Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 11 Januari 2011
Tantangan Terberat Ekonomi
IHSG Belum Mengkhawatirkan
Dikhawatirkan Tekan Petani
DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa tantangan terberat perekonomian Indonesia pada 2011 adalah pengendalian inflasi dan adanya lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Saat menyampaikan ...hal. 1
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum mengkhawatirkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang hingga sore ini, anjlok ke level 3.400 poin. Menurut dia ...hal. 2
RENCANA pemerintah untuk menerapkan bea keluar minyak sawit mentah atau CPO bersifat progresif dikhawatirkan justru menekan petani sawit. Direktur Greenomics Indonesia Elfian Efendi di Jakarta ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 7 tahun V
Suluh Indonesia/ant
KORUPSI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua dan putranya Fernando (kiri) usai bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Sekjen Depkes Syafii Ahmad di Pengadian Tipikor Jakarta, kemarin.
Megawati Tegaskan :
PDIP Oposisi
Polisi Periksa Perusahaan
Terlibat Mafia Pajak JAKARTA - Penyidik Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat mafia pajak dengan tersangka Gayus HP Tambunan. ‘’Ada beberapa perusahaan yang diperiksa terkait kasus dugaan mafia pajak oleh Gayus,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Namun ia tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut, hanya mengatakan ada dua orang dari perusahaan yang diduga terkait mafia pajak yang masih diperiksa. ‘’Penyidik sudah melakukan pemeriksaan sejak tiga minggu lalu,” katanya. Kabag Penum mengatakan, perusahaan yang diperiksa terkait asal-usul uang milik Gayus sebesar Rp 28 miliar. Mengenai adanya tiga perusahaan milik Bakrie Group, yakni Kaltim Prima Coal (KPC), Arutmin dan Bumi Resources yang diduga juga terkait pajak Gayus, Boy tidak memberikan jawabannya. ‘’Selain itu, Polri juga sudah mengirim surat ke Ditjen Pajak untuk mengungkap kasus mafia pajak,” kata Boy. Menurut dia, sampai saat ini Polri masih menunggu jawaban dari Ditjen Pajak terkait hal tersebut. Sebelumnya, terdakwa dugaan mafia pajak, Gayus membeberkan perusahan yang terkait mafia pajak. (ant)
KPK Didorong
Tangani Kasus Gayus JAKARTA - Indonesia Police Watch mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih kasus Gayus HP Tambunan. ‘’Presiden hendaknya mendorong KPK untuk mengambil alih kasus Gayus,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, kemarin. Presiden perlu melakukan itu sehubungan kasus Gayus sudah masuk ke ranah politik dan adanya manuver untuk saling menjatuhkan. ‘’Jika kasus Gayus dibiarkan, maka hanya ramai dalam perdebatan tanpa ada penyelesaian,’’ kata Neta. Bila KPK mengambil alih kasus Gayus, maka akan terungkap siapa backing kuat selama ini, karena Gayus tidak mungkin berani dan tidak mampu mempecundangi begitu banyak institusi penegak hukum. Menurut Neta, KPK ada akses masuk untuk mengungkap backing Gayus, yakni dengan mengusut pembukaan blokir dan pencairan dana Gayus di rekening milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 28 miliar yang dilakukan oleh oknum pati Polri. ‘’Dari pengusutan aliran dana itu akan terungkap siapa backing Gayus,” katanya. (ant)
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya tetap menjadi partai oposisi, meski ada komunikasi yang intensif dengan Partai Demokrat. ‘’PDIP, seperti yang saya katakan, tidak akan menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak pada ‘wong cilik’,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, koalisi merupakan penyakit kronis yang muncul beberapa waktu terakhir. ‘’Cita-cita yang melekat dalam sejarah partai kita jauh lebih besar dari sekedar urusan kursi di parlemen, sejumlah menteri, atau pun Istana Merdeka,” kata Megawati. Megawati menegaskan,citacita yang melekat dalam sejarah partai itu jauh lebih besar dari sekedar urusan kursi di parle-
men, sejumlah menteri, atau pun Istana Merdeka. ‘’Pada saat itu dan hingga hari ini saya berkeyakinan bahwa dalam kegotong-royongan dan permusyawaratan dengan rakyat, masa depan PDIP akan menemukan puncak keemasannya,” ujar Megawati. Karena itulah, kata Mega, sekali lagi ditegaskan kepada kader partai, bahwa harus berbangga bukan ketika bersekutu dengan kekuasaan, tapi ketika bersama-sama menangis dan bersama-sama tertawa dengan rakyat. Mega menilai, negara belum berhasil menciptakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. ‘’Problem dasar kegagalan negara adalah dalam pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Fak-
ta menunjukkan negara masih tetap jauh dari kemampuannya meletakkan pondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” katanya. Ia menambahkan, perjuangan mengangkat harkat-martabat wong cilik adalah pilihan ideologis dan sekaligus takdir sejarah sebagai partai politik. Pilihan ideologis dan takdir sejarah ini melampaui jabatan apa pun. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan secara statistikal tidak sebanding lurus dengan peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat. ‘’’Seharusnya pada saat bersamaan pemerintah mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar yang sudah melebihi daya beli,” katanya. (ant/har)
