Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 6 Mei 2011
No. 87 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Densus Temukan
Enam Bom Pipa JAKARTA - Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dengan dibantu oleh Tim Gegana Brimob, Polairud Polda Jabar, Laboratorium Forensik ( Labfor), dan Indonesia Automatic Fingerprint Identifications System (Inafis) Polda Jabar, berhasil menemukan enam buah bom yang diduga milik jaringan pelaku bom bunuh diri di masjid Adz-Zikra di Komplek Mapolresta Cirebon, yang dilakukan oleh Muhammad Syarif. Bom yang ditemukan di sebuah kali di perbatasan Desa Lurah dan Pamijahan Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tersebut didapatkan dari keterangan sejumlah tersangka yang dibekuk duluan oleh Densus 88. ‘’Hasil pemeriksaan ternyata dibuang ke kali Soka, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jabar,” ujar Kabag Penum Mabes Polri Kombes. Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut menjelaskan bahwa bom yang ditemukan di kali tersebut, katanya di buang oleh komplotan Syarif, sesaat setelah Anak dari Abdul Ghofur tersebut melakukan aksi bom bunuh diri di Masjid Adz-Zikra, di Komplek Mapolresta Cirebon pada beberapa pekan yang lalu. ‘’Setelah bom tersebut meledak, (Syarif meledakan diri-red), ada semacam ketakutan dari mereka, kemudian dibuang oleh ( tersangka lain),” jelasnya. Terkait enam buah bom yang telah ditemukan setelah dilakukan penyisiran tersebut, Mantan Direskrim Polda Maluku Utara tersebut menerangkan bahwa enam buah bom yang ditemukan itu berupa rangkaian yang telah dipersiapkan dalam tabung besi. Untuk menemukan barang bukti tersebut, pihaknya, katanya terpaksa melakukan penyelaman ke kali selama beberapa jam. ‘’Ditemukan dalam keadaan sudah tidak berfungsi, karena dibuang ke air,” imbuhnya. (wnd)
Ba’asyir Kembangkan
Gerakan NII Radikal JAKARTA - Keberadaan Jamaah Islamiah sebagai gerakan radikal yang berkembang saat ini tidak lepas dari peran pimpinannya Abu Bakar Ba’asyir sebagai mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Sepeninggal pimpinan DI/TII Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo yang dieksekusi mati tahun 1962, pejuang-pejuang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang waktu itu diproklamasikan meneruskan kembali perjuangan dengan melahirkan gerakan-gerakan yang sekarang marak berkembang. ‘’Saya membaginya menjadi tiga gerakan yaitu gerakan radikal, gerakan partai politik dan gerakan penyusupan ke partai politik. Gerakan radikal, ini pun akarnya dari NII atau dari penjuang DI/TII yang bangkit pasca 1962 (pasca dieksekusinya Kartosuwirjo),” kata Mantan Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto dalam diskusi dialektika demokrasi bertema Parpol Bicara Maraknya Radikalisme di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Dulu, beber Imam, sepeninggal Kartosuwirjo tahun 1962, kepemimpinan Kartosuwirjo digantikan oleh Adang Jaelani yang memiliki sejumlah panglima. Salah satu gembong teroris, Abdullah Sungkar ketika itu dipercaya menjadi Panglima wilayah II yang meliputi Jawa Tengah. Belakangan, bersama Abu Bakar Ba’syir, Abdullah Sungkar membentuk gerakan radikal yang saat ini berkembang. (har)
Tak Boleh Ada
Studi Banding
Terbukti Tidak Efektif JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dapat memahami kritik dan protes masyarakat atas efektifitas studi banding anggota ke luar negeri. “Kami lihat beberapa kritikan tersebut masuk akal dan bisa kami terima,” katanya di Jakarta, kemarin. Penegasan tersebut disampaikan Priyo terkait kritik yang disampaikan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia yang menyebut studi banding yang dilakukan Komisi VIII DPR ke Australia 26 April-2
Mei 2011 terkait yang mengagendakan mendapat perbandingan mengenai pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Australia terhadap masyarakat Aborigin. Ternyata studi banding hanya mendengarkan ceramah dari dua orang pejabat Australia. Itupun dilaksanakan bukan dilokasi studi banding, tetapi hanya di KBRI di Canberra. Atas dasar itu, Priyo berjanji akan mengurangi anggaran DPR untuk kunjungan ke luar negeri hingga 40 persen.
