Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.152 tahun IV Selasa, 10 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemerintah Tegur Keras
Tercatat Turun
Pemerintah Gelar Pasar Murah
PEMERINTAH melalui Kementerian BUMN telah menegur keras Direksi PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyusul insiden mati listrik di Bandara Internasional ...hal. 1
PENDAPATAN pembiayaan 11 emiten multifinance tercatat turun 22,37 persen di semester I-2010 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,218 triliun. Berdasarkan riset atas laporan keuangan ...hal. 2
PEMERINTAH mulai menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok yang harganya naik menjelang Ramadhan. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meresmikan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polisi Masih
Buru WN Perancis
Suluh Indonesia/ade
DITANGKAP - Amir Jama’ah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir dengan pengawalan ketat tiba di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Ba’asyir ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat dalam aksi terorisme.
JAKARTA - Anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri memburu seorang WN Perancis yang diduga terkait rencana peledakan bom karena tercatat sebagai pemilik kendaraan bernomor polisi B-1600-KE yang akan digunakan untuk serangan bom mobil. ‘’Pemilik mobilnya sedang dalam pengejaran polisi, inisialnya sudah diketahui seorang Warga Negara Perancis,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Edward menuturkan, WN Perancis itu diketahui sebagai pemilik mobil jenis sedan yang akan digunakan untuk serangan ledakan bom mobil pada salah satu lokasi di Jakarta. Ia memiliki istri sebagai WN Maroko yang diduga mengirim sejumlah dana untuk rencana serangan bom di Indonesia. Polisi, kata Edward, telah menyita sebuah mobil sedan bernomor polisi B-1600-KE dari sebuah penggerebekan jaringan teroris di Cikuda, Cibiru, Jabar. Edward menuturkan Mabes Polri telah berkoordinasi dengan pihak Interpol, guna melacak keberadaan seorang warga negara asing diduga terlibat jaringan terorisme di Indonesia itu. Selain itu, polisi juga menyita berbagai jenis bahan kimia untuk merakit bom mobil, serta menangkap seorang tersangka jaringan teroris bernama Fakrulroji alias Bayu. Kemudian, anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga menemukan rumah yang dijadikan pusat laboratorium untuk merakit bom di daerah Cikuda, Cibiru, Jabar, serta menangkap ahli kimia lulusan salah satu perguruan tinggi, Kurnia Widodo di wilayah Padalarang, Jabar pada hari yang sama. Informasi jaringan itu berkembang sehingga polisi menangkap Ustad Kiki beserta barang bukti dokumen buku jihad dan bahan kimia di wilayah Cileungsi, Jabar. (ant)
Abu Bakar Ba’asyir Ditangkap JAKARTA - Abu Bakar Ba’asyir untuk kesekian kalinya ditangkap polisi. Penangkapan mantan Amir Jamaah Islamiyah (JI) ini karena diduga mengorganisir serangkaian kegiatan teroris di tanah air. ‘’Dari proses pelatihan militwr di Aceh, rangkaian penangkapan-penangkapan, sampai ditemukannya laboratorium di Cibiru merupakan proses yang rangkaian yang terorganisir dengan baik. Diperoleh kesimpulan, salah satu di antara orang-orang yang terlibat adalah Ustadz Abu Bakar Baasyir,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Edward menjelaskan, penangkapan Ba’asyir yang juga
Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) diperoleh dari serangkaian penangkapan orang-orang yang terkait dalam pelatihan militer di Aceh dalam beberapa hari terakhir, yakni penggerebekan di Cibiru Kota Bandung, Padalarang, Cileunyi, dan Subang. Dari pemeriksaan terhadap orang-orang itu, kepolisian mengambil benang merah mengenai dugaan keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir. Edward mengatakan, Ba’asyir belum diperiksa tetapi dari informasi yang diperoleh penyidik dari Densus 88 Antiteror Mabes Polri, dugaan keterlibatan Ba’asyir sangat kuat. Keterlibatan Ba’asyir menurutnya, antara lain diduga mengetahui perencanaan awal
mengenai pelatihan militer teroris di Aceh termasuk menentukan Al-Qaedah Aminah (basis aman bagi gerakan terorisme). Mabes Polri juga menduga ada keterkaitan Ba’asyir dengan Abdullah Sonata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar. Pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Sukoharjo ini ditengarai merestui dan ikut mendanai pelatihan senjata teroris yang dipimpin Sonata. Ba’asyir juga diduga menunjuk Mustofa alis Abu Thalib sebagai pelatih dan Dulmatin yang tertangkap mati beberapa waktu lalu di Pamulang, Tangerang Selatan, sebagai penanggungjawab lapangandari serangkaian aksi. (har/son)
Akibat Praktik Korupsi
Pertumbuhan Ekonomi Lambat JAKARTA - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan dampak korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat. Abdullah, saat berbicara dalam Semiloka (Seminar dan lokakarya) percepatan pemberantasan korupsi di Jakarta, kemarin. Abdullah mengatakan, korupsi telah membuat 49 persen penduduk Indonesia hidup di bawah kemiskinan, karena berbagai upaya pengentasan kemiskinan juga diselewengkan. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini, menurut Abdullah, menyebabkan pendapatan dalam negeri juga tidak maksimal karena korupsi, sehingga wajar jika Indonesia masih tergantung pada utang luar negeri. Ia juga mengatakan lambatnya perekonomian ini juga karena adanya kebocoran dana pemerintah dan tingginya pungutan liar sehingga membuat tinggi biaya produksi di Indonesia. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menimbulkan dampak padacepat
