Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 62 tahun IV Kamis, 1 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper Penerimaan Pajak Justru Naik
Dorong Ekonomi
Garuda Non-Deal Road Show
PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, terungkapnya kasus Gayus Halomoan Tambunan tak mempengaruhi target ...hal. 1
BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan, peta sektoral perubahan iklim Indonesia (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap/ ICCSR) sebagai salah ...hal. 2
PT Garuda Indonesia akan melakukan “nondeal road show” ke sejumlah negara untuk menjaring minat calon investor terhadap rencana penawaran saham Garuda kepada publik (IPO). “Road show, akan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
www.suluhindonesia.com
Jaksa Cirus Sinaga
Segera Diperiksa
Suluh Indonesia/ade
TIBA - Mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus H Tambunan mendapat pengawalan ketat saat tiba di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Sebelumnya Gayus dan istri serta tiga orang anaknya menyerahkan diri di Singapura setelah dinyatakan buron.
Tim Independen
Periksa Gayus JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, Gayus Tambunan langsung menjalani pemeriksaan oleh Tim Independen yang dibentuk Kapolri untuk menyelidiki kasus dugaan mafia hukum. ‘’Disini kan ada tim independen yang punya hak untuk memeriksa siapa pun,’’ katanya saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta kemarin. Tim independen merupakan tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk mengungkap dugaan mafia hukum serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri saat menyidik Gayus tahun 2009. Ito membantah bahwa Ga-
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Wafat Yesus Kristus, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Jumat (2/4) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Senin (5/4). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
yus diperiksa di ruang kerja Kapolri, tetapi diperiksa di ruang rapat deputi operasi. Dugaan Gayus diperiksa di ruang Kapolri muncul karena Gayus dibawa masuk ke gedung utama dimana ruang kerja Kapolri berada. Ito menjelaskan tim independen akan memeriksa Gayus untuk penanganan kasus tersebut. Terkait dengan proses pemulangan Gayus, Ito menjelaskan bahwa keberhasilan itu tercapai karena ada koordinasi yang baik antara Polri, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ditjen Imigrasi. Selama di Singapura Satgas Pemberantasan Mafia Hukum banyak berperan untuk me-
yakinkan Gayus bahwa pemeriksaan di Mabes Polri akan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hakhaknya sebagai tersangka. Kerja sama antarinstansi itu bahkan dilakukan sebelum berangkat ke Singapura hingga kedatangannya di Jakarta . Ia mengatakan Polri tidak mungkin bekerja sendiri di Singapura bahkan tidak mudah bagi Polri untuk meyakinkan Gayus untuk pulang sehingga Satgas-lah yang bisa meyakinkan agar Gayus pulang. Sementara itu Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan kepulangan Gayus diharapkan terungkapnya kasus mafia hukum. (son)
Marzukie Alie :
Mafia Pajak Bukan Hal Baru JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, mafia pajak yang bisa mengatur jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak bukanlah hal yang baru, karena sistem perhitungan pajak masih belum jelas dan tegas. ‘’Berdasarkan keluhan dari dunia usaha, selama ini sistem perhitungan pajak oleh aparat pajak masih belum jelas dan tegas, baik dari sisi perhitungan pajak penghasilan pribadi maupun pajak pertambahan nilai (PPN),” katanya saat berkunjung ke KPP Jakarta Kebayoran Baru Jakarta, kemarin. Ia meminta agar sistem perhitungan pajak oleh para aparat pajak diperbaiki untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan negara maupun wajib pajak. ‘’Sudah saatnya untuk diperjelas dan dipertegas, sehingga tidak debateble lagi,” kata salah seorang kandidat Ketua Umum Partai Demokrat itu. Menurut Marzuki, praktik perhitungan yang tidak tepat bisa merugikan negara, misalnya
dalam kasus perhitungan wajib pajak yang nominalnya dikurangi, yang akhirnya masuk ke kantong oknum aparat pajak. Kasus penggelembungan perhitungan pajak, juga dapat memicu perselisihan, dan pada akhirnya akan terjadi negosiasi antara wajib pajak dengan oknum aparat pajak. ‘’Misalnya kurang bayar, lalu nego-nego, bisa hilang padahal hitungan sebenarnya sudah benar. Ini yang merugikan wajib pajak,” ucapnya. Munculnya kasus Gayus Tambunan, menurut Marzuki Alie, harus dijadikan momentum bagi segenap komponen bangsa dalam memerangi praktik mafia pajak, dan bukan malah dijadikan alasan untuk memboikot pajak. ‘’Mari kita bersama-sama memerangi mafia pajak. Sebab pajak adalah darahnya negara,” katanya. Marzuki mengaku telah mencium adanya praktik mafia pajak saat dia masih bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan saat menjadi pengusaha. (har)
JAKARTA - Masih ingat jaksa Cirus Sinaga. Dia adalah jaksa yang menangani perkara dengan terdakwa mantan Ketua KPK ntasari Azhar. Namun episode kali ini, Cirus Sinaga segera diperiksa terkait kasus pegawai Ditjen Pajak, Gayus HP Tambunan. Jamwas Hamzah Tadja di Jakarta, kemarin mengatakan, tahap pertama akan dilakukan pemeriksaan terhadap lima jaksa yang menangani perkara tersebut. ‘’Paling tidak pemeriksaannya pekan depan sudah dimulai, karena surat perintah pemeriksaannya sudah ada,” katanya. Sebelumnya, Tim Eksaminasi Kejagung yang menangani perkara Gayus menemukan fakta bahwa jaksa peneliti tidak cermat dalam menangani berkas pegawai Ditjen Pajak itu. Menurut Hamzah, pada intinya semua jaksa yang menangani perkara tersebut akan diperiksa oleh bidang pengawasan. Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, dari hasil kerja tim eksaminiasi atau pengkaji perkara Gayus itu, ditemui banyak keanehan. ‘’Banyak keanehan-keanehannya dalam penanganan perkara Gayus Tambunan,” katanya. Disebutkan, mengapa tindak pidana korupsinya tidak dikenakan kepada Gayus. ‘’Apa ini karena kebodohan, keteledoran, apa ada kepentingan. Karena keduanya tidak menutup kemungkinan,’’ katanya. (nas)
SBY Minta
Reformasi Birokrasi Dilanjutkan TULUNGAGUNG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan supaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum terus dilanjutkan, sekalipun muncul kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai Gayus HP Tambunan. ‘’Intinya bahwa proses penegakan hukum harus ditegakkan dimanapun. Jangan berhenti reformasi birokrasi,” kata jubir presiden Julian A Pasha di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau peternakan kambing di Tulungagung, Jatim, kemarin. Julian mengatakan bahwa kasus Gayus telah ditangani oleh Ditjen Pajak dan Bea Cukai sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pembenahan internal. Ia mengemukakan, pemerintah telah membentuk tim pengarah untuk reformasi birokrasi secara menyeluruh yang langsung dipimpin oleh wakil presiden. ‘’Presiden telah memberikan arahan untuk segera semua kasus tidak hanya kasus yang terjadi di pajak tapi seluruh instansi atau lembaga pemerintah lainnya, supaya segera ditindaklanjuti dalam hal pembenahan internal,” ujarnya. Menurut dia, setelah kunjungan kerja di Jatim, Presiden akan menerima laporan langsung dari Wapres, Menkeu dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi terkait perkembangan tertangkapnya Gayus. Ia mengatakan, secara
langsung Presiden belum mengeluarkan pernyataan khusus terkait kasus Gayus. Telah Gagal
Secara terpisah, Anggota Panitia Anggaran Dewan DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, reformasi birokrasi melalui sistim renumerasi seperti yang diterapkan di Kementerian Keuangan dinilai telah gagal menghapus praktek korupsi. ‘’Reformasi birokrasi melalui renumerasi sudah gagal dalam mencegah korupsi,” kata Bambang. Bambang menjelaskan diawal pengajuan sistim renumerasi, pemerintah beralasan bahwa hal itu untuk menutup peluang korupsi. ‘’F-PG di Panitia Anggaran akan mempertanyakan kembali usulan pemerintah untuk menambah anggaran renumerasi Rp 3,3 T dalam APBNP 2010,” kata Bambang. Menurut dia, usulan penambahan renumerasi sebesar Rp3,3 triliun tersebut jelas-jelas pemborosan yang tidak perlu. Terkait kasus Gayus, Bambang berharap akan mampu mengungkap dengan siapa saja Gayus bekerjasama dalam penggelapan pajak tersebut. Termasuk juga dengan rekannya di lingkungan internal Ditjen Pajak maupun di luar Ditjen Pajak. ‘’Ini agar tergambar jaringan mafia kasus pajak,” kata nya. Bambang juga berharap Gayus mau mengungkap kemana saja dana penggelapan itu dialirkan. (ant/har)
UU BHP Inkonstitusional PERSOALAN pendidikan tidak pernah habishabisnya. Produk hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ini dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD. Kenapa ? MK dalam sidang putusan uji materi UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU itu sebagai inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. ‘’Menyatakan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ketua Majelis
Hakim Konstitusi, Moh Mahfud MD dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK Jakarta, kemarin. Dengan demikian, UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK berpendapat, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU BHP, pada umumnya merupakan penyeraga-
man dalam bentuk tata kelola dan karena itu mengandung banyak kontroversi terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan. Penyeragaman itu dinilai terjadi karena dengan UU BHP tersebut, para penyelenggara pendidikan haruslah berbentuk BHP. Ini berarti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun. Apabila hal itu tidak dilaku-
kan, maka yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis akan mendapat sanksi/ hukuman walaupun berbentuk administrasi. Menurut MK, adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam satu bentuk sebagaimana ditentukan dalam UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar BHP, yang sama saja melarang bentuk kegiatan perserikatan dan perkumpulan yang dijamin dalam UUD 1945.
UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), menurut majelis mahkamah, merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. ‘’Tidak diakuinya sekarang ini eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan berarti menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan yayasan yang selama ini kegiatannya khusus sebagai penyelenggara pendidikan,” katanya. (nas)
K ta
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
K ilas
Tetap Dihukum Lima Tahun
Sulit Tentukan Kelamin Mutilasi KEPALA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Purn) Slamet Purnomo mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menentukan jenis kelamin korban mutilasi yang ditemukan di Kalimalang, Jakarta Timur dan Pintu Air Bekasi, Jawa Barat. “Yang terpenting adalah jenis kelaminnya, masih sangat meragukan, karena putingnya menonjol pada potongan bagian dada namun payudaranya tidak menonjol,” kata Slamet di Polda Metro Jaya, Rabu. Slamet menjelaskan keraguan menentukan jenis kelamin korban mutilasi itu terdapat pada potongan kakinya yang membusuk cenderung kaki perempuan. Alasannya potongan kakinya banyak mengandung lemak daripada jaringan otot, telapak kakinya juga seperti perempuan dengan kondisi ibu jari cenderung ke dalam karena biasa menggunakan sepatu lancip. Slamet menuturkan berdasarkan kondisi kulit pada potongan tubuhnya menandakan seperti perempuan karena bersih dan terawat. Tim dokter kepolisian itu juga enggan memastikan apakah potongan tubuh tersebut berjenis kelamin wanita pria (waria). “Minggu depan kita akan tes DNA untuk memastikan jenis kelaminnya,” ujar Slamet. Namun demikian, penyidik bisa memperkirakan usia dan tinggi badan korban dengan menggunakan metode “scientific” atau potongan kaki diukur secara antropologi forensik maka bisa mengetahui panjang tulang keringnya yang mencapai 146 sentimeter hingga 160 sentimeter dengan usia antara 18 hingga 19 tahun. (ant)
14 Hari Berkas Asian Agri Selesai SATUAN Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, memberikan tenggat waktu 14 hari kepada penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menyelesaikan berkas kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri senilai Rp1,3 triliun. “Sudah disepakati untuk diselesaikan berkas dengan empat tersangka dalam waktu 14 hari atau sampai 14 April 2010 mendatang,” kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung (Waja), Darmono, seusai pelantikan Satuan Tugas (Satgas) Sumber Daya Alam Lintas Negara, di Jakarta, Rabu. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari pertemuan antara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Kejagung dan Ditjen Pajak, di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, berkas kasus Asian Agri bolak balik dari Dirjen Pajak ke Kejagung, dengan alasan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi. Dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri tersebut terjadi antara 2002 sampai 2005 dengan modus merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Pajak yang digelapkan anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Soekanto Tanoto itu diperkirakan mencapai Rp1,340 triliun. Dalam kasus itu, sempat ditetapkan 11 tersangka, kemudian kejaksaan menyatakan tiga tersangka untuk dimajukan terlebih dahulu karena sudah memenuhi unsur tindak pidana umum. Darmono menyatakan dari hasil ekspos sudah ditemukan hambatan formil dan materiil penanganan berkas Asian Agri yang selama ini sering bolak-balik antara Kejagung dengan Ditjen Pajak. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TOLAK UU BHP - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia berunjuk rasa saat berjalannya sidang pembacaan amar putusan uji materi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
Kejagung Tetapkan
Lima Tersangka Baru JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menetapkan lima tersangka baru kasus dugaan penggelembungan biaya tiket perjalanan diplomat pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) periode 2006-2009 “Dengan penetapan lima tersangka baru, berarti saat ini sudah ada 10 tersangka,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, seusai menghadiri acara “coffee morning” antara Jaksa Agung, Hendarman Supandji dengan Forum Wartawan Kejagung (Forwaka), di Jakarta, kemarin. Lima tersangka sebelumnya, yakni I Gusti Putu Adnyana dan Syarif Syam Arman, keduanya
menjabat sebagai bendahara biaya perjalanan diplomat Kemlu. Kemudian, Ade Wismar Wijaya (mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)), Syarwani Soeni (Direktur Utama PT Indowanua Inti Sentosa/travel), dan Ade Sudirman (staf Biro Keuangan Kemlu). Jampidsus menyatakan kelima tersangka baru kasus Kemlu itu, merupakan pihak travel atau biro perjalanan yang mengurusi tiket perjalanan para diplomat di lingkungan Kemlu. Disebutkan, kelima tersangka dari pihak travel itu, yakni, Nurwijayanti (Dirut PT A), Herron Dolfa (Dirut PT K), Tjasih
Litasari (Manajer Operasional PT P), Danny Limarga (Dirut PT S) dan Jean Hartaty (Manajer Operasional PT B). “Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di kemlu itu,” katanya. Sementara itu, mengenai mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemlu Imron Cotan yang belum ditetapkan menjadi tersangka, karena pihaknya hanya memiliki satu keterangan saja melalui testimoni tersangka Ade Wismar. “Soal temuan uang di brankas IC, itu merupakan uang pemberian dari Ade Wismar yang kemudian ditolak oleh IC,” katanya. Selanjutnya, ia menambahkan sekretaris IC sengaja menyimpan
Raperda Rt Rw DKI
Kejaksaan Agung
Masih “Cacat”
Kasus Kakak Adik Ayin Dibuka
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta memberikan beberapa catatan bagi rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 yang dinilai masih “cacat”. Walhi bertemu Wakil Gubernur DKI Prijanto di Balaikota, Rabu, untuk memberikan kritik mereka mengenai Raperda RTRW yang saat ini masih dibahas di Dinas Tata Ruang DKI. “Dalam pertemuan ini kita menyampaikan dua poin mengenai RTRW yang masih banyak cacat dan soal persampahan yang gak pernah beres,” kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Ubaidillah ketika ditemui seusai pertemuan. Mengenai RTRW, Walhi menekankan mengenai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), namun dalam perkembangannya beralih fungsi dan tidak lagi menjadi RTH. “RTH ditargetkan 13.94 persen. Sekarang kita tidak melihat itu. Faktanya sekarang sudah hampir dua kali lipat lahan yang dipakai untuk permukiman dari target yang ditetapkan dan RTH hanya 9,6 persen,” kata Ubaidillah memberi contoh.
