HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 136 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
RABU, 23 AGUSTUS 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tetap Lakukan Seleksi
Dinas PUPR Akui Anggota Dewan Bawa Rekanan Kerjakan Proyek Pokir ‘’Masalah kegiatan-kegiatan ini memang larinya ke penunjukan langsung. Tentunya proses itu, namanya mereka yang membawa aspirasi dan sebagainya, kita hanya meminta referensi saja sifatnya. Kalau memang ada rekanan yang memenuhi syarat, iya ndak apa-apa kita suruh laksanakan,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, ke-
marin di Mataram. Meskipun Dewan membawa rekanan sendiri, kata Ardhi, penyedia jasa yang dibawa tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Artinya, rekanan harus mempunyai kemampuan dasar dan lainnya. Bersambung ke hal 15
Wedha Magma Ardhi
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengakui bahwa ada anggota Dewan yang membawa rekanan untuk mengerjakan proyek pokokpokok pikiran (pokir) yang berasal dari DPRD. Namun, Dinas PUPR mengatakan tetap melakukan verifikasi dan seleksi terhadap rekanan-rekanan yang memenuhi syarat dalam mengerjakan suatu proyek.
Tuntas, Supervisi KPK pada Kasus K2 Dompu Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB akhirnya bertolak dari Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka sudah rampung menyelesaikan hasil koordinasi dan supervisi (Korsup) kasus K2 Dompu. ‘’Tim penyidik kan sudah ada di Mataram sekarang. Korsupnya selesai,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti MM, Selasa (22/8). Keberangkatan tim penyidik
Subdit III Tipikor ke gedung KPK sebelumnya, untuk bertemu dengan tim Satgas Korsup. Mereka konsultasi terkait penanganan perkara pengangkatan honorer K2 Dompu ke Satgas tersebut. Alasan Korsup karena ada perbedaan persepsi soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka Bupati Dompu Drs.H. Bambang M. Yasin (HBY) , antara penyidik dengan jaksa peneliti berkas. Bersambung ke hal 15
TO K O H Malu Minta Jatah
(Suara NTB/ist)
TERBAKAR - Kondisi jalur pendakian Gunung Rinjani pascaterbakar pada Senin (21/8) malam.
HW. Musyafirin (Suara NTB/nas)
Jalur Pendakian Rinjani Terbakar
(Suara NTB/bul)
SAMPAH RINJANI - Sampah menjadi persoalan yang tak pernah tuntas di Gunung Rinjani. Butuh kesadaran dari semua pihak untuk membebaskan geopark nasional ini dari ‘’belenggu’’ sampah. Tampak beberapa orang pendaki dan porter dengan kesadarannya yang tinggi menurunkan sampah-sampah dari Gunung Rinjani hingga di Pos TNGR.
Mataram (Suara NTB) Pihak TNGR masih mencari penyebab terjadinya kebakaran yang melahap setidaknya 9,7 hektar jalur pendakian ke Gunung Rinjani. Sementara zonasi yang terbakar meliputi zona pemanfaatan seluas 3,8 hektar, zona inti seluas 3,6 hektar dan zona rimba seluas 2,3 hektar. ‘’Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran,’’ kata Kepala Balai TNGR Agus Budi kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/8).
Harga Tebu Rendah
Bupati Dompu Tak Bisa Cegah Petani Beralih Tanam Jagung Mataram (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, ia sudah mendengar keluhan petani tebu di kawasan pabrik gula PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) mengenai rendahnya harga tebu. Di sisi yang lain, bupati mengaku tak bisa mencegah para petani akan beralih menanam jagung jika harga tebu masih rendah. “Saya pikir di sisi pemerintah. Kalau saya konsepnya pemerintah itu hebat jika dia bisa menyediakan pilihan-pilihan untuk rakyatnya. Sekarang, misalnya mau namam tebu, nanam jagung, itu haknya rakyat. Pilihan yang mana? Pilih yang banyak duitnya,” kata Bambang dikonfirmasi Suara NTB usai mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kantor Gubernur, Selasa (22/ 8) siang kemarin. Jika suatu saat petani tebu di Kecamatan
’’
Pekat, Kabupaten Dompu, tidak mau lagi menanam tebu karena persoalan harga tersebut. Serta lebih memilih menanam jagung yang harganya sudah terjamin, maka pihaknya tidak bisa menyalahkan petani. Ia mengatakan, jika perusahaan gula itu mau mendapatkan bahan baku berupa tebu, maka diharapkan membelinya dengan harga yang bagus. Bambang mengatakan, budidaya tanaman tebu untuk memenuhi bahan baku pabrik gula PT. SMS merupakan barang baru bagi petani di sana. Bersambung ke hal 15
Kalau saya konsepnya pemerintah itu hebat jika dia bisa menyediakan pilihan-pilihan untuk rakyatnya. Sekarang, misalnya mau nanam tebu, nanam jagung, itu haknya rakyat
H. Bambang M. Yasin
Kronologis terjadinya kebakaran disampaikan Agus Budi bahwa pada hari Senin (21/ 8) sekitar pukul 17.30 Wita telah dilaporkan terjadi kebakaran hutan di sekitar jalur pendakian. Berlokasi di Jalur Sembalun lokasi Bukit Penyesalan atas pos ekstra Kawasan TNGR. Sebagai upaya mengatasi kebakaran tersebut Tim Kebakaran Hutan Resort Sembalun segera melakukan tindakan dengan menyiapkan regu pemadam kebakaran (MPA) untuk melakukan pemadaman. Bersambung ke hal 15
KPK Dalami Hasil Klarifikasi LHKPN Kepala Daerah NTB dengan PPATK
(Suara NTB/nas)
BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. HW. Musyafirin, MM menegaskan, pihaknya setuju dengan merger atau penggabungan PD. Bank BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Hal tersebut ditegaskan bupati ketika dikonfirmasi usai memberikan klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara LHKPN) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur, Selasa (22/8) siang kemarin. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami hasil klarifikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh kepala daerah yang ada di NTB dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selama lima hari, KPK melakukan klarifikasi LHKPN seluruh kepala daerah yang ada di NTB mulai dari gubernur, wakil gubernur, Sekda, Ketua DPRD NTB, Wakil Ketua DPRD NTB, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Kepala Satgas Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN KPK, Airin Martanti mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan ketidakwajaran
dalam penyampaian LHKPN kepala daerah di NTB. Namun, hasil klarifikasi LHKPN yang dilakukan Tim KPK kepada gubernur sampai bupati/ walikota akan diperdalam lagi. ‘’Karena memang harus diperdalam lagi. Kita tidak bisa hanya administrasi saja. Kalau kita lihat fisiknya saja, ndak kelihatan (yang lain). Kita juga nanti kerjasama dengan pihak terkait seperti BPN dan PPATK. Jadi harus ada lebih dalam lagi,” ujar Airin dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (22/8) siang kemarin. Ia mengatakan, hasil klarifikasi yang dilakukan belum ada laporan harta kekayaan kepala daerah yang di luar kewajaran. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2 (Suara NTB/ynt)
RAWAN MACET - Jalan Pejanggik atau depan SDN 2 Cakranegara ini menjadi titik rawan macet khususnya pada siang hari saat anakanak pulang sekolah. Kemacetan terjadi karena setengah badan jalan digunakan untuk parkir kendaraan para penjemput.
Berkah bagi Masyarakat
(Suara NTB/ist)
Cahya Samudra
MASYARAKAT di wilayah Lingkar Selatan khususnya Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela mendapatkan berkah pada musim haji saat ini. Lapak pedagang laris manis karena diborong pengantar JCH (Jemaah calon Haji). Camat Sekarbela, Cahya Samudra, S.STP, MH., dikonfirmasi, Selasa (22/8) menjelaskan, ada dua hal yang terlihat pada pemberangkatan haji tahun ini. Pertama, masyarakat khususnya warga di Lingkungan Mapak Dasan dan Mapak Belatung mendapatkan berkah dari pengelolaan parkir serta pembangunan lapak. Disisi lain, permasalahan yang harus
disikapi persoalan kebersihan. Pihaknya mensiasati pengelolaan parkir dan lapak diserahkan ke Karang Taruna Kelurahan Jempong untuk menjaga kebersihan PKL. "Masyarakat paling tidak dapat berkah saat musim haji tahun ini," kata Cahya. Menurutnya, lapak pedagang ini tidak bisa dihentikan. Sebab, sudah menjadi tradisi setiap tahun masyarakat berjualan pada momentum musim haji. Pihaknya tidak bisa melarang, sehingga hanya bisa mengatur PKL dan parkir kendaraan. Yaya sapaan akrabnya menjelaskan, rapat dengan panitia pemberangkatan JCH melibatkan camat, lurah, kepolisian, TNI, serta Karang Taruna. Pihaknya menyepakati parkir kendaraan difokuskan di dua tempat. Yaitu, belakang asrama haji dan tanah kosong samping asrama haji. "Alhamdulillah, sekarang sudah tidak macet lagi. Kendaraan tidak ada parkir di bahu jalan," paparnya. Khusus pengelolaan kebersihan lanjutnya, ia berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu, Karang Taruna turut terlibat membantu menjaga kebersihan khusus di pinggir jalan. Mantan Lurah Pagutan Barat menambahkan, kendala dihadapi khusus pengantar JCH menggunakan kendaraan besar parkir sembarang tempat. "Parkiran belum maksimal," tuturnya. Pemprov NTB wacananya akan menghibahkan lahan di samping Asrama Haji Loang Baloq sebagai lahan parkir. Kemudian penataan nantinya diserahkan ke panitia penyelenggara ibadah haji sehingga tahun depan dipastikan tidak menggunakan badan jalan. Terkait lapak berjualan di atas trotoar dan taman? Ia mengatakan, sudah mengingatkan pedagang. Namun demikian, minimnya lahan dinilai menjadi pemicu. Pihaknya mengingatkan pedagang agar tidak menggunakan terpal ukuran besar sehingga tidak melewati badan jalan supaya tidak mengganggu pengendara. (cem)
Eks Bandara Selaparang Bukan RTH Pengganti KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., membantah pernyataan Kepala Dinas PU Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP., yang menyebutkan bahwa Pemkot manjadikan eks Bandara Selaparang sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan lainnya. RTH eks Bandara Selaparang ini merupakan pengganti RTH yang menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker di Tanjung Karang. Wiska yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/8) menyata(suara NTB/fit) kan bahwa tidak semua I Gede Wiska yang disampaikan Kepala Dinas PU NTB tersebut, benar. Mantan Wakil Ketua Pansus RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada DPRD Kota Mataram ini menjelaskan bahwa RTRW secara umum memuat bagaimana pola ruang. Tindak lanjut dari RTRW harus ada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). ‘’Disitu bisa detail bagaimana pemanfaatan pola ruang itu,” cetusnya. Peta RTRW yang dibuat oleh Pemkot Mataram, lanjut Wiska, bukan 1:15.000 melainkan 1:25.000. Walaupun permintaan Pemprov untuk peta 1:15.000 lebih detail dari peta yang dibuat Pemkot Mataram, namun belum sebanding dengan yang ada di daerah lain. Ia mencontohkan ketika pansus melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surakarta. ‘’Kita studi banding ke Solo, dia 1:5.000. Kalau yang seperti ini tidak perlu ada RDTR karena sudah terliat jelas perbandingan petanya,” ungkap Wiska. Karena Pemkot Mataram masih mengacu pada skala 1:25.000, jelas harus dibarengi dengan RDTR. Sehingga, Pemda dalam hal ini tidak bisa main-main terhadap pemanfaatan ruang. Pada bagian lain, pemanfaatan eks Bandara Selaparang yang digunakan sebagai penukar pembangunan PLTGU Lombok Peaker, tidak benar. ‘’Pansus dengan eksekutif kemarin itu menyepakati bahwa Lombok Peaker menyediakan lahan sendiri. ‘’Bukan itu (eks bandara selaparang, red),” tegasnya. Lahan pengganti itupun, bukan RTH. Pemanfaatan dari lahan pengganti itu adalah untuk RTH dan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan). Justru, sambung politisi PDI Perjuangan ini, kawasan eks bandara selaparang merupakan kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran. Terkait masih digunakannya eks bandara selaparang sebagai sekolah penerbangan, hal ini sedang dalam finalisasi antara Pemkot mataram dengan PT. Angkasa Pura. (fit)
Atasi Kemacetan
Kendaraan Antar-Jemput Pelajar akan Dialihkan ke Islamic Center Mataram (Suara NTB) – Untuk mengatasi kemacetan di Jalan Langko atau depan Bank Indonesia khususnya pada jamjam rawan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mewacanakan penggunaan Islamic Center untuk parkir kendaraan antar-jemput para pelajar yang sekolahnya berada di sekitar simpang empat Bank Indonesia. Nantinya para pengantar jemput tak perlu menunggu dan memarkir kendaraannya di depan sekolah, tapi harus diparkir di Islamic Center. Para pelajar yang dijemput atau diantar harus tu-
run dan naik di Islamic Center kemudian berjalan kaki ke sekolahnya. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos. selama ini kendaraan antar-jemput pelajar ini memanfaatkan badan jalan untuk parkir sehingga kemacetan tak bisa terhindarkan khususnya pada jam berangkat dan pulang sekolah. “Memungkinkan juga sebagai alternatif ada lapangan IC di sebelah barat. Mungkin yang
dari SMAN 1, SMA Muhammadiyah, SMP 15 menunggu di situ. Anak-anak jalan ke situ. Itu kan bagus,” jelasnya. Ide ini disebutkan Mahfuddin bukan sebatas wacana namun akan diwujudkan. Pasalnya tidak ada lagi ruang ataupun cara lain untuk mengurai kemacetan. “Di SMPN 6 mungkin kita bisa pakai Taman Bumi Gora, arahkan semua penjemputnya di situ walaupun satu baris jalan bisa dipakai,” jelasnya. Jika ini diterapkan, tugas Dishub dan polisi membantu anak-anak
Bantuan RTLH
Penyaluran Material Diduga Tak Transparan Mataram (Suara NTB) Penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) memprotes pihak ketiga yang ditunjuk Pemkot Mataram. Rekanan penyalur bahan material diduga tak transparan mengelola anggaran. H. Murad Amin warga Jalan Srigunting RT 5 Lingkungan Karang Jangkong Kelurahan Cakra Barat menilai ada kejanggalan penyaluran bahan material dari PT. K. Faktur pembelian barang hingga saat ini tak diserahkan. Bantuan diterima dari Pemkot Mataram senilai Rp 15 juta. Ia mendapatkan spandek, semen 10 sak, pasir, dan kusen. “Saya tagih faktur pembeliaan barangnya tidak dikasih sampai sekarang,” kata Murad, Selasa (22/8). Tertutupnya suplayer dan petugas lapangan ini membuatnya semakin curiga. Sebab, faktur pembelian barang itu sebagai bukti bahwa uang digunakan habis atau sebaliknya. “Mana kita tahu kalau barang - barang itu nilainya semua Rp 15 juta,” tuturnya. Sebenarnya dari perincian item barang dan harga itu bisa menggambarkan kondisi riil kebutuhan barang yang dihabiskan. Tetapi, petugas maupun pihak tidak memberi-
kan dengan alasan tidak jelas. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M.Kemal Islam menjelaskan, penganggaran penyaluran bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) langsung ke rekening masing - masing. Kelompok terdiri dari 10 penerima bantuan menentukan pihak ketiga sebagai penyuplai barang. Dengan catatan rekanan yang ditunjuk itu dekat dengan lingkungan. “Yang nunjuk pihak ketiga itu kan warga sendiri,” kata Kemal. Artinya, jika dilakukan protes ia mempersilahkan langsung ke pihak ketiga. Sebab, rekanan ini bertanggungjawab terhadap kelompok. Pihaknya kata Kemal, tugasnya memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan di lapangan.
Adanya laporan seperti ini, ia akan memanggil petugas lapangan untuk mengecek ke lapangan. Selanjutnya nanti akan mengevaluasi rekanan tersebut. “Coba besok (hari ini, red) saya panggil petugas lapangan saya,” kata dia. Mengenai harga tergantung kesepakatan kelompok dengan rekanan. Ia mencontohkan, harga semen Rp 65 ribu/sak, tetapi penerima stimulan diberikan harga Rp 62 ribu. Pihaknya nanti menerima laporan sesuai SPJ nilai pemakaian. Kendati demikian, Kemal menegaskan jika temuan disampaikan warga benar terhadap dugaan itu. Ia mengancam rekanan itu tidak akan direkomendasikan sebagai penyuplai material. (cem)
menyeberang jalan. Mahfuddin mengatakan pola seperti ini juga pernah diberlakukan beberapa tahun lalu dengan memanfaatkan Lapangan Umum Mataram, namun seiring dengan penataan Taman Sangkareang, pola pengaturan seperti itu tak berlanjut. “Ada upaya edukasi, nanti kita edukasi lewat sekolah-sekolah supaya paling tidak para orang tua penjemput ada tempat-tempat yang diarahkan untuk bisa menjemput anak-anaknya. Spacespace yang kita siapkan untuk
bisa parkir dan kita arahkan ke situ,” jelasnya. Jam rawan macet di Kota Mataram khususnya pada pagi hari mulai pukul 06.30-07.15. Pada siang hari rawan macet pada pukul 13.00-13.30. “Kalau sore tidak terlalu walaupun jam pulang kerja. Cuma ramai lalu lintasnya,” sebutnya. Ada 10 titik yang paling rawan macet terutama di sekitar kawasan pendidikan, di antaranya Jalan Langko, Jalan Pejanggik, Jalan Catur Warga, Jalan Yos Sudarso, Jalan Adi Sucipto, dan Jalan Dr Wahidin. (ynt)
Diundur, Pemberangkatan JCH Kloter 10 Mataram (Suara NTB) – Pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) kloter 10 diundur. Kloter 10 ini terdiri dari JCH asal Kota Mataram dan beberapa kabupaten lain di NTB. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam mengatakan jadwal keberangkatan JCH kloter 10 ini hanya diundur sehari. Berdasarkan jadwal awal, seharusnya JCH kloter 10 masuk Asrama Haji NTB pada tanggal 24 Agustus. “Tapi kita menerima surat untuk perubahan jadwal keberangkatan khususnya untuk kloter delapan, sembilan, 10, dan 11 dari embarkasi Lombok. Kloter 10 yang semula masuk asrama tanggal 24 (Agustus) menjadi tanggal 25 (Agustus) jam 12.25,” jelasnya, Selasa (22/8). Pengunduran jadwal keberangkatan ini juga telah disampaikan kepada ketua rombongan untuk disampaikan kepada seluruh JCH kloter 10. Jumlah JCH kloter 10 dari Kota Mataram sebanyak 174 dan akan bergabung dengan JCH dari Lombok Barat sebanyak 184, Lombok Utara sebanyak 67 orang, dan Lombok Tengah sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk JCH kloter 11 akan masuk asrama pada tanggal 24 Agustus karena bergabung dengan JCH dari embarkasi Solo. “Akan masuk asrama tanggal 24 dan be-
rangkatnya tanggal 25. Tapi berangkatnya bersama embarkasi Solo makanya ada perubahan jadwal,” jelasnya. Perubahan jadwal keberangkatan JCH kloter 10 ini berdasarkan surat yang datang dari otoritas pemerintah Arab Saudi yang kemudian ditindaklanjuti maskapai Garuda Indonesia. JCH kloter tujuh yang telah bertolak ke Tanah Suci Makkah pada Senin (21/8) malam kini disampaikan Burhanul telah tiba di Tanah Suci. “Termasuk ada dua orang yang menggunakan kursi roda tapi alhamdulillah kondisi sehat berangkatnya kemarin,” jelasnya. Sebanyak 449 JCH kloter satu utuh asal Kota Mataram telah sepekan lebih berada di Tanah Suci. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, seluruh JCH tersebut telah menyelesaikan ibadah umrahnya khususnya bagi yang menggunakan haji tamattu’ atau mendahulukan ibadah umrah dari ibadah haji. “Jemaah kita juga sudah menyelesaikan pembayaran dam. Kondisi kesejatan jemaah kita alhamdulillah dalam kondisi yang sehat-sehat termasuk juga yang sakit kemarin yang sempat di rumah sakit provinsi atas nama Pak Angkasah sudah sehat walafiat, segar bugar dan rutin ke Masjidil Haram,” demikian Burhanul Islam. (ynt)
Audit Enam Pasar
Inspektorat akan Klarifikasi Disdag
(Suara NTB/cem)
DIKLARIFIKASI KPK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didamping salah seorang staf BKPSDM Kota Mataram saat diklarifikasi KPK. Walikota menjelaskan laporan kekayaannya kepada tim KPK.
KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Walikota
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi laporan harta kekayaan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Walikota tiba di Kantor Gubernur NTB pukul 13.30 Wita. Ahyar Abduh yang mengenakan pakaian safari masuk ke ruang Anggrek didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H.M. Syakirin Hukmi dan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H.Makbul Ma’shum. Petugas langsung mengarahkan ke meja dua tim dari KPK. Proses klarifikasi ini berlangsung sekitar tiga jam. Pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ahyar Abduh bersamaan dengan Walikota
Bima, H.M. Qurais H. Abidin. Walikota Mataram dua periode ini membawa dua berkas berwarna hijau dan kuning. Ahyar Abduh keluar dari ruang klarifikasi sekitar pukul 15. 35 Wita. Ia mengaku puluhan pernyataan harus diisi. Bahkan, ia kelabakan menjawab sejumlah pertanyaan tim antirasuah tersebut sehingga harus beberapa kali menanyakan istrinya. “Mana semua saya hafal. Terpaksa saya telepone istri nanya beli tanah tahun berapa dan harganya berapa,” jawab Walikota, Selasa (22/8) sore. KPK sambungnya, mengklarifikasi dokumen harta bergerak dan tidak bergerak sejak tahun 2015. Termasuk saat dirinya mencalonkan
diri sebagai calon walikota pada Pilkada 2015 lalu. Menurutnya, sedikit pun ia tidak bisa menyembunyikan harta kekayaan miliknya karena KPK memiliki dokumen detail. “Jadi ndak bisa kita sembunyikan. Rekening saya dan istri yang sudah kita tutup saja tahu nomor rekeningnya,” jawabnya. Termasuk uang yang dikirim ke luar negeri biaya pendidikan anaknya serta tabungan anaknya. Ia mengaku, beberapa rekening yang sudah tidak terpakai telah dihapus oleh KPK. Walikota menambahkan, kemungkinan nanti pada saat pencalonan pada Pilkada 2018 akan kembali melaporkan harta kekayaannya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram telah menyelesaikan audit komprehensif terhadap enam pasar tradisional di Kota Mataram. Hasilnya belum bisa diekspose karena harus mengklarifikasi temuan di lapangan. Klarifikasi nantinya meminta keterangan Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri. Ini memastikan apakah data hasil audit oleh auditor sesuai atau sebaliknya. Enam pasar tradisional itu diantaranya, Pasar Kebon Roek, Mandalika, Pagesangan, Dasan Agung, Cakra, dan Sindu. "Kita belum bisa ekspose karena masih perlu klarifikasi dulu," kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma'shum di ruang kerjanya, Senin (21/8). Auditor telah menyelesaikan pekerjaan sejak Jumat (18/8) pekan kemarin dengan mengumpulkan keterangan dan pengumpulan data (pulbaket puldat). Mantan Kadis Pertamanan ini belum mau membeberkan apa saja temuan timnya. Alasannya data itu perlu diuji. "Prosesnya masih panjang sebelum jadi LHP nanti NHP dulu," katanya. Makbul tidak bisa memastikan kapan klarifikasi dan audit rampung. Ia mengaku tergantung hasil kroscek. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku, belum ada konfirmasi
(suara NTB/dok)
H. Makbul Ma'shum apapun dari Inspektorat. Tetapi apapun hasil dari audit merupakan potret atau gambaran pengelolaan manajemen pasar di Kota Mataram. Hasil audit itu nantinya akan dijadikan acuan ke depan pengelolaan pasar. "Saya baru masuk kantor setelah diklat. Kita tunggu saja kapan auditor kemari, " ujarnya. Audit enam pasar ini merupakan tindaklanjut dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. BPK menemukan selisih retribusi dari sisa bongkol karcis mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Alwan mengklaim audit ini tidak ada kaitannya dengan temuan auditor negara itu. Ia hanya ingin pengelolaan dan manajemen pasar tradisional dikelola dengan baik. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
Halaman 3
Ketika PKL Berburu Rezeki di Musim Haji Atur HPP Garam PROVINSI NTB menjadi salah satu provinsi yang sangat mengharapkan pemerintah pusat menetapkan Harga Pembelian Pokok (HPP) untuk garam di tingkat petani. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol turun naiknya harga. HPP ini, kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si, untuk melindungi petani agar tidak mengalami kerugian karena jatuhnya harga garam pada saat musim panen raya. Kebijakan tersebut menurutnya perlu diambil sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kendati demikian, untuk menyepakati HPP ini, tidak cukup hanya suara dari Provinsi NTB. provinsi-provinsi sentra produksi garam lainnya juga harus satu suara mendorong pemerintah pusat agar HPP dikelurkan. “Kalau NTB saja, tentu tidak bisa juga. Kita harus samasama dengan provinsi penghasil lainnya,” ujarnya. L. Hamdi, didampingi Kepala Bidang P4K, Ir. Beni Iskandar mengatakan, harga garam kasar saat ini sudah Rp 2.000 sekilo di tingkat petani. harga ini menurutnya sudah cukup ideal dengan kondisi keekonomian saat ini. Harga tersebut sudah memberikan keuntungan bagi para petani garam. Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengharapkan harga garam kasar di tingkat petani bisa bertahan di angka Rp 2.000 sekilo. Meskipun sejumlah sentra produksi secara nasional sudah mulai panen. “Mudahan bisa bertahan di kisaran harga tersebut,” harapnya. Sementara itu, hasil pantauan Suara NTB di salah satu pasar percontohan di NTB, pasar Kebon Roek Ampenan, harga garam kasar masih bertahan Rp 7.000 sekilo pada pekan kemarin. Menurut pedagang, harga tebusnya masih mahal. Harga penjualannya di pasar inipun menurutnya hanya ingin mengambil keuntungan Rp 500 sampai Rp 1.000 sekilo. L. Hamdi melanjutkan, harga garam kasar di tingkat petani sempat mencapai Rp 3.300 hingga Rp 3.400 perkilonya, sebelum Idul Fitri 2017. Harga tersebut mengalami kenaikan yang relatif tinggi, yakni dari Rp 500 perkilo. Adanya kenaikan harga garam di tingkat petani disebabkan terjadinya gagal panen akibat anomali cuaca yang terjadi hampir di semua sentra produksi, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala dinas menyampaikan data produksi garam rakyat anjlok dari angka 178.605 ton pada 2015 menjadi hanya 24.307 ton pada 2016. Namun, harga garam kasar di tingkat petani sudah mulai turun menjadi Rp 2.500 hingga Rp 2.000 perkilonya. Hal itu disebabkan adanya panen yang terjadi hampir di semua sentra produksi sejak Juli 2017. “Panen garam bisa terjadi pada Juli hingga Oktober setiap tahunnya. Saat ini juga, panen sudah terjadi hampir di semua sentra produksi secara nasional,” demikian L. Hamdi. (bul)
L. Hamdi (Suara NTB/dok)
Jalan Lingkar Selatan Mataram biasanya agak lengang. Sepekan terakhir suasana di ruas jalan itu, berbeda. Pasar dadakan muncul, masyarakat dan pedagang kecil tumpah ruah di sana. YA, mereka berebut rezeki dari berkah musim haji. Para PKL menjamur. Menjajakan jualannya di jalan dr. Soedjono Lingkar Selatan. PKL dan pedagang asongan ini menyerbu komplek asrama haji Provinsi NTB di Mataram. Para pedagang dadakan ini jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan haji sudah mempersiapkan diri mengisi trotoar kosong di sepanjang jalan aspal persis di depan Gedung DPRD Kota Mataram, hingga depan Pengadilan Tata Usaha Mataram. Mereka membangun lapak-lapak sederhana. Sejak lebih dari sepekan, JCH (Jemaah Calon Haji) asal NTB diberangkatkan. Setiap hari pemberangkatan, ratusan bahkan ribuan manusia tumpah ruah memadati jalan-jalan di Lingkar Selatan. Mereka datang dari berbagai penjuru di NTB, mengantarkan sanak saudaranya menunaikan rukun Islam kelima. Para pengantar JCH bahkan rela bermalam dan membangun tenda-tenda sederhana, atau tertidur berdesakan di pinggir-
pinggir jalan di Jalan Lingkar Selatan. Atau membuat tenda sederhana di atas mobil-mobil bak terbuka yang mengangkut para pengantar JCH ini. Tentu, ini menjadi peluang besar bagi para pedagang kecil, atau bagi mereka yang pandai menangkap peluang. Tak heran, hampir setiap hari dijumpai pedagang dadakan yang menjual berbagai macam kebutuhan tambahan para pengantar JCH. Dari penjaja es, pedagang buah, cilok, bakso, pakaian, pedagang mainan, pedagang nasi dan makanan tambahan, bahkan penyedia jasa hiburan anak-anak. Seluruhnya membaur memadati trotoar di Lingkar Selatan. Meskipun di satu sisi, aktivitas ini menyisakan sampah yang tidak sedikit. Sudirman adalah satu dari sekian pedagang buah yang ikut ambil bagian ‘’merogoh’’ kantong-kantong para pengantar JCH. Dia menyiapkan berbagai jenis buah-buahan yang bisa dibeli. Sudirman termasuk yang sangat bersyukur dengan datangnya musim haji. Betapa tidak, dalam sehari
(Suara NTB/bul)
PKL - PKL memadati kawasan Asrama Haji Mataram ia bisa berjualan buah hingga Rp 4 juta. Puluhan tahun ini melakoni usaha sebagai pedagang buah, lapak permanennya ada di Loang Baloq, tak jauh dari asrama haji. Biasanya di Loang Baloq ia hanya mendapatkan hasil penjualan Rp 700.000. “Alhamdulillah, banyak pembeli. Sehari saya bisa berbelanja buah lebih dari Rp 4 juta,” ujarnya. Dalam beberapa hari tera-
khir, Sudirman bisa mengantongi puluhan juta rupiah yang berputar dari usahanya. Musim haji menurutnya momen yang sangat dinanti-nanti. Sama halnya dengan Sudirman, H. Arifin yang juga menjual perlengkapan haji dan kebutuhan ibadah lainnya, mengaku mampu berjualan hingga Rp 2 juta sehari. Ia adalah pedagang di pasar Bertais, Sweta Mataram.