APBN 2011 Tertekan Subsidi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan APBN Tahun 2011 masih mengalami permasalahan tekanan karena angka subsidi yang besar. Dalam pengarahan pada rapat kerja dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, kemrin, Presiden mengatakan APBN juga masih dibebani oleh penyerapan anggaran yang belum maksimal sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Masalah APBN itu adalah salah satu dari beberapa tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah pada 2011. ‘’Ke depan subsidi harus tepat sasaran. Golongan masyarakat yang mampu mengapa harus disubsidi yang mengurangi pembelanjaan kita?” ujarnya. Kepala negara juga mengingatkan terjadinya inflasi kenaikan harga pangan dan energi dunia masih menjadi masalah utama pada 2011 yang apabila tidak dicarikan pemecahannya bisa berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada masih kurangnya infrastruktur termasuk energi
listrik untuk memenuhi pembangunan. Termasuk masalah yang masih dihadapi pemerintah, menurut Presiden, adalah masih terjadi persoalan perizinan dan kepastian hukum yang menghambat investasi di seluruh Indonesia. ‘’Oleh karena itu saya minta pemerintah daerah, DPRD, semua pihak, mari kira pastikan kepastian hukum betul-betul tegak,” ajaknya. Presiden dalam pidatonya di hadapan seluruh kepala daerah, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, serta seluruh Kapolda di tanah air, juga mengakui masih terjadi penyimpangan dan praktik korupsi baik di pusat dan daerah termasuk di sektor perpajakan yang amat penting bagi negara. ‘’Ingat, kalau tidak benar di perpajakan, penerimaan negara pasti berkurang. Mari kita pastikan penerimaan negara penuh kita dapatkan termasuk penerimaan dari pajak,” katanya. Presiden juga mencatat sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan masih merusak lingkungan sehingga meminta para gubernur untuk lebih keras terhadap praktik usaha kehutanan dan pertambangan. (har)
Transaksi Mencurigakan
Terjadi Peningkatan JAKARTA - Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan pada 2010 hingga 27 Desember, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keterangan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein yang diterima di Jakarta, kemarinmenyebutkan, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan ke PPATK mencapai 63.440 laporan dari 334 penyedia jasa keuangan (PJK). Pada 2009, jumlah LTKM mencapai 46.576 laporan yang berasal dari 302 PJK, pada 2008 mencapai 23.056 laporan dari 244 PJK, pada 2007 sebanyak 12.624 laporan dari 193 PJK, dan pada 2006 sebanyak 6.783 laporan dari 161 PJK. Jika dirinci, 334 PJK pelapor pada 2010 terdiri dari 161 bank dan 183 non bank. Non bank terdiri dari 58 perusahaan efek, empat manajer investasi, 59 pedadang valuta asing, satu dana pensiun, 23 lembaga pembiayaan, 34 perusahaan asuransi, dan empat perusahaan pengiriman uang. Dugaan tindak pidana asal berupa korupsi pada 2010 mencapai 305 LKTM, penggelapan (54), penipuan (64), kejahatan perbankan (11), teroris (5), perjudian (4), penyuapan (20), narkotika (26), pencurian (8), dan tidak teridentifikasi (318). Selama 2010, tidak terdapat LTKM dengan dugaan tindak pidana asal berupa pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pembalakan liar, dan penyelundupan. Atas LKTM itu, PPATK melakukan analisis di mana hasil analisis dugaan tindak pidana asal berupa korupsi sebanyak 129 laporan hasil analisis, penggelapan (9), penipuan (37), kejahatan perbankan (6), teroris (5), perjudian (3), penyuapan (14), narkotika (7), pencurian (2), dan tidak teridentifikasi (101). Hingga akhir Desember 2010, secara komulatif, sejak berdiri, PPATK menyelesaikan sebanyak 1.425 hasil analisis yang diolah dari 2.260 LTKM yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Jumlah itu terdiri dari 1.320 hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan, sementara 105 hasil laporan disampaikan hanya kepada Kejaksaan. Yunus Husein mengatatakan, sekalipun laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan meningkatnya jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK, namun penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang masih relatif sedikit. ‘’Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dianggap masih belum optimal. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi,’’ katanya. (ant)
10 Capaian Presiden Yudhoyono PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan 10 capaian yang berhasil dilaksanakan pemerintah sepanjang tahun 2010. Keberhasilan itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja dengan seluruh Menteri KIB II, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta, kemarin. Sepuluh capaian itu antara lain pertama terus tumbuhnya ekonomi Indonesia dengan fundamental yang makin kuat yang dapat dilihat pada produk domestik brutto (PDB), APBN,
cadangan devisa, investasi, ekspor, daya saing, dan lainlain yang makin meningkat. Kedua, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting, dunia
memberikan penilaian pada Top Ten Movers atas prestasi Indonesia dan 9 negara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita. Ketiga terjaganya stabilitas politik dan berkembangnya kehidupan demokratis. Keempat, minimnya terjadi beberapa kasus besar dan kelemahan dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba juga mencatat sejumlah prestasi.
Kelima, keamanan dalam negeri terjaga dengan baik walaupun masih terdapat konflik di masyarakat dalam skala kecil. Keenam, meningkatnya perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Ketujuh, kemiskinan dan pengangguran terus dapat diturunkan. “Meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ingat Presiden. Kedelapan, beberapa indika-
tor ekonomi mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) Indonesia tertinggi di dunia, naik 46 perssen. ‘’Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan kini peringkat 16 ekonomi di dunia,” kata SBY (har/son)