Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 7 Juni 2012
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 110 tahun VI
DPR
Lembaga Terkorup
OTK Tembak
Tiga Warga Papua JAKARTA - Menko Polhukam Joko Suyanto mengecam tindakan penembakan yang dilakukan terhadap warga sipil, WNA maupun anggota TNI dan Polri. ‘’Tindakan ini sangat bertentangan dengan segala upaya untuk membuat suasana damai di Papua dan percepatan peningkatan program pembangunan di Papua,” katanya di Jakarta, kemarin. Menko Polhukam menyatakan, aparat Polri dan TNI harus segera mencari dan menemukan pelaku untuk diadili. Masyarakat juga diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang benar kepada aparat. Sebelumnya, Menko Polhukam Joko Suyanto mengemukakan, pihaknya telah menerima laporan sebagai info awal bahwa pada 5 Juni 2012 pukul 22.00 WIT telah terjadi penembakan oleh OTK di tiga tempat yang berbeda. Korban Iqbal Rifai, umur 22 tahun, alamat Hamadi Pasar, tempat kejadian Jalan Sam Ratulangi Jayapura, depan kantor Dishub Provinsi Papua. Selanjutnya, Hardi Jayanto, umur 22 tahun, alamat Klofkam, tempat kejadian Jln Sam Ratulangi Jayapura, depan kantor Dishub Provinsi Papua. Selain itu, Pratu Frangki Kune, umur 25 tahun, alamat Den Zipur Waena, TKP Jln Abepura Entrop (Perum Pemda 1 Entrop/depan CV Thomas) mengalami luka tembak di leher (tembus). Saat ini ke-3 korban berada di UGD RSUD Dok-2 Jayapura. ‘’Sedang dilakukan penyelidikan dan pendalaman untuk pengusutan lebih lanjut. Tindakan kekerasan seperti ini harus dihentikan aparat Polda dibantu TNI harus segera menemukan pelakunya,” katanya. Djoko mengatakan, aparat kepolisian dan TNI tengah menyelidiki kasus penembakan terhadap tiga warga Papua itu. ‘’ Aparat sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk pengusutan lebih lanjut. Tindakan kekerasan seperti ini harus dihentikan. Aparat Polda dibantu TNI harus segera menemukan pelakunya,” katanya. Ia mengaku, telah menerima laporan awal bahwa pada 5 Juni 2012 pukul 22.00 WIT terjadi penembakan oleh OTK di tiga tempat yang berbeda. (ant)
JAKARTA - Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebutkan, DPR merupakan lembaga yang paling korup dengan jumlah 1.030 responden atau 47 persen dari 2.192 responden yang diteliti di 33 provinsi di tanah air pada 14-24 Mei 2012. ‘’Sementara Kantor Pajak berada diurutan kedua lembaga paling korup, yakni 470 responden atau 21,4 persen dan diurutan ketiga kepolisian 11,3 persen. Sedangkan parpol hanya 3,9 persen,” kata Koordinator Survei SSS, Muhammad Dahlan saat menyampaikan hasil Survei Pemetaan Capres 2014 di Jakarta, kemarin. Dahlan mengatakan sebagian besar responden juga menyatakan anggota DPR sekarang hanya sekedar men-
cari nafkah, yakni 1367 responden atau 62,4 persen, sementara yang menjawab DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat hanya 466 responden atau 21,3 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Dahlan menyebutkan, responden juga melihat bahwa DPR saat ini hanya sebagai tempat orang partai berkumpul dengan jumlah 1153 responden atau 52,6 persen, sementara yang menyatakan DPR sebagai tempat wakil rakyat berkumpul hanya 638 responden atau 29,1 persen. Selain itu, responden juga menyatakan tidak tahu kalau Badan Anggaran DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran untuk proyek dalam APBN sebanyak 883 re-
sponden atau 40,3 persen, yang menyatakan boleh sebanyak 673 responden atay 30,7 persen. Menurut dia, banyaknya kasus suap dan korupsi yang terjadi saat ini membuat responden menyatakan bahwa kasus korupsi dan suap merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, yakni 1044 responden atau 47,6 persen. ‘’Sementara masalah kemiskinan hanya 562 responden atau 25,6 persen, mafia di semua lini 235 responden atau 10,7 persen dan pengangguran 226 responden atau 10,3 persen,” katanya. Penarikan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2192 responden. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DALMAS - Sejumlah pasukan pengedalian massa (Dalmas) Satuan Sabhara Polres Tuban unjuk kemampuan, saat mengikuti Lomba Kemampuan Dalmas di Mapolda Jatim, kemarin.
