Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 6 Oktober 2011
No. 185 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Terkait Umar Patek
72 Orang Diperiksa Asmirandah
Targetkan Lagu untuk Dewasa
Tahun Depan
Anggaran TNI Naik JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah berkomitmen menaikkan anggaran belanja TNI pada 2012 hingga 35 persen, seiring dengan makin berat dan kompleksnya tugas yang diemban TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Pada peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin, Kepala Negara mengatakan, tahun depan pemerintah akan menaikkan anggaran untuk TNI menjadi Rp 64,4 triliun atau naik 35 persen dari anggaran pada 2011 sebesar Rp 47,5 triliun. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, Presiden Yudhoyono mengajak, semua pihak khususnya TNI untuk melanjutkan modernisasi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata untuk meningkatkan daya tempur dan penindakan TNI dan setiap angkatan. Yudhoyono mengingatkan dukungan alat utama sistem persenjataan yang modern dan mumpuni juga harus disertai kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme prajurit. Kepala Negara mengatakan, modernisasi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata juga harus disertai pengembangan doktrin, dan organisasi TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perkembangan teknologi perang hingga mampu mendukung postur TNI yang efektif dan efisien dalam peningkatan daya tempur dan penindakan sesuai tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Dalam peringatan hari jadi ke-66 TNI menampilkan sejumlah peralatannya seperti peluru kendali PORRAD Detasemen Artileri Pertahanan Udara, kendaraan taktis Anoa, roket multilaras 70 Grade Marinir, BMP-3 F, Howitzer, dll. (har)
Pejabat KPK Dinilai
BEBERAPA waktu lalu artis Asmirandah menjalani syuting video klip untuk single Aku Jatuh Hati. Ini adalah single ketiga yang pernah ia keluarkan, namun single pertama baginya untuk tampil solo. ‘’Yah ini proses syuting untuk single saya setelah single ke 3 berarti setelah berduet-duet, sebelumnya pernah berduet dengan Robinhood, sekarang single sendiri,” ucap Asmirandah. Yang menarik target lagu Asmirandah ini adalah kalangan dewasa. Sementara itu lirik lagu serta irama diciptakan oleh Asmirandah sendiri. Hmm bagaimana ya jadinya? ‘’Ini targetnya untuk dewasa. Untuk lagunya kebetulan lagu sendiri yang saya buat dari lirik, lagu dan irama. Cuman memang untuk musiknya dibantu dengan orangnya dari Rossa sendiri, Mas Andre musiknya jadi unik,” tuturnya. Menciptakan lirik sendiri, Asmirandah tak bisa jauh-jauh dari tema cinta. ‘’Cerita lagunya sendiri temanya cinta. Judulnya Aku Jatuh Hati, liriknya juga dibuat memang lebih mudah dikasih jatuh hati lalu jatuh cinta jadi-nya intinya sih memang lagu ini memang seorang perempuan yang cinta banget sama orang-orang yang dicintainya,” tuturnya. Tenteng lagu Jatuh Hati, Asmirandah tersipu. ‘’Kebetulan single buatan aku sendiri. Lagunya sih sudah lama tentang seseorang. Pokoknya yang menginspirasi dia,’’ katanya. (kmb)
JAKARTA - Untuk mengungkap motif dan peranan yang dilakukan oleh Umar Patek, tersangka kasus tindak pidana terorisme dalam kasus bom Bali 1 serta berbagai macam kasus bom lainya yang terjadi di Indonesia, penyidik Polri tengah memeriksa sebanyak 72 orang sebagai saksi di Bali. ‘’Jadi mereka (penyidik) sedang memeriksa 72 orang saksi . Ini karena saksinya banyak di Bali makannya penyidik kita yang ke sana,” terang Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Anton Bachrul Alam di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Jenderal Bintang Dua tersebut menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi serta para tahanan terkait kasus peledakan bom yang terjadi di Pulau Dewata hingga menewaskan 202 orang dan melukai hampir 209 orang tersebut, bertujuan untuk mempersangkakan teroris yang kepalanya sempat dihargai oleh AS sebesar 1 juta dolar AS. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mengatakan pihaknya terus mengejar anggota jaringan bom bunuh diri di Cirebon dan Solo, terutama sejumlah nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dan telah dirilis kepolisian. ‘’Ini (DPO-red) yang kami kedepankan. Jadi target operasi kepolisian,” kata Kapolri. Sebelumnya, tim gabungan kepolisian berhasil menangkap salah satu jaringan teroris Cirebon dan Solo, Beni Asri di Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumbar. Beni hanyalah salah satu DPO kasus bom Cirebon. Foto dan nama Beni berada di deretan bawah, terselip di antara sembilan foto lainnya yang disebar oleh Mabes Polri sebagai DPO tindak pidana terorisme. Dalam daftar itu, juga tercantum foto dan nama Ahmad Yosepa Hayat, pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo. Hayat ditemukan tewas lewat aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu. Selain Hayat yang telah tewas dan Beni yang ditangkap itu, masih ada delapan nama buronan kasus teroris yang masih berkeliaran bebas dan tidak jelas keberadaannya. Mereka juga dicurigai membawa bom aktif yang siap diledakkan. (wnd)