Selain itu, pembatasan jumlah warga DKI Jakarta pada 2030 nanti yang “hanya” 10 juta juga dikritisi Walhi karena menganggap target itu kecil kemungkinan akan tercapai. “Sekarang saja jumlah warga sudah sembilan juta sementara masyarakat di Jakarta bertambah setiap saat, berarti kan nanti ada pengurangan. Nah pengurangan ini kita khawatirkan masyarakat yang melanggar seperti di bantaran kali. Sehingga kesannya Jakarta hanya diperuntukkan bagi masyarakat berduit, masyarakat kecil akan dipinggirkan,” ujar Ubay. Dalam kesempatan itu, Walhi DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI agar segera mengeluarkan Perda dan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengelolaan sampah. “UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah kan sudah disahkan dari tanggal 7 April 2008 tapi sampai saat ini belum keluar Perda dan Pergubnya,” katanya. Masyarakat disebut Ubaidillah sebenarnya sudah sadar mengenai bahaya sampah namun kesadaran itu harus diimbangi dengan peraturan yang tegas dari pemerintah dan tanggung jawab dari pihak swasta. (ant)
JAKARTA - Jaksa Agung, Hendarman Supandji, meminta kasus kakak dan adik Arthalyta Suryani alias Ayin yang tersangkut kasus penipuan dan penggelapan untuk dibuka kembali. “Saya minta (kasus itu) dibuka saja. Saya melihat ada ‘integrated crime justice’ yang tidak sinkron,” katanya dalam acara coffee morning dengan Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan setuju penghentian penuntutan kasus Aman dan Simon Susilo (kakak dan adik Arthalyta Suryani alias Ayin) yang menjadi tersangka kasus penipuan dan pemalsuan surat. Meski Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum pada 16 Februari 2010 memerintahkan Jaksa Agung Hendarman Supanji segera melakukan pemeriksaan internal dan meminta penjelasan dari Jaksa Agung. Kasus itu dilaporkan oleh Direktur PT Bumiredjo, Budhi Yuwono yang menjadi korban dari aksi kakak dan adik Ayin. Pelapor mempertanyakan kasus itu yang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sejak 4 April 2007, dinyatakan berkas kakak dan adik kandung Ayin lengkap (P21), namun sampai sekarang belum dilimpahkan ke pengadilan. LSM Masyarakat Anti Ko-
Hendarman Supandji
rupsi Indonesia (MAKI) meminta kasus kakak dan adik Arthalyta Suryani alias Ayin yang menjadi tersangka kasus penipuan dan pemalsuan surat, tetap dilimpahkan ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Semestinya perkara tersebut tetap diajukan ke proses persidangan sehingga perdebatan cukup atau tidak buktinya kasus itu, akan mendapat penilaian fair dari majelis hakim pengadilan negeri,” kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin saiman, di Jakarta, belum lama ini. Boyamin menilai penghentian penuntutan itu, semakin menunjukkan wajah buruknya Kejagung karena diterbitkan setelah hampir tiga tahun berlarut-larutnya kasus tersebut. “Lembaga kejaksaan menampakkan dirinya menjadi pembela perseorangan yang diduga
terkait mafia hukum dibandingkan membela kepentingan publik yang tercederai guna penegakkan hukum,” katanya. “Kejaksaan tidak dapat mewakili negara guna menciptakan kepastian hukum guna ketertiban masarakat,” katanya. Ia menambahkan, semestinya perkara tersebut tidak dilakukan penghentian penuntutan karena seorang tersangka lainnya yang terkait kasus itu, yakni, Julianto telah divonis bersalah dan putusannya sudah tetap. “Menilik dari rangkaian perkara, semestinya kejaksaan memberikan petunjuk kepada kepolisian dan atau menambah sangkaan tindak pidana penadahan (480 KUHP), pembobolan bank (UU Perbankan), dan pencucian uang kepada kakak dan adik Ayin itu,” katanya. (ant)
Di Balik Penangkapan Gayus
Isteri Gayus Tambunan Bolos Kerja MESKIPUN izin sakit yang dimiliki istri Gayus Tambunan telah habis pada hari Selasa (30/3) kemarin, namun Milana Anggraeni belum masuk kantor pada Rabu (31/3) di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI. “Sampai saat ini belum masuk, harusnya memang hari ini masuk,” kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Djatmiko ketika ditemui di kantornya, Rabu. Istri tersangka makelar kasus pajak di Direktorat Jenderal Pajak itu, merupakan staf Bagian Persidangan, Pimpinan dan Panitia Setwan DPRD DKI.
Ketidakhadirannya di kantor, diakui Djatmiko terkait dengan kasus yang sedang melanda suaminya. “Semalam Milana SMS saya, meminta maaf atas kondisi ini dan mengatakan akan menunggu situasi mereda untuk datang ke kantor. Ia juga mohon cuti, namun saya balas, prosedur cuti tidak bisa lewat SMS, ada prosedurnya,”
2
kata Djatmiko. Milana disebutnya tidak membalas SMS tersebut dan tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai ketidakhadirannya di kantor hari ini. Meskipun demikian, Djatmiko mengatakan belum bisa memberikan sanksi apapun terhadap Milana karena pemberian sanksi harus melalui beberapa tahapan, antara lain jika tidak hadir 1-3 hari baru akan mendapatkan teguran lisan, 46 hari mendapatkan teguran tertulis, 7-9 hari mendapatkan pernyataan keberatan dari atasannya dan di atas 10 hari
sudah termasuk pelanggaran sedang. “Jadi kami akan tunggu dulu dalam tiga hari ini,” kata Djatmiko. Sementara pelanggaran sedang akan berakibat pada penundaan kenaikan gaji berkala Milana, dan pelanggaran berat dapat berakibat dipecat. Izin sakit bagi Milana diterima Bagian Umum Setwan DPRD DKI pada tanggal 24 Maret, yang menyatakan izin sakit selama lima hari yakni dari tanggal 25-30 Maret dan ditandatangani oleh drg Linda dari Klinik Crendiz. Djatmiko mengaku tidak tahu
tentang apakah surat izin itu palsu atau tidak, karena yang bertanggungjawab mengenai itu adalah dokter yang bersangkutan. “Palsu atau tidak, kami tidak menyelidiki sejauh itu. Itu tanggung jawab dokter yang bersangkutan,” katanya. Gayus Tambunan menjadi buron kepolisian setelah dinyatakan sebagai tersangka makelar kasus pajak yang membuat keluarganya bisa hidup mewah termasuk memiliki saldo rekening hingga Rp25 miliar, padahal dari golongannya yang baru III-A itu dinilai tidak memungkinkan. (ant)
uang pemberian itu sebanyak tiga kali di brankas hingga saat ada pemeriksaan ditemukan ada uang sebesar Rp600 juta. “Uang itu tidak langsung dikembalikan oleh sekretarisnya meski sudah ditolak oleh IC, mungkin akan diserahkan pada akhir tahun,” katanya. Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus, Arminsyah menyatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 21 saksi yang dilakukan penyidik sampai 10 Maret 2010 didapatkan fakta hukum adanya catatan penggunaan atau pemanfaatan dana yang berasal dari tindakan penggelembungan tiket tersebut. (ant/nas)
JAKARTA - Direktur PT Mulindo Agung Trikarsa yang menjadi rekanan Depnakertrans, Mulyono Subroto, tetap divonis lima tahun penjara dan denda Rp300 juta serta membayar uang pengganti Rp2,5 miliar setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya. Anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Krisna Harahap, di Jakarta, Rabu, membenarkan permohonan kasasi Mulyono Subroto ditolak hingga yang bersangkutan harus menjalani hukuman lima tahun penjara. “Serta yang bersangkutan harus membayar uang denda Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp2,523 miliar,” katanya. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut Abbas Said, Krisna Harahap, Leo Hutagalung, Djafni Djamal dan Sofyan M. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Mulyono Subroto, divonis tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa adalah mengerjakan proyek dengan penunjukan langsung dan yang meringankan terdakwa sopan dalam persidangan. Setelah berunding dengan Tim Penasihat Hukum, terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan itu. Di tingkat banding Mulyono divonis lima tahun. Sebelumnya seorang Penasihat Hukum terdakwa, Berlian Pandiangan mengatakan, total nilai proyek yang dikerjakan terdakwa Rp13 miliar dan sudah biasa rekanan mengambil keuntungan sekitar 10 persen. “Mengapa hal itu sebagai kerugian negara seharusnya memang itu jatah dari rekanan, apakah itu adil, padahal pekerjaan sudah selesai dengan baik,” katanya. (ant)
Adner Masuk Cipinang JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan pengacara yang diduga terlibat kasus suap, Adner Sirait (AS) di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, sejak Rabu (31/3) pagi. “Penyidik KPK secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka AS selama 20 hari,” kata juru bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu. Sementara terkait dengan status penahanan hakim Ibrahim yang diduga menerima suap dari AS, penyidik KPK masih menunggu proses pemeriksaan kesehatannya dari pihak Rumah Sakit Mitra Internasional, Jakarta Timur. Johan menjelaskan Ibrahim mengalami sakit ginjal sehingga membutuhkan perawatan cuci darah di rumah sakit . Karena itu, penyidik KPK akan menunggu hasil observasi terhadap pemeriksaan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) itu. “Berdasarkan
surat penahanannya , Ibrahim rencananya akan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya,” ujar Johan. Johan mengatakan, sebelum menjalani penahanan, penyidik KPK sempat mengajak AS untuk menggeledah pada beberapa tempat, antara lain rumah AS di kawasan Cilimun, kantor pengacara AS di Jalan Suprapto, kantor perusahaan klien AS di Cibubur dan ruang hakim Ibrahim di PT TUN, Jalan Cikini, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penggeledahan itu penyidik menyita beberapa dokumen dan data penting terkait dengan kasus penyuapan yang melibatkan hakim Ibrahim tersebut. “Dokumen itu sedang dianalisis penyidik untuk pengembangan kasusnya,” kata Johan. Sebelumnya, petugas KPK menangkap hakim Ibrahim yang diduga menerima suap sebesar Rp300 juta dari pengacara Adner terkait kasusnya yang bergulir di PT TUN, Jakarta. (ant)
Sekolah Dilarang
Adakan Perpisahan di Luar Kota JAKARTA - Sekolah di DKI Jakarta dilarang untuk mengadakan kegiatan perpisahan para siswa sekolah diluar kota karena dikhawatirkan akan memberatkan siswa dan orangtuanya karena biaya perpisahan yang tinggi. “Kami telah melayangkan surat edaran larangan ke sekolah untuk mengadakan acara perpisahan diluar kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Rabu. Namun larangan tidak berlaku jika yang menyelenggarakan perpisahan itu adalah pihak komite sekolah, bukan manajemen sekolah yang bersangkutan. “Kalau sekolah yang menyelenggarakan akan saya larang, tapi kalau komite sekolah harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuan siswa,” kata Taufik. Sekolah dipersilakan untuk menyelenggarakan keg-
iatan perpisahan di dalam kota meskipun tetap diberi catatan bahwa ongkos perpisahan tidak boleh memberatkan siswa. Perpisahan sekolah merupakan acara tahunan yang biasanya diselenggarakan pihak sekolah untuk merayakan keberhasilan siswa menempuh ujian dan sebagai acara pelepasan siswa. Namun acara pesta tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya tinggi sehingga banyak orang tua siswa yang merasa keberatan, seperti yang terjadi pada orang tua siswa di salah satu SMAN di Jakarta. Mereka mengaku keberatan jika harus membayar uang perpisahan sebesar Rp200 ribu, padahal acara perpisahan hanya digelar di Kampus STTPLN di Jl Kosambi Baru, yang letaknya sangat berdekatan dengan sekolahan. “Sebagai orangtua yang tidak mampu, jelas kami keberatan.” (ant)
Metr politan
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
3
Ibu Rumah Tangga Terinveksi HIV
Terus Meningkat
Suluh Indonesia/ade
OPOSISI - Sejumlah kader dan pimpinan anak cabang PDIP se-DKI Jakarta melakukan aksi di Tugu Proklamasi, Jakarta, kemarin. Menjelang kongres III PDIP di Bali 6-9 April mendatang, mereka mendesak seluruh daerah peserta kongres agar tidak terlibat politik praktis.
