Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 4 Maret 2011
No. 43 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Jennifer Kurniawan
Mau Dibayar Rp 1 Miliar JENNIFER Kurniawan mulai berkarir di tanah air. Ia akan segera membintangi sebuah film. Namun, Jennifer mengaku sangat pilih-pilih untuk jenis film yang akan dibintanginya. Ia tak mau main film yang hanya menonjolkan keindahan tubuhnya. ‘’Saya nggak mau bermain film berbau seks atau semacamnya,” kata Jennifer. Wanita berambut panjang ini menambahkan, jika film yang akan dibintanginya bukanlah film horor. Sayangnya, ia belum mau membeberkan secara detail film yang akan dibintanginya tersebut. “Saya belum bisa cerita. Cuma saya pastikan bukan film horor,” ungkapnya. Kabarnya, untuk membintangi film yang masih dirahasiakan judulnya itu, Jennifer mau dibayar sebesar Rp 1 miliar. Benarkah ? ‘’Kalau itu saya kurang tahu,’’ katanya. (kmb)
SBY Terima Puan
Jajaki Koalisi JAKARTA - Ketua DPP PDIP Taufiq Kiemas mengakui putrinya, Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDIP sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Tanya mbak Puan, mbak Puan kan (Ketua) DPP, mbak Puan sudah ketemu pak SBY. Jadi sekarang kalau mau tanya sesuatu hal ke depan ini tanya mbak Puan,” kata Taufiq di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Penagkuan Taufiq tersebut menjawab setelah dirinya menolak disebut sebagai tokoh sentral PDIP saat ini, khususnya mengenai hasil pertemuannya dengan Menko Perekonomian yang juga mantan Ketua
Tim Sukses SBY-Boediono Hatta Rajasa yang mendatangi kediamannya. Taufiq mengatakan dia hanya mendengar pembicaraan antara Puan dengan Hatta. Sudah saatnya urusan partai diserahkan kepada generasi muda di bawahnya. “Aku kan sudah tua juga, sudah 70 an, yang mesti ditanya mbak puan, ke depan yang menentukan sekarang Mbak Puan, kalau aku yang menentukan 2014, belum tentu hidup,” ujarnya. Taufiq mengatakan dirinya menyerahkan soal keputusan koalisi kepada Puan. ‘’Itu terserah Mbak Puan. Pokoknya apa pun keputusan Mbak Puan, kita dukung. Sekarang ini kan masanya yang muda-
muda,” tandasnya. Dari jajaran DPP PDIP sendiri tempak serius menanggapi pendekatan yang dilakukan SBY. Hal itu dapat dilihat dari rapat DPP yang dipimpin angsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hampir semua petinggi PDIP hadir, kecuali Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP, Puan Maharani. Ketidakhadiran Puan makin mengindikasikan kebenaran pertemuannya dengan SBY. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo tidak membantahnya namun dia mengatakan pertemuan terjadi jauh sebelum SBY memberikan pidato yang menegaskan perlunya evaluasi koalisi. (har)
Gerindra Incar
Bidang Ekonomi JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya mengincar bidang ekonomi jika diajak menjadi bagian dari koalisi dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Muzani, jika memang Gerindra diajak memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahan, maka pihaknya mengajukan sejumlah catatan. ‘’Kita akan berikan sejumlah catatan kepada Presiden Yudhoyono,” katanya. Persyaratan tersebut, kata Muzani, Gerindra lebih tertarik kepada sektor ekonomi yang tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Gerindra menginginkan agar kebijakan pemerintah bisa lebih prorakyat seperti BUMN bisa jadi faktor penggerak perekonomian bangsa, produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk. Dengan demikian Indonesia tidak kekurangan pupuk. Pemerintah juga harus serius mengutamakan pangan dalam negeri dan pasokan batubara bisa digunakan untuk lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri. ‘’Jika hal-hak itu tidak dimungkinkan, maka masuknya