Issuu

Bali Post EDISI PERDANA

01 | 16 - 31 Agustus 2013

RP 20.000

KAMIS - JUMAT SPECIAL KTP BALI Rp. 350 K SABTU - MINGGU SPECIAL KTP BALI Rp. 450 K Inclusion : Welcome Drink International Buffet Live Music Dj On Board Modern Dance

Ngiring Sareng Sami Nangkil Ring Pura Penataran Ped Rp. 325.000 / INCL. BREAKFAST

Gede 081 2380 5500 | Ida 081 2380 6767 | Trisna 081 2386 7676 | Nengah 081 338 581 536 PELABUHAN BENOA - Ph. 0361 - 72 6666, 72 7878, 081 2389 6666, 081 2383 4444 | Fax. 0361 72 6688 Email info@balibountycruises.com | Website and Online Booking www.balibountycruises.com

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA Aroma Korupsi di Balik Reklamasi Percepat Kehancuran Bali 6 Dari Tahura ke Pulau Pudut 8 “Ancaman” Investor Di Pulau Pudut 10 JEJAK Wayan “Gendo” Suardana Sudah Takdir 11 SOROT Mangku Pastika Menentang Putusan PDI-P 12 Kompak Bantah Terima Suap 13 FIGUR Gerbang Kehancuran Bali 15 KRIMINAL Teroris ancam Bali 16 Bom Bali I 17 UNGKAP Korupsi di Tabanan, Rakyat Galau 18 Tokoh Demi Bali, Tawaran Itu Ditolak 19 KEMISKINAN Yang Tersisih di Kawasan Lovina 20 Wirausaha Putu Astiti Saraswati “Jangan Usik Kenaturalan Tanah Bali” 21 POLITIK Adu Taktik Manjaring Figur RI I 24 FIGUR Bali “Menolak” Pemimpin Serakah 25 PENDIDIKAN Wali Kota, Janji Tinjau Sistem PPDB 28 NEM Tertinggi Di Terima di FK 29 Rektor Unud Prof. Ketut Suastika “Akademisi Harus Kritis“ 30 GAYA Koleksi Gaun Malam Caterina Hapsari 34 EKONOMI AEC 2015 Produk Jasa Terancam 35 BUDAYA Terjadi Penghancuran Budaya Bali 36 Tergilas Pasar Oleh-oleh 37 OPINI Pemburu Rente 38 USAHA “Tangan Dingin” Dr. Ketut Mardjana 39 INVESTASI Investor Yang Makelar 40 Investor Untung, Bali Buntung 41 PARIWISATA Menyiasati Moratorium 42 OLAHRAGA Prestasi Bali Terganjal Fasilitas 44 KORUPSI Tanah Negara Dapat Ganti Rugi Ditilep Siapa? 46 Menyengat “Bau” Korupsi di Dermaga Gunaksa 47 MANCA NEGARA Urutan Pewaris Tahta Kerajaan Inggris 48 “Royal Baby” Geser Harry 49

16 - 31 Agustus 2013

Biota Pesisir Terancam LAPORAN UTAMA 9

Di Balik Sundulan Mangrove Ronaldo KILAS 14

transportasi 26

JDP, Bukan Solusi Kemacetan

Matikan Mangrove

Tasya Kamila ”Jaga Bumi Tetap Cantik” SOSOK 32

DARI PENERBIT

Edisi Perdana

65 Tahun Bali Post

ajalah Bali Post yang sedang Anda baca ini merupakan terbitan Bali Post eksklusif berita, analisis dengan format majalah. Edisi ini merupakan edisi perdana yang merupakan edisi khusus hadiah bagi pembaca Bali Post sebagai bakti Bali Post kepada Bali dan Indonesia dalam usia 65 tahun. Bali Post yang semula bernama Suara Indonesia, terbit perdana 16 Agustus 1948. Tahun 1966 berubah menjadi Suluh Indonesia edisi Bali, dan pada Juni 1966 â€“ Mei 1971 diganti lagi menjadi Suluh Marhaen edisi Bali. Tahun 1972 setelah penerbitan pers dibebaskan dari keharusan berafiliasi, nama Suara Indonesia rencananya kembali ABG Satria Naradha dipakai. Namun karena ada surat kabar dengan nama yang sama, maka dipakailah nama Bali Post hingga sekarang. Adalah visi misi Perintis Bali Post K. Nadha (alm) bagaimana tetap terdepan menjadi pers yang mengemban dan mengamalkan Pancasila yang menjadi dasar kenapa di usia ke-65 Bali Post meluncurkan edisi majalah secara nasional. Dalam edisi perdana ini kami memang mengulas tentang kongkalikong di Teluk Benoa. Kongkalikong ini akan merusak dan mengancam Bali yang merupakan etalase Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia. Hal ini menyusul terbitnya SK Gubernur menyangkut hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa. Banyak yang mengaitkan, SK tersebut sarat kepentingan. Salah satunya terkait dengan hajatan Pilgub Bali 15 Mei 2013. Bahkan tak sedikit yang mendorong agar KPK turun tangan untuk menelisik dugaan suap terbitnya Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2138/02/C/ HK/2012 yang lebih dikenal dengan SK Reklamasi. Walaupun Gubernur Mangku Pastika secara tegas menyatakan bahwa proses turunnya SK itu sudah melalui prosedur, tetap saja desakan agar berlanjut pada proses hukum. Sebab, mereka yang peduli Bali, menilai banyak aturan yang dilanggar Gubernur. Apalagi terungkap bahwa investor sudah lama mengincar Teluk Benoa untuk direklamasi. Di era Dewa Made Baratha menjadi Gubernur, Teluk Benoa juga telah menjadi target investor. Namun keinginan tersebut tak mendapat respons. Atas ancaman hancurnya Bali, gentingnya posisi sosial budaya dan agama di Bali itu pulalah Bali Post berhari-hari mengangkat ancaman reklamasi. Tujuannya tiada lain untuk mengingatkan semua komponen di Bali bahwa keselamatan pulau ini lebih penting dari sekadar tujuan ekonomi dan kekuasaan. Kami berharap dengan Edisi Majalah Bali Post yang akan kami gratiskan dalam dua edisi ini, dapat menjadi media perjuangan kita bersama, mempertajam perjuangan pers Indonesia bersama Anda mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menjadi media yang dapat turut serta memberikan solusi atas persoalan Indonesia dan dari Bali memberikan inspirasi, menyerap dan menyalurkan aspirasi Anda dan melakukan kontrol sosial membedah penyakit masyarakat dari korupsi sampai penyelamatan lingkungan alam serta segala aspek manusia Indonesia.

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Alit Purnata Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaksi: Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Dira Arsana,Mawa, Sri Hartini, Suana, Sueca, Yudi Winanto Anggota Redaksi Denpasar: Giriana Saputra, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subrata, Sumatika, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Dedy Sumartana, Parwata. Bangli: Ida Ayu Swasrina, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon : (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Iklan: Suryanta, Manajer Sirkulasi: Budiarta, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Dicetak di Percetakan BP

16 - 31 Agustus 2013

LAPORAN UTAMA

Aroma Korupsi

di Balik Reklamasi

Percepat Kehancuran Bali LAHIRNYA Surat Keputusan (SK) kontroversial terkait reklamasi Pulau Pudut menebar aroma korupsi dan tudingan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat dan politisi. Aroma korupsi ini berembus kencang setelah banyak kalangan membedah SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 tertanggal 26 Desember 2012. Pengamat Tata Ruang Putu Rumawan Salain mengungkapkan SK ini jelas-jelas melanggar Perda RTRWP No. 16/2009. SK ini melabrak tata ruang Bali. Selain itu, SK tanpa tembusan ini juga melanggar UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gubenur juga dituding melabrak Perpres No. 45/2011 tentang Konservasi di Kawasan Sarbagita. Ironisnya lagi, SK ini juga mengabaikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta munculnya rekomendasi DPRD Bali yang dinilai menipulatif. SK yang memberikan kewenangan menimbun laut seluas 838 hektar ini juga merujuk studi kelayakan yang dilakukan Tim Unud yang ternyata belum final. Banyaknya ketentuan hukum yang dilanggar, membuat banyak kalangan mendesak SK ini dicabut. Bahkan, berdasarkan jajak pendapat Pusat Data Bali Post, krama Bali berharap terbitnya SK ini diproses secara hukum. Menyikapi SK eksploitasi atas alam Bali ini, banyak kalangan mendesak KPK turun ke Bali. KPK diharapkan menelusuri indikasi korupsi dan suap terkait terbitnya SK yang mengabaikan rasa keadilan publik ini. Dekan Fakultas Pariwisata Unud Drs. I Putu Anom, M.Par. menuding terbitnya SK ini mengindikasikan pemerintah telah membuka pintu kehancuran alam Bali. Terlebih, pemba-ngunan di Bali Selatan saat ini sudah melenceng dari etika dan estetika filosofi pariwisata. ‘’Pemerintah jangan mencla-mencle dalam menegakkan aturan, harus tegas. Kita sudah punya RTRW, punya rencana induk pengembangan, harus dijalankan dengan jelas. Untuk selamatkan Bali, kita harus berpikir pariwisata berkelanjutan, masak harus direklamasi, memang tidak ada lahan lain lagi? Mangrove mati ya... harusnya diganti dengan mangrove, bukan menembok dengan beton,’’ tegasnya. Ia pun mendukung adanya audit atas terbitnya SK ini. Hal ini akan membuktikan ada tidaknya suap atau korupsi dalam kasus ini. Guru Besar Fakultas Hukum Unud Prof. Ibrahin juga berteriak lantang atas terbitnya SK ini. Ia mendesak semua komponen di Bali menyatukan langkah untuk menyikapi SK ini. Unud bahkan bisa menggugat Gubernur Bali Mangku Pastika karena menjadikan feasibility study Unud yang belum final menjadi rujukan. Pandangan senada juga datang dari Prof. I.K. Rai Setiabudi. Dari aspek hukum, SK reklamasi itu patut didalami penegak hukum karena melabrak sejumlah ketentuan.’’Soal dugaan korupsi atas terbitnya SK itu, menurutnya, harus dilakukan penyelidikan lebih dulu . Penegak hukum harus cepat turun,’’ sarannya. Prof. Made Sutjaya, akademisi Unud, bahkan menuding terbitnya SK ini akan menjadi pintu kehancuran bagi Bali. Potensi ini terbuka lebar mengingat kehadiran Pulau Pudut dengan wajah baru akan mengundang penduduk pendatang, memicu peningkatan persaingan hidup, termasuk meningkatnya potensi tindak kriminal. Daya dukung Bali untuk menampung limpahan investasi dan infrastruktur padat modal juga akan bermasalah. ‘’Ini merupakan bentuk kehancuran cara berpikir dari eksekutif dana legislatif. SK ini menguatkan paradigma kekuasaan menjadi panglima dan mengantarkan Bali kembali ke zaman Singosari.’’ tegasnya. Di lain pihak, terkait embusan aroma korupsi terhadap rencana reklamasi, Wakil Gubernur Bali terpilih Ketut Sudikerta membantahnya. Ia mengaku pasangan Pasti-Kerta tidak menerima uang investor atas rencana ini. Ia bahkan mengaku tidak tahu-menahu soal ini. Ia juga menepis tudingan bahwa biaya politik saat Pilgub Bali menggunakan dana investor. Ia berkelit bahwa dana yang digunakan membiayai pesta politik merupakan urunan kader. Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta juga menepis dana kampanye saat pilgub menggunakan dana investor. asmara

16 - 31 Agustus 2013

LAPORAN UTAMA

Dari Tahura M

ke Pulau Pudut

EMPERDAGANGKAN rekomendasi dan izin kini menjadi strategi jitu mengembalikan modal politik. Praktik patgulipat ini juga telah menyeret banyak pejabat politik ke jeruji besi. Mereka dipenjarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Penegasan ini disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi ketika berbicara di salah satu TV swasta nasional. Menurut Mendagri, melakukan mark-up proyek juga menjadi strategi pejabat publik untuk mengeruk uang rakyat. Kondisi ini terjadi akibat mahalnya biaya politik untuk merebut kekuasaan. Kondisi inilah yang harus dikritisi bersama, agar pengelolaan pemerintahan benar-benar bersih dan menguntungkan rakyat, bukan sebaliknya pemerintahan yang menguntungkan penguasa dan kroninya. Peluang terjadinya perdagangan izin dan rekomendasi termasuk markup proyek juga ditengarai terjadi di Bali. Buktinya, ada banyak perizinan yang ditentang publik. Izin-izin yang diterbitkan pejabat mengabaikan rasa keadilan, termasuk keberpihakan terhadap alam Bali. Di Karangasem, misalnya, izin pengerukan Bukit Mimba, Padangbai sempat mencuat ke permukaan. Izin ini dinilai mengingkari Perda RTRW. Perbup Bupati Karangasem terkait Bukit Mimba juga dinilai melanggar ketentuan perda. Dari Tabanan dan Buleleng, izin pengelolaan hutan Dasong dan izin geothermal juga menyita perhatian publik. Izin-izin ini berpotensi merusak kawasan hulu, pusat resapan air rakyat Bali. Protes juga mencuat menyikapi Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1.051/03-L/HK/2012 tertanggal 27 Juni 2012 terkait pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Izin ini mengejutkan banyak kalangan di Bali. Atas pelanggaran itu, Walhi Bali pun membawa kasus itu ke PTUN. Selain menggugat ke PTUN, Walhi juga memasalahkan ketidaktransparanan Gubernur dalam memberi informasi kepada publik. Setelah diadukan ke Komisi Informasi, akhirnya pengaduan Walhi diluluskan dan Gubernur diminta membuka informasi yang diminta Walhi. Ketua Walhi Bali Wayan ’’Gendo’’ Suardana menyatakan, selain karena tak ada rekomendasi Dewan, proyek yang mengontrakkan 102,22 ha hutan mangrove selama 55 tahun itu berpotensi merusak lingkungan. Bahkan, ia menuding ada permainan dalam penerbitan izin pengelolaan Tahura kepada PT Tirta Rahmat Bahari (TRB). Setelah kasus Tahura, Gubernur Bali juga mengeluarkan izin untuk PT TWBI melakukan reklamasi di Tanjung Benoa. Walaupun sebelumnya menyangkal tidak tahu, Gubernur Bali Mangku Pastika akhirnya mengaku telah menekan SK nomor : 2138/02-C/HK/2012 . Terbitnya SK ini pun menebar aroma tak sedap. Ada rumor bagi-bagi duit menjelang Pilkada Bali mengiringi terbitnya SK ini. Wakil Gubernur Bali terpilih Sudikerta membantahnya. Namun krama Bali tak percaya begitu saja. Masalahnya, SK yang diteken Mangku Pastika ini dinilai melanggar sejumlah produk hukum. Menyikapi izin Tahura dan reklamasi Pulau Pudut ini, Ketua DPRD Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi, S.H. meminta agar Gubernur Bali mencabut izin tersebut. Namun, Gubernur Mangku Pastika tegas menyatakan bahwa proses pengeluaran izin tersebut sudah sesuai prosedur. widana

16 - 31 Agustus 2013

Biota P Pesisir Terancam

ulau Pudut jadi perdebatan. Akademisi Unud yang dibayar Rp 1 miliar untuk melakukan kajian peluang reklamasi untuk sementara memosisikan pulau ini sebagai benteng tsunami. Alasannya, dengan reklamasi ancaman tsunami bisa ditekan. Dalih ini pun ditentang banyak kalangan yang juga akademisi Unud. Alasan yang dilempar ke publik dinilai hanya akal-akalan. Akademisi Unud justru menilai reklamasi atas Pulau Pudut adalah hal konyol. Reklamasi ini hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Keserakahan mengeksploitasi alam Bali akan mempercepat kehancuran manusia Bali dan budayanya. Pejabat yang ambigu, plinplan dan tunduk pada pemodal justru akan menjadi kunci kehancuran pulau surga ini. Jangan biarkan Pulau Pudut tinggal kenangan. Menolak reklamasi adalah hal mutlak yang harus diperjuangkan krama Bali.

