Issuu

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 112 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 25 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NW Deklarasi Bakal Cagub dan Cabup

Amaq Asrul : Itu Wajar, Jangan Ditanggapi Berlebihan MENJELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) di NTB serentak 2018 mendatang, sejumlah pihak mulai pasang strategi. Ada pula yang sudah menghadirkan para kandidat terbaik. Tidak saja dari kalangan partai politik, namun juga dari non partai politik. Tak ketinggalan, organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang diketahui sudah mendeklarasikan kader-kader terbaiknya untuk turut memainkan genderang politik. Merebut kursi kekuasaan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

Diketahui, sebelumnya organisasi NW di bawah komando Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang berpusat di Pancor mendeklarasikan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, MPd untuk bakal calon Gubernur NTB, H. M. Syamsul Luthfi sebagai bakal calon Bupati Lotim, TGH. Hasanain di Lombok Barat. Menyusul deklarasi dari organisasi NW yang berpusat di Anjani yang mendeklarasikan Lalu Gede Sakti sebagai bakal calon Gubernur NTB dan Lale Yaqutunnafis sebagai bakal calon Bupati Lotim. Menyikapi deklarasi para

kandidat dari kalangan organisasi NW itu, kandidat dari calon perorangan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul mengatakan hal itu sahsah saja. Apa yang dilakukan organisasi NW itu dianggapnya sangat baik dan wajar. Dijelaskan, syarat untuk bisa maju menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dalam proses Pilkada itu menggunakan dua jalur kendaraan politik. Yakni dari jalur partai politik dan non partai atau jalur perorangan. NW untuk bisa mencalonkan

kandidat terbaiknya, maka harus menggunakan salah satu dari dua cara memainkan perebutan kursi politik tersebut. Deklarasi dari organisasi masyarakat (ormas) NW itu dianggap Ali BD sah-sah karena setelah itu dimungkinkan akan disusul dengan melakukan lobi politik ke partai-partai yang akan dijadikan kendaraan politik. Atau sudah ada partai politik yang sudah dekati. Atau, setelah itu juga bisa langsung mencari foto copy KTP Elektronik. Kumpulkan sebanyak yang disyaratkan sebagai calon perorangan. Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

Temuan BPK Rp 8,4 Miliar Didorong Diproses Hukum ‘’Pertama, akan terjadi pengulangan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara di SKPD itu. Kedua kerugian negara akan jadi akumulatif sehingga semakin besar,” kata pemerhati masalah hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Syahrul, SH,MH menjawab Suara NTB, Senin (24/7). Salah satu cara efektif menurutnya adalah rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan jalur itu, dia yakin tidak akan ada pengulangan perbuatan mengarah ke pidana atau pun administrasi yang memicu potensi kerugian negara. Tapi untuk mengarah ke pidana, akan tergantung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemilik temuan. Kemudian Inspektorat sebagai wakil pemerintah yang mendapat mandat penagihan. Intinya menurut dia, rekomendasi ada ditangan BPK atau Inspektorat.

TO K O H Segera Harus Tuntas WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memerintahkan pimpinan SKPD segera menuntaskan tunggakan pengembalian kerugian negara sesuai hasil rekomendasi BPK RI. Jumlah kerugian negara yang masih tertunggak mencapai Rp 8,4 miliar lebih, akibat penggunaan anggaran yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban serta denda pekerjaan yang melibatkan rekanan atau pihak ketiga. “Saya minta kepada SKPD terkait, pimpinan SKPD segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Ada 12 SKPD, nanti saya panggil dia semua untuk segera menuntaskan,” kata Wagub dikonfirmasi di Mataram, Senin (24/7) siang kemarin. Bersambung ke hal 15 H. Muh. Amin

relatif kecil, sehingga tunggakan masih banyak yang belum terselesaikan mencapai Rp 7.466.500.687,55. Dikonfirmasi soal dorongan ini, Pimpinan BPK maupun Inspektorat memastikan belum berpikir sejauh itu. Proses non litigasi sedang berlangsung di Datun Kejati NTB. Menurut Kepala BPK NTB Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak, rekomendasi ke APH akan berpulang pada kewenangan pihak Pemprov NTB. “Terserah Pemda yang bersangkutan,” ujarnya singkat. Dalam uraian temuan kerugian negara ini menurutnya, masih bersifat administrasi, sehingga penyelesaian pun administrasi. Tidak cukup menurutnya dengan dasar temuan ini, pihaknya menggunakan kewenangan rekomendasi ke penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dari hasil audit yang diperoleh. “Tidak bisa (rekom APH), Bersambung ke hal 15

PIHAK Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB akan berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan temuan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar yang belum dilunasi. Direktur RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/7) siang kemarin menyatakan itu merupakan temuan yang sudah lama. “Saya masih koordinasi dengan Inspektorat. KewaH. L. Hamzi Fikri jiban kita mengkoordinasikan, memfasilitasi. Saya koordinasi dulu dengan Inspektorat. Kan ini kejadiannya lama,” kata Hamzi ketika dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD NTB, Senin (24/7) siang kemarin. Ia mengatakan, perlu berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan temuan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar yang masih belum dilunasi tersebut. Pasalnya, itu merupakan temuan lama, 2013 lalu. Ia menegaskan, jika ditaya terkait dengan progres pengembalian kerugian negara hasil LHP BPK 2016 lalu, maka dirinya akan bisa menjawab. Bersambung ke hal 15

Kasus K2 Dompu dan Bima

Penyidik Periksa Pejabat BKN Mataram (Suara NTB) Penyidik kepolisian lingkup Polda NTB masih memproses dua kasus honorer K2 sekaligus. Terkait kasus K2 Dompu, kasus yang ditangani Subdit III Tipikor tengan konsen merampungkan berkas. Sementara kasus K2 Kota Bima, masih koordinasi internal. Perkembangan kasus K2 Dompu sebelumnya jaksa peneliti Kejati NTB mengembalikan berkas disertai petunjuk. Poinnya, penyidik diminta mendalami mensrea (niat jahat) yang berujung perbuatan melawan hukum dilakukan tersangka utama, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY). Proses pemenuhan petunjuk itu sudah dilakukan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. ‘’Penyidik baru pulang dari Bali untuk pemeriksaan pejabat BKN Denpasar,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra.Hj. Tri Budi Pangastuti, MM ditanya terkait perkembangan kasus tersebut. Tak dijelaskan siapa saja pejabat yang sudah diperiksa tersebut. Tapi hasil pemeriksaan BKN itu dirampungkan dengan hasil permintaan keterangan ke beberapa pihak lainnya. Diantaranya BKD Dompu dan para honorer K2 yang diangkat sebagai CPNS. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R ”Hadang” Retail Modern

PEMPROV NTB “menghadang” retail modern masuk ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Dompu. Pasalnya, dua kabupaten ini masih belum mengeluarkan perizinan terkait dengan pendirian retail modern. Sebagai solusinya, Pemprov akan membangun dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart sebagai percontohan. “Kami ingin tampilkan retail modern ala desa, namanya BUMDes Mart. Saya ingin hadirkan bahwa jenis usaha retail modern ala desa itu bisa bersaing,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

ANTRE - Wisatawan asing antre di Pelabuhan Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Minggu (23/7). Mereka mengakhiri kunjungan di pulau yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Ramainya kunjungan wisatawan di Gili Trawangan, termasuk objek wisata lainnya belum diimbangi dengan target retribusi yang memadai.

Menuju Rumah Sakit Unggul

RSUD Provinsi NTB Dilengkapi CT-Scan 128 Slice

(Suara NTB/ist)

H. Rusman

Belum Sampai APH Dirilis sebelumnya, total nilai kerugian negara itu mencapai Rp 8.457.995.202,09. Dominan tunggakan itu muncul akibat penggunaan anggaran yang tidak dilengkapi SPJ. Ada juga denda pekerjaan yang melibatkan rekanan. Munculnya tunggakan itu dari kegiatan operasional yang membebankan biaya dari APBD masing masing SKPD, ada juga muncul akibat denda keterlambatan proyek. Munculnya kerugian negara ini, mulai dari tahun 2004 sampai 2016 lalu sesuai temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Majelis Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan melibatkan Kejaksaan dalam proses penagihan. Dari kerugian negara Rp 8,457 miliar, sudah ada proses mencicil dari semua instansi dengan akumulasi mencapai Rp 591.494.514,54. Namun demikian nilainya masih

RSUD Koordinasikan dengan Inspektorat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Angka kerugian negara sebesar Rp 8,4 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara oleh 12 SKPD lingkup Pemprov NTB adalah nilai yang cukup besar. Penagihan melalui beberapa pendekatan telah dilakukan untuk pemulihan kerugian Negara. Namun hasilnya belum maksimal, sehingga perlu langkah represif yakni penegakan hukum. Sebab jika tidak diproses hukum, dua kesalahan akan berpotensi terjadi.

RUMAH Sakit Umum Daerah Provinsi NusaTenggara Barat (RSUD Provinsi NTB) baru saja berhasil meraih akreditasi paripurna atau bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Akreditasi paripurna itu tidak hanya menuntut peningkatan mutu pelayanan. Tetapi juga harus diiringi semakin profesionalnya para dokter dan paramedis serta ketersediaan peralatan kedokteran yang canggih dan modern sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersambung ke hal 15 Alat radiologi yang ada di RSUD Provinsi NTB

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Nihil Tumpukan Sampah SEJAK beroperasinya kendaraan roda tiga di seluruh lingkungan, kini tak ada lagi ditemukan tumpukan sampah khususnya di Kelurahan Cakranegara Timur. Artinya kendaraan roda tiga telah cukup efektif menangani persoalan sampah. Demikian disampaikan Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana Jaya Wisnawa, Senin (24/7). Dengan adanya delapan unit kendaraan roda tiga di wilayahnya, Dwipayana atau akrab disapa JW ini mengatakan kini para ibu rumah tangga tak kesulitan lagi membuang sampahnya ke (Suara NTB/dok) TPS. “Efektif sekali karena I Made Agus Dwipayana rumah tangga yang dahulunJaya Wisnawa ya susah untuk membuang sampah karena jarak dan TPS jauh jadi lebih terbantu,” jelasnya. Kini TPS yang biasa digunakan warga membuang sampah juga telah ditutup setelah adanya motor roda tiga ini. “Jadi tumpukan sampah di lingkungan sudah tidak ada lagi,” ujarnya. Kendati demikian masih juga ditemukan warga yang tetap membuang sampahnya sembarangan. “Tetap masih ada saja dari masyarakat liar yang tidak mau atau pun memahami program dari pemkot untuk maju menjaga kebersihan,” tambahnya. Kendati tak banyak, ada juga ditemukan sampah di TPS yang dibuang para pengendara yang melintas. “Kadang masih dijumpai sampah terbungkus plastik yang dilempar oleh pengendara nakal, padahal lokasi tersebut sudah dibersihkan oleh petugas,” katanya. JW mengaku tak tahu apakah warga yang tak tertib ini dari luar Mataram atau para penghuni kos yang tidak memiliki induk semang dan bisa juga dari masyarakat yang apatis. Terkait evaluasi kendaraan roda tiga sebagaimana yang diperintahkan walikota awal pekan lalu, JW mengatakan khusus di wilayahnya pemanfaatan kendaraan ini telah maksimal dalam pengangkutan sampah. Tak ada lagi ditemukan operator yang menyalahgunakan kendaraan itu untuk kepentingan di luar pengangkutan sampah. “Sedari awal sewaktu menemukan penyalahgunaannya sudah kita tegur secara tegas dan keras sesuai komitmen awal sewaktu sosialisasi kepada petugas kebersihan lingkungan. Sehingga sampai saat ini tidak ada lagi,” demikian JW. (ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Aset Diduga Dikuasai Mantan Dewan Masih Jadi Tunggakan Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016. Kota Mataram realisasi tindaklanjut capai 93,28 persen. Auditor negara ini masih memberikan catatan terhadap Inspektorat. Aset diduga dikuasai mantan Anggota Dewan belum ada progres atau masih jadi tunggakan. Dalam LHP Nomor 13.B/ LHP -LKPD/XIX.MTR/05/ 2017 aset lain - lain yang dikuasai oleh mantan Anggota Dewan Kota Mataram senilai Rp 300.964.999. Item serta nilainya berbeda. Rinciannya di tahun 2006 senilai Rp 48 juta. Berupa pengadaan laptop merek Asus. Diduga ini masih dikuasai oleh empat mantan Dewan dan

satu diantaranya masih aktif. Yaitu, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H.M Zaini, dan H. Wildan. Di tahun 2007 terdapat tunggakan Rp 67.140.000. Dengan item pengadaan berupa laptop merek Toshiba. Aset ini diduga dikuasai oleh Jansari, I Wayan Sugiartha, dan mantan pimpinan DPRD Kota Mataram yang kini menjadi anggota DPRD NTB, Ir. Made Slame, MM. Kemudian di tahun 2008 tunggakan senilai Rp 89.100.000. Kali ini, hanya satu nama yang tercatat yaitu Muzakir. Lima mantan Anggota Dew-

an lainnya tak diketahui. Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010. Dari rekapan data terdapat delapan nama mantan Anggota Dewan yang belum mengembalikan. Yaitu, Nyayu Ernawati, AB Taufiqurrahman, H.M. Tohri, I Gde Sudiartha, Abdul Malik Thalib, Lalu Suriadi, H. Wildan, dan H.M. Zaini. Totalnya senilai Rp 72.724.999. Tetapi tahun 2001, Sekwan mengadakan barang berupa handy talky (HT). Hingga kini tidak tercatat siapa pemegang aset tersebut yang nilainya Rp 24 juta.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, tindaklanjut hasil temuan BPK mengapresiasi progres yang dicapai Pemkot Mataram. Saat ini, progresnya 93,28 persen. Tetapi terhadap beberapa hal belum diselesaikan akan ditindaklanjuti. “Alhamdulillah, kita paling tinggi dibandingkan kabupaten lain,” kata Eko, Senin (24/7). Khusus di Dewan sudah ada progres. Pihaknya membentuk tim khusus terdiri dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Sekretariat Dewan. Tim ini akan menelusuri, mengindetifikasi sekaligus menyeleasikan tunggakan aset di Dewan. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum merincikan progres tindaklanjut LHP BPK di

tahun 2015 mencapai 89,70 persen. Meningkat pada bulan Maret tahun 2016 mencapai 92,41 persen dan terakhir 93,29 persen pada Desember 2016. Seperti dikatakan Sekda, Makbul mengaku aset dikuasai mantan Dewan jadi bagian yang belum tindaklanjuti. “Tapi Insya Allah dengan dibentuknya tim khusus oleh Pak Sekda persoalan aset di Dewan akan bisa diselesaikan,” harapnya. Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono belum bisa memberikan gambaran detail terkait hasil tindaklanjut LHP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram tahun 2016. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemantauan. “Nanti setelah tanggal 30 Juli baru saya jawab,” cetus Wahyu. (cem)

Setuju OPD Berkantor di MCC KEBIJAKAN Pemkot Mataram yang menetapkan bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram akan berkantor di MCC (Mataram Craft Center) mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menytakan dukungannya terhadap rencana tersebut. ‘’Itu untuk optimalisasi OPD baru agar dapat melaksanakan tupoksinya,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (23/7). Selain itu, langkah itu di(Suara NTB/fit) anggap sebagai salah satu Herman solusi agar aset-aset Pemkot Mataram tidak dialihfungsikan. ‘’Saya sangat setuju itu. Karena paling tidak, dekat dengan pengawasannya,’’ cetusnya. Sesuai namanya, MCC seharusnya hanya bergerak di bidang penyediaan kerajinan emas, perak dan mutiara. Herman menekankan keberadaan MCC disediakan untuk para pengusaha kerajinan. ‘’Jadi harus dikembalikan kepada fungsinya semua. Kalau ada yang dimanfaatkan untuk perkantoran, itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya,’’ katanya. Artinya, lanjut Herman, dengan adanya OPD yang berkantor di MCC, yang sebelumnya ada los toko yang difungsikan sebagai kantor atau hal-hal yang tidak seharusnya ada di sana, bisa dilakukan evaluasi. ‘’Kembalikan ke fungsinya. Masih banyak pengusaha industri kecil yang memang layak untuk diberdayakan di sana,’’ pungkasnya. Terkait masih banyaknya los toko yang masih kosong, katanya, nanti akan bisa teratasi dengan adanya OPD yang berkantor di MCC. Politisi Gerindra ini yakin pengelolaan MCC akan lebih optimal. Termasuk dalam hal pengawasannya. Herman memberikan catatan khusus terhadap toko-toko yang kosong namun sudah ada yang menyewa. ‘’Itu nanti menjadi bagian yang akan dievaluasi,’’ cetusnya. Ia mengimbau kepada Pemkot Mataram agar tidak membiarkan tokotoko yang ada di MCC tidak berfungsi secara optimal. ‘’Sebagus apapun bangunnanya, kalau dibiarkan kosong nanti akan menyusut karena tidak dilakukan pemeliharaan,’’ demikian Herman. Menurut Herman, MCC bukan sekedar masalah ada pihak yang mau menyewa toko-toko di sana. Tetapi lebih kepada bagaimana toko-toko itu difungsikan secara optimal. Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Perindustrian untuk segera melakukan evaluasi pemanfaatan toko-toko di MCC. ‘’Kalau memang dimanfaatkan sesuai peruntukkan silahkan diperpanjang. Kalau tidak, ya harus dilakukan evaluasi,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PASAR PANGLIMA - Kawasan sekitar Pasar Panglima, Kelurahan Cakranegara Barat.

Lampu PJU di Pasar Panglima Kerap Dirusak Oknum Mataram (Suara NTB) Pasar Panglima atau yang lebih dikenal dengan pasar beras memiliki citra buruk sebagai kawasan prostitusi. Kendati telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, diduga praktik maupun transaksi prostitusi masih berlangsung di kawasan itu. Pasar Panglima juga telah dibuat benderang dengan pemasangan beberapa titik PJU, hanya saja lampu PJU di kawasan itu kerap dirusak oknum tak bertanggung jawab.

“Kalau yang di Jalan Kebudayaan, Pasar Panglima, dilempar bahkan dirusak,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, Drs. H. M. Kemal Islam, Senin (24/7). Lampu yang dipasang di pasar panglima kapasitasnya cukup besar yaitu 250 Watt dan 260 Watt namun masih terkesan remangremang karena ada saja lampu yang ditemukan rusak. Untuk mencegah pengrusakan PJU, kini pihaknya meninggikan tiang PJU sehingga

tidak bisa lagi dilempar oknum tak bertanggung jawab. Tinggi PJU akan dibuat menjadi 8 meter dari tinggi saat ini yaitu 6,5 meter. “Saya agak tinggikan. Saya menggunakan LED sekarang, tidak menggunakan lampu yang mudah pecah. Kalau LED rusak satu yang lainnya masih hidup,” kata Kemal. Pengawasan juga akan tetap dilakukan yaitu melalui patroli Satgas Pertamanan. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengganti tiang-tiang PJU di sekitar tempat terse-

Mataram (Suara NTB) Asean Development Bank (ADB) menggelontorkan bantuan penanganan sanitasi di Kota Mataram senilai 80 juta dollar atau sekitar Rp 1,6 triliun. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan bahwa Kota Mataram akan menerima bantuan dari ADB untuk penataan sanitasi senilai Rp 1,6 triliun. Saat ini, ADB tengah melakukan penjajakan sekaligus mengecek kondisi sanitasi di Kota Mataram. “Alhamdullilah, kita akan menerima bantuan 80 juta dollar dari ADB,” sebut Eko, Senin (24/7). Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sambung Eko, mengapre-

siasi rencana tersebut. Dalam waktu dekat akan dilakukan studi kelayakan kemudian membuat Detail Engineering Design (DED) yang akan dikomunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Dirjen Cipta Karya. “Sekarang sedang penjajakan. Jadi mereka sedang mempelajari daerah Kota Mataram,” tambahnya. Menurutnya, bantuan penataan sanitasi diberikan di tiga daerah. Yaitu, Aceh, Bekasi dan Kota Mataram. ADB mengucurkan bantuan itu karena melihat Kota Mataram sebagai daerah yang kondusif dan sebagai tujuan wisata. Sebagai tujuan wisata

sambungnya, faktor utama dinilai adalah persoalan sanitasi. Eko menggambarkan, sanitasi di Mataram sebenarnya sudah 70 persen. “Sebenarnya ini dalam rangka program 100:0:100,” tuturnya. Intervensi pernah dilakukan pemerintah terutama persoalan di daerah khusus padat penduduk menggunakan safety komunal. Bahkan, ke depan akan disiapkan regulasi pengelolaan sanitasi. Harapannya pengelolaan sanitasi berdiri sendiri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga, sanitasi hotel dikelola oleh BLUD secara menyeluruh dan komprehensif. (cem)

Pemkot Mataram Terima Tiga Penghargaan gasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, dan perlindungan khusus bagi anak. “Jadi kita sudah tidak inisiasi lagi untuk KLA. Dulu kan target kita tahun 2018. Tahun ini sudah kita penuhi,” kata Dewi, Senin (24/7). Untuk KLA ada empat prinsip. Yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan dan penghargaan untuk pendapatan anak. Menurut Dewi, KLA memang harus dimulai dari keluarga layak anak. Kemudian, lingkungan sekitar seperti RT, RW dan kelurahan yang layak anak baru kemudian tingkat kota. Konsep ini harus dimulai dari lingkungan bawah. Karena 30 persen jumlah penduduk

sekarang kan dua titik, mati satu jadi gelap,” ujarnya. Selain akan mengganti lampu, jalan di sekitar pasar itu juga diperbaiki. Setelah perbaikan jalan rampung, 27 titik PJU akan dipasang di sepanjang Jalan Kebudayaan, termasuk dekat pasar panglima. “Saya akan pasang lampu 55 Watt LED. Lampunya sudah datang semua dan mulai saya ganti semua lampu-lampu yang boros energi itu. Termasuk yang di Pasar Panglima,” jelasnya. (ynt)

ADB Gelontorkan Bantuan Sanitasi Rp 1,6 Miliar Pemkot Lebih Fokus Tangani Perbaikan Fisik Dibanding Penyakit Sosial

Puncak HAN di Riau

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram menerima tiga penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak Hari Anak Nasional (HAN) di Riau. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri PP dan PA, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise Kepala PP dan PA Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyebutkan, tiga penghargaan yang diperoleh adalah Kota Mataram masuk kategori kota layak anak (KLA) Pratama. Pengisiannya melalui 24 indikator yang meliputi 384 pertanyaan yang meliputi hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pen-

but atau sepanjang Jalan Kebudayaan, termasuk juga memasang beberapa ornamen baru untuk mempercantik kawasan itu. Pengerjaannya akan dimulai setelah pemasangan PJU di lingkar selatan rampung dilaksanakan. Lampu yang saat ini terpasang di kawasan itu menurutnya gampang rusak sehingga harus diganti dengan lampu yang berkualitas lebih baik seperti jenis LED. “Sama-sama LED sebenarnya tapi yang ini (baru) titiknya banyak. Kalau yang

adalah anak - anak. “Anak anak adalah amanah internasional, aset bangsa dan investasi, serta pemegang tonggak estafet,” tambahnya. Penghargaan diberikan oleh Menteri PP dan PA, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise kata mantan Kepala BKD pada puncak peringatan Hari Anak Nasional. Menurutnya, ini sebuah prestasi dan komitmen Pemkot Mataram mewujudkan Kota Layak Anak. Tapi, ia tak memungkiri bahwa masih banyak persoalan dan tantangan yang perlu dihadapi. Terutama peningkatan sarana prasarana. Seperti, pengembangan intensitas jejaring terkoneksi dengan taman cerdas, wifi gratis di setiap taman kota, dan puspaga. “Harus ada sekolah ramah anak, puskesmas dan rumah

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany foto bersama dengan Menteri PP dan PA, Yohana Susana Yembise usai menerima penghargaan pada puncak HAN di Riau. sakit ramah anak,” terangnya. Pekerjaan rumah mesti dikerjakan dengan membangun koordinasi dan pemahaman konsep konsep KLA antar lintas sektor.