Aturan Pembentukan Panwaslu tukan panwaslu provinsi harus dibentuk paling lambat tiga sampai empat bulan sebelum dimulainya tahapan pemilu. Kemudian, berkaitan dengan anggaran, pembentukan panwaslu ini akan menggunakan anggaran dari APBN atau APBD, disesuaikan dengan pelaksanaan pemilu. Untuk pemilu legislatif dan presiden, digunakan anggaran dari APBN, sementara untuk pilkada sumber yang digunakan berasal dari APBD. ‘’Kecuali untuk pembentukan panwas provinsi untuk pilkada, digunakan anggaran dari APBN karena yang merekrut adalah Bawaslu,” katanya.
Selama kekosongan peraturan hingga aturan pembentukan panwaslu diterbitkan, Bawaslu mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan panwas. ‘’Kami sudah sepakat membuat surat edaran yang akan menjadi aturan peralihan dari peraturan pembentukan panwaslu,” katanya. Salah satu isi surat edaran tersebut adalah, Bawaslu dapat mengangkat panwas pemilu 2009 sebagai panwas Pilkada. Lantik Panwaslu Sementara itu, Bawaslu kembali melantik panwaslu kepala daerah di 27 kabupaten/ kota dengan jumlah personil
Wapres Minta Selesaikan
Dualisme Pengiriman TKI JAKARTA - Wapres Boediono diminta untuk mengatasi dualisme kepemimpinan pengiriman TKI yang saat ini dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. ‘’Ada permintaan agar Wapres bisa menyelesaikan dualisme kepemimpinan pengiriman TKI ke luar negeri,” kata Jubir Wapres Yopie Hidayat di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Hal tersebut dikemukakan usai menampingi Wapres Boediono yang bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar serta sejumlah anggota Tim 7 Perlindungan Anak dari The Habibie Center. Yopie mengatakan Tim 7 dari Habibie Center minta agar Wapres bisa ikut mengatasi dualisme kepemimpinan pe-
ngiriman TKI sehingga bisa lebih jelas siapa yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengiriman tersebut.
Yopie Hidayat
Menanggapi permintaan itu, kata Yopie, Wapres menyambut baik usulan tersebut dan akan mempelajari terlebih dahulu persoalan yang ada. ‘’Masalah ini kan harus dibicarakan lintas sektoral yang melibatkan Menko Kesra dan kementerian
serta pihak terkait. Wapres akan mengakomodasi untuk menyelesaikan masalah dualisme itu,” kata Yopie. Yopie mengatakan pula dalam pertemuan itu Tim 7 juga minta kepada pemerintah agar istilah TKI diubah menjadi TKI Perempuan. Dikatakan bahwa masih banyaknya minat perempuan menjadi TKI di luar negeri karena masih tingginya tingkat kemiskinan di daerah-daerah, sehingga memaksa perempuan bekerja di negara lain dengan meninggalkan suami, anak dan keluarganya. ‘’Sebenarnya permasalahan TKI perempuan di luar negeri sebagian besar timbul di dalam negeri, seperti rekrutmen dan pendidikan yang tidak baik,” katanya. Untuk mengatasi masalah TKI di luar negeri, katanya, perlu segera ditetapkan pejabat setingkat diplomat yang khusus tangani TKI. (ant)
oleh penularan HIV dari suami atau pasangan intim yang memiliki perilaku beresiko. ‘’Yang mengkhawatirkan adalah peningkatan jumlah kasus penularan dari ibu ke anak,” katanya. Karena itu, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengharap permasalahan HIV dapat segera ditangani dengan baik. ‘’Bila tidak ditangani epidemi HIV akan merambat masuk ke keluarga dan masyarakat umum,” katanya. Untuk itu, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terus melakukan intervensi khusus, program kondom perempuan untuk melindungi dari kegiatan seks beresiko. ‘’Pengguna kondom perempuan adalah mereka yang khawatir terkena infeksi menular sosial atau kegiatan seks beresiko,” katanya. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan
pemerintah akan memperkuat program-program hak asasi reproduksi perempuan dan untuk meningkatkan kekuatan menawar wanita untuk menolak hubungan seksual beresiko tinggi. Sementara itu, banyak perempuan yang menikah atau berada dalam hubungan jangka panjang memiliki tingkat resiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) disebabkan oleh perilaku beresiko pasangan mereka atau tertular dari pasangan intim. ‘’Semakin banyak perempuan terinfeksi HIV dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki perilaku beresiko,” kata Amaliasari Gumelar. Berdasarkan laporan penularan HIV pada hubungan pasangan intim di Asia menekankan pada peningkatan jumlah perempuan yang terinveksi HIV melalui suami atau pasangan intim mereka. (ant)
Sosialisasi UU LLAJ Kurang
Bawaslu Terbitkan JAKARTA - Aturan pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu) ditargetkan terbit pada April 2010, kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Menurut Agustiani, di Jakarta, Rabu, saat ini rancangan peraturan tersebut dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan dengan melibatkan sejumlah pakar di bidangnya. ‘’Ada beberapa masukan untuk pembentukan panwas ini yakni agar Bawaslu membentuk tim ahli untuk merekrut nama-nama calon,” katanya. Selain itu, katanya, Bawaslu merumuskan agar pemben-
JAKARTA - Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menyatakan bahwa jumlah ibu rumah tangga yang terinveksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Indonesia terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. ‘’Peningkatan infeksi baru HIV yang signifikan ada di kalangan ibu rumah tangga,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nafsiah Mboi saat Peluncuran Laporan Penularan HIV Pada Pasangan Intim di Asia di Jakarta, kemarin. Nafsiah menjelaskan, berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada tahun 2002-2009 jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV terus meningkat. ‘’Jumlah pekerja seks komersil yang terinfeksi HIV terus menurun grafiknya, namun ibu rumah tangga malah terus meningkat,” katanya. Hal tersebut disebabkan
pengawas sebanyak 67 orang. Pelantikan 67 panwaslu ini masih menggunakan prosedur perekrutan berdasarkan Undangundang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yakni usulan nama panwaslu berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian diuji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Pelantikan 67 personil panwaslu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan dihadiri juga oleh anggota KPU Syamsulbahri, serta beberapa kepala daerah. (ant)
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim mengatakan, mulai 1 April 2010 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mulai diberlakukan, sementara sebagian masyarakat belum mengetahui beratnya sanksi yang akan diberlakukan untuk setiap pelanggaran berlalu lintas. ‘’Selama lima bulan terakhir saya berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia untuk mensosialisasikan UU ini. Tapi, banyak juga masyarakat yang belum mengetahui soal kewajiban menggunakan helm SNI (berstandar nasional Indonesia). Apalagi aturan lain dari UU ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurut anggota Fraksi PKS DPR itu, hal tersebut ka-
rena kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan masingmasing pemda dan aparat kepolisian didaerah atas UU LLAJ yang telah disahkan pada 22 Juni 2009 tersebut. Padahal, kata Hakim, dengan diberlakukannya UU LLAJ itu sejumlah sanksi berat baik pidana dan denda dapat dikenakan pada penguna jalan yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, berdasarkan pasal 291 UU No.22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat 2 pasal 291 mengatakan setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ‘’Sanksi yang diatur dalam UU memang berat. Tapi tujuannya untuk melindungi pengguna jalan. Karena itu, agar tidak disalahgunakan dan masyarakat tidak dirugikan, UU ini harus disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat mengetahuinya,’’ kata Hakim. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
4
S osok IM Pande Cakra
Harapkan Keadilan SIKAP diskriminatif dari pemerintah daerah masih dirasakan kaum minoritas. Khususnya di Bekasi, Ketua PHDI Kota Bekasi, IM Pande Cakra menilai kondisi itu dirasakan dirinya sejak memimpin organisasi Hindu tersebut. ‘’Kita masih merasakan adanya diskriminatif terhadap umat Hindu, khususnya dalam bantuan dana operasional,” ujar Pande Cakra belum lama ini. Melihat kondisi itu, ia sangat berharap Pemda memperlakukan umat Hindu secara adil dan wajar. ‘’Dulu sich pernah ada bantuan dana, tapi ngurusnya bisa berbulan-bulan. Itulah yang kadang membuat kami malas saat berurusan dengan birokrasi terkait dana operasional,” imbuh pria yang juga menjadi Ketua Panitia Dharma Santi Nyepi 1932 se Jawa Barat di Bekasi, Minggu kemarin. Karenanya, ia menambahkan, seluruh dana operasional pergelaran Dharma Santi itu berasal dari urunan dari seluruh panitia. ‘’Kami sudah berkali-kali mengirim proposal dana pembinaan, namun tetap saja belum ada perhatian. Itu sudah kami lakukan sejak 2007 lalu,” tandasnya. (grd)
Tangsel Usulkan
Bandara Pondok Cabe Dipindahkan SERANG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan agar Bandara Pondok Cabe yang terletak di Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan Banten direlokasi ke daerah lain atau dialihfungsikan sebagai pusat tata niaga. Penjabat Walikota Tangerang Selatan, Saleh MT menilai, keberadaan bandara tersebut tidak memberikan kontribusi yang jelas untuk pengembangan ekonomi maupun APBD Kota Tangerang Selatan. Atas dasar tersebut, ia meminta agar bandara itu dialihfungsikan menjadi pusat pengembangan ekonomi atau dipindahkan ke daerah lain seperti di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. “Kami sudah berkordinasi dengan pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Banten. Akan segera dibuat kajian untuk diusulkan ke DPRD dan pemerintah pusat,” kata Saleh MT usai mengghadiri rapat paripurna penetapan tiga Reperda yakni RTWR, RPJP dan RPJMD Provinsi Banten. Lahan bandara tersebut seluas 162 hekter adalah milik PT Pertamina yang kemudian disewakan ke PT Pelita Air. Namun hingga saat ini, keberadaan bandara tersebut tidak memberikan kontribusi apapun bagi Kota Tangerang Selatan, hanya Pajak Bumi Bangunan (PBB) itupun kepada pemerintah pusat. “Tidak ada manfaat lapangan terbang itu bagi Tangsel. Bahkan yang ada saat ini menghambat pemban-
gunan di sekitar bandara, karena bangunan tidak boleh lebih dari tiga tingkat,” kata Saleh. Padahal, wilayah Tangsel yang luasnnya 148,19 meter persegi sangat membutuhkan lokasi tersebut, untuk kegiatan ekonomi karena posisinya strategis berada di tengah kota jika dijadikan sebagai pusat perniagaan atau pusat kegiatan ekonomi. Sehigga kontribusinya jelas bagi Kota Tangerang Selatan, dalam bentuk pajak, tenaga kerja atau multi efek pengembangan ekonomi lainnya. Sementara itu, Ketua Pansus RTRW DPRD Provinsi Banten, Trisatya Santosa, mengatakan, pihaknya memahami aspirasi warga Tangerang Selatan tersebut agar bandara itu bisa berfungsi lebih optimal. Namun keberadaan Bandara Pondok Cabe itu sudah tercantum RTRW Nasional, sehingga dalam penyusunan RTRW Provinsi Banten 2010-2030 harus mengacu RTRW nasional. Trisatya mengatakan, Bandara Pondok Cabe tersebut saat ini memiliki fungsi vital sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan, karena di lokasi tersebut ada Angkatan Udara dan Kepolisian yang keberadaanya untuk menopang keamanan Ibu Kota Negara. “Pada dasarnya, saya sepakat dengan aspirasi itu, namun RTRW Provinsi Banten harus mengacu RTRW Nasional. Silahkan saja Kota Tangerang Selatan melakukan negosiasi atau usulan ke PT Pertamina,” kata Trisatya. (ant)
Pengguna KA di Bekasi Meningkat BEKASI - Jumlah penumpang kereta api dari Stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat, meningkat 10 persen per tahun dan saat ini telah mencapai 33 ribu penumpang per hari. Kepala Stasiun Kota Bekasi, Eman Sulaeman mengatakan, kereta api telah menjadi pilihan utama bagi sebagian orang di daerah itu untuk bepergian. “Menggunakan kereta api perjalanan lebih cepat dan biaya relatif lebih murah. Kita juga terus meningkatkan pelayanan dengan mengupayakan kereta datang dan berangkat tepat waktu,” ujarnya. Dari 33 ribu penumpang yang berangkat dari Stasiun Kota Bekasi, tiga ribu diantaranya untuk tujuan berbagai kota di Jawa. Setiap hari Stasiun Kota Bekasi memberangkatkan 120 rangkaian kereta api. Untuk KRL setiap rangkaian membawa delapan gerbong dengan kapasitas 200 orang per gerbong, sementara rangkaian kereta api raya rata-rata membawa 10-11 gerbong. Peningkatan jumlah penumpang itu juga berdampak signifikan pada penghasilan PT Kereta Api, namun Eman enggan menjelaskan penghasilan per bulan secara rinci. “Per bulan pendapatan dari penjualan karcis dari Stasiun Kota Bekasi mencapai miliaran rupiah,” ujarnya. Untuk mencegah adanya penumpang yang tidak membeli tiket, pihaknya mengetat-
kan pengawasan mulai dari masuk ke tempat menunggu, di dalam kereta dan saat keluar dari stasiun tujuan. “Kita akan denda empat kali lipat penumpang yang tidak membeli tiket untuk tujuan dalam kota dengan KRL dan denda dua kali lipat untuk tujuan Pulau Jawa atau dengan kereta api raya,” ujarnya. Di sisi lain Eman mengeluhkan modul persinyalan kereta api yang rawan tersambar petir. Ia mengatakan beberapa kali peralatan modul persinyalan terkena sambaran petir hingga rusak dan pengaturan kereta terpaksa dilakukan dengan cara manual. “Kalau sudah datang hujan kita selalu khawatir apalagi disertai petir, sementara peralatan modul tersebut tidak dilengkapi penangkal petir layaknya bangunan tinggi,” ujarnya. Meski demikian, kerusakan modul biasanya tidak sampai mengganggu pengaturan perjalanan kereta api karena petugas sudah mengantisipasinya. Biasanya petugas segera memperbaiki setelah dilapori kerusakan akibat petir. “Ada kantor petugas perbaikan modul itu di Bekasi dan mereka segera bekerja ketika dilapori adanya kerusakan,” ujarnya. Jalur lintasan kereta api di Kota Bekasi juga rawan pencurian baut dan kabel yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan terganggunya pengaturan perjalanan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TERBENGKELAI - Dua pria melakukan renovasi rumah di kawasan bekas bencana Situ Gintung, Tangerang. Satu tahun paska bencana jebolnya bendung Situ Gintung masih banyak bangunan yang dibiarkan terbengkelai.
