Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.148 tahun IV Rabu, 4 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Tujuh BUMN Diprivatisasi 2010
IHSG Terkoreksi
OP Beras Digelar
KEMENTERIAN BUMN menyiapkan tujuh perusahaan milik negara masuk daftar privatisasi pada 2011. “Perusahaan yang akan diprivatisasi tahun depan sedang diusulkan kepada ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI), Selasa ditutup terkoreksi hampir 3 persen sehingga kembali di bawah 3.000 poin, karena sudah jenuh beli (overbought). “Secara teknikal indeks sudah ...hal. 2
MENTERI Perdagangan Mari Elka Pangestu mengtakan bahwa operasi pasar berassudah digelar di tujuh provinsi sehingga diharapkan dapat menekan kenaikan harga beras. “Sudah beberapa minggu dilakukan operasi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPC Suap Gayus
500 Ribu Dolar AS
Suluh Indonesia/ant
BERSAKSI - Gayus Tambunan bersaksi atas terdakwa AKP Sri Sumartini di PN Negeri Jaksel, kemarin. Gayus mengungkapkan, pernah menerima Rp 5 miliar dari pembebasan pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC).
JAKARTA - Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, tersangka kasus mafia pajak, mengaku mendapatkan uang Rp 5 miliar dari pembebasan pajak PT Kaltim Prima Coal. ‘’Dari membantu PT KPC, saya mendapatkan uang 500 ribu dolar AS atau Rp 5 miliar,” katanya saat menjadi saksi untuk terdakwa AKP Sri Sumartini di PN Jakarta Selatan, kemarin. Ia mengaku uang dari membantu pembebasan pajak PT KPC itu untuk 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2005, diberikan oleh Alif Kuncoro. Uang dari PT KPC juga diberikan kepada pimpinannya di Direktorat Jenderal Pajak, Maruli. Secara keseluruhan uang di dua rekeningnya di dua bank, BCA dan Panin Bank, mencapai Rp 28 miliar. Dalam menghadapi kasusnya itu, Gayus mengaku dirinya menyalurkan uang ke pengacaranya, Haposan Hutagalung. Uang tersebut, yakni 20 ribu dolar AS untuk dana operasional Haposan Hutagalung, 100 ribu dolar AS agar dirinya tidak ditahan, 35 ribu dolar AS untuk pembukaan blokir rekeningnya, dan 45 ribu dolar AS agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumahnya di Kelapa Gading. ‘’Lima ratus ribu dolar AS untuk fee penyidik, jaksa, dan hakim,” katanya. Terkait dengan dakwaan Sri Sumartini, Gayus membantah dirinya melakukan konfirmasi terhadap terdakwa Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini apakah sudah menerima uang 45 ribu dolar AS agar tidak menyita rumahnya dari Haposan. ‘’Tidak benar saya meminta konfirmasi kepada Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini atas uang 45 ribu dolar AS,” katanya seraya berulang-ulang menyebutkan nama Haposan yang merekayasa agar pencabutan blokir uangnya di bank. (ant)
BI Nilai Sudah Saatnya
Redenominasi Rupiah JAKARTA - Bank Indonesia menilai mata uang rupiah sudah saatnya diredenominasi untuk menghindari kerugian yang bisa terjadi di masa depan akibat nilai transaksi yang semakin besar melampaui sistem penghitungan yang digunakan sekarang. ‘’Diproses dari sekarang mulai berlangsung 34 tahun lagi, kalau tidak ditempuh sekarang, cost-nya akan sangat mahal sekali,” kata Gubernur BI Darmin Nasution di Jakarta, kemarin. Darmin memperkirakan dalam lima hingga tujuh tahun kedepan aplikasi pembukuan ataupun alat hitung yang ada pada masyarakat tidak akan bisa menghitung transaksi yang berkembang melampaui digit pada mesin hitung. ‘’Benefit-nya lebih banyak dari biayanya dibanding kalau kita
tidak mengubahnya,” ujarnya. Menurut Darmin, redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang. Redenominasi berbeda dengan pemotongan uang atau sanering yang umumnya dilakukan saat negara dalam situasi yang tidak stabil. ‘’Inflasi tinggi menyebabkan daya beli mata uangnya merosot cepat sehingga perlu dipotong artau sanering, sedangkan redenominasi hanya berhasil kalau ekonomi sedang stabil dan tumbuh serta inflasi terkendali,” tuturnya. Saat ini, perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi baik dengan inflasi yang terkendali. Oleh karena itu, menurut dia, saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan redenominasi. ‘’Saya ingin sampaikan mengapa perlu re-