KLA tidak hanya berbicara klaster melainkan bagaimana angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta pendewasaan usia perkawinan. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Selain Pasar Panglima, Pasar Cakranegara juga diduga sebagai tempat transaksi prostitusi. Diduga setiap malam kawasan Pasar Cakranegara dijadikan tempat tongkrongan bagi para PSK. Sebagai upaya mengatasi persoalan sosial tersebut, Pemkot Mataram saat ini lebih fokus menangani perbaikan dan penataan fisik pasar. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Mohan mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan fisik di Pasar Panglima. Perbaikan pasar ini bersamaan dengan penataan Pasar Kebon Roek. Ia menyebut anggaran perbaikan pasar telah disiapkan di Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Perubahan 2017. “Penataan fisiknya dulu yang kita lakukan. Kalau itu persoalan sosial yang lain nanti ada tim yang lain yang mengerjakan, yang menangani,” katanya. Jika nanti pasar telah tertata, maka diyakini tak akan ada lagi transaksi prostitusi di tempat tersebut. Karena itulah untuk saat ini penataan fisik pasar disebut lebih jadi prioritas dibandingkan menangani persoalan sosial itu. Termasuk juga di pasar-pasar lain. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi menyampaikan dari laporan yang diterima pihaknya, keberadaan PSK tidak hanya di Pasar Cakranegara dan Pasar Panglima, tapi juga di pasar tradisional yang lain seperti Man-

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana dalika. Pihaknya pun akan melaporkan hal tersebut ke tim yustisi untuk segera ditangani. Seperti diberitakan sebelumnya salah seorang petugas keamanan Pasar Cakranegara, I Nengah Semara mengungkapkan keresahannya karena banyaknya PSK yang mangkal setiap malam di Pasar Cakranegara. Petugas keamanan sendiri tak bisa menertibkan mereka karena terbatasnya jumlah personil. Diketahui jumlah petugas keamanan Pasar Cakranegara sebanyak 10 orang. Karena itulah diharapkan bantuan dari pihak kepolisian untuk menangani persoalan tersebut. Jumlah PSK yang kerap ditemukan mangkal di pasar sekitar delapan sampai 10 orang. Beberapa waktu lalu pernah digelar operasi oleh Satpol PP Kota Mataram bersama kepolisian. Namun para PSK ini kembali lagi mangkal di tempat tersebut. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Kirim 3.000 Ton Beras ke Bali Pasar ACC akan Dipindah PEMKOT Mataram berencana memindahkan Pasar ACC dan menyatukannya dengan Pasar Kebon Roek. Pemindahan pasar ini menjadi salah satu rencana besar Pemkot Mataram. Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM akhir pekan kemarin. Eko mengatakan jika nanti Pasar Kebon Roek direlokasi ke Kebon Talo atau dekat ujung landasan Bandara Selaparang, maka Pasar ACC juga akan dipindah ke sana. Ia mengatakan belum lama ini, Walikota dan Wakil Walikota Mataram meminta agar dibuat perencanaan baru untuk pemanfaatan Pasar ACC jika nanti jadi direlokasi. Beberapa opsi yang akan dilakukan ialah menjadikan pasar itu sebagai RTH atau pusat pertokoan modern. “Pak Wali, Pak Wakil bila hari meminta itu coba dibuat perencanaannya di situ untuk apa yang paling pas. Apakah di situ jadi ruang terbuka hijau (RTH) atau difungsikan dalam bentuk penyiapan sarana pertokoan modern yang lebih baik. Pasar ACC itu besok digabung jadi satu di Kebon Roek yang akan kita pindahkan,” paparnya. Dalam rangka menggabungkan dua pasar; ACC dan Kebon Roek, maka pembangunan pasar baru akan jauh lebih besar dari Pasar Kebon Roek saat ini. Dengan demikian bisa menampung pedagang dari dua pasar ini. “Jadi satu kesatuan di sana. Kemudian itu diubah (pemanfaatannya),” ujarnya. Rencana relokasi Pasar Kebon Roek ini telah disampaikan Pemkot Mataram sejak awal 2016 lalu. Pemkot Mataram juga telah menyediakan lahan di Kebon Talo, Ampenan Utara. Lokasi untuk pasar ini nantinya akan berdekatan dengan pusat pembuangan sampah yang akan diolah untuk tenaga listrik. Dengan harapan pasar ini nantinya dapat terintegrasi dengan tempat pengolahan sampah tersebut dimana produksi sampah di pasar tradisional bisa langsung dibuang ke tempat pengolahan sampah. Pemkot Mataram juga ingin coba membangun pasar tradisional dengan konsep modern. Jika pembangunan pasar ini terealisasi, pasar yang ada sekarang akan dijadikan RTH. Pasalnya keberadaan RTH skala besar di wilayah Ampenan m a s i h kurang. (ynt)

H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB mengirim 3.000 ton beras ke provinsi tetangga. Movenas dilakukan dalam rangka pemerataan stok secara nasional. Beras yang dirikim oleh perusahaan pelat merah ini, adalah serapan dari beras dan gabah petani yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pengiriman beras ke Pulau Dewata Senin (24/7) kemarin, disaksikan langsung oleh pemerintah daerah setempat di Kabupaten Sumbawa dari Gudang GBB Labuhan Perum Bulog Sub Divre Sumbawa. Pemerintah daerah setempat mendukung pengiriman perdana ini, karena dikuatkan keyakinan padi dan beras dari Sumbawa cukup berkualitas untuk dikirim ke provinsi tetangga. Dengan demikian, harga yang didapat petani akan lebih kompetitif. Lantas bagaimana dengan ketersediaan stok beras di dalam daerah? Kepala Divre

Perum Bulog Wilayah NTB, Achmad Ma‘mun menegaskan pengiriman beras keluar daerah dilakukan karena kebutuhan untuk NTB sudah tercukupi sampai dengan 9 bulan ke depan. Ketersediaan stok saat ini setara beras 61.000 ton beras atau ketahanan stok cukup sampai dengan Bulan Maret 2018. Apalagi pengadaan yang dilakukan Perum Bulog Divre NTB terus berjalan hingga akhir tahun. “Artinya bahwa Provinsi NTB secara umum surplus beras,” demikian Ma`mun. Pengiriman beras dari NTB ke Bali kemarin, termasuk salah satu prestasi Perum Bulog Divre NTB pada tahun ini. Mengapa demikian? pengadaan Divre NTB sampai dengan Bulan Juli 2017 sebanyak

(Suara NTB/ist)

DILEPAS - Truk pengangkut beras ke Bali dan Lombok Timur saat dilepas dari Subdivre Sumbawa. 43.354 ton, atau setara 40 persen dari target serapan tahun 2017 sejumlah 184.000 ton beras. Secara Nasional Divre NTB menempati ranking 5 dari jumlah serapan beras sampai dengan bulan Juli ini. “Kita masih punya waktu 6 bulan lagi dan kita tetap optimis target serapan akan tercapai,” imbuhnya. Selain pengiriman dari Sum-

bawa Ke Bali, dilakukan juga movereg, atau perpindahan beras regional NTB. Yaitu dari Sumbawa menuju Subdivre Lombok Timur. Hal ini dilakukan untuk pemerataan stok di setiap sub divre di provinsi ini. Hal itu juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran Rastra Lombok Timur yang paling besar disbanding kabupaten/kota lain-

nya di NTB. Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima di Lombok Timur sekitar 2.100 ton beras per bulan alokasi. Karena itulah, back up beras dari Sub Divre Sumbawa ke Sub Divre Lombok Timur sebesar 3.000 ton. Movenas akan terus dilakukan, selama stok di dalam daerah terpenuhi dan Bulog pusat mengeluarkan rekomendasi. (bul)

Puluhan ’’Guide’’ Bodong Terjaring Razia Mataram (Suara NTB) Akhir pekan kemarin, tim yang dibentuk oleh SK Gubernur kembali menyisir tempattempat pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Puluhan guide terjaring, mereka kemudian kemudian diperiksa dan selanjutnya disikapi. Sikap tegas diambil, untuk membersihkan NTB dari guide yang tidak berlisensi (bodong) karena keberadaannya berpotensi memperburuk tatanan pariwisata daerah. Bahkan berpotensi memicu pengangguran dan kemiskinan. Dua objek wisata, Teluk Nare, Lombok Utara dan Desa Sade, Lombok Tengah disisir oleh tim. Sebanyak 50 orang terjaring. 15 diantaranya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tempat. Diberikan pembinaan dan bila terbukti ditemukan unsur tindak pidana ringan, akan ditindaklanjuti ke proses persidangan. Demikian Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH. Ia ikut langsung memimpin razia, bersama Pol PP dan PPNS dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Ainuddin mengatakan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, kegiatan serupa dilakukan di Sembalun, Lombok Timur dan Senaru Lombok Utara. Juga dalam rangka mempertegas amanat Perda No 4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. Apakah kegiatan berpotensi mematikan kegiatan para pelakunya, bahkan dapat memicu pengangguran dan kemiskinan? Pengacara ternama di provinsi ini mengatakan, penertiban yang dilakukan tidak pada konteks itu. Bila berbicara demikian, jus-

(Suara NTB/ist)

RAZIA - BAP di tempat saat dilakukan razia guide bodong di Teluk Nare, Lombok Utara akhir pekan kemarin. tru keberadaan guide-guide bodong ini akan memicu karawanan pengangguran dan kemiskinan. Alasannya, NTB saat ini terus berbenah dalam pembangunan pariwisata. Jika para pelaku pariwisatanya bukan dari kalangan professional, atau yang tidak berlisensi, tentu informasi yang sampai kepada wisatawan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga soal pelayanan kepada wisatawan.

“Kita bukan ingin mematikannya, tetapi ingin membinanya. Kalau mereka memberikan informasi yang tidak – tidak, pelayanan yang tidak sesuai standar, wisatawan akan enggan datang. Otomatis dampaknya secara luas usaha-usaha ikutan akan mati. Itu justru akan memicu pengangguran baru dan kemiskinan. Kita tidak ingin demikian,” kata Dr. Ainuddin pada Suara NTB di Mataram, Senin (24/7).

Membiarkan mereka melakukan kegiatan, tanpa lisensi, menurutnya sama saja membiarkannya melakukan pelanggaran hukum. Dari hasil razia yang dilakukan kemarin, ditemukan guide yang tidak berlisensi, tidak memiliki KTP dan tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) HPI. Bila para pelaku pariwisata yang melaksanakannya berkualitas, diyakini wisatawan akan merasa nyaman, dan ter-

tarik berwisata lebih lama di provinsi ini. Otomatis, lebih besar belanja yang dikeluarkan. Mereka yang ditertibkan ini diimbau untuk mengikuti regulasi. HPI akan memberikan pembinaan agar mereka melaksanakan profesi ini lebih professional. “Razia akan terus kita lakukan, kita tidak main-main. Sebab ini menyangkut kepentingan kita seluruhnya di provinsi ini,” demikian Ainuddin. (bul)

Terbukti Siapkan PSK

Izin Operasional Hotel Bisa Dicabut Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah yang memiliki branding wisata halal Pemkot Mataram tak ingin image tersebut rusak lantaran perilaku pengelola atau karyawan hotel. Pemerintah pun mengancam akan mencabut izin operasional hotel jika terbukti menyiapkan atau membantu tamu mencari pekerja seks komersil (PSK). Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Najib bersepakat jika ada oknum - oknum yang melakukan hal - hal yang tidak

sepantasnya dengan menyediakan atau memfasilitasi tamu mencari PSK. Karena dengan pengembangan wisata halal ini jadi sesuatu yang kontradiktif. Kasus yang muncul butuh pola dan komitmen harus dijaga tidak hanya bagi pemerintah karena manajemen hotel juga tahu. “Jangan coba coba bermain. Tentu ada sanksi bagi mereka,” katanya, Senin (24/7). Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik prostitusi di hotel bintang. Pelangga-

ran ini bisa berimbas terhadap pembekuaan bahkan pencabutan izin operasional. Bukan itu saja, sanksi sosial otomatis datang dari masyarakat. Karena, mereka (hotel, red) berada di sekitar masyarakat. Masyarakat juga tidak ingin kampungnya menjadi jelek lantaran kasus demikian. “Pencabutan izin tentu setelah melalui pendekatan - pendekatan,” tambahnya. Dikatakannya, manajemen hotel perlu melakukan evaluasi. Bila perlu menjatuhkan

Astra Siapkan Penghargaan untuk Para Inspirator Bangsa Mataram (Suara NTB) PT. Astra Internastional Tbk kembali mempersembahkan penghargaan tertingginya kepada putra putri terbaik bangsa, yang tak lelah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. SATU INDONESIA AWARD 2017 digelar. Astra akan memberikan penghargaan kepada lima anak bangsa yang telah berjuang sukarela di lima bidang. Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan dan Teknologi. Putra putri terbaik NTB ini memiliki peluang besar berpartisipasi. Astra telah berkarya selama 60 tahun. Dengan tujuan kokoh, yaitu sejahtera bersama bangsa. Gelaran Inspirasi 60 Tahun Astra ini dipersembahkan kepada masyarakat secara umum, yang telah berjasa besar bagi anak bangsa lainnya tanpa pamrih. Koordinator Wilayah Astra Group NTB, Thomy Arga Budhi Pratomo

didampingi, I Nyoman Sukadana, I Made Dwi Parama Putra dan Ayu Lingga menyampaikan undangan terbuka ini. Astra memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra putri terbaik bangsa yang ada di daerah, untuk ambil bagian mendapatkan kesempatan terbaik ini. Dijabarkan, lima bidang yang diprioritaskan tahun ini untuk bidang kesehatan, dicari masyarakat individu atau kelompok, yang telah mendedikasikan dirinya untuk kepentingan sosial di bidang kesehatan. Mislanya secara sukarela membangun sarana-sarana kesehatan, menyiapkan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, dan sebagainya. Demikian juga untuk bidang pendidikan, Astra akan memberikan penghargaan kepada anak bangsa yang telah berjasa menggerakkan masyarakat di bidang pendidikan, dengan membangun sarana prasarana pendid-

ikan secara sukarela, atau mengembangkan konsep-konsep mendidik masyarakat secara sukarela. Sementara untuk bidang lingkungan, dicari putra putri terbaik bangsa yang telah aktif melakukan gerakan penyelamatan lingkungan sekitar. Pada kategori ini, tahun 2013 lalu, salah satu putra terbaik NTB, Maharani dari Masbagik, Lombok Timur mendapatkan penghargaan. Karena dedikasinya mengajak masyarakat untuk mengembangkan pohon Gaharu. Masyarakat berhasil digerakkan, lahan tandus disulap menjadi lahan hijau. Maharani secara sukarela memberikan bibit gratis kepada masyarakat dan mengajaknya memelihara pohon yang memiliki nilai kualitas ekonomi tinggi ini. Demikian juga dibidang kewirausahaan, Astra mempersiapkan penghargaan kepadanya yang berjasa mengajak masyarakat untuk membangun usaha-usaha ekonomi kreatifnya, meman-

faatkan potensi yang dimiliki. Tanpa terkecuali di bidang teknologi, Astra akan menyeleksi anak-anak bangsa yang telah berjasa melakukan rekayasa-rekayasa teknologi, lalu dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak. “NTB boleh mengirim sebanyak-banyaknya dari lima kategori itu. Saya rasa banyak putra putri terbaik NTB yang bisa dimunculkan,” kata Branch Manajer ACC Finance ini. Periode pendaftaran dibuka sejak 20 Maret hingga 10 Agustus 2017 ini. Mekanisme pendaftaran melalui website, W W W . S A T U INDONESIA.COM. Tahun ini diberlakukan seleksi di daerah, untuk mendapatkan nominasi-nominasi yang akan diseleksi kembali di tingkat nasional. Penerima apresiasi di tingkat nasional, kata Thomy, akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 60 juta, dan pembinaan kegiatan yang dilakukan berkelanjutan.

Syarat dan ketentuan kandidat penerima apresiasi SATU Indonesia Award 2017 ini di antaranya, berusia maksimal 35 tahun, individu atau kelompok minimal 3 orang, kegiatan harus orisinal. Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun, belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional, bukan karyawan Group Astra dan Tempo Media Group. Dapat mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti SATU Indonesia Award 2017. Dewan Juri terdiri dari, Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia), Prof. Nila Moeloek (Menteri Kesehatan RI), Prof. Fasli Jalal (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta), Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan), Onno W. Purbo (Pakar Teknologi Informasi), Serta dari PT. Astra International Tbk dan Tempo Media Group. (bul/*)

sanksi kepada karyawan maupun petugas keamanan yang memfasilitasi tamu. “Oknum ini bisa dihitung jari. Kalau ada security bermain sudah pecat saja,” tegasnya. Dinas Pariwisata melalui Asosiasi Hotel Mataram dan PHRI secara rutin menggelar pertemuan. Pertemuan itu tidak saja berbicara intern mereka. Tapi pola - pola pembinaan oleh pemerintah. Baik Dispar, BKD, Satpol PP dan PMK. Secara kelembagaan AHM terus membina anggota mereka.

Apakah ada proteksi khusus bagi pengelola hotel bintang? Ia mengatakan, hak hotel bintang dan melati sama saja. Artinya, tidak ada proteksi khusus yang melegalkan mereka melakukan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran berkaitan dengan Perda maka Satpol PP melakukan penindakan. Demikian pula, aparat kepolisian menindak jika terjadi pelanggaran hukum. “Praktik sembunyi-sembunyi itu jadi masalah,” kata Latif. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 4

Kasus Pusuk Sembalun

Polisi Masih Tunggu Hasil Audit Investigasi BPKP

Selong (Suara NTB) – Kasus penyidikan dugaan korupsi pada proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur (Lotim) masih berjalan. Dalam penanganannya, penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim masih menunggu hasil cek fisik investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. “Kita masih menunggu hasil cek fisik yang dilakukan oleh BPKP,” aku Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, pada Suara NTB, Senin, (24/7). Antonius mengaku, dari informasi yang diterimanya, hasil cek fisik atau audit investi-

gasi yang dilakukan oleh BPKP sudah keluar. Namun, hasil tersebut belum diterima penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim yang menangani kasus tersebut. Turunnya tim BPKP berdasarkan hasil koordinasi dari Satreskrim Polres

Lotim untuk dilakukan audit terhadap kasus ini. “Intinya kasus ini tetap berjalan,” ujarnya. Diketahui, proyek Pusuk Sembalun senilai Rp 2 miliar dari pemerintah pusat yang dikerjakan oleh Dinas Kebu-

Momentum HAN

Kekerasan pada Anak di Lotim Diklaim Menurun

Penghasilan Bertambah, Dewan Harus Tingkatkan Kinerja Tanjung (Suara NTB) Raperda Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya disahkan melalui rapat paripurna, Senin (24/7). Pembahasannya termasuk maraton, tidak kurang dari 2 minggu langsung tuntas. Menyikapi animo kenaikan gaji dan tunjangan yang akan diterima anggota DPRD KLU itu, ketua partai pun meminta agar anggota partainya di legislatif meningkatkan kinerja. Salah satunya datang dari Ketua DPC Demokrat KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., MH. Menurut Bupati KLU periode 2010-2015 ini, kenaikan pendapatan anggota dewan agar diimbangi oleh peningkatan kinerja. “Itu (peningkatan kinerja) yang saya harapkan, jangan penghasilannya tinggi kinerja rendah. Kalau saya lihat DPRD sekarang ini, tidak pernah 30 orang itu hadir semuanya di paripurna. Ada apa anggota DPRD gagah-gagah tapi tidak ikut sidang?,” kritik Djohan, Senin (24/7). Dirinya mengaku kasihan dengan kondisi daerah saat ini. Di tengah beragam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontrol DPRD dinilai masih lemah. Misalnya dalam mengawal program RTLH yang dua tahun berturutturut tidak bisa terealisasi. Demikian juga pada program wira usaha baru. Tidak hanya dalam kontrol pejabat antar lembaga, anggota DPRD KLU pun dipandang masih lemah dalam mengontrol kedisiplinan dirinya sendiri. Pada beberapa kesempatan HUT KLU maupun HUT RI, 30 anggota DPRD KLU tidak pernah seluruhnya hadir di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung. “Saat apel HUT ke 9, pergi keluar daerah. Banyak yang saya lihat tidak hadir. Kalau saya, apa yang menguntungkan dewan sekarang harus diimbangi. Tidak ada randis, (jangan jadi alasan) tidak masuk, kan kasihan,” cetusnya. Tidak hanya itu, selaku Ketua Partai Demokrat di KLU, Djohan lantas mengingatkan kepada 5 anggota DPRD asal Partai Demokrat agar mengawal pemerintahan. “Mengawal kontrol khususnya kontrol diri sendiri, sudahkah saya lakukan tupoksi. Sehingga saya tekankan ke Demokrat, kalau ada yang tidak hadir saya PAW. Soal tidak hadir berapa kali nanti kita lihat,” cetusnya. Djohan menambahkan, kenaikan hak keuangan Dewan tidak membuat wakil rakyat euforia. Meski kenaikan itu diharuskan karena mengikuti aturan pusat, namun porsi kenaikannya agar diatur menurut kemampuan daerah. Apalagi besaran APBD KLU masih dalam katagori menengah. “Lebih tinggi dari sebelumnya tidak masalah, asal kinerjanya Dewan juga lebih bagus,” demikian Djohan Sjamsu. (ari) H. Djohan Sjamsu

(Suara NTB/yon)

BELAJAR - Kepala SDN 4 Pancor, Hamim Sutitah, menunjukkan kegiatan belajar mengajar berlangsung lancar dan aman. Sekolah ini terancam digabung dengan sekolah lain.

SDN 4 Pancor Terancam Digabung Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sudah mengantongi sejumlah sekolah di Lotim untuk dilakukan merger atau penggabungan. Hal tersebut dikarenakan siswa yang terdapat kurang dari standar yang ditentukan. Akan tetapi, Dikbud diharapkan memperhatikan imbas dari pelaksanaan merger ini. Demikian ditegaskan Kepala SDN 4 Pancor, Hamim Sutitah, S.Pd, di ruang kerjanya, Senin (24/7). Menurutnya, imbas dari pelaksanaan merger seperti, guru khususnya kelas satu akan kelabakan seperti sertifikasi guru, jam mengajar yang kurang. “Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan apabila dilakukan merger,” jelasnya. Selain itu, Hamim juga menegaskan jika jumlah siswa yang dimilik masih banyak, terutama khusus untuk kelas

satu, jumlah siswa saat ini sebanyak 13 siswa. Menurutnya, jumlah tersebut dua kali lipat dari jumlah alasan dilakukan merger tersebut. Ia berpandangan, minimnya peminat SDN 4 Pancor juga disebabkan berbagai faktor seperti fasilitas sekolah dan lainnya. Namun menurut Hamim, kondisi tersebut disebabkan pemberian bantuan terhadap fasilitas sekolah-sekolah di Lotim belum dilakukan secara merata. “Sekolah yang ada di sebelah kita diberikan bantuan, tapi kita tidak,” ungkapnya. “Apabila dilakukan merger, supaya dilakukan merger secara keseluruhan,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Hamim tidak memungkiri adanya sejumlah sekolah yang tidak jauh dari SDN 4 Pancor menjadi penyebab dari minimnya siswa. Disebutkannya sekolah-sekolah yang terlalu dekat yakni SD 6 Pancor, SDN 5 Pancor, SD IT dan lainnya. Sementara jumlah siswa baru saat ini sebanyak 13 or-

ang dan yang sudah lulus pada tahun ini sebanyak sembilan orang. Terpisah, Kabid Pembinaan SD pada Dikbud Lotim, Muhir, S.Pd, menjelaskan jika Dikbud hingga saat ini masih mengumpulkan data yang konkrit secara detail terkait berapa jumlah sekolah di Lotim yang jumlah siswanya minim. Pasalnya, tegas Muhir, sesuai aturan dalam SPM jumlah murid harus mencapai 20 lebih. Terkait dengan adanya sejumlah sekolah di Lotim, khususnya tingkat SD yang kekurangan siswa, hal tersebut disebabkan banyak faktor. Salah satunya faktor ditinggalkan oleh masyarakat. Akan tetapi, katanya, Dikbud memastikan siswa di Lotim tetap menikmati pendidikan sebagaimana mestinya. Termasuk untuk guru, apabila sekolah tempatnya mengajar digabung, maka siap untuk ditempatkan di sekolah yang lain. (yon)

Selong (Suara NTB) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur (Lotim) mencatat hingga saat ini, sebanyak 200 ribu lebih anak di Kabupaten Lotim belum mengantongi akte kelahiran. Namun, dari kasus kekerasan terhadap anak di Lotim mengalami penurunan. Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/7), mengaku, masih tingginya anak yang belum memiliki akte kelahiran dari usia nol hingga 17 tahun sebanyak 200 ribu. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Seperti adanya dokumen-dokumen lain yang harus dipenuhi, saah satunya yakni buku nikah dari orang tuanya, di mana Kabupaten Lotim merupakah salah satu daerah yang melakukan perkawinan secara siri atau diam-diam, sehingga berdampak terhadap kesulitan dalam mengurus akte kelahiran. Selain itu, dampak lainnya dikarenakan orang tua dari anak tersebut bercerai tanpa menggunakan jalur pengadilan. “Hampir 50 persen anak di Lotim yang belum memiliki akte kelahiran, karena jumlah anak di Lotim hingga saat ini sekitar 450 ribu,” akunya. Disisi lain, Judan mengungkapkan untuk kasus kekerasan terhadap anak di Lotim mengalami penurunan. Dari data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani LPA dari Januari hingga Juli 2017, tercatat untuk kekerasan seks di Lotim yang ditangani tahun ini sebanyak 5 kasus, kekerasan

Judan Putra Baya

fisik terhadap anak sebanyak 4 kasus dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 7 kasus dan kasus pembuangan bayi sebanyak 5 kasus. Apabila dirata-rata semua kasus dari Januari hingga Juli 2017, kasus yang terjadi kurang dari 50 kasus. Sementara, pada tahun 2016 dari Januari-Juli 2016, jumlah kasus yang ditangani oleh LPA Lotim lebih dari 70 kasus. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Kabupaten Lotim melakukan me-launching menuju kabupaten layak anak pada yang rencananya 2 Agustus mendatang. Disebutkan Judan, dari 24 indikator kabupaten/kota layak anak, Lotim memang masih jauh. Misalnya, kesiapan Pemda untuk menyiapkan tempat-tempat bermain yang ramah anak, bebas dari nuansa kekerasan, bebas dari masyarakat yang menggunakan kawasan itu merokok dan lainnya. Termasuk kesiapan trotoar di jalur sekolah yang layak dilintasi oleh anak. (yon)

GP Ansor Tolak Gerakan Ideologi Radikal Selong (Suara NTB) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menolak gerakan ideologi yang berusaha mengganggu ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada Suara NTB, Senin (24/7), Ketua GP Ansor Lotim Arif Rahman Maladi, FS. SH. LLM menyampaikan, menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa waktu terakhir diperlukan sikap serius dan komitmen yang kuat untuk menyelamatkan permasalahan umat. Langkah yang dilakukan pe-

merintah sejauh ini diapresiasi. Dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap GP Ansor Lotim sudah cukup konkret. ‘’Diperlukan sikap tegas untuk mencegah gerakan-gerakan yang bisa mengancam ideologi bangsa dan negara,’’ ujarnya. Sesuai amanah UUD 1945 dan penjabaran dari ideologi Pancasila, diperlukan regulasi yang menyangkut keberadaan para ormas. GP Ansor di Lotim ini siap mengawal untuk mencegah paham-paham radikal. Paham yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi NKRI.

