Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 3 Maret 2011
No. 42 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Arumi Bachsin
Hanya Boleh Ketemu Papa MESKI dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), artis cantik Arumi Bachsin tetap tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya. Namun, untuk berkomunikasi dengan ayah dan adiknya, Arumi malah diperkenankan. ‘’Kalau ada surat yang ingin diberikan sepanjang Arumi mau menerima, boleh saja di lakukan oleh pihak keluarga seperti ayahnya dan adiknya, kalau ibunya belum boleh karena ibunya kan sebagai terlapor,” ujar kuasa hukum keluarga Arumi, Minola Sebayang di LPSK gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta, kemarin. Pihak keluarga Arumi pun menyebut jika LPSK adalah lembaga yang berani menyebut keberadaan Arumi. ‘’Beda sekali dengan KPAI. LPSK satu-satunya lembaga yang berani dengan tegas menyatakan bahwa Arumi berada di bawah perlindungannya,’’ katanya. (kmb)
SBY Tanyakan Komitmen
Parpol Koalisi JAKARTA - Menyusul peringatan kepada partai politik anggota koalisi yang dinilai tidak taat pada nota kesepahaman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan pesan kepada pimpinan partai politik untuk mengetahui apakah mereka ingin tetap berada di dalam koalisi. Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga di Bina Graha, Jakarta, kemarin mengatakan, Presiden akan mengirimkan pesan dalam bentuk tersirat maupun tersurat untuk mempertanyakan keinginan mereka bertahan dalam koalisi. ‘’Di dalam pesan itu, saya kira yang di dalam komunikasi itu, dan saya tidak terkejut kalau
itu tertulis dalam bentuk surat akan pertanyaan berisi suatu pertanyaan sederhana apakah kalian mau tetap menjadi bagian penting dalam koalisi ini atau memilih dengan kesadaran kritis masing-masing untuk meninggalkannya,” tutur Daniel. Dalam pernyataan Selasa 1 Maret 2011, Presiden Yudhoyono mengatakan, dalam waktu dekat bersama dengan Wakil Presiden Boediono akan melakukan komunikasi maraton dan intensif dengan pimpinan parpol anggota koalisi. Menurut Daniel, motif terpenting dari komunikasi politik Presiden Yudhoyono adalah untuk mengusahakan pemerintahan yang bekerja lebih efektif, mengingat waktu yang
tersisa hanya 3,5 tahun. Komunikasi itu, lanjut dia, sudah cukup mendesak mengingat kenyataan yang terjadi, sehingga Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak ingin mengambil risiko dan menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Karena itu, kata Daniel, jawaban dari pesan yang akan dikirimkan Presiden Yudhoyono kepada partai politik anggota koalisi seharusnya cukup singkat apakah mereka ingin tetap berada di koalisi atau tidak. ‘’Jawaban yang diharapkan adalah sesederhana pertanyaannya, yaitu iya atau tidak. Dan sebaiknya karena ini ditulis dalam bentuk surat,’’ katanya. (ant)
PDIP Masuk Kabinet
Ditentukan Mega JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa melakukan sowan ke kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputrikemarin. Saat dikonfirmasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomia di Jakarta, kemarin. Hatta mengatakan kedatangannya itu hanya silaturahmi biasa. Alam pertemuan itu, Hatta mengaku tidak mendapati Megawati, cuma bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas. Namun, Hatta mengelak menjawab kehadirannya terkait dengan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan akan melakukan penetaan ulang format koalisi. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 19.00 WIB itu banyak membicarakan banyak hal, tetapi tidak membahas soal koalisi. ‘’Dari A sampai Z. Oh, saya tidak bahas koalisi,” jawabnya. Soal kehadiran dirinya sebagai utusan Presiden Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini tidak menjawab tegas. ‘’Ya, macam-masam kapasitas saya. Apa sajalah, pokoknya tetap Hatta Rajasa,” kata Hatta singkat. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan ketidakhadiran Mega menemui Hatta Radjasa bukan disengaja karena berusaha menghindar. Tjahjo yang saat itu mendampingi Megawati mengungkapkan makan malam Megawati yang ditemani dirinya, Puan Maharani dan Rini Soewandi karena memang sudah direncanakan. ‘’Tidak benar kalau ada berita Ibu Mega kabur dari kediaman Teuku Umar saat Hatta Rajasa datang,” kata Tjahjo. Sowannya mantan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono itu menimbulkan spekulasi sejumlah kalangan. Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengakui berulang kali ditawari masuk kabinet, namun semuanya ditentukan Megawati. (har)
FBI-Polri Tanggulangi Suluh Indonesia/ant
MELASTI - Sejumlah Umat Hindu membawa benda-benda sakral atau Pratima saat melintasi air laut untuk penyucian diri dalam upacara Melasti di Pantai Padanggalak, Sanur, Bali, kemarin.
