Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 2 Februari 2011
Bukti Kelemahan Pemerintah
IHSG Positif Sambut Inflasi
Jumlah Wisman 2010 Tercapai
TINGGINYA inflasi pada Januari, yang lebih banyak disumbang dari kenaikan harga bahan makanan membuktikan kelemahan Pemerintah dalam mengurus pasokan dan distribusi pangan. “Kalau Januari kemarin ...hal. 1
SELAIN faktor bursa regional yang bergerak positif, besaran inflasi juga dianggap memberi angin segar oleh pelaku pasar (investor) dan mendorong perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) ...hal. 2
TARGET jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia pada 2010 sebesar 7 juta orang tercapai. “Target yang disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebesar ...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 23 tahun V
Suluh Indonesia/ant
DITAHAN - Tersangka kasus suap Deputi Gubernur Senior BI Budiningsih (PDIP) menolak diwawancarai wartawan sebelum ditahan usai menjalani pemeiksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
KPK Balas Dendam
5 Politisi Ditahan
Masuk Tiga Daerah
Bali KLB Rabies JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono mengatakan tiga daerah di Indonesia statusnya ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa rabies (anjing gila). ‘’Tiga daerah yaitu Bali, Nias dan Maluku Tenggara Barat menunjukkan perkembangan penyakit rabies ini sudah cukup memprihatinkan,” kata Menko Kesra usai rapat koordinasi di Jakarta, kemarin. Mengingat kasus rabies di ketiga daerah tersebut sudah menimbulkan banyaknya korban jiwa maka perlu langkah-langkah penanganan secara khusus terlebih lagi dalam rangka menuju Indonesia bebas rabies 2020. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa perlu intensifikasi koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan zoonosis (infeksi dari hewan yang ditularkan kepada manusia). Selain itu diperlukan pemenuhan kebutuhan vaksin rabies dan vaksin anti rabies termasuk biaya operasionalnya setiap tahun yang ada pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. ‘’Juga pentingnya meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan cara-cara menghindari penyakit rabies terutama di tiga daerah tersebut dan daerah lainnya,” katanya. Pengawasan yang lebih intensif terhadap mobilitas hewan pembawa penyakit rabies antar lintas daerah, maka peran pemerintah daerah sangat penting, katanya. Dalam rangka pemberantasan rabies juga dilakukan eliminasi hewan pembawa rabies. Maka perlu langkah-langkah persuasif bagi mereka yang memelihara hewan pembawa rabies untuk menyadarkan agar menyerahkan hewannya dieliminasi. ‘’Langkah-langkah jangka pendek sudah jelas, ada gerakan di tingkat daerah dan juga bagaimana membangun suatu sistem untuk penanganan jangka panjang. Tim terpadu yang terdiri dari lintas kementerian yang akan menyusun sehingga bisa betul-betul terbebas dari rabies,” kata mantan Ketua DPR ini. (son)
JAKARTA - KPK kembali menangkap dan menahan sisa tersangka dari 24 orang tersangka kasus dugaan suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. KPK berhasil menangkap lima tersangka sisa, politisi yang berasal dari PDIP dan Partai Golkar menyusul 19 politisi yang telah ditahan sebelumnya. Direktur Penuntutan KPK, Ferry Wibisono mengatakan, KPK sudah menahan mantan anggota F-PG Bobby Suhardiman ke LP Cipinang, Jaktim. Beberapa jam sebelumnya, KPK juga telah menahan Budiningsih (F-PDIP) setelah menjalani pemeriksaan. KPK juga menahan politisi PDIP Rusman Lumbantoruan yang dijemput paksa di kediamannya di Jakarta.
