HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 159 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com
RABU, 20 SEPTEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Antisipasi Kejahatan Perbankan
Pengamanan ATM Berlapis hingga Perangkat Canggih
(Suara NTB/bul)
M. Harsono
DUA perbankan pelat merah Bank BRI, dan Bank BNI menaikkan langkah waspadanya, setelah tertangkapnya pelaku kejahatan perbankan asal Bulgaria, yang gagal membobol isi mesin ATM milik BRI di Gili Trawangan pada minggu kedua September 2017 ini. Jaringan sindikat penjahat perbankan asal Eropa Timur paling diwaspadai oleh perbankan, karena aksi-aksinya di berbagai tempat di Indonesia, salah satunya NTB. Kendati demikian, aparat penegak hukum dan perbankan sendiri tak ingin kalah langkah. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
Akhmad Indra
Dugaan Penyimpangan Bansos
Disnakeswan Serahkan Dokumen Permintaan Kejari Lotim Mataram (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB membenarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) sedang memproses laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) sapi kepada salah satu kelompok tani ternak di Lombok Timur (Lotim). Disnakeswan bahkan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta Kejari Lotim beberapa waktu lalu. “Itu hanya laporan biasa. Kemudian kita dimintai (Kejari Lotim) data, itu saja. Kita berikan data lengkap sudah. Dilengkapi foto-foto penyerahan bantuan, lengkap,” kata Kepala Disnakeswan NTB, drh. H. Aminurahman, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Selasa (19/9) siang kemarin. Aminurahman mengatakan, pemberian Bansos yang
TO K O H Kunci Entaskan Kerak Kemiskinan PROGRAM-program pengentasan kemiskinan diminta harus fokus untuk menyentuh 13 persen masyarakat miskin dan sangat miskin di NTB. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kerak kemiskinan di NTB mencapai 13 persen. ‘’Kerak kemiskinannya sekitar 13 persen. Ini bukan tidak mungkin dicapai (dientaskan), tetapi harus fokus. Kemarin sudah mengerucut dengan program penanggulangan kemiskinan by name by address,’’ kata Kepala BPS NTB, Dra. Endang Triwahyuningsih ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (19/9) siang kemarin. Bersambung Endang Triwahyuningsih ke hal 15
sedang dibidik Kejari Lotim itu merupakan pemberian bantuan sapi kepada salah satu kelompok tani ternak di Lotim. Namun ia tak hafal jumlah anggaran yang diberikan untuk kelompok tani ternak tersebut. Aminurahman merasa yakin mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sapi tersebut telah sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, ia menyata-
kan pemberian bantuan sapi sekitar beberapa bulan lalu itu sudah didokumentasaikan dengan baik. Kemudian ada berita acara serah terima barang yang disaksikan Dinas Peternakan Kabupaten Lotim. ‘’Insya Allah kita yakin (tidak menyimpang). Kita berikan foto lengkap pemberian bantuan sapi dengan peternaknya. Bersambung ke hal 15
’’
Itu hanya laporan biasa. Kemudian kita dimintai (Kejari Lotim) data, itu saja. Kita berikan data lengkap sudah. Dilengkapi fotofoto penyerahan bantuan, lengkap. H. Aminurahman (Suara NTB/dok)
Terdakwa Kasus BBGRM Bima Setor Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Dalam posisi sedang diadili di Pengadilan Tipikor Mataram, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kaos program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Bima bersikap kooperatif. Dia menyetor kerugian negara melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 120 juta. Terdakwa Rusdin berharap, dengan begitu hukumannya bisa lebih ringan. Pengembalian kerugian negara itu diwakilkan kepada Miftah, SH, selaku kuasa hukum terdakwa Rusdin Selasa (19/9) kemarin di Gedung Kejati NTB. Uang kemudian diterima tim JPU Budi Tri Dadi Wibawa, SH, Riozin, SH, Marolah, SH dan Hademan, SH. Setelah diterima JPU secara resmi dan dilengkapi berita acara, di ruangan itu juga uang kemudian diserahkan ke pihak bank, tempat penitipan pengembalian kerugian negara. Miftah menjelaskan, penyerahan uang itu sebagai sikap kooperatif klien-
nya dalam kasus tersebut. Meski tetap merasa tidak bersalah karena tidak menerima sepeserpun dari proyek pengadaan kaos senilai Rp 692 juta itu, kliennya tetap merasa bertanggung jawab dari sisi pidana sehingga ingin memulihkan kerugian negara. ‘’Dan hari ini (kemarin), kami menyerahkan kerugian negara itu,’’ jelasnya. Harapan besarnya, akan menjadi pertimbangan JPU untuk mengajukan tuntutan ke kliennya. Lebih dari itu, pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Sebenarnya kerugian negara total dari kasus BBGRM senilai Rp 230 juta, dipicu pengadaan kaos yang terindikasi fiktif dari rekanan proyek. Namun karena pertimbangan ekonomi, terdakwa yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini hanya mampu mengembalikan Rp 120 juta. ‘’Jadi semampunya klien kami ya sebesar ini,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim JPU Budi Tri Dadi Wibawa yang menerima penyerahan itu menjelaskan, pihaknya mengapresiasi sikap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara di tengah persidangan. Diakuinya, sikap kooperatif terdakwa itu akan jadi dasar pertimbangan penentuan tuntutan ke terdakwa. “Nanti kita lihat pada saat persidangan, tentu ini akan jadi pertimbangan kami nanti,” tegasnya. (ars)
MENGHITUNG JPU Budi Tri Dadi Wibawa menghitung uang pengembalian kerugian negara dari terdakwa kasus BBGRM Bima.
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Giliran Direktur PD.BPR Lobar Diperiksa
Reformasi PT. GNE KALANGAN DPRD NTB meminta Pemprov melakukan reformasi PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Keberadaan PT. GNE selama ini banyak menuai kritik dari para wakil rakyat yang duduk di Gedung Udayana karena dinilai kontribusinya terhadap daerah masih minim. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Sejumlah Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Giliran Direktur PD.BPR Lombok Barat (Lobar), H. Muhammad Husni diperiksa, Selasa (19/9) kemarin, terkait lanjutan penyidikan dugaan korupsi pada proses merger PD.BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)
Mori Hanafi (Suara NTB/dok)
Keuntungan Tak Menjanjikan
Tidak Terbit
Dua Investor Angkat Kaki dari RPH Banyumulek
Berkaitan dengan Tahun Baru Islam 1439 H, pada Kamis (21/9), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (22/9). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit
(Suara NTB/dok)
MERUGI - Proses pemotongan sapi di RPH Banyumulek beberapa waktu lalu. Namun, kegiatan pemotongan sapi di RPH tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, menyusul dua investor angkat kaki dari pengembangan daging beku di RPH tersebut karena merugi.