Langkah tegas pemerintah yang membubarkan salah satu ormas, HTI pun didukung GP Ansor Lotim. Pasca pembubaran HTI oleh pemerintah pusat, dipersilakan seluruh simpatisan segera untuk kembali ke ajaran ahli sunnah wal jamaah dalam bingkai NKRI. Pemerintah daerah diharap juga turut berpartisipasi aktif dalam mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Dukung langkah pusat membubarkan aliranaliran yang cenderung radikal yang bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. (rus)

(Suara NTB/ari)

Bupati Delegasikan 43 Wewenang pada Disnaker PM PTSP Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyerahkan wewenang penandatanganan 43 jenis perizinan maupun non perizinan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP KLU. Wewenang itu diserahkan secara resmi pada 7 Juli 2017 lalu, melalui SK No. 298/ 20/Disnaker PM & PTSP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Disnakertrans PM PTSP KLU untuk menandatangani keputusan terkait perizinan dan non perizinan. “Kami sudah menerima SK pelimpahan wewenang Pak Bupati tersebut. Tercatat ada 43 jenis izin yang diserahkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja PM PTSP, Vidi Ekakusuma, kepada Suara NTB, Senin (24/7). Dijelaskan izin-izin yang

dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lotim waktu itu. Dana ini untuk pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik di Sembalun. Seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Taman Pusuk Sembalun dan pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Dari total anggaran Rp 2 miliar itu, dana sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan sarana prasarana Pusuk Sembalun. (yon)

(Suara NTB/yon)

WILAYAH Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Lombok Timur (Lotim) memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Khususnya para penikmat kuliner. Saat ini, sudah mulai tumbuh sejumlah lesehan yang menghadirkan menu-menu menarik. Lurah Majidi, Sukarma kepada Suara NTB, Senin (24/7) menjelaskan, saat ini sudah ada tiga lesehan yang terkenal. Jumlah peSukarma ngunjung ke lesehan dan rumah makan yang juga menyediakan fasilitas pertemuan bagi para tamu ini cukup ramai setiap harinya. Lesehan dan warung makan untuk kelas menengah ke atas itu terbilang tidak pernah sepi dari pengunjung. “Wisata kuliner ini memang menjadi salah satu potensi besar di Majidi,” tambahnya. Selanjutnya dari Kelurahan Majidi ini juga memiliki potensi sumber daya air yang menjadi tempat budidaya ikan. Lurah menuturkan, pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan air tawar. Alhasil, produksi ikan air tawar ini cukup melimpah dari Kelurahan Majidi. Keberadaan karang Taruna Galuh Karya di Lingkup kelurahan Majidi turut dilibatkan untuk pengembangan ikan air tawar ini. Produksi ikan jenis nila bisa 5.000 ekor per bulan, terbesar produksi ikan lele yang bisa tembus sampai 10 ribu ekor per bulan. Kehidupan masyarakat Majidi secara umum sama dengan sebagian besar masyarakat Lombok Timur. Bekerja sebagai petani peternak. Meski berada di wilayah Kota Selong, namun wilayah Majidi ini sebagian besar bekerja sebagai petani penggarap lahannya. Di tengah makin tergerusnya lahan-lahan pertanian, sudah banyak juga warga yang beralih ke sektor jasa. (rus)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

Kembangkan Destinasi Wisata Kuliner

dilimpahkan mencakup, izinizin yang sejak awal menjadi tupoksi Disnaker PM PTSP, baik sebelum dan sesudah digabung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Di antara izin-izin tersebut meliputi izin Menara Telekomunikasi, Izin Pemotongan Hewan Ternak, izin penangkapan ikan, pemasangan rumpon, izin usaha jasa konstruksi (IUJK), hingga izin toko obat, izin klinik, izin praktik dokter maupun izin praktik bidan. Di Dikpora, izin yang diserahkan hanya satu jenis yaitu izin operasional sekolah. Hanya saja, izin dimaksud belum bisa didefinisikan apakah termasuk izin lembaga kursus. Menyikapi penyerahan izin tersebut, Vidi berharap bupati secepatnya menindaklanjuti dengan pemberian tenaga teknis guna mempercepat pelayanan perizinan secara umum. Misalnya, tenaga teknis kese-

hatan untuk mengurus izin praktik dokter/bidan/perawat. “Kami belum punya tenaga ahli kaitan dengan izin-izin yang bersifat teknis. Di Disnaker saat ini hanya mempunyai 16 pejabat PNS, dan 12 pegawai PNS. Masih lebih banyak pejabat daripada bawahan, sisanya berasal dari tenaga kontrak,” ungkapnya. Kurangnya SDM di Disnaker menurut Vidi, akan dijadikan motivasi untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana dihajatkan. Tercatat sejak Januari 2017 hingga 30 Juni 2017, jumlah izin keluar sebanyak 157. Izin yang keluar tersebut berasal dari 7 jenis yaitu, IPPT, Inlok, IMB, HO, TDUP, ITP-MB dan SIUP-MB dengan rincian bulanannya yaitu 20 izin, 11 izin, 24 izin, 34 izin, 25 izin dan bulan Juni dikeluarkan 43 izin. Dari jumlah tersebut Disnaker telah merealisasi-

kan penarikan retribusi sebesar Rp 2,413 miliar dari target Rp 4,635 miliar atau tercapai 52,06 persen. Jumlah realisasi tersebut diperoleh dari 5 jenis izin, yaitu IMB sebanyak Rp 343,341 juta dari target 2 miliar, Minol sebesar Rp 2,15 juta dari target 25 juta. Retribusi HO sebanyak Rp 919,181 juta dari target Rp 800 juta, IU Perikanan sebesar Rp 7,76 juta dari target 10 juta, serta retribusi IMTA Rp 1,14 miliar lebih dari target Rp 1,8 miliar. “Harapan kita target akan bisa dilampaui sampai akhir tahun 2017 nanti,” demikian Vidi. (ari)

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan bersama pengurus FPTKI usai pengukuhan, Senin (24/7).

Gaji Tenaga Kerja Informal Tidak Boleh di Bawah UMR Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan gaji tenaga kerja informal yang ada di Lotim tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR). Gaji-gaji seperti para penjaga toko, kuli bangunan dan para pekerja informal harus sesuai dengan UMR. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan dengan Forum Peduli Tenaga Kerja Indonesia (FPTKI) Lotim di Selong, Senin (24/7). Bupati mengaku pernah melahirkan salah satu produk hukum, peraturan daerah (Perda) yang melindungi hak-hak tenaga kerja sektor informal. Perda ini, menurut bupati yang mempedulikan nasib tenaga kerja. “Saya satu-satunya Bupati yang membuat Perda peduli tenaga kerja informal itu,” klaimnya. Menurutnya, jika ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR itu berarti melanggar Perda. Para pengawas seperti FPTKI ini diminta turut mengawal dan melayangkan protes keras kepada perusahaan yang melanggar perda. Kepada FPTKI yang dikukuhkan kepengurusannya, Bupati mengharapkan agar tidak peduli hanya pada TKI luar negeri, karena TKI lokal juga butuh kepedulian. “Saya senang ada orang-orang yang peduli,” ucapnya. Pengawasan juga harus dilakukan pada Perusahaan Pengerah Tenaga Keria Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS yang berada di Lotim diminta tidak hanya mengambil keuntungan sepihak, tapi memperhatikan upah dan nasib pekerjanya. Selaku pengerah jasa tenaga kerja, bupati menekankan untuk tidak berbuat kriminal dan menipu para TKI Lotim. Jika masih ada PPTKIS yang melakukan tindak kriminalitas terhadap TKI diminta berhenti berop(Suara NTB/ari) erasi di Lotim. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 5

Potret Warga Terisolir Bun Beleng Lembar

Siapkan Data Pemilih KENDATI tidak akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tetap melakukan persiapan. Khususnya untuk menyambut gelaran Pilkada NTB. Salah satu yang kini dilakukan yakni mempersiapkan data pemilih di daerah ini. Demikian disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., kepada Suara NTB, Senin (24/7). Ia menjelaskan, Daftar Pemilihn Tetap (DPT) terakhir untuk Pilkada Loteng tahun 2015 lalu, saat ini masih terus diperbarui dan dilakukan secara berkala setiap bulan. Selain itu dievaluasi setiap satu semester. “Untuk semester awal tahun ini, hasil up date DPT yang kita lakukan diperoleh jumlah pemilih di Loteng mencapai 736 ribu orang lebih,” terangnya. Pembaruan data dilakukan dengan cara mencoret pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat maupun pemilih yang sudah masuk jadi anggota TNI maupun Polri. Selain itu, memasukkan pemilih baru yang berasal dari pemilih pemula, pensiunan TNI maupun Polri serta pendatang baru. “Ini kita lakukan setiap bulan. Sehingga diharapkan data yang ada sekarang ini, benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada,” ujar Ari. Dalam program ini, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, khususnya yang terkait keberadaaan pemilih-pemilih pemula. Ia menjelaskan, perbaruan data pemilih berkelanjutan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban kerja KPU Loteng pada saat proses penetapan DPS maupun DPT ada gelaran pilkada tahun depan. Karena data pemilih yang ada sudah di up date, sehingga pada saatnya nanti KPU Loteng tidak perlu bersusah payah melakukan verifikasi Ary Wahyudi data pemilih. (kir) (Suara NTB/kir)

Program Gamaq Lobar Diapresiasi Pemerintah Pusat Giri Menang (Suara NTB) Upaya keras Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengendalikan laju penduduk dan mewujudkan lingkungan ramah anak lewat Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) berbuah manis. Sabtu malam lalu (22/7) di Ballroom Hotel Swiss Bell Pekan Baru Riau, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid diwakili Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq menerima Anugerah sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017. Tahun ini merupakan tahun ke lima penganugerahan serupa sebelum tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015, di mana baru tahun ini untuk evaluasi tahun 2016 lalu, “Pemkab Lobar diganjar dengan pengakuan prestasi kabupaten layak anak tahun 2017,” jelas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq yang dikonfirmasi via telepon, Senin (24/7). Sekda mengaku bangga dengan capaian ini. Untuk itu, ujarnya, tradisi berprestasi harus dilanjutkan. Penghargaan ini menjadi tolok ukur komitmen pemerintah terhadap program dan pembangunan manusia di Lobar. ‘’Kita tertantang untuk terus lebih baik di masa depan,” ujarnya. Dijelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) cukup antusias dengan peningkatan jumlah sasaran evaluasi. Tahun ini daerah yang dinilai mencapai 126 kabupaten/kota, meningkat hampir 90% dari tahun lalu yang hanya 77 kabupaten/ kota. Pihak pemerintah provinsi pun tidak lepas dari penilaian, dengan asumsi bahwa provinsi juga dianggap memiliki peranan penting mengkoordinasikan semua upaya yang dilakukan kabupaten/kota. Menteri PPdan PA RI Yohana Yembise secara khusus hadir sekaligus membuka acara. (her)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat menerima penghargaan dari Menteri PP dan PA RI Yohana Yembise di Pekanbaru Riau, Sabtu (22/7) malam.

Dewan Minta Alat PLTS Mangkrak Diganti Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) angkat bicara terkait mangkraknya PLTS di wilayah Sekotong bernilai Rp 2,4 miliar lebih. DPRD Lobar mendesak pemerintah segera mengganti alat yang rusak, pasalnya PLTS ini begitu vital untuk penerangan warga yang tinggal di sejumlah dusun di wilayah pegunungan Sekotong. “Kami minta segera diganti lah itu alat yang rusak itu, kasihan mubazir PLTS itu,” aku politisi Daerah Pemilihan Sekotong Adnan, Senin (24/7). Dijelaskan, PLTS tersebut satu-satunya harapan bagi ratusan warga yang tinggal di atas bukit di wilayah setempat. Pasalnya jaringan listrik belum bisa masuk, lantaran medan sulit, karena berbukit. Ia mengkritisi lambannya pemerintah merespons keluhan masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan warga kesulitan mengakses penerangan hingga setahun. Lebih jauh ia menegaskan, seharusnya pemda memprioritaskan keluhan warga yang hidup di daerah terisolir seperti di dusun setempat. Pasalnya tidak saja akses penerangan yang sulit, akses kesehatan dan pendidikan juga sulit dijangkau masyarakat. Menurut politisi PDIP ini, masyarakat yang ada di wilayah terisolir harus lebih diperhatikan karena berbagai keterbatasan yang dialami. Ia meminta kalaupun PLTS saat ini masuk kewenangan provinsi, sebab sudah dilimpahkan kewenangannya ke provinsi, pihak provinsi harus segera memperbaiki. Jangan sampai dampak yang dirasakan masyarakat berkepanjangan akibat kelambanan pemerintah. “Jangan sampai masyarakat menderita terlalu lama,” kritiknya. Diketahui proyek bantuan PLTS komunal sebanyak ratusan titik di sejumlah dusun yang berada di atas pegunungan di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong mangkrak. Bantuan Kementerian ESDM senilai Rp 2,4 miliar lebih ini tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sejak setahun terakhir lantaran alat inverter (alat mengubah arus DC-AC) mengalami kerusakan. Dari tiga alat yang ada, hanya satu yang berfungsi sedangkan dua unit telah rusak. (her)

Jalan Rusak Parah, Dua Ibu Hamil Meninggal saat ke Puskesmas Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) adalah salah satu potret daerah terisolir. Dusun yang berpenduduk ratusan jiwa ini berada di atas perbukitan dengan medan terjal dan berbatu. WARGA Dusun Bun Beleng seperti warga dusun lainnya di Lobar. Mereka mengharapkan pemerintah memperhatikan apa yang menjadi aspirasinya dan mendapat pelayanan terbaik bagi mereka di beberapa sisi. Namun, kondisi akses jalan menuju dusun ini rusak parah. Akibat kondisi ini, warga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan memadai. Bahkan belum lama ini ada dua ibu hamil yang hendak melahirkan meninggal akibat terlambat ditangani karena digotong melalui akses jalan rusak tersebut. Warga setempat kesulitan akses pelayanan kesehatan, lantaran tidak ada sarana kesehatan. Selain akses jalan rusak, warga juga minim air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan minumnya, warga terpaksa turun bukit dengan jarak 2-3 kilometer dari permukiman mereka. Begitu pula untuk pendidikan, anakanak di daerah itu hanya mengandalkan madrasah ibtidaiyah, karena jarak SD jauh ditambah kondisi jalan yang rusak. Kepada Suara NTB, Senin (24/ 7), Kepala Desa (Kades) Sekotong Timur H. Ahmad menuturkan kondisi warganya yang begitu terpencil dan terisolir. “Ada 200 KK di Dusun Bun Beleng yang hidup terisolir, jalan rusak parah, air minim dan pelayanan kesehatan. Bahkan belum lama ini ada dua

ibu hendak melahirkan yang meninggal di jalan, karena mereka digotong oleh warga melalui jalan jelek,” tuturnya saat bertemu Ketua Yayasan Rumah Cerdas Evi Febriana, M.Pd. Diakuinya, kondisi masyarakat di Bun Beleng begitu terisolir, karena itu untuk membuka akses ke wilayah itu pihaknya bakal merencanakan merabat jalan sepanjang 3.70 kilometer menuju daerah setempat. Dijelaskan pola penganggaran di desa dilihat skala prioritas, sehingga ia membagi penganggaran di 10 dusun bertahap masing-masing tahun ini lima dusun tahun depan lima dusun. Tahun ini dianggarkan ke lima dusun, masing-masing Kambeng Barat, Kambeng Daya, Jelateng Timur, Sedenggang dan Telaga Lindung. ‘’Tahun depan barulah disentuh Bun Beleng bersama dusun lain, seperti Kambeng Timur , Aik Mual Selatan dan Menomang,’’ ujarnya. Khusus akses jalan menuju Bun Beleng direhab dulu dan perataan baru dilakukan pengerasan. Kaitan dengan air bersih, pihaknya berencana membuat sumur bor di masjid. Apalagi banyak mata air di dusun ini, namun karena lokasinya di bawah bukit, warga kesulitan mengaksesnya. Bahkan warga mesti menempuh jarak 1-2 kilometer. Di samping itu, pelayanan kesehatan juga dibuka untuk dusun setempat dengan keg-

(Suara NTB/her)

RUSAK - Akses menuju Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur rusak parah. Warga sangat mendambakan pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. iatan pengobatan gratis tiga bulan sekali. Diakuinya, puskesmas di desanya berlokasi jauh sebab berada di Desa Eyat Mayang. Pihaknya juga menggalakkan program anti merarik kodeq dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD). Ia mengaku sejauh ini di Dusun Bun Beleng sudah ada masuk program, baik berupa air bersih dari Australia

dan lain-lain. Ia juga mengaku sangat terbantu dengan rencana Rumah Cerdas membuka akses jalan sepanjang 2,5 kilometer ke dusun setempat. Terkait hibah lahan dari warga untuk pembangunan jalan ini sendiri telah rampung, sudah ditandatangani warga dan pihak desa. Ketua Yayasan Rumah Cerdas Evi Febriana menambahkan, program pengerjaan pembu-

kaan jalan baru menuju Bun Beleng dimulai dalam waktu dekat ini. pihaknya masih menunggu alat berat untuk membuka akses jalan itu. Saat ini pihak warga setempat tengah berembuk untuk persiapan. “Karena ini tidak semata-mata dari kita saja, namun kerjasama dengan masyarakat. Ada partisipasi masyarakat juga.” jelasnya. (her)

Kasus Mesin Penghancur Eceng Gondok

Polisi Tidak Temukan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan mesin penghancur eceng gondok oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, sejauh ini masih terus dilakukan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Namun hingga kini pihak kepolisian masih belum menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikannya berpotensi dihentikan. “Dihentikan dalam artian, kasusnya belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena selama proses penyelidikan indikasi penyimpangan dan indikasi kerugian negara tidak ditemukan sampai sejauh ini,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/7). Ia menjelaskan, total sudah belasan saksi yang dimintai ket-

erangan. Pihaknya pun sudah beberapa kali ke Surabaya untuk mengecek harga mesin ini. Nyatanya, harga dan spesifikasi mesin penghancur eceng gondok sudah sesuai dengan rencana anggaran dari pihak BWS sendiri. Alat ini, lanjut Rafles juga sudah bisa berfungsi normal. Namun, karena luas area yang ditangani cukup luas, sehingga efektivitas penggunaan alat tersebut belum begitu terlihat.

“Dulu saat pertama kali digunakan, mesin ini sempat mengalami kecelakaan (tenggelam,red). Tapi setelah diperbaiki, mesin bisa berfungsi normal,” tambahnya. Menurutnya, meski nantinya penyelidikan kasus tersebut tidak dilanjutkan pihaknya tetap melakukan pengumpulan data dan keterangan. Jika di kemudian hari ternyata ada ditemukan bukti baru yang bisa meng-

indikasikan telah terjadi penyimpangan dalam kasus tersebut, maka kasusnya akan dibuka kembali. “Tidak ada istilah penyelidikan dihentikan. Tetap berlanjut untuk mencari bukti baru nantinya. Sehingga bisa memperkuat proses penyelidikan kasus itu sendiri. Karena untuk kasus korupsi, penanganannya memang berbeda dengan kasuskasus pidana umum lainnya,” papar Rafles . Tender proyek pengadaan mesin penghancur eceng gondok itu sendiri berlangsung pada tahun 2013 lalu. Kemudian pada awal tahun 2014 mesin ini diujicobakan di kawasan Bend-

ungan Batujai. Tetapi rusak setelah mesin tersebut tenggelam begitu diturunkan ke air. Pihak BWS Nusa Tenggara I mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk membeli mesin tersebut. Awalnya pihak kepolisian menduga terjadi mark up harga pada proses pembeli mesin. Namun setelah dilakukan penyelidikan, dugaan tersebut belum terbukti. “Indikasi kerugian negara belum kita temukan. Kalau dari sisi penggunaan, mesinnya sudah bisa digunakan. Begitu pula untuk harga pembelian mesin, juga sudah sesuai dengan pagu anggaran yang ada,” klaimnya. (kir)

Kebakaran Hanguskan Rumah Agustus, Pimpinan Warga di Sandik dan Anggota DPRD Terima Tambahan Penghasilan Baru

Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran hebat terjadi di Dusun Arum Manis Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar), Senin (24/7) sekitar pukul 10.45 Wita. Warga yang ada di sekitar lokasi pun heboh dengan teriakan meminta tolong. Lantaran asap hitam membumbung tinggi ke angkasa di tengah perkampungan padat penduduk. Adalah rumah salah seorang warga bernama Amaq Nafsiah mengalami kebakaran. Diduga kebakaran disebabkan sang istri Rohaniah tidak sempat meneliti kompor dan tabung gas ketika memasak. Api yang membesar di kompornya membuat sang istri panik dan keluar rumah meminta tolong tetangga yang saat itu sudah mulai beraktivitas. Salah seorang tetangganya berinisiatif untuk menelepon Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) pada jam 10.45 WITA hari ini (24/07). Dengan sigap pasukan penjinak api Lobar menuju ke lokasi hanya dalam kisaran 15 menit. Sekitar dua unit kendaraan taktis penyemprot air pun sam-

(Suara NTB/ist)

PADAMKAN API - Rumah warga Sandik yang hangus terbakar. Tampak petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api ke puing-puing rumah yang sudah terbakar. pai di lokasi yang berada di tengah perkampungan. Kepala DPK Lobar Fauzan Husniadi menyatakan jarak tempuh dari Posko Utama di Gerung ke titik lokasi cukup jauh, namun pihaknya mampu mencatatkan respons time dalam 15 menit. “Cukup dalam sepuluh menit, si jago merah pun berhasil dipadamkan. Api telah berhasil ditaklukkan pasukan,”jelasnya. Berkat kesigapan DPK mampu melokalisir api agar tidak merembet ke rumah-rumah

lainnya. Namun sayang, karena material rumah yang mudah terbakar membuat api menghanguskan rumah bertingkat itu. Fauzan pun mengingatkan agar setiap warga selalu memiliki kewaspadaan yang tinggi. Melihat kondisi rata-rata kebakaran yang terjadi, Fauzan menggandeng warga dan lembaga lain untuk melakukan pelatihan sigap bencana kebakaran. Hal ini menjadi jalan keluar dari persoalan keterbatasan armada. (her)

Buronan Mabes Polri Dibekuk di Loteng Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (24/7) berhasil membekuk buronan yang sudah cukup lama diincar Mabes Polri. M (40) warga Batu Nampar Jerowaru Lombok Timur (Lotim) diciduk usai mengambil uang tabungan di BCA Praya. Pelaku pun kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk diserahkan ke Mabes Polri. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, pelaku dibekuk sekitar pukul 10.00 wita. Sebelumnya pelaku datang bersama saudaranya ke BCA Praya untuk mengambil uang tabungan. Anggota Polres Loteng yang tengah piket jaga di bank tersebut mengenali pelaku setelah mendapat kiriman foto dari Mabes Polri. Anggota tersebut langsung menghubungi anggota Sat Reskrim Polres Loteng. Tidak lama kemudian, tim Sat Reskrim Polres Loteng datang ke lokasi. Begitu usai mengambil uang tabungan, pelaku pun langsung dibekuk. Setelah mencocokkan data pelaku dengan data Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Mabes Polri, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng.