Sementara untuk politisi dari Partai Golkar, Hengky Baramuli, pemanggilan paksa terhadap mantan anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 itu dilakukan di kediamannya. ‘’Hengky sudah dipanggil paksa dari kediamannya,’’ Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Namun, saat akan ditahan di tempat yang telah ditentukan KPK, Hengky ternyata sedang mengalami penyakit jantung. Kendati demikian, Hengky akan tetap ditahan, tetapi penahanannya akan dititipkan di rumah sakit. ‘’Bila sakit maka akan dibantarkan,” katanya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 26 tersangka, salah satunya Jeffry Tongas Lumban Batu (PDIP) meninggal dunia. Sedangkan satu tersangka lagi yaitu Antony Zeidra Abidin belum dapat diproses karena
sedang ditahan dalam kasus hukum lainnya. Sehingga total tersangka yang ditahan sebanyak 24 tersangka. Ditangkap di Semarang KPK juga menangkap tersangka lainnya, Willem Tutuarima di rumahnya di Semarang. Ia mengatakan, alasan dilakukannya penangkapan di Semarang, karena Willem tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan pertama, meskipun yang bersangkutan memberikan keterangan ketidakhadirannya itu. ‘’Tersangka ditangkap tanpa melalui panggilan pemeriksaan kedua karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini dan berdasarkan kesimpulan penyidik KPK, kondisi Willem memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya. (har/son/oga)
KPK Tolak RDP JAKARTA - KPK menolak undangan rapat dari Komisi III DPR. Penolakan itu disampaikan lewat surat dengan alasan sibuk, karena adanya rapat koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya. KPK juga menyatakan keberatan kepada Komisi III DPR atas keputusan yang menolak kehadiran dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Status hukum Bibit dan Chandra diminta tidak lagi dipersoalkan, karena keduanya memang tidak lagi berstatus tersangka. Dasar hukumnya adalah Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum yang dikeluarkan Kejagung. Keabsahan keduanya, diperkuat dengan Keppres No 101/P tahun 2009 yang menyatakan keduanya masih sebagai pimpinan KPK dan pasal 21 ayat 5 UU No.30 th 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif. Menanggapi isi surat itu, Tjatur mengaku dapat memahami sikap KPK yang sangat kecewa dengan keputusan itu.. ‘’KPK sangat kecewa, itu bisa dilihat dari isi surat yang tertuang dalam surat yang isinya meminta pen-
jelasan dan klarifikasi terkait keputusan tersebut,” kata Tjatur. Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya tidak akan mau menghadiri RDP dengan Komisi III DPR jika Bibit dan Chandra tidak diikutsertakan. Busyro meminta DPR tidak lagi mempermasalahkan status hukum keduanya. Rencananya, pimpinan KPK kembali melakukan rapat bersama dengan Tim Pengawas Kasus Bailout Bank Century. ‘’Besok kita akan tetap berangkat berlima. Mudah-mudah enggak diusir lagi,” kata Busyro. Busyro membantah pembatalan rapat oleh KPK lantaran kecewa karena keputusan Komisi DPR tersebut. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengatakan ketidakhadiran pimpinan KPK sudah meminta izin kepada Komisi III dengan alasan saat ini tengah sibuk. ‘’Kami sudah resmi pamit karena ada tamu,” ujarnya. Ketidakhadiran pimpinan KPK menjadi perdebatan serius Komisi III. Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Edison Betaubun meminta surat pembatalan dan keberatan KPK disikapi serius. ‘’Ketidakhadiran KPK dari segi etika tidak bisa diterima,’’ katanya. (har/son)
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Tahun Baru Imlek 2562 yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Kamis (3/2) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Jumat (4/2). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
Penegak Hukum
Percepat Kasus Gayus JAKARTA - Tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung sepakat mempercepat proses pemeriksaan dan penyidikan kasus mafia pajak dan hukum yang berkaitan dengan terpidana Gayus Halomoan Tambunan. ‘’Terkait kasus Gayus, kami sepakat kasus ini akan diselesaikan dengan pendekatan supervisi, join investigasi, dan sharing data yang berasal dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan Kementerian Keuangan,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, kemarin. Selain itu, ketua lembaga antikorupsi ini juga menegaskan ketiga lembaga penegak hukum akan mempercepat prosesproses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus mafia pajak dan hukum yang berkaitan dengan kasus mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. Busyro juga mengatakan KPK akan menindaklanjuti dugaan korupsi dari kasus mafia pajak dan hukum yang berkaitan dengan Gayus, dimana lembaga antikorupsi ini memang benar-benar memiliki bukti kuat adanya tindak pidana korupsi di dalamnya. ‘’Dari KPK, data kami yang mana yang bisa jadi bukti kuat dan mana yang mendatangkan kerugian negara paling besar yang ditindaklanjuti,’’ ujar Busyro. Sementera itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan langkah-langkah penyelidikan kasus Gayus Halomoan Tambunan yang dilakukan Polri terutama yang berkaitan dengan barang bukti uang sebesar Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar milik Gayus sudah selesai, dan saat ini siap untuk diteliti Kejaksaan Agung terkait dengan pasal-pasal yang akan dituduhkan, yakni gratifikasi dan pencucian uang. ‘’Itu yang sudah kami selesaikan,” ujar Timur. Saat ini, menurut Kapolri, asal Rp 28 miliar dan Rp74 miliar tersebut baru berdasar pada pengakuan Gayus. ‘’Diharapkan nanti pada tahap selanjutnya bagaimana Gayus bisa buktikan dari mana uangnya tersebut,’’ katanya seraya mengatakan, Polri akan melakukan join investigasi agar dapat diselesaikan secara keseluruhan. (oga)