Mataram (Suara NTB) – Bisnis pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Lombok Barat (Lobar) belum menguntungkan bagi investor. Tercatat, dua investor yang merupakan BUMN, yakni PT. Berdikari dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sudah angkat kaki dari pengembangan daging beku di RPH tersebut. ‘’Sudah ada investor. Tapi
angkat tangan itu. Investor yang ada sudah melakukan uji coba tetapi tak berlanjut. Mungkin terkait dengan modal dan SDM. Tingginya fluktuasi harga sapi potong. Hasil kajian awalnya mereka untung, ternyata dia rugi,’’ kata Direktur Utama (Dirut) PT. Gerbang NTB Emas (GNE), Drs. H. Syahdan Ilyas, MM dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (19/9) siang
kemarin. Menurutnya, bisnis pengolahan daging beku di RPH butuh modal yang besar. Daripada mereka terus merugi, kata Syahdan, akhirnya angkat kaki dan berhenti bekerjasama. Syahdan menyatakan, dengan modal Rp 10 miliar saja masih tidak cukup untuk pengembangan RPH Banyumulek. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
Halaman 2
Gerakan Tanam Cabai DINAS Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Pemprov NTB melakukan program Tancap Gas (Tanam Cabai dan Ternak Unggas). Pilot proyeknya di Lingkungan Kebon Bawaq, RT 06 Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan. Program tersebut dinilai sebagai salah satu cara menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Di samping itu di(Suara NTB/dok) harapkan menekan inflasi Muhammad Faisal di Kota Mataram. Demikian disampaikan Lurah Kebon Sari, Muhammad Faisal, Selasa (19/9). Faisal menjelaskan, program tanam cabai dan ternak unggas itu merupakan program Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan. Sasarannya adalah kelompok wanita tani yang tujuannya mengantisipai kelangkaan cabai serta inflasi. Intervensi program ini masih di satu kawasan saja yang diharapkan menjadi pilot proyek. Jika pola itu berhasil tentunya akan dikembangkan ke lingkungan lain dengan harapan bisa secara berkesinambungan. “Kalau ini berhasil tidak menutup kemungkinan dikembangkan ke lingkungan lain. Sementara di satu RT dulu,” jawabnya. Karena bibit cabai terbatas untuk di tanam, maka polanya nanti isi ulang. Artinya, tanam mati atau rusak ditanami kembali. Dengan harapan terutama ibu rumah tangga secara ekonomi terbantu. Faisal menjelaskan, bantuan diberikan Pemprov NTB bentuknya stimulan dengan mengajukan proposal ke instansi teknis. Anggarannya sendiri Rp 15 juta untuk satu kelompok. Terkait unggas belum bisa dieksekusi karena Pemprov akan melihat sejauh mana pelaksanaan program di lapangan. “Jika dinilai berhasil baru diberikan unggas,” jawabnya. Faisal mengingatkan bantuan yang sifatnya stimulan jangan sampai digunakan untuk kegiatan konsumtif. Dana itu semata mata pengembangan program yang digagas pemerintah yang mungkinkan bisa digulirkan ke kelompok lainnya. Dengan harapan kata dia, dijadikan sebagai usaha baru bagi ibu rumah tangga sehingga bisa menambah sumber pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (cem)
Sediakan Lahan Pemakaman WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., meminta Pemkot Mataram mendesak para pengembang menyediakan lahan pemakaman bagi masyarakat heterogen yang tinggal di komplek-komplek perumahan yang ada di Kota Mataram. Permintaan ini menyusul sulitnya mendapatkan lahan pemakaman bagi masyarakat heterogen. ‘’Mestinya itu yang harus direalisasikan oleh para pengembang,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (19/9). Yang terjadi selama ini, setelah rumah yang dipasarkan oleh para pengembang laku, mereka cenderung mengabaikan hal tersebut. Untuk itu, ia berharap, para pengembang mau mentaati aturan terkait penyediaan lahan pemakaman tersebut. Pasalnya, sudah ada regulasi berupa perda yang mengatur kewajiban pengembang menyediakan fasos dan fasum. Termasuk di dalamnya adalah lahan pekuburan. Mestinya, aturan itu ditindaklanjuti oleh para pengembang. Dalam Perda itu disebutkan bahwa pengembang wajib menyediakan fasos dan fasum di sekitar komplek perumahan yang dibangun. Pola penyediaan lahan pemakaman itu, bisa saja dirembukkan dengan kelurahan setempat. Politisi PKS ini menegaskan, untuk kewajiban pengembang menyediakan lahan pemakaman bagi warga yang membeli rumah di komplek perumahan itu, harus dipastikan dari awal. Para pengembang, lanjut Parhan, harus menunjukkan komitmen untuk penyediaan lahan pemakaman, sebelum melakukan pembangunan. ‘’Harus ada kesepakatan awal, di mana dia (pengembang, red) harus bangun itu (fasos dan fasum, red),’’ ujarnya. Selama ini, ketika ada warga yang tinggal di komplek perumahan meninggal, pemakaman kerap dilakukan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Karang Medain Mataram. ‘’Ibarat bangunan, sudah susun berapa itu,’’ cetusnya. Parhan menyayangkan, sebagai pulau seribu masjid, halhal seperti itu belum menjadi perhatian serius dari Pemda. Sehingga, ketika ada musibah kematian menimpa keluarga warga yang tinggal di komplek perumahan, kemudian hendak dimakamkan di TPU yang ada di lingkungan terdekat, tidak jarang justru terjadi penolakan oleh warga. ‘’Sekarang itu, masing-masing lingkungan punya lahan pekuburan sendiri. Biasanya di lingkungan itu ada yang namanya banjar. Di mana beberapa lingkungan gabung jadi satu pekuburan. Tidak mungkin mereka yang tidak pernah buat komitmen dari awal atau yang bukan merupakan anggota banjar itu, dimakamkan di sana. Itu yang sering menjadi masalah,’’ terangnya. Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini meminta Pemkot Mataram tegas kepada para pengembang. Apabila para pengembang tidak ada komitmen menyediakan lahan pemakaman, ia menyarankan agar izin yang diajukan agar ditahan. (fit)
(Suara NTB/cem)
AKAN DIJUAL – Inilah Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik, yang diwacanakan akan dijual. Pemkot selanjutnya akan membangun Kantor Walikota di jalan lingkar selatan.
Kantor Walikota Mataram Diwacanakan akan Dijual Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana mengembangkan kawasan kota di bagian selatan. Ini terlihat sejak mulai dirintisnya dengan dibanguannya beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berbarengan dengan itu juga akan dibangun kantor Walikota, sehingga nanti jadi satu kesatuan dengan SKPD agar mempermudah koordinasi dengan legislatif. Pembangunan kantor Walikota menurut Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk bangunan saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 - 60 miliar. Sementara, lahan dibutuhkan dengan luas empat hektar membutuhkan anggaran cukup besar. Kondisi finasial Pemkot Mataram tidak begitu banyak, sehingga bisa saja kantor Walikota lama dijual. ‘’Sebenarnya kalau mau gampang bisa saja kantor Walikota sekarang dijual, karena tidak akan digunakan,” kata Sekda, Selasa (19/9). Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik itu bisa saja
diambil Pemprov NTB atau bahkan oleh pengusaha. Tapi nantinya sambung Eko, tergantung kebijakan daerah. Tukar guling lahan sangat dihindari karena cukup rentan jadi temuan. “Pemprov kan bisa buat guest house. Lokasinya dekat dengan pendopo gubernur. Jadi tamu - tamunya tidak perlu nginap di hotel,” tambahnya. Dikatakan, pembangunan fisik bisa menggunakan APBD, tapi ia akan mengusahakan agar bisa menggunakan bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Eko menjelaskan, pembangunan kantor Walikota di Lingkar Selatan merupakan potret pengembangan kota ke bagian
selatan. Ia melihat di sebelah utara dan tengah, padat, sehingga tidak memungkinkan. Pengembangan di kawasan selatan itu sendiri tengah dirintis dengan dibangunnya sejumlah kantor. Skenario itu dipersiapkan agar mendekatkan dan jadi satu
‘’
Sebenarnya kalau mau gampang bisa saja Kantor Walikota sekarang dijual, karena tidak akan digunakan H. Effendi Eko Saswito
Pembangunan Perumahan Nelayan di Ampenan Masih Ngambang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) hingga kini belum menyelesaikan pembebasan lahan sebagai lokasi relokasi warga di dua lingkungan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. Tidak tersedianya lahan itu memberikan gambaran bahwa pembangunan perumahan nelayan masih ngambang Pembangunan perumahan nelayan sekitar 200 unit itu diwacanakan sejak tahun 2016 lalu, mengingat putusan pengadilan yang memenangkan pemilik lahan yang ditempati sekitar 55 KK di lingkungan Pondok Perasi. Warga di Pondok Perasi terancam kehilangan tempat tinggal karena pemilik sah lahan tersebut meminta masyarakat segera pindah. Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, pihaknya telah mensurvei tanah di salah satu lokasi yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga. Luas lahan itu sekitar setengah hingga satu hektar. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pun diminta mengurus kelengkapan dokumen/sertifikat kepemilikan tanah itu.
