Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 7 Januari 2011
Dinilai Tak Serius Berinvestasi
Mendagri Kurangi Anggaran
Dikhawatirkan Picu Kemiskinan
PIHAK DPRD Sulawesi Tenggara menilai PT Inco tidak serius berinvestasi sebagaimana tertuang dalam kontrak karya. “Cukup beralasan kalau pemerintah daerah mendesak PT Inco meninggalkan ...hal. 1
MENTERI Dalam Negeri mengurangi anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2011 sebesar Rp41,09 miliar lebih. Pengurangan anggaran belanja dalam APBD ...hal. 2
TERUS naiknya harga sejumlah komoditas bahan pangan dikhawatirkan bisa memicu peningkatan angka kemiskinan yang pada saat ini sebesar 13,3 persen. “Jika bahan pangan terus meningkat maka jumlah ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 5 tahun V
Ariel Peterpan
Dituntut 5 Tahun
Suluh Indonesia/ant
LPI DIGELAR - Menpora Andi Malarangeng bersama Kabag Intelkam Mabes Polri Irjen Pol Wahyono (kiri) menyampaikan izin pelaksanaan Liga Primer Indonesia (LPI) di Jakarta, kemarin
BANDUNG - Terdakwa kasus video porno Nazriel Ilham atau Ariel Peterpan dituntut lima tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. ‘’Menuntut tersangka Nazriel Ilham atau Ariel Peterpan dengan penjara lima tahun dan denda Rp 250 juta,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rusmanto dalam pembacaan tuntutan terhadap Ariel Peterpan di PN Bandung, kemarin. JPU Rusmanto menyatakan kekasih Luna Maya ini terbukti melanggar UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 KUH Pidana. Ia juga menuntut terdakwa Ariel Peterpan tetap berada di dalam tahanan. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Ariel Peterpan dalam kasus video porno ini ialah kejadian ini dinilai menjadi isu nasional. Selain itu, kata Rusmanto, sikap Ariel Peterpan yang masih tidak mengakui perbuatannya menjadi hal lain yang memberatkan dirinya. ‘’Sebagai artis atau publik figur, dia (Ariel) tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan dia tidak mengakui perbuatannya. Video porno ini juga tersebar di dunia maya sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya,” ujar Rusmanto. Sementara, Tim kuasa hukum Ariel menyayangkan tuntutan tersebut. ‘’Tentunya, kami dari kuasa hukum sangat menyayangkan keputusan jaksa yang menuntut klien kami de_ngan penjara lima tahun dan denda Rp250 juta,” kata salah seorang kuasa hukum Ariel, Boy Afrian Bonjol. Ia menyatakan, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa dalam proses persidangan tidak ada yang memberatkan Ariel Peterpan. (ant)
Sembilan Solusi
Jaga Stabilitas Harga
Remunerasi
Tak Hilangi Korupsi JAKARTA - Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pemberian remunerasi tidak serta merta mengurangi tindak kejahatan korupsi. ‘’Lembaga yang mendapatkan remunerasi itu diawasi. Remunerasi bisa ditinjau ulang, tidak dicabut tapi bisa ditinjau ulang,” katanya di Jakarta, kemarin. Busyro mengemukakan, dengan renumerasi diharapkan semua jajaran menjadi transparan dan lebih berkualitas tinggi. Ia menjelaskan, gaji yang rendah hanya salah satu variabel penyebab korupsi. ‘’Namun, remunerasi tidak berpengaruh pada tingkat turunnya korupsi,” ujarnya. Busyro menekankan, harus ada reformasi birokrasi. ‘’Sistem kepemimpinan yang baik adalah kata kunci pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya seraya mengatakan, pencegahan menjadi porsi utama di KPK. Untuk diketahui, DPR dan pemerintah baru menyetujui remunerasi pada personel TNI dan PNS di lingkungan TNI. Total anggaran remunerasi yang dicairkan sebesar Rp 5,358 triliun. Dari jumlah itu, TNI mendapatkan porsi anggaran remunerasi terbesar yaitu sekitar Rp 3,3 triliun. Pencairan anggaran akan dilakukan mulai 1 Januari 2011 sambil menunggu Keppres tentang remunerasi. (ant)
Mulai Besok
