Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 8 Maret 2011
No. 45 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Dina Lorenza
Terseret Kasus Senjata Api KALAU aktor Gathan Saleh mengaku uang kiriman pengusaha Abdul Hakim ke rekening istrinya sebagai bisnis TKW, maka sebaliknya direktur PT Citra Indraarab itu merasa ditipu karena uang itu sejatinya untuk pembayaran senjata api yang ditawarkan suami Dina Lorenza itu. Senjata api itu kemudian diketahui tanpa dilengkapi surat resminya. Dengan dijanjikan surat-surat kepemilikan senjata itu segera menyusul, akhirnya terjadi transaksi Rp 40 juta untuk pembelian senjata api sekaligus surat resminya. Gathan mengatakan senjata tersebut diambil dari PT Triyuda dan yang mengeluarkan kwitansi perusahaan itu. Sebelumnya sudah ada transaksi Rp 40 juta kemudian Gathan meminta tambahan uang dengan alasan untuk mengurus izin yang mahal. Kemudian Abdul Hakim transfer Rp 4 juta yang disusul Rp 15 juta, total Rp 19 juta ditransfer ke rekening istrinya, Dina Lorenza. ‘’Saya tidak pernah berpikir dia mau menipu saya sampai Rp 59 juta,” tegas Abdul Hakim. (kmb)
PDIP Desak SBY
Segera Reshuffle
TNI Tahan
Pesawat Pakistan JAKARTA - TNI kembali menahan sebuah pesawat asing jenis Boeing 737 yang melintasi wilayah udara nasional secara ilegal. Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro di Jakarta, kemarin mengatakan, pesawat yang melintas ilegal di wilayah udara nasional tertangkap layar radar Komando Sektor Pertahahan Udara Nasional II sekitar pukul 12.00 WIB. ‘’Pesawat lalu dipaksa untuk mendarat dengan pengawalan dua pesawat Sukhoi di Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar untuk diperiksa lebih lanjut,” katanya. Bambang mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal diketahui pesawat ilegal itu memiliki rute Dili-Kuala Lumpur. ‘’Tentang jumlah penumpang, masih dalam konfirmasi lebih lanjut termasuk tujuan utama pesawat itu melintasi wilayah Indonesia,” ujarnya. Sebelumnya, TNI juga pernah menahan pesawat Malaysia bernomor penerbangan Bae 146-200 karena telah memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin resmi. Pesawat yang membawa 81 penumpang termasuk kru pesawat itu, berangkat dari Dili Timor Leste, dan mendarat ilegal di Bandara Internasional Djuanda Surabaya pada 12.45 WIB, Bambang menambahkan, pengeluaran ijin terhadap pesawat asing dilakukan oleh BAIS TNI dan kini tengah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk segera dikeluarkan ijin bagi pesawat asing tersebut. (ant)
JAKARTA - PDI Perjuangan mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Reshuffle kabinet dianggap penting dilakukan untuk mengefektifkan pemerintahan. “Secara politik PDI-P mendukung upaya SBY secepatnya melakukan reshuffle, kalau tidak, momentum hilang,” kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Tjahjo, jika Presiden terus menunda akan mengganggu kebijakan politik pembangunan pemerintah. Kerja pemerintah tidak akan optimal karena terganggu dengan persoalan rumah tangga koalisi. Padahal, Presiden berjanji mengabdi demi kepentingan rakyat. ‘’Dan kalau terus menerus tidak akan ada pergantian, ini akan menganggu, kebijakan politik pembangunan pemerintah tidak akan opti-
mal,” imbuhnya. Soal rencana masuknya Partai Gerindra dalam barisan koalisi, Tjahjo mengatakan PDIP tak akan ikut campur karena itu hak politik partai lain. begitu sebaliknya, soal presiden yang mau keluarkan partai lain, itu juga hak Presiden. PDIP, menurutnya hanya dalam posisi mengingatkan Presiden bahwa pemerintahan ini adalah presidensil bukan pemerintahan parlementer sehingga koalisi sepenuhnya di tangan Presiden. Yang pasti, Tjahjo menjamin partainya tidak akan bergabung dalam koalisi karena PDIP hanya ingin berkoalisi dengan rakyat dalam memutuskan kebijakan terkait pembangunan. Tjahjo menegaskan komunikasi yang dijalin Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas dan putrinya Puan Maharani, bukanlah dalam kepentingan bagibagi kursi kabinet. “Adalah se-
