Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 1 Februari 2011
Pengusaha Tagih Janji
Kembali Tertekan
Sri Lanka Undang RI Investasi
PELAKU usaha menagih janji pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang sampai sekarang masih belum memadai dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. “Anggaran belanja pemerintah dalam ...hal. 1
DAMPAK dari sentimen negatif regional menyusul krisis politik di Mesir membuat indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, kembali tertekan hingga 2 persen. “Sentimen ...hal. 2
PEMERINTAH Sri Lanka mengundang Indonesia untuk melakukan investasi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di negara tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad ...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 22 tahun V
Suluh Indonesia/ade
SERANGAN - Ketua KPK Busyro Muqqodas mendengarkan pertanyaan wartawan terkait dengan serangan balik anggota Komisi III DPR usai RDP di Gedung DPR RI Senayan di Jakarta, kemarin.
Serangan Balik
BiChan Ditolak
Ajukan Praperadilan
JAKARTA - Keputusan Komisi III DPR menolak kehadiran dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Bichan) dinilai aneh. Anggota Komisi III Saan Mustopa mempertanyakan sikap rekan-rekannya yang tiba-tiba mempersoalkan kehadiran Bibit-Chandra. ‘’Selama ini Bibit dan Chandra selalu hadir, mengapa sekarang dipersoalkan,” katanya usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK di ruang Komisi III DPR Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Saan yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengaku tidak berburuk sangka tentang anggapan adanya upaya balas dendam sejumlah anggota Komisi III terhadap KPK terkait penahanan 19 politisi dari PDIP, Partai Golkar dan PPP
JAKARTA - Penasehat KPK Abdullah Hehamahua menyarankan partai politik yang merasa tidak puas dan kecewa, segera melakukan upaya perlawanan hukum terhadap KPK. ‘’KPK itu lembaga hukum, apa yang dilakukan KPK sudah melalui proses hukum. Kalau ada yang tidak setuju dan kecewa dengan apa yang dilakukan KPK, ada yang namanya praperadilan. Silahkan saja lakukan prapreadilan,” kata Abdullah disela-sela rapat dengar pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Sebagai lembaga hukum, semua pihak harus menghargai proses hukum termasuk soal penangkapan dan penahanan 19 politisi PDIP, Golkar dan PPP oleh KPK yang diduga menerima suap pada pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur BI. ‘’Kita hargai proses hukum, kalau ada yang kecewa, tidak fair, ya praperadilkan saja, KPK sudah sering dipraperadilan dan itu tak masalah bagi KPK,” katanya. Untuk kasus Nunun Nurbaeti, Abdullah mengatakan proses hukum istri mantan Wakapolri yang juga anggota Komisi III DPR Adang Darajatun itu, terus dilakukan. Pimpinan KPK tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik di KPK untuk memprosesnya. ‘’Kasus Nunun tetap berjalan, tidak ada proses yang sudah berjalan lalu dihentikan,” tegasnya. Begitu juga dengan Miranda Goeltom. Kesaksian 19 mantan anggota DPR periode 1999-2004 itu sangat diperlukan untuk menjerat Miranda Goeltom. ‘’Mudah-mudahan di pengadilan nanti ada titik terang berdasarkan keterangan saksisaksi sehingga mempercepat proses terhadap Miranda. Putusan pengadilan dan keterangan dari saksi akan bisa digunakan sebagai alat bukti,” kata mantan anggota KPKPN ini. (har)
JAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap pelaku penyuapan cek perjalanan dan menetapkannya sebagai tersangka. ‘’Jika KPK hanya memproses penerima suap tanpa memproses pemberi suap, itu berarti melakukan tebang pilih,” kata Taufiq Kiemas di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Taufiq Kiemas mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers yang menanyakan soal penangkapan politisi PDIP, Panda Nababan oleh KPK di Banadara Soekarno-Hatta, Tengerang. Menurut dia, KPK harus mengungkap dan memproses pelaku pemberi suap dalam kasus cek perjalanan terhadap anggota DPR RI periode 2004-2009 pada pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. ‘’KPK harus memprosesnya secara adil, tanpa tebang pilih,” katanya. Ditanya apakah penangkapan terhadap Panda Nababan sarat dengan muatan politis karena saat ini PDIP sedang mengusulkan hak angket mafia pajak ?. Menurut Taufiq, PDIP tidak melihat persoalan Panda Nababan merupakan upaya politisitasi dan menghargai proses hu-
PDIP-Golkar Disarankan
dalam kasus dugaan suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di awal rapat, kehadiran Bibit dan Chandra sudah dipersoalkan sebagian anggota Komisi III. Rapat yang sedianya mengagendakan empat masalah utama yaitu soal SOP KPK, Road Map KPK, masalah aktual terkait tugas dan kewenangan KPK serta tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Namun, pembahasannya terbengkalai karena interupsi yang mempertanyakan deponeering Bibit-Chandra. Anggota yang mempersoalkan menyatakan deponeering oleh Kejagung itu tidak menghapus status tersangka BibitChandra. Bahkan rapat sempat diskors setelah berputarputar selama satu jam tanpa