Koalisi “Pangeran”
Siapkan Wakil Wali Kota Depok DEPOK - Koalisi “Pangeran” yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan bakal calon wakil wali kota dalam Pilkada Depok mendatang. “Kami menyiapkan tiga orang Wakil Wali Kota Depok dalam Pilkada 2010,” kata Juru Bicara Koalisi Pangeran, Hermanto, kemarin. PDI Perjuangan menyiapkan kad-
er partainya Ali Fahmi, PAN pada Hasbullah Rachmad dan Partai Persatuan Pembangunan Abdul Halim. “Ketiga nama ini akan ditawarkan kepada siapapun yang hendak maju sebagai Wali kota Depok dan pilihannya diserahkan kepada bakal calon orang nomor satu di Depok tersebut,” jelasnya. Dengan total kursi DPRD 12 kursi yang sudah tergabung, koalisi pangeran cukup yakin
dapat mengusung paket D2 (wakil wali kota) sendiri atau siap bila bermitra dengan partai lain untuk mengusung wali kota- wakil wali kota. Hal senada dikatakan Sekretaris PDI Perjuangan Depok, Fadillah. Ia mengatakan koalisi pangeran memang menyiapkan pangeran-pangeran untuk mendampingi calon D1 (wali kota) yang ingin maju dalam Pilkada 2010. Koalisi Pangeran, juga mem-
Bekasi
buka ruang bagi partai-partai lain untuk bergabung misalnya Partai Karya Perjuangan Kota Depok apabila ingin bergabung dalam koalisi dalam kerangka untuk menyiapkan balon D2. Sementara itu, Ketua Bapilu DPD PAN Kota Depok Maulani mengatakan bahwa kesepakatan yang diadakan adalah bentuk kerjasama untuk mengusung calon D2 sekaligus kerjasama yang konstruk-
tif dalam Pilkada untuk menggerakkan seluruh. “Mesin partai disiapkan hingga tingkat bawah untuk menang dalam Pilkada 2010 dan juga kerjasama di parlemen untuk masa yang akan datang,” ujarnya. Ketiga partai ini sepakat untuk mengusung calon D2 yang berasal dari kader atau simpatisan partainya masing-masing dan saling mendukung dalam pilkada 2010 nanti. (ant)
Dakwaan JPU Korupsi
Ujicoba Sampah Jadi Pupuk Cair SMA 1 Ciomas Dinilai Kabur BEKASI - Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bekasi Dudy Setiabudhi mengatakan, sebuah perusahaan yang ditunjuk menangani tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) akan uji coba memproduksi pupuk cair dari air licit sampah. Uji coba dilakukan pertengahan 2010 untuk mengetahui apakah dalam air licit yang telah jadi pupuk itu masih terkandung bahan berbahaya beracun atau tidak, katanya kemarin. “Proses menjadikan air licit jadi pupuk perlu waktu 15 hari dengan mencampurkan mikroba. Pupuk yang dihasilkan kualitasnya diharapkan sama dengan pupuk kompos dari sampah yang juga telah diproduksi perusahaan,” katanya.
Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menyatakan telah membangun lahan sampah baru seluas 2,3 hektar di kawasan TPST Bantar Gebang untuk pengolahan sampah organik termasuk pupuk cair. Air licit yang dihasilkan diusahakan agar sampahnya tidak tercampur dengan zat besi atau kandungan bahan beracun berbahaya lainnya, sehinga bermanfaat untuk kesuburan tanaman. “Dari air licit itu diharapkan bisa dihasilkan terobosan baru berupa pupuk cair dengan kualitas bagus,” katanya. Di lokasi itu kini telah dibuatkan konstruksinya. Bagian dasar lahan telah dipasangi geomembran, semacam terpal karet untuk menampung air licit supaya tidak terserap tanah. Direktur Utama PT Godang Tua
Jaya, perusahaan yang ditunjuk mengelola TPST Roni Sitorus menyatakan, siap memproduksi pupuk cair sebagai penganekaragaman pemanfaatan sampah setelah sebelumnya diolah jadi pupuk kompos dan tenaga listrik. “Kita akan manfaatkan sampah seoptimal mungkin. Sampah dari sebelumnya dianggap barang tak bernilai akan dijadikan memiliki nilai ekonomis dengan pemanfaatan teknologi,” katanya. Ia menyatakan, untuk pupuk organik dari sampah kini telah berproduksi dengan kapasitas 50 ton perhari dan akan ditingkatkan menjadi 150-200 ton perhari setelah ada BUMN yang menampungnya. Sedangkan untuk listrik dari sampah akan segera diresmikan dengan kapasitas awal 2 megawatt (MW). (ant)
Suluh Indonesia/ant
PUPUK KOMPOS - Pekerja memasukan kotoran hewan, pasir, serta air sebagai bahan pembuatan pupuk kompos ke dalam tungku pembakaran, di Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Bogor Jawa Barat.
BOGOR - Lava Sembada, pengacara dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan SMA 1 Ciomas, menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur dan tidak sesuai hasil pemeriksaan. “Tim JPU juga tidak menyebutkan hasil audit BPK yang menyatakan tidak ada kerugian negara pada proyek pembangunan gedung sekolah baru tersebut,” kata Lava, usai mengikuti persidangan ke II kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan SMA 1 Ciomas, kemarin. Lava menilai dakwaan yang telah dibacakan Tim JPU pada persidangan Selasa (23/3) lalu tidak sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan tim audit BPK, selain itu nilai kerugian yang dibacakan oleh JPU tidak cermat hitungannya. Sidang lanjutan kasus dugaan koruposi di gelar di Pengadilan Negeri kelas IB Cibinong mengagendakan pembacaan eksepsi para terdakwa. Sidang dipimpin oleh majelis hakim Sudaryadi, dua hakim anggota Slamet Suripto dan Alfon. Selain menyampaikan eksepsinya yang menganggap dakwaan jaksa kabur, Lava selaku kuasa hukun Camat Cibinong, Rudi Gunawan dan mantan Kepala Desa Sukaharja, Akay Sukarya juga menyampaikan pembatalan dakwaan kepada majelis hakim.
“Kami mengajukan pembatalan dakwaan atas klien kami karena dakwaan yang disampaikan tidak cermat,” katanya. Selaku pengacara, Lava berkeyakinan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dakwaan jaksa bahwa Rudi dan Akay menerima uang dari Eddy Ana Syahrono (makelar tanah) sebesar Rp 23 juta adalah salah. “Uang Rp 23 juta yang didakwakan telah diterima oleh klien saya adalah biaya administrasi yang dibuktikan dengan kwitansi dan bukan uang korupsi, sedangkan uang 400 juta sisa anggaran telah dikembalikan itu dibuktikan dengan hasil udit BPK. JPU tidak mencantumkan hasil audit BPK dalam dakwaannya,” katanya. Sidang berlangsung di ruang Kartika dimulai sekitar pukul 15:00 WIB. Sidang berkas pertama atas nama Muhammad Lukman, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tidak bisa digelar karena terdakwa tidak dapat hadir karena alasan sakit. “Pak Lukman berhalangan hadir, karena saat ini kondisi kesehatannya menurun akibat vertigonya kambuh, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di lapas Pondok Rajeg,” kata M Bakri kuasa hukum dari terdakwa Muhammad Lukman. (ant)
Pemerintah
Tak Terapkan Kebijakan Antisipatif Banjir Citarum PEMERINTAH selama ini dinilai tak menerapkan kebijakan antisipatif banjir, khususnya yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui aliran Sungai Citarum. Penilaian ini disampaikan Anggota Panitia Kerja (Panja) Banjir DPR RI Yudi Widiana Adia. “Dalam konteks banjir, pemerintah selama ini tidak menerapkan kebijakan antisipatif meski beberapa hari lalu Waduk Jatiluhur maupun Waduk Saguling yang berada di hulu Jatiluhur sudah memberikan sinyal kuat ancaman bahaya limpasan air ke kawasan hilir DAS Citarum,” katanya kemarin.