denominasi dan perlunya tidak sekarang tapi beberap tahun lagi, tapi karena prosesnya butuh waktu lama maka harus dimulai sekarang,” katanya. Darmin mencontohkan Turki yang berencana masuk ke Uni Eropa juga melakukan redenominasi yang membutuhkan waktu 10 tahun yang akhirnya ditiru oleh Rumania. Ketika itu, Turki melakukan redenominasi sebanyak enam digit angka nol di mata uangnya. ‘’Kalau pergi ke Istambul 5 tahun lalu harga bisa berjutajuta, air mineral sebotol harganya satu setengah juta. Di dunia ini satuan mata uang yang paling besar hanya ada di tiga negara, selain kita yaitu Vietnam dan Zimbabwe,” tuturnya seraya mengatakan, Indonesia perlu melakukan redenominasi mata uangnya. (ant)
Usut Lembaga Hukum
Aturan Harus Segera Diperbaiki JAKARTA - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan, aturan tentang pengusutan kasus tindak pidana di sebuah lembaga hukum harus diperbaiki. ‘’Selama ini, lembaga hukum masih melakukan penyelidikan di lembaganya sendiri bila terjadi sebuah kasus, seperti di kepolisian dan kejaksaan,” katanya pada Seminar Pemberantasan Kejahatan Melalui Peran Whistleblower dan Intersepsi di Jakarta, kemarin. Menurut Denny, seharusnya ada sebuah tim yang mengusut sebuah kasus yang terjadi di kepolisian dan kejaksaan. ‘’Harus ditunjuk sebuah lembaga atau tim gabungan untuk mengusut kasus mafia peradilan yang melibatkan oknum kejaksaan, kepolisian dan hakim. Aturan masalah ini harus jelas dan diperbaiki karena pasal 27 UU antikorupsi telah dicabut setelah dibentuknya KPK,” katanya. Dalam pasal 27 UU antikorupsi itu menyebutkan, bila terjadi kasus di sebuah lembaga hukum, maka perlu dibentuk tim khusus untuk mengusutnya. Namun, setelah KPK terbentuk pasal itu dicabut karena KPK yang akan mengusut kasus di lembaga-lembaga hukum. ‘’Bagaimana, kalau pimpinan KPK memang ter-
libat dalam kasus Anggodo? Lembaga mana yang patut mengusutnya? Karena pasal 27 telah dicabut,” katanya. Oleh karena itu, aturan-aturan yang mengatur masalah itu harus diperbaiki. Selain itu, tambah Denny, perlunya perlindungan bagi Whistleblower dan identitasnya perlu disembunyikan karena jika tidak, maka jiwa dan kedudukannya di sebuah lembaga atau instansi akan terancam atau bahkan mereka bisa dikriminalisasikan. Ia mencontohkan kasus yang dialami oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan mantan anak buahnya, Brigjen Pol. Raja Erizman dan Brigjen Pol. Edmond Ilyas setelah Susno yang menuduh kedua perwira berbintang tersebut terlibat praktik makelar kasus saat menangani perkara pajak. ‘’Seharusnya, laporannya diproses hukum lebih dulu, baru kasus yang menimpanya. Namun, pada kenyataannya terbalik,” katanya. Hal itu pernah dilakukan oleh KPK, dimana Agus Condro melaporkan kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom yang melibatkan para anggota DPR. (ant)
Belum Ada Rencana JAKARTA - Wapres Boediono menegaskan, redenominasi rupiah masih berupa studi yang dilakukan oleh BIdan pemerintah belum berencana melakukan tindakan itu. ‘’Itu adalah studi yang dilakukan oleh BI dan memang merupakan domain yang dilakukan sebagai bank sentral,” kata Boediono di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, studi itu untuk mempelajari berbagai opsi dan saat ini masih berlanjut. Mengenai kapan studi tersebut selesai, Wapres menegaskan, pemerintah masih menunggu dan kalau hasilnya sudah definitif tentunya harus melalui proses panjang untuk dilakukan. ‘’Memang redenominasi sudah dilakukan di beberapa negara seperti Turki. Redenominasi itu masih dipelajari oleh BI dan sekali lagi statusnya masih berupa studi dan belum dilakukan dalam waktu dekat,” katanya. Boediono menegaskan, terpenting saat ini adalah menjaga ketenangan dan kestabilan ekonomi moneter Indonesia dan juga perlu mewaspadai pergerakan laju inflasi yang mulai naik. ‘’Kita jelas akan mengupayakan semaksimal mungkin menjaga inflasi agar mendekati sasaran yang kita capai dan dari sisi suplai tetap dijaga,” kata Wapres seraya mengingatkan agar tidak terpengaruh terhadap hasil studi itu. (ant)