Menteri Susi Beri Lampu Hijau
Pemda Minta Mesin Pendingin dan Pabrik Es Mataram (Suara NTB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan lampu hijau untuk memenuhi permintaan Provinsi NTB terhadap beberapa kebutuhan, diantaranya mesin pendingin ikan dan pabrik es batu. Permintaan ini disampaikan kembali oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si., saat kunjungan dadakan menteri yang terkenal dengan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia. Menteri Susi baru-baru ini melakukan kunjungan ke NTB. Bahkan kehadirannya menjadi heboh karena menggunakan sepeda motor milik Polisi ke Sembalun, Lombok Timur untuk mencari tahu kebenaran silsilah keturunannya yang konon dari Sembalun. Dalam kesempatan tersebut, permintaan NTB direspon. Diantaranya, Menteri Susi meminta Dirjen Budidaya mengalokasikan 1 unit eskavator untuk optimasi tambak garam. Dirjen PDS diminta mengalokasikan ice flake machine 2 unit dan beberapa chest freezer untuk ditempatkan di lokasi yang banyak nelayan. Dirjen PRL diisyaratkan memberikan bantuan Geomembran untuk mendukung petambak garam yang akan mengembangkan la-
nelayan dari berbagai daerah. Namun, belum memiliki fasilitas pendukung berupa cold storage dan pabrik es balok yang dibutuhkan nelayan. Keberadaan gudang pembekuan ikan laut dan pabrik es balok nantinya bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas ikan laut hasil tangkapan nelayan. Permohonan pembangunan dua infrastruktur yang dibutuhkan nelayan tersebut juga dalam rangka memperkecil dampak bagi nelayan ketika musim panen ikan di laut serta pada saat musim paceklik ikan. Kepala dinas mengatakan, pembangunan infrastruktur bagi nelayan, juga merupakan amanat undang-undang no-
hannya. Dan diharapkan nelayan gudang pembekuan ikan laut dan berkumpul dan membentuk kop- pabrik es balok untuk menunjang erasi sehingga memudahkan un- aktivitas pengolahan hasil perikantuk difasilitasi dan didorong un- an tangkap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). tuk terus berkembang. Permintaan membangun dua Dirjen PSDKP diminta untuk aktif membantu berkoordi- cold storage dan dua pabrik es balok nasi dengan Pemda dan pene- akan dialokasikan di Tanjung gak hukum setempat untuk pen- Luar, Kabupaten Lombok Timur gawasan. Sehingga praktik Pem- dan sekitar Teluk Santong, Kabuboman Ikan (DF) yang cukup paten Sumbawa. Tanjung Luar dan Teluk marak bisa ditangani. Dirjen PRL diminta untuk membantu Santong seperti diketahui proses untuk penyusunan Ren- merupakan sentra pendaracana Zonasi sehingga tidak tum- tan ikan laut hasil tangkapan pang tindih atau konflik. Pemda diharapkan membuat peraturan/perda yang memperkuat pengaturan dan tata kelola perikanan, sehingga saling lalu, jumlah penduduk di Loteng dan Selong (Suara NTB) menunjang Lotim 2.012.051 jiwa dengan jumlah Hadirnya program Jaminan Kesedengan perhatan Nasional Kartu Indonesia Se- kepesertaan BPJS sebanyak aturan KKP. hat (JKN-KIS) telah mampu membu- 1.286.107 jiwa. Tahun 2016 dari Khusus unka akses layanan kesehatan yang leb- 2.311.371 jiwa sudah menjadi pesertuk pengajuan ih besar kepada masyarakat. Klaim ta 1.357.973 dan terakhir catatan sepermohonan Badan Penyelenggara Jaminan Sos- mester I tahun 2017, dari 2.311.371 pembangunan ial (BPJS) Kesehatan JKN-KIS, ke- jiwa total jumlah penduduk di dua coldstorageatau hadiran program yang baru berjalan kabupaten ini telah menjadi peserta 3,5 tahun ini mampu mendongkrak JKN-KIS sebanyak 1.396.518 jiwa. Khusus kepesertaan Jamkesda perekonomian. JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara memenu- teintegrasi JKN-KIS dari Lombok Timur sebanyak 4.499 jiwa dan Lomhi janji kemerdekaan. Dalam rilisnya pada gelaran pub- bok Tengah sebanyak 2.357 jiwa. lik expose Selasa (22/8) kemarin, Ke- Jumlah ini disebut akan terus berpala BPJS Kesehatan Cabang Selong tambah seiring dengan upaya pemerdr. Gerry Adhikusuma yang mem- intah daerah meningkatkannya. bawahi wilayah Lombok Tengah dan Jamkesda teintegrasi ini diperuntukLombok Timur ini, JKN KIS terus kan bagi masyarakat yang tidak berkembang pesat dan bergerak maju mampu di luar JKN-KIS penerima menuju cakupan semesta. Secara na- bantuan iuran yang pembayaranan sional jumlah kepesertaan JKN-KIS iuran bulanannya ditanggung APBN. BPJS Kesehatan ini mencaai 180 juta Sementara JKN-KIS terintegasi dari jiwa atau lebih dari 70 persen. Khusus pemerintah daerah atau disebut juga Lotim dan Loteng kepesertaannya Bantuan Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak sudah mencapai 55,11 persen. Perkembangan jumlah kepeser- Mampu (BPKMMTM) dibiayai pemtaan JKN KIS terhadap populasi pen- bayaran iurannya dari APBD. “JKN-KISitutidakgratis,danBPJS duduk selama tiga tahun terakhir terus bergerak maju. Data tahun 2015 Kesehatan selaku penyelenggara ini
tahun berturut – turut dalam kompetisi ini membuat kami optimis akan potensi dari developer muda di kota ini. Selain membanggakan, kami juga yakin keberhasilan mereka akan memotivasi generasi muda yang lain untuk berprestasi melalui The NextDev Competition 2017,” demikian Endra. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengutarakan harapannya untuk The NextDev. Solusi berbasis digital akan mengatasi berbagai kendala teknis dan birokrasi yang umumnya dihadapi ketika memecahkan suatu masalah. “Kami mengapresiasi upaya Telkomsel melalui The NextDev sehingga anak-anak muda pencipta aplikasi digital memiliki wadah untuk menghasilkan solusi nyata yang kita butuhkan bersama. Kami berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperkuat agar solusi-solusi bagi Smart City dan Smart Rural dapat lebih cepat terealisasi,” ungkap Rudiantara. The NextDev 2017 berfokus pada isu fundamental pada pembangunan Indonesia yang digital, yakni ekosistem pendukung kehidupan masyarakat Indonesia, baik perkotaan maupun perdesaan. Dalam kompetisi The NextDev 2017, kategori
yang bisa dipilih oleh peserta sebagai dasar pengembangan solusi merefleksikan berbagai bidang yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara langsung, di antaranya kesehatan, edukasi, agrikultur dan transportasi. Di samping karya mereka akan bermanfaat bagi orang banyak, tim terbaik dari masing-masing kategori juga akan mendapatkan berbagai hadiah menarik yang disebut dengan 7M, yakni Market Access (akses pasar), Marketing (publisitas), Mentoring (pelatihan dan pendampingan), Management Trip (study visit ke pelaku industri telekomunikasi di luar negeri), Money (uang tunai), Monetizing (peluang besar untuk memperoleh pendapatan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait), dan Match Expert (perekrutan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan bisnis startup). Persyaratan untuk bisa mengikuti kompetisi The NextDev tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 hingga 30 tahun. Peserta dapat mendaftar secara individu atau tim (maksimal tiga orang). Pendaftaran dilakukan melalui situsthenextdev.id yang dibuka mulai tanggal 15 Juli 2017. (bul)
mor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. “Kita mengharapkan agar permohonan tersebut bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2018,” demikian L. Hamdi. Gudang pembekuan ikan laut dan pabrik es balok tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan dianggap profesional oleh pemerintah. Pihak ketiga itu nantinya juga akan bermitra dengan para nelayan dan menjalankan kesepakatan terkait dengan pembelian dan penyimpanan hasil tangkapan serta penyediaan es balok untuk menjaga kesegaran ikan laut. (bul)
Program JKN-KIS
Membuka Akses Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Telkomsel Gelar The NextDev Competition 2017 di Bali Mataram (Suara NTB) Telkomsel kembali menggelar kompetisi The NextDev, sebuah ajang inkubasi bagi startup pengembang aplikasi digital di Indonesia, khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya. Program yang telah berlangsung untuk ketiga kalinya ini telah menjaring lebih dari 1.400 aplikasi dari seluruh Indonesia, dan merupakan bentuk upaya Telkomsel dalam mendorong anak muda Indonesia untuk dapat berkompetisi di era digital. Mengusung tema Karya Anak Bangsa untuk Solusi Indonesia, The NextDev 2017 menantang kawula muda untuk menciptakan aplikasi digital yang memberikan dampak sosial yang positif untuk mendukung pengembangan ekosistem digital dan pembangunan Indonesia yang digital. Manajer Branch Denpasar, Endra Diputra dalam keterangan tertulis pada Suara NTB Selasa (22/8) mengatakan, Telkomsel berupaya mewadahi potensi generasi muda yang memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk berkreasi menghasilkan aplikasi digital yang mampu mengatasi masalah di masyarakat. Selain itu, The NextDev hadir untuk mendorong kontribusi positif generasi muda, di mana aplikasi digital yang dihasilkan akan mempermudah aktivitas seluruh elemen masyarakat. Denpasar sendiri merupakan salah satu kota yang memiliki anak muda dengan tingkat kepedulian yang tinggi akan berbagai permasalahan sosial di kotanya dan terdorong untuk membantu mensolusikannya dengan pengembangan aplikasi mobile. Hal ini dibuktkan dengan start up muda asal Denpasar yang menghadirkan aplikasi dan platform ERZAP yang menjadi Top 20 Finalis NextDev di tahun 2015, dan diikuti dengan aplikasi TUNTUN yang menjadi Top 5 Finalis NextDev 2016. “Keberhasilan start up yang berasal dari kota Denpasar selama 2
Ia juga ikut menangkap peluang musim haji, dengan mendirikan lapak sederhana dari tanah yang disewa sementara di depan Asrama Haji Mataram. Biasanya, dia hanya bisa berjualan Rp 300.000 sehari. Saat musim haji, penjualannya berlipat-lipat. “Tahun ini pembelian agak sepi, banyak juga yang hanya sekedar jalan-jalan dan liat-liat barang,” demikian H. Arifin. (bul)
(Suara NTB/rus)
KOMITMEN BERSAMA - Dr. Gerry Adhikusuma saat memperlihatkan plakat tandatangan komitmen bersama dengan sejumlah pihak terkait dalam pelayanan kesehatan.
bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BPJS bertanggungjawab langsung ke presiden,” tegas dr. Gerry. Pertumbuhan jumlah pesera ini juga diiringi dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Selong saat ini sudah bekerjasama dengan 86 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 54 Puskesmas, 20 Dokter perorangan, 3 dokter praktek gigi perorangan, 9 klinik pratama. Selain FKTP, BPJS Kesehatan Cabang Selong ini juga sudah bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 6 unit rumah sakit, termasuk di dalamnya 1 klinik utama, 3 apotek dan 4 unit optik. “Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmennya untuk menyukseskan JKN-KIS,” ucap dr. Gerry. Ke depan diharapkan peran pemerintah daerah bisa lebih dioptimalkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. BPJS Kesehatan sudah menandatangani komitmen bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lombok Timur, Dokter Gigi Lotim, Kepala Dinas Kesehatan yang membawahi FKTP Puskesmas di seluruh Lotim dan pihak terkait lainnya dalam hal pelayanan kesehatan. Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan upaya mempercepat cakupan kepesertaan JKN-KIS, beberapa inovasi telah dilakukan. Masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pendaftaran di kantor cabang kini bisa lebih mudah mengakses tempat dan sistem layanan yang telah disediakan BPJS Kesehatan Cabang Selong. Antara lain melalui website, bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kini juga sudah bisa dilakukan melalui call center 1500-400. Tidak cukup sampai di situ, BPJS Kesehatan juga mengembangkan pendaftaran melalaui sistem dropbox yang ditaruh di kantor BPJS Kesehatan, kantor kelurahan dan kantorkantor kecamatan. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui PPOB atau mitra kerja BPJS Kesehatan, melalui kader JKN-KIS serta melalui aplikasi mobile JKN. Selanjutnya disampaikan, secara nasional berdasarkan hasil audit akhir 2016 lalu menggambarkan bahwa program JKN KIS ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlihat dari pemanfaatan kartu JKN-KIS 2016 lalu dicatat sebanyak 177,8 juta kunjungan. Angka kunjungan dari tahun ke tahun terus meningkat. (rus/*)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
BNNK Harus Disegerakan BANYAKNYA kasus narkoba yang melibatkan warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai pengguna menuntut disegerakannya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) KLU. Hanya saja, kejelasan dari instansi vertikal ini supaya diadakan di KLU masih mengambang. Dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna Selasa.(22/ 8), Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. MH., mengklaim banyak syarat yang belum bisa dicukupi oleh kabupaten. Meski keberadaan lahan tempat berdirinya BNNK sudah disiapkan, namun masih ada kendala.lain. “Keberadaan kantor yang belum ada termasuk personel membuat keinginan kita menjadi rumit. Walaupun seluruh dokumen lengkap, keputusan kembali ke pusat,” kata Sarifudin. Wabup mengakui, dua hari lalu telah bertemu dan berdiskusi dengan BNN Provinsi NTB dan perwakilan BNN pusat. Kesempatan itu ia meminta supaya BNNK KLU bisa dipercepat. Menurut dia, seluruh elemen di KLU sangat mengidamkan BNNK. Pasalnya peredaran narkoba sudah merambah ke tingkat warga. Dikhawatirkan pengawasan narkoba yang minim berdampak pada merajalelanya narkoba hingga menyentuh remaja usia sekolah. “Kemarin warga kita ditangkap, ini tentu menjadi perhatian bersama agar narkoba tidak semakin meluas,” katanya. Pemda KLU, sambung Sarifudin, telah mempersiapkan keberadaan BNNK. Berbagai upaya bahkan sudah berproses sejak pemerintahan sebelumnya. “Lahan kan kita sudah ada, adanya di Kecamatan Pemenang. Keberadaan pegawai pendukung juga sudah dirancang. Kita berharap pusat memberi perhatian khusus bagi KLU sebagai daerah tujuan wisata dunia,” lanjutnya. Sehubungan dengan belum adanya BNNK, maka pihaknya pun meminta agar aparat kepolisian lebih intens mengawasi peredaran narkoba. Bukti bahwa 8 orang ditangkap secara bersamaan saat mengkonsumsi narkoba merupakan acuan bahwa barang haram tersebut semakin bebas masuk ke lingkungan warga. Namun demikian, warga yang ditangkap karena terlibat konsumsi narkoba agar ditangani secara bijak, yakni merehabilitasi warga bersangkutan agar tidak kecanduan dan tidak menyentuh narkoba kembali. “Warga kita adalah korban, mereka bukan pengedar. Harus diakui ini kelalaian kita bersama. Kalau mereka bisa direhabilitasi, ya direhabilitasi saja, tidak harus semua masuk penjara,” harap Wabup. (ari)
Sarifudin (Suara NTB/dok)
Penyakit Jantung Paling Banyak Dialami Warga Lotim dan Loteng Selong (Suara NTB)Penyakit jantung dilaporkan paling banyak menyerang warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng). Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong, dari 8.557 data kasus penyakit Katastropik, sebanyak 88,73 persen merupakan penderita penyakit jantung dari Lotim dan 63,32 persen diidap warga Loteng. Menurut Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma, data terakhir tahun 2016 itu dikutip selain penyakit jantung menyusul penyakit strok sebesar 3,4 persen menyerang warga Lotim. Perbandingannya dengan Loteng yang dicatat jauh lebih besar mencapai 26,06 persen. Dominasi penyakit-penyakit tidak menular pada dua daerah ini digambarkan turut dilakukan langkah antisipasi dengan membumikan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat. Telah terbentuk pula kelompokkelompok penyakit kronis (prolanis) yang diminta tetap terpantau pertumbuhannya. Penyakit lainnya yang dominan menyerang warga yang tidak saja kaya, namun seluruh elemen masyarakat ini ada jenis pengakit kanker sebesar 2,60 persen di Lotim, sedangkan di Loteng kasus kanker 1,54 persen. Ada penyakit thalassaemia 0,19 persen di Lotim dan 0,6 persen di Loteng. Terakhir penyakit haemophilia 0,06 persen menyerang warga Lotim dan 0,16 persen di Loteng. Semua jenis penyakit itu dipastikan bisa dilayani di fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah yang ditanggung BPJS dalam sebulan sebagai contoh di RSUD Dr. Soedjono Selong tembus Rp 3-4 miliar dalam sebulan. Begitupula RSU Praya. Pada dua rumah sakit milik pemerintah daerah itu rata-rata sebulan klaim pembayarannya tembus Rp 6 miliar. (rus)
Semrawut, Pelaku Wisata Tiga Gili Keluhkan Penataan Bangsal Tanjung (Suara NTB) Lalu lintas transportasi di kawasan wisata Pelabuhan Bangsal kembali dikeluhkan pelaku usaha wisata setempat. Menurut mereka, lalu lintas hanya tertib saat digelar penertiban. Pascapenertiban kondisinya kembali semrawut. Salah satu pelaku usaha, Raden Bambang Sunarto, Selasa (22/8) mengeluh, akses menuju kawasan wisata tiga Gili melalui pintu masuk pelabuhan Bangsal masih semrawut. Bahkan sejumlah kendaraan travel mulai bebas menurunkan penumpang di sembarang tempat. “Mobil-mobil (travel) itu sering sekali turunkan wisatawan seenaknya. Apalagi mereka masuk seolah tidak diatur,” keluhnya. Menurut Bambang, pihaknya menginginkan agar kontrol transportasi kembali dijalankan sebagaimana razia penertiban beberapa bulan lalu. Saat itu, kendaraan roda 4 parkir di Terminal Bangsal milik Pemkab. Sedangkan kendaraan roda dua dibatasi mengakses areal pelabuhan. Saat ini, kata dia, masuk para wisatawan ke pelabuhan kembali ke pola lama. Di mana wisatawan diturunkan di areal pelabuhan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana menuju Pelabuhan Bangsal turut mempengaruhi kondisi tak tertib saat ini. Fasilitas seperti jalan layang, penataan trotoar yang dulu di-
gaungkan Pemkab tak terdengar lagi. “Kendaraan yang parkir di sepanjang jalan seenaknya supaya diatur lagi,” pintanya. Untuk diketahui, Pemda KLU dan Kantor Unit Syahbandar Pelabuhan Bangsal Pemenang seolah “rebutan” objek parkir. Pemkab untuk roda dua dan roda 4. Melalui Perda 5 tahun 2010, Pemkab menarik retribusi parkir sebesar Rp 1.000 untuk roda 2 dan Rp 2.500 untuk roda 4. Sementara Syahbandar Pelabuhan Bangsal melalui PP 15 tahun 2016 menarik pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebesar Rp 4.000 bagi roda 4 semua jenis. Pemberlakuan retribusi dan tarif pas kendaraan ini pun membingungkan pelaku usaha transportasi. Setidaknya mereka harus membayar di 2 portal, yakni Portal Dishub dan Portal Syahbandar. Sebagian wisatawan diantar sampai pintu masuk Bangsal kemudian parkir di lokasi yang disediakan Syahbandar. “Semua yang masuk ke Bangsal nanti harus bayar, termasuk juga mobil-mobil travel yang mengantar penumpang maupun mobil boks,” klaim
(Suara NTB/ari)
SEMRAWUT - Pelabuhan Bangsal kembali semrawut dengan kendaraan yang parkir sembarangan. Perlu ada ketegasan pemerintah daerah dalam menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan. Kepala UPP Syahbandar Pemenang, Madhi saat mengklarifikasi penarikan pas kendaraan beberapa waktu lalu. Madhi menyatakan bahwa pas kendaraan yang ditarik akan digunakan untuk perawatan pelabuhan, maupun menambah prasarana yang dibutuhkan guna menata pelabuhan. Syahbandar berencana memperbaiki objek pintu masuk wisata di Bangsal agar kesannya menarik dan mem-
Pilkades Serentak, DPMD Lotim Ingatkan BPD Selong (Suara NTB) Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 159 desa dengan 446 ribu pemilih akan berlangsung pada 13 Desember mendatang. Menjelang pelaksanaannya, sejumlah tahapan dimulai. Salah satunya memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pihak yang nantinya membentuk panitia Pilkades di tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim) mengingatkan BPD untuk menjaga kondusivitas desa masing-masing. Panitia adalah salah satu
kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkades. ‘’Karenanya, BPD dalam pemilihan panitia hendaknya tidak diintervensi dengan syahwat politik,” ujar Kepala DPMD Lotim M. Juaini Taufik, Senin (21/8) lalu. Sebelum BPD membentuk panitia, DPMD ini mencoba memberikan pengetahuan agar bisa bekerja sesuai aturan. Ada Perbup tentang Pilkades. Dijelaskan, fungsi BPD menyepakati dan membentuk perdes, artikulasi kepentingan masyarkaat desa dan mengawasi kinerja kepala desa. Panitia pemilihan yang dibentuk BPD adalah anak dari BPD itu sendiri. Mengutip apa yang disampaikan man-
tan Presiden Amerika, Jhon F Kennedy, stop loyalitas kepada organisasi dan golongan manakala loyalitas kepada negara dalam hal ini desa dimulai. Sekarang loyalitas kepada desa sudah dimulai. BPD diminta bijak dalam merekrut panitia. Sebagai warga diakui, ada keinginan agar kades yang terpilih dari dusun tempatnya tinggal. Hal-hal ini diminta ditinggalkan. BPD dalam pembentukan panitia harus bersikap objektif. Jalankan regulasi yang ada. “Saya yakin BPD kita ini merupakan orang terpilih, harapan kita objektif sebagai kunci,” ucapnya. (rus)
Usulan Rp 300 Miliar, Jalinkra Tunggu Sertifikat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan mengajukan usulan anggaran pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalinkra) kepada pemerintah pusat. Usulan itu sendiri masih menunggu proses pensertifikatan seluruh aset yang telah dibebaskan dari masyarakat selesai di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Terakhir ketemu Satker Balai Jalan dua hari lalu. Pihak balai sangat merespon karena KLU dianggap sudah lakukan banyak hal untuk mendukung program nasional. Ada standar dan syarat yang harus kita penuhi,” ungkap Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Selasa (22/8). Dijelaskannya Balai Jalan Wilayah NTB meminta pensertifikatan Jalinkra tahap II diper-
cepat. Pasalnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungannya sudah diproses sejak tahun 2014 lalu. Setelah sertifikat selesai, maka dinas akan langsung mengajukan dokumen yang disyaratkan ke Balai Jalan untuk diteruskan ke pusat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tahun 2014 lalu, kata Zaldy, biaya pembangunan jalingkra tahap I dan II sebesar Rp 300 miliar. Dana tersebut termasuk biaya pembangunan dua unit jembatan besar dan 3 jembatan kecil. “Jembatan bentangannya antara 80 meter sampai 100 meter. Proposalnya akan kita ajukan ke Balai Jalan agar pembiayaannya ditangani oleh dana APBN,” jelasnya. Pemda KLU berharap pelaksanaan pembangunan Jalinkra bisa dilakukan paling telat tahun 2019 mendatang.
