Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 5 September 2012
No. 166 tahun VI
Pengemban Pengamal Pancasila
Anggaran Alutsista
Capai Rp 18 Triliun Besok Diadili
KPK Harapkan Angie Jujur JAKARTA - KPK meminta tersangka kasus suap di Kemenpora serta Kemendikbud Angelina, jujur. ‘’Kami harapkan Ibu AS (Angelina Sondakh) dapat mengatakan sejujur-jujurnya terkait dengan kepemilikan ‘blakcberry’ maupun soal lain,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Politisi partai Demokrat yang biasa dipanggi Angie tersebut rencananya akan melangsungkan sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, 6 September. Johan juga mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan, Angie memang memiliki telepon selular pintar dengen merek “blackberry” meski pada sidang untuk terdakwa Nazaruddin, Angie mengaku tidak memiliAngelina ki BB saat kasus tersebut terjadi. ‘’Dari beberapa saksi dan bukti yang didapat KPK, KPK berkesimpulan bahwa untuk sementara ini yang bersangkutan punya BB,” katanya. Angelina dijerat Pasal 12 huruf a atau,
Pasal 11 atau Pasal 5 ayat 2 UUNo 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. KPK sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang juga terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games serta mantan ketua Komisi X DPR Mahyudin yang juga dari Partai Demokrat. Terdapat juga beberapa rektor universitas negeri yaitu Herry Suhardiyanto (IPB), Rahman Abdullah (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), Umbu Datta (Undana) dan Usman Rianse (Universitas Haluoleo). Mantan Putri Indonesia Sondakh tersebut diduga telah menerima imbalan terkait pembahasan anggaran proyek wisma atlet SEA Games. Ia juga diduga menerima imbalan dalam pembahasan anggaran untuk proyek pengadaan fasilitas di 16 universitas negeri. (ant)
JAKARTA - Wakil Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan anggaran untuk pertahanan yang meningkat pada RAPBN 2013, sekitar Rp18 triliun akan dialokasikan untuk pembelian alat utama sistem senjata (alusista). ‘’Pembelian alutsista ini guna memenuhi standar minimum ‘essensial force’ secara bertahap,” kata Tubagus Hasanuddin di Gedung MPR/ DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut dia, dari sekitar Rp18 triliun direncanakan akan dialokasikan untuk pembelian alutsista seperti pesawat tempur, kendaraan tempur, kapal tempur, dan helikopter. Pembelian alutsista utama tersebut, menurut dia, akan dilakukan secara bertahap hingga 2014 dengan pola anggaran “multi years”. ‘’Rencana pembelian alutsista hingga tahun 2014 ini baru memenuhi sekitar 30 persen dari standar minimum ‘essensial force’,” katanya. Menurut dia, tahun anggaran berikutnya akan direncanakan lagi alokasi anggaran untuk pembelian alutsista lainnya. Sebelumnya, Pemerintah menaikkan anggaran untuk pertahanan pada tahun anggaran 2013 menjadi Rp77 triliun, sedangkan anggaran pertahanan pada APBN 2012 sebesar Rp72,54 triliun. ‘’Penguatan anggaran ini untuk mendukung program pembangunan pertahanan dengan memodernisasi alutsista TNI,” kata Presiden Yudhoyono. Menurut Presiden, anggaran pertahanan meskipun terus mengalami peningkatan tapi hal itu belum besar sekali. Sebagai gambaran, pada 2004 anggaran pertahanan sebesar Rp21,7 triliun dan pada 2009 naik menjadi Rp33,67 triliun. Kemudian pada 2012 ini naik menjadi Rp72,54 triliun dan pada 2013 akan mengalokasikan sekitar Rp77 triliun. Pada kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono berpesan agar, jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk bisa mengelola anggaran yang begitu besar secara baik, dengan melakukan perencanaan pengadaan alutsista secara tepat. Menurut Presiden, pengadaan juga harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar, serta harus dicegah adanya penyimpangan. Meski begitu, Presiden membebaskan jajaran TNI dan Kementerian Pertahanan melakukan perencanaan alutsista apa yang hendak dibeli, selama alutsista itu memiliki kehandalan sistem sekaligus interoperabilitas. (har)
Anggota Legislatif
Dinilai Makin Malas Teroris Solo
Bermotif Dendam JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pelaku terduga teroris di Solo memiliki balas dendam kepada polisi. ‘’Kita melihat dari adanya motif memang ada niat para pelaku melakukan aksi itu didukung barang bukti surat di dalam tas Farhan,” kata Boy di Jakarta, kemarin. Dua terduga teroris yang tewas tertembak pada aksi penyergapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Tipes Solo, Jumat (31/8) yakni Farhan Mujahidin (19) dan Muhksin (19), sedang satu terduga yang berhasil ditangkap dalam keadaan hidup yaitu Bayu. ‘’Barang bukti yang ditemukan pada Farhan antara lain menjelaskan bahwa mereka mempertanggungjawabkan terhadap aksi pembunuhan polisi yang didasarkan kepada kekecewaan mereka bahwa pendahulunya dilakukan penangkapan-penangkapan dan penegakan hukum terkait aksi teror sebelumnya,” kata Boy. Aksi yang