Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 1 Maret 2011
No. 40 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Mulan Jameela
Melahirkan Tanpa Suami SETELAH sekian lama tidak muncul di depan publik, karena dikabarkan tengah mengandung, akhirnya penyanyi cantik Mulan Jameela, kemarin sekitar pukul 01.00 WIB melahirkan buah hatinya, di RS Pondok Indah, Jaksel. Informasi ini diperoleh dari salah seorang petugas rumah sakit, yang enggan disebutkan nama dan identitasnya. Mulan saat ini masih dalam perawatan di RSPI di kamar yang berada di lantai 3 rumah sakit. Menurut sumber tersebut, saat Mulan mengalami kontraksi sempat meminta agar dirinya dipindah ke ruang perawatan di lantai 5, dengan alasan untuk menghindari perhatian umum, karena memang lantai 3 di RSPI, dikhususkan bagi pasien yang melahirkan. Yang akan menjadi pertanyaan, siapakah gerangan ayah biologis dari anak yang dilahirkan penyanyi yang bernama asli Wulansari ini ?. (kmb)
Brigjen Pol. Edmond Lakukan
Perbuatan Tercela JAKARTA - Mantan Direktur Direktorat Ekonomi Khusus Polri, Brigjen Pol Edmond Ilyas terbukti melakukan perbuatan tercela, karena tidak melakukan pengawasan terhadap anak buahnya dalam kasus Gayus HP Tambunan. ‘’Dia terbukti melakukan tindakan tercela dalam sidang kode etik dan disiplin Polri,” kata Kabag Penum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Edmond terbukti tidak melakukan kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan oleh anak buahnya terkait pengusutan kasus pencucian uang, korupsi, dan penggelapan diduga dilakukan Gayus.
‘’Dalam pembacaan putusan tadi dia tidak melakukan kontrol kepada proses penyidikan yang dilakukan anak buah atau jajaran penyidik eksus dalam hal ini yang menyidik perkara saudara Gayus,” kata Boy. Edmond tidak melakukan kontrol sehingga penyidik kasus Gayus seperti Kompol M Arafat Enani dan AKP Sri Sumartini melakukan pertemuan dengan pengacara Gayus dan jaksa. ‘’Ada kegiatan yang tidak diketahui langsung atasan seperti bertemu dengan orang-orang tertentu dan itu tidak dilaporkan kepada atasan, sehingga dinilai sebagai kegiatan yang tidak dike-
tahui dan di luar kontrol yang bersangkutan,” kata Boy. Komite komisi kode etik dan disiplin Polri memutuskan Edmond tidak layak melakukan tugasnya di fungsi reserse. Boy mengatakan Edmond juga diwajibkan meminta maaf kepada institusi Polri. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Edmon di depan komite komisi kode etik dan disiplin. Selain Edmond, sepuluh anggota lain yang jadi terperiksa adalah Arafat, Sri Sumartini, Raja Erizman, Pambudi Pamungkas, Eko Budi Sampurno, Muh Anwar, Mardiyani, AKP I Gede Putu Widjaya, Joni Surya, dan Angga. (wnd)
Soal Dipo Alam
JK Minta SBY Tegas JAKARTA - Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya bersikap tegas terhadap langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang memboikot media yang cenderung bersikap kritis terhadap pemerintah, sebagai langkah yang berlebihan. ‘’Sebagai pejabat, ya itu sikap yang berlebihan, dan tidak sesuai undang-undang. Jika tidak berkenan, cukup sampaikan saja ke Dewan Pers,” katanya usai menghadiri upacara pemberangkatan Tim Ekspedisi Bukit Barisan 2011 di Mabes TNI-AD di Jakarta, kemarin. Karenanya, lanjut Kalla, sebagai atasan yang bersangkutan, Presiden Yudhoyono dapat bersikap tegas terhadap Dipo Alam yang berseteru dengan media massa. Ia menambahkan, Dipo Alam dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur Pasal 1 Butir 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jika ada pemberitaan yang tidak dikehendaki. Pernyataan boikot media yang diungkapkan Dipo Alam tidak hanya dilaporkan secara pidana, tetapi juga digugat secara perdata dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun. Sementara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap Presiden Yudhoyono terhadap isu yang bersifat kebangsaan ini. ‘’Ya, Presiden kan enggak ngambil sikap apa-apa. Janganjangan dia yang nyuruh lagi,” ucapnya. Yusril mengemukakan, seharusnya Dipo tak perlu sampai mencetuskan pernyataan itu. Jika ada media yang memang rajin mengkritik karena akhirnya bisa menimbulkan pertanyaantajam untuk pemerintah. ‘’Respons pemerintah terhadap media memang tergantung sikap Presiden,’’ katanya. (ant)
Ketua PSSI
