Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 22 Februari 2016
No. 35 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Seorang Teroris Diamankan JAKARTA - Petugas Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri dan Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengamankan seorang terduga teroris DAP (38) di Cisauk, Tangsel. ‘’DAP diduga terlibat jaringan teroris,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Petugas gabungan itu mengamankan DAP saat penggerebekan salah satu rumah di Perumahan Suradita Jalan Ceremai 1 RT03/04 Cisauk Tangerang Selatan, Banten. Ayi mengaku aparat Polres Tangerang Selatan “memback up” pengamanan penggerebekan terduga teroris yang dilakukan tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan Gegana Polda Metro Jaya itu. Ayi mengungkapkan petugas
menggeledah rumah yang dihuni DAP disaksikan keluarga terduga teroris dan pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat. Petugas menerima informasi DAP kembali ke rumahnya itu usai tiga bulan sebelum peristiwa bom Thamrin Jakarta Pusat pada beberapa waktu lalu. Polisi juga menduga DAP terkait insiden bom Thamrin, Hotel JW Marriot pada 2009 silam, serta beberapa teror lainnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti berupa telepon selular, komputer jinjing (laptop), busur panah, 20 anak panah, dua keping piringan cakram berisi dokumentasi pelatihan militer dan senapan angin. Penangkapan terduga teroris ini merupakan rangkaian penangkapan seblumn ya di berbagai kota. (ant)
Jika Revisi Dilakukan
Ketua KPK Mundur JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya jika revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap dilakukan oleh DPR. ‘’Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau misal revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” kata dia dalam acara Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi di PP Muhammadiyah Jakarta, kemarin. Menurut dia, diperlukan langkah yang lebih konkret
dalam perlawanan korupsi karena kondisi sudah darurat. Agus juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada semua tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut atas dukungan untuk memperkuat lembaga yang dipimpinnya. ‘’KPK berterima kasih atas dukungan dari majelis agama yang hadir di sini. Banyak sekali yang hadir di sini, Muhammadiyah, Budha, Hindu, Konghucu, Katolik. Sikap teman-teman ini jelas sekali rancangan revisi saat ini memperlemah bukan memperkuat,” kata Agus.
Menanggapi pernyataan Agus, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjanjikan majelis agama akan berada di belakang KPK untuk memberikan dukungan. ‘’Majelis agama siap mendukung penuh KPK diperkuat. Kami akan pastikan revisi harus dihentikan sehingga Pak Agus tidak harus mundur,” ujar dia. Terdapat empat poin yang ingin dibahas dalam revisi UU KPK, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK dalam men-
erbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik. Atas empat poin yang dianggap akan melemahkan KPK tersebut, penolakan revisi UU KPK oleh pegiat antikorupsi, akademisi serta tokoh agama semakin kuat, mereka juga mendesak pemerintah menolak revisi UU KPK oleh DPR. Revisi UU KPK dimotori oleh PDI-P dan didukung oleh enam fraksi lain. Hingga kini, partai yang menolak hanya tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
TOLAK REVISI UU KPK - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (keempat kanan) serta sejumlah tokoh lintas agama mengangkat tangan bersama seusai diskusi membahas Revisi UU KPK di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.
Kantong Plastik Berbayar
Saatnya Meninggalkan Kantong Plastik SEBANYAK 22 kota di Indonesia serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, kemarin mengatakan, plastik berbayar sekarang sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya.
Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota. Menteri mengatakan pemerintah memfasilitasi dan mendukung seluruh provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui program kan-
tong plastik berbayar. KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik, namun sejumlah kota memberikan tarif harga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan berinisiatif untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah. Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan harga Rp5.000 di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan, minimarket retail maupun pasar tradisional. Sementara itu, Balikpapan menerapkan tarif bayar sebesar Rp1.500 per kantong plastik. ‘’Kami sudah memulai kantong plastik berbayar, namun harganya melebihi dari standar KLHK, yakni Rp1.500. Yang paling penting uang penjualan plastik ini harus kembali kepada rakyat,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Dalam kesempatan yang sama melalui telekonferensi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan besarnya manfaat ekonomi yang didapat melalui sistem kantong plastik berbayar ini hingga Rp360 miliar per tahun. ‘’Kegiatan beli kantong plastik ini bisa menghemat nilai ekonomi sebesar Rp1 miliar per hari. Kalau setahun sudah ada Rp360 miliar dari membeli plastik. Itu bisa dialokasikan untuk beli truk sampah, membangun pembangkit listrik berbasis sampah, serta mendirikan pabrik daur ulang,” kata Ridwan. Makassar menerapkan harga bayar Rp4.500 per kantong plastik apalagi dengan produksi sampah yang cukup tinggi mencapai 1.000 ton. KLHK menargetkan uji coba sampai enam bulan dengan evaluasi berkala tiga bulan sekali. (son)
Suluh Indonesia/ant
PERAYAAN CAP GO MEH - Peserta melakukan atraksi barongsai dan liong pada karnaval perayaan Cap Go Meh di Jakarta, kemarin. Perayaan Cap Go Meh yang merupakan rangkaian terakhir masa perayaan Imlek itu diikuti 1477 peserta dengan menampilkan berbagai kesenian.
PDIP Berbagi Peci JAKARTA - PDIP akan membagikan peci dan pin Bung Karno kepada seluruh kader sebagai bagian dari identitas nasional yang bersentuhan dengan kebangkitan ‘wong cilik’. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, kemarin mengatakan dirinya menyetujui gagasan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dan akan menginstruksikan DPD PDIP Jawa Barat untuk memesan 1.100 peci untuk dipakai pada
saat Rakerda Jawa Barat beberapa hari mendatang. ‘’Dengan demikian penggunaan peci dengan pin Bung Karno sebagai bagian dari identitas dan kepribadian Indonesia tersebut akan dicanangkan di Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 2016,” ucap Hasto saat memberikan sambutan pada Rakerda DPD PDIP Jatim. Simbolisasi wong cilik oleh Presiden Pertama RI Bung Karno ditampilkan dengan menjadikan simbol rakyat kecil seperti petani, pedagang pasar yang dalam
kesehariannya menggunakan peci atau kopiah, sebagai bagian dari identitas nasional. Survei yang dilakukan internal PDIP pada bulan Desember 2015 menunjukkan 96,4 persen mengenal Bung Karno dan 87 persen menyukai cara Bung Karno memimpin Indonesia. ‘’Yang tidak kalah menariknya, 23,4 persen menyukai cara berpidato Bung Karno, dan 16,5 persen menyukai peci Bung Karno. Atas dasar itulah Ahmad Basarah mengusulkan agar kepribadian Indonesia yang disimbolisasikan dengan peci tersebut untuk digelora-
kan kembali oleh PDIP,” ucapnya. Hasto pun memuji Basarah yang selalu konsisten menggunakan peci dan selalu bicara soal kebangsaan sebagaimana yang selalu disampaikan Bung Karno. Ia secara khusus juga memesan peci dengan bentuk yang kerap dikenakan Sang Proklamator. ‘’Peci tidak hanya memenuhi aspek kultural, namun mendapatkan pembenaran ideologis, dan kesatu-paduan dengan identitas Bung Karno,’’ katanya. (ant)