(Suara NTB/dok)
H.M. Syakirin Hukmi Secara detail, Syakirin belum mengetahui perkembangan pembebasan lahan itu. “Sampai sejauhmana perkembangannya saya belum tahu ini,” kata Syakirin ditemui Selasa (19/9). Dia menambahkan, pembebasan lahan tidak terlalu rumit bilamana dokumennya telah lengkap. Tim appraisal turun mengecek dan memprediksi harga berdasarkan lokasi dan perkembangan. Kapasitas BKD tidak berhak menentukan harga karena secara formal dan diakui hanya tim appraisal yang me-
miliki landasan hukum. “Kita tidak boleh tentukan harga. Prediksi boleh saja dan bisa jadi prediksi kita sama dengan tim appraisal,” jawabnya. Kemungkinan pembangunan perumahan nelayan bisa dikerjakan tahun 2018 mendatang. Syakirin menegaskan, pembebasan tanah itu panjang prosesnya. Ia mengambil contoh di pembebasan lahan di Jalan Airlangga banyak belum bisa dibayar karena sertifikat di bank. Keterlambatan proses ini yang menyebabkan realisasi kecil terhadap pembebasan tanah. “Termasuk jembatan,” cetusnya. Untuk pembebasan lahan Pemkot Mataram menyiapkan anggaran Rp 40 miliar. Anggaran itu untuk beberapa titik lahan termasuk lahan empat hektar di Kebon Talo untuk rencana perluasan Pasar Kebon Roek. Lahan Kebon Talo, tim appraisal sedang jalan dan dipastikan akan selesai dalam waktu dekat. Menurut Syakirin, lahan di Bintaro tidak terlalu rumit karena sertifikatnya hanya satu. Tinggal meminta persetujuan pemilik lalu didaftarkan ke BPN. “Kalau ini kan cuma satu sertifikat. Jadi lebih mudah kita,” ucapnya. (cem)
Parhan
(Suara NTB/fit)
Izin Pembangunan Perumahan di Mataram Tersandera Mataram (Suara NTB) Investor di Kota Mataram tak bisa berbuat banyak. Lambannya penyelesaian evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berimbas terhadap 30 izin perumahan tersandera. Beberapa titik menjadi incaran pengembang berada di lingkar selatan, utara, dan pusat kota. Areal lahan perumahan dibangun 10 pengembang memiliki lahan lebih dari satu hektar dan sisanya berkisar antara 30 are sampai 80 are. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Senin (18/9) menyatakan, ada sekitar 30 pengembang yang menunggu izin mere-
ka keluar. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena izin dikeluarkan harus berdasarkan perubahan Perda RTRW. Tapi kata Cok, sapaan akrabnya, pihaknya telah bersurat ke pengembang memberikan penjelasan. “Di satu sisi perumahan murah diperlukan warga. Di sisi lain, kita harus berpedoman aturan,” katanya. Bukan saja perumahan bersubsidi, perumahan elite juga menunggu izin yang sama. Lokasinya merata di lingkar utara, selatan, dan sebagian di tengah kota. “Lahan tempat dibangun itu sudah milik pribadi,” sebutnya. Pelayanan terhadap investor terus bergerak cepat, sehingga ia memastikan jangan sampai pelayanan tidak berjalan dengan baik. Cok mengambil inisiatif pengajuan izin terbentur
kesatuan dengan SKPD lain, sehingga memudahkan koordinasi dengan legislatif. “Biar lebih mudah kita koordinasi,” ujarnya. Sebelum tahapan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nanti akan membuat kajian. Jika memungkinkan dari sisi anggaran ujar Sekda, di tahun 2019 sudah menyelesaikan pembebasan lahan. Sejak jauh jauh hari pemilik
dengan tata ruang diinformasikan sejak awal, sehingga masyarakat mesti menunggu perubahan tata ruang selesai. Selain izin perumahan, ada pula pembangunan hotel yang tersandera. Kasusnya sama, harus menunggu perubahan tata ruang. “ Hotel juga begitu masih menunggu,” jawab Cok. Tingginya permintaan masyarakat menanam investasi merupakan konsekuensi perkembangan Kota Mataram. Sebagai daerah perdagangan dan jasa, pengusaha berlomba - lomba. Akan tetapi memang butuh kajian ulang terhadap hal itu, sehingga mana lokasi harus dikembangkan atau dibatasi. Termasuk retail modern sambung dia, kini masih menunggu waktu kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram. (cem)
lahan sudah diundang oleh Badan Keuangan Daerah untuk memberikan gambaran rencana pembangunan kantor Walikota. Terkait harga, Eko belum berani menyimpulkan seba tim appraisal akan menghitung berdasarkan kondisi sekarang. “Belum kita tahu kalau yang itu, karena kan nanti ada tim appraisal,” jawab Eko. Lebih jauh disampaikan, kondisi kantor Walikota saat ini dinilai tidak representatif lagi. Bangunan itu telah berusia 27 tahun. Beberapa bagian telah lapuk, sehingga cukup mengkhawatirkan. “Kelihatannya saja bagus karena kita po l e s , ” demikian ujarnya. (cem)
Puskesmas Pagesangan Dinilai Tim Akreditasi Mataram (Suara NTB) Penilaian tim akreditasi bagi Puskesmas di Kota Mataram berlangsung sejak Senin. Salah satunya di Puskesmas Pagesangan yang sejak kemarin menerima tim Surveyor Akreditasi dari Kementerian Kesehatan. “Penilaiannya dilakukan sampai besok, tinggal wawancara Kepala Puskesmas dan lintas sektoral yang ada,” kata Kepala Puskesmas Pagesangan, dr. H. Hidayat Penilaian akreditasi untuk Puskesmas ini, tambahnya, merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Kota Mataram. “Hampir semua Puskesmas yang ada di Kota Mataram baru sekali ini (akreditasi),” kata Hidayat. Puskesmas Pagesangan, katanya, sangat siap menyambut tim surveyor akreditasi di tempatnya. “Ada empat penilaian akreditasi yang ada yaitu dasar, utama, madya , dan paripurna. Yang paripurna kita
belum ada, kalau dasarnya sudah dua, utama dua, dan dua madya,” jelasnya. Tim surveyor dari Kementerian Kesehatan yang datang menilai di Puskesmas Pagesangan terdiri dari tiga orang yang menilai semua aspek. “Semua dinilai baik pelayanan kesehatan maupun perorangannya. Termasuk gedung, administrasi, dan lainnya,” kata Hidayat. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Pagesangan, tambahnya, tergantung dari penilaian masyarakat yang datang berkunjung untuk berobat kesini. “Kalau kita hanya mengikuti apa keinginan masyarakat,” ujarnya. Hidayat mengatakan dengan adanya akreditasi Puskesmas bisa memberikan hasil terbaik bagi Puskesmas. “Tapi kita ikuti saja bagaimana hasil yang nantinya akan didapatkan. Tergantung dari tim penilainya ,”ujarnya. (uul)
Pemkot Cari Formula Kelola MCC Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku Mataram Craft Centre (MCC) jadi salah satu aspek potensi pariwisata di Kota Mataram yang memang belum dimaksimalkan keberadaannya. Sebenarnya kata dia, pemerintah pernah mewacanakan menjadikan sebagai showroom dan tempat pelatihan sekaligus penjualan souvenir emas mutiara di Kota Mataram, sehingga menjadi salah satu tawaran destinasi lain bagi wisatawan karena bisa melihat langsung proses pembuatan kerajinan mutiara. “Bangunannya cukup representatif untuk itu. Dan, sudah ada saat ini persiapan sarana penunjangnya,” kata Mohan, Selasa (19/9). Di lokasi saat ini jadi kawasan strategis industri rumah, bahkan telah jadi ikon khusus perajin pandai emas - mutiara. Hal tersebut tentu membutuhkan peningkatan kualitas fisik bangunan. Selama ini jadi kendala letak MCC cukup strategis