’’Ancaman’’ Investor

di Pulau Pudut P

ULAU PUDUT mendadak terkenal. Nama pulau ini sejak sebulan terkahir setiap hari menghiasi media massa di Bali. Ketenaran Pulau Pudut bukan karena alamnya yang menawan, bukan juga karena dikenal sebagai persinggahan penyu. Popularitas Pulau Pudut mencuat justru karena adanya ambisi untuk menguasai pulau ini lewat jalur reklamasi. Luasnya pun akan dikembangkan menjadi 838 hektar, 800 kali dari luas saat ini. Lokasi Pulau Pudut berdampingan dengan Pulau Penyu. Keduanya terletak di Teluk Benoa dan tidak terpisah jauh dari Tanjung Benoa. Untuk mencapai lokasi Pulau Pudut, wisatawan bisa menyewa perahu atau boat yang disediakan usaha water sport di sepanjang Jalan Pratama, Tanjung Benoa. Tidak banyak pesona alam yang bisa dinikmati. Menurut Nyoman Suada dari Kelompok Nelayan Deluang Sari, Pulau Pudut dulunya tidak sekecil sekarang. Pulau

Pudut dulu lebih besar dari lapangan sepak bola. Namun karena abrasi dan tidak mendapat perhatian pemerintah, Pulau Pudut kian menyusut. Pulau Pudut juga sempat menjadi tempat penangkaran atau pelestarian biota laut selain di Pulau Penyu. Ia berharap Pulau Pudut tetap dijaga kelestarian hutan bakaunya. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. Dr. Ir. I Gede Pitana, M.Sc. juga menilai reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak. Pitana mengatakan, sebagai orang Bali, akademisi serta yang mengerti akan pariwisata, menolak kegiatan reklamasi tersebut. Sebab, reklamasi akan mengganggu hutan bakau, padahal hutan bakau itu sebuah ekosistem yang sangat penting dalam berbagai hal, salah satunya menyerap polusi dan menjaga biota laut. “Kalau ada reklamasi tidak bisa dihindari pasti akan terjadi proses

pendangkalan, kami dari pariwisata malah mengharapkan tiap tahun ada pengerukan di Pelabuhan Benoa, agar cruise bisa masuk, dan bisa balik di sana. Sekarang tidak bisa, ini salah satu alasan kenapa cruise tidak mau singgah padahal di sana salah satu andalan, icon dan fokus pengembangan pariwisata ke depan,” paparnya. Melihat kondisi terkini Pulau Pudut, tak salah jika pulau ini tak menjadi tujuan wisata. Pulau kecil ini lebih mirip bentangan pulau pasir dengan hanya sedikit tanaman tumbuh di sekitarnya. Bibit tanaman mangrove di lokasi ini banyak mati. Perairan di sekitar pulau juga kotor. Tanaman seperti rumput laut sangat sulit ditemui. Di Pulau Pudut terdapat bekas dan rangka bangunan layaknya wantilan dan bale bengong. Kondisinya yang sudah sangat hancur menandakan bangunan itu sudah lama tidak difungsikan. dedi

JEJAK

Wayan “Gendo” Suardana

Sudah Takdir

enghabiskan separuh lebih hidup di dunia gerakan, mengkritisi kebijakan pemerintah dan upaya eksploitasi terhadap lingkungan Bali, memang bukan perkara mudah bagi Wayan ”Gendo” Suardana. Pria yang kini sebagai Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali ini sadar betul ia berhadapan dengan punguasa dan juga pihak-pihak yang mempunyai modal kuat untuk mencapai apa pun yang diinginkan. Namun bagi pria yang akrab dipanggil Gendo ini, melakoni perjuangan mengkritisi kebijakan pembangunan di Bali dan mengawal masalah lingkungna Bali adalah sebuah takdir hidup yang mesti dijalani dan diterima dengan ikhlas di tengah adanya tekanan maupun ancaman dari pihak tertentu. “Lebih dari separuh hidup saya habiskan di jalan, menjadi demonstran dan mengkritisi kebijakan utamanya masalah lingkungan. Takdir saya adalah berada di dunia gerakan dan perjuangan untuk lingkungan Bali tak boleh berhenti,” kata Gendo, akhir Juli lalu, saat diwawancarai di sebuah warung makan di Denpasar. Pria kelahiran Padang Tegal, Ubud, Gianyar, 8 Oktober 1976 ini terlibat aktif dalam menolak berbagai upaya eksploitasi lingkungan seperti reklamasi Pulau Serangan, kasus Pecatu Graha Jimbaran, kasus tanah di Sumber Kelampok di Buleleng, rencana pembangunan hotel di Loloan Yeh Poh, pantai Berawa, rencana pembangunan hotel Danau Buyan, kasus geothermal di Bedugul, kasus Bali International Park (BIP), keluarnya izin pemanfaatan hutan mangrove di Tahura untuk kepentingan pariwisata alam oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika kepada PT TRB, dan terakhir keluarnya SK izin reklamasi Teluk Benoa seluas 838 hektar kepada PT TWBI. Menurutnya, upaya eksploitasi lingkungan di Bali sejak tahun 1990-an hingga sekarang polanya sama menggunakan pola-pola kekuasaan serta top down (dari atas ke bawah), hanya memang situasi politiknya yang berbeda. Kalau dulu zaman orde baru yang di depan adalah tentara dan polisi yang menjadi alat menyukseskan proyek pembangunan dan pembebasan lahan. Sekarang pola kekuasaan masih bermain, hanya memang tentara dan polisi tidak berada di garda terdepan melainkan eksekutif dan legislatif serta investor banyak bermain menggunakan kekuatan sipil untuk meloloskan suatu proyek. Sebut saja dalam kasus rencana reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. SK izin rekla-

masi Gubernur baru keluar secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat sekitar. “Tidak ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Kebijakan pemberian izin di kawasan konservasi dilakukan dengan diam-diam dan tanpa melibatkan masyarakat,” kata pria yang sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Teknik Universitas Udayana (Unud) aktif di berbagai gerakan mahasiswa. Bali kini dihadapkan pada berbagai ancaman kerusakan lingkungan akibat izin-izin yang dikeluarkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di kawasan konservasi. Jika pada Bali Mandara jilid I publik dikejutkan dengan keluarnya izin pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai Denpasar kepada PT TRB, pada Bali Mandara jilid II lingkungan Bali juga makin terancam dieksploitasi dengan adanya rencana reklamasi besar-besaran di kawasan Teluk Benoa. Peristiwa keluarnya izin-zin eksploitasi, baik di kawasan Tahura maupun perairan Teluk Benoa, imbuh Gendo, mencerminkan rezim Gubernur Bali Made Mangku Pastika merupakan rezim yang eksploitatif. Gendo merasa prihatin dengan kondisi lingkungan Bali dan kebijakan pembangunan saat ini. “Kondisi sekarang membuat saya seperti Deja Vu, kembali ke era Gubernur Bali Ida Bagus Oka. Izin-izin pembangunan semua dikeluarkan dan diliberalisasi. Masyarakat dihegemoni dan tidak diberi pemahaman. Kondisi itulah yang terjadi saat ini,” katanya. Berbagai tantangan maupun ancaman kerap ia hadapi saat mengkritisi kebijakan pemerintah dan kasus eksploitasi lingkungan. Sebut saja ia pernah dipukul orang tak dikenal beberapa bulan lalu. Kala itu ia gencar menolak keluarnya SK izin pemanfaatan hutan mangrove di Tahura untuk kepentingan pariwisata alam oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika kepada PT TRB. Bahkan SK ini oleh Gendo dan kawan-kawannya di Walhi Bali digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Selain itu, iming-iming berupa uang maupun jabatan kerap ditawarkan pihak-pihak yang merasa gerah dengan aksinya menolak serta meng-

kritisi kebijakan yang menyimpang dan eksploitasi lingkungan. Namun, lulusan Fakultas Hukum Unud ini tidak tergoda. Ia pun bertekad terus berada di jalur perjuangan mengkritisi kebijakan yang menyimpang dan mengadvokasi permasalahan lingkungan di Bali. Kerusakan lingkungan di Bali sudah parah. Menurut Gendo, tantangan yang paling besar adalah berhadapan dengan kekebalan penguasa yang kian laten. “Penguasa kita sangat bebal dan tidak mau menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kita mesti terus mengingatkan dan mengontrol kebijakan pemimpin Bali jangan sampai semua lingkungan Bali diobral dan dieksploitasi,” tutup pria pengagum Soekarno dan Che Guevara ini. widana

16 - 31 Agustus 2013

JEJAK

Wayan “Gendo” Suardana

Sudah Takdir

16 - 31 Agustus 2013

KO S R IRMOI TN A L

Mangku Pastika

Menentang Putusan PDI-P D

ERASNYA arus penolakan rencana reklamasi Pulau Pudut tak membuat Gubernur Bali Mangku Pastika mengambil sikap berpihak pada aspirasi publik. Mangku Pastika yang pada periode pertamanya diusung PDI-P juga menentang keputusan DPD PDI-P Bali yang menolak izin reklamasi. Rapat DPD PDI-P, Selasa (16/7), menyatakan dengan tegas menolak proyek reklamasi seluas 838 hektar dengan konsesi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun kemudian. Putusan DPD PDI-P ini tak digubris Gubernur. Mangku Pastika juga melawan aspirasi rakyat Bali yang menginginkan SK reklamasi dicabut. Ia ngotot tak mau mencabut SK nomor : 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin kepada PT TWBI. Menurutnya SK yang sudah diterbitkan tak bisa dicabut. Penegasan itu disampaikannya usai memimpin rapat kerja evaluasi program pembangunan semester I dan pelaksanaan program kegiatan triwulan II tahun 2013 di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali. Bahkan, ketika dikatakan bahwa izinnya itu banyak melabrak dan melanggar aturan hukum sehingga cacat hukum, Pastika malah menegaskan SK ini sudah sesuai prosedur dan mekanisme. ‘’Tidak ada aturan hukum apa pun yang dilanggar. Tidaklah melanggar hukum. Kata siapa?” tegas mantan Kapolda Bali ini. Kenapa tidak dicabut, sementara masyarakat Bali mendesak SK dicabut? Ditanya demikian, Pastika menerangkan SK izin reklamasi itu sudah dikeluarkan, jadi tidak bisa dicabut lagi dan tidak ada alasan mencabut SK. Jika dirunut sejak rencana reklamasi ini dibedah media massa, Mangku Pastika bahkan sempat menyampaikan pernyataan yang membingungkan. Ia terkesan plin-plan. Awalnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku tidak tahu ada rencana reklamasi. Namun belakangan ketika SK yang ditekennya bocor ke publik, ia baru mengaku telah meneken SK Nomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa ini memberikan hak kepada PT TWBI untuk menimbun laut seluas 838 hektar pada 26 Desember 2012. Ironisnya, SK tanpa tembusan dan menggunakan rujukan studi kelayakan yang belum final malah diklaim sesuai prosedur. Ia sempat berkelit dengan mengatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa sudah dibahas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang persiapannya sudah matang. ‘’Cuma orang selalu ribut, masak kita ajak ngomong semua orang, tidak mungkin. Kan ada perwakilan, kita tidak mungkin bicara pada semua orang satu-satu,’’ ujarnya. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan awal dan faktanya tidak sejalan. Sehingga Ketua Walhi Bali Gendo Suardana sempat menuding Tidak ada aturan hukum apa Gubernur Bali Mangku Pastika melakukan pembohongan pun yang dilanggar. publik. widana Tidaklah melanggar hukum.

Kata siapa?

KILAS

Di Balik Sundulan

Mangrove Ronaldo

ehadiran bintang Real Madrid Christiano Ronaldo (CR7) di Bali tak bergema. Kedatangannya malah membuka tabir kelam tentang rencana reklamasi di Teluk Benoa. CR7 menginjakkan kaki di Bali untuk dinobatkan sebagai duta Peduli Mangrove. Penobatan dilakukan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangkaian acara Save Mangrove, Save Earth tahun 2013 di Tanjung Benoa, Badung, Bali, Rabu (26/6). ‘’Saya sangat senang bisa berkunjung ke Bali,’’ ujarnya ketika memberi kata sambutan. Ia pun menceritakan ketertarikannya menjadi duta mangrove setelah bertemu pengusaha Tommy Winata. Selain diminta oleh Tommy Winata, niat Ronaldo menjadi duta mangrove juga terinspirasi kisah bocah korban tsunami Aceh, Martunis. Seremonial pengukuhan duta mangrove bagi CR7 justru menjadi pembuka tabir konspirasi reklamasi atas Pulau Pudut, Tanjung Benoa. Sundulan mangrove Ronaldo juga membedah adanya permufakatan untuk menguasai tanah Bali. Berita akan ada reklamasi di kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya untuk dijadikan pulau baru luasnya mencapai 838 hektar mencuat ke permukaan. Jika itu benarbenar terealisasi, daya dukung Bali akan terancam. Hal ini pula yang dikritisi I Wayan Widyantara (Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia -- PPMI) Dewan Kota Denpasar, Suriadi Dharmoko (Deputy Direktur Walhi Bali) dan Pande Nyoman Taman Bali (Sekjen Frontier Bali). Mereka menuding dinobatkannya Christiano Ronaldo sebagai duta Peduli Mangrove dan ikut menanam pohon mangrove hanya bentuk pencitraan. Pengundang tampaknya ingin menarik simpati krama Bali, bahwa mereka peduli Bali khususnya mangrove. Ini pula yang menjadi kekhawatiran sejumlah akademisi di Bali. Prof. Ibrahim dari FH Unud tegas menyatakan bahwa reklamasi akan merusak taksu Bali. Demikian pula Dr. Luh Kartini, Dr. Rumawan Salain dan Prof. Sutjaja tegas menolak reklamasi. Alasannya; reklamasi akan mempercepat kehancuran Bali, baik dari segi ekonomi, budaya maupun lingkungan. parwata

16 - 31 Agustus 2013

FIGUR

Gerbang

Kehancuran

Bali P

embangunan infrastruktur padat modal di atas tanah Bali ternyata tak murni untuk kesejahteraan orang Bali. Mereka mengeksploitasi Bali, semata untuk membangun kerajaan bisnisnya. Mereka tak peduli akan daya dukung alam Bali. Pengamat ekonomi Unud Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa menilai banyaknya investasi di Bali tak murni untuk kepentingan orang Bali. Banyak investasi justru sebagai strategi pembuka aliran investasi lainnya. Jalan di atas permukaan (JDP) serta underpass yang digadang-gadang untuk kepentingan Konferensi APEC ternyata didom-plengi kepentingan lain. JDP ternyata sudah disisipi Taper untuk pengalihan arus. Prediksi bahwa investasi ini dominan menguntungkan investor pun menguat. Ia menilai ada agenda strategis dari pemilik modal untuk menguasai Bali secara sistematis. Ambisi ini seolah mendapat restu dari pejabat publik yang terlalu mengedepankan pendekatan ekonomi-pragmatis demi keuntungan kolega dan anak-cucunya. Di pihak lain, pengamat tata ruang Unud Rumawan Salain menilai investasi berupa reklamasi di Pulau Pudut merupakan bencana tata ruang bagi Bali. Investasi ini tidak saja dalam bentuk aliran modal melainkan juga limpahan penduduk pendatang, konflik sosial dan potensi kriminalitas termasuk terorisme. Gesekan budaya juga akan menguat akibat

Murjanayasa

makin kaburnya batas-batas toleransi kehidupan. Persaingan hidup yang ketat akan membuat orang bersaing untuk mempertahankan hidup dan merebut lebih banyak hak dan mengabaikan kewajiban menjaga Bali. Pendekatan ekonomis akan menjadi panglima, sehingga alam Bali menjadi objek transaksi. Kondisi ini akan membuat ruang hidup bagi krama Bali akan terdesak. Orang Bali juga akan terpinggirkan dalam perebutan fasilitas untuk hidup, baik dalam hal pelayanan listrik, air, termasuk pangan dan perumahan. Walaupun Gubernur Bali Mangku Pastika pada masa jabatan pertamanya menjanjikan peningkatan pendapatan krama Bali dua kali lipat, namun hal itu tak akan membuat krama Bali memiliki daya tahan menghadapi persaingan hidup. Masalahnya, janji ini gagal diwujudkan karena investasi yang masuk Bali gagal menyejahterakan krama Bali. Keuntungan investasi ini 80 persen dinikmati orang luar. Kecenderungan Gubernur Bali terlalu welcome terhadap tawaran investasi mestinya dikritisi secara terbuka. Banyak produk hukum perjanjian berupa SK Gubernur Bali menuai kritik dan protes. Menyikapi mudahnya terbit izin-izin investasi padat modal dan rakus lahan di Bali, Ketua Walhi Bali Gendo Suardana sempat menuding Gubernur Bali melakukan kebohongan publik. Pernyataan awal mengaku tak tahu-menahu, namun faktanya telah meneken izin reklamasi. Bahkan, dua pejabat yang mewilayahi Pulau Pudut, Tanjung Benoa yakni Bupati Badung A.A. Gde Agung dan Wakil Bupati Badung Sudikerta kompak menyatakan tidak tahu-menahu rencana investasi reklamasi di Pulau Pudut. Sudikerta juga membantah ketika ada embusan bahwa ia mendapat aliran dana untuk membiayai kepentingan politiknya menjelang Pilgub Bali. Anggota DPRD Bali juga membantah adanya aroma suap dan konfirmasi untuk memmuluskan proyek ini. Namun, apa pun dalih para pejabat publik, politisi dan anggota legislatif di Bali, yang pasti rencana investasi besar mulai dari reklamasi Teluk Benoa, pengelolaan Tahura serta pembangunan bandara baru di Buleleng akan menjadi pintu gerbang kehancuran Bali. Masalah-masalah ikutan dari rencana investasi ini dikaji pejabat publik. Akademisi yang ditawari menyusun amdal proyek besar ini jangan terjebak besaran bayaran. Ingat tugas kita adalah mengawal dan menjaga alam Bali agar tetap bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. widana Rumawan Salain