masuk ke dalam substansi agenda rapat. Setelah diskors sekitar dua jam untuk melakukan rapat internal, akhirnya hasil voting rapat internal tertutup Komisi III memutuskan bahwa anggota KPK Bibit dan Chandra tidak diperkenankan hadir dalam rapat-rapat yang diadakan antara Komisi III dan KPK. Tiga fraksi memutuskan tetap menerima kehadiran Bibit-Chandra, yaitu FPAN, FPKB, dan FPD. Lima fraksi lainnya menolak yaitu FPKS, FPDIP, FPPP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Golkar. Satu fraksi lagi yaitu Fraksi Hanura tidak mengirimkan perwakilannya. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menjelaskan voting dihadiri oleh delapan fraksi dari 38 anggota Komisi III yang hadir. (har)
TK : Ungkap Pemberi Suap kum. ‘’PDIP menyikapi persoaloan ini secara hukum. PDIP sudah menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi Panda Nababan yang saat ini ditahan KPK,” katanya. Ia mengaku sedih atas penangkapan sejumlah kader PDIP tersebut. Taufiq mengaku masih menaruh kepercayaan kepada institusi penegak hukum dalam menyelesaikan segala kasus hukum yang ada. ‘’PDIP dari jaman dulu, dari jaman susah, selalu melalui jalur hukum, tidak pernah tanpa jalur hukum. Kami patuh pada hukum. Kamu yakin pengadilan itu pasti tempat terakhir kita bertanya,” kata Taufiq. Taufiq berharap, KPK dapat bersikap adil dalam menuntaskan kasus cek pelawat, dengan tidak hanya berhenti menangkap para penerima suap, tapi para pemberi suap juga harus terkena proses hukum. ‘’Itu tugas KPK untuk mencari siapa pemberinya. Kita bilang KPK harus mendapatkan penyuapnya. Kalau tidak (itu) tebang pilih. Jadi harus dicari siapa yang memberi suap supaya ada keadilan,” ujarnya. Panda Nababan ditangkap petugas dari KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banteng, saat akan terbang ke Batam. (har/son)
Praja IPDN Tewas BANDUNG - Humas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor, Sumedang, Jabar, Ogi membenarkan bahwa seorang praja bernama Rinra Sujiwa Syahrul Putra meninggal dunia. ‘’Iya benar ada praja yang meninggal, Senin (31/1) dini hari,’’ katanya di Bandung, kemarin. Sementara Kapuspen Reydonnyzar Moenek memastikan kematian praja IPDN Rinra Sujiwa, karena sakit. ‘’Tidak ada unsur kekerasan, Rinra praja IPDN meninggal dunia secara wajar karena sakit,” katanya. Rinra adalah putra dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Juru bicara keluarga yang merupakan paman dari almarhum, Irman Yasin Limpo di Makassar menjelaskan, almarhum yang merupakan Nindya Praja angkatan XIX 2007/ 2008 golongan pengatur muda (II/A) ini meninggal dalam keadaan sangat wajar dan murni karena sakit. Pernyataan serupa juga disampaikan perwakilan keluarga Syahrul Yasin Limpo yang sedang berada di Sumedang, Andi Darussalam Tabussala, yang menegaskan Rinra meninggal karena kram perut yang dideritanya sejak lama. ‘’Keluarga menerima dengan ikhlas dan menyadari kondisi Rinra dan tidak ada unsur kekerasan didalamnya,” kata Reydonnyzar mengutip pernyataan yang disampaikan Andi Darussalam. Almarhum lahir 23 Oktober 1988 sempat menemui ayahnya di Makassar, dan mengeluhkan sakit lambung. (ant)
Krisis Mesir Menular JAKARTA - Aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara di Timteng dinilai bisa menular ke Indonesia jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, mantan Wapres Jusuf Kalla berharap pemerintah dapat mengelola pemerintahan untuk menjamin keamanan politik dan ekonomi rakyat. Kalla mengatakan, ada tiga pemicu yang berpotensi menyebabkan krisis kepemimimpinan di Mesir dan Tunisia yaitu tidak adanya kebebasan atau demokrasi yang terhambat, merajalelanya korupsi dan masalah kesejahteraan ekonomi. “Ini bisa menjalar ke Indonesia. karena kebebasannya banyak dan bahkan berlebih.,” kata Kalla di Jakarta, kemarin. Jika dicermati lebih mendalam, menurut Kalla, potensi yang ada itu juga ada di Indonesia. ‘’Tunisia, meskipun tidak miskin, tapi korup. Mesir juga begitu, tidak ada kebebasan. Ada KKN, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, atau gejolak pangan. Mesir dan Tunisia itu karena pengaruh pangan,” jelasnya. Sekecil apapun, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, bisa menjadi awal yang dapat memicu kemarahan rakyat yang menjadi sebuah kekuatan besar untuk melawan pemerintah jika tidak dikelola secara baik. ‘’Misalnya, kenaikan apapun itu, bisa memicu. Pemerintah harus bisa me-manage dengan baik,’’ pesan Kalla. (son)