tapi tidak ditopang dengan lahan parkir yang strategis, sementara traffic di kawasan itu cukup padat. Kendaraan wisatawan susah bermanuver. “Hambatan itu belum ada solusi karena kawasan tidak bisa diperluas,” ujarnya. Dengan kondisi seperti itu lanjut Mohan, harus dipikirkan gagasan serta tetap mencari formula tepat pemanfaatan MCC. Apakah perlu melibatkan atau bekerjasama dengan pelaku pariwisata untuk pengembangan MCC? Mohan melihat bahwa kerajinan emas - mutiara banyak, tak ansih di Kota Mataram. Mereka pun bertarung memberikan pelayanan baik dan harga terjangkau. Di samping itu, representatif lahan dan desain toko mereka mengalami kemajuan. Alternatif bisa ditawarkan pemerintah lebih spesifik menjadi cikal bakal pembuatan kerajian emas - mutiara. “Kan banyak juga di Senggigi, Batulayar dan tempat lain. Di sana luas parkirnya dan nyaman,” tuturnya. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
Halaman 3
Pemda Disarankan Pangkas Mata Rantai Distribusi Pupuk Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kaltim menyarankan pemerintah daerah untuk memangkas mata rantai pendistribusian pupuk subsidi agar lebih cepat diterima oleh petani. Menyusul hiruk pikuk petani akibat sulitnya mendapatkan pupuk urea subsidi di Kabupaten dan Kota Bima. Di kabupaten Bima, petani kesulitan membeli pupuk urea subsidi akibat ketiadaan stok di pengecer. Bahkan petani secara ekstrim harus berebut dengan petani lainnya untuk mendapatkan pupuk, ada juga yang sampai melakukan aksi penghadangan truk pengangkut pupuk. Benar apakah karena ketiadaan stok? Kepala Bagian
Pemasaran PT. Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Rachmansyah menepisnya. Ketersediaan stok pupuk di NTB sampai saat ini bahkan mencukupi kebutuhan hingga bulan Januari 2018 mendatang. Stok Pupuk yang tersimpan di gudang-gudang pupuk di NTB mencapai 40.790 ton hingga hari kemarin, khusus untuk pupuk subsidi jenis
Urea. Pemerintah pusat baru –baru ini menambah jatah alokasi pupuk bagi NTB (re alokasi) dari jatah awal 125.000 ton tahun 2017 menjadi 137.825 ton. Sementara yang sudah disalurkan oleh Pupuk Kaltim berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah mencapai 104.024 ton. “Sisa yang harus kita dis-
tribusikan sampai Desember sebesar 33.000 ton. Sementara stok kita 40.000 ton lebih. Apanya yang kurang pupuk kita,” kata Rachmansyah di konfirmasi di kantornya, Selasa (19/9) kemarin. Persoalan ketiadaan pupuk subsidi di Bima, versi petani, menurutnya lebih dikarenakan adanya kebijakan khusus Dinas Pertanian di daerah setempat yang mengharuskan rekomendasi dari dinas, bagi pengecer yang akan menebus pupuk di distributor. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013
pasal 10 poin 3 dan 4, disebutkan bahwa distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, paling sedikit dua minggu (distributor) dan satu minggu. (pengecer) ke depan sesuai RDKK yang ditetapkan. Berdasarkan acuan itu, penerbitan rekomendasi oleh Dinas Pertanian sebagai izin resmi untuk pengecer mendapatkan jatah dari distributor menurutnya akan menambah mata rantai proses penebusan dan dipastikan tidak diatur dalam Permentan yang berlaku sekalipun. “Karena itu, agar penyaluran
pupuk bersubsidi berjalan optimal, kebijakan rekomendasi tersebut dapat ditinjau kembali. Demikian isi surat kami ke kabupaten/kota Bima. Tembusannya Dinas Pertanian Provinsi,” kata Rachmansyah. Kabupaten dan Kota Bima adalah yang menerapkan kebijakan rekomendasi tersebut bagi pengecer. Sementara kabupaten/kota lainnya tetap menggunakan acuan Permendag dan Permentan. “Saya tidak tau alasannya, sampai ada kebijakan tersebut. Yang jelas saran kami harusnya mata rantai distribusi di perpendek,” ditegaskan. (bul)
(Suara NTB/bul)
Rachamansyah
GATF 2017 Segera Dilaksanakan
Garuda Siapkan Tiket Harga Spesial Mataram (Suara NTB) Setelah sukses melaksanakan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) I pada 10 – 12 Maret 2017, Garuda kembali akan melaksanakan kegiatan yang sama untuk tahap II dalam waktu dekat. Pelaksanaan kedua kalinya ini, Garuda menargetkan transaksi pesanan tiket menembus Rp 5 miliar. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan sebagai maskapai nasional dalam mendukung program
Yansverio
pengembangan pariwisata Indonesia, Garuda Indonesia kantor cabang Lombok menggandeng CIMB NIAGA sebagai bank partner, pada pelaksanaan GATF 22-24 September 2017 ini di Lombok Epicentrum Mal (LEM). Pada GATF tahap II dilaksanakan di Lombok ini, Garuda Indonesia menargetkan total transaksi sebesar Rp 5 miliar dengan 10.000 pengunjung selama tiga hari pelaksanaannya. Branch Office Garuda Lombok, Yansverio mengatakan GATF yang dilaksanakan rutin ini mendukung pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Nasional termasuk “10 Destinasi Prioritas Beyond Bali”, pelaksanaan GATF merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia dalam mengoptimalkan pasar potensial di wilayah Indonesia Tengah, khususnya Lombok dan sekitarnya. “GATF merupakan event tahunan yang selalu ditunggu oleh pelanggan setia Garuda Indonesia, tidak hanya di kota Branch Office Lombok, namun di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengunjung GATF dari tahun ke tahun sejak kami laksanakan GATF untuk yang pertama kalinya tahun 2008 lalu. Menyikapi tingginya minat pelanggan dan
(Suara NTB/bul)
September
masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata, maka GATF yang semula hanya dilaksanakan di Jakarta, kemudian digelar serentak di kota-kota besar di Indonesia,” demikian Yansverio. Melalui GATF, Garuda Indonesia memberikan penawaran terbaik untuk berbagai pilihan tiket dan paket perjalanan wisata baik domestik maupun internasional yang menarik dengan harga spesial. Di samping itu, pelanggan juga dapat menikmati tawarantawaran spesial yang diberikan pada periode happy hour setiap harinya maupun fasilitas dan benefit yang diberikan oleh CIMB NIAGA. “GATF merupakan momen yang sangat baik bagi para pelanggan untuk mencari tiket ke destinasi favorit. Pada kesempatan GATF inilah Garuda Indonesia memberikan harga terbaiknya yang pernah ada, baik perjalanan dari Branch Office Lombok dan sekitarnya, maupun destinasi-destinasi menarik lain di dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi para pelanggan dalam merencanakan perjalanannya,” demikian Yansverio. (bul)