Namun jika sertifikat selesai dan dokumen usulan diajukan sebelum pembahasan APBN 2018, peluang bisa dikerjakan pada tahun 2018 cukup terbuka. “Untuk itu Kepala Satker menyampaikan juga tahun ini selesai sertifikat,” imbuhnya. Sementara terkait kesiapan Pemkab dalam mengikuti desain penataan jalan dan ruang, Zaldy menjelaskan di sejumlah titik akan mengalami pelebaran jalan. Terlebih Jalan dari Pemenang hingga Bayan sepanjang 58 km telah berstatus Jalan Nasional. Artinya ke depan jalan ini akan diperlebar. “Pak Bupati sudah menyerahkan master plan kota Tanjung ke pusat. Untuk Jalan Nasional akan dikerjakan multiyears mulai tahun 2018. Otomatis kita akan mengikuti desain itu. Misalnya beberapa pertigaan akan diperluas menjadi perempatan,” tandasnya. (ari)
Ajang Promosi Wisata Bahari Lotim satu pantai dengan segudang keindahan. Tiupan angin kencang di pesisir pantai ini membuat para kelompok sadar wisata ini tertarik membuat sebuah kegiatan yang cukup menantang. Kite Festival yang berlangsung di Lotim bagian selatan ini memang belum bisa maksimal. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi agar promosi wisata bisa lebih berkembang dengan baik. Dalam hal ini, ujarnya, diperlukan sinergi seluruh stakeholder pariwisata untuk memaksimalkan kegiatan Kite Festival. Event-event promosi wisata yang digelar oleh sekelompok pemerhati dan pelaku wisata harapannya bisa disatukan, sehingga gaungnya bisa lebih besar. Harapan Akhmad Roji, kegiatan yang digelar ini tidak terkesan sia-sia. Namun harus memberikan dampak positif
bagi pembangunan ekonomi wisata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, masih menjadi pekerjaan besar bagi kalangan pemerintah khususnya kata Roji dalam melakukan penataan infrastruktur menuju objek-objek wisata. Seperti infrastruktur jalan menuju Pantai Kaliantan Desa Seriwe kecamatan Jerowaru dinilai sudah rusak parah. Diperlukan sentuhan penataan oleh pemerintah daerah. Didorong pengganti Widiyanto ini agar pemerintah menjadikan pembangunan inftrastruktur menuju objek wisata diutamakan. “Pemerintah harus membuat skala prioritas menata infrastruktur menuju objek wisata ini,” pintanya. Lemahnya infrastruktur ini dinilai menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investasi masuk kedaerah.
beri kenyamanan bagi pengunjung maupun pelaku usaha. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan H. Syamsul Rizal, S.Pi., mengamini perlunya penataan kawasan Bangsal. Pihaknya bersama Dinas Pariwisata dan syahbandar akan urun rembug menyikapi titik sentral penarikan retribusi kaitan dengan
retribusi parkir, retribusi masuk kawasan wisata (Perda 5 tahun 2010) dan pas kendaraan sesuai kewenangan Syahbandar (PP 15 tahun 2016). Hanya saja persoalan kendaraan yang parkir di area pelabuhan Bansal dan penarikan pas kendaraan diklaim merupakan kewenangan syahbandar. Dishub dalam hal ini hanya mengurusi tarif retribusi parkir dan jasa masuk kawasan wisata sesuai ketentuan Perda. (ari)
Anggaran Pilkada
Kaliantan ”Kite Festival”
Selong (Suara NTB) Kegiatan Gelaran Kite Festival di Pantai Kaliantan berlangsung Selasa (22/8). Acara yang diikuti sejumlah wisatawan dari mancanegara ini dapat menjadi ajang promosi wisata bahari Lombok Timur (Lotim). Utamanya Lotim bagian selatan yang memiliki panorama pantai yang luar biasa. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji, SE., kepada Suara NTB, Kite Festival Kaliantan ini memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan. Acara yang digelar oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jerowaru Bae ini terlihat memang sederhana. Namun bisa memiliki magnet untuk dikembangkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk memajukan wisata Lotim. Pantai Kaliantan sendiri diketahui merupakan salah
Halaman 4
(Suara NTB/rus)
KITE FESTIVAL - Kegiatan Kite Festival yang digelar kelompok sadar wisata di Jerowaru, Selasa (22/8). Terutama investasi bidang man. Para wisatawan yang pariwisata. Harus ditata den- datang pun senang dan cepat gan baik sehingga investor menuju obyek-obyek wisata bisa lebih tertarik dan nya- yang ada di Lotim. (rus)
KPU Lotim Dijatah Rp 43,7 Miliar Selong (Suara NTB) Biaya pesta demokrasi serentak tampaknya akan menelan biaya besar. Anggaran dipersiapkan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp 32 miliar. Ditambah sharing anggaran dari provinsi sebesar Rp 11,7 miliar. Anggaran itulah yang akan digunakan untuk pelaksanaan semua tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung 2018 mendatang. Demikian dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Muhammad Saleh pada Suara NTB belum lama ini. Anggaran yang diterima KPU Lotim ini katanya lebih kecil dari usulan sebelumnya Rp 46 miliar. Setelah dilakukan rasionalisasi, dengan anggaran yang ada diyakinkan bisa diperuntukkan untuk pelaksanaan semua tahapan Pilkada serentak itu. Saat ini, KPU Lotim sedang fokus melaksanakan sejumlah tahapan awal Pilkada seentak. Antara lain menyusun pedoman teknis penyelenggaraan tahapan Pilkada. Ada roses rekapitulasi data-data yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk NTB. Besaran anggaran Rp 43 mil-
iar itu katanya dihitung untuk tujuh pasangan calon bupati. Semua daftar baru maksimal. Masing-masing untuk calon dari independen 2 pasangan calon dan dari partai politik sebanyak lima pasangan calon. Anggaran sudah dipersiapkan semua . Termasuk biaya kesehatan pasangan calon dan biaya kampanye. Sudah berlangsung dua periode Pilkada, anggaran kampanye memang dipersiapkan oleh KPU. Dana kampanye ini antara lain berupa pengadaan alat peraga kampanye. Biaya-biaya pertemuan dan lainnya. Alat peraga kampanye ini meski sudah dianggarkan oleh KPU, semua pasangan calon dipersilakan untuk membuat sendiri. Dibatasi pemuatannya maksimal 100 kali lipat dari jumlah yang dicetak KPU. Anggaran lainnya diperuntukan bagi kegiatan debat publik pasangan calon, iklan-iklan dan biaya tahapan menjelang Pilkada sendiri. Seperti sedang dipersiapkan saat ini, KPU akan membuat Rumah Pintar Pemilu. RPP ini nantinya akan menjadi Pusat informasi pemilu bagi masyarakat Lotim. Harapannya tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya di Lotim ini meningkat. (rus)
Enam Kecamatan Jadi Konsentrasi Pengembangan Ternak Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selain memiliki potensi di bidang pariwisata serta dinobatkan sebagai penyangga cabai nasional. Daerah yang berada di paling ujung Pulau Lombok ini juga memiliki potensi di bidang peternakan. Pasalnya, saat ini Kabupaten Lotim sudah ditetapkan sebagai pilot project pengembangan ternak potong maupun kawasan sapi potong nasional. Dijelaskan Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, Samsuri Hamzan, potensi ternak hampir terdapat di semua kecamatan di Lotim. Namun dari 20 kecamatan yang ada, hingga saat ini baru enam kecamatan yang menjadi titik konsentrasi pengembangan ternak, baik sapi, kerbau, kambing dan beberapa ternak lainnya. Enam kecamatan itu, di antaranya Kecamatan Suralaga, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Montong Gading dan Kecamatan Selong.”Enam kecamatan itu yang terbanyak, selain itu menyebar,” ujarnya. Samsuri Hamzan menyebutkan, untuk jumlah ternak di Lotim hingga saat ini sekitar 127 ribu untuk ternak sapi, untuk ternak kerbau sekitar 7 ribu, sementara untuk ternak kambing di atas angka 200 ribu karena untuk kembing satu peternak bisa memiliki tiga sampai lima ekor kamb-
(Suara NTB/yon)
Samsuri Hamzan ing. Dengan demikian, katanya, tersedianya ternak yang cukup itu diyakininya akan menjaga kestabilan harga daging di pasaran. Disinggung terkait ketersediaan daging menjelang perayaan Idul Adha, ditegaskan ketersediaan daging untuk menjawab kebutuhan masyarakat diyakini dapat terpenuhi. Bahkan untuk saat ini, katanya, menjelang Idul Adha,pihak dari Disnakeswan Lotim melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang dikomandoi oleh drh. Heru Rachmadi, sudah membentuk tim untuk terjun ke lapangan dalam memantau dan mengontrol hewan ternak masyarakat yang hendak dijual ataupun disembelih pada momentum peringatan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. (yon)
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Tinggal di Daerah Terisolir Belum Ada Putusan KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum juga mengeluarkan keputusan terkait kejelasan tapal batas antara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Lombok Barat di wilayah Nambung. Namun Pemkab Loteng berharap, persoalan tersebut sudah tuntas sebelum gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang. Demikian disampaikan Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, Sela(Suara NTB/dok) sa (22/8). Ia menegaskan, kepuH. L. Moh. Amin tusan soal apakah wilayah Nambung masuk wilayah Loteng atau Lobar kini sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Baik Pemkab Loteng maupun Pemkab Lobar juga sudah menyerahkan keputusan terkait persoalan tapal batas tersebut ke pemerintah pusat. “Jadi sekarang kita tinggal tunggu keputusan pusat. Apakah Nambung masuk Loteng atau Lobar,” ujarnya. Tapi mengingat, Lobar bakal menggelar pilkada tahun 2018 mendatang, Pemkab Loteng berharap keputusan sudah ada sebelum pilkada tersebut digelar. Karena itu sangat menentukan hak politik warga di wilayah Nambung, apakah bisa tidaknya ikut menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya, pemerintah pusat beberapa waktu lalu sudah melakukan sosialisasi atas persoalan tapal batas tapi hanya untuk tapal batas yang sudah jelas saja. Seperti tapal batas antara Loteng dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) serta Lombok Timur (Lotim). Sementara untuk wilayah Nambung, pemerintah pusat masih melakukan kajian. (kir)
Ribuan Jiwa Penduduk Terancam Rawan Pangan
Giri Menang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lombok Barat (Lobar) mencatat dua daerah terisolir di Lobar, yakni Desa Bukit Tinggi Kecamatan Batulayar dan satu desa di Kecamatan Sekotong. Selain desa ini, pihak DKP akan melakukan pendataan ulang terhadap daerah rawan pangan, sebab sejauh ini masih ada daerah yang belum masuk data rawan pangan. Seperti di daerah terisolir Serero Sekotong dan Bunbeleng Lembar. Untuk melakukan pendataan ulang, DKP akan berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya. Jumlah jiwa yang berdomisili di di beberapa daerah ini sendiri diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka ini terancam mengalami rawan pangan, karena kebanyakan tinggal di daerah terisolir, tidak ada pasar, akses dasar tidak ada. “Sejauh ini ada dua desa yang rawan pangan, yakni Bukit Tinggi Batulayar dan satu desa di wilayah Sekotong.
Ribuan jiwa penduduk di beberapa titik ini terancam mengalami kerawanan pangan,” ungkap Kepala DKP Lobar Abdul Manan, Selasa (22/8). Dua titik daerah rawan pangan ini, jelasnya, telah tercatat di dinas terkait dan sudah dilaporkan ke provinsi dan pusat. Warga yang tinggal di daerah sulit ini rawan mengalami kerawanan pangan. Meski mam-
pu, namun untuk membeli kebutuhan pokok mereka tidak bisa dan susah. ‘’Warga yang tinggal di perbukitan juga rawan mengalami kerawanan pangan,’’ tambahnya. Ia mengaku jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan mencapai ribuan, sebab dalam satu desa sendiri tidak ada yang kurang dari 1.000 jiwa penduduknya. Bah-
Dinas Pertanian Loteng Bentuk Tim Investigasi
Enam Kecamatan di Loteng Dinilai Paling Parah
Desa Montong Are Wakili NTB di Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Tim Penilai Lomba Tertib Administrasi Desa Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat nasional, turun melakukan penilaian di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar), Selasa (22/8). Desa Montong Are merupakan perwakilan Lobar dan Provinsi NTB dalam perlombaan tingkat nasional tersebut. Tim Penilai Lomba Sofia Nurhaida menyampaikan, kedatangan tim guna memverifikasi nominasi lomba HKG 2017. Sofia menilai respons pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan, dan masyarakat cukup besar. Selain itu secara objektif dalam tiga tahun terakhir, kualitas penilaian lomba semakin baik lantaran tahapan penilaian hingga penentuan juara dilakukan secara terbuka dan akuntabel.”Ini membawa nilai positif dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat seluruhnya,” terangnya. Ke depannya pihaknya berencana melakukan metode penilaian lomba berdasarkan pada regional wilayah. Sebab pihaknya menggiginkan perlombaan tersebut dapat diikuti pula oleh desa yang terpencil. Sementara itu, Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq mengharapkan dengan adanya perlombaan tersebut memberikan motivasi bagi Tim TP PKK yang tersebar di 119 desa yang ada di Lobar.”Agar termotivasi bekerja lebih baik dan tertib,” harapnya. Taufiq berpesan kegiatan lomba tersebut jangan hanya dijadikan sekadar seremonial semata. Karena sesuai dengan arahan tim penilai, kegiatan itu menjadi motivasi untuk terus pengembangan gerakan TP PKK ke depan termasuk pembanguanan Lobar. Di tempat yang sama Wakil Ketua TP PKK NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin sangat mengapresiasi Desa Montong Are masuk nominasi tingkat nasional. Selain itu pihaknya berharap TP PKK Lobar terus turun menjalankan 10 program PKK. “Kita support dan harapkan ada lomba-lomba lainnya mendapat predikat nasional,” imbuhnya. Ketua TP PKK Lobar Hj Khairatun Fauzan Khalid menambahkan, PKK Lobar berkomitmen turut menyukseskan program pemerintah daerah. Salah satunya dengan memiliki kader hingga tingkat bawah. Pihaknya pun siap membantu program tersebut dengan sosialisasi dan turun langsung ke lapangan. (her)
(Suara NTB/ist)
TURUN - Tim Pusat saat turun ke Desa Montong Are Kediri untuk melakukan penilaian Lomba Tertib Administrasi Desa TP PKK tingkat nasional, Selasa (22/8).
(Suara NTB/her)
Abdul Manan kita inginkan namun ini program sudah kami dapat sudah jadi, coba kita upayakan tahun depan lah,” imbuhnya. (her)
Antisipasi Pembalakan di Kawasan ’’Hortipark’’
Dampak Kekeringan
Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menginventarisir setidaknya ada 9 kecamatan di daerah ini yang terkena dampak kekeringan. Di mana 6 kecamatan di antaranya, dinilai paling parah terkena dampak. Hal itu diakui Kepala Pelaksana BPBD Loteng, H. Muhammad, kepada Suara NTB, Selasa (22/8). Kecamatan yang paling parah ini adalah Kecamatan Janapria, Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya serta Kecamatan Praya Timur. “Total ada sekitar 82 desa di Loteng yang bakal terkena dampak kekeringan. Paling banyak di 6 kecamatan ini,” ungkapnya. Kalau di kecamatan lain, memang ada yang terkena dampak kekeringan. Tapi tidak banyak, hanya satu dua desa saja. Tapi kalau di enam kecamatan yang dinilai paling parah terkena dampak kekeringan tersebut, hampir semua desanya bakal merasakan dampak kekeringan. “Kecamatan-kecamatan yang dinilai paling parah merasakan dampak kekeringan memang sudah jadi langganan kekeringan setiap tahunnya. Terutama Kecamatan Pujut,” imbuhnya. Sejauh ini pihaknya pun sudah mulai menerima beberapa permintaan bantuan air bersih. Untuk itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna proses distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak kekeringan. “Kalau kita (BPBD Loteng,red) kan tidak punya armada untuk mengangkut air bersih. Jadi harus minta bantuan instansi yang memiliki armada,” jelas Muhammad. Tinggal nantinya pihaknya menyiapkan air bersih serta kebutuhan transportasi dan biaya operasional penyaluran air bersih kepada masyarakat. “Kendala utama kita hanya armada. Kalau untuk stok air bersih kita siap berapapun dibutuhkan,” tambahnya. Bahkan jika memang butuh tambahana air bersih, pihaknya siap memenuhi. Terpenting, masyarakat tidak sampai kebagian air bersih, karena air bersih bagi masyarakat pada musim kemarau seperti sekarang ini sangat diperlukan. Hanya saja, lanjut mantan Kabag Aset Setda Loteng ini, kondisi kekeringan tahun ini tidak separah 3 atau 4 tahun yang lalu. Dalam arti, persediaan air bersih di masyarakat masih ada, walauhanya cukup untuk kebutuhan masak saja. Karena masyarakat sendiri sudah melakukan langkah antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya dengan membuat sumur bahkan ada juga yang membangun sumur bor. “Jadi air bersih yang disalurkan nantinya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kalau untuk kebutuhan utama seperti masak, masyarakat sudah siap,” klaimnya. (kir)
kan ada yang mencapai 4-5 ribu. Untuk menangani daerah rawan pangan ini, pihaknya akan memberikan program mandiri pangan dan program KRPL. Program ini akan lebih ditingkatkan ke depan, paling tidak tahun 2018. Melalui program ini warga yang masuk kelompok tani hortikultura, KWT akan diberikan bantuan dana Rp 25 juta,sejauh ini lima kelompok yang disasar program ini di antaranya di Beleka Gerung dan Ombe. Kenapa program ini diarahkan ke daerah kota dan tidak ke daerah rawan pangan? Menurutnya hal ini menjadi persoalan, sebab ia sendiri menginginkan agar program ini diarahkan ke daerah rawan pangan. “itu yang
(Suara NTB/her)
PERBAIKAN - Perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan pemerintah. Seperti yang dilakukan di jalan nasional di Narmada Lombok Barat ini terus dipermulus untuk mempermudah akses transportasi bagi pengguna jalan.
Pejabat dan DPRD Lobar Dianggap Tak Patuhi Aturan Giri Menang (Suara NTB) Minimnya pejabat dan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) yang melaporkan harta ke kekayaan atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan dari kalangan pergerakan dan LSM. Sebagai pejabat publik, mereka berkewajiban untuk melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut. Apalagi hal ini adalah aturan yang harus dilaksanakan para pejabat publik ini. “Sebagai pejabat publik sebagai pertanggungjawaban moralnya harus seperti itu (melaporkan LHKPN), harus transparan ke KPK. Kalau tidak melapor, itu artinya mereka tak patuhi aturan,” tegas
Ketua Jarinkobar Lobar, Muhazam Fadly, Selasa (22/8). Mestinya, kata dia, pejabat publik baik para pejabat dan DPRD harus patuh pada UU dan aturan tersebut. Hal ini bentuk pertanggungjawaban moral para pejabat publik kepada masyarakat, mereka harus transparan ke publik dan KPK. Dengan melaporkan LHKPN, pihak KPK bisa memantau perubahan harta kekayaan pejabat Lobar dalam sekian tahun. Apakah layak atau tidak penambahan harta kekayaan para pejabat tersebut. Jika LHKPN tidak dilaporkan ke KPK atau disembunyikan, maka bukan tidak diketahui oleh lembaga antirasuah tersebut, namun pas-
ti akan ketahuan juga. Terkait minimnya anggota DPRD yang melaporkan LHKPN, menurutnya sangat parah. Hal ini menjadi pertanyaan, kesadaran wakil rakyat menjalankan UU. Jika pejabat saja ogah melaksanakan UU, bagaimana dengan pihak lain. Seharusnya mereka memberikan contoh agar patuh terhadap ketentuan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan mengakui banyak anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN. Namun pihaknya belum update berapa jumlah yang sudah melapor dan belum melapor. “Tapi memang sebagian besar belum melapor,kita rapatkan dulu di ragapim terkait langkah selanjutnya,” ujar Isnanto. (her)
Koperasi Tambang di Sekotong Diduga Disalahgunakan Giri Menang (Suara NTB) Kepengurusan koperasi pertambangan yang ada di Lombok Barat (Lobar) khususnya daerah Sekotong yang dibuat tahun 2011-2012 lalu diduga fiktif. Koperasi ini diduga didirikan hanya dimanfaatkan oleh pemodal luar sekedar untuk mendapatkan lahan garapan di lokasi tambang setempat. Namun dari sisi keanggotaan diduga banyak yang fiktif. Nama anggota yang dicantumkan pun diduga berasal dari luar daerah Sekotong. Salah satu Manager Eksternal PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILLB), Muhazam Fadly menyatakan niatan pemda untuk membentuk koperasi ini sebenarnya bagus menyiapkan legalitas formal untuk masyarakat sekitar tambang. Masyarakat sekitar yang mau melakukan
penambangan menggunakan legal formal melalui koperasi. “Cuman dulu itu kan beberapa penyalahgunaan lah anggap kan terjadi, artinya oleh luar dimanfaatkan koperasi itu sebagai wadah mereka bersembunyi, beberapa pemilik modal dari luar. Kan ada yang bersembunyi di balik koperasi itu kan,’’ ungkapnya, Selasa (22/8). Ia melihat praktik ini terjadi ketika pembentukan koperasi ini tahun 2011. Warga luar termasuk pemodal purapura menjadi anggota hanya sekedar memeroleh legalitas formal mendapatkan lahan garapan saja. Sehingga beberapa koperasi bukan dimiliki masyarakat setempat, namun dimiliki beberapa orang saja. Sementara koperasi ini diperuntukkan bagi warga lingkar Sekotong sekitar tambang sendiri. Kenapa dijalankan
terus koperasi ini? Menurutnya dulu ada beberapa yang akan dibubarkan. Sebab koperasi yang murni beranggotakan masyarakat sekitar juga tidak jalan juga. Tujuan dibentuk koperasi ini, jelasnya, sebagai legal formal mendapatkan lahan garapan di lahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun koperasi ini disalahgunakan oknum luar. Ada warga luar yang masuk pengurus, selain itu ada nama warga yang tidak ada namun dicantumkan. Apakah pihak Indotan sudah memberikan bantuan dana ke koperasi ini? Setahunya belum pernah sebab pembiayaan koperasi ini sendiri bukan dari pihak Indotan. Pihak ketga yang dimaksud penyandang dana dari luar tersebut. “Tidak ada kaitan koperasi ini dengan Indotan, karena beda, malah berseberangan,” ujarnya. (her)
Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bergerak cepat dalam upaya mengantisipasi aksi pembalakan liar di kawasan hortipark dengan membentuk dua tim investigasi. Tim ini masing-masing bertugas mengumpulkan segala informasi terkait maraknya aksi pembalakan liar di kawasan tersebut belakangan ini. Hasil dari tim itu nantinya akan memutuskan langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah, apakah akan mengambil langkah hukum atau langkah lainnya. “Keputusan untuk membentuk tim ini, diambil setelah kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Baik itu kepolisian maupun TNI,” sebut Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/8). Alasan membentuk dua tim, ujarnya, karena aksi pembalakan terjadi di dua wilayah berbeda. Satu di kawasan hortipark yang ada di Desa Lantan. Satunya lagi terjadi di kawasan HGU yang ada di wilayah Desa Karang Sidemen. Selain mengumpulkan informasi dan keterangan terkait aksi pembalakan liar yang terjadi, tim sekaligus akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan untuk sama-sama memelihara tanaman dan pepohonan yang ada. Tidak
kemudian menebang yang justru merusak kawasan tersebut. “Jika memang hasil tim menyatakan aksi pembalakan liar yang terjadi kuat keterangan serta alat buktinya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian melalui proses hukum maka kita akan proses hukum,” ujarnya. Kalau pun tidak, nanti tim juga membuat rekomendasi langkah dan upaya apa yang harus diambil. Tim investasi terdiri dari beberapa instansi. Pemerintah daerah sendiri diwakili Bagian Hukum ditambah dari unsur kepolisian serta TNI dengan begitu diharapkan kerja-kerja tim bisa lebih maksimal. Karena melibatkan unsur lintas instansi. “SK tim sedang disusun. Dan, dalam beberapa hari ke depan, tim ini diharapkan sudah bisa mulai bekerja,” tegas Iskandar. Pihaknya pun berharap, dengan adanya tim tersebut aksi pembalakan liar di kawasan Hortipark Loteng bisa ditekan dan diantisipasi. Terhadap kasus pembalakan liar yang sudah terjadi, bisa ditemukan pola penyelesaian yang tepat. Pihaknya bersikap seperti ini, karena tidak ingin kasus pembalakan liar terus-terusan terjadi. Meski para pelakunya warga daerah sendiri. Tetapi tetap tidak dibenarkan, karena merusak dan merugikan masyarakat banyak. (kir)
Ternak Loteng Dijamin Bebas Antraks Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini bisa memastikan seluruh ternak besar, terutama sapi dan kerbau di daerah ini bebas penyakit berbahaya, terutama antraks serta ngorok. Itu artinya, Dengan begitu, ternak Loteng aman untuk disembelih dan dikonsumsi jelang Idul Adha tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Loteng, drh. Adjar Sapto Utomo, kepada Suara NTB, Selasa (22/8). Pihaknya sejauh ini sudah melakukan pemetaaan sekaligus pengecekan kondisi ternak-ternak besar yang ada di daerah ini. Dan, hampir semuanya dalam kondisi aman, bebas dari penyakit berbahaya. “Jadi kalau ada masyarakat yang mau menyembelih hewan kurban pada Idul Adha ini, tidak perlu khawatir. Karena ternak kita aman dari penyakit berba-
haya,” klaimnya. Kendati demikian, jelang Idul Adha tahun ini, pihaknya tetap akan membentuk tim pengawas hewan kurban yang tugas utamanya mengawasi dan memeriksa serta memastikan ternak-ternak kurban seluruhnya aman dari penyakit berbahaya. Tim itu nantinya akan turun sebanyak dua kali. Pertama turun pada H-7 Idul Adha. Dan, terakhir nantinya akan turun melakukan pemeriksaan pada hari H dengan fokus sasaran rumah potong hewan serta pengumpul hewan kurban. Pihaknya dalam hal ini membentuk tim pengawas hewan kurban tersebut, mengingat kebiasaan menjelang Idul Adha, banyak ternak luar yang masuk ke Loteng dan dikhawatirkan masih belum bebas sepenuhnya dari penyakit hewan, terutama ternak-ternak dari Pulau Sumbawa. (kir)
Jadi Indikator Penyumbang Kemiskinan
Arahkan Dana Aspirasi, Kades di Narmada Ketuk Hati Dewan Para kepala desa (kades) yang ada di wilayah Narmada Lombok Barat (Lobar) “mengetuk hati” anggota DPRD agar mau mengarahkan dana aspirasinya untuk pengentasan rumah kumuh yang masih banyak di Lobar. Para kades berharap agar dewan jangan hanya mengarahkan dana desa untuk menangani rumah kumuh, namun dewan juga perlu tergerak mau mengarahkan dana aspirasinya untuk rumah tak layak huni yang menjadi indikator penyumbang kemiskinan. KEPALA Desa Golong, H. M Zaenuddin menyatakan, pihaknya sangat mendukung jika anggota DPRD mengarahkan dana aspirasinya untuk pro-
gram rumah kumuh. Hal ini, jelasnya, sangat bisa dilakukan, karena di desanya mendapatkan bantuan rumah kumuh 14 unit program RTLH yang
didanai dari aspirasi DPRD provinsi. “Sedangkan dari pemda tidak ada, kami berharap aspirasi dari Dewan Lobar juga mengarahkan untuk rumah kumuh. Kami berharap agar Dewan Lobar memperhatikan kita,” akunya, Selasa (22/8). Menurutnya, dewan provinsi saja bisa mengarakan dana aspirasinya, lantas kenapa DPRD Lobar tidak bisa. Apalagi jika menilik persoalan di Lobar, angka kemiskinan masih tinggi sebesar 16,73 persen terjadi stagnasi meskipun ada penurunan. Bagaimana melakukan penurunan angka ke-
miskinan jika program untuk rumah kumuh ini juga tidak dikeroyok bersama termasuk oleh dewan. Lebih-lebih, jelasnya, tunjangan DPRD mengalami kenaikan. Ia berharap agar kantong kemiskinan seperti di Narmada ini disasar program terutama dari aspirasi dewan. Hal senada disampaikan Kades Tanak Beaq Kamarudin. Pihaknya berharap agar dana aspirasi menyentuh rumah kumuh. Bukan berarti tidak ada manfaatnya dana aspirasi sebelumnnya, sebab pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari dewan kabu-
paten, seperti pentaludan, bantuan sapi dan handtraktor. Di samping penanganan melalui pemda, provinsi dan dewan provinsi, ujarnya, penanganan rumah kumuh dikeroyok bersama DPRD Lobar. Sedangkan dari DD, jelasnya, pihaknya akan mengalokasikan tahun depan, namun jumlahnya tidak banyak. Sebab jika dialokasikan banyak ke rumah kumuh, maka program lain tak akan tertangani, sehingga perlu dibagi antara APBD provinsi, kabupaten dan aspirasi DPRD. ‘’Sangat bagus kalau diarahkan ke sana,” ujarnya. (her)
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Dinas Dikbud Sumbawa Sosialisasikan Terkait Penulisan Ijazah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) menggelar sosialisasi terkait teknis penulisan ijazah, Selasa (22/8). Kegiatan yang dilaksanakan di SDN Uma Beringin tersebut diikuti KUPT dan pengawas SD se-Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, pihak dinas juga melakukan pendistribusian ijazah kepada KUPT untuk diserahkan ke sekolah di wilayah masing-masing. Kabid Pembinaan SD, Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sahabuddin AM, S.Ap, M.Si menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan ini tentang penulisan ijazah. Tujuannya untuk menyamakan persepsi sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan Kementrian tentang tekhnis penulisannya. Karena blangko ijazah ini diakuinya terbatas dan mempu-
nyai nomor seri. Dimana sekarang blangko ijazah langsung dikirimkan pihak perusahaan yang memenangkan tender di tingkat Provinsi ke tingkat Kabupaten. Jika terjadi kesalahan dalam penulisannya, tentu akan kesulitan mendapat blangko pengganti. Untuk itu, pihaknya berharap kepada kepala sekolah agar dalam peulisan ijazah ini dapat dilakukan dengan cermat dan hati-hati. “Sekarang ini blangko dari perusahaan yang memenangkan tender di tingkat Provinsi lalu disampaikan ke kami tingkat kabupaten. Karena jangkauannya terlalu jauh, jadi kita harapkan kepada sekolah untuk penulisannya ini berhati-hati, sebab blangkonya sangat terbatas. Sehingga kalau salah penulisan tentu ijazah itu akan salah, maka sulit kita mendapatkan pengganti blangkonya,” ujarnya. Makanya pihaknya melaksanakan sosialisasi terkait
Bibit Cabai Didistribusikan ke Puluhan Kelompok di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan bibit cabai merah dan cabai kecil dari dana APBN telah ditender. Bahkan bibit tersebut telah didistribusikan ke puluhan kelompok yang menyebar di beberapa kecamatan. Namun petani diingatkan, untuk tidak menerima bibit bila dalam keadaan rusak. (Suara NTB/arn) Sebagaimana disampaiTarunawan kan Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos, didampingi Staf Bidang Hortikultura, Zainuddin, kepada Suara NTB, Selasa (22/8) kemarin. Pengadaan bibit cabai yang tendernya sempat diulang di ULP Sumbawa, akhinrya tuntas setelah ada pemenangnya. Dengan pagu anggaran di atas Rp 1 Miliar dari dana APBN. Kini benih telah didistribusikan ke kelompok tani. Terdiri dari 11 kelompok tani untuk bibit cabai besar dan 17 kelompok cabai kecil (rawit). “Semua benih telah didistribusikan,” terangnya. Hanya saja menurut Zainuddin untuk sarana pupuknya belum. Terdiri dari pupuk NPK, SP 36, pupuk pelengkap cair, organik cair, kompos, insektisida, fungisida, bakterisida sebagai komponen sarana produksinya. Sesuai petunjuk pusat pula, dari pengadaan bibit cabai dimaksud, masing sebanyak 4 persen cabai besar dan cabai kecil dialokasikan untuk polibek tanaman pekarangan. Sebagai bagian dari gerakan 10 Juta Cabai pemerintah pusat. “Secara kordinatif Kadis Pertanian bersama PKK menyebarluasan ke seluruh kecamatan,” terang Zainuddin. Dalam hal ini, Dinas Pertanian tetap akan melakukan pembinaan dan pendampingan. Terutama untuk penanamam bibit cabai besar yang relatif baru di Sumbawa. Tarunawan juga mewanti wanti petani untuk tidak menerima bibt dalam keadaan rusak. Untuk dilaprokan ke Dinas. Sebab pemenang tender pengadaan cabai juga memiliki bibit cadangan hingga 15 persen untuk mengganti bibit yang rusak. (arn/*)
penulisan ijazah ini. Dalam hal ini mengundang KUPT dan pengawas yang ada di masing-masing wilayah. Selain memberikan pemahaman, pihaknya juga membagikan petunjuk teknis penulisan ijazah kepada KUPT. Nantinya setelah sosialisasi, KUPT diharapkan dapat memperbanyak petunjuk tersebut untuk disampaikan kepada sekolah di lingkungannya masing-masing. Selain itu pihaknya juga mendistribusikan blangko ijazah. Sementara Kasi Kurikulum, Junaidi, S.Pd., M.Pd memberikan penjelasan secara tekhnis mengenai penulisan ijazah ini. Mulai dari segi data harus valid mengacu pada akta kelahiran. Dalam hal ini harus dicermati dengan benar data yang ada di akta supaya tidak berbeda dengan yang ditulis di blaNgko ijazah nantinya. Kemudian terkait Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Diminta kepada seluruh sekolah untuk
(Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ind)
Peserta sosialisasi penulisan ijazah dan pendistribusian ijazah.