16 - 31 Agustus 2013

KRIMINAL

Teroris

Ancam Bali L ima tahun lalu Mangku Pastika yang berpasangan dengan Puspayoga menggembargemborkan tujuh program unggulan. Salah satunya mewujudkan sistem keamanan berstandar internasional. Namun lima tahun berlalu, janji tersebut dinilai gagal diwujudkan. Alat pemindai yang rencananya menjadi bagian dari penjabaran strategi pengamanan internasional ini tak kunjung dioperasikan. X-ray, proyek tahun 2012 ini hanya menjadi hiasan di Polres Jembrana. Polda Bali juga belum bersikap atas pemasangan proyek yang didanai dengan uang rakyat senilai Rp 60 miliar. Barang yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Bali ini sejak awal sarat polemik. Ketua Komisi I DPRD Bali Dewa Rai bahkan sempat menuding proyek ini kemahalan. Bahkan, perdebatan juga terkait belum terpasangnya komponen X-ray. Dalihnya macam-macam. Katanya masih menunggu izin, lokasi belum jelas, SDM yang mengoperasikan tidak ada, termasuk lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemindaian. Yang jelas, X-ray yang digadang-gadang untuk menjadi alat cegah tangkal masuk terorisme dan pelaku kejahatan ke Bali terancam mubazir. Ini tentu sangat ironis di tengah serbuan pendatang dan wisatawan ke Bali. Terlebih lagi ancaman terhadap teroris di Indonesia masih marak dan Bali menjadi salah satu target mereka. Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Arsyaad Mbai mengaku bahwa ancaman terorisme terhadap Bali

16 - 31 Agustus 2013

masih sangat potensial. ‘’Ya, tentu masih potensial. Sebab, Bali masih menjadi target mereka,’’ jelasnya ketika dihubungi melelaui telepon, Selasa (23/7) lalu. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Drs. Hariadi mengakui kalau alat canggih untuk kepentingan keamanan tersebut memang belum dipasang. Rencananya pada arus balik bulan Agustus ini sudah bisa dimanfaatkan. Ia beralasan, belum dipasangnya alat tersebut masih menunggu izin operasional dari Badan Pengendali Tenaga Nuklir (Bapeten). Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) I Made Suardana S.H. melontarkan kritikannya terhadap implementasi dari program Bali Mandara yang salah satunya mewujudkan keamanan bertaraf internasional. Ia menilai konsep yang diwacanakan tersebut memang bagus, namun implementasinya buruk. ‘’Konsepnya bagus, tetapi implementasinya buruk,’’ jelasnya. Ia berani menilai seperti itu karena melihat fenomena tindak kriminalitas yang terjadi sampai sekarang ini. Bahkan, setiap tahunnya aksi kejahatan terus meningkat. Indikatornya, Bali masih terus mengalami gangguan keamanan secara eksternal berupa ancaman terorisme dan gangguan keamanan internal seperti adanya perampokan, pembunuhan dan lainnya. Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi mengatakan alat keamanan bertaraf internasional tersebut tidak nganggur. Menurutnya, alat tersebut tidak setiap hari dioperasikan. ‘’Tidak ada barang yang nganggur. Alat itu bukan nganggur,’’ katanya. pramana wijaya

Bom Bali I

Bom Bali I Pelaku Amrozy (sudah dieksekusi mati) Imam Samudra (sudah dieksekusi mati) Ali Gufron (sudah dieksekusi mati) Ali Imron (dihukum seumur hidup) Korban Meninggal 201 Orang

12 Oktober 2002 Tempat kejadian Paddyâ€™s Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Ledakan terjadi pada pukul 23.05 wita. Korbannya 201 orang yang sebagian besar wisatawan asing. Sekitar 10 menit kemudian ledakan yang lebih kecil kembali mengguncang Bali. Lokasinya di Renon, berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

UNGKAP

Korupsi di Tabanan Rakyat Galau

egalauan Ketut Suwardiana, juga kegalauan rakyat Bali. Indikasi korupsi yang kasat mata ternyata masih samar-samar dilihat oleh penegak hukum. Bahkan kasus yang sudah ada tersangkanya, malah berbuntut SP3. Namun, mantan anggota DPRD Tabanan itu tak kurang akal. Ia berjibaku datang ke Jakarta, hanya untuk melaporkan kasus korupsi di Tabanan. Tujuannya adalah KPK. Sebab, lembaga antikorupsi itu menjadi satu-satunya harapan untuk mengungkap kebobrokan birokrasi di kabupaten yang dulu dijuluki lumbung beras Bali. Tiga kasus dugaan korupsi anggaran Pemkab Tabanan di era Bupati Adi Wiryatama akhirnya sampai ke KPK. Dalam laporan bernomor register 201307000141 ini, Suwardiana melaporkan tiga kasus dugaan korupsi yang mencuat di Tabanan. Masing-masing kasus pembebasan lahan RSI Nyitdah senilai Rp 15 miliar, proyek rumah dinas pejabat Pemkab Tabanan di Desa Wanasara sebesar Rp 9,5 miliar dan penyimpangan DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan sebesar Rp 17 miliar. Tak hanya melapor, Suwardiana juga menyerahkan setumpuk dokumen barang bukti. Mulai proses pembebasan lahan RSI, hingga proyek rumah dinas tanpa melalui tender. Alasannya melapor ke KPK, karena kasus RSI tak jelas penanganannya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, sedangkan proyek rumah dinas belum ada penegak hukum di Tabanan yang bergerak. ‘’Karena itu, kasusnya kita laporkan langsung ke KPK,’’ kata Suwardiana usai melapor. Kasus penyimpangan DAK yang sempat dilaporkan ke Kejati Bali juga tidak jelas penanganannya. Pria asal Kediri ini menjelaskan, sengaja melapor ke KPK karena khawatir laporannya di Bali akan ngadat. ‘’Kami sudah sering melapor ke Kejati, Polda Bali, Kejari Tabanan dan Polres Tabanan, namun banyak yang tak jelas penyelesaiannya,’’ kritiknya. Suwardiana berharap KPK bisa segera mengusut laporannya. ‘’Harapan saya, KPK segera turun ke Bali dan meSuwardiana

16 - 31 Agustus 2013

nangkap aktor korupsi di Tabanan,’’ pungkasnya. Sementara itu, Adi Wiryatama menegaskan, pembebasan lahan RSI Nyitdah sudah pernah diaudit oleh BPK RI. Hasilnya, tidak ada kerugian negara. Bahkan, sempat ditangani oleh penyidik Polda Bali, lalu berakhir dengan turunnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Yang terakhir, persoalan RSI ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan lembaga itu pun akhirnya mengeluarkan SP3. ‘’Yang saya pertanyakan kenapa baru sekarang diributkan persoalan itu. Ini ada apa?’’ tandasnya sembari menyatakan tetap menghormati langkah pihak-pihak yang melaporkan kasus tersebut. budi wiryanto

TOKOH

Prof. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, Ph.D.

Demi Bali, Tawaran Itu pun Ditolak

awasan Teluk Benoa telah menjadi incaran investor sejak lama. Rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu. Di era Dewa Baratha, investor tak bisa menembus Gubernur, yang merupakan benteng penyelamatan Bali. Akademisi juga demikian. Ketua Pusat Penelitian Industri dan Energi Universitas Udayana (Unud) Prof. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, Ph.D. pernah menolak tawaran investor untuk melakukan kajian. Apa alasannya, berikut petikan wawancara dengan Prof. Wijaya. Apakah benar Bapak pernah ditawari mengkaji rencana reklamasi dari investor? Kawasan Teluk Benoa memang telah lama menjadi incaran investor untuk direklamasi guna membuat pulau baru yang akan dijadikan kawasan marina dan wisata terpadu. Bahkan pada 2009 saya sempat ditawari oleh investor dari Belanda yang bekerja sama dengan investor Indonesia untuk membuat kajian rencana reklamasi itu. Bahkan luasan laut yang akan direklamasi waktu itu tak tanggung-tanggung yakni mencapai 500 hektar.

Sekarang muncul investor baru yakni PT TWBI dan sudah mendapat SK izin reklamasi dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya meyakini investor terdahulu masih ada kaitannya dengan yang sekarang atau semacam beralih rupa saja. Karena gambar rencana reklamasi dan apa yang dibangun sama dengan yang direncanakan investor sebelumnya. Mungkin berhubungan. Itu bisa jadi investornya sama.

Apakah Bapak menerima tawaran itu?

PT TWBI berdalih reklamasi itu untuk membuat pulau penyangga tsunami. Apakah itu masuk akal?

Tidak. Waktu itu saya tolak tawaran membuat kajian karena reklamasi akan membawa kerusakan yang sangat besar . Dari pemaparan investor waktu itu, kawasan perairan Teluk Benoa yang direklamasi termasuk sekitar Pulau Penyu atau dikenal pula sebagai Pulau Pudut. Nantinya seluruh kawasan yang direklamasi akan dikembangkan menjadi kawasan wisata, kawasan marina, termasuk sirkuit F-1 bertaraf internasional, dan ada beberapa jasa wisata lainnya. Dulu namanya Bali Marina. Nantinya kawasan pulau baru itu mirip seperti sirkuit F-1 di Monaco. Sirkuit F-1 ada di tengah-tengah dan di luarnya ada kawasan wisata terpadu. Konsepnya memang bagus, tetapi kenapa mereklamasi laut apalagi di kawasan itu masih ada pohon bakau. Mestinya kalaupun memang mau buat seperti itu di Serangan kan bisa. Apalagi hasil reklamasi di Serangan sekarang mangkrak.

Secara ekonomis, tidak masuk akal reklamasi dikatakan untuk jalur evakuasi tsunami tanpa ada kepentingam ekonomi. Ada kejanggalan di balik dalih itu. Alasannya, kawasan yang paling mungkin bisa kena tsunami yakni Bali Utara, barat laut Bandara Ngurah Rai Bali. Sementara Teluk Benoa yang akan direklamasi berada di sebelah timur bandara dan juga bukan merupakan kawasan rawan tsunami. Adapun syarat untuk terjadinya tsunami, laut itu harus mempunyai kedalaman di atas 3.000 m. Sementara laut di Bali khususnya di Teluk Benoa merupakan laut dangkal dan jauh di bawah 3.000 m. Teluk Benoa lautnya sangat dangkal. Jadi tidak masuk akal ada tsunami besar. Kalaupun ada tsunami itu skala kecil dan sudah disangga oleh Pulau Serangan dan Tanjung Benoa itu sendiri. Mestinya jika memang ingin membuat barrier tsunami, yang harus diselamatkan adalah

Kuta dan mesti dibuat di sekitar itu. Selain itu, pusat gempa di Bali selalu di terjadi Banyuwangi, bawah Selat Bali, di Lombok (perbatasan Taliwang dan Lombok). Maka kawasan yang betul-betul kena tsunami adalah Bali Utara karena palungnya tinggi. Berkaca dari penjelasan akademis seperti itu, dalih reklamasi adalah untuk penyangga tsunami terlalu mengada-ada, kurang masuk akal dan sarat kepentingan terselubung. Jangan sampai masyarakat terjebak dengan rencana investor. Apa dampak dari reklamasi itu? Reklamasi itu akan membuat Bali Selatan makin sesak, merusak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Bali. Biota-biota laut juga akan terganggu dan mati. Kemacetan lalu lintas juga akan makin parah dan banyak dampak negatif lainnya. Apa saran Bapak atas masalah ini? Mestinya rencana reklamasi ini dihentikan saja karena selain hanya berdampak negatif, aspek hukum dari rencana reklamasi juga tidak memungkinkan. Banyak peraturan hukum yang dilanggar dari rencana reklamasi ini dan keluarnya SK izin reklamasi itu. Masyarakat Bali dari semua komponen harus bersatu menolak reklamasi dan menggagalkannya sebagimana kita dulu menolak adanya proyek geothermal di Bedugul. widana 16 - 31 Agustus 2013

KEMISKINAN REOT - Kadek Sueri bersama saudaranya belajar di teras rumah yang tak layak huni di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar, Buleleng.

Yang Tersisih di

Kawasan Lovina K

ini rakyat miskin jadi komoditi. Ia hanya dimanfaatkan saat hajatan pilkada baik pemilihan bupati, gubernur, calon legislatif termasuk pemilihan presiden. Ketika hajatan itu berlangsung, perhatian terhadap kaum miskin sangatlah maksimal. Seperti hajatan pilgub, 15 Mei lalu. Paket sembako deras untuk kaum miskin di Buleleng. Setelah itu mereka kembali pada kehidupannya jatimula; miskin. Hidup dalam keperihatinan tak hanya di Buleleng, hampir ada di seluruh Bali. Kemiskinan membuat mereka tersisih dalam perebutan peluang kerja, termasuk kesempatan untuk menikmati bangku sekolah. Sebagian penyandang kemiskinan umumnya putus sekolah dan hidup berhimpitan di gubuk yang tak layak huni. Bahkan, di dekat kawasan wisata Pantai Lovina, potret kemiskinan terpampang jelas. Seperti warga Desa Kaliasem Kecamatan Banjar, Buleleng, yang berada tak jauh dari Lovina. Dari 1.700 KK warga, 400-an masih hidup miskin. Mereka hidup dari hasil sebagai penggarap tanah pertanian dan buruh bangunan.

16 - 31 Agustus 2013

Seperti halnya tiga kepala keluarga yang masih bersaudara, Kadek Sudarma, Gede Tarsi dam Kadel Ribekyasa yang tinggal berdampingan di rumah yang tak layak huni. Terdapat tiga unit rumah dengan kondisi yang sama-sama reot. Lantainya tanah, dindingnya anyaman bambu yang tak terlalu rapat. Pada rumah itu tinggal tiga keluarga. Satu rumah ditempati Kadek Sudarma (40) bersama seorang istri dan tiga anak. Di rumah kedua tinggal Gede Tarsi (28) bersama seorang istri dan dua anak. Lalu, pada rumah ketiga tinggal Kadek Ribekyasa (23) bersama seorang istri dan seorang anak. Tiga keluarga itu memang hidup rukun. Meski hidup di lingkungan yang berdebu pada musim kering dan becek pada musim hujan. Hanya kerukunanlah yang membuat mereka tetap bahagia. Karena jika bicara tentang makan sehari-hari, mereka sesungguhnya sangat melarat. Tiga kepala keluarga itu selama puluhan tahun numpang di kebun milik orang lain. Ketiganya hidup sebagai buruh bangunan yang sehari menghasilkan tak lebih dari Rp 45.000. â€œSaya jadi buruh pengayah tukang.