KAI Naikkan Tarif BANDUNG - PT Kereta Api (PTKA) Indonesia akan menaikan tarif angkutan orang KA kelas ekonomi jarak jauh, menengah maupun dekat mulai Sabtu (8/1). ‘’Mulai Sabtu (8/1) tarif KA kelas ekonomi mengalami kenaikan. Langkah itu ditempuh karena meningkatnya biaya operasi dan perawatan sarana akibat adanya inflasi dan keterbatasan dana pemerintah dalam memberikan PSO,” kata Vice Presiden Public Relation PTKA Sugeng Priyono di Bandung, kemarin. Untuk mengatasi kekurangan itu, tidak ada pilihan lain bagi PTKA selain melakukan penyesuaian tarif dengan tarif baru. Menurut Sugeng, besaran kenaikan tarif KA ekonomi itu terbagi ke dalam lima jenis tarif KA antara lain tarif KA jarak jauh kenaikannya Rp 4.000 hingga Rp 8.500, jarak sedang Rp 1.000 hingga Rp 5.500, jarak dekat Rp500 hingga Rp 2.000. Sementara itu kenaikan tarif KA Rel Diesel (KRD) naik antara Rp500 hingga Rp 1.500, dan tarif KRL naik antara Rp 5.000 hingga Rp 2.000. ‘’Salah satu contohnya KA Ketajaya Jakarta - Surabaya, semula tiketnya Rp 43.500, mulai 8 Januari naik menjadi Rp 52.000. Penyesuaiannya mencapai Rp 8.500, terpaksa dilakukan demi kelangsungan operasional,” katanya. Penyesuaian tarif ini merupakan hal baru karena sejak 2008 tidak ada kenaikan tarif. (ant)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan sembilan solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri di tengah-tengah kenaikan harga pangan dunia. ‘’Solusi yang kita tempuh adalah pendekatan dari hilir baru ke hulu,” kata Presiden saat memimpin rapat kabinet paripurna mengenai kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga pangan di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, sembilan solusi itu yaitu pertama, melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga komoditas tertentu. Kedua dan ketiga adalah kebijakan fiskal khusus untuk perdagangan pangan baik ekspor maupun impor dan
memastikan pasokan dalam negeri mencukupi permintaan. Keempat, memastikan stok atau cadangan dalam negeri kuat untuk mencegah spekulan. Kemudian kelima, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Selanjutnya adalah upaya mendorong gerakan ketahanan pangan lokal dan keluarga. Ketujuh dan kedelapan adalah upaya pencegahan dan penimbunan terhadap pangan serta memastikan kalkulasi atau produksi pangan yang akurat. Lalu terakhir adalah upaya memastikan adanya kebijakan atau regulasi baru pengamanan lahan pertanian. Pada kesempatan itu Presiden juga menuturkan keberhasilan pemerintah mengatasi
ancaman krisis pangan global pada 2007 dan 2008. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengakui diperlukan suatu kebijakan atau regulasi baru guna mengamankan lahan-lahan pertanian di Indonesia. ‘’Memang diperlukan kebijakan atau regulasi baru pengamanan lahan-lahan pertanian. Saya baru menandatangani PP tentang itu,” katanya. Presiden mengatakan kebijakan tersebut diperlukan supaya tidak terjadi pengalihan fungsi lahan pangan yang tidak terkendali. Ia mengatakan, bagaimanapun juga tanah adalah modal utama untuk peningkatan program produksi dan produktivitas pangan, dan merupakan upaya menjaga stabilitas harga pangan. (har)
Masyarakat Belum Puas JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurun. ‘’Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY terus menurun. Pada Juli 2009 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY sekitar 85 persen, namun Desember 2010 tinggal 63 persen,” kata Direktur LSI Dodi Ambardi saat merilis hasil surveinya tentang Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah 2010 di Kantor LSI Jakarta, kemarin. Menurut Dodi,, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY itu menurun sejak November 2009 hingga Oktober 2010 yang mencapai 62 persen, namun pada Desember 2010 naik sekitar satu persen menjadi 63 persen. Sementara tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Wakil Presiden Boediono fluktuatif (naik turun) di kisaran 49-53 persen. Suveri ini dilakukan LSI pada 18-30 Desember 2010 dengan jumlah responden sebanyak 1.229 orang melalui wawancara tatap muka dan tingkat eror sekitar tiga persen.