Kabid Pembinaan SD, Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sahabuddin dan Kasi Kurikulum, Junaidi.
mengecek ulang kembali di Dapodik. Apakah peserta ujian yang tertera didata sudah sesuai dengan nama sebenarnya. Jangan sampai nantinya sudah menulis di blangko ijazah, baru diketahui bahwa nama yang ditulis bukan atas nama yang bersangkutan. Kalaupun sekolah kesulitan untuk mengeceknya, dipersilahkan ke Dinas Dikbud Kabupaten untuk difasilitasi. Sehingga NISN yang dit-
ulis oleh penulis ijazah sudah terdaftar atas nama yang bersangkutan. Selain itu, kata Jun, tanggal penandatanganan ijazah ditandatangani sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan 16 Juni 2017. Kemudian nama sekolah sesuai dengan nama yang tertera di nomenklatur. Dimana nama yang ada di nomenklatur itulah yang menjadi rujukan. Sedangkan terkait nilai, un-
nilai 83,5 ditulis 84, dan nilai 83,6 ditulis 84. Pihaknya berharap kepada KUPT untuk secepatnya menditribusikan blangko ijazah kepada pihak sekolah. Pihaknya juga meminta kepala sekolah nantinya berhati-hati dalam menunjuk penulis ijazah. Pastikan yang menulis ijazah orang yang memang mampu menulis secara cermat dan teliti.( ind/arn/*)
Diklarifikasi KPK
Bupati KSB Enggan Beberkan Harta Kekayaan, Bupati Dompu Capai Rp 74,6 Miliar Mataram (Suara NTB) – Seluruh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai harta kekayaannya, pada Selasa (22/8) siang kemarin. Sejumlah bupati memberikan klarifikasi kepada tim KPK di Kantor Gubernur NTB. Mereka yang memberi klarifikasi diantaranya, Bupati Kabupaten Suumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi usai memberikan klarifikasi ke tim KPK enggan membeberkan jumlah harta kekayaan yang dimiliki saat ini. Sementara itu, Bupati Dompu, H. Bambang M. Ya-
sin menyebutkan total harta yang dimiliki sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada 2015 lalu sebesar Rp 74,6 miliar. “Tadi itu hanya ditanya ulang saja. Apakah harta ini masih di bawah penguasaan bapak atau tidak, bagimana,” ungkap Bambang. Ia menjelaskan, selama
menjadi Bupati Dompu periode kedua ini, tidak ada tambahan harta kekayaan. “Laporan saya pada saat menjadi calon bupati lagi Rp 74,6 miliar. Sekarang, itu yang dikonfirmasi. Ndak ada tambahan selama menjadi bupati (periode kedua),” kata pria bertubuh tinggi dan besar ini. Terkait dengan pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN di Dompu, Bupati mengatakan KPK beberapa kali
melkaukan sosialisasi ke sana. Ia mengaku selama ini belum ada pemberian sanksi kepada pejabat wajib LHKPN yang tidak menyerahkan kewajibannya. Ia mengatakan akan mengecek aturan yang dikeluarkan Pemprov NTB terkait LHKPN ini. Termasuk mengenai pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN untuk dapat diterapkan di Dompu. Sementara itu, Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi terpisah enggan membeberkan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Ia mengatakan, KPK hanya mengklari-
fikasi jumlah harta yang dilaporkan selama ini. “Apa yang sudah kita lapor, itu disampaikan. Dibaca kemudian dicocokkan apakah betul. LHKPN yang baru nanti 2018 dilaporin. Jadi pada saat 2015, itu yang diklarifikasi dulu. Kita kan LHKPN terakhir 2012 pada saat menjadi Sekda,” terangnya. Ia menambahkan, KPK hanya mengklarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya. Apakah harta tersebut masih ada atau terjadi perubahan. “Berapa pendapatannya sekarang, estimasi, berapa gajinya tahun 2018 baru dilaporkan,” tandasnya. (nas)
Itkab KSB Mulai Riksus di Tiga Desa
DPPP KSB Bantah Daya Serap Pupuk Rendah Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membantah jika daya serap pupuk subsidi oleh petani di daerah rendah. Pernyataan ini disampaikan Plt. Kepala DPPP KSB, Marlin Hardi, SP., M.Si menanggapi keterangan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB yang menilai daya serap pupuk petani KSB di bawah 60 persen. “Tidak benar data yang disampaikan provinsi itu,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (22/8). Menurutnya, tahun ini serapan pupuk petani di KSB sangat tinggi. Terbukti pihaknya telah mengajukan tambahan pasokan pupuk sebesar 1.000 ton dan telah disetujui. “Informasi yang kami peroleh tambahan itu dalam bulan ini akan turun. Kan tidak mungkin daya serap kita rendah kalau kemudian kita ada pengajuan dan disetujui,” cetusnya seraya menambahkan, jika pihaknya belum menerima surat resmi dari provinsi mengenai kondisi tersebut. “Kita belum terima informasi resmi dari provinsi kalau kita kurang menyerap pupuk subsidi yang disediakan. Apalagi kemudian akan dialihkan ke kabupaten lainnya. Yang kami tahu itu hanya Lombok Barat dan Lombok Timur yang seperti itu (kurang daya serapnya,” sambung Marlin. Dijelaskannya, dalam berbagai forum petani selalu menyuarakan permintaan pupuk. Dan pemerintah sendiri setiap saat tanggap dengan permintaan itu dengan segera mengadakannya terutama di saat musim tanam. (bug)
tuk sekolah yang melaksanakan Kurikulum 13 nilai rata-rata rapor diambil dari nilai rapor semester 9 sampai dengan semester 12. Untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum 2006, nilai rata-rata rapor yang diambil dari nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 12. Dimana nilai ditulis dengan bilangan bulat dalam rentang 0-100 (tanpa desimal). Contoh nilai 83,4 ditulis 83,
(Suara NTB/ils)
SAMBANGI WARGA - Sejumlah Polwan di jajaran Polres KSB melakukan sosialisasi dan menyambangi masyarakat miskin.
Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat (KSB) mulai menurunkan timnya melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap 3 desa yang sebelumnya disinyalir melakukan praktik penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016.“Tim kami sudah mulai turun senin kemarin dan sekarang sedang berlangsung,” terang Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada wartawan, Selasa (22/8). Dalam kegiatan Riksus di tiga desa desa itu, Itkab menurunkan 3 tim berbeda. Menurut H. Ady, pihaknya sengaja menyiapkan tim berbeda agar mempercepat proses pemeriksaan. “Timnya masing-masing untuk tiap desa,” sebutnya. Proses pemeriksaan diperkirakan akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. H. Ady menyatakan, meski membentuk tim terpisah pihaknya tetap perlu waktu sekitar 10 hari
karena beberapa personelnya saat ini ada yang tengah menjalani Diklat. “Anggota kami ada yang sedang Diklat di BPKP Makkasar. Nanti mereka pulang insyaallah bisa kejar sampai 10 hari kedepan sudah ada hasilnya,” timpalnya. Ia mengatakan, kasus dugaan penyelewengan APBDes di tiga desa itu akan terus ditangani pihaknya. Terlebih kasus itu sebelumnya telah diekspose oleh pihak kepolisian. “Sebelumnya kita sudah lakukan pemeriksaan awal. Dan Riksus sekarang kita akan memperdalam lagi setelah ada ekspose oleh polisi,” ujarnya. Untuk diketahui ketiga desa yang saat ini diriksus oleh Itkab KSB, masing-masing desa Mantun, kecamatan Maluk, desa Sekongkang Bawah, kecamatan Sekongkang dan terakhir desa Belo, kecamatan Jereweh. Ketiga desa tersebut sebelumnya dilaporkan dengan dugaan penyalahgunaan APBDes tahun 2016. (bug)
Pengurus BUMDes Penerima Kredit Sahabat Ikuti Bimtek Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 75 pengurus BUMDesa penerima Kredit Sahabat mengikuti Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Mikro, Selasa (22/8) kemarin, di kantor Bupati Sumbawa. Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa Drs. Irawan Subekti menyampaikan bimtek untuk memberikan informasi tentang kebijakan, tata cara dan mekanisme perizinan lembaga keuangan mikro, pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro sesuai dengan amanat Peraturan OJK Nomor 14/ POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Pemkab Sumbawa dengan program kredit sahabat adalah program desa bebas rentenir yaitu pemberian
bantuan permodalan berupa kredit tanpa bunga kepada petani miskin yang dikelola melaui Bumdesa. Bumdesa hakekatnya dibentuk dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam melakukan kegiatan ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman tentang LKM dan meningkatkan pemahaman terkait pembinaan, pengendalian dan pengawasan LKM khususnya kepada Bumdesa penerima kredit sahabat dengan peserta sebanyak 75 pengurus Bumdesa penerima kredit sahabat di Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Didi Darsani, A.Pt
menyampaikan beberapa hal yang masih dirasakan kurang bagi dunia perbankan adalah pemerataan aksesibilitas kepada masyarakat luas. Keberadaan beberapa LKM salah satunya Bumdesa, diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat kita untuk mengakses fasilitas yang disediakan dalam rangka membantu usahanya. Harapannya, Bumdesa dapat ikut berperan aktif dalam membangun perekonomian, melalui pengelolaan krabat atau kredit sahabat secara baik dan benar. “Saya juga berharap agar LKM melakukan terobosanterobosan sebagai upaya memberikan kemudahan aksesibilitas dalam pemberian jasa keuangan mengingat kondisi-kondisi lokal yang cukup beragam,” ujarnya. (arn)
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
BWS Berharap Pembangunan Bendung Tanju Berlanjut Dompu (Suara NTB) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, MM, MT mengharapkan proses pembangunan bendung Tanju Kecamatan Manggelewa yang sempat terhenti sejak sebulan lalu akibat dihadang warga, agar bisa segera dilanjutkan. Penyelesaian lebih awal pembangunan bendung Rababaka akan menguntungkan warga dan daerah. “Kita kan tidak tahu untuk kedepannya bagaimana kondisi negara ini. Juga mungkin untuk perbaikan salurannya belum tentu bisa kita usulkan kalau terlambat. Tapi kalau akhir 2017 bisa (rampung), begitu pak Jokowi atau pak Menteri yang datang. Bisa ngomong, bendungan sudah diresmikan, tapi bagaimana salurannya? Kan tinggal ngomong begitu. Semua akan bisa terealisasi di saat itu. Itu kelebihannya manakala kita cepat,” kata Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir Asdin Julaidy, MM, MT kepada wartawan usai pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) rencana tindak darurat (RTD) bendungan Tanju dan bendungan Mila di aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Selasa (22/8). Sudah satu bulan pembangunan bendungan Tanju terhenti pekerjaan karena masih mendapat penghadangan dari warga setempat. Lahan di daerah genangan air bendungan Tanju masih ada yang belum dibebaskan dan warga menuntut segera dibebaskan dengan total anggaran sekitar Rp.1.8 M. Begitu juga dengan saluran irigasi dan saluran kiri pun belum terdata oleh Pemda dan uangnya juga akan disiapkan BWS. “Alhamdulillah pekan ini untuk irigasi maupun bendungan, kapan Pemda siap membayar. Karena Pemda lah yang menghitung (nilai harga tanah), Pemda yang punya wilayah. Kami hanya minta tetap didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan,” jelasnya. Kehadiran dirinya ke Dompu, kata Asdin, semula ingin bertemu Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin terkait proses pembebasan lahan warga dan kelanjutan pembangunan bendungan Tanju bisa dilanjutkan. Sebelumnya tim dari BWS beberapa kali turun dan kesempatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan sesuai aturan. “Jangan memanfaatkan kesempatan karena ada pembangunan lalu kita memanfaatkan untuk harga tanah,” harapnya. Pembangunan bendungan Rababaka kompleks yang terdiri dari bendungan Tanju yang akan menampung air hingga 19 juta meter kubik dan mengairi lahan irigasi seluas 2.300 ha dan bendungan Mila menampung 9 juta meter kubik air yang akan berfungsi sebagai eksisting bendungan Rababaka saat musim kemarau. Selain dua bendungan ini, juga dibangun saluran penghantar sepanjang 16 KM dan terowongan sepanjang 662 meter. Dari pengerjaan paket ini, terdapat 2 juta meter kubik tanah dan bebatuan yang masih dicarikan solusi pembuangannya. Dengan kondisi medan yang sulit di tengah hutan produksi, tanah dan bebatuan ini bakal menjadi sedimentasi sungai. Agar tidak membuat bendungan cepat dangkal, akan dibangun beberapa bendungan penahan sedimentasi dan pasir serta bebatuan yang tertahan bisa dimanfaatkan. Selain itu, proses pembuatan bendung ini juga bisa dimanfaatkan airnya untuk sumber air bersih oleh PDAM. “Kemajuan pekerjaan sudah lebih dari 60 persen untuk bendungan Tanju dan Mila. Akhir pekerjaan ini tahun 2018 akhir, tapi saya mau tarik di 2017. Jadi dipercepat,” ungkap Asdin. Dengan demikian, Asdin yang juga warga Bima ini berharap kepada masyarakat Tanju untuk bisa legowo dan mengijinkan proses pembangunan dilanjutkan kembali. Dirinya tidak mungkin membohongi warga soal pembebasan lahan, karena uangnya sudah ada dan tinggal proses saja. (ula)
(Suara NTB/ula)
KONSULTASI - Kepala BWS Nusa Tenggara I, Asdin Julaidy saat pertemuan konsultasi masyarakat rencana tindak darurat bendungan Tanju dan bendungan Mila di aula Bappeda dan Litbang Dompu, Selasa (22/8).
Keberadaan TKW Kota Bima di Arab Saudi, Masih Ditelusuri Bima (Suara NTB) – Dinas ketenegakerjaan (Disnaker) Kota Bima, sedang berupaya melakukan penelurusan keberadaan Vivi Andriani (28), Tenaga Kerja Wanita (TKW), asal Kota Bima, yang diduga dikurung dan disiksa oleh majikannya di Arab Saudi. “Sedang diupayakan. Kita berkoordinasi dengan BNP2TKI dan KBRI Riyadh,” kata Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnaker Kota Bima, Amsor S.Sos, Selasa (22/9). Menurutnya, pihaknya bahkan sudah melakukan koordinasi dengan BNP2TKI dan KBRI di Riyadh usai menerima pengaduan keluarga Vivi beberapa bulan yang lalu, sebelum kasus itu mencuat. “Pengaduan dari keluarga sekitar bulan puasa kemarin langsung kita tindaklanjuti. Hingga saat ini kami masih menunggu laporan dari BNP2TKI dan KBRI terkait keberadaannya di Arab Saudi,” ujarnya. Terpisah, Pelaksana Fungsi Konsuler 4, KBRI Riyadh, Mohammad Makki Nahari mengakui, pihaknya sudah menangani laporan pengaduan WNI, yang bernama Vivi Andriani. “Staf KBRI sudah berkomunikasi dengan Vivi melalui pesan teks dan pesan suara,” kata Makki menjawab Suara NTB, melalui pesan WhatsApp, Selasa (22/8). Menurut Makki, dalam pengakuannya, Vivi tidak disiksa. Ia hanya menuntut pelunasan gaji selama selama tiga tahun, yang belum dibayarkan oleh majikannya tersebut. “Selain itu Ia (Vivi, red) meminta dipulangkan ke Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan saat, Tim KBRI setempat, sedang menyusun langkah-langkah yang diperlukan, untuk penanganan lebihlanjut. Salahsatunya berkoordinasi dengan instansi di Arab Saudi. “Kami sedang upayakan agar persoalan ini bisa tuntas,” ujarnya. Seperti diketahui, seorang TKW asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kota Bima, bernama Vivi Andriani, diduga disiksa bahkan hampir tiga tahun belakang ini, tidak diberikan gaji oleh majikannya di Arab Saudi. Hal itu terungkap saat perempuan berusia 28 tahun itu menggunggah video pada media sosial facebook dan mengaku ingin pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya. Adik kandungnya bernama Ainun juga mengakui hal serupa. “Betul, kakak saya minta pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya di Arab Saudi,” kata adik kandung Vivi, Ainun kepada Suara NTB, Kamis (17/8). (uki)
(Suara NTB/ula)
RANDIS - Pengecekan kendaraan dinas (Randis) di lingkungan DPRD Dompu oleh BPKAD Dompu, Selasa (22/8) kemarin. Beberapa kendaraan diubah warna platnya menjadi hitam dari semestinya berwarna merah.