Upahnya sedikit,â€? kata Kadek Ribekyasa menceritakan pekerjaannya. â€œBahkan kalau tak dapat kerjaan, misalnya karena proyek bangunan sepi, kami tak punya penghasilan,â€? tambah Gede Tarsi. Tiga keluarga itu adalah gambaran muram warga Buleleng. Di Desa Kaliasem masih terdapat ratusan warga dengan kondisi seperti itu. Padahal, warga itu tinggal tak jauh dari kawasan pariwisata Lovina. Desa Kalisem yang wilayah pantainya selalu ramai oleh wisatawan memang mengantongi banyak keluarga miskin. Dari sekitar 1.700 keluarga di desa itu, sekitar 430 keluarga tergolong miskin. Jero Mangku Jawit, salah seorang warga di Desa Kaliasem, mengatakan warga miskin di daerahnya itu memang jarang mendapat perhatian dari pemerintah. Kalaupun ada perhatian, biasanya itu terjadi pada musim-musim kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Padahal, warga miskin itu memerlukan program yang benar-benar membuat mereka terangkat dari lubang kemiskinan. adnyana ole

WIRAUSAHA

Putu Astiti Saraswati

Jangan Usik Kenaturalan Tanah Bali

erja adalah persembahan kepada Tuhan. Spirit itulah yang memotivasi Putu Astiti Saraswati (34). Putri sulung Dirut PT Pos Dr. Ketut Mardjana ini, selain mengasuh anak, masak, mencuci, menyetrika, juga mengelola cottage dan restoran, yang berlokasi di Toyabungkah, Kintamani. ‘’Saya sih enjoy saja. Segala sesuatu memang saya harus lakukan sendiri. Dengan begini, malah saya bisa fresh dan fisik tetap tidak banyak lemak, kendati memang menjadi super sibuk,’’ ujar master di bidang banking dan finance dari Monash University, Australia ini. Terilhami kerja keras ayahnya, Ayu demikian Putu Astiti Saraswati sering dipanggil, tidak masalah kalau tiap hari harus pulang-pergi menempuh jarak sejauh 160 km lebih dari tempat tinggalnya di Renon ke Toya Devasya, resort milik ayahnya. Ayu mengaku senang tantangan. Karena itu, wanita kelahiran Jakarta 14 Februari 1979 ini yang sejak empat tahun lalu di Bali, mau memimpin cottage dan resort yang berlokasi di kaki Gunung Batur itu. Pariwisata Bali, menurutnya, memang perlu dukungan infrastruktur yang memadai. Bali yang mengusung pariwisata budaya, alam nan indah, merupakan potensi yang luar biasa bagi turis. Potensi itu akan menjadi optimal, apabila ditambah varian bentuk objek, permainan dan lain-lainnya. Dengan strategi itu, diyakini turis akan lebih lama masa tinggalnya di pulau seribu pura ini. ‘’Kalau wisata gunung, danau, dan budaya yang ada sekarang sesungguhnya sudah sangat bagus. Hanya, perlu varian lainnya agar turis bisa lebih lama di Bali. Itulah salah satu bentuk pembuka keran, agar turis lebih banyak dan lebih lama waktunya tinggal di Bali,’’ ujar wanita yang memiliki kegemaran membaca buku dan jalan-jalan di pagi hari itu. Walau pariwisata Bali menjual budaya dan alam nan indah, bukan berarti pembangunan artifisial sebagai penunjang pariwisata tidak perlu. ‘’Pembangunan itu tetap masih diperlukan. Syaratnya, asal jangan kebablasan mengikuti dinamika zaman. Sebab, Bali yang sudah indah dan menarik kesannya menjadi tidak natural lagi. ‘’Jangan mengusik kenaturalan alam Bali. Tanah Bali jangan terlalu banyak gincu dan bedak,’’ pungkasnya. girianasaputra 16 - 31 Agustus 2013

Spring Air Tipe Euphoria

Dinobatkan sebagai ”Product of The Year” 2013 SPRING AIR adalah merek spring bed dari USA yang berdiri sejak 1926. Spring Air International, Inc. yang bermarkas di Amerika Serikat merupakan perusahaan international. Perusahaan ini memiliki jaringan manufacturing and distribution di lebih dari 30 negara di dunia. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Kanada, United Arab Emirates, Dominican Republic, Mesir, Israel, Oman, Cina, Korea, Thailand, Kuwait, Pakistan, Sri Lanka, Singapura, Vietnam, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Spring Air berhasil memperoleh penghargaan sebagai The Best Mattress dari Majalah Consumer Digest yang independen dan terpercaya konsumen Amerika. Bahkan dalam perlombaan The USA Mattress Challenge oleh lembaga riset independen, Spring Air berhasil menang selama 7 kali berturut-turut. Spring Air dipilih oleh konsumen Amerika Serikat sebagai kasur yang paling disukai dalam blind test. Ini perbandingannya dengan kasur-kasur merek lain dalam rentang harga yang setara. Kabar baik pada 2013 ini, Spring Air tipe

16 - 31 Agustus 2013

Euphoria dinobatkan sebagai Product of The Year dari Spring Air International. “Selama satu tahun ini, kami telah mengunjungi banyak licensee Spring Air di berbagai negara dunia. Setelah memperhatikan dan mempelajari setiap produk yang dihasilkan para licensee, maka kami menetapkan bahwa salah satu matras Spring Air di Indonesia yang bernama Euphoria sebagai Product of The Year. Euphoria dari Indonesia ini merupakan produk berstandar internasional yang kami tetapkan akan tersedia di seluruh dunia.” ujar Mr. Eric Spitzer, Chief Operating Officer Spring Air International. “Kami akan meningkatkan brand awareness terhadap merek Spring Air di Indonesia melalui advertising campaign yang agresif. Bersamaan dengan dinobatkannya Euphoria sebagai Product of The Year, Massindo Group meluncurkan campaign iklan terbaru. Temanya sama dengan tag-line dari merek Spring Air, yaitu The Ultimate Feeling,” tambah Jeffri Massie, President Director Massindo Group.

Massindo Group merupakan bedding company unggul di Indonesia. Sudah banyak prestasi yang dianugerahkan kepada Massindo Group, melalui produk-produknya. Sebut saja REBI (Rekor Bisnis Indonesia) dari TERA Foundation, The Best Bedding 2011-2012 dan Marketing Award 2012. Produk-produk Massindo Group diproduksi dari pabrik yang bersertifikasi ISO 9001. Sejak bulan Mei tahun 2000, Spring Air International telah memberikan lisensi kepada Massindo Group untuk memproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia. Produk Spring Air adalah produk kelas premium, dengan target hi-end premium class. Selain menjadi pilihan oleh para hi-society, Spring Air juga sudah diakui dan digunakan oleh banyak hotel bintang 5 dari dalam dan luar negeri. Hotel itu antara lain MGM Grand, LUXOR, EXCALIBUR, Ayana Resort and Spa, Intercontinental, Pullman, Four Season, Crowne Plaza, Sultan, The Dharmawangsa dan sejumlah hotel lainnya. (ad)

POLITIK

Adu Taktik

MenjaringFigur RI-1 P ARTAI politik mulai menawarkan jagonya untuk bursa Pilpres 2014. Nama-nama seperti Joko Widodo, Wiranto, Aburizal Bakrie termasuk Hatta Rajasa sudah digadanggadang akan menjadi calon presiden. Bersamaan dengan itu, nama Prabowo Subianto dan Mahfud MD juga berkibar. Mereka silih berganti menempatkan diri pada posisi strategis versi survei. Di sisi lainnya, Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan dan Dahlan Iskan, Menteri BUMN, juga kerap disebut. Praktisi Media Surya Paloh juga sedang menggalang kekuatan untuk bersaing. Terlepas dari munculnya figur-figur ini, tampaknya partai Politik masih adu taktik untuk menjaring figur presiden. Dua partai besar, Demokrat dan PDI-P, belum menentukan pilihan walaupun rival abadinya, Partai Golkar, sudah memastikan akan menjagokan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden. Lain halnya dengan Partai Hanura. Partai ini telah menawarkan paket Wiranto-Hary Tanoesoedibjo untuk bersaing. Jago Hanura ini pun telah melakukan berbagai agenda politik untuk mendongkrak popularitasnya. Di pihak lain, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengklaim telah berkomunikasi dengan beberapa sosok yang akan dipasangkan dengan Hatta Rajasa. Salah satunya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bak gayung bersambut, Partai Gerindra pun menanggapi positif klaim tersebut. Nama Hatta Rajasa termasuk dalam salah satu nama yang tengah dipertim-

bangkan untuk menjadi pasangan Prabowo dalam pilpres mendatang. Bagaimana dengan PDI-P? Partai yang dikendalaikan Megawati ini mengaku sengaja tak cepat-cepat deklarasikan capres, meski salah satu kadernya terus diunggulkan yakni Joko Widodo alias Jokowi. “PDI-P sengaja tidak cepat deklarasi capres karena ini berkaitan dengan pemilihan pemimpin,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo. Alasan penundaan pengumuman saat ini, lantaran PDI-P tengah membangun komunikasi politik dan koalisi dengan partai lain. Langkah ini guna mempersiapkan kandidat yang bakal diusung. Sedangkan Jokowi meskipun pernah didekati banyak tokoh, tetap loyal pada induk partainya. Meskipun disebut-sebut sebagai capres fenomenal, Gubernur DKI itu juga belum menentukan sikap. Soal penentuan pengumuman dan deklarasi capres-cawapres, Tjahjo mengaku PDI-P akan mengumumkan menjelang pesta demokrasi 2014 mendatang. Di lain pihak, kubu Demokrat hingga kini masih tetap dengan agenda konvensi untuk menjaring figur calon presiden. Sejumlah nama telah ditentukan SBY, sang pendiri partai berlambang mercy tersebut. Di antaranya Gita Wirjawan. Pramono Edhie Wibowo dan Ketua DPD RI Irman Gusman. Selain itu ada pula unsur kader yakni Marzuki Alie. ”Persaingan dalam konvensi tentu akan sangat menarik karena banyak tokoh yang akan berkompetisi. Jika nasib baik menempel ke Pak Marzuki maka tidak seorang pun bisa menghalanginya,” ujar Priyo Budi Santoso, politisi Golkar, mengomentari Konvesi Partai Demokrat. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro malah mengingatkan Golkar untuk meninjau pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Alasannya, elektabilitas yang dimiliki Ketua Umum Golkar itu tak naik secara signifikan. Berbagai survei menyebutkan elektabilitas Ical tak pernah menyentuh angka 10 persen. Bahkan, temuan terbaru CSIS hanya sampai di angka 7 persen dibanding dengan calon presiden lainnya. Soal siapa yang paling digandrungi masyarakat saat ini, Board of Advisor Center CSIS Jeffrie Geovanie sebelumnya mengungkapkan adalah Joko Widodo. Menurutnya, jika pemilihan presiden RI dimajukan hari ini sudah dapat dipastikan Jokowi, yang merupakan kader PDI-P itu akan terpilih sebagai pemenangnya dengan suara mutlak di atas 60 persen, siapa pun lawannya. Menurut Jeffrie, PDI-P harus menggandeng tokoh senior Golkar untuk dipasangkan dengan Jokowi jika tak berhasil menggaet Demokrat dan Gerindra. Tetapi, tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. dira arsana

16 - 31 Agustus 2013

FIGUR

Bali ’’Menolak’’

Pemimpin Serakah B

ali merupakan pulau impian para pencari kedamaian. Budaya hidup krama Bali, keindahan alam Bali, dan keramahtamahan penduduknya telah lama menjadi identitas kehidupan manusia Bali. Namun, belakangan ini identitas ini seolah memudar. Sikap pragmatis, hedonis, materialis seolah menjauhkan komitmen manusia Bali pada nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang itu. Setidaknya, menurut mantan Rektor Unud Prof. Dr. Made Bakta, belakangan menguat kecenderungan ke arah penurunan komitmen mempertahankan jati diri dan identitas ke-Bali-an. Yang me-nguat justru ‘’mental menerabas’’ seperti istilah Prof. Dr. Koentjaraningrat. Budaya ini cenderung mengimplementasikan gaya kekuasaan semau gue dengan mengabaikan aspirasi manusia lainnya. Mental penerabas ini sebetulnya tidak perlu dipraktikkan di Bali. Bali menolak pemimpin bermental penerabas. Aksi kontraproduktif itu akan berdampak buruk dari segala lini. ‘’Pemimpin di Bali idealnya melakukan sesuatu untuk penyelamatan dan pembentengan atas alam dan manusia Bali. Jangan malah mengelola Bali dengan serakah yang pada gilirannya hanya akan mewariskan kehancuran,’’ ujar Sekjen World Hindu

Parisad ini. Menurutnya, Bali jangan diserahkan kepada segelintir orang saja. Tiga juta rakyat yang tinggal di Bali ini harus diberikan peran, sehingga pemimpin yang lahir dari pesta politik tidak memosisikan diri sebagai penguasa atas kehidupan manusia Bali. Ruang pengelolaan atas Bali harus dimandatkan kepada semua orang yang hidup berdaulat di Bali. Karena itu, walau pemimpin memiliki kekuasaan, mereka seharusnya tidak semena-mena. Jangan mengambil keuntungan material, politis dan kekuasaan secara diam-diam, apalagi sarat konspirasi dan manipulasi. Prof. Bakta menilai gerakan massif untuk menguasai tanah Bali hanya akan mempercepat kehancuran. Potensi ini akan menguat ketika pemimpin Bali tak memiliki komitmen untuk menjaga alam Bali dan manusia Bali sebagai penyangga budaya Bali. Ajeg Bali yang selama ini digaungkan, menurut Prof. Bakta, merupakan harga mati dalam rangka mengaktualisasikan Tri Hita Karana. Jadi, segala bentuk kamuplase dan rekayasa merupakan perilaku destruktif untuk menghancurkan Bali. Perilaku semacam ini bukan saja akan mengundang perlawanan secara sekala juga diyakini penolakan niskala. girianasaputra

Pemimpin di Bali idealnya melakukan sesuatu untuk penyelamatan dan pembentengan atas alam dan manusia Bali. Jangan malah mengelola Bali dengan serakah yang pada gilirannya hanya akan mewariskan kehancuran. 16 - 31 Agustus 2013

JDP

Bukan Solusi Kemacetan

Matikan Mangrove

etulkah pembangunan JDP (jalan di atas perairan) akan menjadi solusi atasi kemacetan? Lalu sampai berapa lama JDP tidak akan macet? Pertanyaan mengemuka ketika Bali Post menggelar diskusi terbatas membedah ‘’Ancaman Kemacetan jika Reklamasi Teluk Benoa Terealisasi” di Denpasar. Pertanyaan ini pun dibedah oleh sejumlah pakar, termasuk praktisi di sektor transportasi di Bali. Penilaian bahwa JDP bukan solusi mengatasi kemacetan justru akan berdampak sebaliknya malah menguat. Penambahan ruas jalan di atas perairan ini malah akan memicu penumpukan arus kendaraan. JDP justru akan membawa beban tambahan bagi Bali. Selain merusak ekosistem juga akan menambah polusi yang mengancam kehidupan mangrove. Polusi terhadap air juga akan menguat. JDP yang diarahkan sebagai lahan bisnis dan objek wisata baru juga akan mengundang banyak orang untuk melintas di Bali Selatan. Alit Suthanaya yang juga dosen FT Unud ini mengatakan, kondisi lalu lintas di Bali, khususnya Denpasar dan Badung Selatan, sudah cukup padat.

Bahkan, dalam penilaian Kementerian Perhubungan, Bali Selatan sudah masuk dalam kategori lampu merah. Artinya, tingkat kemacetannya cukup tinggi. Di Indonesia, Kota Denpasar dan Badung Selatan sudah masuk dalam ranking keenam kota termacet. Ini perlu solusi yang jelas untuk mengurai kemacetan di kawasan itu. Keberadaan JDP dalam kondisi alami saat ini memang bisa memecah kemacetan di Jalan By-pass Ngurah Rai. Namun, dampaknya akan terkonsentrasi di simpang-simpang lainnya. Seperti Jalan Imam Bonjol-Jalan Sunset Road yang mulai mengalami peningkatan. Apalagi, bila terealisasi rencana reklamasi, tentu dalam jangka panjang, jalan tol itu akan macet lagi. “Adanya penambahan bangkitan perjalanan yang signifikan, tentu berpengaruh terhadap daya dukung jalan,” katanya. Ia mendesak pemerintah membatasi penambahan aktivitas pembangunan di Bali Selatan. Karena dampak lainnya cukup banyak. Penambahan jalan baru tentu akan menambah penggunaan kendaraan pribadi. Dampak ikutannya, yakni polusi, penggunaan BBM yang tinggi, serta pencemaran

lingkungan udara yang akan bertambah. Ketua Organda Bali I.K. Eddy Dharma Putra juga mengatakan kemacetan kini tersebar di mana-mana. Kondisi ini sudah menjadi keluhan wisatawan. Bali macet. Kondisi ini diperparah dengan tingginya pertumbuhan kendaraan jauh lebih tinggi daripada perpajangan ruas jalan. Misalnya saja, sepeda motor bertambah 267 unit per hari. Pertumbuhan mobil 57 unit per hari di Bali. “Pertumbuhan kendaraan yang mencapai 12,4 persen dan pertumbuhan jalan hanya 2,28 persen per tahun, jelas akan menjadi masalah dalam penanganan lalu lintas di Bali,” ujar Eddy Dharma Putra didampingi K. Ngurah Sutharma dari Organda Badung. Di sisi lain, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Denpasar Nyoman Sustiawan dan Sekretaris Dishubkominfo Badung I Made Ananta Wiguna mengatakan, rencana reklamasi di Teluk Benoa akan memunculkan masalah baru dalam pengelolaan lalu lintas. JDP dan underpass tidak akan mampu me-ngurai kemacetan di tempat lain. “Dampaknya akan dirasakan krama Bali di Denpasar,” kata Sustiawan. asmara putra

Tentang JDP Panjang 12,7 kilometer, tiang pancang pertama diawali pamarisida bumi 12 Desember 2011 Anggaran Rp 2,4 triliun, disiapkan untuk dukung APEC. Pembangunan JDP sempat ditentang Walhi yang berujung pada penganiayaan Gendo Suardana, Senin 15 November 2012. Proyek ini kemudian dibarengi terbitnya izin pariwisata di kawan Taman Hutan Raya (Tahura). Kedua proyek ini yakni JDP dan Tahura sama-sama mengancam ekosistem hutan mangrove di kawasan Bali Selatan. Walhiâ€“Frontier Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat) mengadukan pelanggaran proyek JDP ke Komisi III DPRD Bali. Walhi Bali dan Frontier Bali terus melakukan aksi menuntut agar Gubernur Bali melakukan tindakan tegas pengurukan laut terkait proyek JDP. Gubernur diminta membatalkan dan mencabut keputusan Gubenur Bali No. 1545/04-B/HK/2011 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang menjadi dasar Amdal JDP.