Banjir itu terjadi akibat buruknya pola pikir yang mendasari kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama ini. Sudah
saatnya penanganan banjir berorientasi pada kebijakan antisipatif dengan pendekatan struktural dan non-struktural. “Dan itu harusnya menjadi se-
buah gerakan masif yang melibatkan seluruh masyarakat yang diimbangi dengan tindakan tegas dari setiap pelanggaran aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan tata ruang, khususnya di sepanjang DAS Citarum,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat itu. Karena itu, ia mendesak agar penangangan DAS Citarum lebih bersifat regional dengan pendekatan kawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Jangan kehilangan momentum, sekaranglah saat yang tepat untuk itu. Saat ini
semua pihak sudah melihat dan merasakan betapa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dari hulu sampai ke hilir,” katanya. Menurut anggota Fraksi PKS tersebut, Jatiluhur yang selama ini menjadi berkah bagi masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, bisa berubah sebaliknya menjadi ancaman jika pemerintah masih menerapkan kebijakan seperti yang lalu. “Jadi, seluruh kementerian terkait harus duduk bersama ikut memikirkan persoalan DAS Citarum,” katanya. Dikemukakannya, selama ini
dasar pengambilan kebijakan pengelolaan DAS Citarum lebih kepada aspek teknis saja, sementara biaya non-teknis nyaris tidak digubris. Untuk masalah pendanaan pengelolaan DAS Citarum, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berbagi peran sesuai kemampuannya masingmasing. “Kondisi Citarum sudah sangat parah sehingga pemerintah secara hirarkis tidak bisa lagi bekerja masing-masing, namun masing-masing harus bekerja dengan konsep kebijakan bersama yang terintegrasi,” tambahnya. (ant)
pini
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
F OKUS Rakyat Kembali Berharap AMPAKNYA, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam upaya melihat sebuah good governance serta clean government, kita dihinggapi ‘’penyakit’’ terlalu banyak berharap. Hingga expectation syndrome ini seringkali kemudian melemparkan kita ke kubangan kekecewaan. Gara-gara terlalu berharap tinggi, namun ketika kemudian melihat hasilnya di luar perkiraan dan banyak unsur kejutan serta ‘’rekayasanya’’ maka mau tak mau kita kecewa berat. Sebenarnya ini bukan semata-mata apriori karena bagaimana pun sebuah penegakan hukum dan upaya mewujudkan upaya pemerintahan yang bersih itu perlu waktu. Bukan semudah membalik telapan tangan dan bukan pula sim salabim. Namun, fakta yang berbicara memang mengarah kepada justifikasi bahwa pemerintah dan terutama penegak hukum yang sangat menjadi sorotan belakangan ini tidaklah berupaya bersungguh-sungguh. Contoh, pengungkapan kasus skandal Bank Century. Rakyat sungguh lelah dengan drama yang ditunjukkan di DPR, Mahkamah Konstitusi serta arena-arena lain yang mengusung tema itu. Sungguh rakyat menaruh harapan besar karena secara kasat mata wakil-wakilnya di DPR — terutama Pansus — tampak bersungguh-sungguh. Namun apa lacur, setelah muncul rekomendasi, dan tinggal gongnya saja, penyelesaian kasus ini kemudian menjadi tidak jelas. Pemerintah tetap bersikeras tidak akan menonaktifkan dua pembantunya, Wapres Boediono dan Menkeu Sri Muliani. Lembaga lain pun, seperti KPK, polisi serta kejaksaan berupaya tidak ingin ‘’terlibat’’. Lalu bagaimana penyelesaian kasus ini? Tak ada yang tahu. Lalu muncul sepak terjang Komjen Susno Duadji. Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini kembali melemparkan bola panas soal kasus pajak yang konon melibatkan beberapa oknum jenderal. Kembali, perhatian dari panggung Century bergeser ke seting penggelapan pajak. Alhasil, kasus ini pun segera memantik reaksi publik. Seperti biasa, rakyat kembali sangat berharap bahwa kasus-kasus bergenre white collar crime ini diusut tuntas. Tidak lagi ada tebang pilih, baik orang penting, setengah penting ataupun orang yang tidak begitu penting. Hukum itu buta. Semua orang sama di depannya. Itu teorinya. Namun, seringkali dalam pelaksanaannya hukum itu punya pandangan yang sangat jernih. Bisa membedakan mana yang punya uang mana yang tidak, mana yang pejabat mana yang hanya rakyat jelata. Ini bukan lebay, hiperbol, melebih-lebihkan atau apa pun semacamnya. Ini fakta. Soal pajak ini, yang menjadi buron Gayus Tambunan sudah dibekuk dan beberapa pejabat di lingkungan Ditjen Pajak sudah diperiksa dan beberapa di antaranya sudah dipecat. Sementara di tubuh Polri yang sebelumnya membantah keras adanya makelar kasus di institusinya kini akhirnya mengakui bahwa markus itu ada. Untuk sementara, pejabat yang ditengarai ikut terlibat baru setingkat Komisaris Polisi (Kompol). Padahal sepeprti tudingan Komjen Susno, ada oknum jenderal yang ikut terlibat. Ini artinya, sekali lagi, harapan masyarakat akan terganjal lagi. Selama ini rakyat banyak dijejali oleh fakta-fakta politik, belum banyak mengarah pada fakta-fakta hukum yang bisa segera dilaporkan kepada penegak hukum. Mafia hukum, markus, dan sebagainya makin berseliweran di dalam birokrasi kita. Baik dalam konteks wacana di media massa maupun dalam bentuk praktik nyata di lapangan. Yang penting sekarang adalah bagaimana penyelesaiannya, penegakan hukum dan sebagainya sehingga harapan masyarakat terpenuhi. Rakyat negeri ini sudah terlalu lelah dengan retorika, debat, manuver politik yang njelimet. Padahal, fakta sudah ada di depan mata. Tinggal ditindaklanjuti saja. Inilah sebenarnya harapan sederhana masyarakat. ***
T
Bang D
el
Mafia pajak bukan hal baru
5
Ibarat Berburu, Tinggal Tarik Pelatuk Senapan AKHIRNYA Tuhan mendengar keprihatinan orang banyak serta mengabulkan doa publik yang telah sekian lama mengetahui adanya ketidakberesan di seputar peradilan. Salah satunya adalah dugaan adanya markus (makelar kasus). Terkuaknya dugaan adanya sarang markus di Mabes Polri — terlepas dugaan itu betul atau tidak karena masih dalam penyelidikan—merupakan hal yang sangat istimewa. Tak tanggung-tanggung yang mengungkap justru dimunculkan oleh seorang jenderal petinggi Polri yang pernah menjabat Kabareskrim. Keistimewaan lainnya, yang diduga terlibat markus pun adalah juga berpangkat jenderal dan belakangan ini merembet lagi ke oknum hakim yang memutus bebas terhadap perkara seseorang yang diduga kuat terlibat korupsi kasus pajak yang melibatkan markus.
Apa hikmah di balik kasus ini? Yang terpenting saat ini adalah bahwa momen ini merupakan saat yang paling tepat untuk melakukan revolusi penegakan keadilan yang tentu sangat erat kaitannya dengan upaya memberantas habis korupsi. Logis saja kalau akhirnya menimbulkan berbagai tanggapan, karena memang belum dibuktikan kebenarannya oleh pengadilan. Salah satunya adalah dilatarbelakangi oleh frustrasinya seorang elite Polri setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim menyusul redanya kasus cicak versus buaya. Sehingga logis pula jika hal tersebut sempat dikatakan masalah internal yang terjadi di tubuh Polri, walau yang memunculkan masalah tersebut berargumen bahwa tindakan yang dilakukan didasari oleh keinginan tulus agar Polri segera mereformasi diri menjadi institusi yang bersih dan tentunya untuk memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai institusi penegak hukum. Jika diibaratkan dengan berburu, dapat dikatakan saat inilah klimaks perburuan itu karena hanya tinggal menarik pelatuk senapannya untuk memulai langkah awal revolusi bidang keadilan. Pertama, karena pemerintah telah bergerak cepat menindaklanjuti modus markus yang terungkap pada transkrip rekaman kasus cicak-buaya dengan membentuk Satgas Mafia Hukum. Boleh dibilang Satgas tersebut merupakan senapan Presiden dalam membidik sasaran, serta dapat disebut sebagai suatu hal yang sangat strategis. Dikatakan demikian karena aparat penegak hukum utama seperti kepolisian, kejaksaaan dan pengadilan sudah kehilangan kepercayaan akibat nuansa kolusi yang kental. Akibatnya, tumpul dalam menegakkan keadilan dan hanya memunculkan sikap apriori masyarakat bahwa penegak hukum telah tersandera masa lalu yang bercirikan budaya korupsi. Satgaslah kini menjadi tumpuan harapan masyarakat di bidang usaha memperoleh keadilan. Namun masih tetap ada pertanyaan efektif-
Oleh : I Ketut Suparta Presiden hendaknya telah menyiapkan peluru dengan berbagai pilihan bagi para penembak yang ditugaskan, dalam arti memberi kewenangan-kewenangan yang memadai, sehingga para penembaknya tidak kebingungan saat mau menembak dan betul-betul bisa memastikan apakah menggunakan peluru tunggal atau yang mata pelurunya banyak. Untuk saat ini, jenis bedil yang mata pelurunya banyak inilah yang rasanya paling tepat, karena hampir di semua sektor markus itu bersembunyi dengan begitu damainya. kah Satgas tersebut dalam membasmi mafia hukum. Kedua, objek buruan sudah makin jelas, tidak lagi hanya sebatas isu. Oleh karena itu, senapan tidak perlu lagi digeser ke kanan atau ke kiri untuk mencari objek. Singkat kata, hanya tinggal memarik pelatuknya saja, seharusnya buruan itu pasti roboh. Toh masih bisa dipertanyakan, karena buruan itu roboh dengan asumsi bedilnya dalam kondisi bagus, pelurunya memadai, serta penembaknya juga jitu. Kegagalan bisa terjadi, kalau saja tiba-tiba bedilnya rusak atau tak berfungsi sehingga pada saat pelatuknya ditarik, pelurunya tidak melesat tetapi malah jatuh di tempat. Karena itulah pemilik senapan tersebut (Presiden) harus setiap saat meyakinkan apakah bedilnya sudah siap pakai atau tidak. Jika ternyata bedilnya mengalami gangguan agar segera dicari alternatif lain seperti penggunaan bedil pengganti. Untuk itu, perlunya pemilik bedil senantiasa membersihkan laras senjatanya, secara berkala melakukan uji coba untuk menguji layak tidaknya. Bila perlu menembakkan sendiri di tempat uji coba. Selanjutnya juga perlu dipikirkan oleh pemilik bedil adalah memilih peluru yang digunakan. Jika
mau tuntas habis (revolusi) terhadap markus itu, maka peluru yang digunakan jangan yang bermata tunggal, tetapi mata pelurunya lebih dari satu/banyak. Maksudnya bukan hanya objek yang tampak saja binasa kena tembak, tetapi kalau bisa objek yang belum tertangkap kamera pun ikut pula kena peluru yang lain. Seperti jaring trawl dalam istilah perikanan, di mana mulai dari ikan kakap sampai ikan teri pun terperangkap oleh jaring. Artinya, Presiden hendaknya telah menyiapkan peluru dengan berbagai pilihan bagi para penembak yang ditugaskan, dalam arti memberi kewenangan-kewenangan yang memadai, sehingga para penembaknya tidak kebingungan saat mau menembak dan betul-betul bisa memastikan apakah menggunakan peluru tunggal atau yang mata pelurunya banyak. Untuk saat ini, jenis bedil yang mata pelurunya banyak inilah yang rasanya paling tepat, karena hampir di semua sektor markus itu bersembunyi dengan begitu damainya. Kemungkinan lainnya yang lebih fatal, penembak tidak berani menarik pelatuk bedilnya walau objek buruannya sudah jelas serta peluru pun tinggal memilih saja. Hal ini karena adanya ikatan
√
Pemerintah telah bergerak cepat menindak lanjuti modus markus yang terungkap pada transkrip rekaman kasus cicak-buaya dengan membentuk Satgas Mafia Hukum.
√ Objek buruan sudah semakin jelas,
tidak lagi hanya sebatas isu. Oleh karena itu, hanya tinggal memarik pelatuknya saja, seharusnya buruan itu pasti roboh.
√
Peranan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam perang melawan markus ini. Di mana objek buruan sembunyi, seberapa banyak objek yang akan ditembak, tentu masyarakat yang lebih tahu.
psikologis atau kondisi tersandera oleh masa lalu penembaknya. Tentu kita masih ingat apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, Ketua MK, sewaktu hebohnya kasus cicakbuaya. Kalau tak salah dia mengatakan, sulitnya memberantas korupsi karena para penegak hukum tersandera oleh masa lalu (zaman orba), di mana korupsi sudah menjadi budaya. Oleh karena itu Presiden yang punya bedil harus konsisten dan selalu memonitor apakah Satgas yang dibentuknya sudah berjalan sebagaimana diharapkan dengan sebuah sistem monitoring yang komprehensif. Ketiga, peranan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam perang melawan markus ini. Di mana objek buruan sembunyi, seberapa banyak objek yang akan ditembak, tentu masyarakat yang lebih tahu. Baik yang dirugikan langsung oleh keberadaan mafia hukum ataupun yang kesal hingga frustrasi melihat markus gentayangan ke manamana dengan enaknya akan sangat membantu si pemburu. Apakah penembaknya memang betul-betul jitu atau sebaliknya tersandera hingga tampaknya seperti orang yang kena hipnotis, masyarakat juga seyogianya tahu. Karenanya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terbangun dengan akses yang memadai seperti halnya akses SMS langsung ke Presiden. Artinya secara sistem agar diadakan monitoring dan evaluasi apakah Satgas tersebut berjalan sesuai harapan atau tidak. Maka dari itu pembantu-pembantu khusus Presiden juga agar selalu memberi informasi perihal kinerja Satgas tersebut. Terakhir, niat pemerintah sudah ada, langkah-langkah juga sudah tertata, kini tentu kita semua menunggu karya nyata Satgas tersebut dalam berperang melawan mafia hukum. ***
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
Penyakit kronis ...