Tidak Kembalikan Randis
Anggota Dewan Terancam Tak Dapat Tunjangan Transportasi
Dompu (Suara NTB) – Sekertaris Dewan (Sekwan) Drs. H. Chairunnasa menegaskan anggota DPRD Dompu yang tidak mengembalikan Kendaraan Dinas (Randis) hingga akhir 31 Agustus 2017 terancam tidak mendapat tunjangan transportasi. Karenanya mereka tinggal memilih mengembalikan atau tidak kendaraan milik negara tersebut. “Kalau dia tidak mau mengembalikan mobil berarti dia tidak mendapatkan tunjangan transportasi, itu pilihan,” katanya kepada wartawan di Pandopo Bupati Dompu, Selasa (22/8). Dalam hal pengembalian randis anggota Dewan juga harus memperhatikan kelengkapan kendaraan, seperti halnya komponen-komponen pada mesin. Jangan sampai ada upaya mengurangi atau menggantinya dengan komponen yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Jika
demikian maka yang bersangkutan wajib melakukan penggantian. “Kalau ditemukan, ya nanti kita tanya kembali kepada yang bersangkutan, supaya dilengkapi,” ujarnya. Sejauh ini lanjut Chairunnasa, dari sekitar 13 randis yang dipakai anggota dewan beserta unsur pimpinan tersebut baru dua randis yang dikembalikan, yakni randis yang dipakai Wakil Ketua DPRD, Sirajuddin dan Ketua Komisi III, Iwahyuddin AK. Hanya memang kendaraanya tak disimpan di Kantor lantaran per-
soalan keamanan. Disinggung soal randis roda dua, ia mengatakan saat ini pihaknya sudah memanggil penggunanya untuk segera melakukan pengembalian. Dari 30 unit kendaraan yang dikeluarkan beberapa diantaranya sudah ada yang mengembalikan, namun pihaknya tak mengetahui pasti berapa jumlahnya. “Roda dua memang 30 awalnya, tapi kan banyak kendaraan yang sudah dikembalikan, entah dimana, di bagian umum dikembalikan. Dan ada barang yang
hilang katanya, sisanya saya belum tau pasti,” jelasnya. Selain itu ungkap Chairunnasa, juga terdapat mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan randisnya hingga saat ini. Upaya meminta agar randis tersebut segera dikembalikan sudah beberapa kali dilakukan pihaknya, namun yang bersangkutan enggan mengembalikanya. “Salah satunya mantan Kepala Desa Doro Melo, Sarjan sampai hari ini masih randisnya, dia kan bukan anggota dewan lagi. Kita minta berapa kali, tapi ndak dikembalikan,” pungkasnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu juga melakukan pengecekan kendaraan dinas milik Pemda
Dompu hingga 22 September 2017 mendatang sesuai rekomendasi BPK RI. Randis di Sekretariat Dewan (Setwan), Selasa (22/8) kemarin mulai dilakukan pengecekan. Terdapat 14 unit mobil dinas dan 33 unit sepeda motor yang masuk aset Setwan. Jumlah ini belum termasuk 3 unit Fortuner, 9 unit Avanza yang dipake fraksi karena tercatat dalam aset di Bagian Umum Setda Dompu. Kepala BPKAD Dompu, Drs. H. Muhibuddin, MSI mengaku, pengecekan kendaraan ini meliputi fisik dan dokumen kendaraan. Setelah pengecekan, ketika ada kendaraan tidak dipegang yang tidak berhak akan dilakukan pengaturan kembali. “Saat ini kita masih lakukan pengecekan dulu,” kata H Muhibuddin. (jun/ula)
Setengah Karung Kondom Bekas Staf di DPRD Dompu Pakai Ditemukan di Lawata Diduga Jadi Pengedar Kota Bima (Suara NTB) – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima, menemukan serakan kondom bekas yang sudah dipakai, di sekitar kawasan pantai Lawata, yang berlokasi di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat. Kepala melalui Kasi Operasi dan Penertiban Sat Pol PP Kota Bima, Abdurahman S.Sos, Selasa (22/8) mengaku terkejut, saat pihaknya menemukan serakan kondom sisa yang jumlahnya begitu banyak. “Bahkan jika dikumpulkan, jumlahnya mencapai setengah karung kecil,” katanya. Diakuinya, penemuan sisa kondom tersebut, saat pihaknya melakukan penertiban bangunan liar di pantai Lawata Senin (21/8). Saat itu, kata dia, terlihat banyak kondom sisa pakai yang berserakan. “Saat penertiban tidak ditemukan botol Miras. Malah kondom sisa yang banyak. Ditemukan di dekat jembatan yang menghubungkan
”
Jika dikumpulkan, jumlahnya mencapai setengah karung kecil bukit di Lawata,” terangnya. Adanya penemuan tersebut, pihaknya akan lebih meningkatkan patroli rutin di sekitar pantai Lawata terutama pada malam hari. Serta di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya hubungan seks bebas. “Patroli rutin bertujuan untuk mencegah dini, tindakan kriminal dan perzinahan di kawasan bebas, sepi dan tanpa ada lampu penerangan,” ujarnya. Selain itu, Ia menghimbau sekaligus meminta masyarakat agar melaporkan kepada pi-
(Suara NTB/uki)
Abdurahman haknya, atau aparat hukum lainnya supaya dilakukan penindakan. Apabila melihat tindakan atau praktek penyakit masyarakat (pekat). “Kami berharap persoalan ini, masyarakat dan semua elemen dapat bekerjasama. Melaporkan atau menginformasikan jika melihat ada praktek-praktek pekat,” pungkasnya. (uki)
Sekda Dompu Dorong DPMPD Lakukan Audit bagi Kades yang Mundur Dompu (Suara NTB) Harapan DPRD Dompu agar 7 Desa yang Kadesnya mengundurkan diri untuk dilakukan audit khusus pelaksanaan APBDes tahun 2017 direspon positif pemerintah daerah (Pemda). Hal itu perlu dilakukan untuk memperjelas batasan tanggungjawab Kepala Desa. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB di pandopo Bupati, Selasa (22/8) kemarin, mengaku akan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sebagai leding sektor pemerintahan Desa agar meminta Inspektorat melakukan audit khusus terhadap Desa yang kepala Desanya mengundurkan diri. “Ini bagus untuk memperjelas batasan tanggungjawab kepala Desa,” kata H Agus Bukhari. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HMS, MSI yang dihubungi di tempat yang sama, mengaku, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (Apip) di daerah tetap akan melakukan audit terhadap pelaksanaan APBDes secara
reguler. Audit oleh inspektorat tetap akan menjangkau walaupun Kepala Desa tersebut sudah berakhir masa jabatannya. “Seperti Kepala Desa Doropeti yang sudah berakhir masa jabatannya kita audit dan sekarang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan,” kata H. Moh Syaiful. Namun untuk pelaksanaan audit khusus kepada Desa yang kepala Desanya mengundurkan diri, dikatakan H. Syaiful, tergantung permintaan dari DPMPD sebagai leding sektor urusan pemerintahan Desa. “Kalau ada perintah dan permintaan, kami laksanakan (audit khususnya),” katanya. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bakhatir, A.Md.Par mengharapkan kepada Inspektorat sebagai APIP di daerah untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dan pelaporan keuangan negara di ADD dan DD serta menjaga opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Dompu selama 3 tahun berturut – turut agar bisa melakukan audit khusus bagi Desa yang kepala Desanya mengun-
durkan diri. Audit khususnya ini penting, karena diduga pengunduran diri bagi beberapa Kepala Desa ini agar bisa diikut sertakan dalam Pilkades serentak tahun 2017 ini. Jangan sampai APBDes disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk membatasi tanggungjawab masing – masing Kepala Desa, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara terkait kepastian 7 Desa yang kepala Desanya telah mengajukan pengunduran diri, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin di Dompu, Senin (21/8) sore menegaskan, mereka bisa diikut sertakan dalam Pilkades serentak tahun 2017. Hal ini sesuai surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri tanggal 12 Mei 2017 poin ke-3, bahwa Desa yang diikut sertakan dalam Pilkades serentak adalah Desa yang telah berakhir masa jabatan Kepala Desanya dan atau Desa yang kepala Desanya mengundurkan diri. “Surat ini sudah jelas,” kata H Bambang. (ula)
Dompu (Suara NTB) – Dua orang staf di Lembaga DPRD Dompu teridikasi menjadi pengedar narkoba, hal tersebut diakui Sekwan Drs. H Haerunnasa. Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan identitas pengawai yang terindikasi telah tersangkut peredaran barang haram tersebut, melainkan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan ini. “Kita harus membuktikan dululah. Makanya saya suruh dari pihak yang berwajib tolong dipantaulah,” ujar Sekwan kepada wartawan, Selasa (22/8). Bila perlu proses pembuktian dengan cara tes urine atau lainya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada staf-staf yang dicurigai. Pada prinsipnya Sekwan sangat mendukung upaya pemberatasan narkoba dilingkup wakil rakyat tersebut. Terpisah Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S. Sos., yang dikonfirmasi menjelaskan indikasi adanya keterlibatan oknum pegawai di lembaga DPRD sebagai
pengedar narkoba wajar-wajar saja, sebab ini hanya dugaan beberapa pihak. Hal demikian pun berlaku untuk semua intansi pemerintahan maupun swasta. itu menyusul gencarnya Satresnarkoba Polres Dompu menindak para pengedar narkoba. “Semua, di tempat manapun dugaan itu kuat karena saat ini banyak yang ditangkap. Dugaan-dugaan itu wajar bukan hanya di DPRD,” jelasnya. Untuk melakukan tes urine terhadap anggota dewan dan staf diakuinya belum pernah dilakukan, pihaknya masih menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini, terlebih akan menggkoordinasikanya terlebih dahulu pada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bima. Yang pasti ketika tes urine itu dirasa perlu pihaknya akan melakukannya secara menyeluruh. “Artinya seluruh pegawai tidak menutup kemungkinan (akan dites urine, red) intinya kita akan membangun koordinasi dulu dengan BNK,” pungkasnya. (jun)
Dua Rumah dan Kos Ludes Terbakar Dompu (Suara NTB) – Dua rumah dan kos-kosan di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Ludes Terbakar, Selasa (22/8) Pukul 03.00 dini hari. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya rumah milik Darmi dan Majid tersebut, terlebih tidak ada korban jiwa dalam kajadian ini. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu. Suhatta, SH., menerangkan kobaran api pertama kali ditemukan istri Darmi dari toko depan rumahnya, lantas berteriak meminta pertolongan pada warga untuk melakukan pemadaman. “Sontak mendengar teriakan istrinya dan melihat kobaran, Darmi kemudian meminta bantuan pada warga sekitar,” katanya kepada Suara NTB. Warga berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Termasuk
menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun, api semakin membesar setelah menyambar atap rumah berikut kos-kosan. Selain menghanguskan rumah, toko dan kos-kosan milik Darmi seisinya, api kemudian merembet dan menghanguskan rumah Majid. “Kobaran api yang membakar rumah Darmi merembet ke rumah Majid dan menghanguskan isi rumahnya,” ujar Suhatta. Tiga unit mobil pemadam kebakaran yang dihubungi warga tiba di lokasi sekitar Pukul 04.00 dini hari, sehingga api dipadamkan 1 jam kemudian. Pemadaman ini juga dibantu mobil watercanon Korp Sabhara Polres Dompu. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab utama terjadinya kebarakan tersebut. (jun)
(Suara NTB/jun)
LUDES - Rumah milik Darmi warga Kelurahan Bali Kecamatan Dompu yang ludes terbakar, Selasa (22/8).
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Kelompok Radikal di NTB Diduga Telah Berlatih Militer
Mataram (Suara NTB) Sel tidur kelompok radikal di NTB tetap dalam pantauan intensif aparat. Penegakan hukum tidak dimungkinkan karena kegiatan mereka belum masuk kategori tindak pidana. Sejumlah anggota kelompok radikal tersebut bahkan sudah membekali diri dengan pelatihan militer. Secara mandiri, masing-masing berangkat ke negeri Timur Tengah dan daerah yang diklaim kelompok ISIS.
Belum Merdeka dari Kekeringan WAKIL Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm, menyatakan bahwa sebagian penduduk di Provinsi NTB masih belum merdeka. Karena sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, meskipun sumberdaya air melimpah. “Dikatakan belum merdeka, bisa saja, karena memang begitu adanya dan bisa semakin parah,” kata Mori Hanafi ketika ditanya mengenai kondisi ratusan desa yang terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Suara NTB/ndi) Mori Hanafi NTB, mencatat sebanyak 318 desa terdampak kekeringan. Semuanya tersebar di 71 kecamatan di 9 kabupaten/ kota, kecuali Kota Mataram. Sementara jumlah penduduk yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2017 sebanyak 127.940 kepala keluarga atau 640.048 jiwa. Lanjut dikatakan oleh Mori, kekeringan di NTB setiap tahunnya terus semakin meluas dan makin parah. Karena kondisi kerusakan lingkungan yang juga makin parah. Misalnya aktivitas perambahan hutan secara ilegal masih marak terjadi dan bahkan makin masif. “Pohon yang ada di hutan itu fungsinya menyerap dan menyimpan air. Tapi faktanya, pada musim kemarau sumber mata air semakin sedikit karena pohon di hutan banyak dirusak,” ujar politisi Partai Gerindra ini. Menurutnya, untuk menjaga kelestarian sumberdaya air diperlukan komitmen semua pihak untuk memberantas perbuatan perambahan hutan secara ilegal. Dan sekaligus melakukan penghijauan kembali hutan yang gundul, meskipun membutuhkan biaya mahal dan waktu yang relatif lama. “Itu wajib dilakukan, karena dengan kembalinya kelestarian hutan, akan memberi dampak terhadap ketersediaan air. Melimpahnya air di kawasan hutan bisa juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang kondisi alamnya memang kering, terutama di selatan Pulau Lombok. Teknologi pipanisasi dari sumber mata air di kawasan hutan di wilayah utara Pulau Lombok, bisa menjadi alternatif untuk mengalirkan air ke wilayah selatan,” ujarnya. Tapi bagi Mori, masyarakat juga perlu berkomitmen untuk melakukan penghijauan dan menjaga kelestarian hutan. (ndi)
Penyidik Bidik Rekanan TERSANGKA dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012, berinisial TR tidak ditahan usai pemeriksaan. Meski demikian, tersangka akan dipanggil lagi. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menjelaskan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menyelesaikan pemeriksaan tersangka TR, Senin (21/8). Tersangka dimintai keterangan mengenai perannya mengatur tender proyek senilai Rp 1 miliar itu. Menilik modus penyimpangan dalam kasus itu, ada peluang ditetapkannya tersangka lain. (Suara NTB/dok) “Untuk korupsi pengadaTri Budi Pangastuti an barang dan jasa, tidak mungkin sendirian. Ada pihak lain yang ikut bekerja,” ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/8). Berkaitan dengan itu, usai pemeriksaan tersangka TR, pihak lain yang berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek, yakni rekanan juga akan dipanggil untuk diperiksa. “Semua yang berkaitan dengan proses pengadaan barang akan dipanggil untuk pemeriksaan. Termasuk rekanan,” jelasnya. Ia menyebutkan, indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus yang merugikan negara Rp 159,8 juta itu diduga berupa akal-akalan nilai anggaran pengadaan, serta ketidaksesuaian spesifikasi sampan. Sementara usai diperiksa dengan didampingi penasihat hukumnya, tersangka TR diperbolehkan pulang. “Penahanan kan tidak harus, ada subjektivitas penyidik. Dia mudah untuk dipanggil lagi untuk pemeriksaan di kemudian hari,” terangnya. “Itu kewenangan penyidik, tersangka dinilai penyidik bisa bekerjasama dalam proses pemeriksaan sehingga tidak ditahan,” imbuhnya. (why)
Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Firli mengamati pelatihan serupa militer di Kabupaten Bima awal tahun 2017 lalu, diduga anggota kelompok radikal. “Saya atensi kelompok tersebut, walaupun sebenarnya kita hanya memantau ak-
tivitas mereka,” ungkap dia dalam suatu kesempatan wawancara baru-baru ini. Meski demikian, peraturan perundangan yang berlaku tidak memberi dasar hukum untuk menindak anggota kelompok tersebut. Tidak lantas pula
membuat polisi kehilangan cara. “Di Bima ada kelompok tertentu melakukan pelatihan memanah, renang laut, dan survival (bertahan hidup). Kita hanya bisa monitor, tidak bisa lebih jauh melakukan tindakan,” terangnya.
Alasannya, lanjut Firli, kegiatan serupa pelatihan militer tersebut belum masuk unsur tindak pidana terorisme. Pun demikian bagi mereka yang keluar negeri ke negara tujuan yang dikenal basis ISIS ataupun yang diklaimnya. “Ada yang berangkat menggunakan jalur legal, tapi sudah balik. Ditolak Filipina,” bebernya. “Ada ajakan lewat medsos tentang kegiatan di Marawi.” Pemberangkatan jalur legal, laiknya warga biasa merupakan salah satu modus perekru-
tan jaringan kelompok radikal, yang walaupun terdeteksi tidak dapat dijerat hukum. “Misal yang berangkat ke Filipina itu, kita hanya monitor. Kita tidak tahu niatannya mereka seperti apa, mereka juga tidak bawa bahan peledak, begitu juga senjata api, begitu juga sebaliknya,” jelas Kapolda. “Inilah yang terkadang menjadi kendala kita sendiri, tidak bisa menegakkan hukum karena mereka belum melakukan pelanggaran hukum,” pungkas Firli. (why)
Golkar Pertimbangkan Kekuatan Balon Pendamping Suhaili
(Suara NTB/why)
DITUNTUT HUKUMAN – Kadus Trawangan, H. Taufik saat dituntut hukuman penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (22/8).
Jaksa Tuntut Kadus Trawangan 2,5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Kadus Trawangan, H. Lukman dituntut hukuman penjara dua tahun enam bulan. Jaksa meyakini terdakwa terbukti melakukan pungli dana keamanan, kebersihan, dan operasional dusun selama 2014-2017. Jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa menyebutkan, H. Lukman terbukti melanggar pasal 11 UU 20/ 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi. “Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada H. Lukman dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (22/8). Jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua bulan,” ujarnya. Jaksa menuntut hakim
agar barang bukti hasil pungli yang didapatkan pada saat operasi tangkap tangan Februari 2017 sebanyak Rp 63,18 juta dirampas untuk negara. Sejumlah tuntutan itu, sambung Budi, berdasarkan pembuktian di persidangan yang menunjukkan terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kadus. “Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menerima Rp 3 juta per bulan dari pungutan tersebut,” kata Budi. Menanggapi tuntuan jaksa itu, H. Lukman melalui penasihat hukumnya, Erni Apriliana mengatakan akan menyampaikan jawaban dengan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya. “Kami mohon waktu selama dua minggu untuk menyusun nota pembelaan,” kata dia kepada majelis hakim yang dipimpin Albertus Usada. Sidang kemudian ditunda hingga Selasa (5/9) dengan agenda pembacaan pledoi tersebut.
H Lukman didakwa memungut uang memungut uang penanganan sampah, security island, honor guru sekolah, terhadap 515 pengusaha di Gili Trawangan, sejak Maret 2014 hingga Februari 2017 tanpa dasar hukum. Adapun klasifikasinya, untuk resort kelas I yang memiliki fasilitas kamar mewah, dive shop, spa, restaurant, dan boutique dikenakan pungutan Rp 6 juta per-bulan, sampai kelas VI –kelas terakhir, untuk kios dan rumah penduduk dikenakan pungutan Rp 30 ribu. Pada tahun 2014, kadus yang mengatasnamakan pemerintah kecamatan Pemenang Desa Gili Indah memungut Rp 1,3 miliar. Kemudian berurutan pada 2015, Rp 2,04 miliar, pada 2016, Rp 2,4 miliar, dan Januari 2017 sebesar Rp 208,5 juta. Kasus itu terungkap dengan OTT Tim Saber Pungli Provinsi, Januari 2017 lalu.Barang buktinya antara lain uang tunai Rp 63 juta, laptop, dan rekap daftar perusahaan. (why)
Mataram (Suara NTB)DPD I partai Golkar tengah melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan terhadap tiga nama bakal calon wakil Gubernur NTB yang telah diusulkan Golkar NTB ke DPP, untuk dipaketkan dengan H. M. Suhaili FT. SH, di pilkada NTB 2018. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (22/8) membenarkan jika partainya telah melakukan simulasi pasangan paket antara Suhaili dengan ketiga nama balon wakil Gubernur yang diusulkan ke DPP. Untuk mengukur kekuatan dan kelemahan jika Suhaili dipasangkan dengan masing-masing tiga nama itu. “Sekarang masih disurvei dulu, bagaimana posisi Suhaili dengan Aris, Tiar dan Johan. Nanti di sana banyak pertimbangannya, terutama mengenai peta kekuatan dan kelemahan. Misalnya jika sama ini bagaimana? Kalau sama itu, apa kelebihan dan kekurangannya, dan apa harus dilakukan,” ujar Isvie. Namun demikian, informasi yang diperoleh Suara NTB dari internal partai Golkar NTB, bahwa dari tiga nama itu, nama Johan Rosihan, ST dari PKS dan Aris Muhammad, SH dari PBB bersaing ketat untuk menjadi pasangan Suhaili. Sementara nama putra dari mantan Gubernur NTB, H. Harun al-Rasyd, Tiar Rahman Al-Rasyd justru semakin memudar dalam bursa kuat pendamping Suhaili. Dikonfirmasi terkait hal itu, Isvie tidak menampik jika kedua nama tersebut telah banyak disebut-sebut paling berpeluang mendampingi Suhaili. Namun demikian, ia tidak berani memberikan kepastian soal dua
nama tersebut, sebab untuk calon wakil, telah diserahkan sepenuhnya pada Suhaili. “Kan kalau Golkar telah kirim tiga nama itu ke DPP, soal pilihan nantinya siapa, itu kembali diserahkan ke pak Suhaili. Jika pak Suhaili mau mengumumkan siapa wakilnya hari ini juga, no problem,” ujar Isvie. Akan tetapi, menguatnya dua nama itu, dinilai cukup wajar, sebab keduanya samasama akan membawa partai untuk menjadi mitra koalisi partai Golkar yang masih membutuhkan tambahan tiga kursi DPRD untuk bisa mengusung calon. Akan tetapi, sampai saat ini Golkar masih belum memutuskan siapa pendamping Suhaili, karena masih dalam proses survei. “Semuanya belum final, belum ada penjelasan resmi, tapi akhir bulan ini sudah selesai surveinya. Dan kalau saya pribadi lebih condong sama Johan,” ujar Isvie. “Tapi Insya Allah, yang pasti kita komitmen untuk membangun keterwakilan wilayah, dan semua pengurus partai sepakat, meskipun sebelumnya sempat menguat LombokLombok. Tapi sekarang Lombok-Sumbawa,” tambahnya. Terakhir disampaikan oleh Ketua DPRD NTB itu, pihaknya merencanakan akan melakukan deklarasi pasangan calon pada bulan Oktober nanti. Menurutnya Golkar sengaja tidak ingin buruburu, karena ingin memberikan waktu yang maksimal bagi Suhaili untuk memilih wakilnya. “Rencana deklarasi akhir Oktober atau paling lambat awal September. Jadi waktu pak Suhaili lebih banyak, karena tidak ada batas waktu, hanya saja jangan sampai injury time,” pungkasnya. (ndi)
Seorang Notaris Laporkan Kasus Dugaan Penggelapan Tanah ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) Lalu Muhammad Supriandi, seorang notaris asal Selagalas Mataram melaporkan kasus dugaan penggelapan tanah di Polda NTB beberapa waktu lalu. Kasus itu kini sedang dalam proses penyelidikan Subdit II Ditreskrimum untuk mendalami dugaan unsur pidana. “Atas laporan itu kemarin kita sudah periksa terlapor. Selain terlapor, ada empat orang saksi sudah kita periksa,” kata Kasubdit II Ditreskrimum AKBP Nasution, SIK Selasa (22/ 8). Rencananya akan diperiksa lagi tujuh saksi besok (hari ini, red) masih untuk melanjutkan pendalaman bukti dan keterangan saksi untuk menemukan dugaan unsur pidananya. “Intinya kita dalami dulu keterangan saksi saksi ini, dipadukan dengan laporan pelapor. Kalau sudah ada dugaan pidana, kita lanjutkan proses hukumnya,” kata Nasution. Sementara pelapor melalui kuasa hukumnya, Mustafa Kamal, SH menegaskan mempercayakan sepenuhnya proses hu-
(Suara NTB/ars)
Mustafa Kamal kum kasus ini kepada penyidik kepolisian. “Kasus ini sudah kita bawa ke ranah hukum. Kita percaya terhadap kinerja penyidik Polda NTB pasti profesional”, tegasnya. Mustafa Kamal yang juga Ketua Organda NTB ini berharap kasus ini bisa segera menemukan titik terangnya. “Semoga kasus ini bisa segera selesai sesuai harapan kami. Biar jelas siapa saja yang ter-
libat”, harapnya. Terlapor dalam hal ini, dua pihak yang menjual tanah seluas 1,5 hektar itu berlokasi di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kronologis jual beli tanah dari H. Munggah oleh Lalu Muhamad Supriandi pada Jumat 3 juli 2015 lalu di hadapan pejabat Notaris Yulita, SH. M.Kn. Ditahun yang sama dia berinisiatif menjual tanah tersebut dikuasakan kepada orang kepercayannya. Namun ketika tanah itu terjual, dia mengaku tertipu oleh broker dan orang kepercayaannya dan kini sebagai terlapor. Sementara pelapor juga berharap kasus ini cepat ditindaklanjuti polisi, karena upaya mediasi sudah dilakukan namun selalu buntu. “Berbagai cara telah saya upayakan dengan menempuh jalur mediasi tapi belum ada titik temu. Laporan ini langkah terakhir. Kita percayakan pada proses hukum di polisi’, harap Lalu Supriandi. (ars)
Anggota Dewan Tidak Harus Pertanggungjawabkan Kegiatan Reses Mataram (Suara NTB)Mulai tahun 2017 ini, kegiatan reses anggota DPRD NTB untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dibiayai dari APBD, tidak lagi perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Dalam PP nomor 18 tersebut, anggota dan pimpinan DPRD NTB diberikan hak penambahan penghasilan berupa tunjangan reses. Bentuknya telah berubah menjadi bagian dari item tunjangan, yang bisa diterima oleh anggota Dewan setiap bulannya. Dengan demikian, anggaran untuk kegiatan reses dihapuskan.
“Sehingga pola resesnya nanti berubah, kita tidak lagi harus membuat laporan pertanggungjawaban, karena dia masuk dalam item tunjangan,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/8). Soal besaran uang tunjangan reses yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan, Raihan mengaku belum mengetahui angka pastinya. Sebab peraturan gubernur sebagai dasar hukumnya masih belum diterbitkan. “Saya lupa berapa angkanya, tapi nanti tunggu Pergub-nya dulu diterbitkan. Yang jelas besarannya itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, apakah dalam kategori rendah, se-
dang atau tinggi. Tapi yang jelas mungkin lima atau tujuh kali dari uang representasi,” jelasnya. “Tapi itu kalau dihitunghitung malah menurun dia, dari biaya reses yang diterima selama kali reses itu,” tambah politisi partai Nasdem itu. Di tempat yang sama, politis partai Golkar yang juga rekan Raihan di Komisi II, Lalu Darma Setiawan, SH megaku lebih senang dengan pola tunjangan reses tersebut. Sebab pihaknya tidak lagi perlu repot-repot untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang dianggapnya sangat ribet “Lebih baik yang seperti itu, tidak ribet lagi kita harus cari kwitansi segala macam. Dan kita bisa bebas mau turun (reses) di titik mana saja,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
BERKUNJUNG - Bakal calon Wakil Gubernur NTB, Aris Muhammad, didampingi sejumlah petinggi PBB, mengunjungi Suhaili ke kediaman pribadinya di Praya , beberapa waktu lalu.
Pilkada NTB 2018
Nasdem Yakin Amin akan Digandeng sebagai Balon Wagub Mataram (Suara NTB) Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, terancam tertinggal dalam bursa pencalonan kepala daerah provinsi NTB 2018. Hingga saat ini belum ada bakal calon Gubernur NTB yang memiliki peluang besar untuk maju yang telah mendekatinya. Situasi tersebut mengundang beragam tanda tanya di kalangan partai Nasdem. Dikonfirmasi terkait hal itu, salah satu petinggi di DPW Partai Nasdem NTB, yang kini duduk sebagai anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, M. Si, menolak jika Amin disebut kurang laku dijual. “Beliau (Amin) sendiri meminta semua anggota untuk bersabar, karena proses politik masih berlangsung dinamis. Ayo saya tanya, memang siapa yang sudah pegang surat mandat dukungan partai, belum ada kan,” ujarnya, Selasa (22/8). Raihan sendiri mengaku jika dirinya sangat yakin bahwa dengan kapasitas Amin saat ini, banyak bakal calon gubernur yang melirik dia untuk berpasangan di pilkada NTB 2018. “Pak Amin itu sangat seksi, karena dia adalah ketua partai dan juga incumbent, dan beliau itu merupakan tokoh yang pun-
ya trust. Jadi beliau itu saat ini ibarat gadis yang sangat seksi dan cantik, yang siapa saja yang memandangnya tetap menarik,” ucapnya memuji. Ditambahkan oleh Wakil rakyat dari daerah pemilihan VI, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima itu, bahwa Amin memiliki modal politik yang cukup besar untuk menjadi orang nomor dua. Sebab ia telah terbukti memiliki kinerja yang cukup baik, terutama dalam kurun waktu empat tahun terkahir ini sebagai wakil gubernur mendampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Keberhasilan TGB sekarang ini kan bagian dari keberhasilan Amin juga,” katanya. Diketahui sebelumnya, Amin sangat kuat diisukan akan berpasangan dengan Dr. Sitti Rohmi Djalilah, yakni koalisi dari partai Demokrat dan Nasdem. Namun belakangan ini muncul wacana bahwa Rohmi lebih condong akan berpasangan sebagai cawagub dari politisi PKS, Dr. Zulkieflimansyah. Demikian juga harapan Amin berpasangan dengan Bupati Lombok Timur, Ali BD, juga mulai nampak mengendor, karena Ali cenderung lebih condong ke Hj. Putu Selly Andayani yang didukung PDI-P. (ndi)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
Rayakan HUT Santika Indonesia Ke-36
Halaman 9
Selain Budaya
Santika Hotel Sajikan Menu Syukuran Khas Daerah Mataram (Suara NTB) Hari jadi merupakan momen yang selalu dirayakan sebagai wujud syukur atas keberhasilan yang telah diraih sampai dengan sejauh ini. Santika Indonesia Hotels and Resorts pun kembali merayakan hari jadi yang ke36 di tanggal 22 Agustus 2017. Sebagai bentuk perayaan, Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere di seluruh Indonesia menggelar “Selayang Pandang Nusantara” secara serentak. Dalam event “Selayang Pandang Nusantara” ini, seluruh unit Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere menyajikan menu khas daerah masing-masing dengan 3 menu utama: Menu syukuran, menu makanan harian, dan minuman. “Group Hotel Santika Indonesia memang sangat terkenal akan kelezatan makanan khas nusantaranya. Maka untuk merayakan momen ulang tahun kami ini, kami ingin mengangkat sesuatu yang telah menjadi kelebihan hotel kami untuk dipersembahkan kepada para tamu sebagai ucapan terima kasih.”, ucap Sudarsana, selaku Corporate General Manager Business Development dan Marketing Communication Department. Menu syukuran yang dihidangkan berbeda-beda sesuai dengan asal daerah masing-masing. Hotel Santika Mataram Lombok contohnya menyajikan menu LontongBokah, yang biasanya disajikan oleh masyarakat Lombok dalam perhelatan besar. Untuk menu khas lainnyamenghadirkanNasiPuyungkhas Lombok serta Soto lamongankhas Nusantara, “Kami ingin hotel kami menjadi pilihan utama masyarakat apabila ingin merasakan santapan khas Nusantara dimanapun mereka berada.” Ucap Sudarsana kembali. Selain menyediakan menu, Santika Indonesia juga menggelar kontes foto melalui Instagram dengan hadiah voucher menginap 1 malam di Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere pilihan untuk 3 orang pemenang. Para peserta hanya harus mengunggah foto menu nusantara di Hotel Santika dan Santika Premiere dimanapun dengan menggunakan tanda pagar #hutsantika36, #selayangpandangnusantara dan #masakanindonesia. Sejak pertama kali didirikan pada tanggal 22 Agustus 1981, Santika Indonesia Hotels and Resorts sejauh ini telah mengelola 105 unit hotel dengan 5 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5 berjumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4 dengan total 10 unit, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3 dengan total 26 unit, Amaris Hotel sebagai smart hotel dengan total 65 unit dan The Royal Collection sebagai Boutique Villas dengan total 3 unit. Setiap hotel menawarkan keunikan tersendiri dengan standar pelayanan kelas atas, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang menenangkan. The Samaya dan The Kayana, merupakan kelompok Boutique Villas dari Santika Indonesia yang menawarkan ketenangan privasi yang berkelas seperti berada di surga anda sendiri. (*)
” Sport Tourism” Jadi Daya Tarik Wisata NTB
Mataram (Suara NTB) – Banyak hal yang membuat wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata. Tidak saja soal budaya yang berbeda. Kekayaan alam dan potensi wisata lainnya membuat wisatawan merasa penasaran. Di NTB, wisatawan banyak berkunjung ke pantai dan gili. Sementara itu, mereka melakukan olahraga air seperti snorkeling, diving hingga surfing. Bukan itu saja, aktivitas mendaki Rinjani juga tidak luput dari daftar destinasi yang akan dikunjungi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L. Moh. Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan, karakteristik wisatawan mancanegara yang datang ke Lombok didominasi wisatawan yang cenderung berbasis wisata olahraga atau sport tourism. Oleh karenanya, tipe wisatawan seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama tinggal menginap dibanding wisatawan domestik. “Wisatawan mancanegara ini mereka kan memilih musim yang tepat, menunggu angin dan ombak yang pas untuk surfing misalnya,” kata Faozal. Hal ini yang menguatkan jumlah rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara cenderung lebih lama. Faozal menambahkan, dari berbagai destinasi wisata yang ada di Lombok, kawasan pantai yang menawarkan keindahan atmosfer menarik untuk berselancar cenderung memiliki waktu lebih lama menginap dibanding tempat lain. “Seperti di Pantai Kuta Mandalika, itu rata-rata lama
(Suara NTB/lin)
OLAHRAGA AIR - Wisatawan bersiap melakukan olahraga air yakni menyelam di Pulau Paserang, Sumbawa Barat. menginapnya lebih tinggi karena menunggu ombak yang bagus untuk berselancar. Di lokasi seperti itu, rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara berkisar di angka 3,2 hari atau lebih tinggi dibandingkan di tempat lain,” ujarnya. Selain itu, wisatawan juga suka mendaki Rinjani. Lama tinggal wisatawan bisa sam-
pai seminggu. Kadang wisatawan sebelum mendaki menginap di penginapan yang ada di Rinjani. Begitupula saat turun. Setelah mendaki biasanya wisatawan melanjutkan untuk berwisata di kawasan tiga gili Lombok Utara. Hal inilah yang memuat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara bisa tinggal
lebih lama. “Kalau melihat karakteristik destinasi yang disukai wisatawan mancanegara itu ya sport tourism itu. Di pantai mereka berselancar atau snorkeling. Mereka juga suka mendaki gunung. Jadi tidak hanya budaya kita saja yang mereka sukai,” kata Faozal. Selain ke pantai, wisatawan
cenderung ingin melihat kebudayaan asli NTB. Hal itu membuat mereka antusias, karena itu tidak didapatkan di daerah atau negaranya. Apalagi NTB memiliki kekayaan alam yang komplit. Mulai dari pantai, aur terjun hingga gunung. Ini membuat NTB sebagai destinasi wisata komplit yang ada di satu daerah. (lin)
10 Negara Ikuti Kaliantan ”Kite Surfing Festival” Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 negara dari Benua Eropa ikut ambil bagian meriahkan kegiatan olahraga Selancar Layang. Kegiatan itu bertajuk Kaliantan Kite Surfing Festival di Pantai Kaliantan, Kabupaten Lombok Timur pada Selasa (22/8).