kita (ke dalam kabinet) tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kita ingin betul-betul bermanfaat buat rakyat. Kalau tidak, posisi kita biarlah tetap seperti saat ini,” kata Muzani. Sementara tu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, kedatangan Ketua Umum PDPP PAN Hatta Rajasa untuk bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan bagian dari penjajakan mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam koalisi. ‘’Kedatangan Pak Hatta ke Teuku Umar ( rumah Mega, red), dua hari lalu, usai SBY memberikan pernyataan merupakan upaya dari SBY mengajak PDIP untuk bergabung. Namun semua bergantung pada Ibu Megawati, apakah mau atau tidak. Toh sebelum penyusunan kabinet tahun 2009 lalu, SBY telah menyediakan “seat”(kursi-red) bagi PDIP,” kata Hakam. (har)
Demokrat Gulirkan
Hak Angket Lapindo
FIFA Tolak Nurdin JAKARTA - Selain menginstruksikan digelarnya Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa PSSI, badan sepak bola dunia atau FIFA meminta agar Nurdin Halid tak lagi maju dalam pencalonannya sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015. Hal itu terungkap dalam surat balasan FIFA atas surat yang dilayangkan PSSI. Dalam suratnya, FIFA menyatakan agar Nurdin tak lagi menjadi calon ketua umum periode berikutnya. ‘’Ada dua poin penting dalam surat yang diberikan FIFA. Yang pertama adalah keputusan mereka untuk tidak memberikan sanksi pada persepakbolaan Indonesia. Yang kedua, tidak menyetujui Nurdin Halid sebagai calon ketua umum PSSI periode mendatang,” tegas Komisaris Utama Persebaya 1927, Saleh Mukadar, sebagaimana dikutip Dunia Soccer. Menurut Saleh, surat tersebut sudah dicek terlebih dulu dan dinyatakan resmi. (kmb)
JAKARTA - Kubu Partai Demokrat melakukan serangan balik. Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan akan menggagas digulirkannya pansus semburan lumpur Lapindo karena pansus yang pernah dibentuk DPR dihentikan tanpa ada sikap yang jelas dari DPR. ‘’Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak, namun dana APBN telah digunakan untuk menanggulanginya,” kata Ruhut di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Ruhut, Lapindo harus mengganti kerugian masyarakat dan rakyat akibat semburan tersebut, baik secara materil maupun imateril. Bahkan, bukan hanya kerugian materil masyarakat dan negara yang harus dikembalikan oleh pihak Lapindo namun juga kerugian imateril karena justru di sanalah yang paling banyak kerugiannya. ‘’Masyarakat telah lelah dan telah sangat sabar menunggu untuk mendapatkan keadilan, kita harus memberikan dan mengembalikan keadilan itu kepada masyarakat,” kata Ketua DPP Partai Demokrat ini. Ruhut juga mempersoalkan ketegasan, konsistensi dan motif Partai Golkar. Dalam masalah Bank Century dan mafia pajak, Golkar sangat antusias, tetapi untuk kasus Lapindo sangat lemah padahal kerugian negara dan masyarakat akibat lumpur Lapindo lebih jelas. Sementara permasalahan Bank Century dan mafia pajak yang selama ini diusung oleh Partai Golkar belum jelas dimana letak kerugiannya. ‘’Kalau Century jelas tidak ada kerugian negara dan keputusan itu jelas mendesak saat itu. Mafia pajak kita setuju membongkarnya, namun tidak perlu politisasi di DPR yang penting penegakan hukum oleh aparat hukum,” katanya. Ruhut mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur itu, terutama mengenai alokasi APBN untuk menangani kasus itu. Menurut Ruhut, pihaknya akan menggagas digulirkannya lagi Pansus Lapindo mengingat pansus yang pernah dibentuk DPR berhenti dengan tidak jelas. Pansus belum memutuskan apakah semburan lumpur Lapindo itu bencana alam atau keteledoran Lapindo. ‘’Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak,’’ katanya. (har)