SURAT A NDA Jalan Satu Arah di Ciputat Raya SEJAK beberapa tahun terakhir Jalan Ciputat Raya, khususnya setelah pertigaan Jalan Bungur menuju ke arah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberlakukan aturan satu arah. Namun yang terjadi, masih banyak kendaraan yang tak menghiraukan aturan itu. Banyak kendaraan –baik roda dua maupun mobil – yang tetap melaju di jalanan itu dari arah Pasar Kebayoran Lama menuju ke arah Jalan Bungur. Mereka seakan tak menghiraukan adanya rambu yang melarang kendaraan untuk melawan arus di jalur itu. Kebiasaan para pengguna jalan yang tak disiplin itu tentu saja mengganggu pengguna jalan lain. Tak hanya mengganggu tindakan mereka juga dapat memicu terjadinya kecelakaan, apalagi jika kendaraan yang datang dari arah selatan (Jalan Bungur) kurang hati-hati dan tak memperhitung-
kan kendaraan yang datang dari arah depan, karena merasa jalan itu adalah jalur satu arah. Mohon kepada pihak berwenang, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk memperketat penjagaan di jalanan ini. Tak hanya itu, polisi juga sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas kepada para pelanggar, untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect), sehingga mereka tak melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang. Saya percaya, jika polisi mau bertindak tegas, para (calon) pelanggar di jalur itu pasti akan berpikir ulang untuk melawan arah. Artinya, kian banyak pengguna jalan yang berdisiplin, kian rendah pula potensi terjadinya kecelakaan. Setyoko Tanah Kusir, Jak-Sel
Facebook Cuma Teknologi, Tak Perlu Disalahkan BERITA di Suluh Indonesia beberapa waktu lalu tentang razia handphone pelajar di MAN Pamekasan Madura Menarik disimak. Dalam berita itu Guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) mengaku razia handphone dilakukan guna mengantisipasi adanya siswa di sekolah itu yang menjadi korban media jejaring sosial "facebook". "Ini kami lakukan untuk mencegah adanya siswa yang menjadi korban facebook sebagaimana pernah terjadi di daerah lain," kata Kepala MAN Pamekasan, Drs. Moh. Syarif. Uniknya, razia yang dilakukan secara bergilir, mulai dari kelas I hingga kelas III dan merogoh tak kurang dari 653 siswa, tak menemukan hasil alias nihil. Maklum, ternyata tidak satupun siswa yang membawa HP. Mungkin saja razia itu bocor sebelum hari H sehingga pada saat razia dilakukan, siswa memilih tidak memba-
wa HP ke sekolah. Pihak sekolah mengaku razia itu dilakukan guna menghindari penyalahgunaan facebook dan lebih spesifik lagi untuk menyelamatkan siswanya dari korban jejaring sosial di dunia maya itu. "Saya minta anda tidak mudah percaya terhadap teman anda di facebook yang baru anda kenal," demikian pesan sang kepala sekolah dalam berita tersebut. Memang sudah ada korban akibat jejaring facebook ini. Kasus Marietta Nova Triano (14), siswi SMP Surabaya yang menghilang dari rumah tantenya di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu, karena diculik temannya yang kenal di facebook. Keduanya ditemukan. Juga ada Farah di Bogor yang dihukum lima bulan percobaan karena diduga mencemarkan nama baik seorang polisi di dalam status facebook-nya. Juga ada empat
siswa yang dipecat oleh kepala sekolah karena dianggap menghina gurunya di facebook. Sederet nama lain juga masih muncul di sejumlah media. Tentu saja nama-nama lain seperti Nova masih banyak dan belum terungkap saja. Ada korban memang itu fakta. Tetapi apakah benar para korban itu dapat dinyatakan sebagai korban jejaring sosial facebook. Bisa jadi di sudut ekstrem kanan, ada fakta lain yang belum terungkap. Misalnya ada korban narkoba yang sadar dan meninggalkan narkotika karena berteman di facebook. Ada pula kiai yang berdakwa lewat facebook. Fakta lain banyak guru yang menggunakan facebook sebagai media pembelajaran. Kasus paling fenomenal adalah dukungan untuk Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK oleh pihak kepolisian. Hampir satu juta lebih orang me-
nyatakan dukungannya kepada pimpinan KPK. Dari dukungan itu pula, dua pimpinan KPK akhirnya bebas dari korban rekayasa itu. Yang juga menarik adalah kasus Prita Mulyasari ketika berhadapan dengan RS OMNI International. Prita membuka posko “koin untuk Prita.” Denda pengadilan perdata yang diterima Prita sekitar Rp 450 juta mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. koin pun dikumpulkan drai penjuru negeri hingga nyaris mendapatkan Rp 1 milyar. Dari fakta-fakta ini, masih adakah orang menyalahkan facebook? Facebook hanyalah media jejaring sosial. Dia bisa dipakai untuk kejahatan atau untuk kebaikan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya dan sekali lagi tak perlu menyalahkan facebook. Arifin Kebun Jeruk
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
6
Hasil KSN Agar Dijalankan Semua Pihak MALANG - Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallaranggeng, meminta tujuh rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional 2010 dilaksanakan oleh semua pihak. “Hasil rekomendasi KSN di Malang ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk menjalankannya,” kata Andi usai menutup KSN di Malang, kemarin. Menurut dia, pemerintah sendiri akan melaksanakan apa yang dirumuskan dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola Tanah Air. “Yang menjadi prioritas adalah semuanya. terutama berkaitan dengan rekomendasi KSN ke pemerintah berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur termasuk pendanaan,” katanya. Dalam rekomendasi komisi C bidang pendanaan sendiri
mengeluarkan pokok pikiran soal upaya usulan pendanaan berasal dari APBN sebesar 3 persen. Sementara satu dari tujuh re-
Menpora bangga dengan semangat para peserta KSN untuk memajukan sepak bola Tanah Air walaupun ada perbedaan pendapat. Dalam penetapan hasil KSN ini sempat terjadi perdebatan soal rumusan rekomendasi poin kedelapan soal pembentukan Dewan Sepak Bola Nasional. Hal ini ditentang pihak PSSI dengan tanggapan dari Nurdin dan sejumlah pejabat teras PSSI. Akhirnya, Ketua KSN Agum Gumelar memutuskan menghapus poin kedelaSuluh Indonesia/dok pan ini. KSN sendiri Andi Mallaranggeng menghasilkan tujuh komendasi Malang menyebut- rekomendasi. kan pemerintah menyediakan Langkah nyata perlu dilakanggaran dari APBN dan APBD sanakan semua pihak baik PSSI, untuk mendukung dan menun- KONI, pemerintah, PWI dan jang target dan pencapaian masyarakat sesuai keinginan sasaran untuk menuju prestasi Presiden Susilo Bambang Yud(karena dana APBD masih hoyono agar Indonesia menjadiperlukan untuk stimulan). di Macan Asia Tenggara, Asia Dalam kesempatan itu, dan dunia. (ant)
Tujuh Rekomendasi Malang Berikut tujuh rekomendasi Kongres Sepak Bola Indonesia (KSN) 30-31 Maret di Hotel Santika Malang, Jawa Timur atau disebut dengan “Rekomendasi Malang” : 1. PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran dan kritik serta harapan masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkret sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat. 2. Perlu adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur olah raga khususnya sepak bola. 3. PSSI perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terutama KONI dan pemerintah. 4. Dilakukan pembinaan sejak usia dini melalui penanganan secara khusus melalui
pendekatan Iptek, dengan melibatkan tim yang terdiri dari dokter, psikolog, pemandu bakat dan pakar olah raga serta perlu segera disusun kurikulum standar nasional untuk penyelenggaraan Sekolah Sepak Bola, PPLP, dan PPLM Sepak Bola. 5. Metode pembinaan atlet pelajar/muda supaya juga memperhatikan pendidikan formalnya. 6. Pemerintah menyediakan anggaran dari APBN dan APBD untuk mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran untuk menuju prestasi (karena dana APBD masih diperlukan untuk stimulan) 7. Perlu segera disusun dan dilaksanakan program pembinaan prestasi yang fokus kepada pembentukan tim nasional untuk menjadi juara dalam SEA Games 2011.
Suluh Indonesia/dok
Taufik Hidayat (kiri) dan Sony Dwi Kuncoro (kanan).
Taufik dan Sony Harus Masuk Tim Thomas SEMARANG - Mantan pebulu tangkis nasional, Hastomo Arbi, berpendapat, Taufik Hidayat dan Sony Dwi Kuncoro harus tetap masuk tim inti yang akan diterjunkan pada putaran final perebutan Piala Thomas di Kualalumpur, Malaysia, Mei mendatang. “Saya melihat mereka masih menjadi ujung tombak tim bulu tangkis putra Indonesia, apalagi keduanya masuk peringkat 10 besar dunia versi BWF (Taufik peringkat ketiga dan Sony ke-10),” kata Hastomo Arbi, kemarin. Selain keduanya, kata pahlawan Piala Thomas 1984 (saat itu mengalahkan Han Jian dari China), untuk tunggal ketiga masih layak ditempati Simon Santoso (saat ini menempati peringkat 11). Yang perlu diubah, kata Hastomo Arbi yang kini menjadi Asisten Manajer PB Djarum Kudus, adalah tunggal keempat, yaitu antara Tommy Sugia-
rto dengan Dionysius Hayom Rumbaka. Saat ini Hayom menempati peringkat 25 sedangkan putra juara dunia bulu tangkis 1983, Icuk Sugiarto, kini menempati peringkat ke-94. Kemudian untuk ganda putra, kata dia, pasangan Markis Kido/Hendra Setiawan masih yang terbaik di Indonesia saat ini kemudian disusul pasangan Ryan Sukmawan/Jonathan Suryatama. “Kalau Markis/Hendra meskipun sudah tidak di pelatnas tetap harus masuk tim inti, sedangkan Ryan/Jonathan masih layak tetapi harus tetap mencari alternatif pebulu tangkis lain untuk mengatur strategi jika menghadapi lawan tertentu,” katanya. Pelatih, kata dia, biasanya mengatur strategi, saat menghadapi China, misalnya harus dimainkan pasangan ini, lawan Malaysia, misalnya, dengan pasangan ini, dan lain sebagainya. Tim Bulu tangkis putra In-
donesia berhasil melangkah ke babak utama perebutan piala lambang supremasi bulu tangkis beregu putra dunia di Malaysia, setelah berhasil keluar sebagai juara pada babak kualifikasi Zona Asia di Thailand beberapa waktu lalu. Tim-tim yang sudah memastikan berlaga pada putaran final Piala Thomas adalah China (juara bertahan), Malaysia (tuan rumah), Australia (Oceania), Nigeria (Afrika), Denmark, Polandia, dan Jerman (Eropa), Indonesia, Korea, dan India (Asia). Seperti diketahui, PB PBSI masih belum menentukan secara pasti pebulu tangkis yang akan diberangkatkan pada putaran final perebutan Piala Thomas-Uber. “Semuanya masih punya peluang untuk turun di Thomas-Uber. Pastinya, siapa pun yang paling siap menurut pelatih,” kata Sekjen PB PBSI, Yacob Rusdianto. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HADANG LAWAN - Dua pesepakbola Persija Jakarta berusaha menghadang laju pesepakbola Persik Kediri, Han Jiho (tengah) dalam laga Liga Super di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Persija keok 1-2.
PSSI Harus Direformasi
MALANG - Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) menghasilkan tujuh rekomendasi yang salah satunya adalah PSSI harus direformasi dan direkonstruksi atas dasar saran dan kritik. Ketua Umum KSN Agum Gumelar di Malang, kemarin, mengatakan, tujuh rekomendasi itu berdasarkan rekomendasi dari komisi-komisi yang telah melakukan sidang sebelumnya, termasuk pandangan pada sidang pleno. “Rekomendasi ini telah di-
godok oleh tim perumus dan telah disetujui. Jadi ini telah sesuai dengan rekomendasi sebelumnya,” katanya saat sidang paripurna KSN. Menurut dia, untuk menuju sebuah rekomendasi diperlukan proses yang cukup panjang oleh dewan perumus. Dengan demikian, rekomedasi ini diharapkan dijalankan sesuai tujuan utama dari KSN. Sebelum tujuh rekomendasi oleh ditetapkan oleh panitia KSN, pihak PSSI menolak salah satu item rekomendasi
yaitu pembentukan Dewan Sepak Bola Nasinal (DSN). Dengan adanya penolakan itu, akhirnya poin kedelapan itu dihapus. “Supaya tidak terjadi pro dan kontra maka poin delapan kami hapus. Setujuu!!,” kata Ketua Umum KSN Agum Gumelar. Tawaran dari Ketua Umum itu disetujui oleh seluruh peserta KSN, termasuk pihak PSSI yang selama ini menjadi obyek dalam KSN. Ia menambahkan, rekomen-
dasi yang harus dilakukan itu terutuang dalam “REKOMENDASI MALANG” dengan tujuh poin di dalamnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menolak beberapa rekomendasi di antara reformasi ditubuh PSSI. Pihaknya mengaku proses reformasi telah dilakukan oleh PSSI. “Setelah era Pak Agum, kami telah melakukan reformasi PSSI mulai kompetisi hingga kelengkapan organisasi yang lain, termasuk pembinaan usia,” ucapnya menegaskan. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
7
MU Tetap Berpeluang MUNICH - Manchester United (MU) harus membayar mahal atas kegagalan pengendalian permainan ketika tim itu harus menyerah 1-2 kepada Bayern Munich pada pertandingan pertama perempat-final Liga Champion, Rabu WIB. “Namun peluang masih tetap ada”, demikian dikatakan pelatih MU Alex Ferguson. Bayern memenangi pertemuan pertama perempat-final Liga Champions itu ketika Ivica Olic membobol gawang MU pada detik-detik terakhir untuk menjadikan skor 2-1 untuk tuan rumah Bayern. MU unggul lebih dulu melalui tendangan voli Wayne Rooney pada menit kedua. “Kami mencetak gol lebih dulu tapi saya tidak berfikir kami mulai bermain baik secara keseluruhan,” kata Ferguson. “Kekecewaan kami malam ini adalah begitu gampang kami memberi bola kepada lawan, penguasaan bola kami tidak seperti biasanya,,” katanya. MU tampak bakal memenangi pertandingan namun Bayern mampu mengimbangi permainan ketika tim tamu itu tampil menyerang pada babak kedua. Ferguson memasukkan Dmitar Berbatov pada menit ke-
70 untuk membantu penguasaan bola tapi itu tidak cukup efisien. Tendangan bebas dari Frank Ribery yang memantul pemain membuat skor sama imbang 1-1 sebelum Olic memastikan kemenangan bagi Bayern. “Kesalahan besar dari pertarungan ini adalah buruknya penguasaan bola, kami tidak butuh bekerja untuk mencetak gol, itu datang begitu mudah,” katanya. “Kami sebetulnya punya kesempatan untuk menutup lapangan melalui Rooney, itu akan menjadi keberuntungan bagi kami. (kiper Edwin) Van der Sar berkali-kali menyelamatkan gawang dan menjaga permainan kami,” tambahnya. Ferguson mengatakan MU masih memiliki peluang bagus untuk melangkah ke semifinal melalui pertandingan balasan di Manchester pekan depan, meskipun pertandingan tandang pertama kalah dalam kompetisi musim ini. “Memang menguntungkan mencetak gol di di kandang lawan sehingga pertandingan belum usai, kami punya satu peluang bagus. Kami punya peluang melaju tapi itu sangat sulit,” kata Ferguson. (ant)