KAMPANYE - Telkomsel resmi memulai kampanye #InternetBAIK 2017 di wilayah Bali dan sekitarnya, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung
Telkomsel Gelar Kampanye #InternetBAIK 2017 di Bali Mataram (Suara NTB) Telkomsel resmi memulai kampanye #InternetBAIK 2017 di wilayah Bali dan sekitarnya, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung pada Selasa (19/9) kemarin. Kampanye kali ini langsung dibuka oleh Kadiknas Kota Denpasar I Wayan Gunawan bersama GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra Anandoz Bangsawan di Hotel Neo Denpasar. Kampanye #internetBAIK yang merupakan bagian dari Program CSR Telkomsel di tahun 2017 ini, khusus diarahkan pada seruan penggunaan Internet secara Bertanggung Jawab, Aman, Inspiratif dan Kreatif (BAIK), yang akan menyasar setidaknya 650 orang penerima manfaat, meliputi guru, orang tua murid dan anak-anak di setiap kota yang dipilih dalam bentuk seminar, workshop “Cara Keren Edukasi Siswa dan Anak”, Jurnalisme Warganet dan Pembuatan Video Singkat untuk mendorong banyak komunitas memproduksi konten positif dan inspiratif. #InternetBAIK merupakan bentuk kontribusi dan kampanye Telkomsel dalam menciptakan ekosistem digital yang positif di Indonesia dan melibatkan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaannya. Di tahun 2016, program ini telah melibatkan sebanyak 2.800 guru dan orang tua murid, 54 sekolah, 900 murid, dan 550 duta #InternetBAIK yang akan membantu proses edukasi ke masyarakat. GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra, Anandoz Bangsawan mengatakan Telkomsel melihat ekosistem digital di Indonesia perlu dibangun beriringan dengan semangat yang positif, sehingga dapat menghasilkan berbagai hal yang produktif bagi masyarakat.
Untuk itu kami mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berperan aktif membangun kesadaran penggunaan Internet yang positif. Andoz lebih lanjut menambahkan bahwa #InternetBAIK yang pertama kali diselenggarakan tahun lalu, merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler terdepan di Indonesia. Respon yang didapat dari program ini pun sangat baik, dan hal ini kembali meyakinkan Telkomsel untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia perihal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memberikan nilai tambah. Tahun ini, #InternetBAIK menghadirkan konsep baru terkait pendidikan cyber wellness yang disebut Pendidikan Kewarganegaraan Digital Indonesia yang diharapkan bisa membantu para guru dan orang tua dalam membimbing dan mendampingi anak-anak dan generasi muda agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara baik dan tidak melupakan nilai-nilai kepribadian bangsa. Di samping itu program ini juga diharapkan mampu mengajak lebih banyak pihak untuk waspada sejak awal terhadap hal-hal
negatif di ranah digital seperti cyberbullying, berita hoax, pornografi dan cybercrime. Penggunaan Internet yang bertanggung jawab artinya memanfatkan Internet secara tepat sesuai dengan norma dan etika. Aman berarti pengguna internet terlindungi dari segala potensi kejahatan dan dampak buruk dari Internet. Inspiratif artinya mendorong pemanfaatan Internet untuk hal-hal yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pengguna dan orang di sekitarnya. Sementara kreatif berarti menciptakan ekosistem digital yang produktif sebagai wadah pengembangan daya cipta dan kreasi yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat. #InternetBAIK sebagai sebuah kampanye cyberwellness meliputi rangkaian aktivitas sosialisasi dan workshop yang ditujukan bagi segmen anak-anak (murid Sekolah Dasar kelas 4-6) dan remaja (murid Sekolah Menengah Pertama) sebagai entry level pengguna Internet, serta para orangtua dan guru yang berperan sebagai pengawas dan pendamping, sehingga pemahaman mengenai pemanfaatan Internet secara BAIK diharapkan dapat terwujud secara komprehensif. (bul)
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Klaim Bebas ’’Punishment’’ Bangkitkan Perekonomian Masyarakat SELAMA tiga tahun terakhir, Pemda Lombok Timur (Lotim) di bawah pimpinan Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin ini sudah membangun beberapa unit pasar baru. Lahirnya pasar-pasar mentereng itu telah mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Lotim. Demikian penegasan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Salmun Rahman. Menjawab Suara NTB, Selasa (19/ 9), Salmun menegaskan, beberapa bukti kemajuan pergerakan (Suara NTB/yon) ekonomi di pasar yang ditandai Salmun Rahman dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi pedagang di pasar. Contohnya, Pasar Aikmel saat ini diperoleh retribusi pedagang sebagai PAD sebesar Rp 1,5 miliar per tahun. Angka ini mengalami lonjakan sangat signifikan dibandingkan sebelum pasar tersebut dibangun. Sebelumnya, PAD hanya mampu diperoleh Rp 400-500 juta per tahun. Pasar Sakra kecamatan Sakra sebagai contoh lain, ungkap Salmun sebelumnya diperoleh pendapatan hanya Rp 200-300 juta saja per tahun. Saat ini setelah pasar baru berdiri, PAD dari Pasar Sakra sudah mendekati Rp 1 miliar. “Sekarang retribusinya tembus Rp 850 juta per tahun,” klaimnya. Peningkatan jumlah retribusi ini berbanding lurus juga dengan jumlah pendagang yang melakukan aktivitas jual beli di pasarpasar yang baru dibangun. Besar harapan Salmun, sebanyak 37 unit pasar di seluruh wilayah Kabupaten Lotim ini terbangun. Sebagian besar pasar-pasar tradisional belum diperbaiki. Karenanya disebut kelas pasar di Lotim ada dua macam. Kelas A dan kelas B. Klasifikasi ini dibedakan dari bentuk bangunan. Kelas A jumlahnya 22 unit dan kelas B 15 unit. (rus)
Deklarasi di Masbagik
Simpatisan Ahyar Abduh Diharapkan Jaga Keamanan Selong (Suara NTB) Rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan deklarasi terkait pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur NTB periode 2018-2023 tinggal beberapa pekan. Ahyar Abduh bersama parpol pendukung dan simpatisan akan melakukan deklarasi di Lapangan Umum Gotong Royong Masbagik tanggal 1 Oktober 2017. ‘’H. Ahyar Abduh beserta (Suara NTB/yon) simpatisan diharapkan dapat M. Farhi menjaga keamanan,’’ harap Camat Masbagik, Muhammad Farhi, dikonfirmasi di kantornya, Selasa (19/9). Menurutnya, alasan tidak disetujuinya pelaksanaan deklarasi pada bulan Agustus lalu, dikarenakan pada saat itu banyak agenda kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Masbagik dengan memanfaatkan keberadaan lapangan Gotong Royong. Misalnya, pelaksanaan gerak jalan, pawai dan beberapa aneka kegiatan lainnya dalam rangka memperingati HUT RI ke-72. “Kalau sekarang, silakan melakukan deklarasi. Pada bulan Agustus kita tidak berikan izin saat itu kita padat kegiatan memperingati hari kemerdekaan RI. Sehingga kita tidak ingin momentum itu dicampur aduk dengan kegiatan politik,” terangnya. Bahkan untuk sekarang ini, lanjutnya, lapangan umum Gotong Royong Masbagik terbuka bagi siapa saja memanfaatkan baik untuk pelaksanaan deklarasi maupun yang lainnnya. Akan tetapi, yang paling terpenting diperhatikan adalah pihak yang memanfaatkan lapangan memprioritaskan keamanan, terutama dengan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.(yon)
