Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 14 April 2011
No. 72 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Pembangunan Gedung Baru
Mark Up Rp 602 M
Polisi Incar
29 Kolega Gayus JAKARTA - Dari 107 pegawai pajak yang telah diperiksa tim penyidik gabungan, Polri mencurigai 29 Pegawai Pajak Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, terlibat perkara kasus mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Namun terkait siapa saja Pegawai Pajak yang diduga ikut bermain dengan Gayus tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, belum bersedia menjelaskan siapa saja oknum tersebut. ‘’Nanti saja, belum bisa disampaikan,” ujarnya di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat Anton hanya menyarankan agar para wartawan dan masyarakat bersabar, menunggu hasil penyelidikan yang saat ini ditangani penyidik. ‘’Tunggu saja nanti (hasil penyelidikan-red),” katanya. Saat ini, lanjut jenderal bintang dua tersebut, penyidik sedang memfokuskan pemeriksaan terhadap 19 dokumen wajib yang ditangani oleh mantan Pegawai Pajak Golongan III A, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan itu. Dari hasil penelitian sementara tim penyidik gabungan, Anton mengatakan, penyidik telah memeriksa sebanyak 107 Pegawai Pajak. Namun hanya 29 pegawai yang terindikasi terkait kasus mafia pajak yang membelit Gayus. ‘’Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 107 pegawai pajak yang menangani proses permohonan keberatan dan banding, ” jelasnya. (wnd)
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga terjadi pemborosan penganggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 602 miliar. Berdasarkan hitungan ICW, sebenarnya pembangunan gedung baru DPR hanya akan menghabiskan biaya sekitar Rp 535 miliar bukan Rp 1,138 triliun seperti yang dianggarkan DPR. ‘’Kami menduga ada mark up senilai Rp 602 miliar tersebut setelah kami menghitung kembali sesuai yang dibutuhkan DPR jika berdasarkan Peraturan Menteri PU. Dari hitungan kami dengan kebutuhan staf ahli yang mereka butuhkan harusnya luas ruangan setiap anggota hanya 80 meter persegi, bukan 111,1 meter persegi,” kata Ketua Divisi Monitoring dan Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, kemarin.
ICW mengingatkan pemborosan ini bisa menjadi indikasi kemugkinan adanya mark up proyek gedung bernilai Rp 1,138 triliun itu. Menurut Firdaus jika mengikuti standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 dan membandingkan total jumlah anggota dewan sebanyak 560 anggota maka jumlah total kebutuhan ruang gedung mencapai 79.767 meter persegi. Dengan demikian, jumlah seluas itu dapat dibangun cukup dengan 18 lantai, bukan 36 lantai seperti yang dirancang. Untuk biaya per meter persegi, Firdaus mengatakan sebenarnya bisa dikerjakan dengan estimasi biaya sebesar Rp 6,7 juta per meter perseginya bukan Rp 7,2 juta seperti yang dianggarkan DPR sehingga jika ditotal biaya membangun gedung DPR itu se-
harusnya hanya Rp 535 miliar. ICW berharap, BPK dapat melakukan audit forensik terkait penganggaran pembangunan gedung baru. Hasil dari temuan BPK itu nantinya bisa menjadi rujukan bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari sisi penganggaran gedung. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan masih menunggu evaluasi pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai amanat rapat konsultasi DPR yang meminta dilakukan evaluasi biaya oleh Kementerian PU. Surat permintaan evaluasi itu diharapkan segera sampai dan direspon Kemen PU. “Jadi, biar mereka (PU-red) yang nanti menjelaskan, apakah gedung baru DPR terlalu mahal atau tidak, dan sudah memenuhi standar atau belum,” kata Marzuki. (har/oga)
Transaksi Mencurigakan JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan, pihaknya telah menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (susipicios transaction) atas nama rekening Pejabat Citibank Malinda Dee. ‘’Kami sudah terima dari delapan bank, dan dua perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda Dee,” kata Yunus, saat acara “workshop” UU Pencucian Uang di Jakarta, kemarin. Dia juga mengungkapkan bank yang melapor tersebut ada bank swasta dan pemerintah. ‘’Karena kemasukan uang hasil dari transaksi Malinda Dee yang sedang diteliti dan diperiksa terkait kasus pembobolan dana nasabah Citibank mereka melapor,” paparnya. Namun, Kepala PPATK ini belum bisa mengungkapkan berapa nilai transaksi di delapan bank dan dua perusahaan asuransi tersebut. PPATK, lanjut Yunus, hanya menemukan laporan transaksi yang mencurigakan, sehingga akan diproses lebih lanjut. Dia menambahkan hanya terdapat tiga nasabah yang merasa dirugikan akibat kasus pembobolan oleh Malinda Dee ini, tetapi tidak menutupkan korban bisa bertambah. Yunus juga memastikan bahwa Malinda Dee melakukan tindak pidana pencucian uang karena hasil kejahatannya digunakan untuk kepentingan lain. (ant)
Dede Yusuf Seperti
Si Malin Kundang
Dinilai Bermasalah