Tak Terlibat Pidana JAKARTA - Menpora Andi Alfian Mallarangeng membantah telah mengintervensi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurutnya, pemerintah hanya memberi peringatan soal mekanisme verifikasi pergantian calon ketua umum. ‘’Kita harapkan ke depannya proses untuk pemilihan pengurus PSSI ini bisa lebih baik lagi, kami juga belum memposisikan ke yang lebih formal untuk masalah itu selain memberikan peringatan,” katanya di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Penegasan Andi menyusul kisruh di tubuh PSSI terkait rencana pemilihan Ketua Umum PSSI. Salah satu polemik adalah penafsiran statuta FIFA mengenai calon Ketua Umum organisasi sepakbola yang tidak boleh pernah dipidana. Pasalnya, diketahui ada kucuran dana APBD sebesar Rp 100 juta yang diterima oleh Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang akan kembali mencalonkan diri. Andi meminta, PSSI berbenah menjelang pergantian Ketua Umum PSSI. Dugaan itu dibantah Nurdin yang menyatakan dana Rp 100 juta yang disebut-sebut diberikan kepada Ketua Umum PSSI, pada kenyataannya adalah dana yang disumbangkan Aidil Fitri untuk bantuan operasional timnas saat itu. Pernyataan Andi Mallarangeng itu dinilai sejumlah pendukung Nurdin sebaai bentuk intervensi. Namun, Andi menjelaskan, ketika Kemenpora melihat lagi Statuta FIFA, justru terlihat ada banyak kekeliruan karena kesalahanan pemahaman. ‘’Dalam pasal 32 ayat 4, menyebutkan, calon ketua PSSI tidak boleh dinyatakan bersalah dalam tindak pidana, tapi Statuta PSSI ayat 35 ayat 4 diartikan, kata bersalah itu dinyatakan saat kongres,’’ bebernya. (har)
Tifatul Sembiring
Siap Jika Direshuffle JAKARTA - Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan, siap untuk direshuffle jika Presiden mengambil langkah tersebut. ‘’Kita siap, karena kita memang ditugaskan untuk siap, mati saja siap. Bagi saya jabatan ini sebuah amanah,” kata Menteri Tifatul di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, jika Presiden SBY mengambil langkah itu maka berarti Presiden telah memperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, Iaberpendapat, keputusan tersebut harus diterima karena merupakan langkah terbaik untuk bangsa. Selain itu, keputusan tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. ‘’Kalau Presiden ambil langkah reshuffle, berarti Presiden sudah memperhitungkan dengan matang. Inilah yang terbaik bagi bangsa, yang tidak bisa diganggu adalah target-target perencanaan yang telah ditetapkan,’’ katanya. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet tersebut kepada Presiden. ‘’Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kita sebagai menteri kerja profesional karena yang di Sekgab itu bukan menteri tapi partai,” katanya. Menurut politisi PKS itu, tidak ada perselisihan antara partainya dengan Partai Demokrat, yang ada hanya perbedaan cara pandang dalam memberantas praktek mafia pajak. Ia menegaskan tidak ada keretakan atau perselisihan antara PKS-Demokrat karena dua partai setuju bahwa mafia pajak adalah masalah besar. ‘’Justru kalau dilihat sejarahnya, inisiator hak angket pajak ini dari Demokrat,” katanya. Tifatul berpendapat, ada cara pandang yang berbeda untuk menyelesaikan kasus mafia pajak. (har)
Tak Ada Alasan
Golkar Didepak Suluh Indonesia/ant
KISRUH PSSI - Menpora Andi Mallarangeng memberikan penjelasan kisruh terkait pencalonan Ketua Umum PSSI dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
DID Sudah Masuk APBN JAKARTA - Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pemerintah pusat telah menyusun skema imbalan (reward) berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun 2011 bagi daerah yang dinilai berprestasi dalam mengelola keuangannya. ‘’Sudah dimasukkan ke dalam APBN 2011,” ujarnya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, kemarin. Sejak 2010, menurut Agus, sebanyak sembilan provinsi dan 45 kabupaten/kota telah menerima DID. Pemerintah sendiri telah menyempurnakan kriteria penetapan daerah penerima untuk tahun 2011 dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kinerja keuangan daerah, kinerja ekonomi kesejahteraan, dan kinerja pendidikan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemberian reward tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. ‘’Reward