13 Desa di KLU Bisa Cairkan DD Tahap II Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 13 desa dari 33 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diyakini tidak akan menerima punishment tidak dicairkannya Dana Desa (DD) tahap II. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KB PMD) KLU, telah memperoleh kepastian tersebut menyusul mekanisme input data yang dilakukan pemerintah desa. Kepala Dinas P2KBPMD, Drs. H. Kholidi Halil, MM., melalui Kabid Pemdes, Edi Agus Wahyudi, kepada wartawan Selasa (19/9) mengungkapkan, transfer dana desa tahap II diperkirakan akan dilakukan pekan depan. Ketidakpastian transfer dana desa sebelumnya lebih dikarenakan mekanisme pencairan DD tahap II yang mana harus menginput data di Kantor Pelayanan Per-
bendaharaan Negara (KPPN). “Sebelumnya ada 13 desa yang masih harus input data ke aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Minggu lalu tinggal 5 desa yang belum masuk,” ujar Edi. Setelah seminggu berselang, ia meyakini seluruh desa sudah melaporkan LPJ DD tahap I sebagai syarat pencairan DD tahap II. Oleh Agus, penyampaian LPJ dengan sistem terbaru ini
sedikit rumit. Di mana desa melalui DP2KB melaporkan realisasi tahap I ke DPKAD dan dilanjutkan ke KPPN. Di KPPN data kemudian di input pada sistem OM Span. Meski demikian, Edi belum mengetahui kapan kepastian alokasi DD tahap II ini akan ditransfer. Pasalnya alokasi dana dikirim langsung oleh pusat ke pemerintah desa melalui DJPB wilayah NTB dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara. Setelah dana diterima, maka pemerintah desa bisa langsung mengajukan pencairannya. Sebelumnya Edi menyebut, pada LPJ DD tahal I menurut capaian realisasi. Terdapat 4 desa dengan capaian 100 persen, 21 desa dengan capaian antara 75 persen hingga 99,99 persen, 5 desa dengan capaian antara 50 persen sampai 74,99 persen, dan 4 desa lainnya di bawah 50 persen. Dikonfirmasi via telepon, Kepala BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, menguatkan seluruh LPJ desa telah diinput pada aplikasi Om Span yangbada di KPPN. Dengan proses itu selesai, ia me-
mastikan pencairan DD tahap II tidak akan ada masalah bagi seluruh desa. “Tinggal menunggu transfer saja ke daerah. Minggu depan janjinya ditransfer,” kata Nurjati. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini mengakui, tertundanya transfer dana desa tahap II di KLU lebih disebabkan input data melalui OM Span yang belum dilakukan seluruhnya. Sehingga ia menilai wajar jika DJPB wilayah NTB yang belum menerima data dari KPPN sempat melayangkan vonis 13 desa di KLU tak akan memperoleh DD tahap II. “Melihat dari laporan pertanggungjawaban justru desa di Lombok Utara yang paling awal selesai di NTB,” klaimnya. (ari)
Program TMMD di KLU
Buka Akses Dusun Terisolir dan Bedah Wihara Tanjung (Suara NTB) Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menyasar Kabupaten Lombok Utara (KLU) di 3 tempat. Program yang mengedepankan semangat kegotong-royongan itu, rata-rata membuka akses ekonomi bagi warga terisolir. Juga menegaskan pengayoman aparat TNI terhadap umat lintas agama. Dandim 1606/Lombok Barat, Letkol Inf Ardiansyah, bersama Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH, MH., Danramil Tanjung, Kapten Inf Asep Okinawa Muas, dan rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan penghubung dua desa, yakni Desa Rempek dan Desa Samik Bangkol Kecamatan Gangga, di Dusun Kuripan, Selasa (19/9). Sebelumnya bersama Bupati, Dandim 1606 Lobar juga meninjau akses jalan baru penghubung Desa Malaka dan Desa Persiapan Penggala, di Kecamatan Pemenang. Total dana yang dikelola TNI pada dua program ini termasuk rendah, hanya Rp 750 juta. Di saat bersamaan, TMMD di KLU juga terlibat membantu warga Dusun Soloh Atas membedah wihara bagi umat Budha setempat. Praktis pekerjaan TNI bertambah menjadi 3 objek. “Target selesai 25 Oktober. Termasuk fisik wihara kita harap bisa ikut selesai. Mudahan donatur bisa memberi bantuan, untuk tenaga ahli tukang kita siap,” ungkap Ardiansyah. Ia memastikan kepada penduduk setem-
pat, bahwa TNI siap menyalurkan molen untuk keperluan cor wihara. Mengingat pelaksanaan bangunan wihara baru dimulai seminggu ini. Keterlibatan TNI dalam membangun wihara ini sebagaimana dikatakan, bermula dari permintaan masyarakat yang meminta dukungan bedah tempat ibadah. Melihat tingkat kerusakan wihara yang cukup parah, Ardiansyah memutuskan untuk membangun wihara mulai dari nol. Warga sendiri sampai saat ini sudah mengumpulkan Rp 170 juta dari Rp 600 juta pagu total yang diperlukan. “Kita tunjukkan semangat TNI ke dunia internasional, di Indonesia justru umat Budha diayomi oleh TNI. Kita tunjukkan kekuatan kita bukan di personel tapi semangat dan rakyat. Sehingga mensiasatinya, bahan baku dari alam sekitar, tidak ada upah tukang, karena tenaga dari masyarakat dan TNI secara gotong royong,” tegasnya. Warga Dusun Soloh Atas sekaligus Ketua RT 4, Hudi, mengaku haru dengan dukungan TNI tersebut. Pasalnya selama sejak dirinya berdiam di dusunnya tahun 1970 silam, warga belum memiliki tempat ibadah yang layak. Sehingga sebanyak 43 KK warga Soloh Atas ditambah puluhan KK dari Dusun Kuripan, Oman Koaq, Selangan Paer dan sekitarnya, bermufakat iuran membangun wihara berukuran 9x14 meter. Tiap KK dikenakan iuran variatif antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,5
(Suara NTB/ari)
TINJAU - Dandim 1606/Lobar Ardiansyah turun meninjau program TMMD di jembatan penghubung dua desa, yakni Desa Rempek dan Desa Samik Bangkol Kecamatan Gangga, di Dusun Kuripan, Selasa (19/9). juta secara bertahap. “Anggaran sampai saat ini belum cukup, belum termasuk lantai, cat, dan dekorasi. Sebelum dibangun wihara ini, kami beribadah di berugak sederhana,” katanya. Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., menyampaikan rasa terimakasihnya atas keterlibatan TNI. Semangat gotong royong antara TNI dan warga mencerminkan semangat kerjasama yang tidak boleh punah. Ia bahkan mendorong, agar pola ini tidak hanya menyasar infrastruktur tetapi juga kesehatan, pendid-