dilakukan para pelaku terduga teroris karena ingin melakukan aksi balas dendam sekaligus bertujuan meminta seluruh tahanan terpidana teroris dibebaskan. Tujuan tersebut terungkap di terungkap dalam surat Farhan dan jadi kelengkapan bukti, katanya. ‘’Beberapa waktu lalu kita masih menduga-duga motifnya, tapi sekarang kita sudah dapat konfirmasi secara khusus bahwa motif ini sudah tergambar dari surat. Memperkuat dugaan-dugaan kita terkait motif selama ini,” kata Boy. (wnd)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo berpandangan, mendekati Pemilu 2014 banyak anggota DPR yang lebih memetingkan merawat konstituennya, sehingga dipastikan akan berpengaruh dalam kehadiran pada sidang-sidang paripurna atau komisi. ‘’Tetapi tidak bisa kemudian dibiarkan. Maka salah satu jalan keluar adalah untuk memperbaiki atau merevisi UU MD3 yang sekarang ini sedang dalam proses untuk diperhatikan,” kata Pramono usai rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Penegasan tersebut disampaikan Pramono Anung
menanggapi pemandangan kursi kosong banyak terlihat, padahal banyak anggota DPR terlihat menandatangani absensi kehadiran yang masih menerapkan presensi manual dengan menandatangani daftar hadir di depan ruang rapat. Karena tidak kuorum, maka rapat paripurna yang diagendakan pukul 10.00 WIB tertunda dan baru dimulai pukul 10.48 WIB. Rapat paripurna akhirnya dibuka meskipun daftar absensi baru mencatat hanya 301 dari 560 orang anggota Dewan yang menandatangani daftar hadir. Itu tidak dilakukan verifikasi atas absensi yang ada, karena praktiknya,
selama ini anggota DPR kerap hanya memberikan tanda tangan lalu meninggalkan ruang rapat. Ada pula yang meminta staf ahli atau asisten pribadinya untuk menandatangani daftar hadir. Menurut Pramono, salah satu hal penting dalam revisi UU MD3 adalah pemberian sanksi agar anggota Dewan tidak lagi main-main dengan aturan. Sebab, katanya aturan tegas seperti pemecatan dalam UU MD3 masih bisa disiasati anggota Dewan. Misalnya, aturan pergantian antar waktu (PAW) bila tidak hadir enam kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, dapat disiati dengan
si anggota Dewan masuk di sebelum absent yang keenam sehingga ketentuan itu akan gugur dengan sendirinya. ‘’Itu kan orang akan dengan mudah membuat alasan yang kemudian yang bersangkutan tidak bisa kena PAW. Maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan UU sendiri,” ujarnya. Ketua BK DPR Muhammad Prakosa mengatakan, sebenarnya kunci utama mendisiplinkan anggota DPR mengikuti rapat ada di tangan fraksi. Karena fraksi bisa membuat aturan yang lebih ketat berikut sanksi agar seluruh anggotanya disiplin. Sedangkan, BK, kata dia
selama ini terkendala oleh longgarnya aturan dalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) untuk memberikan sanksi anggota yang malas. Soal kehadiran finger print yang diragukan efektifitasnya diakui Prakosa karena memang finger print didesain hanya untuk mendata kehadiran, tidak mendata kehadiran anggota DPR hingga rapat usai. Mekanisme itu, kata dia mengikuti aturan ang ada dalam Tata Tertib maupun UU MD3. Ketua F-PD Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan, agar anggota pembolos dibangkitkan rasa malunya. (har)
SBY-Hillary
Bahas Kemitraan
Suluh Indonesia/ant
HILLARY - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menlu AS Hillary Clinton di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pertemuan membicarakan soal peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
JAKARTA - Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Menlu AS Hillary Clinton diantaranya membicarakan upaya mewujudkan kemitraan komprehensif yang lebih baik. ‘’Bapak Presiden menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara yang sudah baik ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga semakin komprehensif dan semakin menguntungkan antara kedua negara,’’ kata Menlu usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Menlu Hillary di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Sementara, Hillary dalam kesempatan tersebut, menginformasikan bahwa pada 20 September mendatang di Washington (ASA) akan diselenggarakan Joint Ministerial Commission III antara Indonesia-AS yang akan dipimpin oleh Menlu kedua negara. Hal ini untuk menindaklanjuti dicapainya comprehensive partnership antara kedua negara yang secara umum memiliki hubungan bilateral yang kuat dan positif. Sementara itu, kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia ini adalah yang kedua, setelah kunjungannya pada Februari 2009. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan kerja Hillary di Kawasan Pasifik. Sebelumnya, Istri mantan Presiden AS Bill Clinton ini menghadiri Forum Kepulauan Pasifik di Cook Island. Hillary memimpin delegasi tinggi AS dalam forum yang telah berlangsung sejak 41 tahun lalu ini. Setelah Indonesia, Hillary diagendakan kunjungi China, Brunei, dan Timor Leste. (har)