Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 9 Maret 2011
No. 46 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Uli Auliani
Buka-bukaan Bukan Murahan ARTIS cantik Uli Auliani yang kerap bermain berani dalam film-filmnya kembali memperlihatkan keseksian tubuhnya dalam film Skandal. Artis berusia 25 tahun itu kali ini akan beradu akting dengan Mario Lawalata dan Mike Lucock. Menurut Uli, filmnya kali ini benarbenar berat dan menantang. Film ini sangat menantang, menantangnya bukan karena ada adegan buka-bukaan dan ada adegan sensualnya. Tapi bisa dibilang karakter aku disini harus jadi istri dan ibu dari satu anak, semua peran itu agak susah dan ribet karena aku kan masih single dan belum pernah mengalami itu semua, itu yang bikin peran ini susah buat aku,” jelas Uli saat di temui di Senayan City, Jakarta, kemarin. Walau harus beradegan intim, Uli menolak filmnya kali ini adalah film esek-esek yang hanya mengumbar aurat. ‘’Film ini bukan film murahan,’’ tegasnya. (grd)
SBY-Ical Sepakat
Perbaiki Koalisi JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disepakati untuk melakukan perbaikan koalisi. Ical juga menegaskan Partai Golkar tetap berada dalam koalisi pendukung pemerintah. ‘’Iya sepakat untuk memperbaiki koalisi menjadi lebih baik. Jadi itu kesepakatannya,” katanya usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Wisma Negara, Jakarta, kemarin. Namun, mantan Menko Kesra di masa pemerintahan SBY-JK itu tidak menjelaskan perbaikan seperti apa yang dibicarakan. Ditanya tentang adanya syarat yang diajukan
Kejagung :
22 Pegawai Dipecat JAKARTA - Kejaksaan selama Januari 2010-Januari 2011, telah memecat 22 orang pegawai secara tidak hormat. ‘’Sedangkan pegawai yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berjumlah 26 orang,” kata Kabag Pemberhentian dan Pensiun pada Biro Kepegawaian Kejagung, Gatot Muharyanto di Jakarta, kemarin. Selain itu, ia menyebutkan terhitung sejak Januari 2010 sampai Januari 2011, Kejaksaan RI telah mempensiunkan sebanyak 405 pegawai termasuk dengan pegawai yang meninggal. ‘’Sesuai dengan data, jumlah pegawai Kejaksaan yang telah pensiun dan diberhentikan sebanyak 409 orang,” katanya. Sebelumnya dilaporkan pada 20 Oktober 2010, Sebanyak 15 jaksa terancam dipecat karena telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik. Kejaksaan juga sudah menindak tiga jaksa yang melakukan perbuatan tercela dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan jaksa yang sudah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, yakni Ester Tanak, jaksa fungsional pada Kejari Jakut, Poedji Rahardjo, jaksa fungsional pada Pusdiklat Kejagung; Bordju Rony dan Cecep Sunarto, jaksa fungsional pada Kejari Jaksel. (son)
Negara Asean Bukan
Tempat Berlindung JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak boleh ada tempat berlindung yang aman (safe haven) bagi teroris, koruptor, atau penjahat transnasional di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dan Filipina sebagai bagian dari Asean akan meningkatkan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional. ‘’Tidak boleh di Asia Tenggara ada yang disebut safe haven untuk terorisme, safe haven untuk koruptor, safe haven untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan transnasional,” kata Presiden Yudhoyono keterangan persnya bersama Presiden Philipina Benigno S Aquino III di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Dalam pemberantasan terorisme, Presiden Yudhoyono mengatakan kerjasama menghadapi terorisme penting karena kedua negara, adalah negara yang sama-sama menghadapi sama ancaman terorisme riil dan konkrit. Pelaku maupun pemimpinnya ada yang dari Indonesia dan Malaysia. Begitu juga di Philipina, ada WNI di Philipina sebagai teroris. ‘’Saya juga tahu di Philipina juga ada WNI dan dikawasan ini banyak karena network mereka,’’ kata Presiden. (har)