Penangkapan terhadap pelaku sempat mengundang perhatian warga sekitar yang kebetulan tengah berada di dekat lokasi. “Jadi hari ini (Senin kemarin,red) kita sudah mengamankan seorang warga yang diduga DPO Mabes Polri,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin siang. Rafles mengatakan, pelaku merupakan DPO kasus dugaan penyelundupan baby lobster yang saat ini tengah ditangani Mabes Polri. Dimana pelaku diduga sebagai pengepul baby lobster yang diselundupkan tersebut. Ia mengaku, pihaknya sudah mengincar pelaku setelah mendapat permintaan dari Mabes Polri beberapa waktu lalu. Tapi baru kali ini, pelaku berhasil diamankan. Dan, dari tangan pelaku polisi mengamankan satu unit mobil Honda Jazz dan uang sebesar Rp 70 juta yang baru ditarik oleh pelaku. “Pelaku bersama barang bukti sekarang sudah kita amankan. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” ungkap alumnus Akpol 2006 ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Terhitung pada bulan Agustus 2017 jajaran anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menerima tambahan penghasilan. Hal itu setelah pemerintah sepakat menaikkan tunjangan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/ kota seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminiatratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Di Kabupaten Lobar, Raperda inisiatif DPRD Lobar tentang Kedudukan protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lobar sudah diketok menjadi sebuah Perda beberapa waktu lalu. Akibat disahkannya Perda ini, pimpinan dan anggota DPRD pun menerima tunjangan dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, bahkan ketua menerima tunjangan Rp 54.709.790, Wakil Ketua Rp 50.890.740 dan anggota menerima Rp 48.163.490 per bulannya. Jumlah ini termasuk dengan tunjangan reses dan transportasi. “Ini seluruh Indonesia, sesuai dengan anggaran yang ada di Lobar kita masuk klasifikasi tinggi,” kata Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan, Senin (24/

7) kemarin. Menurut Isnanto Karyawan, dalam Perda inisiatif dewan itu setidaknya ada tiga kenaikan tunjangan yang diperoleh jajaran DPRD Lobar, seperti Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), tunjangan reses dan tunjangan transportasi. Sementara Wakil Ketua II DPRD Lobar H.M. Nursaid yang dikonfirmasi terkait kenaikan tunjangan itu hanya tersenyum sumringah. Ketika dikaitkan dengan kinerja kalangan DPRD Lobar selama ini, Nursaid dengan tegas menyatakan kalangan DPRD tidak hanya berkantor di kantor DPRD saja. Menurut dia, rumah pun bisa sebagai kantor, karena sering masyarakat datang ke rumah untuk menyampaikan aspirasinya. “Soal keterlambatan, ingat, dewan itu berbeda dengan eksekutif. Di sini multi partai, sehingga sangat sulit untuk satu suara,” jelasnya. Namun demikian, dia menyatakan, adanya kenaikan tunjangan atau tidak, pihaknya memang dituntut untuk bekerja lebih baik. Dan itu, kata dia, sudah dilakukan jajarannya, sehingga memperoleh predikat sebagai lembaga DPRD terproduktif di NTB ini. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 5

Potret Warga Terisolir Bun Beleng Lembar

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat menerima penghargaan dari Menteri PP dan PA RI Yohana Yembise di Pekanbaru Riau, Sabtu (22/7) malam.

(Suara NTB/her)

Kasus Mesin Penghancur Eceng Godok

Polisi Tidak Temukan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan mesin penghancur eceng godok oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, sejauh ini masih terus dilakukan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Namun hingga kini pihak kepolisian masih belum menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikannya berpotensi dihentikan. “Dihentikan dalam artian, kasusnya belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena selama proses penyelidikan indikasi penyimpangan dan indikasi kerugian negara tidak ditemukan sampai sejauh ini,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/7). Ia menjelaskan, total sudah belasan saksi yang dimintai ket-

erangan. Pihaknya pun sudah beberapa kali ke Surabaya untuk mengecek harga mesin ini. Nyatanya, harga dan spesifikasi mesin penghancur eceng godok sudah sesuai dengan rencana anggaran dari pihak BWS sendiri. Alat ini, lanjut Rafles juga sudah bisa berfungsi normal. Namun, karena luas area yang ditangani cukup luas, sehingga efektivitas penggunaan alat tersebut belum begitu terlihat.

indikasikan telah terjadi penyimpangan dalam kasus tersebut, maka kasusnya akan dibuka kembali. “Tidak ada istilah penyelidikan dihentikan. Tetap berlanjut untuk mencari bukti baru nantinya. Sehingga bisa memperkuat proses penyelidikan kasus itu sendiri. Karena untuk kasus korupsi, penanganannya memang berbeda dengan kasuskasus pidana umum lainnya,” papar Rafles . Tender proyek pengadaan mesin penghancur eceng godok itu sendiri berlangsung pada tahun 2013 lalu. Kemudian pada awal tahun 2014 mesin ini diujicobakan di kawasan Bend-

Kebakaran Hanguskan Rumah Agustus, Pimpinan Warga di Sandik dan Anggota DPRD Terima Tambahan Penghasilan Baru

(Suara NTB/ist)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 6

PDAM KSB Ancam Laporkan Rekanan Pemprov NTB Taliwang (Suara NTB) PDAM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berang. Perusahaan plat merah ini mengacam akan melaporkan ke polisi rekanan pelaksana proyek pembangunan draninase milik Provinsi NTB di kecamatan Brang Rea. Sebab, aktivitas mereka telah merusak jaringan pipa induknya. Direktur Utama PDAM KSB, Bambang, ST mengatakan, kerusakan yang terjadi pada pipa induk dari aktivitas penggalian proyek drainase provinsi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kontraktor itu sudah terjadi yang kedua kalinya. Dan yang terbaru pada hari ini, Senin (24/7), di mana alat berat yang digunakan untuk menggali merusak beberapa bagian pipa induk tepatnya di wilayah Tiu Belo. “Jadi alasan kami kuat un-

tuk membawa hal ini ke jalur hukum karena sudah dua kali mereka lalai. Padahal sebelumnya sudah kami ingatkan,” tegasnya kepada sejumlah wartawan, kemarin. Menurutnya, kerusakan yang kedua ini sangat parah. Sebab bagian pipa induk yang terkena galian oleh alat berat yang digunakan tidak dapat lagi diambil tindakan perbaikan. Sehingga satu-satunya jalan PDAM harus melakukan penggantian jaringan. “Jadi kami merasa

sangat dirugikan dengan aktivitas proyek itu,” sesalnya. Kerugian yang diderita PDAM tidak saja secara materiil. Pasalnya sejak kerusakan pertama ditambah yang kedua ini, pelayanan PDAM kepada pelanggan menjadi terganggu. Terlebih jaringan yang rusak itu menyuplai sebagian besar pelanggan PDAM yang berada di kecamatan Brang Rea, dan kota Taliwang. “Kalau materiil kami meru-

gi puluhan juta karena harus mengganti jaringan baru. Dan immateriil kami lebih parah lagi karena pelayanan kami benar-benar terganggu hampir dua pekan ini,” ujarnya. Dikatakan Bambang, sejak terjadinya kerusakan pertama oleh kegiatan proyek drainase itu, pihaknya sempat berkomunikasi dengan kontraktor pelaksana. Hanya saja komunikasi yang coba dibangun tidak membuahkan hasil. Tanpa mengindahkan saran PDAM KSB, CV Aneka Cipta terus saja melaukan penggalian di sepanjang arah jaringan pipa induk milik PDAM KSB. “Sejak awal mereka bekerja tidak berkomunikasi dengan kami. Padahal saya yakin

mereka mengetahui keberadaan pipa induk kami di sana. Ini yang kemudian kami sangat sesalkan karena kontraktor seakan tidak mau tahu,” tukas Bambang. Terhadap kejadian tersebut, Bambang mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat. Harapannya, Dinas PUPRPP KSB dapat segera mengkomunikasikannya dengan Dinas PU NTB sebagai pemilik proyek. “Dengan Satpol-PP kami laporkan ada upaya perusakan aset daerah dalam hal ini,” tim-

palnya seraya menambahkan pihaknya tetap akan membawa persoalan ini ke polisi jika tidak ada tanggapan dari kontraktor pelaksana. “Kami harap dalam waktu dekat komunikasi PU dengan provinsi ada tindaklanjutnya oleh kontraktor pelaksana untuk memperbaiki jaringan kami yang rusak. Kalau tidak, kami pastikan akan bawa ke polisi,” ancam Bambang. Selanjutnya ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang berada di wilayah Brang Rea dan kota Taliwang. Bambang menyatakan, pihaknya akan tetap berupaya memaksimalkan suplai air ke pelanggan di dua wilayah tersebut. “Saat ini

(Suara NTB/bug)

Bambang kami sedang mengupayakan perbaikan agar suplai air tetap bisa sampai ke pelanggan,” imbuhnya. (bug)

Kominfotik Sumbawa Jemput Aplikasi ke Bandung

Setiap Tahun, Kasus Anak di KSB Terus Meningkat

Sumbawa Besar (Suara NTB)Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemkab Sumbawa dan Pemkot Bandung yang telah ditandatangani oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, khususnya terkait pengembangan beberapa aplikasi e-government Kota Bandung yang akan dihibahkan ke Kabupaten Sumbawa, Tim Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa telah bertandang ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Ir. H. Ibrahim, M.Si, diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes dan jajarannya di Gedung Bandung Commant Center (BCC). Pada pertemuan ini antara lain dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, membahas aplikasi e-govenment yang dapat diterapkan di Kabupaten Sumbawa sesuai kebutuhan. H. Ibrahim menyampaikan, sebagai perangkat daerah baru, tentu akan banyak berkoordinasi, bersinergi dan belajar dari daerah yang telah menerapkan e-government bahkan telah berstatus sebagai smart city seperti Kota Bandung. “Ini adalah langkah awal yang positif bagi kami di Kabupaten Sumbawa guna membangun dan mewujudkan Sumbawa Smart City,” katanya. Penerapan kerjasama yang berdurasi selama tiga tahun ini, akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan aplikasi perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa. (arn)

Taliwang (Suara NTB)Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat selama tujuh bulan terakhir, penanganan terhadap kasus anak mencapai angka 45 orang. Baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kasus-kasus tersebut masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual sekitar 60 persen yang kian marak terjadi di wilayah setempat. Ketua Sakti Peksos Sumbawa Barat Ari Wiwit Widiatmanto S. Kom, kepada Suara NTB, Senin (24/7) tidak memungkiri bahwa kasus tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebut saja untuk tahun 2016 sampai dengan akhir tahun pihaknya hanya menangani 40 kasus anak. Sedangkan untuk tahun 2017 ini, sampai dengan bulan ini (Juli) saja sudah sekitar 45 kasus anak. Ada sekitar 18 kasus sebagai pelaku anak, sedangkan sisanya merupakan korban. Baik itu korban kekerasan seksual maupun korban penelantaran anak. Melihat data tersebut, bisa diprediksikan jumlah ini terus akan meningkat di beberapa bulan mendatang. “Kasus kekerasan seksual yang paling menonjol sekitar 60 persen daripada kasuskasus yang lain,” ujarnya. Dikatakannya, dalam menyikapi masalah ini, pihaknya sebenarnya tidak diam melainkan tetap mengupayakan supaya kasus ini bisa diturunkan. Baik itu dengan turun ke sekolahsekolah maupun penyuluhan kepada masyarakat secara umum. Selain itu, pihaknya juga mendorong Dinas Sosial (Disos)

(Suara NTB/ind)

RAZIA - Razia yang dilaksanakan Sat Pol PP Sumbawa di Pasar Seketeng.

Keluyuran di Pasar Saat Jam Kerja

Sejumlah ASN di Sumbawa Diamankan Satpol PP (Suara NTB/arn)

KERJASAMA - Kadiskominfotik Sumbawa dan Kadis Kominfo Bandung sesuai penandatanganan kerjasama.

RIP Dermaga Labuhan Lalar Ditargetkan Rampung Bulan Depan Taliwang (Suara NTB)Dinas Perhubuhan (Dishub) Sumbawa Barat menargetkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Dermaga Labuhan Lalar, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang rampung bulan Agustus mendatang. Sementara untuk RIP tersebut, Pemkab setempat juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar di APBD-Perubahan tahun 2017. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Senin (24/7) kemarin mengatakan, apabila RIP ini sudah rampung, pihaknya bisa mengetahui secara pasti pelabuhan ini akan diperuntukkan untuk apa. Tetapi yang jelas, pelabuhan ini nantinya akan dijadikan sebagai pelabuhan yang multi fungsi bisa untuk penumpang bisa juga untuk barang. Dikatakannya, dengan anggaran tersebut, pihaknya sangat optimis bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan dermaga ini. Karena pelabuhan ini nantinya akan dijadikan sebagai pelabuhan strategis daerah. Di lokasi tersebut juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat. Sesuai dengan rencana awal, dermaga ini akan melayani rute Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Haji akan langsung ke Pelabuhan Lalar. Sehingga arus pengiriman barang akan jauh lebih cepat. Sementara, untuk pelabuhan Kayangan- Poto Tano nantinya hanya akan dilayani oleh kapal cepat. “Apabila perizinan PT ESL yang akan mengelola gili balu sudah selesai, maka kapal yang akan melayani kayangan-poto tano adalah kapal cepat. Sedangkan untuk jasa angkutan barang dan jasa akan menggunakan pelabuhan dermaga Labuhan Lalar,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari PNS dan pegawai honorer di Kabupaten Sumbawa diamankan aparat Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP), Senin (24/7) kemarin sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka diamankan lantaran terjaring razia tengah berbelanja di Pasar Seketeng Sumbawa tanpa mengantongi surat izin dari pimpinannya. Kepala Satuan Pol PP Dinas Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos., M.Si kepada wartawan membenarkan adanya hal tersebut. Razia yang dilakukan men-

indaklanjuti instruksi Bupati Sumbawa terkait laporan masyarakat mengenai pegawai yang berkeliaran saat jam kerja. Pihaknya pun melakukan razia di Pasar Seketeng Sumbawa. Dari razia tersebut ditemukan enam orang pegawai baik PNS maupun honorer tegah berbelanja. Lantaran tidak mengantongi surat izin, para pegawai yang terdiri dari kaum hawa tersebut kemudian diamankan. “Mereka kami amankan karena sedang berbelanja di pasar saat jam kerja tanpa mengantongi izin dari pimpinannya. Kalau ada surat izin dari atasannya tidak ada persoalan,” ujarnya.

Terhadap pegawai tersebut, pihaknya membuatkan berita acara dan didata. Sekaligus dibuatkan pernyataan tertulis supaya tidak mengulangi lagi hal serupa. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat guna pembinaan lebih lanjut. “Tadi kami sudah koordinasi dengan Inspektorat menindaklanjuti,” tukasnya. Dijelaskannya, razia ini rutin akan dilaksanakan supaya tidak ada lagi ASN yang berkeliaran tanpa tujuan yang jelas. Rencananya pihaknya juga akan melaksanakan razia di pusat pertokoan dan di Mall. Dengan tujuan agar para ASN di Kabupaten Sumbawa disiplin. (ind)

Tonjolkan Tanaman Organik

Lantung Roadshow Agromart di Kota Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Di bawah pimpinan Camatnya, masyarakat Lantung kini tengah menggencarkan tanaman pekarangan organik. Terutama sayuran untuk diproduksi dan dijual dalam roadshow agromart di sejumlah titik di dalam kota Sumbawa. Termasuk tengah memperkuat label produk tanaman organik melalui sertifikasi.

Sebagaimana disampaikan Camat Lantung, Drs. Iwan Sofian kepada Suara NTB, Senin (24/7) kemarin. Roadshow agro, menjual hasil tanaman pekarangan organik kampung KB. Sekaligus mempromosikan daerah agrowisata Lantung. Hasilnya dijual setelah melalui proses pemerikan yang steril, kemasan dengan rapi dan diperkuat dengan merk walaupun dalam ke-

masan sederhana. “Kita sudah awali roadshow agromart ini di Taman Mangga minggu kemarin. Antusiasme masyarakat ternyata sangat tinggi,” terangnya. Beberapa tanaman pekarangan organik yang dijual yakni, cabe besar dan cabe rawit, bawang, terong, tomat, seledri, kol, sawi hingga jeruk (untuk sambal). Melihat antusiasme masyarakat, pihaknya akan membawa lebih banyak lagi produk pada roadshow minggu mendatang. Rencananya kegiatan akan dilakukan di dua titik, Taman Mangga dan pantai Jempol. Sambil mendorong masyarakat untuk menanam tanaman terutama sayuran secara massal di lahan persawahan dan perkebunan. Dengan tetap mempertahankan organiknya. Terkait hal ini, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian melaui UPT di lapangan, untuk membina masyarakat cara memproduksi pestisida dan pupuk secara organik. Sambil melaukan upaya sertifikasi produk organik. “Sertifikasi ini biayanya cukup mahal. Kami berkorodinasi dulu dengan dinas terkait, karena ini juga menyangkut brand yang kami tonjolkan,” sebut Iwan. Pihaknya pun telah bersurat ke Bupati Sumbawa, agar bisa naik langsung ke Lantung memberikan support ke masyarakat bersama OPD terkait. Agar kampanye tanaman pekarangan organik organik juga menular ke kecamatan lainnya di Sumbawa. Bergotong royong membangun inovasi di desa. (arn)

dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) untuk mengambil langkah strategis untuk menurunkan angka ini. Meskipun dari dinas terkait belum maksimalkan untuk menurunkan angka kasus ini, tetapi pihaknya berharap supaya apa yang menjadi tupoksinya bisa dilaksanakan dengan baik. “Kita tetap mendorong dinas-dinas terkait untuk bisa menjalankan tupoksinya sehingga kasus ini bisa diturunkan,” timpalnya. Selain itu, pihaknya juga tetap menjalin kemitraan dengan LPA dan lembaga lainnya untuk bersama-sama menekan kasus ini. Ia menjelaskan, meningkatnya kasus ini terjadi karena pola asuh orang tua yang tidak maksimal. Artinya orang tua harus bisa bersikap dewasa dan tetap mengawasi anak-anaknya. Karena pola asuh orang tuannya yang tidak maksimal sehingga kasus anak ini meningkat. Baik anak sebagai pelaku kekerasan maupun anak yang menjadi korban kekerasan. Pihaknya menyimpulkan dari rentetan kasus anak yang terjadi di Sumbawa Barat faktor utamannya adalah orang tua. Makanya peringatan hari anak nasional (23/7) kemarin merupakan momentum bagi orang tua untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap anak-anaknya. “Kedewasaan orang tua merupakan cara yang pas untuk menurunkan angka kasus tersebut. Makanya kita berharap kepada semua orang tua untuk bisa memberikan pengawasan ekstra kepada anakanaknya,” tandasnya. (ils)

Pemda KSB Minta Pengalihan TTP Poto Tano Ditunda Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sementara ini meminta rencana pengalihan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Poto Tano ke daerah agar ditunda. Plt. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB, Marlin Hardi, SP., MSi mengatakan, sebelumnya pihak Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB telah menyampaikan rencana tersebut. Tetapi bupati meminta agar rencana pengalihan itu tidak dilakukan untuk sementara waktu. “Saya sampaikan ke beliau (bupati) soal itu. Beliau bilang jangan dulu,” terangnya kepada media ini, Senin (24/7). Dijelaskannya, ada beberapa alasan bupati agar pengalihan PPT itu tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Di antaranya keberdaan fasilititas tesebut baru saja ditempatkan di KSB, Pemda sendiri belum memiliki SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni untuk mengelolanya, dan terakhir masyarakat belum paham sepenuhnya terhadap keberadaan fasilitas tersebut. “Ini beberapa alasan kita yang memang perlu pertimbangan matang sebelum mengambil alih fasilitas itu,” ungkap Marlin. Menurutnya, fasilitas bantuan pertanian itu pada dasarnya sangat dibutuhkan pemerintah. Hanya saja dengan belum adanya persiapan matang, Pemda KSB khawatir fasilitas tersebut nantinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara idealnya setiap fasilitas pemerintah harusnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kita sudah ada contoh fasilitas pusat yang dialih kelola ke daerah tapi tidak bisa kita manfaatkan karena tidak ada persiapan matang. Misalnya BLK Poto Tano,” sebutnya. Kendati belum akan mengambil alih pengelolaannya, Marlin menyatakan, Pemda KSB tidak lepas tangan dengan keberadaan TTP Poto Tano. Sejak mulai dibangun tahun 2016 lalu, Pemda KSB ambil bagian di dalam. Mulai dari penyedi-

(Suara NTB/bug)

Marlin Hardi aan lahan berikut anggaran dalam bentun dana penyertaan untuk membangun beberapa fasilitas TTP Poto Tano. “Selain menyediakan lahan, kita kebagian membangun pagarnya. Itu bukti keseriusan pemerintah agar fasilitas itu ada di sini, tapi untuk pengelolaannya kita masih butuh waktu menyiapkan diri,” timpalnya. Selanjutnya diungkapkan Marlin, keberadaan TTP Poto Tano saat ini telah menunjukkan eksistensinya membantu para petani. Dalam setahun terakhir, kegiata TTP Poto Tano melaksanakan sejumlah program seperti pelatihan kepada petani penangkar bibit jagung dan program pengembangan lahan kering. “Manfaatnya sudah bisa kita rasakan dan itu sangat positif karena sangat membantu petani kita,” ujarnya seraya menambahkan Pemda KSB tetap turut ambil bagian pendanaan pada program PPT Poto Tano itu. “Kita punya anggaran juga untuk mendukung program-program TTP itu, karena kita sangat sadar bahwa manfaatnya yang rasakan adalah petani kita sendiri,” sambung Marlin. Ia pun menegaskan, Pemda KSB akan mengambil alih pengelolaan PPT tersebut setelah semua fasilitas yang dibutuhkan terlengkapi dan SDM di daerah sudah mampu menjalankannya. “Harapan kita alih teknologinya juga cepat berjalan. Dengan begitu kita sudah benar-benar siap SDM dan anggaran untuk mengelolanya secara mandiri,” pungkasnya.(bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Krisis Air Bersih di Rade dan Doridungga Sedang Ditangani Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengatakan, pihaknya tengah bekerja untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi, di Desa Rade Kecamatan Madapangga dan Desa Doridunga Kecamatan Donggo. “Saya sudah perintahkan Bagian Administrasi Pembangun (AP) untuk mengatasi cepat, persoalan krisis air bersih di dua desa ini,” kata Bupati, Senin (24/7). Menurutnya, untuk Desa Rade Kecamatan Madapangga, sedang diupayakan untuk menggantikan alat (Suara NTB/uki) pembagi air bersih. Bahkan Hj. Indah Dhamayanti Putri saat ini, tengah dilakukan survei, jenis pompa air yang layak untuk menyedot air. “Kebetulan di Desa Rade, ada mata air, sehingga di Desa ini kita gunakan sistem pemompaan,” katanya. Sementara di Desa Doridungga Kecamatan Donggo, lanjutnya penanganannya juga tidak beda jauh, seperti di Desa Rade. Yakni dengan memanfaatkan mata air di desa setempat, untuk disedot menggunakan pompa. “Dari mata air ini menggunakan pompa selanjutnya akan ditampung langsung ke dalam bak milik warga setempat,” terangnya. Dia menambahkan, dengan adanya penanganan tersebut diharapkan, masalah krisis air bersih yang terjadi di dua desa tersebut dapat diatasi secepatnya. Bupati meminta masyarakat untuk bersabar. “Yang jelas pemerintah akan bekerja maksimal untuk menangani dan mengatasi masalah ini. Kami berharap agar bersabar dan memaklumi atas kondisi yang terjadi,” terangnya. Seperti diketahui, Warga Desa Rade Kecamatan Madapangga setiap tahun mengalami krisis air bersih. Warga setempat sudah seringkali menuntut pemerintah daerah untuk menangani permasalahan itu. Sementara masyarakat Desa Doridungga Kecamatan Donggo, mengalami krisis air, akibat terputusnya pipa saluran air, dari pusat mata air. Karena Desa setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih hanya mengandalkan saluran air kiriman dari Desa O’o Kecamatan Donggo. (uki)

Halaman 7

Selesaikan Status CPNS K2

Bupati Dompu akan Koordinasi dengan BKN Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin akan segera berkoordinasi dengan BKN untuk menindak lanjuti putusan PTUN Mataram yang digugat CPNS K2 Dompu. Karena Bupati tidak bisa serta merta mengembalikan status CPNS 118 orang penggugat tanpa adanya NIP yang diterbitkan BKN. Rekomendasi Dewan yang diminta para CPNS untuk memulihkan status sesuai putusan PTUN tidak dipersoalkan selama masih sesuai koridor. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada wartawan, Senin (24/7) kemarin,

menjelaskan, untuk memulihkan status CPNS 134 yang dibatalkan SK-nya oleh Bupati beberapa waktu lalu tidak bisa serta merta dilakukan walaupun sudah ada putusan PTUN Mataram. Tapi harus dikoordinasikan dengan BKN selaku lembaga yang berkompeten dalam menerbitkan dan membatalkan NIP CPNS.