Dodi mengatakan, naik dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, politik dan hukum, sementara dengan kondisi keamanan kurang erat hubungannya. ‘’Menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja SBY karena kondisi politik, penegakan hukum dan ekonomi pada 2010 lalu lebih buruk dibandingkan tahun 2009,” katanya. Ia mencontohkan, di bidang ekonomi sekitar 63 persen masyarakat menilai baik kinerja pemerintah dalam menjamin tersedianya barang kebutuhan pokok sehari-hari, namun kemampuan menjaga barang kebutuhan pokok itu tak bisa diimbangi dengan kemampuan menjaga harga barang. ‘’Skor terendah ditunjukkan kepada kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, misalnya menjaga harga barang terkendali dan terjangkau masyarakat umum, masyarakat menilai buruk, hanya 35 persen yang menilai baik,” jelasnya seraya mengungkapkan, evaluasi publik atas kinerja pemerintah untuk penyediaan pendidikan dasar ternyata dinilai masyarakt cukup baik. (ant)
Polri Perlu 14 Hari
Kasus Gayus Tuntas JAKARTA - Polri menargetkan waktu 14 hari untuk mengungkap kasus perjalanan ke luar negeri seseorang yang mirip Gayus HP Tambunan yang diduga menggunakan paspor atas nama Sony Laksono. ‘’Polri menargetkan waktu 14 hari untuk mengungkap kasus dugaan perginya Gayus ke Macau dan Singapura,” kata Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Tim gabungan yang dibentuk penyidik Bareskrim Polri dan Ditjen Imigrasi terus melakukan penyidikan. ‘’Tim melakukan penyidikan terkait dugaan orang mirip Gayus dengan atas nama Sony Laksono, yang diketahui dari adanya dokumen atau catatan perjalanan ke luar negeri,” katanya. Boy mengatakan, pengecekan paspor atas nama Gayus sudah dilakukan dan atas nama mantan pegawai Ditjen Pajak sudah tidak ada. ‘’Paspor milik Gayus mulai berlaku pada 2008 sampai 2013, sudah disita saat Gayus dibawa pulang dari Singapura,” kata Boy. Penyidik Polri mendapat informasi bahwa paspor atas nama Sony Laksono sebenarnya diperuntukan atas nama Margareta. ‘’Dari hasil penelitian manifes terdapat seseorang berinisial Sony Laksono yang bepergian ke luar negeri menggunakan pesawat Mandala pada tanggal 24 September 2010 tujuan Macau dan pada 30 September 2010 menggunakan AirAsia,” kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini. Menkum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, paspor atas nama Sony Laksono tidak dibuat di kantor Imigrasi Jaktim. Namun dicurigai bahwa nomor paspor palsu tersebut diambil dari salah satu dari dua paspor yang hilang atas nama Margarita, usia lima tahun. Patrialis menegaskan, paspor tersebut tidak diproses di kantor Imigrasi Jaktim. Ia mengatakan, proses pembutan identitas palsu yang diduga adalah mafia pajak Gayus Tambunan itu dapat dikerjakan dimanapun. Patrialis menggakui banyaknya kejangggalan dalam kasus paspor palsu ini, namun ia menolak menjelaskan apa kejanggalan dimaksud. ‘’Terlalu teknis dan rahasia,” katanya. Politisi PAN itu mejelaskan, saat ini telah membentuk tim khusus, dan berjanji timnya akan bekerja secara maksimal menuntaskan kasus ini. Patrialis tidak dapat memastikan apakah Gayus atau bukan yang menggunakan paspor atas nama Sony Laksono itu. ‘’Saya tidak dapat menggatakan itu Gayus, butuh ahli untuk menggungkapnya” jelasnya. Terkait dugaan perjalanan yang dilakukan Gayus, Patrialis akan mendalami dan memeriksa petugas Bandara Soekarno Hatta yang diduga meloloskan paspor palsu tersebut. (oga)
TK Berharap Kadernya Jadi Menteri KETUA Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas mempersilahkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kepercayaan kepada simpatisan partai tersebut menjadi menteri di kabinet. Tetapi bagaimana sikap Mega ? Taufiq Kiemas mengatakan hal itu di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin menjawab pertanyaan pers menanggapi isu reshuffle kabinet. Menurut Taufiq, PDIP memutuskan tidak mengizinkan kader par-
tainya menjadi menteri di kabinet karena tidak ingin terjadi transaksional. Namun jika Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet dan memberikan kepercayaan kepada simpaisan PDIP
Taufiq Kiemas
silakan saja. ‘’Kalau simpatisan silakan saja, karena tidak akan
menimbulkan politik transaksional,” kata Tufiq Kiemas. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung mengatakan, PDIP memutuskan berada di luar pemerintah dan memposisikan diri sebagai penyeimbang. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet dan menawarkan kepada PDIP agar kadernya berada di kabinet, PDIP memilih berada di luar pemerintah. Apalagi, kata dia, wacana reshuffle itu baru sebatas isu,
dan reshuffle itu merupakan ha prerogatif presiden. Pramono menambahkan, hingga saat ini PDIP belum pernah melakukan pembicaraan dengan pemerintah soal perombakan kabinet. ‘’Kalau Presiden akan melakukan reshuffle kabinet silakan saja, itu sepenuhnya kewenangan presiden,” katanya. Isu reshuffle kabinet muncul lagi setelah, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri. (ant)