Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 4 Februari 2011
Saham Garuda di Jakarta Sepi
Faktor Tehnikal Dorong IHSG
Perbankan Didesak
PEMINAT saham PT Garuda Indonesia pada penawaran perdana (IPO) hari pertama untuk kelompok ritel di Jakarta relatif sepi karena diduga minimnya publikasi. “Hari pertama di Jakarta ini, memang relatif sepi ...hal. 1
FAKTOR tehnikal menjadi pendorong kuat untuk indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu kembali melanjutkan penguatan. “Belum ada faktor signifikan yang membuat indeks dalam ...hal. 2
DEWAN Pengurus Nasional Kadin UMKM mendesak perbankan menurunkan bunga kredit usaha rakyat karena terlalu tinggi dan akan menyulitkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air. “Perbankan ...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 24 tahun V
Suluh Indonesia/ant
BARONGSAI AIR - Penyelam beraksi menggunakan kostum Barongsai dan Barong Bali di Aquarium Utama Seaworld Indonesia, Jakarta, kemarin. Aksi tersebut dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Perayaan Imlek 2562 pada tahun ini merupakan penanda bergantinya tahun Macan Emas menjadi Tahun Kelinci Emas.
Pimpinan DPR Mendukung
Hak Angket Pajak Lolos JAKARTA - Tiga dari lima pimpinan DPR ikut menandatangani usulan menggunakan hak angket atas kasus mafia pajak. Ketiga Wakil Ketua DPR tersebut yaitu Priyo Budi Santoso (Fraksi Golkar), Pramono Anung (F-PDIP), dan Anis Matta (F-PKS) merupakan bagian dari 111 anggota DPR yang menjadi pengusul hak angket kasus mafia pajak. Wakil Ketua DPR Anis Matta, usai meneken sekaligus menerima perwakilan para pengusul di ruang pimpinan DPR di Jakarta, kemarin mengatakan sikap partainya sudah bulat mendukung angket mafia pajak. ‘’Kita konsiten tidak akan terpengaruhi sikap partai lain,” kata Anis. Dengan diterimanya usulan hak angket ini maka jumlah tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan syarat yang
berlaku. Sebelumnya, hak angket kasus mafia pajak telah diajukan oleh 30 pengusul, namun gagal karena tidak memenuhi syarat minimal 25 pengusul anggota DPR. Belakangan pengajuan ini digalang kembali dan mendapat dukungan fantastis dari fraksi koalisi pendukung pemerintah yang sebelumnya tidak mendukung. Anis menjelaskan pimpinan DPR akan segera menggelar rapat membahas masalah ini. Setelah itu, usulan ini akan diagendakan di rapat Badan Musyawarah (Bamus) kemudian dilanjutkan di rapat paripurna untuk memutuskan kepada perangkat DPR yang ada melakukan penyidikan termasuk di antaranya memanggil pihak terkait. Minus Demokrat, 111 orang anggota dewan menjadi pendukung yaitu Golkar (74), PDIP
(14), PKS (9), PPP (2), PAN (1), Hanura (8), Gerindra (2) dan PKB (1). Salah seorang inisiator angket mafia pajak Syarifuddin Suding mengatakan berdasarkan hasil audit BPK terhadap kinerja di Direktorat Jenderal Pajak, maka usul ini diajukan dengan menekankan pada penuntasan mafia pajak dan implementasi UU pajak itu dijalankan secara benar. Anggpta Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan dukungan ini merupakan keputusan Rakornas PDIP di Batam. Di mana PDIP ingin mengetahui siapa-siapa saja mafia pajak itu dan dari 151 perusahaan selama ini mengalir kemana saja dananya. Apalagi ada perusahaan asing yang tidak membayar pajak. ‘’Semoga saja tidak ada intervensi siapapun dalam angket pajak ini,” ungkap Trimedya. (har)
8,3 Juta Orang Pengangguran JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,32 juta orang. Oleh karena itu diperlukan gerakan nasional untuk meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat. Presiden dalam pidato pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jakarta, kemarin menjelaskan, jumlah pengangguran itu setara dengan 7,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,8 juta orang. Presiden menegaskan, data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), organisasi resmi pemerintah yang bertugas mengolah berbagai jenis data. ‘’Jadi ini bukan kebohongan,” kata presiden yang disambut tepuk tangan hadirin. Yudhoyono menjelaskan, fokus utama pemerintah adalah berusaha menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur itu. Salah satu lapangan pekerjaan yang potensial adalah pegawai instansi negara. Namun, kata presiden, sektor itu tidak mungkin bisa menyerap semua pengangguran. Menurut Presiden Yudhoyono, jumlah pegawai instansi negara saat ini 7.663.570 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil, guru dan
