Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 10 Maret 2011
No. 47 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Iyut Bing Slamet
Terjerat Kasus Narkoba ANGGOTA Bareskrim Mabes Polri menangkap aktris Iyut Bing Slamet, karena diduga terlibat penggunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif (narkoba) jenis sabu-sabu. ‘’Yang bersangkutan kedapatan membawa sabu-sabu sebanyak 0,4 gram,” kata Kabid Penum Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Boy mengatakan, petugas menangkap mantan penyanyi cilik itu, saat berada di sebuah kamar hotel di kawasan Mangga Besar, Tamansari, Jakbar. Selain mengamankan Iyut Bing Slamet, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,4 gram dan alat hisap (bong). Berdasarkan dugaan sementara, kata Rafli, Iyut diduga sebagai pengguna sabu-sabu. Perwira menengah kepolisian itu, menyatakan bahwa penyidik memiliki waktu selama 3 X 24 jam untuk memeriksa Iyut. Kemungkinan Iyut juga akan menjalani penahanan guna pemeriksaan lebih lanjut. (ant)
Reshuffle Kabinet
Tidak Sekarang JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan tidak ada reshuffle yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat. Kaluupun ada perombakan kabinet, Sudi menegaskan dasar pertimbangannya adalah kontrak kinerja dan pakta integritas serta penilaian Unit Kerja Presiden Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). ‘’Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi sampai dengan sekarang Presiden belum pernah menyebut nama-nama. Siapa yang akan diganti, siapa yang akan mengganti. Tidak pernah, dan Presiden juga belum pernah mengatakan akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat,” kata Sudi terkait evaluasi koalisi dan isu reshuffle kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin .
Sudi menjelaskan evaluasi dan komunikasi Presiden dengan pimpinan partai politik yang menjadi isu hangat beberapa pekan terakhir ini tidak ada hubungannya langsung dengan reshuffle kabinet. Meskipun Presiden mengatakan sangat bisa reshuffle dilaksanakan manakala diperlukan, namun dasar pertimbangannya adalah kontrak kinerja dan pakta integritas serta penilaian yang dilakukan oleh UKP4. Bukan karena adanya evaluasi koalisi di Setgab koalisi. ‘’Dikaitkan dengan apa yang tengah dilakukan oleh Presiden Yudhoyono saat ini dan kegiatan ini masih terus berlangsung yaitu penataan kembali etika dan efektifitas koalisi, evaluasi terhadap kinerja menteri tersebut tidak terkait langsung,” katanya. Sudi mengatakan penjelasan ini perlu disampaikan kare-
na evaluasi koalisi yang dilakukan sudah melebar menjadi isu reshuffle kabinet. Kemudian, isu ini diikuti dengan beredarnya sejumlah nama calon menteri baru yang akan menduduki posnya di kabinet dan telah berpengaruh terhadap kinerja sejumlah menteri dalam kabinet. ‘’Semacam ini sedikit banyak dapat mempengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya pada saat-saat seperti ini diharapkan fokus melaksanakan berbagai permasalahan demi kepentingan rakyat, negara dan bangsa,” kata Sudi. Ia khawatir dapat terjadi kesalahpahaman seperti yang pernah terjadi ketika ada yang salah paham dan marah kepada Presiden ketika namanya sebagai calon menteri yang sudah disebut-sebut tetapi ternyata tidak menjadi menteri. (har)
SBY Harus
Dijaga Hingga 2014 JAKARTA - Politisi PDIP Pramono Anung Wibowo mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu dijaga dengan baik hingga 2014 mendatang. ‘’Kalau tidak dijaga, maka sistem demokrasi kita akan hancur. Meski kita ‘marah’ dengan pemerintah, namun pemerintahan perlu dijaga,” katanya di Jkarta, kemarin. Namun, lanjut dia, pemerintahan Presiden Yudhoyono perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada sejumlah permasalahan yang disorot masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ‘’Memperbaiki kehidupan masyarakat tidak terlalu sulit, asalkan pemimpinnya memiliki ketegasan dalam bertindak,” katanya. Menurut Pramono, pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal 3,5 tahun lagi perlu melakukan perbaikan yang konkrit, sehingga masyarakat tidak apatis. ‘’Kalau pemerintah ini melanggar konstitusi, maka perlu diturunkan melalui konstitusi juga,” kata Wakil Ketua DPR RI. Di tempat yang sama, pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Presiden SBY sebenarnya memiliki banyak visi dalam membangun negara, namun masih dalam tataran impian. ‘’Presiden SBY memiliki visi yang banyak, namun masih dalam tataran impian. Seorang Presiden tidak wajib memberikan kuliah, tapi memberikan arah kemana pemerintahan ini akan berjalan,” ujar Ikrar. Ia menjelaskan, sikap politik dan kepemimpinan SBY dinilai gamang karena SBY terlalu banyak memberikan poin-poin kebijakan, sehingga bawahannya bingung. (ant)
Jumlah Komisi
Segera Dipangkas
Kalapas Nusakambangan