Menterinya Direshuffle
PKS Ancam SBY JAKARTA - Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengungkapkan, adanya kontrak tertulis dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pembagian kekuasaan. Kontrak khusus itu hanya dimiliki oleh PKS dan tidak dimiliki oleh partai politik lain. Oleh karena itu, dia mengancam akan membeberkan kontrak tertulis itu, jika ada menteri dari PKS yang terkena reshuffle. “Kontrak tertulis itu berisi pembagian kekuasaan. Bentuknya seperti apa, akan
saya buka bila ada reshuffle menyangkut PKS,” kata Anis usai mengikuti peringatan HUT TNI ke-66 di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin. Kontrak khusus itu merupakan cara PKS mendapatkan jaminan sebelum memutuskan bergabung dalam koalisi. ‘’Masing-masing parpol memiliki cara saat akan berkoalisi. Kita memegang kontrak tersebut, sehingga tidak takut dikecewakan. Lain halnya bila kontrak ini dilanggar,” katanya. Sejauh ini, PKS tidak ingin
berandai-andai apabila Presiden Yudhoyono melanggar kontrak yang ada. Namun, dia mengatakan hingga hari ini partainya tidak diajak Presiden untuk membicarakan persoalan reshuffle. ‘’Oleh karena belum ada pembicaraan bilateral dengan SBY, maka saya anggap PKS tidak memiliki masalah. Kalau ada kejadian, baru kontrak itu saya buka,” kata dia. Yang jelas, dia menilai reshuffle tidak akan mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sebab, pemer-
intahan SBY adalah yang terbanyak melakukan reshuffle di tengah jalan. ‘’Reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja karena menteri-menteri baru membutuhkan adaptasi,” ujarnya. Asumsinya, kata dia, bila di tengah jalan diganti, tentu menimbulkan pertanyaan. “Salah pada saat menyeleksi, salah pilih atau salah urus?”. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan enggan mengomentari isu yang menyebutkan dirinya akan menggantikan posisi
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. ‘’Jadi, jangan dipersoalkan. Hal itu hak prerogratif SBY,” kata Syarif, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat ditanya peluangnya di kabinet. ‘’Silakan tanyakan pada Pak Hatta,” kata mantan Sekjen PAN ini. Sebelumnya sudah beredar nama-nama calon meneteri serta nama menteri yang akan dilengserkan, karena kinerja dinilai buruk. (har)
Tidak Melanggar
UU KPK Direvisi
JAKARTA - Komite Etik KPK menyatakan, seluruh unsur pimpinan KPK dinyatakan bebas dari pelanggaran pidana. Hasil penyelidikan Komite Etik KPK yang diumumkan di Gedung KPK Jakarta, kemarinhanya memutuskan dua orang pejabat KPK dianggap melakukan pelanggaran ringan. Hasil penyelidikan dibacakan anggota Komite Etik KPK, Mardjono Reksodiputro terhadap delapan orang pejabat KPK. Penyelidikan dilakukan setelah terkait tuduhan tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin serta mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja terlibat pelanggaran kode etik dan pidana karena terlibat dalam praktik suap dan rekayasa kasus. Terkait penyelidikan Chandra Hamzah dan Ade Rahardja yang disebut-sebut Nazaruddin beberapa kali bertemu dengannya untuk melakukan rekayasa kasus. Komite Etik berpendapat, kedua pejabat itu tidak melakukan pelanggaran pidana seperti yang dituduhkan Nazaruddin. Keduanya hanya melakukan pelanggaran ringan. ‘’Ada pendapat yang berbeda dari tiga anggota Komite Etik yang menyatakan bahwa keduanya melakukan pelanggaran ringan,” kata Mardjono. Komite Etik memberikan peringatan agar mereka berhatihati. ‘’Pada dasarnya, menurut mereka yang mempunyai pendapat berbeda itu, sebagai pimpinan KPK, sepatutnya beliau harus lebih berhati-hati,” kata Mardjono. Sedangkan hasil penyelidikan terhadap Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M Jasin, Komite Etik menyatakan keduanya bersih tidak bersalah. ‘’Putusannya adalah tidak ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik,’’ tegasnya. (son)
