Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu pon, 22 juli 2017
Oplos Beras Subsidi Jadi Premium Jakarta (Bali Post) Gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang terletak di Jalan Rengas Bandung, Bekasi, digerebek Satgas Pangan Mabes Polri, Kamis (20/7). Dalam penggerebekan itu petugas mengamankan 1.162 ton beras. ‘’Temuan ini yang paling besar,’’ kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada wartawan di Bekasi, Jumat (21/7) kemarin.
Beras Merek Ayam Jago dan Maknyoos Setya Novanto Heran
Bali Post/ant
KARUNG BERAS - Pejabat menunjukkan karung berisi beras yang dipalsukan kandungan karbohidratnya dari berbagai merek saat penggerebekan gudang beras di PT Indo Beras Unggul, di kawasan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) malam.
Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Setya Novanto heran dengan sikap Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang walk out saat rapat paripurna di DPR, Jumat (21/7) dini hari. Padahal semua fraksi telah setuju dengan opsi A saat lobi sebelum Rancangan Undang-undang Pemilu diketuk palu dalam sidang paripurna di DPR. Opsi A tersebut merujuk pada paket isu krusial yang didukung PDI-P, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. Opsi itu berisi tentang ambang batas pencalonan presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni. Dia tidak mengetahui alasan Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN justru lebih memilih walk out daripada mengambil sikap seperti yang disetujui saat lobi. ‘’Pada saat saya memimpin sudah terjadi mufakat. Saya enggak tahu pada saat paripurna ada hal-hal yang mungkin masih berbeda,’’ kata Setnov di Jakarta, Jumat kemarin. Ia mengaku sudah berupaya maksimal dalam memimpin lobi dengan semua fraksi. Bahkan, ia mengatakan telah memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk mengutarakan tujuannya masing-masing, termasuk PAN. Tujuannya agar sidang paripurna dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan memilih opsi A. Setnov mengatakan, fraksi telah melakukan lobi sebanyak dua kali dan telah mencapai kata sepakat untuk memilih opsi A. Hal. 19 Putusan Terbaik
Karawang (Bali Post) – Satgas Pangan Mabes Polri menyegel PT Indo Beras Unggul, salah satu pabrik beras di Jalan Raya Karawang-Bekasi, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena diduga menjual beras biasa dengan harga premium sehingga merugikan konsumen. Jenis usaha PT Indo Beras Unggul itu sendiri ialah paddy to rice, yakni mengonversi padi dari petani yang berupa gabah kering panen (GKP). Selanjutnya, dikeringkan, lalu digiling menjadi beras dengan mesin yang modern.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat datang ke lokasi untuk meninjau langsung penggerebekan pabrik beras tersebut. ‘’Dalam kasus itu, saya mengapresiasi langkah cepat dari satgas,’’ kata Kapolri. Dalam waktu dua pekan, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, satgas langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap distribusi beras di tingkat middleman. Penyegelan terhadap PT Indo Beras Unggul itu atas dugaan
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Gudang PT IBU Digerebek
Dari seluruh beras yang diamankan, jenis IR 64 yang rencananya dioplos menjadi beras premium dan dijual dengan harga tiga kali lipat. Arman mengaku bila dilihat dari kuantitas beras yang ditimbun, pemerintah mengalami kerugian lebih dari Rp 15 triliun. Jenis beras IR 64 itu adalah beras yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. Seluruh beras yang dioplos itu biasanya dijual ke pasaran tiga kali lipat atau sebesar Rp 20.400 per kilogram, sehingga ada selisih Rp 14.000. ‘’Temuan ini bisa menekan konsumen,’’ ujarnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, dalam penggerebekan itu diketahui bahwa pada kemasan beras ditulis memiliki kandungan karbohidrat 81.45 persen. ‘’Ini bukan premium, tetapi dijual premium. Jadi masyarakat tertipu,’’ katanya. Hal. 19 Tindak Pidana
20 HALAMAN
NOMOR 320 TAHUN KE 69
kasus yang merugikan konsumen. Selain itu, ada indikasi permainan bisnis secara curang dengan membuat produk bernama ‘’Maknyoos’’ dan ‘’Ayam Jago’’ dengan menggunakan beras dari jenis varietas padi IR64 yang merupakan tanaman subsidi pemerintah atau menghasilkan beras medium. Selanjutnya, dijual dengan harga beras premium. Bahkan, untuk meyakinkan konsumen, pihak perusahaan itu memalsukan kandungan produk beras pada kemasannya. Hal. 19 Beras Biasa
Beras Mahal Belum Tentu Sehat Dulu ada kasus beras plastik beredar di Indonesia. Kini marak lagi beras oplosan di mana beras murah yang disubsidi pemerintah dioplos menjadi beras premium dengan harga jual empat kali lipat. Ternyata, beras yang mahal itu belum tentu sehat. TIM Satgas Pangan Polres Blitar pernah menggerebek gudang tempat pemolesan beras yang dicampur dengan menggunakan bahan pemutih pakaian di Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam penggerebekan itu, dari dalam gudang milik tengkulak bernama Sujoko ini, petugas menemukan 9 ton beras yang telah dipoles dengan kimia pemutih pakaian. Menurut Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya, beras yang dipoles dengan pemutih pakaian merupakan beras-beras berkualitas rendah dengan harga yang sangat murah. Lalu di gudang itu, beras direndam dengan pemutih pakaian agar warnanya menjadi putih bersih. Padahal, aslinya beras berwarna kecokelatan dan separuh menghitam. Beras yang telah dipoles lalu dikemas ke dalam karung-karung beras berukuran 25 kilogram dan diedarkan di sekitar wilayah Blitar. Umumnya, beras yang dipilih untuk dikonsumsi masyarakat adalah beras sosoh (beras yang sudah dibersihkan hingga hilang selaput bijinya) dan berwarna putih. Selain itu, pilihan beras yang ada di Indonesia juga ditentukan dari jenis dan aromanya misalnya beras pulen pandan wangi, dan lain sebagainya. Ternyata jenis beras sosoh yang biasa kita konsumsi tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Hal. 19 Tak Sehat
Tito Karnavian
Jokowi Dituding Setir UU Pemilu
Bali Post/ant
TINGGALKAN SIDANG - Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.