Menurutnya, ke depan pimpinan DPR hanya mengizinkan perjalanan ke luar negeri untuk hal-hal yang dinilai urgen dan penting. ‘’Hal-hal yang bersifat mendesak dan nilainya tinggi itulah yang kita dorong untuk kunjungan ke luar negeri. Misalnya, undangan dari pimpinan negara sahabat dan undangan lembaga-lembaga internasional, pertemuan ASEAN Pasifik,” ujarnya. Studi banding rombongan Komisi VIII DPR ke Australia, dikritik bahkan menjadi bahan
olok-olok para mahasiwas Indonesia di Australia yang sempat bertatap muka dengan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi VII Abdul Kadir Karding, karena ternyata Komisi VIII tidak memiliki atau tidak tahu alamat email resmi komisi. Mereka hanya menyebutkan alamat email berbasis web gratisan dan mudah diperoleh oleh siapapun, namun keamanannya tidak terjamin. Yakni, email gratis yang disediakan oleh portal yahoo.com. Padahal, secara kelembagaan DPR
Negara Dalam Negara
memiliki web resmi dpr.go.id. Lebih memprihantinkan, ternyata emaiel gratisan yang dibuat tidak bisa diakses walaupun sudah melakukan berbagai kombinasi alamat email. Satu alamat, yakni komisi8@yahoo.com sebagaimana disebutkan salah satu anggota Komisi VIII ternyata juga bukan milik Komisi VIII DPR. Bahkan pemilik akun tersebut mengeluh karena kebanjiran email. Sang pemilik akun menyatakan email itu bukan milik Komisi VIII. (har)
DPR Naikkan
Anggaran Kunker
JAKARTA - Ketua F-PD DPR Jafar Hafsah mengatakan, jika benar Negara Islam Indonesia atau NII adalah negara di dalam negara maka harus segera dibubarkan. ‘’Tidak boleh ada negara dalam negara,” katanya pada diskusi Dialektika, Parpol Bicara Soal Radikalisme di Jakarta, kemarin. Menurut dia, NII disebut-sebut ada presiden dan mantan presiden serta ada menteri dan mantan menteri. Jika mencermati pimpinan NII seperti itu, kata dia, tampaknya seperti negara dalam negara. Bagaimana sebenarnya bentuk NII, kata dia, apakah benar negara dalam negara, atau gerakan bawah tanah, atau organisasi tanpa bentuk. ‘’Saya mengusulkan agar pemerintah menyelidiki dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai keberadaan NII ini,” katanya. Menurut Jafar, Pemerintah memiliki lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan kemudian mengumumkannya kepada publik. Sementara itu, Ketua FPKB Marwan Jakfar mengatakan, keberadaan NII dan gerakan radikalisme sudah lama dibicarakan di Nahdlatul Ulama. Menurut dia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pernah membahas soal NII dan gerakan radikalisme pada muktamar 1984. ‘’NU menegaskan tidak ada negara dalam negara. Kalau ada negara dalam negara, itu sama dengan makar,” katanya. (ant) Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Presiden Myanmar U Thein Sein (kanan) berjabat tangan dengan para pejabat Myanmar saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menyatakan tolak usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPR karena tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. ‘’DPR tak layak mendapatkan peningkatan uang kunker, harus ditolak, “ kata Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Transparansi Indonesia untuk Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin. Sebelumnya DPR mengusulkan peningkatan biaya biaya kunjungan kerja dari semula masuk dalam kategori B menjadi kategori A. Tahun ini biaya kunker dalam rangka penyusunan RUU dialokasikan sebesar Rp 1,7 miliar per Rancangan Undang Undang (RUU). Tahun depan, anggarannya diusulkan naik menjadi Rp3,4 miliar per RUU. Perubahan itu dikaitkan dengan kenaikan biaya tiket, uang harian, dan pemilihan negara kunjungan terjauh. Menurut Uchok banyak sekali kunker anggota dewan tidak relevan dan tidak memberikan manfaat atas perbaikan kinerja maupun kepada masayarakat. (ant)
KTT ASEAN Momentum Perbaiki Paradigma PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau pelaku bisnis di Asia Tenggara dan Uni Eropa dapat menggunakan pertemuan puncak bisnis ASEAN-Uni Eropa sebagai sarana untuk memperbaiki paradigma kebijakan ekonomi kawasan. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya saat membuka KTT Bisnis ASEAN-UE di Balai Sidang Jakarta, kemarin mengatakan, jadikan Summit ini sebagai peluang untuk memainkan peran guna mengubah
paradigma kebijakan ekonomi, demi keuntungan kedua kawasan. Menurut Presiden, jika para pemimpin bisnis dan industri dari Asia Tenggara dan Uni Eropa berkumpul bersama diharapkan akan menghasilkan
sesuatu yang istimewa yang dapat membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi kedua kawasan menuju ke tingkat yang lebih baik dan saling menguntungkan. ‘’Saya percaya hal yang hebat akan terjadi. Saya menanti rekomendasi nyata untuk suatu kebijakan (ekonomi) yang saling menguntungkan. Rekomendasi yang dapat mendorong kerja sama antarkawasan,” katanya. Ia menilai, KTT Bisnis pertama ASEAN-UE itu juga dilaksanakan pada waktu yang te-
pat seiring dengan tahap-tahap akhir perjalanan ASEAN guna mencapai Masyarakat Tunggal ASEAN 2015. Pada kesempatan itu Presiden juga mengatakan bahwa Uni Eropa adalah salah satu mitra kerja sama ekonomi utama ASEAN sehingga perlu terus dicari peluang baru untuk mengembangkan hubungan baik yang telah terjalin lebih dari 20 tahun itu. Di depan sekitar 400 undangan yang terdiri atas para pelaku bisnis di Asia Tenggara
dan Uni Eropa, Kepala Negara mengemukakan keyakinannya bahwa KTT Bisnis pertama ASEAN-UE tersebut akan sukses menghasilkan masukanmasukan yang bagus untuk mendorong kerja sama kedua kawasan. KTT Bisnis ASEAN-Uni Eropa merupakan forum tingkat tinggi untuk para pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatasi masalah dalam hubungan perdagangan antara negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara dan Uni Eropa. (har)