Wamen
Anggota Kabinet JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi telah menguatkan eksistensi jabatan wakil menteri di kabinet. Dalam komposisi di kabinet, posisi Wamen saat ini disetarakan dengan menteri sebagai anggota kabinet. ‘’Dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 10 Undang-undang Kementerian Negara, kini wakil menteri resmi menjadi anggota kabinet,” kata Lukman di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Namun, di sisi lain putusan MK yang final dan mengikat itu telah menunjukkan bahwa legalitas wamen bermasalah, dan Presiden harus secepatnya mengubah Perpres dan Kepres tentang wamen. ‘’Dalam Perpres yang baru itu, sebaiknya juga diatur secara jelas dan tegas tentang tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak masing-masing menteri dan wamen. Hal itu dimaksudkan agar tidak muncul dualisme dalam tubuh kementerian negara,” ujarnya. Presiden juga harus melantik kembali para wamen tersebut agar memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, jika tidak dilantik kembali dengan Perpres dan Kepres baru yang telah disesuaikan dengan putusan MK, semua kebijakan wamen rawan gugatan di PTUN dan pengadilan perdata. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso berpendapat putusan MK tidak jelas karena di satu sisi mengkritik dan mengingatkan bahwa penunjukan wamen menimbulkan ekses pemborosan, tapi di sisi lain MK melindungi hak prerogatif Presiden untuk menunjuk wamen dengan membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. ‘’Itu konsekuensinya kalaupun wamen jadi ditunjuk dengan kewenangan-kewenangannya itu, masuk di anggota kabinet. Itu artinya anggaran akan membengkak, perlu fasilitas sama dengan segala anggota kabinet,” kata Priyo. Priyo menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apakah akan tetap mengangkat wamen atau meniadakan jabatan tersebut. ‘’Presiden tentu punya kearifan sendiri untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Bila perlu, disisir dulu kementerian-kementerian yang benar-benar memerlukan posisi wamen untuk menekan pembengkakan anggaran,” kata Priyo. (har)
Budaya Betawi Harus Adaptif UPAYA melestarikan budaya Betawi tidak cukup hanya mempertahankan tradisi yang ada dalam masyarakat tetapi juga harus disiapkan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bagaimana carnya ? Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta, Tatiek Fauzi Bowo usai menerima kunjungan pengurus Persatuan Wanita Betawi (PWB) di Jakarta, kemarin mengatakan, masyarakat Betawi harus tampil percaya diri mempertahankan seni budaya peninggalan nenek moyangnya. Tetapi budaya
Betawi juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tatiek menambahkan, salah satu cara agar kebudayaan Betawi tidak punah, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, adalah dengan menjadikan kebudayaan Betawi sebagai gaya hidup. Namun, hal itu mesti di-
ikuti dengan upaya mengedepankan intelektualitas masyarakat Betawi yang semakin baik. ‘’Sudah banyak generasi muda Betawi yang maju dan tampil sebagai pemimpin. Namun, akhlak juga perlu dijaga di tengah hiruk-pikuk Kota Jakarta dengan segala pengaruh positif dan negatifnya,” ujar istri Gubernur Fauzi Bowo ini. Khusus berkaitan dengan wanita Betawi, Tatiek mengharapkan, mereka dapat mengambil peran menjadi tiang pendukung keluarga dan berada di lini terdepan dalam mencerdaskan generasi muda Be-
tawi. ‘’Tantangan ke depan semakin kompleks. Tanpa bekal ilmu dan akhlak, generasi muda Betawi akan tergerus oleh modernisasi. Ini kondisi yang harus serius diantisipasi,” katanya. Menurut Tatiek, budaya Betawi adalah merk atau “brand” Kota Jakarta, yakni, budaya asli yang secara turun temurun menjadi cermin kemajemukan ibu kota. ‘’Karena itu, apa pun bentuk dan aktivitasnya, setiap upaya untuk memperkuat budaya Betawi sekaligus berarti memperkuat Jakarta,” paparnya. Namun, diingatkan, penyeb-
utan masyarakat Betawi tidak selalu berkonotasi hanya pada mereka yang tinggal di Jakarta. Masyarakat Betawi tersebar luas, termasuk mereka yang tinggal di Tangerang, Bekasi, Depok, dan wilayah lain, karena lingkup Jakarta sebagai kota metropolitan sangat luas dan terintegrasi dengan wilayah di sekitarnya. Ketua umum PWB Poppy Petra Lumbuun melaporkan serangkaian kegiatan berkaitan dengan ulang tahun organisasinya yang ke-28, diantarnya melakukan penghijauan di sejumlah kawasan. (kmb)