Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pemerintah Bahas Capping
Profi Taking Tekan IHSG
Pemerintah Tetap Gugat
PEMERINTAH masih akan membicarakan soal pembatasan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau capping untuk sektor industri dengan komisi VII DPR RI. “Kita bisa memahami apa pemikiran PT PLN yang ingin ...hal. 1
INDEKS harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin kembali bergerak melemah dipicu oleh investor yang berorientasi jangka pendek mengambil posisi ambil untung (profit taking). IHSG BEI ...hal. 2
PEMERINTAH RI melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tetap akan menggugat Yayasan New7Wonders meski Taman Nasional (TN) Komodo batal dicoret dari daftar finalis ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 10 Februari 2011
No. 28 tahun V
Suluh Indonesia/ian
HPN - Bertepatan dengan HPN 2011, Bali Post on iPad secara resmi diluncurkan ditandai dengan penyerahan perangkat iPad kepada Presiden SBY oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono di Kupang, kemarin.
Ormas Anarkis
Harus Dibubarkan KUPANG - Aksi kekerasan di Indonesia harus dihentikan. Untuk itu Polri dan komando teritorial harus melakukan tindakan all out dengan semua cara yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang serta nilai demokrasi untuk mencegah dan menindak aksi-aksi kekerasan tersebut. ‘’Hukum mesti ditegakkan secara tegak. Satu orang pun harus dilindungi keselamatan dan keamanannya, apa pun agamanya, apa pun sukunya, apa pun aliran politiknya dan apa pun profesinya untuk tidak menjadi korban dari aksi-aksi kekerasan seperti itu,’’ tegas Presiden pada puncak peringatan HPN
2011 di Kupang, kemarin. Kepada Polri dan aparat penegak hukum lainnya, Presiden SBY mendesak mereka harus berani mengungkap siapa pun pemimpin, pelaku dan penggerak aksi-aksi kekerasan tersebut untuk selanjutnya mendapatkan sanksi setimpal. Sementara itu, para pejabat pemerintah di seluruh Indonesia diminta tidak memberikan statemen yang tidak sejalan dengan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi-aksi
kekerasan yang bukan hanya meresahkan masyarakat luas, tetapi telah nyata-nyata banyak menimbulkan korban, Presiden SBY memerintahkan aparat penegak hukum agar mencarikan jalan yang sah dan legal untuk perlu dilakukan pembubaran ataupun pelarangan. ‘’Meskipun dalam era demokrasi kita menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul, tetapi marilah kita sadari sesungguhnya kita tidak boleh memberi ruang dan toleransi terhadap pidato dan seruan untuk melakukan tindakan kekerasan,’’ kata Kepala Negara. (ian)
Negara Dinilai Gagal Lindungi Warganya JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR menilai terjadinya aksi kekerasan berupa penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, dan kerusuhan di Temanggung menunjukkan negara telah gagal dalam melindungi warganya. ‘’Kejadian penyerangan Cikeusik dan kerusuhan Temanggung yang berbau SARA menunjukkan kegagalan
negara dalam melindungi setiap warga negaranya seperti yang diamanatkan dalam konstitusi,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR Ade Komaruddin saat membacakan pernyataan sikap fraksinya di gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut F-PG, kegagalan negara dalam melindungi warganya tersebut mengancam keutuhan empat pilar negara
yakni NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, F-PG menilai pemerintah bertanggung jawab menjadikan setiap warga negaranya untuk merasa nyaman dan aman. ‘’Atas nama negara, pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini,” kata Ade. Pemerintah, tambahnya, melalui Polri memiliki hak memaksa warga negaranya agar
tunduk kepada konstitusi. Sementara Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin, mengatakan, kejadian seperti itu selalu berulang. Olkarena itu, F-PG sebagai anggota Setgab yang ingin menjadi sahabat sejati memberikan kritikan keras kepada pemerintah yang sifatnya membangun. Dalam pernyataannya, F-PG juga menilai pemerintah terke-
san telah melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagaimana yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan Temangung, Jateng. ‘’Fraksi Partai Golkar merasa pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama,” kata Ade. (har)