Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 7 Februari 2011
Kenaikan BI Rate Dinilai Tepat
Diyakini Terserap Pasar
RUU JPSK Dalam Tahap
PENGAMAT ekonomi Ryan Kiryanto menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan BI rate 25 basis poins menjadi 6,75 persen sudah tepat dan sesuai dengan ekspektasi pasar mengingat realisasi inflasi Januari ...hal. 1
KEMENTERIAN BUMN optimistis “pooling” (porsi penjatahan terpusat) penawaran saham umum (IPO) PT Garuda Indonesia kepada investor ritel lokal bisa diserap pasar sebesar lima persen. “Kita berharap ...hal. 2
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) ...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 25 tahun V
Suluh Indonesia/ant
KECAMAN - Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi ketika menyikapi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik-Banten di Kementerian Polhukam Jakarta, kemarin.
Jamaah Ahmadiyah Diserang
6 Orang Tewas PANDEGLANG - Sebanyak enam orang anggota Jamaah Ahmadiyah meninggal akibat bentrokan antara jamaah keagamaan itu dengan warga di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. ‘’Yang saya lihat ada enam orang yang meninggal, dan seluruhnya dari Jamaah Ahmadiyah,” kata Lukman tokoh masyarakat Cikeusik di Pandeglang, kemarin. Lukmah menjelaskan, seluruh korban meninggal itu tidak diketahui identitasnya karena tak memiliki kartu identitas, namun seluruhnya berasal dari luar daerah dan merupakan Jamaah Ahmadiyah. Sementara satu orang warga Desa Umbulan, Sarta, mengalami luka bacok pada lengah kanannya. ‘’Lengan kanan Sarta hampir putus dibacok oleh anggota Jamaah Ahmadiyah,”
kata Lukman. Lukman juga menjelaskan, sebenarnya warga tidak bermaksud melakukan kekerasan. Masyarakat hanya ingin agar Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik pimpinan Parman membubarkan diri. ‘’Warga ingin Ahmadiyah itu membubarkan diri karena sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi permintaan itu abaikan oleh mereka,” katanya. Menurut Lukman, pada Sabtu malam, puluhan anggota Jamaah Ahmadiyah dari Kota Bogor tiba di Cikeusik dengan menumpang dua kendaraan roda empat, dan menginap di rumah Parman. Pada Minggu pagi, sekitar seribuan warga dari berbagai daerah, di antaranya berasal dari Kecamatan Cibaliung, Cikeusik Kabupaten Pandeg-
lang dan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mendatangi rumah Parman. Saat massa tiba, puluhan Jamaah Ahmadiyah yang berada di rumah Parman sudan siap dan mereka membawa berbagai jenis senjata tajam, seperti samurai, parang dan tombak. Sesaat kemudian, kata Lukman, salah seorang anggota Jamaah Amhadiyah membacok lengan kanan Sarta hingga nyaris putus. ‘’Pembacokan inilah yang memicu bentrokan. Warga marah karena melihat lengan kanan Sarta nyaris putus,” kata Lukman. Sebelumnya Kepala Polres Pandeglang AKBP Alex Fauzy Rasyad menjelaskan, penyerangan warga Cikeusik terhadap Jamaah Ahmadiyah dipicu sikap jemaah yang mengeluarkan pernyataan bernada menantang warga. (ant)
Menunggu Reshuffle Kabinet JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso memperkirakan akan ada reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Besatu II. ‘’Saya mendapat sinyal dan tanda-tanda itu dari teman-teman di Partai Demokrat,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Priyo, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai melakukan reshuffle menteri di kabinet, salah satu pertimbangan adalah kinerja atau performa. Dalam setahun Kabianet Indonesia Bersatu (KIB) II, kata dia, ada beberapa menteri yang tidak menunjukkan performanya dan masyarakat banyak tidak mengetahui apa program yang telah dicapai menteri tersebut. ‘’Kalau mau jujur, ada sekian menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam setahun ini,” kata dia. Priyo menambahkan, karena tidak menunjukkan kinerja yang baik selama setahun sehingga sehingga sampai Presiden Yudhoyono dalam beberapa kesempatan harus menangani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri. Menurut dia, menteri yang memiliki kinerja seperti ini adalah hak dan kewenangan presiden
apakah akan dipertahankan, diperingati, atau dijewer. ‘’Partai Golkar`menilai ada sejumlah menteri di KIB II yang kinerjanya di bawah performa, tapi hal itu merupakan kewenangan presiden. Kita tunggu saja, apakah presiden akan melakukan reshuffle atau tidak,” katanya. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas mengatakan, ada sepuluh menteri yang menpunyai rapor merah dan harus di resufle. Taufiq sendiri tidak bisa memberikan gambaran siapa saja menteri yang memiliki rapor merah tersebut. ‘’Nanti saja tanyakan langsung ke Mas Tjahyo Kumolo, ia kan sebagai ketua fraksi dan sering ketemu menteri, ya bisa saja, saya tidak bisa kasih gambaran,” katanya. Taufik pun menggaku tidak mengetahui apakah masalah tersebut sudah diagendakan dan di bahas dalam rapat internal partai. Pasalnya, menurutnya, sekarang sudah tidak ikut campur secara langsung dalam menjalankan rumah tangga partainya tersebut. ‘’Saya tidak tahu menahu masalah DPP,” ucapnya. Politisi senior ini menampik adanya kedekatan khusus yang dijalin partainya dengan Partai Demokrat. (oga)
SBY Instruksikan
SKB Dievaluasi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Mendagri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu. ‘’Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam,” kata Menko Polhukam Djoko Santoso di Jakarta, kemarin. Ditemui usai Rakor Polhukam, Djoko mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya. ‘’Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada,” katanya. Djoko menegaskan, intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undangundang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya. Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjut dia, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah. Tentang batas waktu evaluasi, Djoko mengatakan, sesegera mungkin. Ia juga berharap, semua pihak untuk menahan diri. (ant)
Terkait Cek Perjalanan
Purn TNI Ditahan JAKARTA - Tiga purnawirawan TNI yang terkait dengan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI sudah ditahan di Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Ketiganya terkait kasus suap ketika masih duduk di Fraksi TNI/Polri. Penahanan ketiganya dilakukan setelah TNI menerima kasus tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Iya sudah ditahan sejak 30 Januari 2011,” kata Kapuspen Mabes TNI Laksda (TNI) Iskandar Sitompul di Jakara, kemarin. Iskandar mengatakan, penahanan itu menunjukkan bahwa TNI sudah menempuh langkah hukum sesuai prosedur terhadap mantan anggota TNI yang melakukan pelanggaran. ‘’TNI sudah menjalankan proses hukum,” ujar Iskandar. Untuk diketahui, KPK tidak menangani anggota TNI meski terlibat kasus suap itu. Oleh karenanya, berkas ketiga purnawirawan TNI itu diserahkan ke Mabes TNI untuk diproses lebih lanjut. Ketiga purnawirawan TNI itu muncul berlangsung proses penyelidikan keterlibatan terdakwa kasus serupa yang berasal dari kepolisian, yakni Udju Djuhaeri yang sudah divonis bersalah karena dinilai terbukti menerima uang suap senilai Rp 500 juta. Iskandar membenarkan, ketiga purnawirawan yang ditahan itu adalah R Sulistiyadi, Suyitno, dan Darsup Yusuf. (kmb)