Lyon Kalahkan Bordeaux 3-1 LYON - Penyerang Olympique Lyon asal Argentina Lisandro Lopez, mencetak dua gol untuk membantu timnya mengalahkan Girondins Bordeaux 3-1 dalam pertandingan pertama perempat-final Liga Champions, yang untuk pertama kalinya terjadi antara tim sesama Prancis, kemarin. Tuan rumah Lyon, yang berharap untuk pertama kalinya maju ke empat besar event utama sepak bola Eropa itu, membuka gol melalui Lisandro, tetapi disamakan beberapa menit kemudian melalui gol indah penyerang asal Maroko, Marouane Chamakh. Pemain sayap asal Brasil, Michel Bastos, membuat Lyon unggul 2-1 di menit ke-30 dan tendangan penalti Lisandro 13 menit menjelang pertandngan usai memperkokoh keunggulan Lyon atas juara Prancis, Bordeaux, yang tahun lalu mengakhiri kejayaan tujuh tahun Lyon di puncak Liga Utama Prancis. Bordeaux mengungguli Lyon di Liga Utama Prancis musim ini, tetapi tim tuan rumah itu, yang sudah tiga kali mencapai perempat-final, menunjukkan pengalaman mereka yang lebih besar di Liga Champions. Mereka yang menyaksikan pertandingan taktis dan ketat di lapangan Gerland itu segera menyaksikan terjadinya gol pertama ketika setelah penyelamatan buruk barisan pertahanan Bordeaux, bek Mathieu Bodmer mengirimkan umpan silang mendatar yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Lisandro untuk menjebloskan bola ke gawang lawan. Bordeaux segera bangkit untuk mengejar ketinggalan. Pemain pengatur irama permainan Prancis, Yoann Gourcuff, menggiring bola dari sisi kanan dan kemudian mengirim-
kan umpan sempurna kepada Chamakh, yang kemudian menanduk bola itu untuk menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Lyon hampir mencetak gol kedua di menit ke-25. Pemain sayap Cesar Delgado menggring bola ke kotak penalti tanpa pengawalan dan langsung melakukan tembakan, namun bola tembakannya tepat mengarah ke penjaga gawang Bordeaux, Cedric Carrasso. Beberapa detik kemudian giliran Bordeaux yang mempunyai kesempatan emas untuk mencetak gol, ketika Yoan Gouffran, memaksa penjaga gawang Prancis, Hugo Lloris, untuk mengamankan gawangnya. Babak kedua berjalan secara ketat, dengan Bordeaux terus melakukan tekanan, tetapi Lloris mampu mengamankan gawangnya, terutama dari tendangan voli Chamakh di menit ke-60. Lisandro, yang terus berjuang dan menyimbolkan determinasi Lyon sepanjang pertandingan yang menarik tersebut, berhasil melaksanakan tugasnya dalam melakukan tendangan penalti. Hukuman tendangan penalti itu diberikan kepada Lyon setelah tangan bek Bordeaux Matthieu Chalme menyentuh bola di kotak penalti sehubungan dengan tembakan spekulatif Aly Cissokho. Lyon tidak akan diperkuat oleh Lisandro dan pemain depan Sidney Govou untuk pertandingan kedua hari Rabu minggu depan karena akumulasi kartu kuning. Pemenang pertandingan kedua tim tersebut akan berhadapan dengan Manchester united atau Bayern Munich di semifinal untuk berusaha menjadi klub pertama Prancis yang bermain di final Liga Champions sejak Monaco kalah dari Porto pada 2004. (ant)
Mourinho Tidak Bahagia di Italia MILAN - Pelatih Inter Milan Jose Mourinho kembali berbicara mengenai ketidaksenangannya dengan sepak bola Italia menjelang pertandingan timnya itu dalam pertemuan pertama babak perempat-final Liga Champions melawan CSKA Moscow. “Saya sangat senang berada di Inter tetapi tidak di persepakbolaan Italia,” kata mantan pelatih Chelsea dan Porto tersebut kepada televisi Sky Sports, kemarin. Ketika ditanya mengapa, ia mengatakan: “Karena saya tidak suka dan sepak bola Italia itu juga tidak suka saya, begitu saja .” Mourinho juga menyatakan ketidaksenangannya dengan unsur-unsur sepak bola Italia di masa lalu. Pelatih asal Portugal itu kembali menolak untuk berbic-
Suluh Indonesia/dok
Jose Mourinho
ara dengan media massa setelah timnya yang memimpin klasemen Serie A, kalah 1-2 dari AS Roma pada Sabtu lalu, melanjutkan boikot media yang sudah berlangsung sebulan sebelum dan sesudah pertandingan Liga Utama Italia. (ant)
Suluh Indonesia/ap
TERJANG LAWAN - Pemain Bayern Munich, Mario Gomez (kiri) lepas dari terjangan pemain Manchester United, Wayne Rooney, dalam pertandingan leg pertama babak perempatfinal Liga Champions, di Munich, Jerman, kemarin.
Olic Menangkan Bayern Atas MU
MUNICH - Penyerang Ivica Olic pada detik detik terakhir secara dramatis memastikan kemenangan tuan rumah Bayern Munich atas Manchester United (MU) 2-1 pada pertemuan pertama babak perempatfinal Liga Champions di Allianz Arena, Munich, dinihari kemarin. Kelengahan pemain belakang Manchester United berakibat fatal ketika Olic berhasil merebut bola di dalam kotak penalti dan dengan mudah menaklukkan kiper Edwin van der Sar. Bagi MU, inilah kekalahan pertama mereka di kandang la-
wan sepanjang kompetisi Liga Champions tahun ini. Penderitaan MU semakin lengkap ketika penyerang andalan Wayne Rooney mengalami cedera pergelangan kaki pada menit terakhir pertandingan. Di hadapan sekitar 66.000 penonton yang memadati Allianz Arena, tuan rumah sempat terpukul karena mereka sudah kebobolan meski pertandingan baru berjalan dua menit melalui tendangan voli Wayne Rooney. Bayern baru bisa membalas gol tersebut pada menit ke-77
melalui tendangan bebas Franc Ribery dari jarak 20 meter yang sempat menerpa salah seorang pemain belakang MU dan kemudian bola meluncur di sisi kanan gawang tanpa bisa diansipasi van der Sar. Malapetaka bagi MU terjadi pada detik-detik terakhir ketika Olic dengan jeli memanfaatkan kelengahan pemain belakang lawan dan berhasil merebut bola di dalam kotak penalti untuk menentukan kemenangan Bayern. Gol pemain asal Krosia tersebut membangkitkan kembali kenangan final Liga Cham-
Cedera Rooney Bikin Cemas LONDON - Manchester United (MU) kini dilanda cemas menunggu hasil pemeriksaan striker Wayne Rooney yang cedera engkel saat melawan Bayern Munich, kemarin. Kekhawatiran juga dirasakan timnas Inggris karena Piala Dunia tinggal 10 pekan lagi. Rooney menegaskan kemampuannya mencetak gol dengan membobol gawang Munich di menit pertama lewat tendangan voli jarak dekat. Namun sesaat sebelum Ivica Olic menciptakan gol kemenangan Munich di injury time, ia tampak terpincang-pincang setelah bertabrakan dengan penyerang Mario Gomez. Karena Rooney menekel Gomez dari belakang, penyerang Jerman itu tanpa sengaja
menginjak kaki kirinya. Rooney kontan meloncat sambil kesakitan. Ia kemudian terlihat jatuh dengan cara yang buruk karena kaki kanannya bertumpu lebih dulu. Proses jatuh itulah yang mengakibatkan engkelnya cedera. Gol ke-34 Rooney kemarin menegaskan betapa besar United bakal merugi dalam beberapa hari krusial mendatang. Juara bertahan Liga Utama Inggris itu akan menghadapi Chelsea Sabtu lusa, sebelum bertemu kembali dengan Munich pada laga kedua perempatfinal Liga Champions di Old Trafford Kamis depan. “Ia terkena tendangan pada engkel, kami masih harus memastikannya. Semoga itu tidak terlalu serius. Ia mungkin mera-
gukan untuk Sabtu nanti. Masih terlalu dini mengungkapkannya. Ia dirawat oleh tim medis kami saat ini,” jelas pelatih Sir Alex Ferguson. Halaman belakang tabloid terkemuka Inggris, The Sun mengundang simpati dari penggemar Inggris dengan memasang headline “Pray”. Mereka berharap pendukung The Three Lions sama-sama berdoa agar Rooney cepat pulih. Perjuangan Rooney pulih dari cedera patah tulang metafarsal menjelang Piala Dunia 2006 juga menyita perhatian media nasional. Meskipun ia akhirnya sembuhdan bermain pada putaran final di Jerman, kebugarannya tak sepenuhnya pulih. Inggris tersingkir di perempatfinal. (adn/afp)
Bayern Munich Semakin Percaya Diri MUNICH - Kemenangan 2-1 atas Manchester United di perempatfinal Liga Champions, kemarin meningkatkan kepercayaan diri Bayern Munich. Kemenangan itu dapat menjadi modal penting bagi FC Hollywood dalam memburu tiga gelar musim ini. Sukses Munich tersebut digapai setelah pelatih Louis van Gaal menyebut periode ini sebagai pekan-pekan penentuan. Van Gaal berpendapat keberhasilan mereka menjuarai Liga Jerman musim ini akan ditentukan dalam dua laga berikutnya. Munich yang juga tampil di final Piala Jerman, menghadapi pimpinan Bundesliga, Schalke 04 Sabtu nanti dan kandidat juara lainnya, Bayer Leverkusen. Diantara laga tersebut,
terselip partai kedua melawan United. “Kemenangan ini penting untuk kepercayaan diri kami. Sekarang kami tidak boleh memikirkan laga kedua Kamis depan, namun benak kami harus diisi oleh pertandingan Sabtu nanti,” terang pimpinan Munich, Karl-Heinz Rummenigge. Munich menderita dua kekalahan beruntun di liga dan terpaut dua poin di belakang Schalke, serta unggul tiga poin atas Leverkusen. Kemenangan susah payah atas United melalui gol pamungkas Ivica Olic mengirimkan sinyal bahaya bagi rival-rival domestik mereka. “Kami masih bersaing untuk tiga gelar dan saya ingin memenangkan semuanya,” tegas Van Gaal sebelum duel
dengan United. Kepercayaan diri Munich saat ini bertolak belakang dengan apa yang mereka rasakan 12 bulan lalu ketika mereka tersisih dalam perburuan gelar liga dan kalah agregat 1-2 dari Barcelona di perempatfinal Liga Champions. “Kami sekarang memiliki kesempatan melewati United,” imbuh Van Gaal. Meskipun mengincar semifinal Liga Champions pertamanya sejak juara pada 2001, gelar domestik lebih menjadi prioritas Van Gaal dan petinggi Munich. Karena alasan ini pula Arjem Robben tidak dimainkan kemarin. Van Gaal khawatir cedera otot ringan yang dideritanya akan bertambah parah dan membuatnya absen di sejumlah partai penting Bundesliga. (adn/rtr)
pions 1999 ketika MU secara dramatis mengalahkan Bayern juga dengan skor 2-1 berkat gol yang juga terjadi pada detikdetik terakhir. Bayern yang tidak diperkuat pemain sayap asal Belanda Arjen Robben yang cedera, mencoba bangkit untuk mengejar ketinggalan akibat gol cepat Wayne Roney. Tapi kokoh tembok pertahanan MU membuat serangan tuan rumah selalu kandas. Pada menit ke-21, Ribery mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol, tapi kemudian saat menguasai bola, ia
langsung dikurung oleh dua sampai tiga pemain MU. Wayne Rooney, pemain tim nasional Inggris, selalu menjadi ancaman bagi pertahanan Bayern dan sering merepotkan Martin Demichelis karena kecepatannya saat menusuk ke jantung pertahanan. Wayne berpeluang untuk mengubah skor menjadi 2-0 sebelum babak pertama usai ketika bekerja sama dengan Darren Fletcher, tapi tendangan kaki kirinya terlalu lemah sehingga dengan mudah dipatahkan kiper Hans-Joerg Butt. (ant)
Liverpool Inginkan Revans Atas Benfica PARIS - Kinerja Rafael Benitez di Liverpool kehilangan sinarnya dalam beberapa musim terakhir. Namun pelatih Spanyol itu mungkin dapat mempertahankan jabatannya dengan penuh kebanggaan di Anfield dengan menjuarai Liga Eropa musim ini. Klub pemenang tiga Piala UEFA itu, yang terakhir pada 2001, tentu lebih senang masih berlaga di Liga Champions yang merupakan kompetisi paling elite Eropa. Akan tetapi gelar di Liga Eropa tetap lebih berarti bagi Benitez dibanding mengakhiri musim tanpa prestasi sedikitpun. Benitez akan memimpin pasukannya menghadapi laga pertama babak perempatfinal di kandang Benfica, dini hari nanti. Ia memiliki kenangan pahit saat kedua tim bertemu terakhir kali di kompetisi Eropa. Benfica membuat Liverpool tersingkir dini dalam upayanya mempertahankan gelar Liga Champions pada 2006. Keuntungan bagi Benitez saat ini, Liverpool akan bertandang ke Estadio da Luz dengan antusiasme tinggi setelah mengalahkan Sunderland 3-0 di Liga Utama Inggris. Kemenangan itu menjaga peluang The Reds memburu posisi keempat dan tiket ke Liga Champions musim depan. Benitez menginginkan hasil bagus di Portugal dan menyelesaikan duel perempatfinal dengan gemilang di Anfield. Setelah itu ia akan bertemu dengan Valencia di semifinal andai mantan klubnya itu memenangkan pertandingan dengan sesama klub Spanyol, Atletico Madrid. Benitez yang membawa Valencia menjuarai Piala UEFA
2004, tak memandang remeh Benfica. “Kami tahu mereka tim bagus. Kami pernah bertanding dengan mereka sebelumnya di Liga Champions. Mereka klub besar dengan dukungan penuh dari penggemarnya dan itu akan menjadi laga yang berat,” urai Benitez, kemarin. “Mereka di puncak klasemen dan bermain sangat bagus saat ini. Saya mengenal beebrapa pemain mereka, Pablo Aimar, Javier Saviola, Javi Garcia, jadi kami mengetahui mereka memiliki kualitas tinggi,” lanjut Benitez. Benfica, tidak seperti Liverpool, menikmati musim yang sukses di kompetisi domestik. Mereka unggul enam poin di puncak klasemen saat Liga Portugal masih menyisakan enam pertandingan saja. Dengan pemain-pemain bagus seperti duo Argentina, Aimar dan Saviola, mereka dapat menandingi tim terbaik Eropa sekalipun. Rui Costa, direktur olahraga Benfica dan anggota generasi emas skuad Portugal, menyadari performa mereka di liga tidak akan berarti dalam duel seberat ini, meskipun ia juga bangga dengan kemenangan mudah yang mereka raih atas rival sekota Liverpool, Everton di penyisihan grup. “Kami selalu dipasangkan dengan tim sulit,” ungkap pria 38 tahun yang pernah memenangkan Liga Champions itu. “Tidak ada lawan mudah atau pun lawan yang mustahil di fase ini. Kami mendapatkan Liverpool dan semoga itu akan menjadi pertarungan yang hebat,” lanjut mantan gelandang yang satu generasi dengan Luis Figo dan Paulo Sousa itu. (adn/afp)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Kamis 1 April 2010
8
Warga Sukabumi Lakukan
Aksi Mogok Makan
Suluh Indonesia/ant
PATROLI TEMPUR - Sejumlah prajurit Korps Marinir melakukan patroli tempur dihutan Pasewaran, Wongsorejo, Banyuwangi, kemarin. Patroli tempur merupakan salah satu materi yang dilatihkan dalam tahap tiga ( tahap Hutan ) dalam Lattapdu Korps Marinir Wilayah Timur 2010.