Maju di Pilkada NTB
ikan dan kemiskinan. “Dengan TNI program ke masyarakat tidak hanya menekan biaya, tetapi juga waktu. Dari lama pengerjaan 3 bulan bisa selesai 1,5 bulan,” katanya. Selaku penentu kebijakan di daerah, Wabup mengarahkan warga agar mengajukan proposal untuk memperoleh tambahan dana pembangunan Wihara melalui Kesra. “Apa yang terjadi di Rohingya tidak terjadi di KLU. Kerjasama membangun tempat ibadah ini bagian dari toleransi beragama. Tidak ada kesan, antara mayortitas dan minoritas terjadi kesenjangan,”
pungkasnya. Ditambahkan penanggungjawab lapangan pembangunan Jembatan Kuripan, Kapten Sumani, progres jembatan telah mencapai 30 persen sejak dikerjakan seminggu lalu. Pengerjaan proyek ini setiap harinya melibatkan warga lintas Dusun dan Desa sampai 75 orang. Inilah yang membuatnya optimis jembatan bisa selesai tepat waktu. “Kendala kita sejauh ini hanya alat berat saja. Hanya ada 1 alat punya PU yang dikenakan sewa, seharusnya tidak sewa. Kalau soal cuaca masih bagus,” ujarnya. (ari)
Tak Sekadar Ditarik Retribusi
Putu Selly Hanya Ingin Pedagang di Pasar Berpasangan dengan Ali BD Harus Diproteksi
Selong (Suara NTB) Mendekati pesta demokrasi Pilkada NTB pada 2018 mendatang, sejumlah figur mulai muncul ke permukaan. Selain figur banyak berasal dari kalangan politisi, namun figur dari kalangan birokrasi juga tak mau ketinggalan. Seperti halnya, Kadis Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani. Figur ini mengaku hanya ingin dipasangkan dengan H. Moch Ali Bin Dachlan atau Ali BD untuk maju pada pesta demokrasi lima tahun tersebut. Demikian disampaikannya saat dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela pelaksanaan pasar murah di Kompleks Pasar Umum Masbagik, Selasa (19/9). Mantan Penjabat Walikota Mataram ini mengaku, alasan ketertarikannya pada Ali BD yang juga merupakan Bupati Lotim itu, dikarenakan visi yang dibangun sama, yakni bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat. “Visi misi kami sama,” tegasnya. Untuk posisi menjadi gubernur dan wakil gubernur, menurutnya merupakan jabatan politik dan kerja politik. Namun sebagai Kadis Perdagangan, dirinya tetap menjadi pejabat di birokrat untuk fokus bekerja menjalankan amanah yang diembannya saat ini. Terkait dengan pernyataan Ali BD-sapaan akrab bupati, yang memilih wakil dari kalangan birokrasi, serta namanya yang disebut beberapa waktu lalu. Hj. Putu Selly enggan memberikan komentar panjang lebar. “Alhamdulillah kalau Pak Ali memilih wakil dari kalangan birokrat, alhamdulillah kalau nama saya juga disebut,” ujarnya singkat. Menurut pandangannya, Ali BD dikenal sebagai kepala daerah kontroversial atas kebijakannya dan merupakan tipe orang pekerja dan sangat berpihak terhadap masyarakat tingkat bawah. Untuk itu terkait Pilkada NTB, Putu Selly juga mengaku jika dirinya hanya ingin didasangkan dengan Ali BD untuk maju di Pilkada NTB 2018. “Saya hanya ingin dipasangkan dengan beliau, (Ali BD, red) apabila saya dikehendaki, atas izin Allah saya hanya dengan beliau,” ungkapnya. Mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah NTB ini, mengaku, secara pribadi tidak pernah bertemu dengan Ali BD, terutama terkait pembahasan seputar Pilkada NTB. Dirinya sekarang ini
melakukan kontak batin dan lebih afdol jauh lebih daripada dengan pawang atau hal-hal lain. Namun untuk komunikasi, menurutnya itu merupakan kerja politik. Terlebih antara dirinya dengan Ali BD sama-sama sibuk mengemban amanah di jabatan masing-masing untuk kepentingan rakyat. “Itu masalah kinerja politik, saya sebagai objek saja. Saya mau dipasangkan sama beliau (Ali BD,red) juga iya tidak masalah. Jadi tidak harus ketemu, batin saja cukup,”jelasnya. Diakuinya, salah satu bukti keberpihakan Ali BD kepada rakyat selaku kepala daerah selama dua periode, yakni dengan rutinnya menggelar Festival Muharram. Menurutnya, salah satu agenda rutin yang digagas oleh Ali-BD yang menjadi momentum perputaran perekonomian masyarakat melalui pasar rakyat selama dua pekan. “Beliau (Ali BD) juga merupakan sosok pemimpin cerdas yang bisa melihat kebutuhan masyarakatnya,” pujinya. Sebelumnya, Ali BD menegaskan dirinya akan maju pada pesta demokrasi itu melalu jalur independen. Selain itu, dijelaskan pula dirinya lebih tertarik berpasangan dengan figur yang berasal dari kalangan birokrasi. Pada saat itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini sempat menyebut nama Hj. Putu Selly Andayani. (yon)
Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/yon)
Selong (Suara NTB) Para pedagang pasarpasar harus diproteksi dan dilindungi hak-haknya. Pedagang diminta tidak sekadar ditarik retribusi oleh pemerintah daerah. Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan upaya nyata pemerintah memberikan regulasi yang melindungi hak dari para pedagang. Demikian diingatkan Anggota DPRD Lotim yang juga Ketua DPC PKS Lotim, Murnan. Kepada Suara NTB, Selasa (19/9), Murnan, menegaskan, aturan mengenai proteksi pedagang ini setidaknya bisa menjadi standar operasional prosedur di pasar. Jangan sampai, lanjutnya, pemerintah hanya insidentil saja sifatnya, yakni ketika ada masalah baru dicarikan solusi. Dalam hal ini, ujarnya, harus ada solusi regulatif yang bisa dijadikan dasar untuk melindungi para pedagang. Murnan menyebut dulu pernah ada aturan yang memberikan perlindungan kepada para pedagang. Aturan ini mengakomodir hak-hak pedagang dan sekarang tidak berlaku lagi. Setidaknya, kata dia, ada keseragaman aturan yang diberlakukan di seluruh pasar. Seperti ketika pedagang kena masalah mengenai tempat, belum ada yang melindungi mereka. “Hak perlindungan dan tidak diganggu orang lain dan hak keamanan saat berdagang,” ucapnya. Namanya pasar, diakui ada hukum jual beli. Semua orang bebas masuk untuk melakukan transaksi jual beli dan dimungkinkan terjadi perebutan lokasi tempat berdagang. Pihaknya tidak menginginkan, pemerintah membangun pasar, namun penentuan lokasi hanya diberikan kepada yang dekat dengan penentu kebijakan. “Jangan sampai alasan siapa yang dekat dia