SBY sehubungan dengan tetap dipertahankannya Golkar di dalam Setgab koalisi, Ical mengatakan tidak ada permintaan apapun dari SBY kepadanya. ‘’Tidak ada permintaan apa-apa,” kata Ical yang juga Ketua Pelaksana Harian Setgab koalisi. Ical mengatakan pertemuan tidak membahas tentang wacana reshuffle kabinet oleh Presiden, termasuk keinginan penambahan menteri dari Golkar. ‘’Sekali lagi tidak dibicarakan soal kabinet. Sama sekali tidak bicara soal kabinet,” ujarnya. Pertemuan empat mata antara dirinya dengan SBY itu, menurut dia lebih menekankan pada masalah prinsip tentang
masa depan koalisi. Karena kesepakatan dengan Presiden bisa dicapai, maka dirinya langsung menegaskan kepada SBY bahwa Golkar tetap dalam koalisi. Padahal, kata dia, jika pertemuan tadi tidak menemukan kesepakatan, maka Golkar akan menegaskan berada di luar koalisi. Sebelum bertemu dengan SBY, Ical menggelar pertemuan dengan Ketua DPD I Golkar se Indonesia. Pada pertemuan ini Ical kembali menegaskan bahwa Partai Golkar telah kenyang akan kekuasaan. Dia juga menegaskan tidak ragu untuk menjadi oposisi. Berada di luar kabinet, katanya, merupakan pilihan rasional. (har/son)
PDIP Ditawari
Tiga Kursi Menteri JAKARTA - Partai Demokrat menawarkan tiga kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II kepada kader PDI Perjuangan jika partai politik tersebut bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ketiga kursi menteri itu adalah Menko Kesra, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN, kata Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Muhammad Ikhsan Modjo di Jakarta, kemarin. Muhammad Ikhsan Modjo didampingi Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla dan Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Menurut dia, Partai Demokrat melihat pos ekonomi, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial lebih cocok diserahkan kepada PDI Perjuangan yang bervisi kerakyatan. ‘’Jika PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi maka koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah akan lebih ideal,” katanya. Ikhsan menambahkan, jika kader PDI Perjuangan duduk di kursi menteri kabinet, pemerintahan Presiden Yudhoyono ke depan bisa berjalan lebih efektif. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menambahkan, Partai Demokrat masih terus melakukan upaya lobi kepada PDI Perjuangan. Menurut dia, lobi tersebut dilakukan melalui undangan terbuka secara formal maupun pertemuan silaturrahim secara informal di antara pimpinan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. (ant)
Tifatul Sembiring :
PKS Tetap Berkoalisi JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring menegaskan, PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’PKS tetap berkoalisi,” katanya ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga menegaskan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah. ‘’Emang pepohonan dicabut,” katanya. Ia mengakui sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut. ‘’Ya, nanti lah. Ini belum apa apa. Presiden belum mengumumkan apa apa. Jadi, kita jangan mendahului,” kata Tifatul. Tifatul hanya menyatakan dukungannya kepada niat Presiden Yudhoyono untuk berkomunikasi dengan pimpinan partai anggota koalisi. Dia berharap komunikasi itu berlanjut di masa depan. Sementara it, PKS terus menggelar konsolidasi menjelang evaluasi koalisi, diantaranya menggelar pertemuan dengan seluruh anggota F-PKS DPR. Pertemuan dipimpin Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan jajaran petinggi PKS kecuali Sekjen PKS Anis Matta yang disebut-sebut sedang beradadi luar negeri. Namun, saat konferensi pers, Luthfi Hasan tidak berada di tempat. Hasil dari konsolidasi internal Fraksi PKS tersebut ternyata berlawanan sikap dengan pernyataanelit PKS selama ini yang menyatakan PKS siap keluar dari Setgab koalisi dan menjadi partai oposisi. (har)