suatu yang wajar berkomunikasi poltik seperti itu, jangan langsung diartikan ada deal mau bergabung atau tidak,” tandasnya. Ketua DPP Partai Demokrat Daday Hudaya memastikan susunan cabinet baru hasil reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sejak Sabtu pekan lalu di Istana Cipanas akan segera diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu waktu saja, kemungkinan pekan ini akan diumumkan,” ungkapnya. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan Partai Gerindra sudah bisa dipastikan akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. ‘’Gerindra sudah pasti,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono diketahui bermalam di Istana Cipanas, Jabar dalam rangka membahas rencana reshuffle anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. (har/son)
Kadernya di Kabinet JAKARTA - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, para Ketua DPD I dan II mendesak Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie agar bersikap tegas dengan segera keluar dari koalisi dan menarik para menterinya. ‘’Sikap ini lahir, sebagai respons atas desakan dan pernyataan kalangan Partai Demokrat tentang keberadaan Partai Golkar (PG) di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang telah meyinggung harga diri para kader di akar rumput,” katanya di Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, lanjutnya, kalangan akar rumput itu sekarang melalui ketua-ketuanya di level DPD I maupun DPD II mengeluarkan desakan kepada Ketua Umum DPP PG Aburizal Bakrie (Ical) agar segera keluar dari koalisi dan menarik para menteri atau kader Golkar dari kabinet. Bambang menambahkan, bagi Golkar kehilangan kursi menteri bukan berarti kiamat. ‘’Golkar akan berduka kalau ditinggalkan pemilihnya. Jadi, kalau dalam Setgab Koalisi Golkar ditekan-tekan untuk mendukung sesuatu ketidakbenaran, lalu harus memilih pro kekuasaan atau pro rakyat, maka Golkar akan memilih pro rakyat. Sebelumnya, Ical memang menyatakan, partai yang dipimpinnya sudah ‘kenyang’ kekuasaan, sehingga tidak akan terpengaruh gonjang-ganjing koalisi atau perombakan kabinet. ‘’Golkar bahkan sudah sangat berpengalaman dalam kekuasaan, pemerintahan, karena itu Golkar tidak akan terpengaruh irama politik yang ditabuh oleh aktor-aktor politik,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie. (har)
Kejar Aset Century
Gandeng Bank Dunia
Gedung DPR Baru
Masuki Tahap Tender JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan pembangunan gedung baru DPR sudah mendekati proses pembangunan, termasuk tender kontraktor. ‘’Prinsipnya iya, dalam rapat pimpinan fraksi iya, sudah oke jalan. Kritik kita dengarkan tapi pembangunan gedung baru jalan terus,” kata Priyo di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Priyo mengatakan, pimpinan DPR hanya menyetujui pembangunan gedung DPR, karena proses pembangunan gedung selanjutnya menjadi tanggungjawab BURT dan Setjen DPR. ‘’Kita sudah berpesan agar pembangunan gedung dilakukan secara terbuka, transparan, melalui mekanisme yang sah. Teknisnya saya tidak tahu tapi sudah dalam waktu dekat, KPK dan BPK silakan masuk,” terangnya. Ia menjamin, gedung baru akan merepresentasikan sebagai rumah rakyat sehingga tidak akan dibangun terlalu mewah. ‘’Yang kita butuhkan hanya penambahan gedung dan gedung itu sederhana bercitarasa parlemen bukan istana,” kilah Priyo. Sementara itu, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari FPKS Refrizal menuturkan semua persiapan teknis tender sudah siap. Selanjutnya Setjen DPR akan memulai tender paling lambat akhir pekan ini. ‘’Kita lagi menanyakan konsultan tim teknis dan konsultan perencana tentang kelengkapan dan persiapan lelang tender. Sekjen belum siap, dan janji hari Senin depan tender dibuka,” terang Refrizal. Selanjutkan akan dilakukan tahap prakualifikasi tender selama sebulan. Pemenang tender akan diumumkan segera. ‘’Semua fraksi sudah setuju, apalagi Gerindra, Wakil Ketua Panja Pius Lustrilanang dari Gerindra sudah setuju,” katanya. (har)
Golkar Didesak Tarik
Suluh Indonesia/ant
POLITISI TERPOPULER - Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kiri) pada Anugerah Politisi Senayan Terpopuler 2011 di Jakarta, Senin (7/3) malam.