“Karena posisi kepala daerah sebagai pejabat berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada persetujuan dari BKN,” katanya. Namun pemerintah daerah (Pemda) akan terus berupaya untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik setelah

berkoordinasi dengan BKN. Keputusan ini tidak mengacu pada ada atau tidaknya rekomendasi Dewan. Terlebih, Bupati ikut sebagai tergugat oleh CPNS K2 di PTUN. Beberapa orang yang mencantumkan BKN sebagai pihak yang turut digugat CPNS K2, lanjut Ardiansyah, berkaitan erat dengan NIP. Karena pembatalan SK CPNS terhadap 134 orang dari formasi honorer K2 Dompu tahun 2016 lalu dilakukan setelah lahirnya surat pembatalan NIP oleh BKN. “Nah, Bupati tidak bisa serta merta mengeluarkan SK

tanpa didahului oleh diterbitkannya NIP. Itulah perlu adanya komunikasi pemerintah dengan BKN,” jelasnya. Terkait rencana Dewan mengeluarkan rekomendasi atas permintaan Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Kabupaten Dompu untuk memulihkan statusnya, Kamis (20/7) lalu, tidak dipersoalkannya. Karena itu menjadi kewenangan Dewan selaku wakil rakyat. “Itu ranah DPRD dalam merespon tuntutan masyarakat. Bagi pemerintah daerah tidak ada masalah,” jelasnya. (jun)

Blanko E-KTP Hanya Cukup 60 Persen Pemohon Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 10 ribu pemohon KTP elektronik di Kabupaten Dompu yang sudah print ready record. Namun, hanya bisa dicetak e-KTPnya sekitar 6 ribu sesuai blanko yang dikirim pemerintah pusat. Bannyaknya permintaan e-KTP dan kondisi blanko yang baru datang membuat pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu harus lembur. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, (Suara NTB/jun) Dra Ratnasari menyebutkan Ratnasari ada 10 ribu pemohon yang sudah print ready record di Kabupaten Dompu. Sementara blanko E-KTP yang diterima hanya 6 ribu, sehingga 4 ribu pemohon dipastikan belum bisa dilayani permintaan E-KTP-nya. “Enam ribu saja blangko (KTP) yang dikirim, sedangkan yang print ready ini 10 ribu. Kita usahakan lembur karena memang terlambat kedatangan blangko,” katanya kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/7). Keterbatasan blanko, kata Ratnasari, membuat pihaknya menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan mereka yang melakukan perekaman tahun 2016 dan mengantongi surat keterangan (Suket). Sisanya akan menunggu pendistribusian blangko selanjutnya dari pusat. Karena sistem saat ini, permohonan blanko bisa dilakukan ketika stok yang ada sudah habis tercetak. Pemerintah pusat lanjut dia, hanya menghitung penghabisan blangko dari jumlah perekam baru yang dicetak. Sementara pemohon reguler yang sudah memiliki KTP EL, tapi kehilangan atau pindah tempat tinggal dan berubah status tidak dihitung dari jumlah blanko E-KTP. Untuk mengantasi persoalan ini, Ratnasari mengaku, telah mengambil kebijakan dengan membagi blanko E-KTP yang dikirim. Setengahnya untuk pemohon yang sudah print ready dan sisanya untuk pemohon reguler yang melakukan penggantian. Apakah E-KTP yang sudah tercetak diambil atau tidak, tidak dipersoalkan. Sebab ini untuk kepentingan permohonan blanko E-KTP berikutnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

TERTIBKAN PARKIR - Petugas gabungan saat menertibkan parkir sembarangan di depan kantor Disdukcapil Kabupaten Bima, Senin (24/7).

Petugas Gabungan Tertibkan Parkir di Kantor Disdukcapil Kota Bima (Suara NTB) – Petugas gabungan Dinas Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, menertibkan kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil), yang parkir sembarangan di depan kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Senin (24/7). Pantauan Suara NTB, penertiban dilakukan secara mendadak tersebut, membuat pengelola parkir dan pemilik kendaraan atau para pengunjung, yang mengurus dokumen

kependudukan di Disdukcapil setempat, terkejut. Mereka hanya terdiam, saat petugas yang berjumlah sekitar ratusan orang turun ke lokasi. Meminta agar kendaraan yang diparkir sembarang tersebut dipindahkan. Serta mengarahkan untuk memarkirnya di area kantor Bupati lama atau di dalam halaman kantor Disdukcapil. Kabid Operasi dan Ketertiban umum, Dinas Pol PP, Damkar dan Linmas Kota Bima, Abdurahman S.Sos, kepada Suara NTB, mengaku, penertiban tersebut dilakukan karena

ditempat itu, seringkali menggunakan parkir dua bahu jalan. “Parkir mengambil dua bahu jalan ini mengakibatkan arus lalu lintas macet pada saat jam kerja. Makanya kami lakukan penertiban,” katanya. Adanya parkir sembarang dengan menggunakan dua bahu jalan tersebut. Abdurahman mengakui, pihaknya seringkali menerima laporan atau mendapat keluhan dari masyarakat, atau para pengendara yang melintas di jalan tersebut “Sebelum melakukan penertiban, kami sudah ingatkan berulangkali kepada pengelo-

(Suara NTB/ula)

SOSIALISASI - Anggota Forum Pengembangan Kampung Kreatif Dorotangga (FPKKD) Dompu saat menyosialisasikan kegiatan kampung warna warni di Doro Sura kepada warga setempat, Jumat (21/7).

na mengganggu pengendara lain,” ujarnya. Ditambahkan, saat petugas melakukan penertiban, tidak perlawanan dari pengelola parkir juga dari pemilik kendaraan. Tidak adanya perlawanan, karena kemungkinan lantaran mengakui adanya kekeliruan. “Ini juga sebagai peringatan bagi pengelola parkir lainnya. Untuk tidak memarkir sembarang dengan menggunakan dua bahu jalan, demi meraup keuntungan. Namun juga harus memikirkan ketertiban masyarakat umum,” pungkasnya (uki)

Kodim Amankan Tiga Truk Pengangkut Kayu Dompu (Suara NTB) – Komando Distrik Militer (Kodim) 1614/Dompu mengamankan tiga unit truk pengangkut kayu di Cabang Manggelewa Desa Doromelo, Sabtu (22/7). Truk yang memuat 43,42 kubik kayu jenis kelanggo ini ditahan karena diduga tidak mengantongi izin yang jelas. Dandim Letkol CZI. Arif Hadiyanto, S. IP., melalui Danunit Inteldim Lettu Kav. M Kasim mengatakan, masingmasing truk Bernopol EA 8313 XZ, DR 8270 DA dan EA 8761 L mengangkut kayu pengiriman UD. Beringin Kecamatan Pekat dengan tujuan UD. Samar Indah Desa Paok Motong Kecamatan Masbagek Lombok Timur. “Kita tahan karena belum jelas izinya, sekarang pihak terkait sedang menyelidiki kebenaran sumber dan izin

FPKKD Dorong Terbentuknya Kampung Warna Warni Dompu (Suara NTB) Sekelompok anak muda Doro Tangga Dompu mendorong terbentuknya kampung warna warni di Doro Sura Kelurahan Doro Tangga Dompu. Kampung yang berada di perbukitan sekitar kompleks perkantoran Bupati Dompu ini merupakan inisiasi para remaja setempat untuk menjadikan kampung wisata dalam kota dan mendapat dukungan dari Cat Triton Paint. Forum Pengembangan Kampung Kreatif Dorotangga (FPKKD) Dompu yang menginisiasi terbentuknya kampung warna warni Doro Sura ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Sosialisasi kampung warna warni oleh FPKKD kepada warga Doro Sura, Jumat (21/7) malam mendapat apresiasi warga. “Ini bukan proyek pemerintah. Tapi dengan terbentuknya kampung warna warni, kita berharap menjadi alternatif daerah wisata yang akan dikunjungi warga. Ketika dikunjungi banyak warga, tentu kita bisa manfaatkan untuk jualan dan usaha lain. Tapi memang syaratnya, kita harus bisa menjaga kebersihan dan keindahan kampung kita,” ungkap salah seorang anggota FPKKD di hadapan warga yang kumpul. Firman, pengurus FPKKD kepada Suara NTB usai acara sosialisasi bersama warga mengatakan, kegiatannya ini didukung Cat Triton Paint. Kebetulan cat ini gudangnya ada di Doro Tangga. Ketika ada cat yang rusak segel dan tidak bisa dijual, ketentuannya akan dikirim kembali ke perusahaan. “Ketika ada keinginan kami membuat kampung warna warni, langsung dilaporkan ke pimpinan perusahaannya di Jakarta dan direspon baik. Makanya catnya tidak jadi dikirim kembali, tapi langsung diserahkan ke kita untuk membuat kampung warna,” jelas Firman. Lokasi Doro Sura dipilih sebagai kampung warna warni, karena masih tergolong kumuh, tingkat pendidikan warganya masih minim dan beberapa perilaku negatif kerap terjadi. Selain itu, kontur tanah dan pemukiman warganya yang tinggi dan bertangga, sehingga cocok untuk dijadikan kampung warna warni seperti di daerah lain. (ula)

la parkir, agar tidak menggunakan dua bahu jalan dan hanya satu bahu jalan saja. Namun hal ini justru tidak diindahkan,” akunya. Menurutnya, area parkir tersebut telah berizin. Bahkan rutin menyetor hasil pendapatannya dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima. Namun, lain tindakan, jika parkir itu mengganggu pengedara jalan lain. “Kami akui lokasi ini masuk area parkir resmi dan menjadi sumber PAD. Tapi tidak dibenarkan jika menggunakan dua bahu jalan, kare-

kayu tersebut,” katanya kepada Suara NTB, Senin (24/7). Saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa kayu tersebut menggunakan surat izin angkut daring, namun Kodim tak ingin percaya begitu saja, sebab dikawatirkan ini bagian dari modus baru yang dikembangkan para pelaku pembalakan liar. Sehingga untuk memastikan kebenaranya perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dan saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh KPH Soro Mandi. “Apakah ini hasil tebangan liar atau sebagaianya belum berani kita pastikan, kita tunggu hasil pemeriksaan dari KPH dulu,” jelasnya. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan semua barang bukti kini diamankan di Makodim untuk proses lebih lanjut. (jun)

(Suara NTB/uki)

TKP - Warga dan tetangga melihat TKP. Nampak terlihat juga sisa tali nilon yang dipakai oleh korban untuk mengakhiri hidupnya, di dapur rumahnya, Senin (24/7).

Seorang Pemuda Akhiri Hidup dengan Gantung Diri Bima (Suara NTB) – Warga Lingkungan Ranggo Kelurahan Na’e, Kecamatan Rasanae Barat, dikejutkan dengan peristiwa seorang pemuda berusia 27 tahun, yang gantung diri di kediamannya, di RT 2 RW 1, Kelurahan setempat, Senin (24/7). Informasi yang dihimpun Suara NTB, pemuda lajang itu, diketahui bernama Junaidin. Warga setempat yang biasa menyapanya Janter ini ditemukan tengah berada dalam posisi gantung diri di dapur rumahnya menggunakan tali nilon. Saat ditemukan pertama kali oleh adik bungsunya, pemuda tersebut masih bisa bernapas dan sempat dilarikan

ke Rumah Sakit terdekat. Namun takdir berkata lain, dalam perjalanan Ia menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa yang menimpa anak keempat dari pasangan Amiruddin dan Ibo ini, membuat tetangga dan warga sekitar terkejut. Bahkan tidak mempercayai adanya hal itu. Karena Junaidin dikenal sebagai anak yang baik, pendiam dan ramah. “Anaknya tidak banyak ngomong murah senyum dan baik,” ungkap salahseorang warga setempat kepada Suara NTB. Selain itu, kesehariannya rajin bekerja dan membantu orangtuanya. Aktivitasnya sehari-hari hanya dihabiskan

untuk memotong rumput dan memberi makan kuda peliharaan orangtuannya. “Selain memberi pakan kuda peliharaan bapaknya setiap hari. Juga membantu iparnya bekerja di bekerja. Jarang sekali keluar rumah,” katanya. Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, motif atau penyebabnya, belum diketahui secara pasti, karena pihaknya masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Ya memang benar. Motifnya dan penyebabnya masih kami dalami dan selidiki,” pungkasnya (uki)

(Suara NTB/jun)

ANGKUT KAYU - Truk pengangkut kayu diduga tidak jelas izin yang diamankan Kodim 1614/Dompu, Sabtu (22/7).

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 8

Pemilu 2019 Perempuan Harus Kuat SELAMA ini kaum perempuan selalu dikonstruksikan berada pada posisi yang lebih imperior dari kaum laki-laki. Padahal kenyataannya, tidak sedikit kaum perempuan yang memiliki kemampuan yang setara, bahkan melebihi lakilaki. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi perempuan untuk selalu merasa menjadi manusia kelas dua. Anggota Komisi V DPRD NTB, Hj. Suryahartin pada Suara NTB, baru-baru ini mengatakan, perempuan juga memiliki kekua(Suara NTB/ndi) tan untuk bisa menghidupi Hj. Suryahartin keluarga. Sehingga sudah saatnya perempuan untuk bangkit dan kuat, agar tidak selalu hanya bisa bergantung dari laki-laki. “Perempuan itu harus mulai bangkit, harus kuat, bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama di bidang ekonomi denga kaum laki-laki. Sudah banyak yang membuktikan bahwa perempuan itu bisa,” tegas politisi partai Nasdem ini. Dikatakan oleh Suryahartin, bahwa selama ini kaum perempuan tidak pernah menyadari jika sebenarnya justru merekalah yang menggerakkan roda prekonomian keluarga. Berbagai penghasilan yang didapatkan perempuan tidak pernah disadari. Tapi selama ini yang selalu tampak memang adalah peran laki-laki. Dari pengakuan Wakil Rakyat dari dapil Lombok Timur ini, bahwa di tempatnya ia sudah mulai menggerakkan kaum ibu untuk mulai bangkit. Ia telah membentuk kelompok ibu rumah tangga untuk bersama-sama membangun dirinya, sehingga para istri tersebut tidak selamanya selalu bergantung pada sang suami. “Di tempat saya sudah mulai saya bentuk kelompok ibuibu rumah tangga untuk membangun usaha rumahan. Selain itu, saya juga mengajak mereka untuk mulai menabung dan melatihnya bagaiman cara mengelola keuangan. Sehingga dengan begitu, pembangunan masa depan keluarga menjadi lebih terencana. Misalnya untuk biaya sekolah anak, untuk biaya berobat dan mengantisipasi halhal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ndi)

NTB Terbagi Jadi Dua Dapil

Mataram (Suara NTB) Pascapenetapan Undang-Undang Pemilu yang baru, pada pemilu 2019 mendatang, Provinsi NTB dipastikan akan terbagi menjadi dua daerah pemilihan (Dapil), yakni dapil Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan demikian, maka wakil rakyat dari Provinsi NTB di DPR RI dipastikan akan bertambah, diperkirakan menjadi 11 kursi, yakni untuk dapil pulau Lombok sebanyak delapan kursi dan dapil pulau Sumbawa sebanyak tiga kursi, jika merujuk pada interval jumlah kursi per dapil tiga sampai delapan. Kepastian bahwa NTB

akan berubah menjadi dua dapil tersebut disampaikan oleh anggota DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Menurutnya, bahwa NTB sudah pasti terbagi menjadi dua dapil, ungkapnya dihadapan forum Kepala Desa Kabupaten Sumbawa, Senin (24/7). Apa yang disampaikan oleh Nurdin itu juga diperkuat oleh

pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) di hadapan ribuan kader partai Hanura NTB. “Jadi NTB ini sudah pasti akan jadi dua dapil, maka dari itu, Hanura NTB harus bisa menambah dua wakilnya ke DPR RI,” ujarnya. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, dikon-

firmasi belum bisa memastikan bahwa NTB akan terbagi menjadi dua dapil pasca penetapan Undang-Undang pemilu oleh DPR. Meskipun ia sendiri berharap bahwa NTB mestinya idealnya terbagi menjadi dua dapil, jika merujuk pada luas geografis dan jumlaj penduduk. “Kita akan pelajari dulu UU pemilu yang baru ini, karena dalam UU itu banyak yang diatur. Termasuk interval jumlah kursi per dapil, apakah itu hanya berlaku untuk pusat saja atau untuk daerah juga,” jelasnya pada Suara NTB.

Selain itu, hal yang akan dipelajari oleh KPU juga terkait metode konversi suara, di mana menurut informasi yang diperolehnya dari mengikuti proses pembahasan UU di DPR RI, ada perubahan, di mana tidak lagi menggunakan BPP, katanya. Menurut Aksar, memang jika dibandingkan dengan Provinsi Bali dan NTT, dari sisi jumlah penduduk, maka jumlah anggota DPR RI harus bertambah, karena saat ini NTB paling kecil jatah kursinya di DPR RI dibandingkan dengan dua provinsi tetangga itu. (ndi)

(Suara NTB/why)

IN ABSENTIA - Suasana sidang in-absentia tanpa terdakwa Ruslan, perkara bantuan rumah kumuh BSPS KLU 2013, Senin (24/7). Terdakwa divonis tujuh tahun dan enam bulan dalam sidang kemarin.

Terdakwa Kasus Bedah Rumah Divonis 7 Tahun 6 Bulan Target Kekerasan Seksual ANAK masih menjadi target kekerasan, baik oleh orang dewasa maupun sesama anak. Pada 2016, tercatat 214 anak korban kekerasan, 45 persen di antaranya kasus pencabulan. Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renata) Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati menyebutkan, selama 2016 pihaknya menangani 96 kasus kekerasan seksual. Sementara anak yang menjadi korban kekerasan fisik mencapai 90 kasus. Kemudian dalam rentang Januari-Juni (Suara NTB/why) 2017 ini, pihaknya sudah Ni Made Pujawati menangani 72 kasus kekerasan terhadap anak. “50 persennya pencabulan atau setara 43 kasus, sisanya 18 kasus kekerasan fisik,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/7). Dari sejumlah catatan penanganan kasus itu, sambung dia, pelakunya sebagian besar orang dewasa. “Relatif pelakunya orang yang dikenal. Apakah itu keluarga, sanak famili, teman orang tua, atau orang-orang di sekitar lingkungannya,” terangnya. Dalam perkara juga pihaknya memperhatikan bagi anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Pelaku dan korban sama-sama masih tergolong anak. “Kita maksimal dengan sistem peradilan anak yang berlaku. Berupa bagaimana penanganan anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku,” kata mantan Wakapolres Mataram itu. Sementara jika ditilik dari modus-modusnya, sambung Pujawati, mayoritas para pelaku mengimingi korban dengan hadiah kesukaan anak. “Diimingi dibelikan makanan ringan, dijanjikan uang,” sebutnya. Modus itu membuat psikologis anak seolah tidak sadar ketika dibujuk untuk perbuatan cabul. Dalam kasus anak, kata dia, penanganananya tidak hanya soal pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga menangani dan memulihkan trauma anak yang menjadi korban. “Sistem peradilan anak mengamanatkan setiap penanganan hukum di kepolisian dibarengi penanganan psikologis,” ujarnya. “Baik ketika awal pemeriksaan, mendatangi TKP, kita libatkan pekerja sosial dan LPA (lembaga perlindungan anak),” tandas Pujawati. (why)

Mataram (Suara NTB) Terdakwa kasus bedah rumah atau bantuan rumah kumuh KLU, Ruslan, yang kini masih buron dihukum oleh hakim dengan penjara 7 tahun 6 bulan, Senin (24/7). Hakim juga memutuskan penyitaan aset tiga bidang tanah untuk dilelang. Ketua majelis hakim, AA Ngurah Rajendra melalui juru bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi menjelaskan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menguntungkan diri

(Suara NTB/dok)

Edwin Rachmat Adikusumo Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal ikan asal Sulawesi Selatan, KMN Karunia Teratai yang melintasi perairan Lombok Utara, Rabu (19/7) lalu. Kapal yang dikemudikan MS (39) itu diduga

gan tuntutan JPU Kejari Mataram, Imam Firmansyah dalam sidang sebelumnya. Selain itu, lanjut dia, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 1.114.525.100, sesuai dengan kerugian negara yang timbul dalam perkara korupsi tersebut. Hakim memutuskan uang sejumlah itu harus dibayarkan satu bulan sejak vonis hakim dinyatakan berkekuatan hukum tetap. “Jika tidak dibayar, aset terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk

menutupi uang pengganti tersebut,” jelasnya. Aset itu antara lain, tanah seluas 4.639 m2 di dusun Embar-embar, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan; tanah seluas 400 m2 di berupa toko UD Adiz di dusun Embar-embar, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan; serta tanah seluas 12.772 m2 di dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan. “Putusan itu agar jaksa maksimal dalam upaya recovery aset dari kerugian negara yang timbul,” kata Fathurrauzi. Terdakwa Ruslan, melalui

UD Adiz miliknya menyalurkan material barang bangunan kepada penerima BSPS. Dana BSPS yang seharusnya langsung masuk penerima dialihkan ke rekening terdakwa. Memakai dana itu, terdakwa membeli dan mengirimkan material ke penerima bantuan di Desa Sukadana dan Desa Senaru. Masing-masing penerima mendapat material dengan nilai kurang dari Rp 7,5 juta, dana yang seharusnya didapatkan per-orang. Hingga kini terdakwa masih dalam pengejaran. (why)

Belajar dari Pilkada DKI

Pilkada dan Politik Identitas ESKI sudah terhitung tiga bulan berlalu, pelaksanaan Pemilukada DKI yang berjalan dua putaran, dan dimenangkan pasangn Anis-Sandi rupanya masih menyita perhatian banyak kalangan. Para pengamat sosial, politik, para politisi dan aparat penegak hukum serta masyarakat umum lainnya di negeri ini. Sebagian kalangan menilai bahwa dinamika sosial politik, termasuk dalam bidang hukum yang mewarnai bangsa ini adalah dampak dari proses politik Ibu Kota. Nampak belum bisa diputus begitu saja dari lingkaran Pelaksanaan pilkada DKI baru-baru ini. Sebagai sebuah sentrum, aktivitas politik, hukum dan aktivitas sosial lainnya di Ibu Kota sudah tentu menggiring perhatian banyak pihak di negeri ini, oleh karena tidak jarang aktivitas-aktivitas tersebut berdampak luas ke daerah-daerah. Serangkaian konsolidasi politik, agitasi, propaganda politik menjelang

Polda NTB Buru Pemilik Kapal Sampai Sulawesi Mataram (Suara NTB) Penindakan kapal penangkap ikan tanpa izin berlayar tak berhenti pada dijeratnya nahkoda KMN Karunia Teratai. Sang pemilik kapal yang diduga masih berada di Sulawesi Selatan ikut diburu. Dirpolair Polda NTB, Kombes Pol Edwin Rachmat Adikusumo kepada Suara NTB, Minggu (23/7) menegaskan, pemilik kapal disebut lalai dalam melengkapi administrasi kapal. “Kita buru juga, masih pengembangan. Saat ini masih diamankan nahkodanya,” kata dia di Mako Satbrimob Polda NTB. Ia mengatakan, nahkoda kapal berinisial MS sedang dalam proses penyidikan. Sementara dua ABK diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran izin berlayar. “Prosesnya kita lanjut, sudah ada satu tersangka kita tetapkan,” ujar Edwin.

sendiri dalam proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KLU kepada masyarakat berpenghasilam rendah tahun 2013. Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. “Hukuman pidana badan 7 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 300 juta,” ujarnya. Pidana denda itu apabila tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan penjara 4 bulan. Hukuman itu sesuai den-

tidak memiliki izin berlayar. Kapal bertonase 19 Gross Ton itu bertolak dari Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, menuju Sinjai, Sulawesi Selatan dengan mengangkut 100 balok es. Kapal Polisi XXI-1004 Ditpolair Polda NTB menghentikan kapal itu sekitar pukul 13.00 Wita saat sedang melintas di perairan Lombok Utara. Saat diinterogasi, nahkoda kapal berinisial MS (39) mengaku sudah lima kali bongkar muat ikan di Bali. Ikan diambil di sekitar perairan Lombok dan Bali. Selama tiga bulan mencari ikan di wilayah NTB dan Bali, MS tidak pernah memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar pelabuhan. MS dijerat dengan pasal 98 jo pasal 42 ayat 3 UU 45 Tahun 2009 tentanga perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (why)

sendiri (Gaffar;2012).

mungkinan tidak akan muncul gelombang perlawanan sedemikian besar dan fundamentalis yang memunculkan tuduhan penodaan agama dan akhirnya menjebloskannya ke dalam penjara.