CMYK

PENDIDIKAN

Wali Kota

Janji Tinjau Sistem PPDB istem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini banyak dikritik masyarakat. Dibukanya ‘’jalur belakang’’ dijadikan ajang oleh komite sekolah untuk menggaruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya jangan heran untuk bisa masuk sekolah negeri di bilangan Gatsu harus nombok Rp 3-5 juta. Ini akibat keran jalur belakang dibuka selebar-lebarnya untuk memfasilitasi oknum tertentu untuk masuk sekolah negeri. Siswa yang sudah mendaftar dan membayar di sekolah swasta ditarik lagi ke sekolah negeri. Ketua BMPS Bali Drs. Ida Bagus Gede Wiyana berharap agar Pemkot Denpasar benar-benar mewujudkan PPDB yang berkarakter. Ke depan, jika kondisinya begini terus, dia mengusulkan tak usah ada sistem dan pola PPDB online macam-macam, penuhi saja semua sekolah negeri dengan siswa baru, sekolah swasta siap menerima apa adanya. Dia mengatakan, mestinya pemerintah satya wecana dan Tri Kaya Parisudha dalam menjalankan aturan karena menyangkut dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan kita sudah tak berkarakter, dikhawatirkan kita gagal melahirkan generasi emas

di Indonesia dan manusia barkarakter itu sendiri. Ia mengungkapkan, pemerintah sendiri tidak bisa mengendalikan animo siswa masuk sekolah negeri. Ini yang membuat PPDB dipermainkan. Mantan Ketua PGRI Kota Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. menambahkan, akibat jalur belakang ini sekolah negeri menjadi berat karena kelebihan beban. Ia yakin sekolah negeri bingung bagaimana memproses input yang bervariasi ini menjadi barang jadi. Ketua PPLP Dasmen PGRI Kota Denpasar ini mengakui sekolah swasta juga harus bersaing dengan mutu. Ini dibuktikan banyak sekolah swasta yang sampai kelebihan siswa baru. Mendapat kritikan demikian, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra berjanji akan mengubah sistem PPDB tahun depan. Bahkan, dia mengaku belum menerima laporan soal adanya jalur belakang, dengan cara membayar dan adanya sekolah negeri yang sampai over capacity. sueca

MOS di Denpasar

Peraih UN Tertinggi Diterima di FK Unud

ISWA peraih nilai Ujian Nasional (UN) tertinggi tingkat nasional 2013 kembali jatuh di Bali. Peraihnya adalah siswa SMAN 4 Denpasar, Ni Kadek Vani Apriyanti. Siswa kelahiran 27 April 1995 ini meraih nilai komulatif 59,20 (rata-rata 9,87) mengungguli nilai Aditya Agam Nugraha (SMAN 1 Surakarta) dan Helena Marthafriska (SMA Methodist 2 Medan) yang sama-sama meraih rata-rata NUN murni 9,78. Hebatnya lagi, remaja asal Desa Puhu, Payangan, Gianyar ini mencetak nilai sempurna (10) untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi

dan Bahasa Inggris. Untuk Bahasa Indonesia, buah hati pasangan I Ketut Martawan dan Ni Made Maryani ini harus puas dengan nilai 9,20. â€œSaya sebenarnya tidak optimis bisa meraih nilai sempurna di lima mata pelajaran tersebut. Apalagi untuk Fisika, saya enggak yakin karena ada satu butir soal yang memang salah dan tidak ada pilihan jawaban yang benar,â€? ujarnya dengan mata berbinar. Alumnus SMPN 1 Kuta ini mengaku sangat mantap menghadapi UN. Selain mengikuti les pemantapan yang digelar sekolah sejak kelas I, dirinya juga mematangkan persiapan itu di lembaga

bimbingan belajar Ganesha Operation (GO) begitu naik kelas III. Bahkan, dia sudah terbiasa belajar hingga subuh demi meraih prestasi optimal dalam UN. Kini dia sudah mendapatkan kursi di FK Unud. Ini berarti impian Vani Apriyanti untuk menjadi dokter bukan muluk-muluk jika melihat deretan panjang prestasi akademiknya. Unud memberikan tiket gratis bagi peraih UN tertinggi tingkat nasional dan Provinsi Bali untuk melanjutkan pendidikan di program studi-program studi favorit yang ada di lingkungan Unud. Vani adalah peraih medali perunggu bidang Astronomi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2012. Di luar itu, remaja berzodiak Taurus ini juga tercatat sebagai juara I LKTI Scientic Atmosphere FK Unud tingkat nasional, juara I LKTI BLCC IV se-Jatim, Bali dan Nusra. Selain itu, juara II LKTI Psikologi Unud tingkat provinsi dan juara III LKTI Humaniora IV tingkat provinsi. sueca

16 - 31 Agustus 2013

CMYK

Vani Apriyanti

Akademisi Harus Kritis

niversitas Udayana (Unud) kini berganti tampuk kepemimpinan. Prof. Ketut Suastika akhirnya terpilih menjadi Rektor Unud periode 2013-2017 menggantikan Prof. Made Bakta. ‘’ Unud akan terus melakukan perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Unud juga terus berkomitmen mengawal pembangunan Bali dan mengkritisi arah kebijakan pembangunan Bali yang menyimpang,’’ kata Prof. Suastika, di Jimbaran, pekan lalu. Ia menegaskan, Unud berkomitmen terus menyediakan akses pendidikan yang mudah bagi masyarakat Bali, serta menambah program studi baru di semua jenjang. Unud juga tengah merancang pembayaran uang kuliah tunggal yang tergantung dari income atau pendapatan orangtua mahasiswa. Melalui uang kuliah tunggal, biaya kuliah dirancang lebih ringan untuk mahasiswa tidak mampu. “Dengan demikian penyebaran akses pendidikan lebih luas,” harapnya. Pihaknya juga berkomitmen mewujudkan program dan konsep green campus. “Mestinya di kampus ada area yang dijadikan kawasan yang dihijaukan dengan berbagai tanaman. Prinsip green campus juga bagaimana energi listrik maupun AC yang digunakan di kampus dapat diminimalkan,” ujarnya. Tantangan ke depan dalam membangun dunia pendidikan yang dihadapi Unud tentu akan makin berat di tengah persaingan global. Namun hal itu tentu tidak membuat Unud terlena dan mengabaikan upaya mengawal pembangunan Bali di segala bidang. Karenanya, Unud berkomitmen terus mengawal, mengkritisi dan memberi masukan pelaksanaan pembangunan di Bali. “Unud tempat bagi ilmuwan, akademisi dan memang kita harus tetap kritis terhadap pembangunan Bali. Di satu sisi pembangunan memang bisa menyejahterakan masyarakat, namun di sisi lain jika arah dan kebijakan pembangunan Bali itu salah maka itu bisa menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Jadi Unud akan tetap kritis mengawal pelaksanaan pembangunan Bali,” tegasnya. Prof. Suastika juga berpesan, kalau ada pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, lembaga swasta maupun investor yang ingin memanfaatkan jasa ilmuwan atau akademisi Unud misalnya untuk mengkaji sesuatu rencana program atau proyek, stakeholder tersebut jangan langsung menghubungi individu-individu akademisi Unud, melainkan harus meminta secara resmi ke lembaga Unud. Nanti Unud secara kelembagaan yang akan menunjuk. Alasannya, pertama tenaga ahli itu agar benar-benar ahli di bidangnya dan menghindari pesananpesanan tertentu. Kedua, Unud bisa secara kelembagaan mengontrol dan mengevaluasi proses pengkajian dari tenaga ahli Unud agar tetap objektif dan posisi Unud lebih netral. “Peneliti juga harus tetap kritis, objektif, netral dan jujur serta berpihak pada kepentingan masyarakat Bali dan kepentingan Bali yang lebih luas,” tegasnya. Prof. Suastika mengatakan memang sejauh ini belum ada aturan tertulis soal sanksi yang diberikan kepada akademisi Unud yang menyimpang atau tidak objektif dan hanya menguntungkan stakeholder pemesan kajian. “Tapi kalau seorang ilmuwan berbohong dalam melakukan kajian, tentu ilmuwan itu tidak akan dipercaya. Unud juga

16 - 31 Agustus 2013

tidak akan memberikan kesempatan akademisi yang demikian untuk melakukan penelitian dan kajian atas nama Unud,” katanya. Soal pembangunan pendidikan di Bali, ia berharap baik provinsi maupun kabupaten/kota harus serius membangun pendidikan dan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD harus bena-benar direalisasikan demi kemajuan pendidikan di Bali. “Kemajuan pendidikan Indonesia, termasuk Bali relatif lambat. Memang sudah ada kemajuannya, tetapi lambat dibandingkan negara lain. Hal ini memang tidak terlepas dari tingkat populasi yang tinggi, tingginya jurang kesenjangan ekonomi dan lainnya. Inilah yang menjadi PR serius ke depan,” tuturnya. widana

“Unud tempat bagi ilmuwan, akademisi dan memang kita harus tetap kritis terhadap pembangunan Bali. Di satu sisi pembangunan memang bisa menyejahterakan masyarakat, namun di sisi lain jika arah dan kebijakan pembangunan Bali itu salah maka itu bisa menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Jadi Unud akan tetap kritis mengawal pelaksanaan pembangunan Bali.”

CMYK

Rektor Unud Prof. Ketut Suastika

CMYK

Dengan Kemerdekaan Pers Pancasila mari kita perkokoh jati diri dan budaya bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945

Tasya Kamila

CMYK

SOSOK

lingku-ngan. Dari situlah aku menjadi makin banyak tahu tentang masalah-masalah lingkungan,” ungkap peraih penghargaan Golden Award pada Festival Film Anak di Kairo ini. “Jadi bukan karena dipilih menjadi duta, baru aku tertarik pada masalah-masalah lingkungan, melainkan sudah sejak dulu,” tambah gadis kelahiran Jakarta, 22 November 1992 ini. Sebagai Duta Lingkungan, ia kerap berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga lingkungan. Gencarnya isu-isu lingkungan yang disampaikan oleh media massa, kata Tasya, sedikit banyak turut membantu menyadarkan masyarakat tentang apa yang terjadi saat ini. Misalnya isu global

Atau, lanjutnya lagi, gerakan menanam pohon, misalnya. Banyak orang ikut gerakan menanam pohon, tetapi masalahnya sebagian orang berhenti sampai pada tahap menanam, tidak sampai pada tahap lanjutan, seperti memelihara. “Penyadaran-penyadaran seperti itulah yang sampai kini terus dikumandangkan. Harus terus bergerak, karena menjaga bumi tetap cantik adalah tugas kita bersama bukan hanya pemerintah. Masalah lingkungan harus menjadi concern semua orang. Tidak usah masalah-masalah berat, yang ringan-ringan saja seperti persoalan sampah yang meski terlihat kecil akan menjadi besar dan berdampak luas jika orang tidak peduli,” paparnya panjang lebar.

GERAKAN BANK SAMPAH

warming, penyebab dan akibatnya pada manusia. Dalam masyarakat, jumlah kelompok peduli lingkungan juga makin banyak dan ini jelas membantu sekali. Diakuinya, mengubah kebiasaan orang tidaklah mudah. Bisa jadi orang itu mengerti, tapi apakah mau peduli dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, itu masih perlu dorongan lebih keras. Seperti soal sampah. Semua tahu kalau membuang sampah sembarangan tidak baik. Namun itu dilakukan juga karena malas. “Karena malas dan sudah terbiasa berperilaku demikian. Pola pikir inilah yang harus diubah,” ucap penembang Aku Anak Gembala dan Libur Telah Tiba ini.

Dalam setahun terakhir ini, lanjutnya, salah satu gerakan yang tengah dikampanyekannya ke seluruh Indonesia adalah Bank Sampah. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang gerakan Bank Sampah ini trennya cukup bagus, karena di lapangan masyarakat merespons dengan baik, kelompok-kelompok Bank Sampah makin banyak. “Asal tahu saja ya, perputaran uang dalam Bank Sampah ini cukup besar lho, sudah mencapai ratusan juta rupiah. Ini sungguh luar biasa. Penggeraknya kebanyakan adalah para ibu rumah tangga. Mereka bersemangat sekali,” tambahnya. Walau belum menjangkau semua daerah, namun tren ke depan sangat bagus. Karena itu, kampanye terus digiatkan. “Kelompokkelompok masyarakat yang telah mengikuti gerakan ini, bersemangat sekali karena sampah-sampah itu ternyata memberi keuntungan langsung kepadanya. Sampah memiliki nilai keekonomian. Sampah yang telah dipilah-pilah bisa disetorkan ke pengepul dan masyarakat akan mendapat bayaran. Atau sampah yang telah dipilah, bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti tas, dompet, dan hal-hal kreatif lainnya. Semangat Bank Sampah dari kelompok-kelompok inilah yang berusaha kita tularkan ke daerah lain sehingga menjadi gerakan yang meluas,” ucapnya. Tasya mengaku sangat enjoy menjalankan tugasnya sebagai Duta Lingkungan, bukan hanya karena pengetahuannya bertambah tapi juga banyak temuan menarik dijumpainya selama bertugas. “Karena aku cinta lingkungan, aku enjoy menjalankannya. Tidak jenuh atau bosan, meski kerap menyampaikan masalahmasalah yang sama dalam berkampanye,” katanya. Secara pribadi, katanya, menjadi Duta Lingkungan membuatnya bangga karena bisa memberi kontribusi kepada negara dan bangsa lewat aktivitasnya. Tabloid tokoh www.tokoh.co.id

CMYK

ujuh tahun menjadi Duta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), membuat Syafa Tasya Kamila begitu fasih berbicara masalah lingkungan hidup. Mulai dari isu-isu lokal, nasional hingga global, semacam global warming, penipisan lapisan ozon, dll. “Dalam menyampaikan isu, tentunya tergantung siapa audiensnya. Bahasanya pun harus disesuaikan sehingga misi kita bisa sampai kepada mereka,” ungkap Tasya yang menjadi Duta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup sejak kelas II SMP. Dulu, tutur Tasya, ketika dipilih sebagai Duta Lingkungan masih kelas II SMP, pengetahuannya tentang isu-isu lingkungan masih sangat terbatas. “Pengetahuanku masih sebatas yang didapat di bangku sekolah. Tapi setelah jadi Duta Cilik, aku mendapat banyak buku dan informasi tentang lingkungan dari KLH. Seiring dengan waktu, pengetahuanku makin luas. Apalagi aku kerap hadir dalam seminar-seminar dan terlibat diskusi dengan berbagai pihak pemerhati lingkungan,” tutur mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini. Di luar itu, lanjutnya, masalah peduli lingkungan memang telah diajarkan orangtuanya sejak kecil. Setidaknya sejak kecil ia telah memahami kalau membuang sampah sembarangan adalah hal yang tidak baik. Karena itu, meski masih kecil, ketika itu, ia sudah berani menegur teman sebayanya atau orang yang lebih tua daripada dirinya, jika melihat mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Kebiasaan itu terbawa hingga ia besar. “Orangtua punya andil atas ketertarikanku pada lingkungan. Karena memang sejak kecil aku sudah dididik mencintai lingkungan, belajar menanam pohon setidaknya di pekarangan rumah kami,” ungkap Tasya. “Memang waktu itu aku belum mengerti benar, namanya juga anak-anak, jadi ikut saja apa yang diajarkan orangtua,” ujar pemeran sinteron Cinta Monyet Bersemi Kembali ini. Ditambah lagi, pada masa kecil ia kerap menyanyikan lagu-lagu bertema alam di antaranya lagu Sukacita, Mendaki Gunung, juga Pemandangan. Secara tak sadar lagulagu bertema alam itu, membuatnya makin dekat dengan alam. Tak mengherankan kalau ia begitu menjiwai lagu-lagunya. “Saat SMP, aku membuat karya ilmiah bertema lingkungan. Untuk itu, tentu saja aku harus menggali berbagai hal tentang

Koleksi Gaun Malam

Caterina Hapsari ernah menjadi Duta Batik Indonesia dan hingga kini Caterina Hapsari (31) tetap ingin mempromosikan batik melalui rancangan-rancangannya. Awalnya, ia hanya berkonsentrasi pada batik-batik Yogyakarta, tempat ia lahir dan dibesarkan. Namun, mantan Putri Persahabatan 2010 ini akhirnya ingin memperkenalkan batik Indonesia. Menurutnya, batik Indonesia sangat kaya ragam dan motifnya; ada batik Yogya, batik Solo, batik Madura, batik Tuban, batik Ngasem, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Bali, dan lainnya dengan ciri khas masing-masing. “Awalnya saya berkonsentrasi dengan batik Yogya. Karena tugas saya mempromosikan batik Indonesia, maka secara bertahap saya juga ingin memperkenalkan kepada dunia betapa kayanya batik Indonesia dari berbagai daerah,” papar Caterina. Sebagai perempuan yang masih muda, ia lantas mengeksplorasi batik dalam desain-desain yang diharapkan

bisa diminati kaum muda. Langkahlangkahnya mengikuti tren, berusaha tahu apa yang dimaui anak muda, atau bagaimana kecenderungan mereka. Maka dihadirkannya gaun-gaun yang umumnya berbahan batik atau bahan lain namun tetap dikombinasikan dengan unsur batik dengan desain agak seksi. Misalnya, ada sedikit bukaan di bagian bahu, agak ngepas badan, atau gaun panjang itu dapat mengekspos keindahan perempuan. “Saya suka yang agak seksi gitu,” ucap mantan pramugari ini. Desain-desain busana yang dibuatnya memang tak jauh dari kesukaannya. Beberapa gaun yang disuguhkan dalam suatu acara di Jimbaran, Bali belum lama ini, juga menunjukkan eksplorasi pada keartistikan sosok kaum hawa. Apalagi tamatan pendidikan kepariwisataan Yogyakarta ini kerap menghadirkan koleksi gaun malam. “Semua koleksi saya biasanya gaun malam yang bisa dikenakan pada acara malam hari dan pesta dinner atau cocktail,” katanya menandaskan. Sebagian besar koleksinya adalah dari bahan sutra tulis. “Sejak bergabung dengan Ekonid (Perkumpulan Ekonomi Indonesia – Jerman – red.) saya menggunakan batik sutra tulis yang ramah lingkungan,” kata Caterina. Ekonid juga merupakan salah satu komunitas yang mendukung program clean batik initiative dan membidik pasar premiun. Tabloid tokoh www.tokoh.co.id