JAKARTA - Kejagung telah menggandeng Bank Dunia untuk membantu pengembalian aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri. Koordinasi antara Bank Dunia dan Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk memburu aset Bank Century di Swiss akan dilakukan melalui KBRI Washington senilai 155,9 juta dolar AS. Penegasan tersebt disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurutnya, dukungan Bank Dunia dilakukan dalam rangka penyesuaian hukum yang berlaku di negara Swiss atau prinsip kriminal ganda. Basrief menjelaskan aset-aset Bank Century diketahui disimpan di Dresdner Bank of Switzerland (sekarang LGT Bank) atas nama Telltop Holding Limited dalam bentuk dana deposito. Namun pemerintah kesulitan menarik aset-aset itu karena otoritas Swiss menganggap bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindak kriminal, melainkan hanya pelanggaran administrasi. Setelah dilakukan konsultasi, Bank Dunia bersedia membantu melakukan penyempurnaan materi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk membekukan aset Century di Swiss. Untuk itu, pemerintah akan menjelaskan lebih lanjut tentang fakta-fakta kasus tindak pidana korupsi Bank Century. Fakta dimaksud yakni putusan pengadilan (PN Jakarta Pusat) atas perkara Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi. Selain itu pemerintah menyampaikan permohonan bantuan resmi secara tertulis melalui Central Otority kepada Bank Dunia guna melaksanakan bantuan teknis yang dimaksud. (har)
Ketika Koruptor Gentayangan di Luar Penjara PENASIHAT Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan dalam tiga tahun terakhir dia telah mengkampanyekan agar koruptor dihukum di luar penjara. Hal tersebut disampaikan Abdullah pada peresmian layanan pengadaan atau lelang secara elektronik Provinsi Kalimantan Selatan di Graha Abdi Persada, kemarin. Menurut dia, hukuman penjara bagi para koruptor sangat tidak efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Selain itu, kata dia, bila se-
luruh koruptor harus dihukum, maka penjara tidak akan cukup untuk menampung minimal 60 persen pegawai negeri sipil (PNS), 60 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pemerintah dan pejabat Badan Usaha Milik Negara BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hukuman yang paling efektif bagi para koruptor, kata Abdullah di hadapan ratusan pejabat Pemprov Kalsel dan pejabat kabupaten dan kota serta pelaku usaha daerah ini adalah hukuman pancung. Selain itu, kata dia, hukuman sosial juga akan menjadi hukuman cukup efektif bagi para koruptor, misalnya koruptor dihukum dengan menyapu jalanan dan membersihkan got. ‘’Saya yakin orang seperti Artalita Suryani bila disuruh membersihkan got dan menyapu jalan tidak akan mampu
bertahan lama, bahkan bisa bunuh diri,” kata Abdullah. Kondisi tersebut berbeda bila dia dihukum penjara, bisa menyewa kamar dengan perlengkapan yang mewah sehingga tidak membuatnya jera. Begitu juga dengan pejabat lainnya, bila disuruh menoreh karet, lama-lama juga akan bunuh diri karena tidak tahan. Secara ekstrem, Abdullah juga menyatakan bahwa masyarakat juga bisa membantu memberikan hukuman kepada para koruptor tersebut. ‘’Masyarakat kalau diundang
hajatan oleh koruptor jangan datang, begitu juga kalau ada yang hajatan juga jangan diundang,” tambah Abdullah yang kembali disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Bahkan kalau perlu, kata dia, bagi remaja yang telah berpacaran atau bertunangan dengan anak koruptor, sebaiknya segera diputuskan. Pernyataan Abdullah tersebut, sebagai salah satu gambaran tentang parahnya tingkat korupsi di Indonesia sehingga penjara tidak bisa menyelesaikan masalah kronis ini. (ant)