JAKARTA - Kritik dan reaksi atas keberadaan KPK berujung pada evaluasi lembaga antikorupsi ini oleh DPR. ‘’Perlu dilakukan evaluasi total. Keberadaan KPK selama sekitar sembilan tahun bukan waktu yang pendek. Apalagi KPK adalah lembaga ad hoc,” kata Wakil Ketua DPR Anis Matta di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin. Evaluasi diperlukan karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dan lembaga terkait. Masalah lain yang perlu dievaluasi adalah persoalan anggaran. Sebab, ongkos penyidikan suatu kasus di KPK sangat jauh berbeda dibanding dengan di kepolisian dan kejaksaan. ‘’Saya kira, hasil evaluasi akan berujung pada revisi UU KPK dan UU lain yang terkait, karena UU yang terkait cukup banyak, maka revisi akan dilakukan sekaligus terhadap beberapa UU,” kata Anis seraya mengatakan, tidak menutup kemungkinan, revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan semua UU lain yang terkait dengan perumusan APBN, akan direvisi sebagai bagian dari evaluasi. Karena, menurut Anis, dasar tugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah UU. Demikian pula dengan KPK. Namun, UU yang mengaturnya tidak hanya satu. Sehingga, hal itu perlu diintegrasikan secara keseluruhan. Meski demikian, Banggar tidak perlu melakukan pertemuan khusus dengan KPK. Sebab, beberapa waktu lalu pimpinan DPR telah mempertemukan kedua belah pihak. ‘’Selain itu, waktu yang tersisa dalam masa persidangan DPR sangat singkat. Sehingga, pertemuan antara Banggar dan KPK sebaiknya tidak dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” ujarnya. Soal teguran kepada kadernya, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang meminta KPK dibubarkan, menurutnya, PKS tidak akan memberikan teguran. ‘’Namanya saja evaluasi, kan bebas saja. Pernyataan Fahri bukan sikap resmi PKS,” katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
DITEROR - Pesawat Garuda Indonesia GA 601 rute Manado-Jakarta saat disisir tim gegana, terkait adanya ancaman bom setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten, kemarin.
Mempertanyakan Ketidakpercayaan Publik PENGAMAT politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sudah mendekati titik kulminasi. Menurut Siti Zuhro, ketidakpercayaan publik ini tidak saja terhadap lembaga pemerintah di tingkat nasional tapi juga sampai ke tingkat daerah dan tingkat terendah. Siti Zuhro menjelaskan, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah masih ditambah dengan ego sektoral di antara lembaga negara maupun lembaga pe-
merintah sehingga terjadinya kelumpuhan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Kondisi seperti ini jika ditambah dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk, menurut dia, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial seperti tahun 1998 yang melahirkan reformasi. Menurut dia, ketidakpercayaan di antara pemimpin, di
antara lembaga negara, maupun di antara elit politik saat ini sudah mendekati titik kulminasi. ‘’Kondisi ini terlihat dari mudahnya pimpinan suatu lembaga negara menyampaikan pernyataan sarkastis yang menunjukkan ketidakprecayaan pada pimpinan suatu lembaga negara lainnya,” katanya. Siti Zuhro merujuk pada peristiwa yang baru terjadi, yakni saling melempar pernyataan di antara pimpinan DPR RI dan pimpinan KPK, di antara pimpinan DPR RI dan pimpinan DPD RI, serta di antara elit politik, yang menunjukkan terjadi ketidakpercayaan.
Begitu di tingkat daerah, menurut dia, di antara kepala daerah, maupun politisi di daerah, sering terjadi saling lempar pernyataan yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan. Peneliti senior LIPI ini menambahkan, munculnya ketidakpercayaan publik ini bermula dari ketidakmampuan pemerintah menyerap dan mengakomodasi aspirasi publik yang berkembang pesat setelah terjadinya reformasi pada 1998. ‘’Jangankan merespons perubahan sosial yang dahsyat, merespons perubahan yang linier saja pemerintah belum mampu,” katanya.
Siti Zuhro menegaskan, untuk mendorong dan merespons perubahan sosial tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat dan tegas, guna melakukan reformasi birokrasi di lembaga negara maupun lembaga pemerintah. Ditanya, apakah rencana perombakan kabinet bisa memperbaiki ketidakpercayaan publik, menurut dia, perombakan kabinet hanya salah satu opsi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Menurut dia, yang jauh lebih penting untuk mengatasi ketidakpercayaan publik adalah reformasi birokrasi. (ant)