kita capai,” kata Presiden. Para menteri juga diingatkan agar memastikan pejabat di lingkungannya termasuk eselon 1 untuk mengawal perencanaan anggaran yang sudah dibahas dan diajukan pemerintah kepada DPR RI, termasuk sisa alokasi anggaran (SAL) agar digunakan sesuai dengan rencana. (har)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG KABINET - Wapres Boediono berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik sebelum berlangsungnya sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut membahas sejumlah agenda di bidang Polhukam.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tidak memprediksi sebelumnya akan adanya penarikan 20 orang penyidik Polri dari KPK. ‘’Dengan tidak diperpanjangnya penugasan 20 penyidik Polri di KPK memang menyedot perhatian KPK, kami berpikir keras agar kinerja KPK tidak susut, terus terang kejadian ini tidak kami prediksi sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Pada 12 September 2012, Mabes Polri mengirimkan surat yang menyatakan bahwa 20 orang penyidik Polri di KPK tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK. Pihak Polri sendiri mengatakan akan mengirimkan pengganti 20 penyidik tersebut. ‘’20 penyidik baru yang diajukan Polri tidak otomatis langsung diganti hari ini karena di KPK ada mekanisme seleksi, harus dites lebih dulu oleh KPK dan itu membutuhkan waktu,” ungkap Johan. Proses seleksi itu menurut Johan adalah mekanisme KPK untuk memenuhi kebutuhan kualitas pegawai sesuai standar KPK yang juga diterapkan untuk penerimaan pegawai di bidang lain. ‘’KPK punya standar dalam perekrutan pegawai, syarat untuk penyidik misalnya paham penyidikan, memiliki integritas, kapabilitas dan lainnya, seleksi itu diajukan oleh tim seleksi independen baru kemudian pimpinan KPK,” tambah Johan seraya mengatakan, pimpinan KPK akan mengirimkan surat kepada Kapolri agar mempertahankan 20 penyidik Polri itu. (ant)
Belajar Demokrasi Lewat Pilkada DKI Jakarta PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta bisa berlangsung dengan tertib dan aman, sehingga mencerminkan kematangan demokrasi yang bisa menjadi contoh secara nasional. Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan, sebentar lagi akan ada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat tidak masuk wilayah politik, dan diserahkan ke masyarakat
secara demokratis dan ‘fair’ tanpa sesuatu yang ganggu pemilihan, tapi satu hal kompetisi keras dan tertata mari pastikan proses pemilihan itu dan keamanan Jakarta terjaga. Presiden mengatakan belajar dari sejumlah pengalaman,
di mana proses pemilihan kepala daerah di beberapa daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa diwarnai dengan kekisruhan maka Kepala Negara meminta agar hal tersebut tidak terjadi di Jakarta. ‘’Kita punya riwayat masa lalu setelah pilkada selesai di Jawa dan luar Jawa aksi kekerasan dan perusakan, kita imbau calon gubernur miliki komitmen dan tanggung jawab menjaga keamanan Jakarta, sehingga demokrasi makin hidup dan matang,” kata Presiden.
Sementara itu, sosiolog dari UI Thamrin Amal Tamagola menegaskan, Pilgub DKI Jakarta menjadi momentum untuk membuat Indonesia bersih dari politik kotor seperti politik uang dan sebagainya. ‘’Momentun ini momentum nasional. Mari bersihkan Indonesia mulai dari Jakarta,” katanya. Thamrin menjelaskan fenomena Joko Widodo telah memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Thamrin mencontohkan soal pengumpulan dana untuk kampanye.
Jokowi, tambah Thamrin, telah mengajarkan budaya baru yang baik berupa gerakan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana. ‘’Lihat cara mencari dana, tidak ambil APBN atau APBD tapi menjual baju kotak-kotak. Ini mengajarkan politik bersih. Ini revolusional,” katanya. Menurut Thamrin, dengan cara seperti itu maka akan menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk meniru proses demokratisasi di Ibu Kota Negara ini. (ant).