(Suara NTB/ist)
LONTONG BOKAH - Lontong bokah Hotel Santika Mataram
Judul Penulis Penerjemah Penerbit Tahun ISBN
: Daisy Manis : Henry James : Sapardi Djoko Damono : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) : 2016 : 978-602-424-158-2
Si Gadis Amerika dalam Pandangan Masyarakat Eropa DAISY Miller atau yang bernama asli Annie P. Miller berlibur ke Eropa bersama ibunya dan adik laki-lakinya yang masih bocah Randolph C. Miller. Keluarga Miller ialah keluarga kaya yang berasal dari Schenectady, New York,Amerika Serikat. Di Eropa, keluarga ini mengunjungi Jenewa dan Italia. Di sebuah hotel di Vevey, Daisy kemudian berkenalan dengan Frederick Winterbourne yang samasama berasal dari Amerika. Winterbourne menyukai Daisy karena selain cantik, ia juga sosok perempuan bebas dan kerap berbicara blak-blakan. Selama berada di Eropa, Daisy pun (Suara NTB/ist) Daisy Manis menampilkan diri apa adanya sebagaimana ia bertindak tanduk di negaranya. Ia tidak pernah ingin menjadi orang lain. Kendati sikapnya itu mendatangkan pergunjingan di tengah masyarakat tempat ia tinggal. Namun ia tak ambil peduli. Pergunjingan orang-orang akan Daisy itulah yang juga membuat bibi Winterbourne, Nyonya Costello tidak setuju jika keponakannya menjalin hubungan serius dengan Daisy. Apalagi Nyonya Costello termasuk masyarakat borjuis Eropa yang mendiang suaminya memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial kelas atas. Kendati Winterbourne berusaha menjelaskan kepada bibinya tentang sosok Daisy, stigma negatif telah kadung melekat. Daisy tetap ditolak. Saat berkunjung ke Roma, pergunjingan akan sikap Daisy yang dinilai terlalu bebas jika dibandingkan dengan kehidupan para perempuan Eropa juga berlanjut. Daisy yang berjalan-jalan ditemani laki-laki asing dengan begitu akrab menjadi cemoohan di Roma. Tapi Daisy tak ambil pusing. Nasihat Winterbourne juga tak digubrisnya. Ia tetap keluar berjalan-jalan dengam Giovanelli, pria Italia yang baru dikenalnya. Benturan adat dan kebiasaan masyarakat Amerika dan Eropa ini menjadi tema utama yang disuguhkan Henry James. Telah menjadi pemahaman umum bahwa bangsa Amerika sangat menjunjung kebebasan berekspresi dan ini dicitrakan melalui seorang Daisy. Prasangka orang Eropa bahwa perempuan yang gemar keluar dengan orang asing adalah perempuan bertabiat buruk tak sepenuhnya benar. Dan penegasan seperti ini tergambar jelas di akhir buku. Daisy Manis merupakan sebuah novelet karena hanya terdiri dari 93 halaman. Daisy Miller (judul aslinya) terbit pertama kali pada 1878 dan merupakan salah satu karya sastra klasik dari ranah kesusasteraan Amerika. (ynt)
Ketua Panitia Kaliantan Kite Surfing Festival, Sakbanul Amin mengatakan Kaliantan Kite Surfing Festival merupakan kegiatan yang baru pertamakali dilaksanakan di kawasan wisata itu. Sehingga pihaknya dapat mempromosikan budaya dan potensi wisata yang ada di daerahnya. “Ini satu-satunya kegiatan yang ada di Lombok Timur,” ujarnya. Ia menuturkan, meski baru pertamakali dilaksanakan di tempat itu, terdapat 10 negara yang ikut berpartisipasi dalam Kaliantan Kite Surfing Festival tersebut. Menurutnya, pantai Kaliantan sendiri sangat cocok sebagai lokasi olahraga Selancar Layang, mengingat anginnya yang begitu besar. Bahkan, jika di sandingkan dengan daerah lain di Indonesia, ombak di pantai Kaliantan tidak kalah dengan pantai di Banyuwangi, Jawa Timur. “Untuk babak fi-
nal akan dilaksanakan 24 Agustus 2017,” ujarnya. Untuk itu, sebagai panitia dan masyarakat setempat, Sakbanul Amin berharap Kaliantan Kite Surfing Festival tidak dilaksanakan jika ada kegiatan tertentu, namun dapat diselenggarakan setiap tahunnya. Meski demikian, ia menilai kurangnya infrastruktur, seperti jalan raya, toilet, dan tempat ibadah sering dikeluhkan wisatawan sehingga membuat sejumlah destinasi di Kecamatan Jerowaru menjadi tersendat dan tidak maksimal untuk mendorong kemajuan pariwisata di Lombok Timur. “Mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan apa yang ada. Pariwisata di Lombok Timur maju, maka perekonomian dan kesejahteraan warga menjadi meningkat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan Kaliantan Kite
Surfing Festival merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017. Dimana dari seluruh rangkaian kegiatan, salah satunya dilaksanakan di Pantai Kaliantan. “Ini kali pertama dilaksanakan oleh kelompok sadar wisata,” ucapnya. Ia melihat bahwa olahraga seperti Selancar Layang, merupakan kegiatan yang memiliki potensi dan atraksi yang perlu dikembangkan di Lombok Timur dalam menunjang sektor pariwisata di daerah itu. Meski demikian, ia menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi di destinasi wisata tesebut. “Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Jerowaru seperti pantai Pink dan pantai Kaliantan,” tuturnya. Sehingga ke depan untuk pengembangan pariwisata di Lotim, khususnya pantai
Saremba Tembe, Tari Kolosal Asal Kabupaten Dompu Mataram (Suara NTB) – Saremba Tembe, mungkin tarian asal Kabupaten Dompu ini sudah tidak asing lagi. Belum lama ini, tari kolosal ini berhasil mendapatkan rekor muri dengan jumlah peserta tari kreasi terbanyak di Indonesia. Dalam bahasa daerah Bima atau Dompu, Saremba Tembe berarti mengenakan sarung seperti selempangan. Sehingga tarian ini dilengkapi dengan kain atau sarung yang digunakan sebagai ornamen atau alat untuk menari. Tarian kolosal Saremba Tembe ini sebenarnya merupakan tarian garapan baru yang dipadukan dengan menggunakan kain (Tembe) sebagai aksesorinya. Tarian Saremba Tembe mengingatkan tentang masyarakat Dompu tempo dulu. Dimana Saremba dan Katente adalah jenis pakaian yang pertama, setelah kaum wanita Dompu mengetahui Medi Ra Muna yang dilakukan secara tradisional. Khusus di Kabupaten Dompu Tembe Ngoli merupakan hasil tenunan kaum wanita yang dilakukan sebagai aktivitas tambahan di selasela mereka membantu suami bercocok tanam, baik di sawah, ladang maupun aktivitas rumah tangga lainnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain Tembe yang dijadikan sebagai alat dalam tarian Saremba Tembe.
(Suara NTB/lin)
SAREMBA TEMBE - Tari Saremba Tembe yang dipertontonkan pada berbagai pertunjukan kesenian atau pertunjukan adat “Jadi kain itu yang kita gunakan dalam tarian. Saya bangga menjadi warga Dompu, kemarin dapat rekor Muri,” kata salah satu warga Dompu, Muhaimin, di Mataram, Sabtu (19/8). Tarian Saremba Tembe menggambarkan suka cita sekaligus rasa syukur atas keberhasilan melimpahnya hasil pertanian. Dalam kesaharian masyarakat Dompu menggunakan Tembe Nggoli sebagai gaun atau pakaian yaitu Rimpu dan Katente serta Saremba bagi kaum laki-laki. Katente sendiri merupakan kain tenun berupa sarung Nggoli dengan cara ujung sarung atas dilipat sesuai ukuran pinggang kemudian digulung
sampai ujung bawah sarung diatas mata kaki. Khusus bagi kaum laki-laki dalam berbusana biasanya menggunakan Katente, celana pendek dan badan diselubungi dengan kain atau weri untuk ke sawah ataupun aktivitas lain. Tembe dalam keseharian masyarakat Dompu memiliki multi fungsi. Bisa digunakan sebagai selimut pada saat kedinginan, digunakan sebagai parasut, dan digunakan sebagai pelampung saat berenang dan pada saat musim panen, sarung dapat berperan sebagai wadah saat mengangkut hasil panen, dan masih banyak lagi manfaat sarung dalam kehidupan masyarakat Dompu pada umumnya. (lin)
(Suara NTB/ist)
KESENIAN - Atraksi kesenian pada pembukaan Kaliantan Kite Surfing Festival, di Lombok Timur, Selasa (22/8). Kaliantan dan sekitarnya pihaknya akan berusaha melakukan penataan di tempat itu. Sementara itu, Camat Jerowaru Lalu Muhammad Zulkifli, mengakui dari 15 desa yang ada di Kecamatan tersebut, 12 desa memiliki wisata pantai dan tiga desa lagi merupakan desa wisata. “Kalau ini maju, bisa jadi dapurnya pariwisata di Lombok
Timur,” tegasnya. Meski diakuinya, persoalan infrastruktur, terutama jalan yang tidak bagus, kurangnya ketersediaan air dan keamanan masih menjadi kendala utama, sehingga berpengaruh terhadap pariwisata di tempat itu. “Mudahmudahan dengan acara ini bisa menambah promosi di kawasan Jakarta,” tandasnya. (lin)
Perkuat Sinergi Pariwisata dan Industri Kreatif Mataram (Suara NTB) – Pariwisata bukan hanya untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Namun juga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar. Salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. Selama ini wisatawan sudah banyak mengetahui tentang Kain Tenun Khas Sukarara. Padahal banyak potensi industri kreatif yang bisa dikembangkan dan dipromosikan kepada wisatawan. “Kita tentu saja bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan industri kreatif ini. Salah satu cara kita yaitu memberikan wadah pada mereka pada saat event-event berlangsung,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan memang perlu penguatan industri kreatif dan pariwisata atau sebaliknya. Sebab keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Wisatawan secara otomatis akan mencari oleh-oleh khas NTB untuk dibawa pulang. Sebab oleh-oleh biasanya merupakan kerajinan khas suatu daerah. Sehingga perjalanan wisatanya bisa terasa lebih berkesan. “Memang kita harapkan pariwisata ini bisa mem-
berikan multi efek bagi sektor lainnya. Salah satunya sektor ekonomi melalui industri kreatif,” ujarnya. NTB terutama Lombok sudah dikenal memiliki banyak kerajinan khas. Tidak saja kain tenun, ada pula mutiara, cukli, gerabah dan lainnya. Agar tidak kalah dengan produk luar, perlu adanya pemasaran yang baik dan promosi yang berkelanjutan. Hal ini akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan membeli. “Sekarang bagaimana caranya agar wisatawan ini lama dan betah di sini. Selain itu, bagaimana caranya agar mereka mengeluarkan banyak uang untuk dibelanjakan di sini. Kalau sudah seperti itu, otomatis perekonomian akan semakin maju,” kata Faozal. Ia berharap perajin pada sektor industri kreatif mau terus belajar dan berinovasi. Sehingga wisatawan tidak merasa bosan dengan kerajinan yang dimiliki. Selain itu, diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Sebab selain keunikannya, wisatawan juga melihat kualitas dari barang yang akan dibelinya. “Kualitas itu yang utama. Kami berharap industri-industri kreatif ini mampu bersaing secara global dan menjadikan wisatawan antusias untuk membelinya,” ujarnya. (lin)
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Pesan Amaq Asrul Tentang Keamanan dan Ketenteraman NTB Jelang Pilkada 2018 MEMBACA harian umum Suara NTB tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu, Amaq Asrul telah mengingatkan kepada masyarakat NTB, bahwa Pilkada 2018 membutuhkan kondisi yang aman dan tenteram. Tentu harapan ini merupakan harapan semua pihak tak terkecuali masyarakat dan pemerintah. Memang tidak dipungkiri apabila pilkada dimulai, maka suhu politik menjadi naik dan panas. Hal ini dapat kita petik dari pengalaman sekitar 5 tahun yang lalu, walaupun ada rintik-rintik yang bergejolak, namun pihak keamanan selalu sigap mengamankan hingga gejolak-gejolak yang ada menjadi tidak berarti dan pelaksanaan pemilu pun berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi apabila para kandidat dalam menggerakkan massanya tidak saling menyinggung satu sama lainnya. Sebab sering terjadi interpretasi oleh para pendukung yang sering keliru atas pernyataan kandidatnya, sehingga suhu politik yang kian panas akhirnya menjadi kompleks akibat mempertahankan ego masingmasing pendukung. Tentu harapan kita hendaknya bagi para kandidat jauh sebelum memulai kampanye agar dapat memberikan pendidikan politik kepada pendukungnya dengan batasan-batasan yang telah diten-
tukan terlebih dahulu. Kita bersyukur bahwa saat ini tingkat berpolitik bagi masyarakat NTB sudah meningkat. Buktinya terlihat dari adanya utusan rakyat yang memegang jabatan penting pada lembaga perwakilan rakyat di Jakarta dan sebagainya. Tingkat berpolitik masyarakat telah menunjukkan kedewasaannya, sehingga kita tidak khawatir akan terjadi gejolakgejolak yang berlebihan yang dikhawatirkan Amaq Asrul. Hanya saja yang terpenting adalah bagaimana bentuk kepemimpinan masa depan di tengah perkembangan zaman internet? Sebab saat ini adalah landasan untuk merancang pembangunan NTB memasuki zaman milenium hingga platinum dan melupakan zaman Siti Nurbaya. Sehingga kita harus mempersiapkan apa yang merupakan andalan kita untuk menumbuhkan inovasi baru serta langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan, sebab ke depan kita akan menghadapi kompleksitas kepentingan masyarakat. Sebab sebagai sunatullah, dengan bertambahnya usia zaman dan jumlah penduduk maka akan bertambah juga problematika yang terjadi di tengah-tengah umat. Kalau saja kita tidak mencermati proses degradasi moral pada saat ini,
tentu tugas kepemimpinan Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. masa depan akan sangat be(Ketua STIE AMM Mataram) rat. Tetapi justru kita bangga dengan banyaknya kandidat yang akan berkompetisi dalam satu areal. Sehingga masyarakat NTB saat ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata dengan banyaknya peminat untuk menggantikan TGB. Jika demikian maka dapat dikatakan yang semula hanya disebut NTB kini menjadi NTB bergengsi. Membicarakan soal kepemimpinan di NTB merupakan kepemimpinan masa depan yang sepertinya terbuka terhadap dinamika internal yang utamanya selalu menerima kritik yang konstruktif demokrat, karena seorang pemimpin yang berwa- maupun tingkat lokal (daerah), wasan sempit lambat laun men- bahkan dalam teori kepartaian memperlihatkan jelma menjadi pemimpin dik- perlu tator. Untuk itu kehadiran par- kecenderungan yang lebih tai politik sebagai pendukung demokrasi daripada yang diperpara calon dimungkinkan apa- lihatkan oleh negara. Pada umumnya partai polibila mereka sebagai anggota partai atau mereka diminta un- tik di Indonesia didirikan atas tuk mendukung para calon, seh- prinsip massa, sehingga keseingga calon dapat dipromosikan tiaan anggota atas partai masih sebagai bakal calon. terlihat besar. Yang perlu diinTetapi di lain pihak kita lihat gat bahwa bagaimanapun sebagian calon lebih memilih kekuasaan pimpinan partai sikap independen dengan tidak maka ia mempunyai kekuasaan memanfaatkan partai pen- struktural yang tak terbatas dukung. Kita pasti menyadari pada partai tetapi secara teoribahwa kehidupan partai politik tis ada aturan sehingga pimpibaik di tingkat pusat (nasional) nan partai terikat oleh keingi-
Sarana dan Guru SLB akan Dianalisa Ulang Mataram (Suara NTB) Sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB dinilai masih kurang. Belum lagi masih ada kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Inilah yang akan dianalisa ulang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H.M. Mashun, ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/8). Menurutnya, pihaknya akan menganalisa ulang terkait sarana dan prasarana sekolah. “Terutama di swasta banyak yang kurang tenaga pendidik dan kependidikan. Akan kita buat analisa ulang untuk tenaga kependidi-
kan,” katanya. Mashun sendiri baru menjabat Kabid PK-PLK selama sepekan ini. Sebelumnya, ia menjabat Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram. Dari data sebelumnya ada sebanyak 40 SLB di NTB. SLB Negeri hanya berjumlah 15 SLB. Keterbatasan SLB itu juga membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menjalankan pendidi-
kan inklusi, atau penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan ABK dengan anak-anak normal pada umumnya, semua daerah harus melaksanakannya. Mashun akan mempelajari terlebih dahulu data sekolah, guru, dan siswa. Kemarin ia memulai rapat dengan kepala seksi untuk membahas program dan segala data terkait dengan SLB. Termasuk persiapan ujian di tahun 2018 nanti. “Pertama akan menghimpun data dulu, meminta masukan dari kepala seksi terkait data, data siswa dan guru di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu kita akan susun program kegiatan berikutnya, untuk persiapan di tahun 2018,” kata Mashun. (ron)
(Suara NTB/ron)
H.M. Mashun
nan massa dengan isyarat tertentu. Tetapi bagi masyarakat yang telah maju, mungkin mereka akan terikat dengan partainya apabila ia menjadi bagian dari struktur partai itu sendiri atau mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat dalam kehidupannya di masyarakat. Sebaliknya orang yang mencari jalan lain yang menurut kehendaknya untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka partai hanya dipakai sebagai alat saja. Lain halnya dengan masyarakat yang cerdas yang berpikir ke depan dan berpendapat bahwa siapapun dan dari manapun dia memilih asalkan dia dapat memecahkan persoalan hidup masyarakat NTB nantinya. Masyarakat tersebut akan mencermati cara berpikir kandidat. Apakah para kandidat memiliki wawasan ke depan yang dapat membawa pembaharuan? Di samping itu pula pengalaman kandidat yang tidak luput daripada penilaian masyarakat, sehingga kandidat percaya akan dirinya mampu memecahkan permasalahan dasar masyarakat NTB ke depannya.itu artinya, tidak saja menampilkan kemauannya untuk menjadi gubernur, tetapi apa yang harus dia kerjakan
selama memegang jabatan lima tahun tersebut. Kalau saja si pemikir dan pemerhati tersebut adalah umat Islam, tentunya mereka akan mengajukan kandidat sesuai dengan ketentuan yang baginya ideal sesuai syariah. Contoh, pemimpin yang paling ideal baginya untuk diikuti adalah Rasulullah SAW. Jadi bentuk berpikir terakhir ini akan menyelimuti para pemikir yang sebagian besar berada di kotakota. Walaupun demikian karena kehidupan masyarakat di NTB sebagian besar berada di wilayah perdesaan yang selalu berpegang kepada adat istiadat setempat, maka kebiasaan atas kehendak dan suaranya sebagai akar rumput cenderung untuk mendengar ketua adat atau kelompoknya yang berpengaruh di desa tersebut. Biasanya peran ini diambil oleh partai-partai politik dari seluruh klasifikasi yang terdapat pada suatu daerah di NTB. hal yang tidak kalah pentingnya adalah metode negosiasi, masalah negosiasi ini biasanya dialami oleh kandidat yang memilih jalur independen. Hal ini dipandang penting, sebab masalah negosiasi ini bisa terjadi baik di dalam lingkungan organisasi maupun antar organisasi dengan tujuan untuk mendapat hasil yang maksimal. Demikian juga negosiasi ini
tidak terbatas pada komunitas masyarakat dan organisasi saja. Teknik negosiasi ini sangat dibutuhkan dalam proses interaksi, sehingga masyarakat perlu dikedepankan oleh siapapun selama dia berada di tengah kehidupan masyarakat yang mungkin saja heterogen. Apabila hal ini berjalan dengan baik maka kondisi aman dan tentram akan terkendali dan kita yakin para kandidat pada level ini telah menguasai teknik yang biasa dilakukan seperti: a. Teknik win-lose solution, b. Teknik lose-won solution dan c. Teknik win-win solution. Kita tidak meragukan para kandidat di level ini. tentu semua pimpinan mempunyai seni memimpin masing-masing. Oleh karena masalah ini adalah masalah sosial dan bukan eksakta, maka sikap memimpin dan negosiasi tetap terletak pada seni dan teknik masingmasingpemimpin untuk meyakinkan pengikutnya. Yang tidak boleh dilupakan adalah kemampuan dalam bernegosiasi sangat tergantung pada pengalaman yang telah dilalui sebelumnya dalam menghadapi kultur masyarakat pada desadesa di NTB yang majemuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran Amaq Asrul mengenai keamanan dan ketenteraman tersebut tidaklah terbukti. (*)
Terapkan Kurikulum 2013 SMPN 16 Mataram mulai menerapkan Kurikulum 2013 (K-13) pada tahun ajaran 2017/ 2018 ini bagi kelas VII. Guru sudah disiapkan untuk mengajar K-13. Sekolah juga memberikan satu buku di setiap mata pelajaran kepada setiap siswa. Hal itu disampaikan Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/8). Menurutnya pelaksanaan K-13 ini menuntut siswa lebih kreatif dan aktif. “Cara mengajarnya lebih bervariasi, termasuk metode dan proses belajar mengajar bervariasi tidak hanya di dalam kelas. Bisa juga di luar kelas,” katanya.
Dengan pelaksanaan K-13 ini, kata Suraji, suasana belajar dapat menjadi lebih baik. Para siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam belajar. Akhirnya nanti, hasil akhir bisa menjadi lebih baik, karena siswa lebih aktif. Peningkatan kedisiplinan juga baik guru maupun siswa dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini. Termasuk pada kebersihan dan kerapihan siswa. Suraji menjelaskan, para siswa sudah disambut di depan sekolah sejak pagi hari. Mereka diperiksa cara berpakaian dan kerapihannya. Selain itu, siswa tidak bisa sembarangan izin meninggalkan kelas. Kantin dibuka hanya saat sebelum belajar, istirahat, dan set-
elah pulang sekolah, sehingga tidak ada siswa yang masuk kantin ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Diharapkan dengan siswa terbisaa disiplin akan memberikan dampak bagi pembelajaran yang semakin baik. Karena tidak aka nada kelas kosong. “Guru juga datang lebih pagi, persiapan pembelajaran juga menjadi lebih bagus,” kata Suraji. Dengan guru yang semakin rajin dan tertib, para siswa juga malu ketika bermasalan. Menurut Suraji, siswa jarang yang datang terlambat ke sekolah. “Suasana pembelajaran di SMPN 16 menjadi lebih bagus dan tertib,” pungkasnya. (ron)
(Suara NTB/ron)
Suraji
Maknai HUT Kemerdekaan
SMKN 1 Sikur Kemas Pengorbanan Guru dalam Bentuk Film Pendek Selong (Suara NTB) – Kreativitas luar biasa ditunjukkan siswa-siswi SMKN 1 Sikur. Pada momentum HUT ke72 Republik Indonesia. Pelajar di SMKN 1 Sikur yang menekuni Jurusan Multimedia menyuguhkan sebuah film pendek yang berkisah bagaimana perjuangan seorang guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Dalam pembuatan film pendek yang bertema perjuangan seorang guru tersebut, selain melibat sejumlah siswa. Diikutsertakan juga sejumlah alumni serta guru yang mengabdi di SMKN 1 Sikur, sekolah yang tergolong masih belia, namun memiliki segudang prestasi. “Film pendek ini sengaja dibuat untuk memperingati HUT RI dan HUT SMKN 1 Sikur. Diceritakan bagaimana perjuangan seorang guru masa lampau dengan masa sekarang,” terang Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin. Selain film ini mengandung unsur perjuangan dan ketekunan seorang guru dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa.