Jakarta (Bali Post) DPR telah memutuskan untuk memilih opsi A yaitu ambang batas pencalonan presiden 20/25 persen. Ada empat fraksi yang memilih walk out karena tak setuju dengan opsi tersebut. Fraksi tersebut adalah Gerindra, PAN,Demokrat dan PKS. Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menduga keputusan tentang angka ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sebesar 20/25 persen telah disetir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri menyebut Jokowi menyetir ambang batas presiden, karena hal itu merupakan syarat bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden. Indikasi lain dari campur tangan Jokowi adalah panasnya perdebatan soal ambang batas dibanding empat isu penting lainnya. ‘’Jadi masalahnya satu saja presidential threshold (ambang batas), nah presidential threshold di-drive (setir) oleh Presiden,’’ kata Fahri di kompleks parlemen, Jumat (21/7) kemarin. Mendapat tudingan demikian, Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati pengambilan keputusan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu melalui Rapat Paripurna DPR-RI, yang berlangsung hingga larut malam. ‘’Kita sangat menghormati apa yang sudah diputuskan, sampai malam. Ya, kita hormati,’’ ujar Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat kemarin. Jokowi mengatakan Indonesia negara hukum, jika ada pihak yang tidak puas dengan segala keputusan yang sudah diputuskan di DPR maka dapat menempuh jalur hukum. Hal. 19 Tidak Puas
Perppu Ormas untuk Lindungi Bangsa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sejatinya bertujuan untuk melindungi bangsa ini. Utamanya dari ancaman radikalisme yang ingin menghancurkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Presiden mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga ini dan pada beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, Presiden sudah mengeluarkan perppu. Saya kira itu perlu dipahami sebagai upaya untuk menjaga negara kita, melindungi bangsa Indonesia,’’ ujar A.A. GN Ari Dwipayana, tim Komunikasi Presiden RI, saat masimakrama ke Gedung Pers Bali K. Nadha, Jumat (21/7) kemarin. Menurut putra Puri Kawan, Ubud ini, pemerintah sempat dituding sebagai diktator dan
anti-Islam oleh para pihak yang menentang terbitnya perppu. Padahal, perppu memang diatur dalam tata pemerintahan. Bahkan masih ada celah untuk membatalkan perppu tersebut, baik melalui perangkat hukum maupun politik. Presiden mempersilakan siapa pun yang tidak setuju agar menempuh jalur hukum. Baik itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi. Bisa juga menempuh jalur politik ke parlemen karena perppu masih diajukan ke sana. DPR bisa membatalkan perppu tersebut. Ari Dwipayana menambahkan, Presiden sudah bertemu dengan berbagai kalangan untuk menciptakan kerukunan sosial itu. Termasuk dengan para ulama, pedanda, pandita dan pendeta agar ikut mencegah suatu upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Presiden juga menekankan soal keadilan sosial melalui pembangunan dari daerah pinggiran.
Sebab, Presiden meyakini pembangunan yang lebih merata akan dapat mencegah radikalisme serta paham-paham, ideologi yang ingin mengganggu Pancasila. ‘’Dengan terbangunnya pembangunan yang lebih merata, baik antardaerah kemudian merata juga antarwarga itu akan membuat setiap warga merasakan kehadiran negara dan juga ikut membangun dan memperkuat NKRI. Saya kira itu menjadi tiga pilar yang ingin beliau perkuat di dalam upaya menjaga NKRI dan Pancasila,’’ paparnya. Pemerataan Ari Dwipayana menyebut pemerataan pembangunan saat ini menjadi concern Presiden yang harus diwujudkan di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali Bali, yang masih memiliki masalah ketimpangan antara Bali Selatan dan wilayah Bali lainnya. Presiden sudah melakukan terobosan, salah satunya dengan menggelar
rapat terbatas mengenai programprogram strategis nasional di setiap daerah. Bali sendiri sudah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa program pembangunannya. Termasuk infrastruktur sosial dan fisik mulai dari yang paling dasar seperti pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan, secara merata di semua tempat di seluruh Indonesia termasuk Bali. ‘’Concern beliau soal pemerataan pembangunan yang memang perlu didorong antardaerah. Tidak hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan sosial yang lain,’’ ujarnya. (kmb32) SIMBOL - Tim Komunikasi Presiden RI A.A. GN Ari Dwipayana dan Satria Naradha berpayung bersama sebagai simbol bahwa negara mengayomi semua warga negara dalam koridor NKRI.
Bali Post/kmb