CMYK

GAYA

CMYK

EKONOMI

AEC 2015

Produk Jasa Terancam

SEAN Economic Community (AEC) menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Di tengah ketergantungan terhadap produk luar negeri serta lemahnya sejumlah sektor jasa merupakan PR yang harus segera dituntaskan. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) akan dimulai 2015. Artinya, dua tahun lagi, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal. Arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja lebih bebas di kawasan ini. “Kementerian telah menyiapkan kebijakan penting terkait pasar tunggal ASEAN,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, pekan lalu. Gita juga menekankan pentingnya masyarakat Indonesia dalam menyiapkan daya saing secara bersama-sama agar peluang AEC dapat dioptimalkan. Selain itu, sektor nasional harus siap untuk menghadapi persaingan yang makin tinggi di lingkungan pasar domestik. Populasi ASEAN pada 2012 mencapai 617,68 juta jiwa dengan pendapatan domestik bruto 2,1 triliun dolar AS. Jumlah itu menunjukkan potensi besar ASEAN untuk digarap oleh investor. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan untuk menghadapi AEC 2015, bukan perkara siap atau tidak siap. Tetapi apa strategi yang mendasari Indonesiaa menang di pasar tunggal ASEAN pada akhir tahun 2015. Menurut Hatta, AEC 2015 mendapat perhatian luar biasa dari negara di luar ASEAN karena adanya perubahan pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke Asia Tenggara. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali IB Ngurah Wijaya menyatakan masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tantangan berat bagi para pelaku pariwisata lokal. Untuk itu, pekerja pariwisata termasuk pramuwisata Bali diminta bersikap profesional, dan meningkatkan skill untuk menghadapi persaingan di 2015. Sebab, dalam era globalisasi pemerintah tidak bisa menutup tenaga kerja asing untuk bekerja di Bali. “Ketatnya persaingan kerja, pelaku pariwisata mesti meningkatkan kemampuannya, termasuk

di bidang pramuwisata. Ketika mereka sudah ahli d i bidangnya, naker asing akan kesulitan untuk mengambil peran pekerja lokal di Bali,” ujarnya. Dikatakan, peningkatan skill pekerja pariwisata itu juga bertujuan meningkatkan mutu pariwisata Bali. Seperti kualitas pelayanan pramuwisata bisa ditingkatkan sehingga destinasi Bali mampu bersaing dengan destinasi di negara lain. Pramuwisata di Indonesia memahami kebudayaan di masing-masing kawasan pariwisata di Indonesia dengan sangat baik. ‘’Pemahaman kebudayaan Bali merupakan nilai plus dari pramuwisata di Bali dibandingkan guide asing,” sebutnya. parwata

16 - 31 Agustus 2013

Terjadi Penghancuran Budi Utama

“Hulu dan teben adalah ruang-ruang sakral yang kesuciannya harus dijaga sesuai peruntukannya.”

Budaya Bali

I.B. Jelantik

“Lihatlah di Jakarta, begitu banyak super blok dan pariwisata terpadu dibangun, dan itu telah mengakibatkan budaya Betawi terpinggirkan.”

Drs. Ketut Wiana, M.Ag.

“Orang Bali harus berada dalam satu komitmen menjaga tanah Bali.’’

EKLAMASI mengancam Bali. Pengurukan laut ini akan membuat menguatnya budaya hedonisme. Sebab, struktur budaya Bali dipengaruhi konsep rwa-bhineda seperti segara-gunung. Dua lokus ini sangat disucikan oleh umat Hindu. Ketika segara mau direklamasi untuk kepentingan ekonomi, apa dampaknya terhadap budaya Bali? “Manusia Bali dengan segala aktivitasnya hidup di antara gunung dan laut dan sangat dipengaruhi oleh konsep huluteben,” ujar Ketua Prodi Magister Ilmu Agama dan Kebudyaan Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar Dr. Wayan Budi Utama, M.Si. Konsep ini tercermin dalam tata ruang Bali dan terimplementasi dalam kehidupan manusia Bali. Lihat saja tata ruang rumah tinggal orang Hindu Bali, di hulu ada sanggah, di teben ada tebe telajakan. “Hulu dan teben adalah ruang-ruang sakral yang kesuciannya harus dijaga sesuai peruntukannya,” ujar lulusan S-3 Kajian Budaya Unud ini. Jika terjadi perubahan mendasar di wilayah ini berarti akan berdampak pada struktur budaya dan pola laku masyarakat Hindu di Bali. Dosen Fakultas Sastra Unud Ida Bagus Jelantik juga menegaskan bahwa reklamasi laut pasti berdampak pada ekosistem. ‘’Reklamasi yang diarahkan untuk kepentingan eksploitasi ekonomi

akan menggusur budaya Bali. Budaya hedonisme akan semakin deras merongrong masyarakat Bali,’’ ujarnya. Jelantik menentang kawasan penyangga ini dibanguni hotel, mall, lapangan golf, perguruan tinggi, sirkuit dan sebagainya. Kata Jelantik, pariwisata terpadu seperti itu kalau dibangun di sana akan berdampak pada iritasi budaya Bali. “Lihatlah di Jakarta, begitu banyak super blok dan pariwisata terpadu dibangun, dan itu telah mengakibatkan budaya Betawi terpinggirkan,” ujarnya memberi contoh. Menurutnya, penolakan terhadap reklamasi untuk kepentingan eksploitasi ekonomi bukan berarti masyarakat Bali antipertumbuhan. Tetapi lebih pada kekhawatiran bakal terjadinya penghancuran kebudayaan Bali secara tidak langsung, seperti dampaknya semakin meningkatnya eskalasi penduduk pendatang dengan kebudayaannya sendiri, sehingga kebudayaan Bali termarginalisasi. Agamawan Drs. Ketut Wiana, M.Ag. menegaskan reklamasi untuk membuat pulau yang di dalamnya kemudian dibangun fasilitas pariwisata, wajib ditolak. Orang Bali harus berada dalam satu komitmen menjaga tanah Bali. Jika fasilitas penunjang pariwisata semua terkonsentrasi di sana, dampaknya kemacetan lalu lintas akan menjadi-jadi. subrata

CMYK

B U DAYA

CMYK

Tergilas

Pasar Oleh-oleh

EMATIAN pasar seni sumber penghidupan ribuan krama Bali makin nyata. Kehadiran pasar oleh-oleh membuat perajin dan pedagang tergilas kapitalisme. Potret ini juga terbaca jelas dari kebangkrutan sejumlah art shop yang menjajakan benda seni di jalur Tegallalang-Kintamani. Kini banyak art shop tutup dan diisi pelang ‘‘dikontrakkan’’. Pemiliknya berganti usaha dengan menjual makanan. Bahkan, kios-kios yang dulunya milik perajin lokal mulai dikuasai pendatang. Mereka membuka usaha dengan menjual pecel lele, membuka tempat potong rambut, termasuk berjualan bakso. Jumlah pelaku usaha dari kalangan pendatang pun terus meningkat. Potret buram ini juga terlihat di pasar seni. Dewa Nyoman Alit, pedagang kerajinan di Pasar Seni Sukawati, telah lama mengeluhkan kondisi ini. Mereka mengaku menunggu lonceng kebangkrutan. Menurutnya, ribuan pedagang pasar seni juga terancam kelaparan jika tak ada perubahan dan keberpihakan dari pejabat untuk mengendalikan laju pasar oleh-oleh di Bali. Ia mengatakan pedagang kerajinan yang tersebar di Pasar Seni Sukawati, Pasar Seni Guwang hingga Pasar Seni Kuta kini mengisi waktunya dengan menyambi membuat canang. Penunggu juga banyak yang bengong sepanjang hari menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Saat ini terdapat 1.866 pedagang di Pasar Seni Sukawati. Mereka ditampung di 23 kios, 770 los dan 746 bakulan. Jika tak ada kebijakan politik dan perhatian pemerintah, Dewa Alit meyakini akan banyak pengangguran baru di Bali. Bahkan, di Pasar Kumbasari, Denpasar yang dulu menjadi ikon pasar kerajinan telah lebih dulu kolaps. Hanya beberapa kios yang masih buka, selebihnya telah tertutup rapat. Pedagang pasar seni di Kumbasari memutuskan untuk beralih profesi. Mereka membiarkan

kiosnya telantar. Menurutnya, jika pasar seni mati, maka deretan angka kemiskinan di Bali akan bertambah. Masalahnya, rata-rata pedagang di pasar seni menanggung lima orang anggota keluarganya. Perajin Made Ada asal Pakuduai Tegallalang juga mengakui mati surinya pasar seni akan berimbas pada nasib perajin lokal. Mereka tak lagi bisa menjual barangnya sesuai harga ideal. Perajin akan masuk dalam ruang kendali pemilik modal untuk menjual produknya dengan harga murah. Mereka hanya akan menjadi menyuplai barang yang tak memiliki daya tawar. ‘’Hal ini akan mematikan perajin. Masalahnya kini harga bahan baku kerajinan baik kayu, cat dan ongkos kerja sudah meningkat,’’ ujarnya. Made Ada berharap pejabat jangan terjebak kepentingan kapitalis dengan gampangnya mengizinkan pasar oleh-oleh. ‘’Ingat perajin dan pelaku usaha di pasar seni kebanyakan orang Bali. Jangan sampai pejabat tak berpihak kepada nasib orang Bali dengan dalih macammacam,’’ ujarnya. agung dharmada

“Kehadiran pasar oleh-oleh dengan kekuatan modal membuat ribuan pedagang pasar seni hanya menghitung hari untuk gulung tikar”

16 - 31 Agustus 2013

Pemburu Rente

etelah mengamankan po‘‘ r a s i o n a l i t a s ’’ y a n g d i m o n o p o l i sisinya untuk periode oleh para teknokrat kampus sudah berikut, Gubernur Bali sedemikian kuat menghegemoni sepertinya tidak mau kehidupan masyarakat. Nampaknya menyia-nyiakan waktu rasionalitas akademis para teknokrat untuk segera ‘‘bekerja’’ haruslah mulai ditantang. Jika tidak, kembali. Dengan cekatan menemani para teknokrat akan selalu berlindung Presiden, selebritis bola, pebisnis atas nama keilmuwan. Padahal sebemelakukan kamuflase hijau (greennarnya mereka sedang menjalankan washing) dengan menanam bakau. kuasanya dalam mendisiplinkan Begitu pula dalam mempelajari procara berpikir masyarakat. Konterposal megaproyek PT Tirta Wahana hegemoni hanya dimungkinkan Bali. Tidak tanggung-tanggung, injika masyarakat berbalik untuk vestor juga akan mereklamasi Teluk ‘‘menelanjangi’’ logika-logika para Benoa seluas ratusan hektar untuk teknokrat sebelum melahirkan justimembangun ‘‘taman bermain’’ yang fikasi-justifikasi selanjutnya. lagi-lagi bukan untuk siapa-siapa Pertama, bahwa studi kelayakan selain orang kaya (BP, 1/7/13). Sungtunduk pada hukum pasar (perminguh bentuk penghinaan terhadap akal taan dan penawaran). Studi kelayasehat di saat masyarakat Bali masih kan akan diproduksi atas permintaan banyak yang hidup dalam keadaan pemrakarsa proyek (investor) dan miskin dan kesulitan mengakses air keahlian para teknokrat akan ‘‘dibersih. hargai’’ sesuai dengan penawaran. Namun terdapat hal yang unik Kedua, sesuatu yang bersifat objektif dalam diskursus yang berkembang sulit ditemukan atau bahkan tidak seputaran megaproyek prestius tersepernah ada di atas bumi. Manusia but. Yang muncul di permukaan memiliki persepsi, opini, proyeksi adalah urusan reklamasi pantai dan sesuai dengan kesadaran kelas dan Agung Wardana dampaknya terhadap lingkungan pesisir Bali. identitasnya. Sehingga pada derajat tertentu Mereduksi totalitasi megaproyek ke dalam akan tetap saja ada bias dalam memberikan salah satu kegiatannya dapat dengan mudah mengalihkan penilaian termasuk memilih metodologi, menyusun kesimpupandangan dari aktivitas ekonomi-politik menjadi aktivitas lan termasuk menawarkan skema pengelolaan dampak. teknis semata. Akar permasalahannya terletak pada corak Selanjutnya, membedah politik teknokrasi di Bali harusproduksi industri pariwisata. Hal ini merujuk pada kepenti- lah melihat posisi para teknokrat pembuat studi kelayakan ngan untuk melakukan akumulasi modal dengan menjadikan dalam lintasan sejarah. Jika benar studi kelayakan tersebut kawasan reklamasi sebagai ruang yang berada di bawah kuasa dibuat oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) legal sang investor. Unud, maka dia sedang menambah panjang deretan kajian Daratan yang bertambah akibat reklamasi tidak secara yang berlabel ‘‘ramah’’ atas proyek-proyek kontroversial otomatis menjadi ‘‘milik’’ masyarakat Bali. Penambahan di Bali. Mari berhitung akumulasi dampak yang dihasilkan daratan tersebut akan tunduk pada rezim hak ‘‘milik’’ inves- dari seluruh proyek yang dikaji oleh PPLH Unud dan mari tor termasuk dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan juga menilai seberapa berhasil pemrakarsa proyek (invesapa dari ruang tersebut. Sumber daya yang ada serta dihasil- tor) melakukan skema pengelolaan yang diusulkan dan mekan oleh reklamasi tidak akan dapat diakses dan dinikmati laporkannya secara rutin kepada publik. Dengan demikian, bersama melainkan hanya dapat diakses ketika seseorang masyarakat mengetahui kepada siapa para teknokrat tersebut mampu membayar. Sedangkan dampak buruknya harus di- sebenarnya berpihak. tanggung oleh seluruh penghuni pulau kecil ini. Mari belajar Ketika pemerintah tidak bisa diharapkan, saat ini yang terdari reklamasi Pulau Serangan yang fenomenal, hingga saat sisa satu jalan. Berjuang secara kolektif merebut kedaulatan ini masih terpampang pelang ‘‘dilarang masuk’’ di kawasan atas ruang hidup di Bali atau makin terpuruk keterasingan properti BTID yang merupakan hasil reklamasi. di lorong gelap industri pariwisata. Seberapa banyak pun Diskursus berikutnya berkaitan dengan ‘‘naskah sakral’’ seseorang dibayar oleh para pemburu rente dan oligarki bernama kajian kelayakan secara akademis. Para pemburu predatoris sebagai abdi, pada titik tertentu tidak akan merente menggunakannya sebagai ‘‘kitab suci’’ untuk me- menuhi kebutuhan dan keselamatan bersama. Masyarakat nyamarkan ambisi ekonomi dan politiknya. Naskah yang Bali harus membayar mahal kesehatan akibat kemacetan dan biasanya ditulis dengan bahasa Kawi akademis, dipenuhi kerusakan lingkungan, berebut air bersih yang dikuasai oleh grafik dan angka-angka memang mudah mendiamkan kelompok berduit, hingga ketergantungan pangan yang harus masyarakat. Dengan enteng pula para teknokrat penyusun didatangkan dari luar. Tidak ada ruang yang dapat menamstudi kelayakan berlindung di balik kata ‘‘objektivitas’’ pung masyarakat Bali ketika gagal untuk menyelamatkan sebagai dasar rasional dalam memberikan justifikasi sebuah yang tersisa. Semoga belum terlambat! proyek. Keputusan pun akan diambil secara pragmatis dengan menimbang jumlah dampak positif dan dampak negatif secara kuantitatif. Pada konteks ini, terlihat jelas bagaimana ide-ide

16 - 31 Agustus 2013

CMYK

OPINI

’’Tangan Dingin’’