dosen, serta TNI/Polri. Oleh karena itu, presiden meminta masyarakat menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja. ‘’Menjadi wirausaha yang menciptakan produk pasar dan bisnis yang baru,” katanya. Kepala Negara menegaskan, wirausahawan di Indonesia bisa bekerja di berbagai sektor, seperti pertanian, jasa, dan teknologi. Sektor-sektor itu masih bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, menyatakan saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air baru sebanyak 0,24 persen dari total populasi penduduk. Padahal, untuk dapat dikatakan sebagai negara maju diperlukan setidaknya 2 persen jumlah wirausaha dari seluruh jumlah penduduk. ‘’Melalui GKN ini kami berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha minimal 2 persen dari total populasi penduduk kita,” katanya. Menurut menteri, jika hal itu dapat dicapai maka bukan tidak mungkin jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat ditekan, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. (ant)
Gayus Ungkap
Kerja Pejabat Pajak JAKARTA - Setelah diperiksa himpir enam jam, Gayus Halomoan Tambunan mengaku diminta untuk menerangkan bagaimana kerja para pejabat Ditjen Pajak. ‘’Dimintai keterangan apa saja yang diketahui bagaimana (kerja) pejabatpejabat pajak,” kata Gayus di Jakarta, kemarin. Saat ditanya lebih lanjut mengenai mafia pajak, ia meminta agar pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan pada penasihat hukum dan penyidik. ‘’Pertanyaan berikutnya tanya lawyer (pengacara-red) dan penyidik lah,” ujar Gayus. Sementara itu, penasihat hukum Gayus, Hotma Sitompoel membenarkan bahwa kliennya baru ditanyai masalah umum terkait sistem kerja pejabat pajak. ‘’Pemeriksaan ini belum sampai kasus, ditanyakan umum saja, bagaimana kerja pajak, apa yang dilakukan kalau ada wajib pajak, bagaimana kalau ada keberatan pajak, bagaimana kerja pengadilan pajak, itu saja,” jelas Hotma. Saat ditanyakan nama pejabat yang diterangkan kinerjanya oleh Gayus kepada KPK, Hotma menolak menjelaskannya. ‘’Kalau soal nama saya tidak mau sebut karena nanti jangan seperti kayak Denny (Sekjen Satgas Pemberantasan Mafia Hukum), bikin up load paspor orangnya (tersangkanya) lari,” ujar Hotma. (ant)
Wakil Wali Kota Surabaya
Mengundurkan Diri SURABAYA - Bambang Dwi Hartono mengajukan izin ke induk organisasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mundur sebagai Wakil Wali Kota Surabaya yang selama ini mendampingi Wali Kota Tri Rismaharini. ‘’Saya mengajukan izin ke induk organisasi (DPP PDIP) untuk ditarik atau mengundurkan diri sabagai petugas partai di eksekutif (wakil wali kota-red),” katanya di Surabaya, kemarin. Menurut Bambang, alasan pengunduran diri sebagai wakil wali kota tidak lain adalah proses regenerasi atau memberi kesempatan kepada kader lain. Selain itu, ada waktu cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus DPD PDIP Jatim dalam konsolidasi dan tugas-tugas yang lain. ‘’Mudah-mudahan segera mendapatkan izin atau permohonan dikabulkan,” ujarnya. Sebelum keputusan Bambang tersebut, DPD PDIP Jatim telah menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim Sirmaji menyatakan kuputusan soal pencabutan dukungan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atas rekomendasi Pansus Hak Angket tentang kenaikan pajak reklame DPRD Surabaya akan diputuskan pada pertemuan dengan DPP PDIP hari ini. (ant)