tersebut bagi daerah yang berhasil memenuhi kriteria pengelolaan keuangan negara yang baik, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban,” katanya. Mengenai pembahasan APBD di tiap provinsi, Gamawan menjelaskan, tahun ini hanya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang belum mengesahkan APBD provinsinya. Jumlah provinsi yang mengesahkan APBDnya sebelum Februari tahun ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2010 hingga Desember hanya 20 provinsi yang mengesahkan APBD-nya, Januari 8 provinsi, Februari 2 provinsi, Maret 2 provinsi, dan April 1 provinsi. Mendagri menambahkan, selaku wakil pemerintah pusat di daerah maka Gubernur melakukan mekanisme serupa terhadap pengesahan APBD kabupaten/kota. (har)
JAKARTA - Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan tidak ada alasan bagi Partai Demokrat untuk mendepak Partai Golkar dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan. ‘’Kalaupun dikeluarkan, Golkar akan siap,” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin. Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, Partai Golkar tidak pernah melamar untuk masuk ke koalisi melainkan diminta oleh pemerintah. ‘’Kalau kami mundur diri, apa alasannya, wong kami tidak minta,” kata Agun. Ia menyatakan, Partai Golkar justru menunggu untuk diusir dari sekretariat gabungan partai koalisi. ‘’Golkar minta diusir untuk keluar dari setgab. Itu yang kami tunggu. Kalau diusir, 1.000 persen, itu yang kami tunggu-tunggu,” kata Agun. Ia juga menegaskan Partai Golkar tidak berniat untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap presiden dengan mendukung hak angket mafia pajak karena hal itu tabu dalam sistem presidensial. ‘’Golkar tidak ada niat menjatuhkan presiden, dilarang, tabu kecuali presiden melanggar konstitusi,” kata Agun. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Partai Demokrat tetap menyusun peringkat partai politik koalisi dan akan menyampaikan hasil evaluasinya kepada DPP Partai Demokrat pekan depan. ‘’Minggu ini kami menuntaskan evaluasi tentang fakta-fakta di parlemen terkait sikap peserta koalisi, termasuk soal pengambilan sikap dari fraksi hingga paripurna,” kata Saan. (har)
Ketika Biaya Politik Kian Mahal BIAYA politik yang semakin mahal untuk seseorang bisa terpilih menjadi pejabat publik merupakan salah satu pangkal praktik korupsi di Indonesia sulit turun. Alasan lainnya ? Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan Wicaksono Sarosa di Jakta, kemarin, salah satu pangkal mengapa korupsi masih tinggi di Indonesia adalah mahalnya seseorang bisa terpilih jadi pejabat publik. Hal tersebut dikatakan usai dirinya bersama sejumlah pengurus
Kemitraan pembaruan Tata pemerintahan diterima oleh Wapres Boediono di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Kemitraan adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja engan badan pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal.
Menurut Wicaksono, penurunan korupsi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan secara optimal walaupun telah cukup banyak yang dilakukan untuk mengatasi ini. Pangkal masih tingginya korupsi, katanya, adalah reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya bergulir serta persoalan dalam praktik penegakan hukum yang masih lemah. Wapres Boediono, kata Wicaksono, sangat memberikan perhatian terhadap upaaya pemberantasan korupsi di In-
donesia dan menghargai berbagai masukan yang disampaikan oleh pihaknya. ‘’Masalah pemberantasan korupsi menjadi perhatian penting bagi Wapres dan beliau sangat memberikan perhatian soal itu,” kata Wicaksono. Ketua Dewan ksekutif Kemitraan pembaruan tata Pemerintahan Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, organisasi yang telah berdiri 2003 telah memberikan sumbangan dalam berbagai upaya pembaruan tata pemerintahan di
Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil melalui mobilisasi dana dari masyarakat donor internasional. ‘’Kami telah mengelola 350 proyek dengan nilai sekitar 80 juta dolar AS serta bekerja sama dengan hampir 300 mitra,” katanya. Bidang yang digeluti, katanya, meliputi tata pemerintahan demokrasi, pelayanan publik, keamanan dan peradilan, serta ekonomi dan lingkungan hidup dengan nilai lintas sektoral antikorupsi. (ant)