USAHA

Dr. Ketut Mardjana i zaman virtual ini, keberadaan PT Pos sebagai salah satu BUMN sempat membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan was-was. Pasalnya, PT Pos kehilangan seluruh basis bisnisnya, baik pengiriman surat maupun uang. Semuanya tergantikan e-mail dan handphone. Namun di bawah kendali Direktur Utama PT Pos Dr. I Ketut Mardjana, bukanlah masalah yang tak bisa diatasi. Mardjana melakukan terobosan dengan melakukan transformasi besar. Kuncinya, saat menakhodai kapal bocor PT Pos yang lagi oleng, Mardjana tidak ikut mabuk. Dia tetap bisa berpikir jernih. Dia pun melakukan modernisasi sistem komunikasi sebagai langkah penyelamatan. Doktor jebolan Monash University Melbourne Australia ini lalu memutuskan mengoneksikan semua jaringan PT Pos dengan satelit. Wilayah yang tidak bisa ditangani sistem komunikasi tersebut dipasangi visat. Hasilnya, PT Pos kini bisa tersenyum sumringah. PT Pos meraup keuntungan Rp 212 miliar pada 2012, padahal 2008 perusahaan pelat merah ini merugi Rp 70,749 miliar. Menteri BUMN Dahlan Iskan pun salut dan angkat topi. Ia pun menyanjung sang nakhoda dengan predikat summa cumlaude. Mardjana dinilai sukses mengendalikan kapal yang nyaris kandas. Dengan mengusung ‘’visi yang jelas, nilai-nilai yang baik dan keberanian’’ sang nakhoda Ketut Mardjana mulai mengantarkan PT Pos mencetak laba sebesar Rp 98,266 miliar setelah setahun memimpin perusahaan. Otomatis, sejak 2009 PT Pos terus mengalami pertumbuhan laba. Upaya mengangkat PT Pos yang terpuruk itu tidak lepas dari langkah-langkah brilian yang dilakukan putra asal Batur, Kintamani, Bangli itu. Ketut Mardjana melakukan transformasi dengan mengedepankan konsep e-comerce clearing house. Bukan saja infrastruktur dibenahi secara baik dan elegan, tetapi juga rencana IPO, utilisasi properti, memperluas uasaha bisnis, online payment, hingga pembangunan jaringan online. ‘’Awalnya banyak kalangan memang meragukan PT Pos tidak berdaya mengikuti dinamisasi zaman . Namun nyatanya, kondisinya bisa kami balik ratusan derajat. Saat ini kami bisa sedikit tersenyum, dengan meraup keuntungan lebih dari Rp 200 miliar,’’ ujar People of the Year 2011 sebagai inspiring CEO dari Harian Seputar Indonesia. Apa solusinya? Ia mengaku tak hanya

‘’Selain membenahi infrastruktur menjadi properti yang potensial dan bahkan menguntungkan. Kami juga mencari bisnis mail lain, seperti bisnis surat yang tetap masih tumbuh, rekening koran dan pemberitahuan tagihan-tagihan.’’ melakukan sentuhan fisik, juga mengakomodasi information and communications technology di dunia maya. Kinerja operasional pelayanan dan kinerja manajemen kini semuanya berbasis online. Sejauh ini sudah memiliki 3.700 kantor Pos online,’’ ujar peraih Asian Development Best Executive Award. Langkah pria kelahiran 18 Maret 1951 itu dengan cermat memberdayakan gedunggedung yang sudah tua, menjadikan properti yang tersebar di 24 ribu titik yang desainnya bersih, indah dan artistik sesuai tuntutan masa kini. ‘’Selain membenahi infrastruktur menjadi properti yang potensial dan menguntungkan. Kami juga mencari bisnis mail lain, seperti bisnis surat yang tetap masih tumbuh, rekening koran dan pemberitahuan tagihan-tagihan,’’ tambah Ketut Mardjana. PT Pos bertekad menjadi perusahaan yang memiliki ikon, the trust networking company (perusahaan jaringan yang terpercaya). Saat ini orang takut membeli barang via internet. Khawatir kartu kreditnya disalahgunakan orang lain. PT Pos menjembatani dengan membuat Plaza Pos Indonesia. ‘’Lokasinya di langit internet,’’ ujar Mar-djana. Orang bisa membeli barang di Plaza Pos Indonesia.

Melakukan pembayaran secara online. Uang ditahan dulu di Pos Indonesia sampai penjualnya benar-benar kirim barangnya. Kalau barang tidak dikirim pembeli bisa mengambil uangnya di Kantor Pos atau via rekening bank. Sebaliknya, penjualnya merasa aman karena dijamin Pos Indonesia. ‘’Dengan cara ini, baik customer maupun penjual semua aman dan dapat dipercaya. Jadi, tidak ada satu pihak yang dirugikan,’’ tukasnya . Sejauh ini e-comerce clearing hause yang dikembangkan berjalan baik menyangkut pelayanan dari billing, pembayaran listrik, telepon, tabungan pada Bank Pos. Sesungguhnya semua ini merupakan etalase pada jaringan PT Pos yang memiliki koneksi internasional. ‘’Maksudnya segala apa yang dilakukan di PT Pos kini bukan sifatnya lokal lagi. Melainkan sudah terkoneksi dan dapat diakses go international. Demikian transaksi pada jaringan PT Pos kami bangun secara virtual. Semuanya dapat diakses dari seluruh dunia,’’ pungkas Dr. Ketut Mardjana. girianasaputra

CMYK

I N V E S TA S I

Investor yang

Makelar

nvestor modal dengkul sempat populer di Bali. Istilah ini muncul akibat banyak rencana investasi yang mangkrak. Sebut saja investasi di Pulau Serangan, Tanah Lot, Pantai Soka dan pengelolaan Taman Bali Festival di Padanggalak, Sanur. Di tempat itu ratusan hektar tanah dibebaskan. Namun tidak ada kejelasan kapan akan ditindaklajuti. Demikian pula di Pulau Serangan. Ratusan hektar lahan hasil reklamasi ditelantarkan. Masyarakat Serangan kehilangan pekerjaan. Serangan diserbu kafe dan membuat Pulau Serangan dipadati penduduk pendatang. Kegagalan pengelolaan investasi ini mestinya menjadi pelajaran. Investor yang datang dengan modal duit untuk menyuap segelintir orang Bali harus ditentang. Bali harus berani menolak makelar yang bergaya investor. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa I Gusti Ngurah Sanjaya, S.E., Ak., M.Si. mengatakan, Bali harus tegas dan berani menolak tawaran investasi serakah. Investasi di

16 - 31 Agustus 2013

Bali sudah sangat kebablasan. Bukannya menguntungkan rakyat Bali, melainkan memicu potensi konflik dan menguatnya ancaman bencana lingkungan. ‘’Tanah Bali demikian pula lautnya jangan diobral kepada pemodal,’’ sarannya. Pemimpin Bali harus berani menolak, bukan larut dalam strategi pemodal. ‘’Ketidakmampuan pemimpin Bali untuk menolak keinginan investor merupakan salah satu penyebab investasi Bali hanya terpusat di Bali Selatan. Pemerintah daerah tidak tegas dan terkesan plinplan,’’ ujarnya. Ia melihat pengembangan investasi Bali sangat liar, tidak dikendalikan aturan yang berpihak pada kepentingan Bali. Ini sangat berbahaya bagi Bali. Pengamat Ekonomi dan Perbankan Bali Viraguna Bagoes Oka meminta pemimpin Bali untuk tidak menerima apa saja kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam bidang investasi. Pemimpin Bali harus berani menjelaskan ke pusat apa-apa saja yang boleh dan tidak bisa dikembangkan di Bali. Berbagai persoalan

investasi yang muncul belakangan harus dijadikan bahan evaluasi untuk membenahi pengembangan investasi di Bali. Investasi di Bali jangan hanya dipandang dari kepentingan ekonomi, harus lebih luas mencakup dimensi budaya, adat-istiadat, agama, lingkungan dan keberlangsungan eksistensi manusia Bali ke depannya. Berdasarkan catatan Badan Penanaman Modal (BPM) Bali, realisasi investasi pada 2012 sebesar Rp 13,5 triliun. Realisasi ini naik dari tahun 2010 yang tercatat Rp 5,3 triliun. Berdasarkan hitung-hitungan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 - 6,7 persen Bali sedikitnya membutuhkan investasi sekitar Rp 18 triliun lebih. Sejauh ini dominasi investor asing sudah mulai digeser oleh investor dalam negeri. Sejauh ini pengembangan investasi di Bali tidak merata. Sebagian besar investor lebih memilih Bali Selatan yakni Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan. suja

Bali Buntung Belajar dari reklamasi yang sedang dikerjakan oleh PT Pandega Citra Niaga di Balikpapan, biaya reklamasi maksimum Rp 10 miliar per hektar. Sehingga untuk 838 hektar hanya menghabiskan Rp 8,38 triliun. Dengan hitung-hitungan tersebut, maka investor PT TWBI yang rencananya mereklamasi Teluk Benoa akan mengakibatkan kerugian masyarakat Bali Rp 33,52 triliun. Dari mana hitung-hitungannya?

Dr. I Wayan Jondra

ubernur Bali Mangku Pastika telah mengeluarkan izin untuk PT TWBI. Perusahaan tersebut diberikan untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa seluas 838 hektar. Lama pengelolaan pulau hasil reklamasi selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun lagi. Dalam izin tersebut tidak disebutkan berapa kompensasi yang akan diberikan oleh investor (kalau reklamasi itu jadi dilakukan). Jika pemerintah hanya memberikan secara cuma-cuma kepada investor kawasan tersebut, tentu sangat disayangkan. Barang bekas milik pemerintah, seperti mobil atau kendaraan yang sudah dianggap tidak layak saja, untuk dihapuskan dilakukan penjualan melalui proses lelang. Kenapa tidak dengan tanah milik rakyat Bali? Kenapa dengan mudahnya diserahkan kepada satu investor? Tidakkah pemimpin Bali ini memiliki skill entrepreneurship? Rakyat jelata di seputaran Seminyak-Kuta nampaknya lebih pintar, karena dia menyewakan tanahnya per are kepada investor kurang lebih sepuluh juta rupiah per tahun. Jika benar rencana reklamasi tersebut seluas 838 hektar, dengan harga sewa sepuluh juta per are per tahun, maka harga sewa lahan tersebut akan mencapai Rp 838 miliar setahun. Atau mencapai Rp 41,9 triliun dalam waktu 50 tahun. Belajar dari reklamasi yang sedang dikerjakan oleh PT Pandega Citra Niaga di Balikpapan, biaya reklamasi maksimum Rp 10 miliar per hektar. Sehingga untuk 838 hektar hanya mengabiskan Rp

8,38 triliun. Dengan hitung-hitungan tersebut, maka investor PT TWBI dalam 50 tahun diuntungkan oleh pejabat di Bali sebanyak Rp 33,52 triliun. Kalau saja pemimpin Bali memiliki kemampuan entrepreneur yang baik, maka setiap tahun rakyat Bali akan memperoleh pemasukan sebesar Rp 670,4 miliar. Uang sebesar itu diperoleh dari biaya sewa per tahun mencapai 83.800 are dikalikan Rp 10 juta sama dengan Rp 838 miliar dikurangi biaya reklamasi dibagi 50 tahun sebesar Rp 167,6 miliar, sehingga hasilnya adalah sebesar Rp 670,4 miliar. Pemasukan ini semestinya sudah didapat sejak izin pemanfaatan terbit. Dengan demikian, patut diduga pejabat di Bali ini menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi kerugian kepada masyarakat Bali sebanyak Rp 33,52 triliun. Dengan demikian, tindakan ini kemungkinan dapat digolongkan sebagai korupsi, kalau kita meninjau Pasal 3 UU PTPK: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

16 - 31 Agustus 2013

CMYK

Investor Untung,

Menyiasati Moratorium

Hotel di pesisir pantai Ungasan, Badung.

CMYK

PA R I W I S ATA

CMYK “Bali sudah tak lagi Bali. Bali juga bukan lagi untuk orang Bali. Semuanya telah terjual. Semuanya tergadaikan. Dari laut, hutan sampai danau. Julukan Bali dengan pulau seribu pura, kini dipenuhi dengan kepura-puraan. Semuanya mengaku cinta Bali, namun tak banyak yang peduli nasib Bali.”

enggalan kata-kata itu, rupanya pas untuk menggambarkan Bali saat ini. Pesimis, bukan! Itu realitas di tengah gempuran kaum kapitalis. Pemodal besar merambah Bali dengan membangun hotel mewah. Mereka melabrak berbagai aturan. Perda RTRWP yang mengatur tentang sempadan pantai dan radius kesucian pura mereka langgar. Demikian pula undang-undang menyangkut lingkungan hidup mereka abaikan. Semuanya bisa diatur. Dekan Fakultas Pariwisata Unud Drs. I Putu Anom, M.Par. menilai pesatnya pertumbuhan akomodasi yang tidak terkendali di Bali Selatan akibat adanya persekongko-

lan antara oknum pemerintah dan investor. Pria yang pernah melakoni profesi sebagai pramuwisata ini juga menilai Kabupaten Badung yang menjadi jantungnya pariwisata Bali ini menyiasati moratorium dengan membangun kondotel dan rumah sewa. Kedua akomodasi ini diperkirakan mencapai 15 unit kondotel dengan 1.800 kamar dan 35 unit rumah sewa dengan hampir 600 kamar. “Mengeluarkan izin membangun kondotel dan rumah sewa untuk menyiasati moratorium akibat ada kongkalikong antara pejabat dan investor,” sebutnya. Padahal, menurut pria asal Desa Kapal, Badung ini, Kabupaten Badung yang menjadi tujuan favorit wisatawan mancanegara maupun turis lokal ini telah mengalami over capacity sejak 2010. Universitas Udayana sebagai tim pengkaji pada waktu itu merekomendasi hanya memperbolehkan membangun homestay di kawasan Desa Wisata. “Itu pun dilabrak oleh pemerintah dan investor. Makanya sering saya katakan Bali itu banyak pura, bukan pura-pura menghalalkan cara-cara yang tidak baik demi kepentingan pribadi,” tawanya. Pria yang getol menyuarakan permasalahan pariwisata ini menerangkan, menentukan daya tampung pariwisata Bali tidak hanya berpatokan pada jumlah kamar,

namum juga kebutuhan air dalam setiap penambahan kamar. Selama ini penambahan kamar hotel yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota selalu berpatokan pada jumlah wisatawan yang datang ke Bali, sehingga kualitas wisatawan yang berkunjung cenderung mengalami penurunan. “Konsep menghitung carrying capacity pariwisata juga harus mendahulukan kebutuhan masyarakat lokal seperti kebutuhan akan air dan lahan dan selebihnya baru dimanfaatkan untuk pariwisata. Sebab, pariwisata itu untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Kita harus mencari kualitas bukan kuantitas,” tegasnya. Pesatnya pertumbuhan akomodasi pariwisata juga tercermin dari suguhan data PHRI Bali. Jumlah akomodasi di Bali 2010 mencapai 2.190 unit dengan 45.408 kamar. Angka tersebut terdiri atas hotel berbintang 158 unit dengan total kamar 20.558, hotel melati 1.036 unit dengan total kamar 20.410 serta pondok wisata 996 unit total kamar 4.440. Hingga 2011 jumlah kamar hotel di Bali telah mencapai angka 55.000 unit yang sebagian besar numplek di Bali Selatan. parwata

BP/eka

Prestasi Bali

Terganjal Fasilitas I

tu pula yang dikejar kontingen Bali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) selama ini. Akan tetapi dari sekian kali tampil, prestasi tertinggi Bali baru sampai peringkat sembilan. Hasil ini diperoleh pada dua ajang terakhir, yaitu PON XVII/2008 di Kalimantan Timur dan PON XVIII/2012 di Riau. Di Kaltim, atlet Bali mendulang 16 medali emas, 18 perak, 26 perunggu yang dihasilkan 233 atlet yang bertanding pada 18 cabang olahraga (cabor). Sementara di Riau, kontingen Pulau Dewata membawa pulang 15 emas, 18 perak, dan 30

GOR Yuana Mandala di Tembau, Denpasar Timur

perunggu. Medali ini dipersembahkan 235 atlet yang berlaga pada 22 cabor. Prestasi itu meningkat dari yang digapai pada PON XVI/2004 di Palembang (Sumsel) dan PON XV/2000 di Surabaya (Jatim). Di Palembang, Bali menduduki posisi ke-13 dengan raihan 13 emas, 10 perak, 10 perunggu berkat perjuangan 186 atlet yang turun di 12 cabor. Sementara di Surabaya berada di ranking ke-14 berkat perolehan 14 emas, 11 perak, 11 perunggu yang direbut 173 atlet dari 13 cabor.