habisnya sumber daya alam di Indonesia. Bahkan dikhawatirkan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis sebelum 2030 dan kondisi hutan yang sudah masuk stadium empat. Sedangkan terhadap keamanan dan keutuhan negara, kata Abdullah, korupsi membuat konflik vertikal dan horizontal. Pemicu kurusuhan di sejumlah daerah juga ada yang disebabkan adanya korupsi. Sementara terhadap sosial budaya, tambahnya, telah menimbulkan berbagai keretakan antar masyarakat. ‘’Berbagai tawuran antar anak sekolah, mahasiswa, pendukung politik bahkan antar anggota DPR,” jelasnya. Untuk itu pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dipercepat, sehingga tidak akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Ketua Departemen Litbang dan Standar Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Suryohadi Djulianto mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan semua pihak. (ant)
Penangkapan Ba’asyir
Tak Ada Instruksi JAKARTA - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah penangkapan mantan Amir Jamaah Islamiyah (JI) Abu Bakar Baasyir merupakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Yang saya ketahui itu bukan instruksi dari Presiden,’’ tegas Julian di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Presiden Yudhoyono memang pernah menginstruksikan kepada Kapolri namun instruksinya bersifat umum. Ketika itu, Kepala Negara meminta kepada jajaran pengamanan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kepada jajaran Polri, Presiden meminta agar bekerja secara profesional, terukur, dan transparan. ‘’Tidak pernah Presiden menginstruksikan secara personal tangkap si A atau tangkap si B,” imbuhnya. Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan Polri tentu tidak gegabah menangkap Abu Bakar Ba’syir. ‘’Polri tentu sudah memiliki bukti- bukti sangat kuat terkait jaringan terorisme itu, sehingga akhirnya Ustad Abu Bakar Ba’asyir ditangkap,” katanya. Terkait itu, lanjut Djoko, semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang akan dilakukan terhadap pimpinan Ponpes Ngruki itu. ‘’Mari kita ikuti proses hukumnya, yang pasti akan dilakukan dengan baik,” ujarnya. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi menegaskan penangkapan itu berdasarkan data dan fakta yang sudah dimiliki. Tidak ada tendensi politik, termasuk dugaan adanya pengalihan isu terkait rekening gendut milik sejumlah anggota Polri. ‘’Tidak ada tendensi apa-apa. Apakah politik, atau hal-hal lain,’’ tegasnya. Meski Ba’asyir menolak tuduhan dan menyebut bahwa penangkapannya atas tekanan AS, namun Ito Sumardi mengatakan alasan penangkapkan Baasyir tidak hanya didasarkan pada gerakan teroris di Aceh tetapi gerakan teroris yang lain. “Penangkapan yang bersangkutan bukan semata soal gerakan di Aceh tapi semua gerakan yang memang sudah lama dan Polri tentu tidak sembarangan saja mengambil orang dan mengamankan orang,” kata Ito. Polri, lanjut Ito, sebelum menangkap Baasyir sudah melakukan upaya penelusuran, pengumpulan data dan fakta yang lama. Eskalasi gangguan nasional makin tinggi, sehingga sebagai alat negara penegak hukum, merupakan kewajiban Polri untuk melindungi masyarakat dan negara. Sementara itu, banyak pihak mengecam penangkapan Ba’asyir, dan mendesak polisi merilis keterlibatan Ba’asyir dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia. (ant)
Efektifitas PNS dan Kajian Rasionalisasi MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait tengah mengkaji efektifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkaitan dengan jumlah dan beban anggaran untuk belanja aparatur. Selain soal PNS, ujar Mendagri, pihaknya juga mengkaji tentang tunjangan dan insentif bagi pejabat daerah karena kondisi saat ini memperlihatkan ketimpangan nilai tunjangan dan insentif antara daerah satu dengan daerah
lainnya. Mendagri Gamawan Fauzi mencontohkan, di suatu daerah tunjangan untuk pejabat Eselon I bisa mencapai Rp 50 juta, sementara di daerah lain Rp 250 ribu. ‘’Itu nanti akan kita bicarakan. Kan dalam waktu
tiga bulan ini kita diminta menyelesaikan,” ujarnya. Kajian tentang PNS, anggaran, dan tunjangan serta insentif bagi pejabat daerah ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memerintahkan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait mengevaluasi jumlah pegawai negeri guna membuat pemerintahan lebih efektif, sesuai kemampuan anggaran negara. ‘’Rumuskan jumlah yang tepat untuk pegawai di daerah,” kata
Presiden beberapa hri lalu. Presiden mengatakan, evaluasi jumlah pegawai negeri itu harus memperhatikan berbagai aturan yang terkait dengan organisasi dan pemerintahan daerah. Kepala Negara menilai, evaluasi tentang jumlah aparatur negara itu penting agar diperoleh angka ideal sesuai kebutuhan. Terkait perintah Presiden itu, Mendagri membenarkan belanja aparatur merupakan beban tersendiri bagi APBN dan APBD. Rata-rata belanja
aparatur untuk provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia bisa mencapai 56 persen dari anggaran yang tersedia. Saat ini, kata Gamawan, gambaran tentang jumlah pegawai negeri bisa dilihat dari rasio antara pegawai negeri dan yang bukan pegawai negeri di suatu daerah. Secara nasional, jumlah pegawai negeri adalah 2,1 persen dari total warga negara. Sedangkan pada tingkat daerah terjadi disparitas ata ketimpangan yang cukup besar. (ant)