Penegakan Hukum Belakangan, fenomena itu bergulir kencang menjadi sebuah ujian atas penegakan hukum di negeri ini. Dalam hal ini, sumbangan atas kelemahan penegakan hukum tidak bisa dipandang remeh. Jika kita kembali mengingat dinamika menjelang Pilkada DKI, di mana Basuki Cahaya Purnama (Ahok) sebagai petahana dalam Pilkada DKI, telah tampil tak tergoyahkan oleh berbagai tuduhan dugaan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sampai muncul pelabelan “Kebal Hukum” atas diri Ahok dengan back up penuh dari penguasa dan pengusaha, cukup menjadi alasan bahwa proses penegakan hukum (khususnya terhadap beberapa kasus yang dituduhkan kepada Ahok) telah memberikan kekecewaan banyak pihak, yang pada akhirnya memformulasi perlawanan dalam bentuk lain. Hal ini megaskan bahwa tanpa danya persamaan di hadapan hukum, maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Jika kita berandai-andai, andaikan saja di antara tuduhan yang dilayangkan ke ahok dipandang berjalan, berproses dengn normal dari sudut pandang proses penegakan hukum, maka ke-

Pemilu Bebas Masalah Sejalan dengan itu, dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika kita tempatkan penyelenggaraan Pemilihan seolah mejadi gerbang awal dari segala bentuk dinamika yang ada. Konfigurasi sosial, politik, menjelang, pada saat pelaksanaan, dan pasca Pilkada sangat kental dengan kepentingan-kepentingan atas penyelenggaraan pilkada. Karenanya, tuntutan atas penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas, jujur, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat umum adalah bagian hal yang terpenting dalam mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat dan berjalan secara damai tanpa menyisakan persoalan-persoalan sosial lainnya. Pengelolaan penyelenggaraan pilkada yang profesional, jujur, adil, berkepastian hukum, dan seterusnya, sebagaimana prinsipprinsip penyelenggaraan Pemilu adalah hal yang mutlak. Kesemuanya itu, tentunya menjadi pelajaran bagi segenap anak bangsa, utamanya terhadap daerah-daerah yang tengah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, termasuk di Provinsi NTB, yang juga memiliki karakteristik sosial masyarakat plural. (*)

Oleh : JOYO SUPENO Penulis; Penyelenggara Pemilu (Ketua Panwaslu Lombok Timur 2012/2014) pemilu, tampak menjadi bola liar yang membawa inplikasi dan tidak jarang menjelma menjadi persoalan-persoalan kebangsaan. Munculnya sebuah gerakan yang berbasis dan berjargon agama pra Pilkada DKI menjadi warna yang pada akhirnya berdampak luas di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Begitu pula dengan penegasan politik identitas (suku, ras dan golongan) menjadi hal yang tak terelakkan. Setahap kemudian, kriminasisasi ulama hingga munculnya jargon Gerakan Bela Ulama, Rekonsiliasi (dialog) Islam VS Pemerintah (Persiden Jokowi) yang saat ini sedang hangat dalam perbincangan publik adalah sederet mata rantai yang tidak terputus. Konsekuensi Munculnya politik identitas yang sangat menguat dan berdampak luas dalam kehidupan kebangsaan kita saat ini, memunculkan kondisi harmonisasi kehidupan antarsuku, agama dan antargolongan kini tampak sedang kurang baik. Tampak jelas, bahwa agama sebagai pengalaman transenden merupakan nyawa dari prilaku manusia, yang meniscayakan serpihan-serpihan aksiologis. Dalam hal ini, muncul sebagai sebuah agitasi, propaganda yang dilandasi dengan kepent-

ingan semata. Sungguhpun penonjolan identitas menjadi hal yang wajar dan sah dalam serangkaian upaya untuk mendapatkan dukungan, akan tetapi pada saat yang bersamaan politik identitas ini mengandung resiko sosial yang tidak kalah dahsyatnya. Atas dasar itu pula, tidak tanggung-tanggung, melalui keputusan Presiden pemerintah telah menggiring kita utuk kembali “Menguji” Kemampuan Ideologi Pancasila”. Praktik demokrasi di era reformasi ini kembali dipertanyakan dan menuai gugatan. Ada sebagian pihak yang memandang bahwapraktikdemokrasi yangdijalankan telah membangkitkan semangat kedaerahan, dan identitas lainnya, memperlemah persatuan nasional, serta tidak mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang menyejahterakan. Janedri M. Gaffar dalam buku Demorasi Konstitusional; Prasktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD: 2012 mengatakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi gugatan dan pertanyaan atas praktik demokrasi di Indonesia adalah pandangan yang memaknai demokrasi sebagai sekadar alat untuk mencapai tujuan tertentu, terlepas dari nilai dan prinsip dasar demokrasi itu

Sasaran OTT Tim Saber Pungli

Seorang ASN Dituntut Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Disbudpar KLU, Raden Mayanto alias Mik Yot, dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa berpendapat terdakwa pungli tiket masuk kawasan wisata air terjun Sendang Gila itu bersalah menggelapkan uang yang seharusnya menjadi PAD. JPU, Iman Firmansyah menyebutkan, berdasarkan pembuktikan di pengadilan, yang

menunjukkan terdakwa melanggar pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. “Denda Rp 10 juta, apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara tiga bulan,” ujarnya dalam persidangna di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (24/7). Menurut jaksa, hal yang memberatkan Mik Yot yang baru bertugas di kawasan wisata Sen-

dang Gile dua pekan itu antara lain, KLU kehilangan potensi PAD sebanyak Rp 1.124.000. Terdakwa ditangkap tim saber pungli KLU, Minggu (5/ 2) lalu dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Saat itu, terdakwa sedang menghitung hasil rekap penjualan tiket masuk wisata Sendang Gile, Senaru, Bayan. Terdakwa memungut pengunjung dengan tiket resmi dan tanpa tiket. Pemungutan tanpa tiket yang berhasil dihimpun

terdakwa mencapai Rp 600 ribu. Barang bukti yang diamankan, 49 lembar tiket turis lokal, 5 lembar turis asing, dan uang tunai Rp 295 ribu, 25 lembar tiket turis lokal serta 11 lembar tiket turis asing senilai Rp 235 ribu, dan tiga bendel tiket. Dari penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan uang tunai Rp 1.565.000 hasil penjualan tiket selama satu pekan yang belum disetorkan, dan uang hasil penarikan tanpa tiket sejumlah Rp 524.000. (why)

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tata Destinasi Pariwisata

Pemkab Lotim Siapkan Rp 14 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di NTB. Tidak heran jika masing-masing daerah memaksimalkan potensi pariwisata yang dimilikinya untuk menggaet sebanyak-banyaknya wisatawan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menganggarkan sedikitnya Rp 14 miliar untuk mempercantik destinasi dan melengkapi fasilitas di destinasi itu. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp 4 miliar. “Tahun ini Pemkab menganggarkan untuk pariwisata Lotim sebesar Rp 14 miliar. Ini untuk melangkapi semua kekurangan di berbagai destinasi. Memang tidak semua, tapi paling tidak ini ada. Karena kita lakukan secara bertahap,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Supriadi, SE., MM kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (24/7).

Saat ini terdapat 33 destinasi berupa gili, pantai, bukit dan tempat rekreasi yang menjadi fokus Pemkab Lotim. Semuanya dalam proses pembenahan, sehingga wajah pariwisata Lotim bisa semakin baik. Hal ini juga berdasarkan banyaknya kunjungan wisatawan ke Lotim dua tahun terakhir. “Kita punya pantai, gili, bukit dan banyak lainnya. Kita juga fokus pada Sembalun dan beberapa di

wisata. “Kalau dulu jalan ke Pantai Pink kan buruk, sekarang sudah mulai baik. Memang belum semua, tapi paling tidak, ada perubahan. Begitupula di destinasi lainnya,” ujarnya. Sementara itu, untuk anggaran promosi, Pemkab Lotim menggarkan Rp 750 juta. Dengan harapan semua potensi pariwisata yang dimiliki dapat terekspos dan dapat diketahui oleh calon wisatawan. Anggaran itu juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Tahun ini, khusus promosi kita siapkan Rp 750 juta. Kita berharap dengan promosi itu, pariwisata Lotim bisa semakin dikenal oleh banyak orang,” ujarnya. (lin)

kawasan selatan. Jadi fasilitasnya bisa lengkap dan wisatawan merasa nyaman,” ujarnya. Supriadi menyebutkan misalnya Pantai Pink yang ada di bagian selatan. Menurutnya saat ini pantai itu sudah mulai dibenahi. Termasuk perbaikan akses dan melengkapi fasilitas, seperti toilet dan musala. Anggaran Rp 14 miliar itu akan difokuskan untuk melengkapi fasilitas ada akses menuju destinasi

(Suara NTB/lin)

PANTAI PINK - Keindahan Pantai Pink yang menjadi salah satu destinasi pantai unggulan di Kabupaten Lombok Timur.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Satgas Sampah di Rinjani, Solusi Jangka Pendek

(Suara NTB/lin)

TEMPAT SAMPAH - Kadispar NTB H. L. Moh. Faozal saat memberikan tempat sampah kepada Satgas sampah Rinjani, di Mataram, Senin (24/7).

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak delapan orang warga yang tinggal di lingkar Rinjani ditetapkan menjadi anggota satgas sampah Rinjani. Delapan orang ini betugas untuk membersihkan sampah di empat titik. Diantaranya Danau Segara Anak, Pelawangan dan pada pintu pendakian, baik Senaru maupun Sembalun. Pembentukan satgas ini merupakan salah satu solusi jangka pendek untuk menekan jumlah sampah di Rinjani. “Ini tentu saja bukan satu-satunya solusi, tapi paling tidak ini dapat mengurangi volume sampah Rinjani. Nanti masing-masing satgas melakukan pembersihan dan memberikan edukasi kepada wisatawan maupun porter. Sehingga mereka tidak membuang sampah sembarangan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Senin (24/7). Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Dispar bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Satgas yang mengumpulkan sampah-sampah, sementara petugas dari BTNGR yang melakukan evakuasi terhadap sampah-sampah itu. Ini dilakukan melihat volume sampah di Rinjani tidak berkurang. Bahkan dengan adanya lonjakan kunjungan pascalebaran, sampah semakin banyak dan menjadi kekhawatiran BTNGR dan Pemerintah. Pembentukan satgas ini memang solusi jangka pendek, namun diharapkan mampu mengurangi volume sampah. “Kita juga harapkan untuk petugas BTNGR yang ada di pintu masuk pendakian agar memberikan semacam edukasi. Disana dijelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pendaki. Selain itu juga bisa diberitahukan tentang informasi keselamatan dan lainnya,” ujarnya. Disamping memang perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” harapnya. Diketahui bahwa Rinjani saat ini tengah diajukan agar bisa menjadi Universal Global Geopark ke Unesco. Namun hingga saat ini belum mendapatkan rekomendasi karena berbagai persoalan. Salah satunya soal sampah ini. Pendaki semestinya terlebih dahulu diberikan pengetahuan oleh pengelola TNGR sehingga tidak membuang sampahnya sembarangan. “Tentu saja Pemerintah dan BTNGR ada keterbatasan, jadi kami sangat mengharapkan kepada masyarakat khususnya pendaki agar membawa kembali sampahnya,” kata Faozal. Faozal menyarankan agar pengelola di semua pintu pendakian dapat menyediakan kantong sampah. Sehingga wisatawan atau porter dapat membawa kembali sampahnya dengan kantong yang diberikan itu. Hal ini merupakan salah satu upaya yang harus dicoba. Dengan tujuan volume sampah di Rinjani bisa berkurang. “Kantongnya juga harus diisi sampah. Jangan malah jadi sampah. Ini yang menjadi harapan kita bersama, sehingga Rinjani menjadi asri dan enak dipandang,” kata Faozal. (lin)

Batasi Jumlah Pendaki

BTNGR Berlakukan Tiket ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) – Teknologi yang ada saat ini diharapkan dapat mempermudah semua urusan. Tidak terkecuali untuk membeli tiket masuk pendakian Rinjani. Tahun ini, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) akan memberlakukan online ticketing atau pembelian tiket melalui aplikasi daring. Apabila kuota pendakian Rinjani telah penuh, maka wisatawan tidak dapat melakukan registrasi. Sebab program ini juga ditujukan untuk membatasi jumlah pendakian ke Rinjani. “Kita akan berlakukan, tapi sampai Desember ini kita masih sosialisasi dulu. Jadi, nanti setiap wisatawan itu harus melakukan registrasi secara online dan bayarnya juga langsung ke pusat. Jadi pendapatan dari registrasi pendaki itu jelas dan aman,” kata Kasubag Tata Usaha BTNGR Musthofa Lubis, di Mataram, Senin (24/7). Ia mengatakan bahwa pendaftaran melalui daring ini juga bertujuan untuk membatasi jumlah pendaki dalam sehari. Saat jumlah pendaki sudah penuh pada hari itu, ia menyarankan agar wisatawan mendaftar pada keesokan harinya. Sehingga bisa memenuhi kuota pada hari berikutnya. “Kami pikir persoalan sampah ini juga karena banyaknya pendaki. Selain karena buang sampah sem-

barangan, juga karena tidak ada pembatasan jumlahnya. Mulai sekarang ada batasan jumlahnya, untuk jumlah pastinya masih menunggu ketentuan pusat,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya pembatasan jumlah pendakian ini dapat mengurangi volume sampah. Selain itu, Rinjani tidak sesak dengan banyaknya orang yang datang. Ini juga berkaitan dengan pelestarian kawasan taman nasional. “Kami memang melakukan penutupan setiap tahunnya guna untuk pelestarian dan perawatan. Selain itu, dengan luas TNGR yang sekian juga harus dibatasi berapa pendaki. Ini juga yang menjadi catatan,” ujarnya. Ia berharap pemberlakuan tiket daring ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga selain pembatasan pendaki, ini juga dapat memberikan kesan nyaman bagi wisatawan. Sebab jika pendakian terlalu ramai, wisatawan bisa saja merasa tidak atau kurang nyaman. “Kami berharap pendaki atau wisatawan bisa menikmati keindahan Rinjani dengan nyaman. Pemberlakukan tiket online ini akan benar-benar diterapkan secara resmi tahun depan. Tahun ini masih tahap sosialisasi,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Target capaian retribusi dari taman rekreasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur Rp 1 miliar. Terdapat tiga taman rekreasi yang menjadi sumber retribusi, yaitu Joben, Lemor dan Kolam Renang Tirta Rinjani. Melalui retribusi ini diharapkan dapat membenahi fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. “Target kita Rp 1 miliar selama tahun 2017 ini. Karena hanya 3 destinasi saja yang masuk retribusi yang diurus Dispar, selebihnya itu dispenda,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Supriadi, SE., MM kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (24/7). Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengembangkan beberapa destinasi yang sekiranya bisa menjadi sumber retribusi. Ia juga berharap pengelola dapat

menangani soal retribusi dengan baik dan rapi. Sehingga tidak ada istilah pungutan liar di taman rekreasi atau destinasi wisata. “Mengapa hanya tiga ini, karena selebihnya itu dikelola swasta dan menjadi kewenangan Dispenda. Sementara untuk Pusuk masih kami koordinasikan dan akan buatkan aturannya. Jadi tidak ada pungli lagi,” ujarnya. Ia juga berharap masyarakat di sekitar destinasi tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga dapat merusak citra destinasi wisata itu. Bukan itu saja, bisa jadi wisatawan juga merasa enggan untuk berkunjung. “Memang harus ada dukungan politis, kalau bisa melalui Pergub. Jadi ada dasar untuk membuat aturan lanjutannya. Kami juga tidak ingin ada pungutan-pungutan dari warga yang tidak bertanggung-

Supriadi jawab. Padahal kita tengah berupaya untuk memajukan destinasi wisata kita,” ujarnya. Supriadi melihat pemungutan retribusi kepada wisatawan di sejumlah taman rekreasi sudah se-

(Suara NTB/lin)

Lotim Targetkan Retribusi Taman Rekreasi Rp 1 Miliar suai dengan aturan. Sehingga wisatawan benar-benar merasa terlayani dangan baik. Sementara retribusi yang dikeluarkan peruntukannya sudah jelas. Yaitu untuk melengkapi fasilitas dan pemeliharaan di destinasi tersebut. “Kami berharap hal yang sama juga dilakukan di destinasi lainnya. Jadi pemasukan dari retribusi itu jelas. Bisa ambil contoh di Joben, dalam setahun retribusinya bisa mencapai Rp 800 juta,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

RINJANI - Suasana dan keindahan Gunung Rinjani yang menjadi magnet setiap orang sehingga ingin kembali lagi.

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Dianggap Kebijakan Tepat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli menilai terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 dianggap sangat tepat di tengah situasi kebangsaan dewasa ini. Katanya, Perppu merupakan upaya pemerintah melindungi NKRI dari berbagai ancaman dan ideologi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan nilai dan semangat kebangsaan. HAL itu dikatakan Mutawalli saat menghadiri kegiatan Deklarasi dan pernyataan sikap dukungan Ormas dan OKP atas terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017, Senin (24/7) di salah satu hotel di Mataram. “Ini untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari rong-rong ormas yang anti-Pancasila,” kata

Mutawalli. Menurutnya, lahirnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 adalah untuk mengatur ormas di Indonesia sehingga kita ikut menjaga keutuhan NKRI. Selain itu salah satu tujuannya adalah untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila, bukan membubarkan ormas Islam. Hal itulah yang

SLB Masih Terbatas JUMLAH Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB masih terbatas. Padahal pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga sangat penting. Karena itu pendidikan inklusi terus digalakkan. Juga diharapkan kesadaran orang tua ABK untuk menyekolahkan anak mereka. Kepala Bidang Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H.M. Idrus, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin mengakui jumlah SLB di NTB sangat (Suara NTB/ron) terbatas. Disebutkannya, H.M. Idrus ada 40 SLB di NTB. SLB negeri hanya 15 SLB. “Itu pun sudah satu atap, ada SD, SMP, dan SMA di dalamnya,” katanya. Jika dibandingkan dengan SD, SMP, dan SMA/SMK jumlah SLB sangat kecil. Bahkan di satu SLB itu ada tiga jenjang pendidikan. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 lalu, calon peserta didik baru di SLB seluruh NTB cukup besar. Di tahun lalu peserta didik baru hanya berjumlah 40 sampai 50 orang di seluruh NTB. Di tahun ini, peserta didik baru mencapai 84 orang. “Bahkan ada satu SLB yang baru dibuka di Kabupaten Lombok Utara (KLU) memecahkan rekor satu kelas yang baru masuk sebanyak 18 orang, itu besar sekali bagi kami,” kata Idrus. Menurutnya, jumlah 18 untuk peserta didik baru cukup besar, mengingat satu kelas SLB berisi sebanyak-banyaknya enam orang peserta didik. Berbeda dengan sekolah pada umumnya. “Kalau kita aturan mainnya maksimum enam orang di satu kelas, bahkan kalau dia delapan orang kita buat menjadi dua kelas yang isinya masing-masing empat orang,” jelas Idrus. Diakui Idrus, masih ada orang tua ABK yang malu menyekolahkan anaknya. Ia menyarankan agar orang tua ABK tidak perlu malu. Pihaknya berupaya memberikan edukasi agar orang tua ABK menyekolahkan anaknya. Keterbatasan SLB itu juga membuat Pemprov NTB mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menjalankan pendidikan inklusi, atau penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan ABK dengan anak-anak normal pada umumnya, semua daerah harus melaksanakannya. Agar semua ABK dapat mengikuti proses pendidikan. “Mudah-mudahan itu semua merata,” ujarnya. Peserta didik di SLB juga mendapatkan keistimewaan, seragam bagi ABK disiapkan termasuk peralatan pendidikan, seperti buku dan alat tulis. “Bila perlu kita antar-jemput, ada biaya operasional untuk antar-jemput, nanti Pemprov yang menyediakannya. Kalau memang tidak bisa antarjemput, ABK diasramakan,” kata Idrus. (ron)

harus digarisbawahi semua orang saat ini. Menanggapi soal pembubaran HTI melalui Perppu, Mutawalli berpendapat sudah tepat, mengingat secara ideologi, HTI bertentangan dengan nilai bangsa Indonesia, di mana mereka menganggap sistem demokrasi tidak pantas diterapkan. “Kalau mereka tidak mau mengikuti bangsa Indonesia, keluar saja selesai. Kalau kita mengakui negara Indonesia, maka kita harus taat pada pemerintah,” ujarnya. Sementara di tempat yang sama, menanggapi pembubaran HTI melalui PERPPU, Ketua PW Nahdlatul Ulama NTB TGH. L. Ahmad Taqiud-

din Mansyur menyebut pembubaran HTI, karena tidak sepaham dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara. “Bagi NU sederhana saja, NU tidak pernah kompromi dengan siapa saja yang bertentangan dan mengganggu hubungannya dengan sang pencipta.Terkait dengan masalah HTI, bagi NU berpandangan masalah ini, HTI itu belum paham saja”. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak bias ditawar-tawar lagi, karena nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli menandatangani deklarasi dan pernyataan sikap dan dukungan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di Mataram, Senin (24/7).

Minim Siswa, Dua Warga Sayang-Sayang Masih Sekolah Swasta Belum Dapat Sekolah Harus Buat Terobosan Mataram (Suara NTB) – Dua warga Sayang-Sayang diketahui hingga saat ini belum mendapatkan sekolah setelah tak diterima masuk di sekolah terdekat. Sebelumnya ada 12 warga Sayang-Sayang yang tak diterima masuk di sekolah terdekat dan melayangkan protes kepada lurah. Kini dari 12 orang yang itu, tinggal dua yang belum dapat sekolah kendati tahun ajaran baru telah dimulai. Demikian disampaikan Lurah Sayang-Sayang, Romi Karmin, Senin (24/7). Ia mengatakan sebelumnya ada empat orang yang belum mendapatkan sekolah. Tapi kemudian dua orang mendaftar ke sebuah SMK di wilayah Lombok Barat. “Dua orang belum sama sekali sekolah,” katanya. Dua warga ini berasal dari Lingkungan Rungkang Jangkung dan Lingkungan Sayang-Sayang. Ia mengatakan warganya juga protes, karena disebut ada pelajar yang diterima kendati nilainya lebih rendah dengan calon pelajar yang belum diterima. Karena penerimaan siswa baru telah ditutup dan tahun ajaran baru telah dimulai, ia pun mengaku bingung kemana akan mengarahkan warganya ini untuk bersekolah. “Kami yang bingung jadinya karena semua

sekolah sudah ditutup. Siapa yang bertanggung jawab kalau begini,” ujarnya. Persoalan ini telah dilaporkan kepada tim yang dibentuk Walikota Mataram awal pekan lalu. Namun hingga kini ia belum menerima hasil atau tindak lanjut dari laporan tersebut. Romi mengatakan dua warganya ini hanya ingin masuk di sekolah terdekat, karena keterbatasan biaya. Kebanyakan warganya ini ialah warga kurang mampu. Dengan masuk di sekolah yang tak jauh dari rumahnya, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak besar dan bisa dijangkau warganya. “Belum ada jawaban dari tim yang dibentuk,” ujarnya. Ia juga telah melaporkan persoalan ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram tapi belum mendapatkan jawaban.

Romi juga mengaku orang tua murid tersebut masih tetap menunggu solusi terbaik agar anaknya bisa sekolah. Mantan Lurah Mandalika ini berharap segera ada solusi untuk dua warganya agar bisa bersekolah tahun ini. “Harapannya anak ini bisa sekolah. Karena sekarang adalah Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun. Masa gara-gara zona Wajar 12 tahun jadi gagal,” katanya. Ke depan ia pun berharap persoalan seperti ini tak lagi terjadi. Menurutnya bisa saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat sistem zonasi dan nilai, namun dampaknya kepada masyarakat juga harus dipikirkan. “Karena masyarakat pasti ngadunya ke kami saja. Coba turun ke masyarakat, jangan hanya bicara dan membuat program di belakang meja saja,” protesnya. (ynt)

Kapolda Beri Penguatan Kebangsaan pada Mahasiswa Baru Unram Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firly, M.Si., berkesempatan menjadi pemateri di tengah-tengah kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Minggu (23/7) lalu. Materi yang diberikan kapolda ialah terkait keamanan dan ketertiban masyarakat serta bahaya narkoba. Pada kesempatan itu,kapolda berpesan agar setiap mahasiswa mampu menjadi generasi berkualitas yang akan menjadi pelanjut estafet kepemimpinan di negeri ini. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat bukan saja jadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan juga jadi tanggung jawab bersama semua pihak. Oleh karena itu, mahasiswa baru turut berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Begitu juga agar mereka menjauhi narkoba yang menjadi musuh bersama saat ini. Narkoba menjadi sebab suatu generasi menjadi rusak. Akibat yang ditimbulkannya mampu merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya harus dijauhi dan jangan dicoba-coba.