Reshuffle di Tepi Jurang Periksa Nurdin Halid JAKARTA - Kejaksaan sampai sekarang untuk memeriksa Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, tinggal menunggu salinan putusan PN Samarinda yang mumutuskan Manajer Umum Persisam Aidil Fitri bersalah. ‘’Setelah kita koordinasikan dengan Kejaksaan Negeri Samarinda, mereka belum menerima secara resmi salinan putusan mantan Manajer Umum Persisam, Aidil Fitri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, PN Samarinda memvonis satu tahun penjara terhadap mantan Manajer Umum Persisam, Aidil Fitri pada 2 Februari 2011 serta diharuskan mengembalikan kerugian negara Rp 1,78 miliar. Dalam putusan itu disebutkan adanya 35 transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Aidil. Transaksi itu menyebutkan aliran dana ke sejumlah petinggi PSSI, yakni Nurdin Halid sebesar Rp100 juta. (ant)
JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet makin dekat dari kenyataan. Sinyal kemungkinan adanya pergantian menteri disampaikan Sekretaris Setgab Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah Syarif Hasan. ‘’Reshuffle itu sudah agak miring dikit, sudah di tepi jurang. Saya juga lagi nunggu-nunggu ini, semua orang sudah tahu,” kata Syarif di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pidato Presiden SBY merupakan peringatan bagi parpol koalisi bahwa evaluasi atas koalisi telah berjalan. Dan evaluasi itu bisa berujung pada reshuffle. Kapan persisnya reshuffle kabinet akan dilakukan, menurut Syarif itu kewenangan Presiden sepenuhnya. Syarif mengatakan meski tidak bisa mengevaluasi koalisi, namun Setgab selalu memberikan informasi mengenai dinamika Setgab dan parlemen kepada Presiden, termasuk perilaku sejumlah anggota koalisi yang sering berbeda pendapat bahkan menyerang. ‘’Kalau kita sama-sama dalam koalisi tentunya harus semua menyikapi bahwa kita tidak boleh saling serang. Masa sesama koalisi saling serang, kan tidak
lucu. Berarti etikanya juga sudah kurang bagus,” kata Syarif yang juga Menteri Koperasi dan UKM. Sebelum langkah-langkah diambil, sudah tentu Presiden akan melakukan konfirmasi untuk menentukan keputusan. Presiden akan mengonfirmasi komitmen dari anggota partai koalisi berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari laporan-laporan Setgab. Dalam surat itu, Presiden bersikap tegas terhadap anggota parpol koalisi masih mau atau tidak untuk berkomitmen dengan koalisi. Soal dua parpol yang dianggap Presiden menyalahi kesepakatan, Syarif memiliki penilaian berbeda terhadap PKS dengan Golkar. PKS dinilainya tidak memiliki komitmen pada Setgab. ‘’Golkar sering datang, kalau PKS jarang datang, yang datang siapa, yang komentar siapa, nggak kompak,” kata dia. Bila PKS tak memiliki komitmen maka kemungkinan SBY akan mengeluarkannya dari koalisi. ‘’Kalau masih tidak komit, pasti akan keluarlah,’’ paparnya. (har)
Kejahatan Transnasional JAKARTA - Kepolisian RI dan Federal Bureau of Investigation (FBI) atau kepolisian Amerika Serikat sepakat melanjutkan kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Direktur FBI Robert Mueller telah menandatangani nota kesepahaman untuk melanjutkan kerjasama. ‘’Kerjasama ini tidak ada yang baru, hanya melanjutkan saja,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, kemarin. Polri dan FBI sepakat tetap menjalin kerjasama dalam penanganan terorisme, narkotika, pencucian uang, cyber crime, ilegal logging, korupsi, dan bidang lain. Kerjasama lain yakni pemberian pelatihan anggota, ujarnya. Polri juga mengirim anggotanya untuk latihan dengan FBI dan hal tersebut ditindaklanjuti, kata Anton. ‘’Kemudian melaksanakan tukar- menukar informasi dibidang intelijen yang berkaitan dengan kejahatan transnasional,” kata Anton. Selain dengan FBI, Polri juga telah menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Australia, Singapura, Malaysia dan Selandia Baru, kata Kabag Penum. Muller juga mengunjungi gedung KPK.Menurut Irman, bentuk kemitraan merupakan hal yang penting dalam memerangi kejahatan internasional, termasuk soal tindak pidana korupsi. Meski AS terkesan mementingkan perang terhadap teroris, bos FBI ini menegaskan bahwa urusan memerangi korupsi tetap diurutan pertama. Sama halnya dengan kunjungan Muller ke Kepolisian Republik Indonesia, kunjungan ke lembaga antikorupsi ini pun bertujuan untuk menjalin lebih lanjut kerjasama yang telah dilakukan menghadapi tindak kejahatan, khususnya berkaitan dengan korupsi hingga pencucian uang. (wnd/oga)