Polisi Denpasar Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu ini sudah terjadi tiga pemerkosaan terhadap bocah dan satu kali percobaan, hanya seorang gadis yang berinisial Ay yang mengenal wajah pelaku. Dari keterangan Ay, kepolisian akan membuat sketsa wajah. “Saat diperiksa korban mengatakan dia ditawarkan mengantar ke sekolah. Lalu, korban diajak muter-muter sampai ke Ubung dan diperkosa di rumah kosong yang sudah mau ambruk,” tutur Kapoltabes sesuai keterangan korban. Menurut dia, begitu ada peristiwa perkosaan yang hingga kini dilaporkan tercatat em-
pat korban, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Denpasar. Kepolisian sudah mengimbau kepada murid-murid, apabila ada orang yang tidak dikenal atau bukan keluarga yang menawarkan jasa antar jemput, seyogianya tidak ditanggapi dan dihindari. Apalagi orang itu tak dikenal. “Meski kasus ini sudah kami awasi terus, tapi masih saja ada kejadian. Penjahat ini ada di tengah-tengah kita dan pengawasan akan kami tingkatkan terus di sekolahsekolah,” katanya. (ant)
Satu Rumah Warga Madiun
Tertimbun Longsor MADIUN - Satu rumah milik warga di Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, rusak parah akibat tertimbun longsoran tebing setelah hujan deras mengguyur desa setempat, (30/3). Pemilik rumah, Saminem, Rabu, mengatakan hujan mengguyur kawasan yang terletak di lereng Gunung Wilis itu sejak Selasa (30/3) sore hingga malam, sehingga tanah bertebing itu diduga tidak kuat menahan aliran air yang terus mengguyur dan akhirnya longsor. “Rumah saya hancur total, roboh hingga rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi saya sempat terluka di bagian kepala dan bahu
setelah terjebak di balik puing reruntuhan rumah,” ucapnya lirih. Menurut dia, longsor melanda rumahnya saat malam hari. Waktu itu, ia beserta seluruh keluarganya sedang berkumpul di ruang tengah. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh diikuti dengan mulai robohnya bangunan bagian belakang rumahnya. “Saat kejadian longsor, saya langsung menyelamatkan anak saya, Fadli. Walaupun saya sempat terjebak reruntuhan bangunan, yang penting anak saya selamat,” paparnya. Akibat bencana tanah longsor itu, ia beserta beberapa tetangganya terpaksa mengungsi ke tempat saudara. Ibu dua anak itu mengku masih trauma
dan tidak kuat jika melihat rumah hasil jerih payahnya saat ini rata dengan tanah. Kini, Saminem dibantu dengan warga yang bergotongroyong untuk membersihkan material longsor dan puingpuing bangunan. Harta benda yang masih dapat digunakan pun diselamatkan. Ia sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk dapat bertahan. Data dari Bakesbangpolinmas Kabupaten Madiun mencatat daerah rawan longsor di Kabupaten Madiun berada di kecamatan yang terletak di lereng Gunung Wilis yakni, Kecamatan Kare, Gemarang, dan Dagangan. (ant)
Presiden SBY
Ziarah ke Makam Ayahnya PACITAN - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri rangkaian kunjungannya ke sejumlah daerah di Jawa Timur dengan melakukan ziarah ke makam ayahandanya, almarhum Letnan (Purn TNI) R Soekotjo, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bunga Bangsa, Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung tertutup dan mendapat penjagaan ekstraketat dari lintas satuan keamanan tersebut hanya bisa disaksikan warga dari kejauhan. Tidak ada dialog ataupun pidato resmi disam-
paikan presiden saat berkunjung di kota kelahirannya ini. Begitu memasuki Ibukota Pacitan, iring-iringan kendaraan kepresidenan hanya singgah kurang lebih dua jam. Diawali dengan kunjungan ramah-tamah di pendopo kabupaten, presiden beserta rombongan kemudian melanjutkan kegiatan di TMP Bunga Bangsa yang berada di jantung kota. Prosesi ziarah berlangsung khidmad. Presiden yang terlihat didampingi ibu negara Ani Yudhoyono dan putranya Baskoro Edhie Yudhoyono langsung menuju karpet mer-
ah yang disediakan panitia di depan makam almarhum (Purn TNI) R Soekotjo. Tampak hadir juga dalam kegiatan ziarah tersebut Gubernur Jatim Soekarwo, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Mohammad, Bupati Pacitan Sujono, dan sejumlah pejabat lain yang ikut rombongan presiden sejak dari Sidoarjo dan Malang. “Sayang, beliau di sini hanya sebentar. Semula rencananya dua hari satu malam, tapi kemudian jadwal diubah mendadak menjadi hanya dua jam,” kata seorang petugas TNI yang ikut melakukan pengawalan. (ant)
Satkorlak Penanggulangan Bencana
Minta Citarum Dinormalisasi KARAWANG - Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana Pemkab Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul dan normalisasi daerah aliran Sungai Citarum untuk mencegah banjir. “Setidaknya ada tiga masalah banjir di Karawang selama lebih dari sepekan lalu yang menjadi perhatian bersama,” kata Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Pemkab Karawang Arifin Ker-
tasaputra, di Karawang, Rabu. Ketiga masalah tersebut ialah melakukan normalisasi daerah aliran Sungai Citarum, perbaikan tanggul dan saluran irigasi di sepanjang Sungai Citarum dan pemeliharaan alat-alat pengendali air di bendungan. Arifin yang juga Sekretaris Daerah Pemkab Karawang mengatakan, berdasarkan pantauan di beberapa bendungan dari wilayah Karawang hingga Purwakarta, banyak alat-alat pengendali air di bendungan
Herukoco pada Kamis (25/3) lalu. Warga juga meminta agar selama masa menunggu keputusan dari Chevron, PT Tripatra tidak melakukan kegiatan sementara di Gunung Salak karena dikhawatirkan akan memancing emosi warga, sehingga akan terjadi bentrokan. “Kami tidak ingin ini terjadi,” katanya. Pihaknya juga meminta Chevron agar menghentikan upaya provokatif karena akan menjadi contoh yang buruk. “Kami menghimbau agar Chevron tidak menyalahi kesepakatan yang telah dibuat,” harapnya. Sebelumnya, Manager Policy, Government & Public Affairs Chevron Gheotermal Salak Ltd, Usman Slamet mengatakan, pihaknya akan bersikap transparan terhadap kepentingan warga. “Berdasarkan kesepakatannya kami tidak menghentikan kerjasama dengan PT Tripatra, namun akan melakukan evaluasi kerjasamanya. Melakukan penghentian kerjasama membutuhkan proses, terlebih saat ini Tripatra masih terikat kontrak dengan Chevron,” katanya. (ant)
Ribuan KK
Sulit Bekuk Pemerkosa Bocah DENPASAR - Kepolisian Kota Besar Denpasar kesulitan membekuk pemerkosa gadis kecil berusia sekolah karena tidak adanya saksi kunci yang melihat wajah pelaku. “Kesulitan lain terletak pada keterangan korban yang masih trauma untuk menceritakan kronologis peristiwa yang menimpanya,” kata Kapoltabes Denpasar Kombes Pol. I Gede Alit Widana di Denpasar, kemarin. Dari pengembangan kasus yang membuat para orang tua, khususnya gadis cilik mulai resah itu, diduga pelaku tinggal atau bersembunyi di daerah Monang Maning, Denpasar Barat.
SUKABUMI - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Moral Masyarakat Menggugat Chevron (GEMA MMC) dari dua kecamatan yakni Kalapanunggal dan Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat, kembali melakukan aksi unjuk rasa, lima diantara melakukan mogok makan. Koordinator aksi, Dida Syaeful Hidayat, di Sukabumi, Rabu, meminta agar perusahaan tersebut mengabulkan tuntutan warga, antara lain, menghentikan kerjasama dengan PT Tripatra selaku kontraktor dan memberdayakan pengusaha lokal. Didasarkan hasil kesepakatan dengan manajemen PT Chevron Geothermal Salak Ltd, pihak perusahaan berjanji akan melakukan penghentian kerjasama dalam waktu tiga minggu. Ia mengatakan, pihak Chevron melalui media massa membantah akan melakukan penghentian kerjasama dengan PT Tripatra. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang disaksikan oleh Dandim 0607/ Sukabumi Letkol (Kav) M Yusuf dan Kapolres Sukabumi, AKBP
yang tidak terawat hingga tidak bisa digunakan. Pihaknya meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera mengatasi tiga masalah banjir di Karawang sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir yang cukup parah di Karawang. Banjir yang terjadi di Karawang saat ini cukup parah. Jika hal itu terjadi lagi pada waktu mendatang, akan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat Karawang. (ant)
Terancam Bencana Merapi BOYOLALI - Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengemukakan, lebih kurang 10 ribu kepala keluarga (KK) di tiga daerah kecamatan di Kabupaten Boyolali, terancam bencana letusan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. “10 ribu KK tersebut bermukim di daerah ring satu atau kawasan paling berbahaya dari letusan Merapi,” katanya di sela-sela menerima kunjungan rombongan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Jateng, di Pemkab Boyolali, kemarin.
Menurut dia, warga di tujuh desa di Kecamatan Selo, Cepogo, dan Musuk Kabupaten Boyolali tersebut, yang merupakan kawasan paling berbahaya sehingga perlu perhatian khusus strategi penanganan bahaya Merapi. Namun, kata bupati, jika daerah paling bahaya Merapi tersebut terlambat melakukan evakuasi saat terjadi bencana dampaknya akan sangat luas. “Boyolali dipetakan banyak daerah rawan bencana alam termasuk bahaya Merapi, sehingga perlu perhatian serius,” katanya saat menerang-
kan rombongan anggota DPD RI Perwakilan Jateng. Sementara itu, kunjungan rombongan yang dipimpin oleh anggota Komite III Bidang Pendidikan DPD RI Sulistio ke Boyolali bertujuan menjaring aspirasi di daerah terkait dengan sejumlah permasalah pembangunan dari berbagai bidang. Bupati menjelaskan, Boyolali yang sebagian besar wilayahnya pegunungan tersebut ada empat ancaman bencana alam, yakni angin ribut, banjir, tanah longsor, dan letusan Gunung Merapi.
Khusus bencana letusan Merapi di Boyolali, menurut dia, masih ada warga di tujuh desa hingga saat ini di ring satu yang jaraknya sangat dekat dengan puncak Merapi. “Jika Merapi meletus hanya sekitar 10 menit material gunung itu dapat menerjang tujuh desa di ring satu,” katanya. Hal tersebut diperlukan sistim perencanaan yang matang terkait penanganan resiko ancaman bahaya Merapi, karena jika evakuasi korban terlambat akan menimbulkan masalah yang besar. (ant)