30 PJTKI Dibekukan JAKARTA - Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, 30 dari 120 agen Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terindikasi tidak baik telah dibekukan. ‘’Dari 500an itu sekarang 120 terindikasi tidak baik. Kemudian dari 120 itu 30 sudah saya bekukan tinggal audit terhadap kira-kira 80an finalisasi pada dua bulan ke depan,” katanya Muhaimin di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Muhaimin, pelanggaran yang dilakukan oleh agenagen PJTKI bermasalah itu antara lain adalah teledor, tidak taat asas dan mengulangi kesalahan. Hasil evaluasi itu, kata Muhaimin, terdiri dari tiga poin yaitu pembenahan sistem dalam negeri, penutupan sementara (moratorium) di beberapa negara atau mekanisme pengetatan, dan pengurangan pengiriman tenaga kerja di sektor informal. ‘’Untuk saat ini negara yang kita hentikan pengiriman yakni Yordania, Malaysia, dan Kuwait. Tiga negara ini sudah kita tutup untuk evaluasi, kalau evaluasinya bagus nanti ya kita buka lagi,” katanya. (ant)
Malinda Lakukan
Suluh Indonesia/ant
SIDANG - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung berbincang dengan Mantan Kepala Bapenas Paskah Suzeta sebelum sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengatakan Dede Yusuf jangan seperti Malin Kundang yang mengkhianati ibunya. ‘’Jangan seperti malin kundang yang mengkhianati ibunya yang telah melahirkan, di saat Malin Kundang setelah meraih kesuksesan. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga semuanya baik-baik saja termasuk buat Dede Yusuf,” katanya di Jakarta, kemarin. Taufik juga tidak bisa mencegah karena kepindahan kadernya ke partai lain merupakan keputusan pribadi, partai tidak dalam posisi menarik-narik ataupun memaksa (kembali), hanya waktu menentukan kemurnian kader berpolitik demi kepentingan rakyat banyak atau pribadi. Taufik menjelaskan peristiwa pindahnya Dede Yusuf ke parpol lain mengingatkannya pada hikayat Malin Kundang, dimana pada saat kita menjabat aktif dan masih berperan dalam jabatan itu justru hengkang atau lupa dengan asalnya. ‘’Jika ada kader yang pindah ke partai lain, kita tidak dalam posisi ikhlas atau tidak ikhlas. Jika mau pindah tentunya ada keputusan pribadi alasan politiknya,” kata Taufik. Menurut Taufik yang juga wakil ketua DPR itu, saat ini Jabar termasuk wilayah daerah prioritas untuk penggemblengan kader guna mengembalikan perolehan kursi PAN yang awalnya delapan kursi untuk DPR, namun kini hanya menjadi tiga kursi. (ant)
Perlukah Operasi Militer Bebaskan Sandera ? PEMERINTAH tidak akan gegabah melakukan operasi militer untuk membebaskan 20 ABK Kapal Sinar Kudus asal Indonesia yang hingga saat ini masih disandera para perompak Somalia. Sikap hati-hati pemerintah itu karena tidak ingin justru dituding melawan lawan-lawan politik pemerintah Somalia. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin mengatakan, Pemerintah Somalia bisa memberi statement (pernyataan) apa saja, tapi adalah fakta bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri. Jika pasukan TNI dikirim
untuk operasi militer pembebasan sandera, maka Indonesia malah akan dituduh membantu pemerintah Somalia menyerang lawan politiknya. ‘’Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer,” imbuh Faiz. Jika demikian, apakah pemerintah akan melakukan nego-
siasi dengan para perompak, Faiz membantahnya. Menurutnya, pemerintah dimana pun tidak mau melakukan negosiasi dengan perompak. Kalau pun ada negosiasi, maka tidak dilakukan atas nama pemerintah, walaupun ada fasilitasi. Sejauh ini, Faiz mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah Somalia, namun pemerintah RI juga membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain yang bisa memberi akses kepada para perompak. Untuk detailnya, dia enggan menyebutkan. Faiz juga enggan menjelaskan opsi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini. ‘’Tidak bisa diungkapkan. Presiden
SBY tidak menyebutkan ada opsi penyerbuan,” ujarnya. Menurut dia, berdasarkan pengalaman yang dilakukan militer Amerika Serikat, tingkat kesulitan operasi militer cukup tinggi. ‘’Betul, karena kesulitannya sangat tinggi, apalagi kalau sudah merapat,” kata Faiz yang mengatakan 20 ABK asal Indonesia saat ini berada di sekitar wilayah Puntland. Ketua DPR, Marzuki Alie meminta pemerintah memperhatikan keselamatan para WNI jika memutuskan tidak bernegosiasi dan melakukan operasi militer. ‘’DPR ingin pemerintah melakukan usaha-usaha yang efektif dengan mempertimbangkan keselamatan
para ABK,” pesannya. Marzuki mengaku dapat memahami sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menjelaskan secara terbuka tentang penanganan yang akan dilakukan pemerintah. Karena secara proporsional sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah merespon sesuai dengan tanggungjawabnya. ‘’Ini yang harus dipahami kita semua,” kata Marzuki. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menilai pemerintah terlalu pasif dan lamban untuk menyelesaikan penyanderaan itu. Jika lewat upaya diplomatik maka diprediksi pemerintah akan menemukan jalan buntu. (har)