Akan Segera Dicopot JAKARTA - BNN menangkap Kepala LapasNusakambangan, Marwan Adli dan dua sipir yang diduga kuat terlibat jaringan peredaran narkotika dalam LP. Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional, Sumirat, menjelaskan penangkapan itu merupakan rangkaian dari pendalaman yang sejak bulan Oktober 2010 mencurigai ada warga negara Nepal bernama Bosthi yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lapas Nusakambangan yang berhasil di tangkap pada tanggal 5 januari 2011. Kemudian kasus terakhir dimana Polres Cilacap berhasil menangkap Hartoni, salah watu warga binaan yang memiliki 380 gram sabu-sabu. ‘’Jadi gini, kebetulan kita sudah mendalami aktivitas di Lapas Nusakambangan itu sejak Oktober 2010, kita mencurigai ada WN Nepal bernama Bosthi yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lapas, tanggal 5 januari 2011 dia kita tangkap karena mengendalikan peredaran narkoba dari Lapas, kemudian ada kasus lain, terakhir dari Polres Cilacap yang menangkap Hartoni, salah watu warga binaan yang memiliki 380 gram sabu-sabu,” paparnya Selain Marwan, BNN mengaku turut mengamankan dua pejabat Lapas Nusakambanagan, yaitu, Kepala Pengamanan LP, Iwan Syaefuddin dan Kepala Seksi Bina Pendidikan, Fob Budhiyono serta akan lebih jauh melakukan pengembangan keterlibatan oknum lainya. ‘’Iya ada yang satu kepala pengamanan LP Iwan Syaefudin dan Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono,” kata Sumirat seraya mengatakan, BNN tengah menelusuri sejumlah transaksi yang diduga digunakan tersangka untuk menjalankan aktivitasnya. (oga)
Suluh Indonesia/ant
MACET LAGI - Ratusan truk antri terjebak macet Jalan Cikuasa Atas beberapa meter menjelang masuk dermaga Pelabuhan Merak, Banten, kemarin.Minimnya kapal penyebab antrian panjang truk menuju Sumatera.
JAKARTA - Untuk memudahkan anggota DPR dalam menjalankan fungsi yang ada, ke depan perlu dipertimbangkan perlunya memperkcil jumlah komisi di DPR. Jumlah sebelas komisi dinilai terlalu gemuk sehingga perlu diperkecil menjadi hanya tiga komisi saja yaitu komisi legislasi, komisi anggaran dan komisi pengawasan. Demikian salah satu pandangan yang mengemuka dari isi buku “Pasang Surut Kinerja Legislasi” karya Ahmad Yani di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Ahmad Yani, penulis yang juga anggota DPR dari F-PPP, penciutan jumlah komisi menjadi suatu keharusan mengingat banyaknya agenda pembahasan di dewan. ‘’Komisi yang diperkecil agar anggota dewan dapat mendalami permasalahan yang dihadapi. Karena saat ini cukup sulit, jika tiap anggota dewan harus mengikuti rapat disatu komisi sementara di satu sisi harus mengikuti rapat di tempat lain,” katanya. Selain penciutan jumlah komisi, buku tersebut juga memuat usulan tentang urgensi pelibatan pemerintah dalam pembahasan sebuah RUU. Menurutnya, ke depan perlu dipertimbangkan untuk meniadakan pelibatan pemerintah dalam pembahasan RUU. Mengacu parlemen di Korea, penyusunan dan pembahasan RUU dipusatkan di komisi legislasi DPR. Pembahasan RUU tidak selalu melibatkan pemerintah. Keterlibatan pemerintah diperlukan jika menyangkut urusan yang mengharuskan pemerintah terlibat. Model di Korea Selatan mendekati pemikiran yang diajukan dalam buku ini yaitu seluruh RUU hanya dibahas oleh komisi legislasi,’’ katanya. (har)
Menunggu Apa Kata Ibu POLITISI PDIP Pramono Anung Wibowo menegaskan, yang bisa mengambil keputusan partainya masuk koalisi hanya Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP. Menurut Pramono, yang bisa lakukan perubahan ibu Mega karena memang kewenangan itu ada pada beliau. Menurut dia, sebenarnya sikap PDIP tentunya menghormati kalau ada ajakan, namun PDIP memiliki aturan kongres partai dan keputusan kongres partai sudah jelas menjadi pegangan
Bu Megawati. Namun, PDIP tidak selalu dalam posisi diametral dan berhadapan dengan pemerintah karena tidak semua persoalan dipandang berbeda dengan pemerintah. ‘’Hal-hal menyangkut kesejahteraan masyarakat, hal-hal tentang kebaikan bangsa tentunya kita
Pramono Anung Wibowo
bisa bersama-sama, tetapi untuk hal yang perlu adanya kese-
imbangan PDIP memang mengambil sikap seperti itu,” ujar Pramono. Ia mengatakan, keputusan partainya untuk beroposisi tidak bisa diubah oleh orang perorang, kecuali ketua umum. ‘’Itu kan pilihan politik dan merupakan keputusan kongres. Yang bisa mengubah bukan orang perorang. Yang punya kewenangan hanya ada pada satu orang yaitu tentunya Bu Mega. Bu Mega juga memberikan kesempatan kepada yang lain membangun ko-
munikasi,” paparnya. Pramono menjelaskan, apa yang dilakukan dua orang petinggi partainya kepada Partai Demokrat semata-mata untuk mencairkan ketegangan. ‘’Komunikasi yang dilakukan pak Taufik dan mbak Puan merupakan bagian dari usaha mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi antara PDIP dan Demokrat atau dengan pak SBY,” tandasnya seraya mengatakan, sejauh ini belum ada sikap resmi dari bu Mega atas pinangan demokrat. (ant)