Sambil memotivasi mahasiswa, Kapolda pada kesempatan itu juga memberikan tantangan kepada mahasiswa baru untuk menghafal pembukaan UUD 1945. Tantangan itu langsung saja mendapat sambutan hangat para mahasiswa. Terpilihlah satu orang mahasiswi dari (Suara NTB/ist) Fakultas KeguruHADIAH - Kapolda NTB Firli memberian dan Ilmu Penkan hadiah pada salah satu mahasiswi didikan (FKIP) Unram yang hafal pembukaan UUD asal Pringgasela. 1945 pada PKKMB, Minggu (23/7) lalu. Karena berhasil menyelesaikan tantangan tersebuyt, Kapolda langsung mem- tahun ini. Harapannya ialah berikan hadiah uang tunai sebe- mahasiswa mampu dan mesar Rp 1 juta. miliki wawasan kebangsaan Sementara itu, Wakil Rektor yang kuat. Termasuk nanti III Bidang Kemahasiswaan Dr. akan dikuatkan nilai PanMuhammad Natsir mengapre- casila dengan terlebih dahusiasi langkah Kapolda NTB, kare- lu melakukan tes hafal Panna mampu memotivasi maha- casila karena tidak menutup siswa baru untuk terus belajar. kemungkinan ada mahaDikatakan, wawasan ke- siswa baru yang tidak hafal bangsaan jadi salah satu ma- Pancasila, begitu juga lagu Interi penting pada PKKMB donesia Raya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri beberapa waktu lalu cukup ketat. Meski demikian, penerimaan PPDB ini belum berdampak signifikan bagi seluruh sekolah swasta di Kota Mataram. Oleh karena itu, sekolah swasta harus membuat terobosan agar masyarakat tertarik kepada sekolah swasta. Hal itu diakui Kepala SMA Al-Maarif Mataram, M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/7). Menurutnya, dari segi peningkatan siswa masih belum signifikan. Di tahun lalu sebanyak enam siswa yang diterima di kelas X, sementara di tahun ini sebanyak 17 orang. “Memang pengaruhnya masih 70 persen,” katanya. Diakuinya sekolah swasta perlu adaptasi pada dampak PPDB Sistem Zonasi ini. Karena pengaruh program Bina Lingkungan (BL) selama bertahun-tahun yang lalu, berimbas banyaknya sekolah swasta yang mulai tidak dikenali masyarakat. Karena itu, sekolah swasta harus membuat terobosan baru. “Pengenalan harus lebih banyak lagi di masyarakat,” kata Furkan. Ia berharap di tahun kedua pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi pada tahun ajaran 2018/ 2019 nanti, dapat memberikan dampak yang cukup baik bagi sekolah swasta. Pada PPDB BL di tahun-tahun sebelumnya, pihaknya mengaku tidak ada harapan, karena BL memberikan peluang kepada masyarakat diterima sebanyak-banyaknya di sekolah negeri. Oleh karena itu, di tahun mendatang, menurutnya sekolah swasta harus fokus pada kelengkapan sarana dan prasarana serta promosi yang lebih baik lagi. “Kita sekarang mulai fokus pada kelengkapan sarana, promosi lebih baik, mudah-mudahan ke depan mulai dikenal lagi. Hampir enam tahun BL. Sehingga masyarakat condong ke sekolah negeri,” jelas Furkan. Namun demikian, Furkan juga berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus dapat juga konsisten pada aturan. Pada pelaksanaan PPDB lalu, yang harus menjadi evaluasi pemerintah, agar jangan menambah kuota penerimaan siswa di sekolah negeri, di luar kuota yang diatur di Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB. Furkan berharap di tahun mendatang, pelaksanaan PPDB dapat berjalan maksi-

(Suara NTB/ron)

M. Furkan mal sesuai aturan yang sudah dibuat sebelumnya. “Yang harus menjadi evaluasi pemerintah, jangan menambah kuota di belakang. Intinya kalau pemerintah sekarang lebih berpegang pada aturan yang dibuat, maka akan jalan,” kata Furkan. Hal ini menjadi salah satu bahan evaluasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin mengatakan, khusus di Kota Mataram masih ada sekolah swasta yang minim siswa. “Di beberapa SMA swasta ada peningkatan jumlah siswa, sementara yang lain masih belum,” katanya. Menurutnya, masyarakat di Kota Mataram masih belum bisa terlepas dari sistem Bina Lingkungan (BL) yang sebelumnya, dengan mengakomodir siswa yang melebihi kapasitas sekolah. Pada PPDB lalu, tuntutan masyarakat yang sangat tinggi memaksa ada penambahan kuota di luar Petunjuk Teknis (Juknis) di sejumlah SMA Negeri di Mataram. Dengan ini membuat sekolah swasta tidak mendapatkan dampak signifikan jumlah siswa baru yang diterima. Suruji mengakui, fasilitas yang masih perlu diperbaiki di beberapa SMA Swasta. Karena itu sebagai wujud kesungguhan pihaknya dalam memperhatikan sekolah swasta, Dinas Dikbud memperjuangkan agar di APBD Perubahan 2017 akan memberikan bantuan kepada sekolah swasta. “Insya Allah di APBD perubahan itu, mudah-mudahan TAPD mengakomodir itu, kami akan membantu empat SMA swasta, dengan peralatan untuk UNBK. Ketika sekolah swasta punya laboratorium komputer itu akan mengangkat pamornya,” kata Suruji. (ron)

SMAN 3 Mataram Kembangkan Pengajaran Bahasa Jepang Mataram (Suara NTB) Pada tahun ajaran baru ini, SMAN 3 Mataram akan mengembangkan pengajaran Bahasa Jepang bekerjasama dengan Japan Foundation. Nantinya akan ada guru langsung dari Jepang yang akan mengajari bahasa Jepang para siswa SMAN 3 Mataram. Hal itu disampaikan Kepa-

la SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui kemarin. Menurutnya, program ini merupakan kerja sama Kementerian Luar Negeri dengan Japan Foundation. Program pengajaran Bahasa Jepang ini menambah program pengajaran bahasa asing yang sudah lebih dulu ada. Sebelumnya SMAN 3

Mataram memiliki kelas bahasa Jerman. Selain juga, kata Jauhari, pihaknya akan tetap mengembangkan pengajaran Bahasa Inggris. Di tahun sebelumnya, juga ada kelas Prima Cendekia (PC). Kelas ini akan tetap dipertahankan tahun ini dan siswa dites agar bisa masuk ke kelas itu. “Peningkatan ak-

ademik ini kita kembangkan sebagai tahun prestasi,” harap Jauhari. SMAN 3 Mataram mengupayakan peningkatan prestasi akademik. Hal ini dilakukan karena peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang semakin baik. Pembangunan gedung baru di SMAN 3 Mataram sudah rampung

beberapa waktu lalu. Adanya peningkatan sarana dan prasarana itu, menurutnya prestasi siswa akan lebih ditingkatkan lagi. Agar peningkatan sarana dan prasarana berimbang dengan peningkatan prestasi siswa. “Prestasi siswa harus kita genjot supaya berimbang,” kata Jauhari. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Petinju NTB Sabet Empat Medali Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju kembali menunjukan diri sebagai olahraga kebanggaan NTB. Pasalnya, cabang olahraga yang mengandalkan kekuatan pukulan tangan itu mampu mempersembahkan empat keping medali emas di kancah nasional. Medali emas yang diraih tersebut merupakan medali terbanyak yang pernah diraih NTB di kancah nasional. Untuk diketahui sebanyak tujuh atlet tinju NTB sukses meraih empat medali emas dan dua perunggu di Kejurnas Kapolri Cup di Jambi, Sabtu (22/7) lalu. Empat medali emas diraih NTB itu lewat Huswatun Hasanah di kelas 60 Kg putra, Putra Samada Kelas 69 Kg, Jubaitul kelas 54 Kg putri

dan Ainun Azizah di kelas 51 Kg putri. Sementara medali perunggu diraih oleh Sinta dan Kamila di kelas putri. “Alhamdulillah anak-anak kita berhasil meraih empat medali emas dan dua medali perunggu,” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono, kepada Suara NTB di Mataram, Senin (24/7).

Dugi yang merupakan pelatih Sasana Notorius Kabupaten Sunbawa Barat (KSB) itu mengatakan bahwa prestasi atlet tinju NTB semakin menunjukan sinar terang di kancah nasional. Dari tujuh atlet yang diberangkatkan, terdapat sebanyak enam petinju berhasil mempersem-

bahkan empat medali emas dan dua perunggu, kecuali Endang gagal meraih medali karena kalah di babak penyisihan. Diakatakannya, kekalahan Endang lebih pada faktor persiapan yang minim, sehingga Endang gagal meraih prestasi yang diinginkan NTB. Padahal prestasi Endang di PON 2016 sangat bagus, dimana Endang sukses meraih medali emas di kelas 48 Kg putri. Menurut Dugi kegagalan Endang di kejurnas Kapolri Cup itu bukan akhir dari prestasi Endang. Namun diakuinya Endang masih punya peluang untuk men-

Bengkulu Triathlon Nasional 2017

Yan Bahtiar Rebut Peringkat Dua Nasional Mataram (Suara NTB) Atlet Triathlon kebanggaan NTB, Yan Bahtiar sukses menorehkan prestasi di event nasional. Mantan atlet atletik NTB itu berhasil merebut peringkat dua nasional di Bengkulu Triathlon Nasional, 22 Juli lalu. Yan Bahtiar yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (24/7), mengatakan bahwa dia berhasil meraih peringkat kedua setelah menyentuh finis kedua di ajang triathlon nasional itu. Sementara finis pertama diraih oleh atlet terbaik nasional, Andy Wibowo. “Saya menempati peringkat dua, sedangkan juara satu diraih oleh Andy Wibowo asal Jawa Barat,” ucapnya. Meski meraih peringkat dua, YanBahtiarmengakusangatbangga atas prestasi tersebut, pasalnya dia yang bukan atlet Pelatnas Triathlon Indonesia mampu mengalahkan beberapa atlet Pelatnas yang berada diperingkat tiga kejurnas triathlon tersebut. “Saya senang sekali dengan prestasi ini karena saya masih bisa mengungguli atlet Pelatnas di event itu,” ujarnya. Selain itu, Yan sangat bangga karena dia bisa naik podium ber-

sama atlet triathlon nasional, Andy Wibowo. Diakuinya, salah satu atlet triathlon terbaik di kancah nasional adalah Andy Wibowo, namun sayang Andy Wibowo dan dirinya tidak masuk dalam tim Pelatnas Triathlon Indonesia.

Lanjut Yan, keunggulan Andy Wibowo di triathlon adalah di nomor renang, hal itu dikarenakan Andy Wibowo merupakan mantan atlet renang nasional. Sementara itu Yan Bahtiar kalah di renang sejauh 1, 5 Km,

meski kalah di renang namun Yan mengaku unggul di lari 10 Km dan Sepeda 40 Km. “Saya hanya kalah di renang dengan Andy Wibowo, kalau di Sepeda saya lebih unggul sedikit,” jelasnya. (fan)

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370-636344, 08180373677

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

(Suara NTB/fan)

PERINGKAT DUA - Atlet Triathlon NTB, Yan Bahtiar (satu dari kiri) menerima trofi dan medali usai meraih peringkat dua di Bengkulu Triathlon Nasional, 22 Juli lalu.

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

jadi juara PON 2020 pasalnya usia Endang masih muda, yakni 18 tahun. Itu artinya dengan sisa waktu empat tahun Endang bisa memanfaatkan waktu untuk mematangkan kembali kemampuan tandingnya sebagaimana diraihnya di PON 20216. (fan) (Suara NTB/fan)

MEDALI EMAS - Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono (tengah) pose bersama dua atlet tinju NTB, Ainun Azizah (kanan) dan Huswatun peraih medali emas di Kejurnas Tinju Kapolri Cup di Jambi, 22 Juli 2017.

Dahlan Pimpin Pordasi NTB Mataram (Suara NTB) Drs. H. Dahlan M. Noer resmi memimpin organisasi olahraga berkuda NTB, setelah dilantik sebagai Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) NTB periode 2017-2021 oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pordasi, H. Mohammad Chaidir Saddak, MBA, di Hotel Golden Palace, (24/7). Pelantikan kepengurusan olahraga berkuda itu berjalan lancar dan dihadiri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, SH. Selain itu, hadir juga beberapa pengurus KONI Kota Mataram dan pengurus cabor provinsi yang hadir sebagai tamu undangan. Dalam sambutannya Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pordasi, H. Mohammad Chaidir Saddak mengatakan bahwa olahraga berkuda di NTB cukup berpotensi dikembangkan sebagai olahraga prestasi. Pasalnya, olahraga berkuda di NTB sudah membudaya, khusunya untuk nomor pacuan kuda diakuinya sudah sangat membudaya di NTB. “Pengukuhan ini suatu babak baru bagi olahraga pacuan kuda di NTB. Saya ingin NTB memiliki kuda-kuda yang bagus dan dapat dipertandingkan di kancah nasional. Untuk memiliki kuda yang bagus di NTB tidak terlalu sulit karena penggemarnya sudah banyak banget,” ucapnya. Di tempat yang sama H. Dahlan M. Noer yang baru saja dilantik sebagai ketua umum Pordasi

SALON TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+M a s s a g e +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

NTB mengaku sangat optimis bisa mengembangkan olahraga berkuda di NTB. Pasalnya menurutnya olahraga berkuda sudah membudaya di NTB. Selain itu khususnya di Kabupaten Bima, Sumbawa dan Lombok diakuinya cukup banyak stok kuda yang berpotensi dikembangkan sebagai kuda berprestasi di kancah nasional. Namun demikian, sebelum bicara soal target prestasi di PON, Wakil Bupati Kabupaten Bima itu katanya akan membenahi lebih dahulu kepengurusan organisasi yang baru saja dilantik itu. “Fokus utama kami bagaimana membentuk sekretariat Pordasi di kabupaten/kota di NTB. Selanjutnya kita akan mulai melaksnakan kerja nyata sesuai program kami,” jelasnya.

Untuk meraih prestasi di kancah nasional, pihaknya perlu membenahi sumberdaya pelatih dan atlet yang ada di NTB saat ini hingga menjadi terlatih. Diakuinya atlet yang biasa disebut joki kuda di NTB berbeda dengan Joki kuda yang ada dipertandinga nasional. Kalau joki di NTB usianya masih sangat dini (6 sampai 12 tahun). Sementara joki kuda di kejurnas berusia lebih dari 18 tahun. Untuk itu fokus utama pihaknya kedepan akan menyiapkan sumberdaya pelatih untuk melatih atlet, serta menyiapkan atlet andalan yang berpotensi meraih prestasi event nasional. Selain itu pihaknya juga akan membentuk sejumlah pengurus cabang di kabupaten/kota di NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

TERIMA BENDERA - H. Dahlan M. Noer menerima bendera Pengprov Pordasi NTB dari Ketua Umum PB Pordasi, H. Mohammad Chaidir Saddak, saat pelantikan Pengprov Pordasi NTB Periode 2017-2021 di Hotel Golden Palace, Senin (24/7).

HILANG

HILANG STNK R2 YAMAHA DR4550DV NOKA/NOSIN : MH328D0049K716776/48D716564 AN. ERY ASBANTI HILANG DISEKITAR JL. KAMPUS UNIBRAW JL. VETERAN KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG JAWA TIMUR

HIANG BPKB R2 HONDA DR6178BA NOKA/NOSIN : MH1HB31136K597366/ HB31E-1596080 AN. LILY JOHARNI HILANG DISEKITAR JL. AA GDE NGURAH CAKRANEGARA MENUJU KANTOR SAMSAT

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR2102HG NOKA/ NOSIN : MH1JF8111BK 201545/JF81E-1200032 AN. HAPPIEYEL TRY IKALOR HILANG DISEKITAR DESA BATU LAYAR KAB. LOBAR

HILANG STNK R2 HONDA DR3963BR NOKA/NOSIN : MH1JBC216AK430069/ JBC2E-1418347 AN. DEWI NUR MAYANTI HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI MENUJU RUMAH

HILANG BPKB R4 MITSUBISHI DR1088D NOKA/NOSIN : T120SB-072525/4G17C702151 AN. JIWATI HILANG DISEKITAR JL. GOTONG ROYONG KOTA MATARAM HILANG STNK R4 ISUZU DR9102AJ NOKA/NOSIN : MHCTBR54FDK161583/ E168583 AN. MASNUN ZAINI HILANG DISEKITAR AMPENAN MENUJU GUNUNGSARI

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Selasa, 25 Juli 2017

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 25 Juli 2017

Halaman 15

Ribuan Kasus Kanker Ditangani RSUD NTB Mataram (Suara NTB) – Direktur RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM menyebutkan, selama enam bulan terakhir atau semester I 2017, jumlah kasus penyakit kanker yang ditangani rumah sakit milik Pemprov NTB itu mencapai ribuan kasus. Menurutnya, pola penyakit di NTB sudah berubah dari menular menjadi non infeksi. “Untuk pasien kanker sekarang cukup tinggi kasusnya. Sekarang pola penyakit sudah berubah ke pola penyakit non infeksi. Dulu setahun ada ratusan kasus. Tetapi sekarang semester I sudah ribuan kasus kanker di NTB,” kata Hamzi ketika dikonfirmasi Suara NTB, usai menghadiri rapat

paripurna di DPRD NTB, Senin (24/7) siang kemarin. Hamzi menambahkan, jumlah kasus kanker yang ditangani RSUD NTB terus meningkat tiap tahun. Namun, ia tak hafal angka pastinya. Kata Hamzi, pada semester I 2017 saja jumlah kasus kanker yang ditangani RSUD NTB hampir jumlah kasus selama setahun pada 2016 lalu. Banyaknya penemuan kasus kanker ini, kata Hamzi karean pihaknya sudah memiliki beberapa dokter spesialis yang dapat menangani penyakit kanker. Dengan adanya beberapa dokter spesialis tersebut, lanjutnya, angka rujukan pasien kanker dari RSUD NTB ke RSUP Sanglah Bali

mengalami penurunan. Dua jenis penyakit kanker yang paling banyak kasusnya di NTB adalah kanker payudara dan serviks. “Angka kasus kanker kita memang meningkat. Dengan adanya dokter spesialis itu, yang dulu kasus itu ndak ketahuan, sekarang menjadi ketahuan. Ini kasus yang ditemukan pada pasien yang berobat ke RSUD NTB saja. Belum lagi yang bicara NTB. Ini baru yang terjaring di rumah sakit kita,” terangnya. Menurutnya dukungan gubernur terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pengobatan untuk penyakit kanker ini luar biasa. Pemprov akan mengadakan alat radiologi untuk penanganan

kanker ini. dengan adanya alat ini, kata Hamzi, maka penanganan penyakit kanker di RSUD NTB akan menjadi lebih komprehensif. Bukan saja kemoterapi dan pembedahan atau operasi. Tetapi juga radioterapi. Ia mengatakan alat radiologi kanker ini akan diadakan pada tahun 2017 ini dengan harga miliaran rupiah. Diharapkan, 2018 mendatang alat ini sudah bisa di instalasi. Karena prosesnya cukup lama butuh waktu 6-7 bulan supaya alat tersebut dapat digunakan. Hamzi menambahkan, dengan adanya dokter spesialis penyakit kanker di RSUD NTB, jumlah pasien yang

dirujuk ke RSUP Sanglah Bali dari NTB sekarang di bawah 10 persen. Sementara dulu, katanya, lebih dari 20 persen sebelum adanya dokter spesialis. Ia mengatakan, pasien penyakit kanker bukan hanya dari NTB, tetapi baru-baru ini ada yang datang dari Malaysia. Pasien kanker asal Malaysia tersebut sudah berada pada stadium akhir. Setelah dilakukan penanganan, ada perbaikan. Bahkan pasien tersebut, kata Hamzi sempat dibawa jalan-jalan ke Senggigi. “Dia ke sini lihat pantai sambil berobat. Tapi kemarin sudah bagus kondisinya dan sudah bisa kita kirim kembali ke Malaysia,” katanya. (nas)

Usung Balon Gubernur

Gerindra Masih Berpeluang Berkoalisi dengan Golkar Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, menyampaikan bahwa partai Golkar sangat terbuka akan berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung H. Ahyar Abduh sebagai calon Gubernur NTB 2018. Hal itu disampaikan oleh Ridwan, karena dari hasil komunikasinya selaku Ketua DPD Gerindra NTB dengan sejumlah politisi partai Golkar

baik di DPP maupun di DPD dan juga termasuk Ahyar Abduh sendiri. Bahwa pintu Golkar masih terbuka lebar untuk mendukung Ahyar. “Karena Golkar sedang berusaha dekati Ahyar dan Ahyar juga sedang berusaha dekati Golkar. Komunikasi saya sebagai Ketua Gerindra dengan Ahyar, dan beberapa tokoh Golkar, menyebutkan masih ada peluang, karena dilihat, Ahyar itu sebagai

Amaq Asrul : Itu Wajar, Jangan Ditanggapi Berlebihan Dari Hal. 1 “Mungkin setelah ini mencari KTP seperti yang saya lakukan,” ucap Amaq Asrul. Sepintas adanya ormas yang sejatinya bukan partai politik mendeklarasi calon terkesan aneh. Namun soal aneh dan tidak dalam pandangan Ali BD yang sudah mantap maju ke Pilkada NTB lewat jalur Independen, itu ter-

gantung dari sudut mana dia memandang. “Aneh atau tidak itu tergantung pandangan masing-masing,” paparnya. Dari seluruh ormas yang ada diketahui baru organisasi seperti NW yang melakukan deklarasi calon pejuang politiknya. Fakta itu tegas Papuk Abada ini tidak perlu berlebihan ditanggapi. (rus/*)

”Hadang” Retail Modern Dari Hal. 1 Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, H. Rusman, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram kemarin. Rusman menjelaskan, pembangunan dua BUMDes Mart, masing-masing satu di KLU dan satu di Dompu ini sudah mendapatkan dukungan dari gubernur dan Bappeda. Kedua kabupaten itu dipilih menjadi lokasi pembangunan BUMDes Mart, lanjut Rusman, lantaran mereka belum mengeluarkan izin untuk pendirian retail modern di wilayahnya. Jika uji coba pembangunan dua BUMDes Mart ini berhasil, kata Rusman, maka akan dilanjutkan pengembangannya untuk 30 BUMDes yang ada di NTB. Untuk pembangunan BUMDes Mart ini, kata Rusman, Pemprov mengalokasikan anggaran masing-masing Rp 250 juta. Sementara untuk pengembangan 30 BUMDes percontohan yang ada di seluruh NTB dia-

lokasikan anggaran masingmasing Rp 100 juta. Menurut Rusman, dengan dibangunnya BUMDes Mart itu maka ekonomi di desa akan bergerak. Keuntungan hasil penjualan barangbarang kebutuhan pokok dan lainnya kembali lagi masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). “Ini uji coba di APBD Perubahan. Nanti 2018, kalau ini berhasil 30 BUMDes yang kita intervensi penganggarannya lalu dua BUMDes Mart yang kita tampilkan,’’ tandasnya. Terkait dengan keberadaan retail modern yang mulai menjamur, sebelumnya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta bupati/walikota membatasinya. Pasalnya, keberadaan retail modern ini dinilai akan mematikan usaha-usaha para pelaku usaha mikro kecil di daerah. Bahkan, keberadaan retail modern ini dinilai dapat menyebabkan ketimpangan di daerah. (nas)