Diharapkan pula melalui film tersebut, dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekarang mengingatkan motivasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Termasuk bagaimana menghargai seorang guru ketika berada didalam kelas. Sementara, M. Candra Handika selaku Ketua Jurusan Multimedia di SMKN 1 Sikur, mengatakan, jumlah siswa yang dilibatkan dalam pembuatan film pendek sebanyak dua kelas, alumni beserta guru. Pembuatan film pendek itu, katanya, masuk dalam Mata Pelajaran Teknik Pengambilan Video, Gambar Bergerak, Audio dan lainnya. Dijelaskannya, isi dalam film karya siswa SMKN 1 Sikur, yakni bagaimana perbedaan guru zaman dahulu dengan zama sekarang. Misalnya zaman sekarang, fakta di lapangan siswa sering ribut di dalam kelas, meski saat itu terdapat seorang guru yang sedang menyampaikan materi pembelajaran. Sehingga, seorang guru yang tidak
dihargai itu menceritakan pengalaman hidupnya kepada para siswa terkait susahnya menuntut ilmu sebelum Indonesia merdeka. Di mana, zaman dahulu rakyat Indonesia belajar secara sembunyi-sembunyi. Dalam pembuatan film pendek itu, M. Candra mengaku hingga saat ini SMKN 1 Sikur masih mengalami kekurangan bidang sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam menghasilkan sebuah karya yang lebih maksimal. Sementara, dari segi teori ia meyakini para siswa sudah cukup baik, yang terbit dengan berhasilnya tercipta sebuah karya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. “Kendala dalam hal biaya dan peralatan, sehingga untuk sementara ini kita melibatkan alumni juga,” ujarnya. (yon) TUNJUKKAN - Ketua Jurusan Multimedia SMKN 1 Sikur M. Candra Handika menunjukkan poster film pendek karya siswa.
(Suara NTB/yon)
Lima Hari Sekolah di Lobar
Legislatif dan Eksekutif Belum Ketemu Giri Menang (Suara NTB) Rencana penerapan Full Day School (FDS) atau lima hari sekolah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih simpang siur. Pasalnya, hingga saat ini pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Lobar belum duduk bersama guna membahas hal tersebut. Sekretaris Komisi VI DPRD Lobar Hj. Nurul Adha yang dikonfirmasi, Senin (21/8) membenarkan pihaknya belum sekalipun membicarakan soal FDS itu dengan eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alhasil, sejauh ini pula pihaknya belum mengetahui apakah kebijakan Mendikbud yang dituangkan dalam Permendikbud akan diberlakukan di Lobar ini atau tidak. “Ini akan kita agendakan untuk diskusi bareng Komisi VI dan dinas terkait,” katanya. Namun demikian, dia menyarankan agar pihak eksekutif mempersiapkan diri terkait hal itu mengingat ini merupakan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat. “Karena ini sudah aturan pemerintah secara nasional. Ini harus disiap-
kan, kalau tidak siap itu menerapkannya. perlu dikaji lebih jauh,” jelasnya. Lebih lanjut disampaikan Ketua Yayasan SDIT Insan Mulya tersebut, program FDS itu sebenarnya memiliki banyak sisi positif. Tapi memang harus ada kesiapan dinas dan sekolah untuk menyiapkan sekolah lima hari sampai sore. “Kan tidak seperti biasa, pasti ada perubahan waktu yang membutuhkan adaptasi dari siswa dan pihak sekolah dan juga orang tua. Kesiapan dinas juga untuk mendukung soal fasilitas yang dibutuhkan,” imbuhnya lagi. Tak berhenti sampai disitu, Nurul Adha juga menyampaikan saat dirinya melakukan kunjungan ke kawasan Yogyakarta, daerah tersebut sudah mulai menerapkan hal itu sejak Permendikbud itu dikeluarkan. “Ada beberapa orang tua yang saya tanya malah menyatakan bagus. Karena anak-anak sampai sore, jadi mengurangi jam di rumah main-main yang tidak terarah dan mengurangi jam nonton televisi,” paparnya. Lalu bagaimana dengan Lobar ? Nurul pun dengan penuh
(Suara NTB/dok)
Hj. Nurul Adha keyakinan mengatakan sekolah yang dikelolanya sudah lama menerapkan sistem FDS tersebut. “Orang tua merasa diuntungkan, karena banyak yang kerja 5 hari dan pulangnya sama dengan jam pulang sekolah anak. Sisi positifnya seperti itu,” lanjutnya. Terkait persiapan yang harus mulai dilakukan, politisi PKS itu mengatakan untuk melaksanakan FDS, yang tak kalah
penting yang harus disiapkan adalah makan siang siswa. Kalau di sekolah swasta, kata dia, makan siang dibiayai orang tua. “Hal-hal seperti ini sudah kita rencanakan. Sehingga pembiayaan enak kita sampaikan. Kalau sekolah negeri karena gratis, ini perlu dibicarakan dengan orang tua apakah diberi bekal dari rumah atau seperti apa. Tinggal kekurangannya apa, itu yang perlu digali,” tandasnya kemudian. Namun demikian, seperti diberitakan media nasional Presiden RI Joko Widodo akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter. Perpres tersebut nantinya akan menggantikan Permendikbud soal kebijakan sekolah lima hari atau FDS. Dalam Perpres itu nantinya, tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan sekolah lima hari sepekan atau delapan jam sehari. Pemerintah menyadari betul ada ketidakmerataan sekolah terkait kebijakan ini. Ada sekolah yang sudah siap melakukan kebijakan, tak sedikit pula yang belum siap menerapkannya. (her)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
Sarana Olahraga Tidak Boleh Dialihfungsikan Mataram (Suara NTB) Alih fungsi lahan olahraga kerap kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali NTB. Namun, alih fungsi lahan olahraga tersebut harus segera dihentikan karena melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005. Demikian yang terungkap dalam Rapat yang digelar Tim Ahli DPR RI bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, di Kantor Dispora NTB, Selasa (22/8). “Sarana olahraga tidak boleh dialihfungsikan. Kalau ada yang mengalihfungsikan itu melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005,” ucap Kasubag TU Badan Kehormatan Dewan (BKD) RI, Agus Panuhun dalam rapat tersebut. Kedatangan Agus Panuhun di NTB didampingi sedikitnya enam rekannya sesama dari Tim Ahli DPR RI. Selain itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain. Dalam pernyataannya Agus mengatakan bahwa kedatangan dirinya di NTB untuk menggali informasi terkait penerapan UU SKN Nomor 3 tahun 2005 di NTB. Dia mempertanyakan apakah penerapan UU SKN di NTB ada kendala atau tidak. “Saya kesini untuk mencari informasi terkait penerapan UU SKN dibeberapa daerah?
(Suara NTB/fan)
RAPAT - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin bersama Tim Ahli DPR RI, Agus Panuhun dan Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain memimpin rapat di Kantor Dispora NTB, Selasa (22/8). Setelah di NTB kita akan ke Palembang, Bal, Semarang dan di beberapa provinsi lainnya untuk menggali informasi terkait penerapan UU SKN,” ucapnya. Di tempat yang sama Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pengalihfungsian sarana olahraga harus segera dihentikan. Terutama di NTB
tidak boleh ada lagi sarana olahraga dialihfungsikan. Menurutnya, penggunaan sarana olahraga harus bertambah bukannya berkurang. Untuk menambah jumlah sarana olahraga di NTB Husnanidiaty mengingatkan juga kepada para pengembang perumahan agar menyisipkan lahan 20 persen dari luas perumahan untuk membangun fasilitas olahraga. (fan)
Yan Kejar Tiket Asian Games
HILANG
LOWONGAN
HILANG
HILANG STNK R2 YAMAHA DR2620KV NOKA/NOSIN : MH328D00B91758488/28D758939 AN. HERI HILANG DISEKITAR PANTAI AMPENAN
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
HILANG BPKB R2 SUZUKI DR4652BH NOKA/NOSIN : MH8BE4DFA8J-568705/E451ID-598947 AN. I GDE DEYA PRAMANA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM
HILANG STNK R2 HONDA DR6221CR NOKA/NOSIN : MH1JFW11XGK682003/ JFW1E-1688210 AN. Y. SISWANTO HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 SUZUKI DR2039BU NOKA/NOSIN : MH8CF4EBAAJ260253/ F495-ID259498 AN. ASMA’B SH HILANG DISKEITAR AMPENAN
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
HILANG STNK R2 YAMAHA DR4479D NOKA/NOSIN : MH3-3KA005RK128622/3KA102736 AN. I KT GD SILA JAYA HILANG DISEKITAR RUMAH
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Yang Bahtiar akan ambil bagian di Kejurnas Triathlon di Belitung Timur, 9-10 September 2017. Keikutsertaan sertaan atlet asal Kota Bima di event nasional itu untuk mengejar tiket ke Asian Games 2018. “Saya harus terus ikut kejurnas agar bisa mengejar tiket Asian Games. Rencananya saya akan ikuti kejurnas triathlon di Belitung Timur,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (22/8) kemarin. Dikatakannya, keikutsertaan dirinya di event nasional untuk menambah poin atau mengejar peringkat nasional. Karena menurut mantan atlet atletik ini bahwa semakin sering dia meraih peringkat di kejurnas maka dia akan berpeluang mewakili Indonesia di Asian Games 2018. Diakuinya setelah dua tahun absen di beberapa kejurnas triathlon, dia sudah kembali tampil di event nasional. Belum lama ini dia berhasil meraih medali perak di kejurnas triathlon di Bengkulu bulan Juli lalu. Sementara juara satu diraih atlet asal Jabar, Andi Wibowo. Menurut Yan, keikutsertaannya di event nasional di Belitung Timur diharapkan mampu menempati peringkat satu nasional. Dia SALON berharap bisa mengalahkan AMYRALD SALON & SPA- saingan terberatnya, Andi ,mlyani prwtan khusus Wibowo.”Semoga saya bisa wjah,rmbt &bdan.Promo juara satu. Dengan begitu saya smoothing 100-300rb,Facial bisa masuk Pelatnas Asian Games,” harapnya. whitening+ozone+totok aura Yan Bahtiar mengaku (2jam)125rb, mngtasi kulit sudah siap menghadapi event brjrwat,flek &mncrhkan triathlon nasional. Khususnya kulit,make-up wisuda 150rb,- persiapan di nomor lari, renang lulur+massage+sauna 85rb, dan balap sepeda sudah dijl.swasembada 11c, kekalik lakukan. Dia berharap bisa jaya, hub.085239056182 (lidya) mencatat limit waktu terbaik di tiga nomor pertandingan, Yanti Salon & Spa menerima : khususnya di nomor lari dan prwtan wajah & rambut, SPA pkt balap sepeda dia mengaku I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok SALON wjah,Ratus Vagina : 105rb, Al Beauty Salon & Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. Spa,promo : pkt full body 081917913809 treatment terlaris ONE DAY RINA SALON,melayani : SPA(13 trtment) hny 250rb Rias Pngntn,kursus make-up free fc antiaging 135rb,pkt & sanggul,ptng rmbut & krit- plangsing(fc strika wjahing, Pnywaan pkaian adat +akupuntur prut)hny 175rbank-ank&dwsa, sewa mobil ,smoothing spa free msker a n t i k , & d e k o r a s i . j l . j n d r l rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka Kr.Medain,Hp: sudirman Gg.Jawa No.1,- No.5, Rembiga-Mtr,087855311- 081907050543 441(Hj.Ninik Ridwan) AYSHA SALON AND BODY KITA-KITA SALON & SPA, TREATMENT, mlyani: prwaPrmo:Mnrik Smoothing Co- tan rmbt&kulit, opening trial lour hnya Rp 100-400rb, Om- facial treatment by eternal bre/Highlight Rp 75-250rb, beauty,mngatasi: wjah kriputMake Up Wisuda+Hair Do Rp ,mnghlngkn bkas jrwat mn150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, crahkan wjah,mnghlngkn flek, Bagek Kembar Tanjung Krng alamat : jl. dr. soetomo ,kr. Sekarbela, Hub. 08191baru, mtr, hp : 087800106674/ 7347453, Pin BB D34158D4 082147428836 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
masih menjadi yang terbaik. Sementara di nomor renang dia mengaku masih belum bisa mengalahkan lawan terberatnya, Andi Wibowo. “Saya kurang mampu di renang, tapi kalau di balap sepeda dan lari saya masih yang terbaik,” terangnya. Lanjutnya, triathlon nasional nantinya melombakan nomor lari 10 Kilometer, balap sepe-
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
da 42 Kilometer dan renang 1,5 Kilometer. (fan)
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SUARA NTB
Rabu, 23 Agustus 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 23 Agustus 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
OPINI
Halaman 14
Merajut Cinta Alam NTB Antisipasi Kemacetan MATARAM mulai macet. Pernyataan ini kerap terlontar ketika pengguna jalan melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Kemacetan cukup parah terasa pada jam - jam tertentu. Seperti jam berangkat sekolah maupun jam pulang sekolah. Adapun titik - titik kemacetan di Kota Mataram, antara lain di Jalan Pejanggik tepatnya di depan SMPN 15 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 1 Mataram dan SMKN 1 Mataram. Masih di Jalan Pejanggik, kemacetan yang tak kalah mengesalkan adalah di depan SDN 2 Cakranegara. Kemudian di Jalan Pendidikan tepatnya di depan SMAN 1 Mataram, MAN 2 Mataram dan MAN 1 Mataram. Demikian pula di Jalan Pemuda, tepatnya di depan SMAN 3 Mataram dan depan kampus IKIP Mataram. Hal yang sama juga terjadi di ruas jalan Udayana, depan SMPN 6 Mataram dan SMAN 2 Mataram di Jalan Panji Tilar. Kemacetan ini terjadi karena banyak siswa yang diantar jemput oleh orang tua maupun keluarganya. Rata-rata mereka parkir di badan jalan. Apalagi pada jam pulang sekolah, kemacetan sangat terasa. Para penjemput yang tidak hanya menggunakan kendaraan roda dua tapi juga kendaraan roda empat parkir cukup lama di badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas di depan sekolah tersebut menjadi macet. Kemacetan tidak terhindarkan lantaran tidak ada tempat lain untuk parkir selain di badan jalan. Kemacetan rata-rata terjadi di sekolah - sekolah yang berada di jalan protokol. Maraknya keluhan masyarakat pengguna jalan terhadap kemacetan itu akhirnya memunculkan ide dari Dishub Kota Mataram untuk membentuk tim khusus. Tim ini diberi tugas untuk membantu mengurai kemacetan. Sayangnya, keberadaan tim ini dipandang belum efektif. Apalagi pembentukan tim. Ini dibarengi dengan sanksi penggembokan maupun tilang kendaraan. Ancaman penggembokan maupun tilang kendaraan sepertinya tidak efektif. Penggembokan kendaraan yang parkir sembarangan juga dapat menimbulkan kemacetan. Hal ini harus dipikirkan oleh Dishub Kota Mataram sebagai pihak yang menggagas usulan dua sanksi tersebut. Untuk mengatasi kemacetan di sana, Dishub harus mencari akar persoalan kemacetan. Untuk kasus - kasus kemacetan yang ada di Kota Mataram pemicunya karena rata-rata para pengantar dan penjemput parkir di badan jalan. Agar tidak ada lagi yang parkir di badan jalan, para siswa sebaiknya memanfaatkan kendaraan massal seperti bus sekolah. Dulu pernah ada wacana para siswa diangkut menggunakan bus sekolah. Namun wacana ini tidak berlanjut. Padahal, Pemkot Mataram mendapatkan bantuan bus cukup banyak dari Kementerian Perhubungan. Dengan memanfaatkan bus sekolah, diyakini kemacetan yang selama ini mewarnai sejumlah ruas jalan di Kota Mataram, tidak akan terjadi lagi. Polanya, para orang tua cukup mengantar anaknya sampai ke halte bus. Kemudian para siswa melanjutkan perjalanan menggunakan bus sekolah. Yang jelas, harus ada upaya dari Pemkot Mataram untuk mengatasi kemacetan. Sebab, kalau dibiarkan berlarut larut, kemacetan di Mataram akan semakin parah. (*)
ANGSA Indonesia baru saja memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) pada 10 Agustus 2017. Peringatan HKAN ditetapkan Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Adapun puncak peringatan diselenggarakan di Taman Nasional (TN) Baluran Situbondo, Jawa Timur. Peringatan HKAN merupakan kampanye gerakan konservasi alam untuk meningkatkan kesadaran pentingnya konservasi alam, dan menumbuhkan peran publik dalam menyelamatkan keanekaragamanan hayati, kawasan konservasi dan lingkungan hidup. Tema tahun ini adalah “Konservasi Alam, Konservasi Kita”. HKAN 2017 bermakna bahwa konservasi alam itu pada hakikatnya adalah untuk kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga diharapkan konservasi alam dapat menjadi budaya bangsa Indonesia. Tema peringatan ini sejalan dengan HariLingkunganHidupSedunia(HLHS) 2017 pada 5 Juni yang lalu. HLHS Tahun 2017 mengangkat tema “Connecting People to Nature”. Tema ini mengurai tentang penduduk bumi agar terpanggil untuk ‘berhubungan dengan alam’. Artinya, hadir bersama alam, menghargai keselarasan dengan alam, dan memperlakukan alam secara proporsional, tidak eksploitatif, dan memiliki perspektif perlindungan lingkungan (KLHK, 2017). Interaksi, mengenali dan menikmati keindahanalam merupakanpintumasukmenuju gerakan melindungi bumi. Penting bagi masyarakat merajut cinta kepada alam nusantara,termasukNusaTenggaraBarat yang kaya potensi. Kekayaan Alam Manusia sejak awal diciptakan selalu bergantung pada alam. Kesadaran manusia perlu ditumbuhkan untuk tidak sekadar menikmati alam dengan eksploitasi tanpa henti. Namun, penting diimbangi dengan upaya konservasi guna menjamin kelestarian alam. Alam Indonesia yang kaya akan menjadi tidak bermakna jika manusia di dalamnya tidak mencintainya. Warga Negara Indonesia dengan demikian penting menyemai cinta terhadap alam Indonesia guna menumbuhkan ras memiliki dan tanggung jawab melestarikannya. Koes Ploes menggambarkan bumi Nusantara dengan tumbuhnya tongkat yang ditanam. Indonesia sebagai negara kepulauan memang melimpah Sumberdaya Alam (SDA)-
Oleh: Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
”
Sektor terbesar yang bersinggungan dengan alam adalah swasta. Swasta orientasi utamanya adalah profit. Pembiayaan lingkungan untuk penanganan limbah, dampak kegiatan, dan lainnya kadang tidak diprioritaskan. Lingkungan sering dianggap beban ekonomi perusahaan. Aspek lingkungan penting dipertimbangkan sebagai bagian faktor kesuksesan usaha. CSR dapat dioptimalkan untuk program hijau. Perusahaan yang mengeksploitasi alam juga mesti mengindahkan daya dukung lingkungan serta melakukan upaya rehabilitasi lingkungan.
nya. Kemelimpahan tersebut dalam hal kuantitas maupun kuantitas. Hampir semua jenis bentuk lahan membentang di Indonesia. Kurtubi (2014) menaksir nilai kekayaan SDA di perut Indonesia sekurang-kurangnya Rp 200 ribu triliun. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Sayangnya laju deforestasi juga sangat tinggi. Iklim tropis yang dimiliki keanekaragaman hayati yang termasuk tertinggi di dunia. Keanekaragaman tumbuhan menduduki peringkat lima besar dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55 persen endemik. Keanekaragaman ikan air tawar menduduki peringkat tiga besar dunia, yaitu sekitar 1400 spesies. Indonesia memiliki 35 spesies primata atau urutan keempat sedunia, yaitu 18 persen endemik. Urutan keempat sedunia dalam hal spesies reptilian, yaitu 12 persen. Spesies burung menempeti urutan keempat di dunia yaitu 17 persen (Andri, 2008). Kekayaan hayati lainnya masih sangat banyak. Sebagian besar wilayah Indonesia diliputi lautan dan samudera, sehingga dikenal sebagai negara maritim. Potensi yang terkandung sangatlah banyak. Potensi ikan di laut menembus 6 juta ton per tahun. Potensi tersebut menempati urutan keempat sedunia. Selanjutnya terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut dan sekitar 900 jenis terumbu karang. Bumi Indonesia juga menyimpan
beragam potensi tambang. Tiga hasil tambang yang paling populer di Indonesia adalah minyak bumi, gas alam dan batu bara. Potensi minyak bumi besar, namun menurun terus tiap tahun hingga impor. Cadangan gas alam sekitat 2.8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Bukti Kecintaan Seluruh komponen bangsa penting memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap alam dan lingkungan. Kepemilikan tersebut tentunya tidak sekadar dalam upaya ekspoitasi dengan menempatkan alam sebagai sumber daya. Namun penting ditumbuhkan upaya konservasi dengan menempatkan alam sebagai kunci keberlanjutan pembangunan. Pondasi kesadaran tersebut adalah kecintaan. Kecintaan terhadap tanah air mestinya totalitas mencakup alam dan lingkungannya. Medan pembuktian dibutuhkan melalui jalannya pembangunan. Roda pembangunan sepenuhnya dibawah nahkoda pemimpin. Pemimpin mesti melek dan peduli lingkungan. Politik lingkungan mesti menjadi garda depan dan tidak terkalahkan oleh ekonomi. Rahasia umum adalah pemimpin memanfaatkan masa kepemimpinanya guna eksploitasi alam. Tujaunnya adalah
mengeruk keuntungan kekuasaan untuk melanjutkan, membagi, atau mewariskan kepada kelompoknya. Komitmen pemimpin yang pro-lingkungan mutlak dibutuhkan demi menjamin pembangunan dapat berkelanjutan. Sektor terbesar yang bersinggungan dengan alam adalah swasta. Swasta orientasi utamanya adalah profit. Pembiayaan lingkungan untuk penanganan limbah, dampak kegiatan, dan lainnya kadang tidak diprioritaskan. Lingkungan sering dianggap beban ekonomi perusahaan. Aspek lingkungan penting dipertimbangkan sebagai bagian faktor kesuksesan usaha. CSR dapat dioptimalkan untuk program hijau. Perusahaan yang mengeksploitasi alam juga mesti mengindahkan daya dukung lingkungan serta melakukan upaya rehabilitasi lingkungan. Masyarakat luas juga penting diajak sadar mulai dari lingkungan tinggalnya. Hal-hal kecil penting dibudayakan sejak dini. Lingkungan yang asri dan sehat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Audit enam pasar, Inspektorat akan klarifikasi Disdag Antisipasi kebocoran retribusi
*** Tetap lakukan seleksi, Dinas PUPR akui anggota Dewan bawa rekanan kerjakan proyek Pokir Anggota Dewan harus memberi teladan
***
LPSK-UNRAM Latih Pendamping Korban TPPO Mataram (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) menggelar Training of Trainer (TOT) terhadap pendamping korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Golden Palace Mataram, Senin (21/8). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjalin koordinasi dengan semua pihak guna menjangkau dan memaksimalkan layanan bagi saksi dan atau korban serta memberikan pelatihan kepada pelatih (trainer) kader pendamping korban TPPO. Hal itu sejalan dengan mandat UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tidak dapat bekerja sendiri dalam penanganan korban TPPO. Kegiatan Training Of Trainer Kader Pendamping Korban Tindak Perdagan Orang itu dihadiri 30 peserta berasal dari LPSK, Kader P2TP2A, Lembaga Masyarakat Pemerhati Korban, perorangan dan pegawai lembaga publik yang khusus bertugas dibidang penanganan dan pencegahan serta melakukan aktifitas pendampingan terhadap aksi dan atau korban TPPO. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman LPSK dengan Unram serta penandatanganan pedoman kerja antara LPSK dengan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (dys)
(Suara NTB/dys)
BERSAMA - Rektor Unram H. Sunarpi dan mitra kerja saat menghadiri TOT terhadap Pendamping Korban TPPO yang digelar bersama LPSK, Senin (21/8) lalu.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 23 Agustus 2017
Halaman 15
Korban Penipuan Travel Umrah Diminta Melapor
Mataram (Suara NTB) – Bareskrim Polri mengungkap dugaan penipuan dan penggelapan biaya pemberangkatan umrah First Travel. Dari total korban yang mencapai puluhan ribu, sejumlah di antaranya ada yang berasal dari NTB.
(Suara NTB/ist)
BIMTEK - Suasana Bimtek yang berlangsung Senin (21/8).
“Pada prinsipnya kalau ada yang menjadi korban silakan melapor, pasti laporannya akan kita terima,” ungkap Wadirreskrimum Polda NTB, AKBP Nurodin di ruang kerjanya, Selasa (22/8). Ia mengaku belum mendapat arahan khusus ataupun koor-
KI Gelar Bimtek DBIP di Desa Baru Tahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) Desa Model Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Senin (21/8). Bimtek yang diikuti para pejabat PPID Desa Baru Tahan berlangsung serius tapi santai digelar di halaman kantor desa setempat. Sejumlah komisioner KI NTB menjadi narasumber, yakni Wakil Ketua KI NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM., Drs. H. M. Zaini (Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi NTB), dan Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos., (Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Provinsi NTB). Hadir juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, H. Ibrahim, M.Si bersama Kabid IKP, Suparman, SE., serta Camat Moyo Utara, Tajuddin, SH. Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (22/8), Wakil Ketua KI NTB Najamuddin Amy, menjelaskan, tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya UU ini, ujarnya, menghantarkan desa memasuki babak baru yang memberikan ruang dan fasilitas bagi pemerintah desa untuk mengatur dan membangun desanya dengan lebih mandiri dan partisipatif yang harus memenuhi asas-asas yang telah ditentukan. Diantara asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, H. M. Zaini, menjelaskan pemerintah desa dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Adanya PPID, masyarakat hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi publik dapat terwujud yang berdampak pada peran serta masyarakat secara aktif dalam membangun desa. (r)
Dari Hal. 1 ‘’Jadi, kalau dia tak memenuhi syarat, iya kita tak pakai. Memang ada yang dibawakan rekanannya siapa-siapa. Tetapi tetap kita melalui proses-proses,’’ terangnya. Untuk menentukan rekanan yang dapat mengerjakan suatu proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung itu, kata Ardhi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengetahui track record rekanan tersebut. Ia menjelaskan, calon rekanan yang akan mengerjakan proyek Pokir harus menunjukkan profil perusahaan dan sebagainya. ‘’PPK tetap melakukan seleksi calon rekanan. Jadi proses pra kontrak ada, negosiasi juga ada, semuanya. Kalau dia tak punya kemampuan dan sebagainya, atau tak jelas maka tak bisa dapat,’’ terangnya. Ardhi mengatakan, mayoritas proyek Pokir yang berasal dari para anggota DPRD NTB yang dilakukan Dinas PUPR sesuai tupoksi seperti perbaikan drainase, perbaikan tebing, talud, jaringan irigasi. Ia mengatakan, proyek Pokir yang dilakukan Dinas PUPR tidak bisa sembarangan atau keluar dari tupoksi. Ia menyebutkan, secara umum proyek Pokir tersebut jumlah paketnya cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah NTB. Ardhi mengatakan dalam APBD Perubahan 2017 saja, ada tam-
bahan proyek Pokir sekitar Rp 400 paket senilai Rp 82,5 miliar. Jika ditambah dengan proyek Pokir yang ada dalam APBD Murni 2017, nilainya mencapai ratusan miliar. Dalam APBD Murni 2017, sebutnya, ada 11 paket proyek Pokir yang terpaksa ditunda pelaksanaannya lantaran sejumlah faktor. Pertama, tidak sesuai dengan tupoksi Dinas PUPR dan kedua, dananya tidak cukup dengan pekerjaan yang diinginkan. Mulai RAPBD 2018 mendatang, usulan proyek Pokir sudah melalui sistem elektronik yang disebut e-pokir. Artinya, proyek Pokir yang diusulkan tidak mungkin keluar dari Renstra Dinas PUPR. Pasalnya, jika keluar dari tupoksi Dinas PUPR maka otomatis akan langsung ditolak oleh sistem. Dalam e-pokir tersebut, katanya, sudah ada menu program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh anggota dewan. “Jadi, teman-teman anggota Dewan tinggal meng-klik saja, memasukkan saja program/kegiatannya. Program yang ada di Dinas PUPR sudah ada programnya. Tinggal milih saja, masukkan nilainya berapa, lokasinya di mana. Jadi kita Pemprov menunggu saja usulan melalui sistem itu,” tandasnya. (nas)
Malu Minta Jatah Dari Hal. 1 ‘’Terkait dengan BPR saya sudah perintahkan. Pada prinsipnya kita sudah ndak masalah,’’ kata Musyafirin. Ia mengaku sudah memberikan kuasa penuh kepada Kabag Ekonomi Setda KSB mewakili dirinya sebagai bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota belum lama ini. Dikatakan, Pemda KSB sudah memberikan persetujuan mengenai penggabungan PT. Bank BPR NTB tersebut. Sebagaimana diketahui, usulan merger PT. Bank BPR NTB dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa bulan lalu. Pasalnya, dari delapan PD. BPR yang akan dimerger menjadi PT. Bank NTB, belum mendapatkan persetujuan dari dua pemegang saham PD. BPR. Yakni Sumbawa dam KSB. “Saya minta Kabag ekonomi di Setda karena dia mewakili saya dalam RUPS, sudah tandatangan. Saya ndak tahu ada masalah, cuma kewajiban saya tandatangan saja. Saya beri kuasa penuh kepada Kabag Ekonomi,” ungkapnya. Ketika ditanya alasan KSB belum memberikan persetujuan selama ini, bupati mengaku karena informasinya yang tidak ada. Ia mengaku sudah meminta telaah staf mengenai merger PD. BPR tersebut. Dari hasil telaah
staf, lanjut bupati bahwa memang tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi mengenai penggabungan tersebut. “Itu sudah dikaji oleh mereka. Sudah, oke dan ndak masalah,” bebernya. Mengenai permintaan KSB supaya diberikan jatah direksi dalam PT. Bank BPR NTB? Bupati mengatakan memang itu ada dalam usulan. Namun bupati menyadari dengan kepemilikan saham yang hanya Rp 1,5 miliar tidak mungkin akan ngotot diberikan jatah direksi. “Gimana, saham kita hanya Rp 1,5 miliar. Malu sih kita ngomong begitu. Yang penting kan ini (PT. Bank BPR NTB) bisa menggerakkan ekonomi. Manfaatnya baik, itu saja yang kita inginkan,” katanya. Mantan Sekda KSB ini menambahkan, baginya keberadaan PT. Bank BPR NTB diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat terutama sektor riil dan UMKM. Ia mengatakan, kadang aset yang nilainya kecil jika digabung maka performa perusahaan akan semakin bagus. ‘’Pandangan kita kalau digabung BPR ini akan semakin kuat. Itu yang dikaji oleh teman-teman seperti itu. Karena kita kan kalau dana penyertaan Rp 1,5 miliar, ndak enak lah. Kalau sudah gabung begini kan banyak,” pungkasnya. (nas)
apakah kita teruskan ke Mabes atau tidak,” kata dia. “Kalau memang ada, bagaimana sistem penjualan produk umrahnya di sini, siapa yang menjalankan, yang ditawari siapa, untuk nanti kita periksa dari laporannya,” terang mantan Kapolres Lombok Tengah itu.