CMYK

OLAH RAGA

Alit Putra dan jajarannya mesti bekerja keras karena Bali minim fasilitas olahraga khususnya lapangan dan gedung olahraga (GOR). Stadion Ngurah Rai di Denpasar rusak karena kurang terurus dan tidak terkunci. Baru sekarang stadion yang dulu begitu dikeramatkan ini, direnovasi karena akan dipakai menggelar Porprov Bali XI/2013 di Denpasar, September mendatang. Nasib yang sama juga dialami GOR Yuana Mandala di Tembau, Denpasar Timur, yang sebelumnya sering dipakai mengadakan kejuaraan bulu tangkis nasional dan internasional. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga diakui oleh Alit Putra. Akan tetapi ia mengingatkan atlet di daerah ini agar tidak cengeng atau menuntut fasilitas yang mewah dalam berlatih atau bertanding. Keterbatasan yang ada hendaknya dimaksimalkan demi meraih prestasi terhormat. Oleh sebab itu, ia tidak mau gegabah mencalonkan Bali menjadi tuan rumah PON XX/2020. Masalahnya, daerah lain tidak tanggung-tanggung menyiapkan anggaran. Bahkan, ada yang berani menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta PON 100 persen. Menoleh ke belakang, Pemprov Sumsel, Kaltim dan Riau menghabiskan dana triliunan rupiah untuk membangun dan merenovasi fasilatas olahraga di daerahnya guna menyelenggarakan PON. Wayan Sukarja yang sering berkelil-

ing Indonesia sebagai pemain, wasit dan pengawas pertandingan sepak bola nasional, merasa kagum dengan stadion di kabupaten dan kota daerah lain yang rata-rata megah dan lengkap. Lapangan-lapangan di sana juga terawat dengan baik karena memiliki petugas kebersihan tetap. Kondisi itu berbeda dengan Stadion Ngurah Rai, lapangan lainnya dan GOR di Pulau Dewata. ‘’Ini perlu dipikirkan, karena daerah lain selalu menganggap Bali sebagai daerah yang kaya dari pemasukan pariwisata,’’ ujar eks pemain Perseden dan Bali itu. Olahraga Bali juga dihadang oleh dana yang terbatas dari pemerintah. Di saat pemerintah provinsi daerah lain jor-joran mengeluarkan anggaran untuk membina olahraga, Pemprov Bali memilih efisiensi. ‘’Dana memang menjadi kendala besar untuk memajukan olahraga,’’ ungkap Alit Putra. Dampaknya, selain baru bisa menembus sembilan besar PON, sejumlah atlet andalan Bali hengkang saat berusia emas atau tenaganya sedang dibutuhkan. Sebut saja petenis Ayu Fani Damayanti yang pindah ke Jakarta menjelang PON 2008 dan atlet renang Gede Siman yang membelot ke Riau sebelum PON 2012. Padahal kalau Siman tidak pindah, Bali berpeluang berada di atas peringkat sembilan besar. Wayan Kayun menilai atlet Bali cukup potensial. Di cabang pencak silat, misalnya, Bali adalah langganan juara umum PON. ‘’Sampaisampai ada yang bilang, jangan

lawan pesilat Bali,’’ sebutnya. Menurut mantan atlet sepak bola dan pembina tenis ini, untuk menjaga aset tersebut tidak cukup dengan pemberian bonus. Yang lebih penting adalah perhatian, misalnya dalam bentuk pemberian pekerjaan dan biaya sekolah demi masa depannya. Primada KONI Bali sendiri menyiapkan program Primada untuk menampung atlet berprestasi nasional guna berlaga di PON Jabar yang akan digulirkan usai Porprov Bali 2013. Untuk merangsang motivasi atlet dalam berlatih, KONI Bali memberikan dana tali kasih buat atlet yang menjadi juara Porprov, kejurnas dan PON sebelumnya mulai Oktober nanti. Pemberian dana tali kasih juga dimaksudkan agar atlet Bali tidak hengkang ke daerah lain. Untuk menyehatkan persaingan atlet Primada, diberlakukan sistem promosi dan degradasi. Atlet yang grafik prestasinya jeblok otomatis terpental. Sebaliknya, mereka yang berjaya di ajang nasional dan internasional, dipanggil menjadi anggota Primada. mawa/daniel

rakhir

Te pat PON m E a d a p Bali

1. PON XV/2000 di Surabaya - Peringkat 13 dari 26 provinsi. - Meraih 13 emas, 10 perak, 10 perunggu. - Mengirim 173 atlet. - Mengikuti 13 cabor. 2. PON XVI/2004 di Palembang - Peringkat 14 dari 30 provinsi. - Meraih 14 emas, 11 perak, 11 perunggu. - Mengirim 186 atlet. - Mengikuti 12 cabor. 3. PON XVII/2008 di Kaltim - Peringkat 9 dari 33 provinsi. - Meraih 16 emas, 18 perak, 26 perunggu. - Mengirim 233 atlet. - Mengikuti 18 cabor.

4. PON XVIII/2012 di Riau - Peringkat 9 dari 33 provinsi. - Meraih 15 emas, 18 perak dan 30 perunggu. - Mengirim 235 atlet. - Mengikuti 22 cabor. BP/eka

CMYK

Fasilitas

CMYK

KORUPSI

Tanah Negara Dapat Ganti Rugi

Ditilep Siapa?

Bupati Candra

16 - 31 Agustus 2013

INERJA penengak hukum terhadap pelaku korupsi di Bali dinilai mengecewakan. Pandangan itu mengemuka ketika Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat terkait penanganan korupsi di Bali. Namun, di balik penilaian miring tersebut, Kajari Klungkung melakukan gebrakan. Aroma korupsi di Dermaga Gunaksa pun siap dibeber kepada publik. Bahkan, tersangkanya siap dipublikasikan setelah Pilkada Klungkung, Agustus mendatang. Mereaksi langkah Kajari Klungkung Totok Bambang Adiwianto, Bupati Klungkung Wayan Candra dan Sekkab Janapria tak mau berkomentar banyak. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung Wayan Parna bahkan menyampaikan kalau Bupati maupun Sekkab Klungkung sudah tidak mau mengomentari lagi perihal proyek

Dermaga Gunaksa. Menurutnya, apa yang sudah dijelaskan dalam jumpa pers sebelumnya sudah gamblang mengenai sikap Pemkab Klungkung terhadap kasus ini. Bupati maupun Sekkab menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sesuai peraturan yang berlaku. Banyak kalangan menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejari Klungkung. Kejari diharapkan mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan lain yang diduga melibatkan petinggi di Klungkung. Totok menuturkan, dalam pembangunan Dermaga Gunaksa dipastikan ada penyimpangan. Bahkan setelah lidik dan dilakukan pengumpulan data, dipastikan kasus ini akan dibagi dua. Masing-masing untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah, dan satu lagi soal dugaan korupsi pembangunan fisiknya. Guna mempermudah penyelidikan dan penyidikan, untuk kasus pengadaan

di Dermaga Gunaksa

ilkada Klungkung membuat Kajari Klungkung Totok Bambang Adiwianto menunda pengumuman tersangka korupsi atas proyek multi years di Dermaga Gunaksa. Proyek yang digulirkan sejak 2002 ini hingga kini belum bisa dinikmati publik. Proyek ini justru menyisakan puing kehancuran dan menebar aroma korupsi. Kajari bahkan telah mengendus adanya praktik korupsi dalam ganti rugi lahan dermaga di lokasi penambangan galian C, Gunaksa. Sejak awal pengerjaan, hingga tahun 2012, total proyek Dermaga Gunaksa sudah menghabiskan anggaran Rp 144,5 miliar. Anggaran sebesar itu, rupanya belum mampu membuat Dermaga Gunaksa terwujud. Realita dilapangan, setelah hampir lima tahun, ternyata hasilnya tak lebih sebagai tempat mancing warga Klungkung. Tempat mancing termahal di Indonesia. Proyek ini terkesan mangkrak. Bahkan, sejumlah pihak menilai proyek Dermaga Gunaksa sebagai monumen kegagalan terbesar dalam sejarah pembangunan di Klungkung. Merespon tudingan ini, Bupati Klungkung Wayan Candramengaku gerah. Candra tidak sependapat jika proyek Dermaga Gunaksa dikatakan mangkrak. Pasalnya, komitmen pemerintah mulai dari Kementrian Perhubungan, provinsi dan kabupaten tetap kuat merealisasikannya menjadi derma-

ga sandingan dari Dermaga Penyebrangan Mentigi, Nusa Penida. Derasnya tudingan proyek ini menjadi lumbung korupsi oknum pejabat di Klungkung, juga sempat membuat Bupati dua periode itu kesal dan akhirnya mengeluarkan statemen yang memancing keseriusan penegak hukum mengusut lebih dalam seluk beluk proyek Dermaga Gunaksa. “Tidak ada yang kebal hukum, saya dukung kalau ada mengusutnya, silahkan. Kalau ada penyimpangan tender, pengerjaan, pembebasan lahan, jangan raguragulah. Mau ada investigasi khusus, silahkan,” begitu ucap Candra, saat menanggapi tudingan ada unsur korupsi dalam pengerjaan proyek ini. Bantahan Candra ini ternyata membuat bau korupsi makin menyengat. Hal itu setelah Kejaksaan Negeri Klungkung dan Kejati Bali mengusut kasus ini. Penyelidikan Kejari Klungkung, menemukan banyak kejanggalan pada pembebasan tanah oleh panitia pembebasan tanah Pemkab Klungkung. Dari telaah sejumlah dokumen, dari banyaknya kejanggalan tersebut, sorotan Kejari mengerucut pada satu indikasi korupsi, yakni adanya indikasi tanah negara ikut dibebaskan. Bahkan, Kajari Klungkung sudah berani memastikan setelah Pilkada Klungkung, dipastikan sudah ada satu tersangka. Siapakah dia? dijelaskan si calon tersangka adalah oknum pejabat yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. bagiarta

BP/gie

Proyek Dermaga Gunaksa, Klungkung

tanahnya akan ditangani Pidsus Kejari Klungkung, sedangkan soal pembangunan fisiknya akan dibidik Pidsus Kejati Bali pimpinan Putu Gede Sudharma. “Kami sudah lakukan gelar kasus bersama Bapak Kajati Bali,” tegas Totok, penuh semangat. Pasalnya, dia sangat yakin bahwa kasus pembangunan dermaga tersebut sarat masalah, terutama dalam hal pengadaan tanah yang nilainya Rp 14 miliar. Lantas dalam bentuk apa penyimpangannya? Kajari Klungkung mencontohkan soal pengadaan tanah di pinggir laut, yang diprediksi lahan milik pemerintah. Namun apakah tetap ada pembayaran dan siapa yang menerima bayarannya? Hal itulah yang ditelusuri. Kemudian banyak juga masalah lain dalam pembebasan lahan yang nilainya Rp 14 miliar, seperti penyamaan harga antara tanah di pigggir pantai dengan tanah di pinggir jalan. bagiarta

Pengerukan untuk badan jalan menuju Dermaga Gunaksa.

16 - 31 Agustus 2013

47 BP/gie

CMYK

Menyengat ’’Bau’’ Korupsi

16 - 31Agustus 2013

CMYK

MANCANEGARA

CMYK

’’Royal Baby’’ Geser Harry

Pangeran William dan Kate Middleton bersama putra pertamanya.

elahiran sang ‘‘Royal Baby’’ menimbulkan euforia yang luar biasa di seantero Inggris. Bahkan sebelum sang jabang bayi dilahirkan pada tanggal 22 Juli lalu, ratusan orang telah berkumpul di depan RS St.Marry menanti peristiwa bersejarah tersebut. Namun kelahiran putra pertama pasangan Pangeran William dan Kate Middleton tersebut sedikit membuat polemik. Apa sebab? Ini dikarenakan bayi lucu itu ternyata cukup perkasa untuk menggeser Pangeran Harry dari urutan pewaris tahta kerajaan. Hal ini juga diperkuat oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris sesaat setelah lahirnya sang ‘‘royal baby’’. Selama berabad-

abad, pilihan pertama diberikan ke pewaris yang laki-laki, oleh karena itu putri sulung dapat digantikan oleh adiknya yang laki-laki dalam urutan pewaris mahkota. Hal ini juga terjadi pada dua adik Pangeran Charles yakni Pangeran Andrew dan Edward yang tidak termasuk dalam daftar pewaris tahta karena mereka bukan putra sulung kerajaan. Tradisi inilah yang membuat Harry harus rela menjadi yang keempat setelah Pangeran Charles, Pangeran William dan sang bayi. Namun selama ini tradisi tersebut tidak mengusik kelanggengan para anggota kerajaan. gugiek

16 - 31Agustus 2013

16 TAHUN

GRUP HARDYS/GH HOLDINGS BERTRANSFORMASI DENGAN BUDAYA HARDYS

ahun 2013, menjadi momen yang spesial bagi Grup Hardys/ GH Holdings. 16 tahun setelah GH Holdings memulai bisnis dengan Toserba kecil ditengah Kota Negara pada 11 Juli 1997, Grup Hardys kini telah bertumbuh menjadi salah satu Holdings Company besar di Bali dengan 8 core business dan 21 anak perusahaan dibawahnya. Metamorfosa itu dimulai pada tahun 2010, ketika pertama kali Transformasi Grup Hardys dicanangkan oleh Ir. Gede Agus Hardyawan, Founder GH Holdings. Sasaran pertama, pengusaha muda yang akrab disapa Gede Hardy itu adalah pengembangan bisnis dari semula hanya bergerak di bisnis retail melalui PT. Hardys Retailindo (HardysRetail) dan bisnis properti komersial melalui PT. Hardys Propertindo (HardysProperty) kemudian menjadi 8 core business yaitu ; HardysRetail, HardysProperty, HardysHotels, HardysAgro, HardysFunzone, HardysInvestment, HardysTrans dan HardysAdvertising. Pada tahun yang sama, GH Holdings juga mulai berbenah membangun sebuah dasar pijakan yang kokoh untuk menopang langkah selanjutnya, yakni; Budaya Hardys. Gede Hardy menyadari, membangun bisnis tanpa dilandasi sebuah budaya untuk membentuk karakter (character building), sama saja dengan membuat anak panah tanpa tali busur. Budaya menjadi sangat penting, karena budaya itulah way of life seluruh insan GH Holdings. Menginjak usia Ke-16, landasan budaya tersebut akhirnya membawa GH Holdings kepada pencapaian-pencapaian terbesarnya. Selain mampu mempertahankan predikat sebagai pebisnis retail dengan market share terbesar sejak tahun 2008 (berdasarkan survey nielsen), GH Holdings telah memiliki 19 Lots lahan di Bali, Jawa Timur dan Lombok dengan target pembangunan hotels sejumlah 12 Lots, 2 Lots untuk pembangunan Malls dan 5 Lots untuk pembangunan 2000 unit rumah berkonsep villa. â€œPenguasaan landbank untuk pengembangan perumahan dengan mengusung green consept seluas 72 Ha, kami yakini akan mampu membawa GH Holdings menjadi market leader tidak hanya di bisnis retail namun juga menjadi leader, pada sektor property residensial/landed houses â€œungkap Gede Hardy. Lots yang siap untuk pembangunan 2000 unit perumahan meliputi Nusa Dua, Jl By Pas IB. Mantra, Jln ByPas Soekarno Tabanan dan Jln Sudirman Kota Negara. Di bidang perhotelan, GH Holdings telah mengoperasikan Wirapada HardysHotels sebagai satu-satunya city hotel dengan konsep modern di ujung barat Pulau Bali, tepatnya di Kota Negara, kemudian pembangunan POP! Harris Hotels di Singaraja yang segera memasuki tahapan Toping-Off, dan persiapan serta proses

16 - 31 Agustus 2013

Gede Hardy selaku Presiden Direktur & Founder GH Holdings menyerahkan piala penghargaan kepada Bapak Setyanto Budi Nugroho, SH, Direktur PT. Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia (HardysFunzone) sebagai perusahaan terbaik GH Holdings tahun 2013 dalam acara Malam Syukuran dan Apresiasi HUT Ke16 GH Holdings pada tanggal 11 Mei 2013

penuntasan perijinan pembangunan 4 unit Hotels, yaitu 2 unit di Pantai Kuta, 1 unit di Jember dan 1 unit di Banyuwangi, Jawa Timur dengan memilih Swis-Belhotel International sebagai operator dari ke empat hotel yang akan dibangun tersebut. Didalam membangun keseimbangan dan harmonisasi melalui langkah nyata, GH Holdings hadir ditengah masyarakat Bali dengan program HardysPeduli melalui HardysFoundation. Membantu dan melayani masyarakat pada bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Transformasi terus berjalan, membawa setiap langkah GH Holdings menuju perbaikan terus menerus. Mengantarkan seluruh unit bisnis GH Holdings menjadi sebuah simbol kebanggaan baru bagi masyarakat Bali. Kepercayaan 11 bank nasional dan regional, ikut membawa angin segar perubahan bagi GH Holdings. Walaupun jalan masih panjang, GH Holdings telah mampu melewati berbagai rintangan dan hadir dengan sebuah spirit baru. Spirit untuk memuliakan bali, melalui sebuah harmonisasi.

KAMIS - JUMAT SPECIAL KTP BALI Rp. 350 K SABTU - MINGGU SPECIAL KTP BALI Rp. 450 K Inclusion : Welcome Drink International Buffet Live Music Dj On Board Modern Dance

Ngiring Sareng Sami Nangkil Ring Pura Penataran Ped Rp. 325.000 / INCL. BREAKFAST

Bali Post EDISI PERDANA

01 | 16 - 31 Agustus 2013

RP 20.000