Segera Harus Tuntas Dari Hal. 1 SKPD yang masih menunggak pengembalian kerugian negara itu antara lain Sekretariat DPRD NTB, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Dikbud, BPMPD, Dinas Perdagangan, BPKAD dan RSUD NTB. Menurut Wagub, SKPD sudah diberikan ruang untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Sehingga harus diselesaikan. Sesuai dengan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB 2016, Pemda diberikan batas 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK. Pada akhir Juli ini, semua rekomendasi BPK harus sudah ada tindaklanjutnya. Menurut Wagub, semua temuan BPK dalam LKPD 2016 harus ditindaklanjuti sampai akhir Juli ini. Dalam penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi BPK, lanjut Amin, pasti diberikan toleransi untuk penyelesaiannya. Namun tentu harus disertai dengan alasan yang rasional, bisa dipertanggungjawabkan atau diterima. “Kalau memang punya alasan yang cukup , bisa dipertanggungjawabkan, bisa kita terima. Karean itu wajib di-recovery kerugian negara itu,” katanya. Begitu juga dengan pihak ketiga atau rekanan terkait dengan denda atas pelaksanaan pekerjaan atau proyek. Menurut Wagub, pimpinan SKPD harus mendesak rekanan segera menuntaskan kewajibannya. Pimpinan SKPD diminta tegas supaya rekanan segera menuntaskan tungga-

kan pengembalian kerugian negara. “Apalagi ini masih dalam lingkup perdata, ndak akan dipidana,” terangnya. Wagub menjelaskan, saat ini pengembalian kerugian negara itu masih dalam keperdataan. Jika ada yang tidak kooperatif maka Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) diminta agar diefektifkan. Diberitakan sebelumnya, beberapa temuan yang masih ada tunggakan di masing-masing SKPD. Seperti BPKAD, temuan terkait penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah 2004 dan 2005. Di catatan itu tertera nilai temuan BPK Rp 32.625.000 sudah dilakukan pembayaran Rp 31.125.000 sehingga tersisa Rp 1,5 juta. Ada juga yang langsung melunasi, yakni Dinas Pariwisata NTB. Diantara penunggak itu, angka terbesar adalah RSUP NTB. Temuan terkait dua paket gedung tidak dapat diselesaikan dan dimanfaatkan tepat waktu. Sehingga temuan BPK dan tercatat sebagai kerugian negara total Rp 3.504.890.950. Namun baru dikembalikan Rp 360.064.050, sehingga tersisa Rp 3.144.826.500. Dari kerugian negara Rp 8,457 Miliar, sudah ada proses mencicil dari semua SKPD dengan akumulasi mencapai Rp 591.494.514,54. Namun demikian nilainya masih relatif kecil, sehingga tunggakan masih banyak yang belum terselesaikan mencapai Rp 7.466.500.687,55. (nas)

kader senior dan kader utama, sebab Ahyar itu selama 25 tahuan mengabdikan diri pada masyarakat melalui Golkar. Jadi masih yakin peluang itu ada,” kata Ridwan pada wartawan, Minggu (23/7). Namun demikian, meskipun pada akhirnya Golkar tidak berkoalisi bersama Gerindra, maka menurut Ridwan, Gerindra siap untuk berkompetisi. “Kita siap berkoalisi dengan siapa saja, tapi kalau tidak bisa berkoalisi maka kita akan berkompetisi,” tegas Ridwan yang ditemui disela-sela kegiatan pemaparan visi-misi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, di Hotel Aston, Mataram. Lanjut disampaikan oleh Ridwan, pada dasarnya, untuk Ahyar Abduh, sudah dalam posisi aman, bahkan di atas angin dari bakal calon lainnya. Sebab sampai saat ini Ahyar

sudah mendapatkan partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusungnya di Pilkada serentak NTB 2018. “Koalisi sudah kita dapatkan, cuma belum bisa kita buka dulu, bahkan syarat kursi sudah melampui,” kata Ridwan. Dengan sudah didapatkanya partai Koalisi, lantas apakah Ahyar sudah mendapatkan SK dukungan final dari partai Gerindra? Sebab diketahui SK Gerindra yang dipegang oleh Ahyar saat ini masih bersifat sementara, sampai Ahyar mendapatkan partai Koalisi dan juga calon wakil. Ridwan menjawab bahwa SK dukungan Gerindra pada Ahyar sudah definitif, dan final. Karena sudah memenuhi persaratan yang diminta oleh Gerindra, yakni partai Koalisi dan calon wakil sudah didapatkan oleh Ahyar. Hanya saja, SK terbaru itu tidak pernah di-

kecuali temuan-temuan yang mengandung unsur TPK (tindak pidana korupsi),” tegasnya. Namun demikian, Wahyu Priyono yakin, proses yang sedang dilakukan Kejaksaan dan Inspektorat sekarang sedang berjalan. “Inspektorat (sedang) menggandeng APH (Kejaksaan) dalam mendorong penyelesaian kerugian daerah,” pungkasnya. Pihak Inspektorat juga belum mau bicara terlalu jauh soal langkah penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, temuan BPK ini sudah ter-

catat sebagai kerugian negara yang wajib dikembalikan. “Itu kerugian negara ya ditagih, tetap proses non litigasi karena ketentuannya seperti itu untuk kerugian,” katanya menjawab Suara NTB, Senin (24/7) kemarin. Dia mengajak untuk mencermati angka Rp 8,4 miliar itu sesungguhnya komulatif dari seluruh SKPD yang jadi temuan. Tetapi sesungguhnya menurut dia, nilainya relatif kecil jika dirinci per Satker. Dalam proses penyelesaian pun masih ada peluang tidak bisa ditindaklanjuti. “Karena sebagian dapat dinaikkan statusnya menjadi kategori tidak dapat ditindak-

Dari Hal. 1 Fokus penyidik saat ini adalah merampungkan berkas sesuai hasil rangkaian pemeriksaan tambahan untuk saksi itu, kemudian dipersiapkan pelimpahan tahap satu. “Dalam waktu dekat, berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan lagi,” tegas Tri Budi, sembari memastikan penyidik dalam kasus ini tidakan terpengaruh dengan dinamika atau pro kontra kasus yang dipicu putusan PTUN sebelumnya. Karena bagi Tri Budi, putusan PTUN yang mengesahkan 134 CPNS itu sifatnya administasi. ‘’Tidak ada hubungannya dengan pidana,’’ pungkasnya. Sedangkan pantauan berbeda, kasus K2 Kota Bima juga sedang berjalan penyelidikannya. Meski konsentrasi penanganan di Polres Bima Kota, namun penyidik setempat masih butuh koordinasi dengan instansi atas untuk menguatkan penyelidikan.

Pantauan Suara NTB, tim dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda NTB sekitar pukul 10.00 Wita. Tim itu langsung bertemu dengan penyidik Subdit III Tipikor. ‘’Hanya Koordinasi biasa, untuk mempertajam penyelidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Afrizal, SIK sesuai informasi dari tim dari unit Tipikor yang koordinasi ke Polda NTB. Selebihnya tidak ada komentar, karena sifat koordinasi adalah hal biasa di internal Kepolisian untuk memperkuat proses penyelidikan kasus yang sedang ditangani, termasuk untuk K2 Kota Bima. Informasi yang pernah disampaikan pihak Unit Tipikor sebelumnya, koordinasi diperlukan sebagai “studi banding” penanganan kasus K2 Kota Bima. Karena modusnya dipastikan sama dengan kasus K2 Dompu yang ditangani Polda NTB. (ars)

Temuan BPK Rp 8,4 Miliar Didorong Diproses Hukum Dari Hal. 1

(Suara NTB/ndi)

H. Ridwan Hidayat umumkan pada publik. “Kita tidak umumkan karena belum saatnya. Begitu juga dengan calon wakil juga sudah ada, tapi tunggu waktu yang tepat, karena ini sifatnya sensitif, jadi harus dikomunikasikan dulu bersama degan partai koalisi,” pungkasnya. (ndi)

Temuan BPK Rp 8,4 Miliar Didorong Diproses Hukum Dari Hal. 1

Penyidik Periksa Pejabat BKN

lanjuti dengan alasan yang sah,” jelasnya. Bagaimana dengan kerugian yang sudah lawas? Menurut dia, dalam konteks tahun yang lama sejak 2003 sedang melalui proses kajian. Rupanya tidak hanya pihaknya, tapi itu terjadi di seluruh Inspektorat di Indonesia dan terpenting didukung data atau informasi kondisi entitas dan menjadi bahan pertimbangan untuk penagihan. “Contoh kalau pihak yang berutang mati, maka harus ada keterangan matinya. Ini dilakukan agar mengurangi beban piutang daerah akibat kerugian negara atau daerah belum tuntas,” bebernya. (ars)

“Kalau anda tanya yang sekarang ini saya bisa lancar jawab. Tapi kalau yang dulu, data-datanya kita cari lagi,” katanya. Dalam audit BPK, tercatat kerugian negara yang jadi temuan pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu mencapai total Rp 3.504.890.950. Temuan ini tahun 2013 lalu, berkaitan dengan pembangunan gedung baru RSUD NTB di Dasan Cermen Mataram. Di mana dalam audit BPK, ada dua paket pekerjaan yang tidak tuntas sesuai ketentuan waktu atau ambang batas kontrak. Sebenarnya sudah ada itikad baik dari pihak RSUD untuk mengembalikan kerugian negara itu, dibuktikan dengan kehadiran perwakilan instansi saat diundang Asdatun Kejati NTB Juni lalu. Wujud komitmen manajemen, dengan mencicil pengembalian. Pada tahap pertama, dikembalikan sebesar Rp 360.064.050. Namun memang relatif kecil dibanding akumulasi temuan, akan tetapi ada sikap kooperatif untuk proses penyelesaian. Sehingga untuk kelebihan yang harus dilunasi, mencapai Rp 3.144.826.500. Sementara itu, untuk temuan-temuan baru kata Hamzi sedang dalam proses pengembalian potensi kerugian negara. Seperti temuan BPK sesuai LHP 2016 terkait PPh pasal 21 atas penghasilan jasa pelayanan RSUD NTB kurang potong sebesar Rp 1,76 miliar. Ia mengatakan

temuan ini sudah ditindaklanjuti pihak RSUD NTB. Ia mengatakan untuk pengembalian potensi kerugian negara ini pihaknya diberikan waktu sampai akhir tahun ini. Pihaknya mencicil pengembalian kerugian negara tersebut dari pendapatan rumah sakit. “Kemarin sudah mulai kita cicil dan kemarin kita tembuskan ke pihak Inspektorat, BPK juga,” ungkapnya. Begitu juga dengan temuan kerugian negara yang harus dikembalikan oleh rekanan. Menurut Hamzi, pihak rekanan sudah dipanggil dan diminta membuat surat pernyataan. Ia mengatakan, ada satu rekanan yang sudah mengembalikan potensi kerugian negara sebesar 100 persen. Dan ada satu rekanan yang sudah diminta membuat surat pernyataan untuk mengembalikan potensi kerugian negara tersebut. “Bahkan kemarin kita hadapkan, waktu diundang Kejaksaan kita juga minta dia. Alhamdulillah kita juga dibantu oleh Inspektorat dan Kejaksaan kalau masalahnya di pihak ketiga,” tandasnya. Hamzi mengaku optimis untuk temuan kerugian negara tahun 2016 akan tuntas tahun ini. Tetapi, untuk temuan-temuan yang sudah lama, maka perlu diklarifikasi lagi. Artinya, dokumen-dokumen yang lama perlu dibongkar kembali. “Yang jelas, kalau memang terindikasi kerugian negara kita punya kewajiban untuk membantu menyelesaikan itu, mengkoordinasikan paling tidak,” katanya. (nas)

RSUD Provinsi NTB Dilengkapi CT-Scan 128 Slice Dari Hal. 1 Gubernur NTB Dr. TGH.M.Zainul Majdi mengharapkan RSUD Provinsi NTB menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB. Tantangan menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan gubernur ditanggapi sungguhsungguh oleh Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM. Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan tonggak awal dan momentum untuk memulai suatu perubahan. Perubahan dan pembenahan di berbagai aspek pelayanan memang harus terus dilakukan. ‘’Ini kesempatan untuk berbenah dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata gubernur belum lama ini. Perubahan dan pembenahan ini menjadi salah satu jawaban bagi harapan dan tuntutan masyarakat NTB terutama yang terkait dengan pelayanan berkualitas, prima dan berfokus pada pelayanan pasien. Ini juga sesuai dengan visi RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan yang unggul serta misi meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang profesional. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Instalasi Radiologi Dunia kedokteran saat ini terus berkembang. Keberadaan sebuah rumah sakit yang unggul juga harus disertai ketersediaan peralatan kedokteran yang canggih dan modern. Di sini keberadaan Instalasi Radiologi menjadi sangat penting. Pelayanan radiologi ini sangat penting untuk membantu penegakan diagnosis penyakit pasien sehingga para dokter dapat memberikan pengobatan atau perawatan yang tepat dan akurat. ‘’Instalasi Radiologi merupa-

kan salah satu instalasi penunjang medis yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi (pencitraan) dengan hasil foto atau gambar (imaging) yang kemudian diinterpretasikan oleh dokter spesialis radiologi,” kata Kepala Instalasi Radiologi dr Dewi Anjarwati Sp. Rad, di Mataram, Senin (24/7). Untuk menjadi rumah sakit yang unggul serta ikhtiar meningkatan pelayanan kepada pasien, Instalasi Radiologi RSUD Provinsi NTB terus berbenah dan melengkapi dengan berbagai peralatanan canggih dan modern. Instalasi Radiologi RSUD Provinsi NTB kini dilengkapi peralatan radiologi yang canggih dan modern, yakni CTScan 128 Slice, X-Ray CR, XRay DR,Panoramic, C- Arm dan USG Color Doppler. Bahkan, dalam waktu yang tidak lama lagi, rumah sakit ini juga akan dilengkapi MRI dan Mammografi. CT-Scan 128 Sliceini menjadikan RSUD Provinsi NTB satu-satunya rumah sakit pemerintah di NTB yang mengoperasikan alat radiologi canggih dan modern ini. Sementara gedung atau ruang radiologi RSUD Provinsi NTB ditempatkan di lokasi strategis dengan penataan yang representatif sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien yang sedang berobat ke rumah sakit terbesar di NTB. CT-Scan 128 Slice (Computed Tomography Scanner) merupakan generasi baru CT-Scan yang memiliki kemampuan menghasilkan informasi dan gambaran diagnostik yang lebih baik. Termasuk untuk pemeriksaan organ bergerak seperti otak, hati dan jantung. Dengan kecepatan pemeriksaan cukup singkat, peralatan radiologi ini mampu menghasilkan gambar lebih akurat dengan resolusi yang lebih baik. Dengan tingkat akurasi yang tinggi serta ketajaman gambar yang lebih baik dari generasi sebelumnya menjadikan alat ini mampu mendeteksi kelain-

an organ dan tubuh manusia (whole body scan). Keunggulan lain alat ini adalah tingkat radiasi lebih kecil sehingga aman bagi tubuh. Proses scanning menjadi lebih cepat, multiple phase/ pengambilan gambar sekaligus untuk seluruh tubuh hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik, serta dapat menilai perfusi jaringan dan organ bergerak seperti otak, hati, jantung dan lain-lain. Di sisi lain, alat pemindai ini juga mampu membuat potongan/irisan sangat tipis dan cepat mengambil gambar dari kepala sampai kaki sehingga sangat cepat dan akurat jika harus melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Bahkan, alat ini mampu membuat detail gambar struktur pembuluh darah organ tubuh dengan jelas. Selain itu, alat ini juga memungkinkan untuk merekonstruksi ke bentuk tiga dimensi sehingga menghasilkan gambar lebih nyata. Begitu juga dengan pemeriksaan jantung, dengan keadaan denyut yang cepat atau tidak teratur (aritmia) yang selama ini menjadi masalah pada alat generasi sebelumnya, kini dengan CT-Scan 128 Slice dapat lebih cepat mengambil gambar denyut jantung. X-Ray CR(X-Ray Computed Radiography) berbeda dengan pemindaian (rontgen dengan XRay) konvensional yang selama ini banyak digunakan di rumah-rumah sakit. CR merupakan sistem atau proses mengubah sistem analog menjadi digital radiografi. Data (hasil gambar X-Ray pasien) yang analog atau konvensional dikonversi ke dalam data digital. Keunggulan alat ini, proses pengulangan pengambilan gambar (rontgen) yang rendah karena kesalahan faktor teknis, resolusi kontras yang lebih tinggi, kualitas gambar dapat ditingkatkan, dan penyimpanan gambar lebih mudah baik dengan hard copy maupun penyimpanan elektronik. Sedangkan, X-Ray DR(XRay Digital Radiography) merupakan bentuk pencitraan

Sinar X (rontgen) di mana sensor-sensor Sinar X digital digunakan untuk menggantikan film fotografi konvensional. Prosesing kimiawi digantikan dengan sistem komputer yang terhubung dengan monitor atau laser printer. Keunggulan alat ini, gambar yang dihasilkan dapat langsung dikirimkan dalam bentuk digital kepada dokter spesialis radiologi di ruang baca melalui jaringan komputer. Dengan cara ini, dimungkinkan pembacaan teleradiologi. Sedangkan Panoramic disiapkan untuk pemeriksaan pencitraan gigi geligi, rahang atas dan rahang bawah. C-Arm untuk membantu dan memandu tindakan operasi di ruang OK (operatie kamer/kamar operasi). USG (Ultrasonografi) Color Dopplermerupakan alat yang menggunakan gelombang suara untuk mengetahui aliran darah di pembuluh daerah. USG Color Doppler akan membantu dokter mendeteksi keadaan pasien, seperti bekuan darah di pembuluh atau penyempitan pembuluh darah hampir di seluruh bagian tubuh, serta gangguan katup pada vena kaki yang dapat menyebabkan darah terkumpul di kaki (insufisiensi vena). USG ini juga mampu mendeteksi penurunan sirkulasi darah ke kaki, serta jumlah dan lokasi plak yang terbentuk di pembuluh darah arteri yang menyebabkan terjadinya penyempitan. Alat ini sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyempitan pembuluh darah di leher yang dapat berisiko stroke dan mengevaluasi aliran darah setelah serangan stroke atau kondisi lain yang disebabkan gangguan aliran darah. Selain itu, alat ini mampu mengevaluasi aliran darah pada ginjal atau hati, sedangkan pada ibu hamil dapat mengevaluasi status kesehatan janin dalam kandungan sekaligus dapat melihat aliran darah di otak dan jantung janin yang sudah terbentuk. Dengan USG Color Dopplerdapat diketahui apakah janin mendapatkan

asupan oksigen dan nutrisi, serta mampu melihat kelainan yang mungkin atau sudah terjadi selama masa kehamilan seperti kondisi dan gangguan pertumbuhan janin. Sejumlah peralatan radiologi canggih dan modern yang kini dimiliki RSUD Provinsi NTB merupakan komitmen rumah sakit rujukan di provinsi ini untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Para dokter spesialis radiologi, radiografer dan staf lainnya juga berkomitmen menjadikan Instalasi Radiologi sebagai salah satu instalasi yang dapat memberikan layanan unggul dan profesional serta ujung tombak pelayanan prima kepada masyarakat NTB. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, RSUD Provinsi NTB juga akan dilengkapi MRI (Magnetic Resonance Imaging) 1.5 Teslayang merupakan alat pemindai memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. MRI dapat membantu dokter melakukan diagnosis terhadap berbagai kondisi di jantung dan pembuluh darah, otak dan saraf tulang belakang, tulang dan sendi, payudara, dan organ internal bagian tubuh lainnya, dengan menciptakan gambar yang lebih jelas sehingga dapat ditegakkan diagnosis yang tepat dan akurat. Selain itu, di Instalasi Radiologi direncanakan pula Mammografi yang merupakan alat pemeriksaan radiologis khusus untuk menilai jaringan payudara seseorang, serta dapat melihat beberapa tipe tumor dan kista. Alat ini juga masih menjadi pilihan utama untuk mendiagnosis kanker payudara. Dengan berbagai kelengkapan peralatan kedokteran yang canggih dan modern di Instalasi Radiologi, RSUD Provinsi NTB berharap dapat menjadi rumah sakit rujukan yang unggul dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (lin/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 25 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

UNRAM MENGABDI

Unram Juara Debat Regional VIII

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini menjadi juara debat pada ajang “national university debating championship (NUDC) Regional VIII” yang berlangsung tanggal 21-22 Juli di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Tim debat Unram diwakili tiga orang mahasiswa dan maha-

siswi yaitu Baiq Yunia Eka Diana Putri asal FKIP, Teguh Aris Munandar Fakultas Ekonomi dan Arida Meilani jurusan Hubungan Internasional. Dengan juara ini, Unram berhak melaju ke lomba debat selanjutnya di tingkat nasional yang akan digelar pada Desember mendatang bersama lima tim lainnya dari Regional VIII Wilayah Bali, NTB dan NTT. Wakil Rektor III Unram menegaskan tim debat Unram

mampu menyisihkan lebih dari empat puluh perwakilkan PTN dan PTS yang tergabung dalam Kopertis Wilayah VIII. Prestasi ini sangat membanggakan karena dengan demikian, prestasi Unram tahun ini lebih bagus dari tahun lalu. Pada lomba yang sama tahun lalu, Unram hanya mampu menempati urutan kedua. “Selanjutnya berangkat ke Undip, Semarang pada 3-8 Desember untuk berlaga ke tingkat nasional”, ujarnya. Sementara untuk mem-

persiapkan diri ke tingkat nasional, Nasir mengaku pihaknya akan memberikan berbagai pelatihan dan pendalaman materi yang akan dilombakan seperti materi politik, sosial, ekonomi, wawasan kebangsaan. Sementara untuk pelatih, Nasir menjelaskan akan mendatangkan pelatih berasal dari para dosen Unram maupun di luar Unram. Harapannya ialah mampu memberikan hasil terbaik di tingkat nasional mendatang. (dys/*)

Penyelundupan Narkoba ke Rutan Praya Digagalkan Praya (Suara NTB) Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya Lombok Tengah (Loteng) berhasil digagalkan petugas setempat. Adapun sang kurir narkoba tersebut, kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Pelaku yang kita amankan berinsial AF (28) warga Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim),” sebut Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman SIK., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaemin, S.H.SIK., Senin (24/7). Kejadian sendiri berlangsung pada Sabtu (22/7). Saat itu, sekitar pukul 16.30 wita, pelaku AF datang ke Rutan Praya dengan alasan mau menjenguk ZH, salah satu narapidana narkoba Rutan Praya. Saat itu, pelaku datang mau mengantarkan shampo dan beberapa barang kepada ZH. Pertugas Rutan Praya yang curiga

dengan gerak-gerik pelaku kemudian memeriksa barang bawaan pelaku. Sepintas tidak ditemukan barang mencurigakan dari barang bawaan pelaku. Namun setelah botol shampo tersebut dibuka, petugas menemukan satu poket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga kuat narkoba jenis sabu. Atas temuan tersebut, petugas Rutan Praya sempat menahan pelaku. Setelah aparat kepolisian datang, pelaku langsung diserahkan. “Begitu kita mendapat laporan, tim langsung turun ke Rutan Praya. Di sana pelaku yang diduga kurir narkoba kemudian

diamankan bersama barang bukti yang ada,” jelas Muhaemin. Setelah menjalani pemeriksaan, pada Senin siang pelaku kemudian menjalani tes urine di Mataram. Hasilnya, pelaku dinyatanya positif menggunakan narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya mengantar barang titipan saja. Di mana barang tersebut, diperoleh dari seseorang. “Kasusnya masih terus kita kembangkan. Adapun indentitas orang yang digunakan menyuruh pelaku mengantar paket tersebut, saat ini sudah kita kantongi,” timpalnya. (kir)

JUARA - Tim debat Unram poto bersama usai menjadi juara I di ajang “national university debating championship (NUDC) Regional VIII.

Parade ”Marching Band” Meriahkan Peringatan Hultah NWDI di Pancor Selong (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati Hultah NWDI ke-82 dan Haul Almaghfurulahu Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ke-20 di Pancor, Lombok Timur (Lotim), berbagai aneka lomba memeriahkan kegiatan tahunan tersebut. Tak ketinggalan parade marching band yang diikuti oleh marching band se-pulau Lombok mulai dari tingkat SD hingga umum. Pengurus YPH-PPD NW Pancor, Muhammad Khalqi menjelaskan, parade marching band yang dilaksanakan tersebut sebagai salah satu upaya memberikan ruang kepada siswa maupun masyarakat dalam menyalurkan bakatnya di bidang seni. Parade ini, katanya, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Nahdlatul Wathan (NW), terutama peringatan Hultah NWDI. Dalam parade ini, Khalqi menjelaskan ada berbagai jenis atau kriteria penilaian yang dilakukan terhadap masing-masing tim. Mulai dari atraksi yang dilakukan di lokasi start di aula YPH-PPD NW Pancor yang masing-masing diberikan waktu lima menit, kekompakan, dan lainnya. “Atraksi menjadi salah satu item penilaian dalam parade marching band ini,”jelasnya. Pantauan Suara NTB, pelaksanaan parade marching band ini, cukup menyita perhatian masyarakat. Antusias penonton terlihat ketika para peserta berusaha keras menunjukkan aksi dan kebolehannya memainkan irama musik gabungan dari berbagai jenis tersebut. Tidak ketinggalan para mayoret masing-masing tim unjuk kebolehan dan powernya dalam memainkan alat serta mengarahkan timnya untuk tetap tampil prima dan fokus pada setia nada atau lagu yang dimainkan. (yon)

(Suara NTB/yon)

PARADE - Salah satu peserta parade marching band unjuk kebolehan dalam momen peringatan Hultah NWDI ke-82 di Pancor, Lotim,