Bareskrim Polri merilis bahwa ada ada 72.682 orang yang mendaftar paket umrah promo yang ditawarkan First Travel sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, seperti dilansir Antara. Selama kurun waktu tersebut, 14 ribu orang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci.Sisanya 58.682 orang belum diberangkatkan.Kerugian jemaah yang menjadi korban First Travel ditaksir mencapai Rp 848 miliar. (why)
Farouk Muhammad Tanggapi Keteledoran Malaysia Mataram (Suara NTB) Senator DPD RI asal Dapil NTB, Prof. Farouk Muhammad, mengaku geram dengan keteledo-
(Suara NTB/dok)
Dinas PUPR Akui Anggota Dewan Bawa Rekanan Kerjakan Proyek Pokir
dinasi data mengenai korban dari dugaan penipuan First Travel dengan Mabes Polri. Laporan yang disampaikan korban First Travel dari NTB itu nantinya bisa menjadi pijakan pihaknya untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri. “Kita lihat dulu laporannya,
Jika memang ada korban dari NTB, ia mendorong agar para korban untuk berani melapor. Sebab, di Mabes Polri sendiri pun data korban sangat banyak, sehingga dibentuk crisis center di Bareskrim. “First Travel itu korbannya puluhan ribu, tentu itu kebijakan penyidik Bareskrim fokusnya di mana. Tapi intinya kalau di sini ada korban, melapor saja lah. Pasti kita terima,” tegasnya.
Prof. Farouk Muhammad
ran Malaysia yang memasang bendera Indonesia terbalik di ajang SEA Games. Menurutnya, insiden ini sulit diterima karena terjadi di ajang sebesar SEA Games. Menurut Farouk, dalam proses penyelenggaraan kegiatan seperti SEA Games, tentu setiap materi yang dibuat harus melalui sejumlah pemeriksaan. Karenanya, Farouk pun menegaskan bahwa perlu ada langkah-langkah serius selain permintaan maaf yang harus dilakukan oleh pihak Malaysia. “Bagaimanapun permintaan maaf itu satu langkah, memang sudah dilewati oleh pemerintah Malaysia. Dalam arti government to government. Tapi harus a d a langkahlangk a h
lain juga. Jangan hanya selesai dengan Menpora,” ujarnya. Farouk pun mengungkapkan adanya pandangan dari sekelompok kalangan di Malaysia yang terbiasa memperlakukan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. “Mudah-mudahan saja itu tidak ada kaitannya dengan ungkapan-ungkapan indon, yang bermakna babu atau apa gitu. Ungkapan itu adalah ungkapan merendahkan untuk kelas bawah,” ujarnya. Hanya saja, Farouk pun menegaskan bahwa ini bukanlah pandangan yang dianut oleh semua orang di Malaysia. “Saya tahu tidak semua orang Malaysia itu berpandangan seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian dari mereka melihat Indonesia itu seperti itu, kok semudah itu disepelekan,” tegasnya. Farouk juga mengutarakan sejumlah insiden lain terhadap warga NTB yang melibatkan
pihak otoritas Malaysia. Dimana, beberapa tahun lalu ada sejumlah TKI NTB yang tertembak mati dan saat dipulangkan, ditemukan kejanggalan dalam organ tubuh mereka. “Saya teringat kasus TKI Indonesia yang tertembak mati karena dianggap perampokan. Saya pelajari kasusnya, saya datang temui pimpinan Komnas HAM di Malaysia, merekapun mempertanyakan, kok tindakan polisi sejauh itu. Padahal orang itu belum tertangkap tangan melakukan perampokan itu,” sesalnya. Menurutnya selama ini Indonesia memang menjadi negara pengirim TKI ke Malaysia. “Para TKI kita bekerja di sana sebagai pembantu, sebagai tenaga yang mengerjakan pekerjaan kasar, itu benar. Tapi semoga ini tidak memiliki keterkaitan,” ujarnya. Seperti diketahui, insiden
terbaliknya Bendera Indonesia di ajang SEA Games di Malaysia ini telah menciptakan ketegangan antara kedua negara. Hal ini juga direspon dengan kemarahan oleh publik di Indonesia. Sehingga, banyak reaksi yang timbul atas sikap Malaysia selaku tuan rumah SEA Games. Untungnya, pemerintah Malaysia kini telah resmi meminta maaf atas insiden tersebut dan akan mengganti seluruh materi yang menyertakan foto bendera Indonesia yang terbalik tersebut. Atas permintaan maaf secara resmi dan tertulis ini pun Presiden Joko Widodo telah memaafkannya. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin, juga telah bertemu langsung dengan Menpora Indonesia Imam Nachrawi untuk memohon maaf secara langsung dan menjelaskan kesalahan tersebut. (r/*)
Jalur Pendakian Rinjani Terbakar Dari Hal. 1 Sebanyak 16 personel yang terdiri dari petugas Resor Sembalun, Brigade Kebakaran Resor Sembalun, MPA Resor Sembalun dan dibantu Tim Satgas Rinjani Bersih. Jarak lokasi kebakaran dari Resor Sembalun sejauh 10,5 Km. Petugas melihat asap yang mengepul dari pohon yang tumbang. Adapun vegetasi yang terbakar berupa rumput kering, semak pohon cemara dan bakbakan. Sampai dengan pukul 00.45 Wita kondisi api belum bisa dipadamkan secara total dan dipersiapkan regu pemadam tambahan untuk melakukan pemadaman api. Sementara itu, pada pukul 03.00 Wita dini hari api yang mengarah ke Pelawangan Sembalun berhasil dipadamkan dan tim pemadam masih berusaha memadamkan api
yang ke arah Pos 3. Sebagai tindakan untuk antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan para pengunjung sudah dievakuasi menjauh dari sungai di sekitar Pos 3. Kendala sementara yang dihadapi Tim Pemadam Kebakaran yaitu lokasi yang terjal serta curam ke arah sungai dan diperkirakan sungai sebagai sekat bakar alami, sehingga api diperkirakan akan mati sendiri setelah sampai sungai. ‘’Terkait penyebab kebakaran yang diduga dari pengunjung dan pengunjung tersebut sudah diamankan oleh regu pemadam dan akan diserahkan ke Polsek Sembalun untuk diproses hukum,” kata Kepala Resor TNGR Sembalun, Zaenudin. Setelah dilakukannya upaya pemadaman, pada pukul 14.30 Wita hari Selasa (22/8) api berhasil dipadamkan secara total.
Baik Zaenudin maupun Agus Budi berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, pihak TNGR mengimbau agar pengunjung berhati-hati dan memadamkan api dengan benar sekecil apapun. Sebab itu bisa memicu terjadinya kebakaran hutan di Rinjani. “Terkait penyebab kebakaran, Polsek Sembalun sedang mendalami dengan memeriksa beberapa orang saksi yang berada di lokasi kebakaran termasuk 3 orang pengunjung yg diduga membuang puntung rokok dan menyebabkan kebakaran,” kata Zaenudin. Empat Orang Diperiksa Polisi Kebakaran yang terjadi pada jalur pendakian Gunung Rinjani yang titik apinya mulai terpantau sekitar pukul 17.30 Wita, Senin (21/8) lalu, hingga saat ini masih dalam proses
penyelidikan aparat kepolisian. Tercatat hingga saat ini, masyarakat yang diperiksa terkait insiden kebakaran tersebut sebanyak empat orang. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/8), Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Wingky Adhitiyo Kusumo, SIK, MH, melalui Kapolsek Sembalun, Iptu I Made Sutama, membenarkan insiden kebakaran yang terjadi diantara Pos 3 menuju pendakian jalur ekstra Sembalun. Hingga kemarin, kobaran api berhasil dipadamkan oleh petugas. ‘’Terkait kebakaran di lereng Gunung Rinjani, berdasarkan keterangan dari anggota tim dan pantauan dari Kantor TNGR, api sudah mati namun tim masih berada di lokasi,’’ ujarnya. Terkait empat orang yang diperiksa dalam insiden kebakaran tersebut, I Made Sutama
mengungkapkan bahwa keempat orang tersebut merupakan tiga orang pendaki yang ingin mencari obat ke Gunung Rinjani. Sementara satu diantaranya merupakan pedagang asongan. Kendati demikian, empat orang yang sudah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sembalun, dikatakan Made Sutama sama sekali tidak mengarah kepala pelaku yang hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di sekitar padang savana serta menghanguskan rerumputan yang ada serta membaka pohon cemara. Itu masih dalam penyelidikan Polres Lotim. Sementara untuk empat orang yang sebelumnya diperiksa memutuskan untuk pulang karena tidak mampu melanjutkan perjalanan. (lin/yon)
KPK Dalami Hasil Klarifikasi LHKPN Kepala Daerah NTB dengan PPATK Dari Hal. 1 Artinya, masih sesuai dengan apa yang disampaikan dalam LHKPN dengan klarifikasi yang dilakukan Tim KPK. Namun, ada beberapa kepala daerah yang diminta melengkapi tambahan-tambahan bukti pendukung atas harta kekayaannya. Airin menambahkan, jika ada laporan harta kekayaan kepala daerah yang tidak wajar, banyak penyebabnya. Ia mengatakan, LHKPN kepala daerah yang tidak wajar belum tentu ada korupsi. Kadang-
kadang, katanya, kepala darerah lupa memasukkan harta kekayaannya, seperti pernah memiliki tanah. “Tapi mungkin karena terlalu banyak tanahnya , sehingga kelupaan ndak dilaporin,” katanya. Ada juga penambahan harta kepala daerah karena mempunyai usaha pribadi atau warisan keluarga. Airin mencontohkan, seperti Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri. Karena berasal dari keluarga Kerajaan Bima, sebelum menjadi bupati, tanahnya sudah banyak. ‘’Jadi, belum
tentu juga kalau diukur gajinya bupati sekian. Tapi dia bisa punya tanah banyak. Berati nggak wajar. Ndak begitu juga,’’ terangnya. Artinya, KPK harus melakukan pendalaman. Jika ada penambahan harta kekayaan yang diragukan maka dilakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Menyinggung kepatuhan pejabat eksekutif dan legislatif di NTB dalam menyerahkan LHKPN? Airin mengatakan, untuk kepala daerah sudah cukup bagus.
Namun, untuk anggota legislatif banyak yang masih belum patuh menyerahkan LHKPN. Diharapkan dengan adanya penambahan gaji, anggota Dewan semakin patuh memenuhi kewajibannya menyerahkan LHKPN. ‘’Semoga setelah ini, di 2018, begitu kita minta mereka lapor secara online ke seluruh Indonesia itu, mereka sudah mulai patuh,’’ harapnya. Untuk pejabat wajib LHKPN yang berasal dari eksekutif, katanya sudah ada pemberian sanksi yang dilakukan kepala daerah bagi mereka
yang tidak patuh. Namun, untuk anggota Dewan, sanksinya belum ada. KPK menginginkan supaya partai politik memberikan sanksi kepada anggota Dewan yang tidak patuh menyerahkan LHKPN. ‘’Karena kan mereka membawa suara partai juga. Kalau Ketua DPRD, ada Badan Kehormatan Dewan yang memproses. Tapi itu pun dia tak bisa memberikan sanksi langsung. Hanya memberikan peringatan saja. Makanya memang dari partai juga harus terlibat langsung,’’ pungkasnya. (nas)
Tuntas, Supervisi KPK pada Kasus K2 Dompu Dari Hal. 1 Atas alasan itu, jaksa sudah dua kali mengembalikan berkas kasus tersebut. Ditanya apakah ada tindak lanjut setelah tim bertolak dari KPK? Tri Budi belum mengetahui rencana penyidik berikutnya. Juga ditanya soal teknis korsup yang akan mendudukkan penyidik Polda NTB dan jaksa peneliti Kejati NTB dengan “wasit” dari Korsup KPK. Tri Budi juga belum bisa menjelaskan. “Saya belum tahu kalau soal rencana tindak lanjut Korsup tersebut,’’ tandasnya. Di luar proses Korsup, penyidik juga sedang fokus untuk menyelesaikan petunjuk dari jaksa peneliti. Di mana
dalam berkas P19 itu, ada beberapa petunjuk dari jaksa yang harus dipenuhi termasuk soal mensrea atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka HBY. ‘’Berkasnya kita sedang berusaha untuk penuhi sesuai dengan petunjuk jaksa,’’ tandasnya. Dalam catatan Suara NTB, supervisi pernah berlangsung di NTB atas permintaan penyidik Polda NTB sebelumnya. Alasan permintaan supervisi, terkait beda pandangan antara penyidik dengan jaksa, termasuk dengan ahli. Tim Satgas Korsup KPK turun langsung ke Polda NTB untuk supervisi, menghadirkan penyidik yang menangani perkara, jaksa dan juga ahli BPKP.
Polda NTB sebelumnya menggandeng KPK dalam menuntaskan kasus rekrutmen CPNS honorer K2 Dompu. Pelibatan komisi antirasuah itu setelah penyidik menemui kendala memenuhi petunjuk jaksa dalam berkas tersangka, Bupati Dompu, H Bambang M.Yasin. Pemberkasan perkara yang diambilalih dari Polres Dompu sejak Juli 2016 itu belum lengkap. Pertengahan Juli 2017 lalu, jaksa peneliti Kejati NTB mengembalikan berkas perkara dengan tersangka HBY dengan petunjuk P-19. Jaksa meminta penyidik untuk melengkapi keterangan tambahan para saksi untuk mempertegas unsur pidana niat jahat yang diduga dilaku-
kan tersangka. Petunjuk jaksa itu sudah dilengkapi dengan pemeriksaan saksi, diantaranya, pegawai BKD Dompu, beberapa orang dari 134 honorer K2 tidak memenuhi kriteria, dan pejabat BKN Regional X Denpasar. Diperiksa juga untuk kedua kalinya tersangka, HBY. Berkas kemudian dikembalikan lagi kepada jaksa Rabu (26/7) untuk diteliti kembali kelengkapannya. Dalam kasus itu Bupati Dompu HBY disangkakan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dikonfirmasi soal supervisi ini, pihak Kejati NTB meng-
hargai sebagai upaya mencari jalan kepolisian menguatkan hasil penyidikan kasus K2 Dompu. Namun sejauh ini, menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH, mengaku belum mendapat undangan dari KPK untuk duduk bersama dalam forum Korsup. ‘’Kami menunggu, kalau memang nanti akan ada supervisi oleh KPK di NTB, kita akan hadir jika memang diundang,” ujarnya singkat. Upaya Suara NTB mengkonfirmasi KPK terkait tindaklanjut korsup dengan mengundang Kejaksaan dan Kepolisian, belum berhasil. Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum membalas pertanyaan disampaikan melalui telpon, SMS mapun pesan instan. (ars)
Bupati Dompu Tak Bisa Cegah Petani Beralih Tanam Jagung Dari Hal. 1 Selain harga dan produktivitas yang rendah, akumulasi atau pendapatan petani tebu memang sangat kecil dibandingkan menanam jagung. ‘’Tapi Insya Allah, karena bagaimana pun juga PT. SMS itu mau tetap dapat tebu dari masyarakat, masyarakat harus mendapat manfaat. Artinya, kalau dia nanam tebu, hasilnya bagus. Dalam arti
ada harga, ada barang,’’ katanya. Mengenai harga tebu yang rendah ini bupati mengatakan, Pemda tak ikut-ikutan. Namun, ia mengibaratkan jagung yang sudah ada harga acuan yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Begitu juga mengenai gula, pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). ‘’Sekarang tinggal bagaimana menghitung tebu itu berapa
kilo untuk menjadi satu kilo gula,’’ katanya. Selain persoalan harga, lanjut bupati, ia juga menerima keluhan dari petani mengenai tanaman tebu yang belum dipanen padahal sudah dua tahun. Ia mempertanyakan apakah hal ini akibat jalan yang tidak ada atau waktu panennya sudah habis. Mengenai keterbatasan bahan baku (tebu) untuk pabrik gula PT. SMS, Bam-
bang mengaku pihaknya sedang berusaha melobi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk perluasan areal tanam tebu. Idealnya, luas areal tanam tebu dengan kapasitas pabrik yang ada sebesar 30 ribu hektar. Untuk memenuhi itu, diharapkan penanaman dari petani inti dan plasma. Saat ini, luas areal tanam tebu untuk petani inti baru 5.000 hektar. Bambang mengatakan pi-
haknya sedang memperjuangkan ke Menteri LHK supaya beberapa titik kawasan hutan di Tambora dapat dimanfaatkan untuk tanaman tebu. “Sekarang kami sedang dalam proses dengan Kementerian LHK. Karena bagaimanapun juga, kan menjadi tanggung jawab moral kami, Pemda. Investor sudah dibawa ke situ. Untuk membangun pabriknya menghabiskan Rp 2 triliun,” ungkapnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 23 Agustus 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
STTL Mataram Hasilkan Lulusan yang Berkualitas dan Berkontribusi untuk SDM di NTB Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram melaksanakan Wisuda angkatan ke 22 untuk program studi (Prodi) DIII Kesehatan Lingkungan dan wisuda angkatan ke 10 untuk Prodi S1 Teknik Lingkungan, di hotel Grand Legi Mataram, Selasa (22/8). Selain itu dirangkaikan dengan pelantikan dan penyumpahan lulusan DIII Kesehatan Lingkungan. STTL Mataram menyiapkan lulusan yang berkualitas, dan berkontribusi bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB. Sebanyak 34 orang mengikuti wisuda STTL Mataram kemarin, di mana sebanyak 23 orang wisudawan lulusan prodi DIII Kesehatan Lingkungan dan 11 orang wisudawan lulusan prodi S1 Teknik Lingkungan. Ketua STTL Mataram, Drs. H. Nasaruddin, M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan, sampai dengan saat ini alumnus STTL Mataram berjumlah 938 orang, dengan rincian lulusan Prodi DIII Kesehatan Lingkungan sejak tahun 1996 sebanyak 790, dan Prodi S1 Teknik Lingkungan sejak tahun 2008 sebanyak 148 orang. “STTL Mataram sudah memberikan sumbangan terhadap SDM di NTB. Oleh sebab itu, tidak ragu lagi, untuk kita berjuang bersama - sama,” katanya. Para wisudawan diingatkan untuk terus belajar memperkuat
dan mempertajam ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Nasaruddin berpesan, tantangan dan hambatan ke depan sangat berat dan berliku, semua itu akan bisa dilewati dengan baik apabila yakin terhadap diri dan ilmu yang dimiliki. “Saudara harus pegang teguh ilmu yang saudara miliki, sarjana yang saudara sandang,” katanya. STTL Mataram juga mendapatkan kepercayaan untuk menerima Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017 sesuai Surat Edaran Nomor: HK. 01.01/01/001028/2017 tanggal 6 April 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan pasal 9 mengamanatkan bahwa tenaga ksehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III. Apabila sampai pada tahun 2020 tenaga kesehatan tersebut belum memiliki kualifikasi DIII maka yang bersangkutan akan menjadi asisten tenaga kesehatan dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan. STTL Mataram berdiri diawali dari adanya kepercayaan Departeman Kesehatan untuk mengelola Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-
TS) pada tahun 1992. Kemudian berubah nomenklatur menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan Yapma Mataram yang mengelola Program DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.1.2372 tanggal 19 Agustus 1996. Sementara itu, untuk wisuda kali ini, lulusan terbaik I dari Prodi DIII Kesehatan Lingkungan diraih oleh Ni Nyoman Suryani, AMKL, dengan IP 3,74 putri dari I Gede Gusada. Terbaik II yaitu Sukran, AMKL, dengan IP 3,39 putra dari M. Yusuf. Dan Terbaik III diraih Syarifah Laela, AMKL, dengan
Pemindahan tali toga oleh Ketua STTL Mataram, Drs. H. Nasaruddin, M.Kes., kepada wisudawan dan penyerahan ijazah oleh Ketua Prodi
Ketua STTL Mataram, Drs. H. Nasaruddin, M.Kes
IP 3,30, putri dari Yek Halil. Pada Prodi S1 Teknik Lingkungan, lulusan terbaik I diraih oleh Tomi Hardianto, ST., dengan IP 3,23 putra dari Sadiar. Terbaik II yaitu Habib Al Ansory, ST., dengan IP 3,19 putra dari Suyitno. Dan, terbaik III diraih Yayang Wini Ardiansyah, ST., dengan IP 3,19 putra dari Saini. Seusai sambutan Ketua STTL Mataram, dilaksanakan pelantikan dan penyumpahan lulusan DIII Kesehatan Lingkungan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dengan disaksikan oleh rohaniawan. Perwakilan lulusan terbaik, Ni Nyoman Suryani, AMKL, dalam sambutannya menyam-
paikan terima kasih kepada seluruh dosen dan pimpinan STTL Mataram yang telah membimbing mereka. Ia meyakini, apa yang diraih merupakan capaian terbaik. Serta juga didukung oleh orang tua wisudawan yang bahagia melihat anak-anaknya berhasila menyelesaikan studi. “Kita telah menyelesaikan tugas belajar di perguruan tinggi, butuh perjuangan untuk bisa sampai di sini,” katanya. Ketua Yayasan Pendidikan Kota Mataram (Yapma)-yang menaungi STTL Mataram, Hidayaturrahman, ST, MT., dalam sambutannya menyampaikan, acara wisuda ini bukan hanya sebagai seremonial belaka, teta-
Kedatangan Pimpinan STTL Mataram bersama Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra dan Kepala Dinas Kesehatan NTB
Sambutan perwakilan lulusan terbaik, Ni Nyoman Suryani, AMKL
Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Kota Mataram (Yapma)-yang menaungi STTL Mataram, Hidayaturrahman, ST, MT.,
pi sebagai pertanda atas keberhasilan seseoran dalam meraih gelar akademik. Keberhasilan yang diraykan pada hari ini, tidak lain adalah awal dari perjalanan panjanga dalam mengarungi lautan karier ke depan yang sarat tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tidak boleh hanya mengandalkan pada ijazah saja, tapi kompetensi dar perolehan ijazah tersebut harus terus dikembangkan melalui peningkatakan kemampuan dan keterampilan diri. Secara lebih kreatif dan inovatif sebagaimana tuntutan kebutuhan dunia kerja. Termasuk di dalamnya penguasaan informasi dan kemampuan berorganisasi. “Sebagai Sarjana Teknik Lingkungan anda harus memberikan kontribusi pemikiran yang mampu mengatasi salah satu tantangan dalam pembangunan sebuah Negara berkembang yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup,” katanya. Hidayaturrahman berharap STTL Mataram secara konsisten terus meningkatkan kualitasnya. Peran STTL Mataram tidak hanya memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik saja, tetapi STT Mataram sebagai perguruan tinggi swasta, semakin dipercaya masyarakat, dengan menjalankan proses belajar mengajar secara taat asas sesuai dengan visi dan misinya.
Koordinator Kopertis Wilayah VII Bali - Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.,Si., yang diwakili oleh Kepala Seksi kelembagaan dan kerjasama Kopertis wikayah VIII, Drs. Made Gunawan Swarnaya, menyampaikan, setelah diwisuda jangan berhenti belajar dan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat. “Anda dituntut untuk bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas agar tetap eksis dan mampu bersaing dan menjadi pemenang,” pesannya. Di sisi lain, pengelola Perguruan Tinggi di samping dituntut secara terus menerus meningkatkan kualitas, juga dituntut untuk mampu mengubah pola piker (mindset) mahassiwa selama mengikuti pendidikan, mahasiswa wajib mampu melakukan berbagai improvisasi yang mengarah kepada hal yang inovatif, produktif, dan efektif. “Tanda-tandan itu akan terlihat dari lulusan sebuah Perguruan Tinggi yang tidak hanya berorientasi pada pekerjaan atau job seeker, tetapi berorientasi pada pencipta pekerjaan atau job creator,” kata Made Gunawan. Wisuda itu diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. M. Fahrirrahman, MA. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara pimpinan STTL Mataram dan para wisudawan. (ron/*)
Ketua STTL Mataram H. Nasaruddin (tengah) bersama unsur pimpinan STTL Mataram, Ketua Yayasan Pendidikan Kota Mataram, Kopertis wilayah VIII, dan Kepala Dinas Kesehatan NTB
Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah VII Bali Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.,Si., yang diwakili oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Kopertis wilayah VIII, Drs. Made Gunawan Swarnaya
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,