yang dapat,” ujarnya mengingatkan. Menurutnya, perebutan lokasi tempat berdagang ini dinyatakan akan mengganggu kepastian usaha. Saat pemerintah menaikkan pendapatan retribusi, acap kali yang menjadi korban adalah para pedagang. Sementara pedagang mengharapkan bisa nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Termasuk masalah pedagang yang kerap terbentur modal usaha diminta pemerintah juga turut memberikan atensinya dengan membukakan akses perbankan, sehingga bisa mudah dijangkau oleh para pedagang pasar. “Paling tidak ada akses modal yang bisa diperoleh pedagang, jangan sampai pedagang dibiarkan bangkrut,” tambahnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Salmun Rahman, menegaskan, Pemkab Lotim sudah melakukan beberapa upaya untuk proteksi hak-hak dari para pedagang. Di antaranya, Bapenda memberikan legalitas kepada para pedagang yang sudah menempati tempatnya berdagang, baik di toko-toko maupun di tempatnya sekarang ini. Dengan demikian, ujarnya, kepala pasar pun tidak bisa mengubah-ubah posisi, apalagi sampai mengusir pedagang. Mengenai askes permodalan, katanya pihak Bapenda sudah membuka ruang untuk para pedagang meminjam modal di Selaparang Finansial. Pemerintah siap memberikan rekomendasi agar pimpinan Selaparang Finansial bisa memberikan pinjaman modal. Soal keamanan, sudah ada satuan pengamanan (Satpam) ditempatkan di masing-masing pasar. Petugas keamanan siap memberikan kepastian keamanan bagi seluruh pedagang untuk melakukan transaksi jual belinya. (rus)
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Sejumlah Proyek Terancam Molor
Apotek Diawasi Ketat MARAKNYA kabar peredaran pil PCC langsung disikapi jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) dengan memperketat pengawasan terhadap apotek-apotek yang ada di daerah ini hingga ke tingkat desa bahkan dusun. Demikian ditegaskan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (19/9). Hasilnya, sampai sejauh ini Loteng masih aman dari peredaran pil PCC. Meski demikian, bukan berarti pihaknya len(Suara NTB/dok) Kholilur Rochman gah. “Sampai saat ini kita belum menemukan adanya indikasi peredaran pil PCC di Loteng. Tapi bukan berarti ancamannya tidak ada,” tegasnya. Ia menjelaskan, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran di polsek-polsek supaya melakukan pengawasan ketat. Termasuk anggota Babinkamtibmas, pengawasan terhadap peredaran pil PCC yang jadi atensi khusus. Kepada pemilik dan pengelola apotek di daerah ini juga sudah diingatkan supaya tidak coba-coba menyalahgunakan, apalagi mengedarkan pil PCC. Jika ada yang ditemukan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas. “Kita sudah ingatkan, kalau sampai ada yang nakal maka kita tindak tegas,” ujarnya. Memang dari pusat sendiri, tidak ada instruksi khusus untuk memperketat pengawasan terhadap pil PCC. Tapi langkah itu sebagai bentuk respons pihak kepolisian di daerah ini terhadap potensi peredaran pil PCC di daerah ini. (kir)
Sekda Tegur Keras Kepala SKPD Rapor Merah
Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq memberikan teguran keras terhadap belasan SKPD yang memperoleh rapor merah akibat realisasi anggaran dan fisiknya yang di bawah target. Pasalnya hingga memasuki semester II ini masih banyak yang rapor merah. Sekda mengingatkan khusus bagi SKPD yang lelet mengeksekusi tender proyek, sehingga menyebabkan sejumlah proyek terancam molor. “Kalau SKPD-SKPD lalai terhadap terhadap tender maka itu menjadi penilaian pimpinan terhadap bersangkutan, saya sudah tegur kepala SKPD yang rapor merah,” tegasnya
saat ditemui di DPRD Lobar, Senin (18/9). Kepala SKPD yang memperoleh rapor merah pada rapat pimpinan (rapim) Agustus lalu sudah dievaluasi juga. Ia mengingatkan, supaya kepala
SKPD mempecepat kinerjanya supaya hal ini tidak menjadi persoalan di akhir tahun. “Kan kita sudah monitor, masih juga rendah, jika sampai Desember masih juga belum selesai maka pasti akan jadi penilaian bagi
Kekeringan Ganggu Layanan PDAM Praya Praya (Suara NTB) Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat suplai air bersih kepada pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya didaerah ini, mulai terganggu. Sejumlah daerah kini mulai kesulitan memperoleh suplai air bersih. Kondisi paling parah di wilayah Kecamatan Praya Timur, beberapa desa di antaranya sudah sejak sepekan terakhir tidak memperoleh air bersih. Bahkan di Desa Sengkerang, para pelanggan PDAM sudah dua pekan tidak mendapat air bersih. Warga pun berharap pihak PDAM bisa mencarikan solusi terbaik. Agar warga bisa kembali memperoleh air bersih. “Sudah dua minggu ini, air PDAM Praya macet. Sehingga warga kesulitan memperoleh air bersih,” aku Hamzan, perwakilan warga Desa Sengkerang, Selasa (19/9). Diakuinya, di desa itu ada air dari sumur warga. Tapi debit yang ada sangat terbatas, sehingga warga harus bergiliran hanya untuk memperoleh air bersih. Sementara para pelanggan tetap dikenakan beban oleh PDAM Praya. “Inikan tidak adil namanya. pelanggan tetap dikenakan beban. Tapi air yang dibutuhkan tidak kunjung datang,” keluhnya. Terhadap keluhan ini, Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, S.IP., tidak menampik kondisi yang ada. Selain karena adanya persoalan jaringan, debit air yang menurun di sumber-sumber air bersih PDAM Praya, membuat layanan PDAM Praya jadi tergangggu. Untuk itu, pihaknya sudah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna berupaya membantu mengatasi persoalan kekurangan air bersih tersebut. Dan, khusus bagi pelanggan yang distribusi air bersihnya terganggu akan diupayakan dengan droping air secara manual, menggunakan tangki air. Tapi tentunya pelanggan diharapkan bersama, karena tidak bisa seluruhnya dilayani sekaligus. Dengan armada yang terbatas, maka mau tidak mau droping air dilakukan secara bergiliran. Begitu pula untuk suplai air melalui jaringan yang ada juga akan dilakukan penjadwalan. Ditegaskannya, kondisi yang dialami sekarang ini bukan hanya dialami Loteng saja. Daerah-daerah lainnya juga mengalami hal serupa. Bahkan PDAM Lombok Barat (Lobar) yang selama ini jarang terkena dampak kekeringan, juga mengalami persoalan sama tahun ini. “Jadi ini bukan hanya dialami Loteng, daerah lain juga mengalami hal yang sama,” kilahnya. (kir)
ya awalnya diselesaikan sebelum pengetokan APBD-P pertengahan bulan September mendatang, namun tendernya sampai saat ini belum kelar. Heri menyatakan, tiga paket proyek ini merupakan sisa dari sembilan paket paket proyek yang dievaluasi pada rapim lalu. Tiga paket ini tengah dalam progres, ada yang belum diumumkan. “Tiga paket proyek belum selesai (tengah dalam proses), tersebar di 3 SKPD senilai Rp 1,5 miliar lebih,” jelas Heri. (her)
Pembangunan Kantor Bupati Loteng Direncanakan Dimulai Tahun Ini
Penggunaan DD Pengadaan Barang dan Jasa Diduga Tak Sesuai Aturan Giri Menang (Suara NTB) Eksesusi penggunaan dana desa (DD) di Lombok Barat (Lobar) khususnya untuk proyek fisik perlu dievaluasi oleh pemerintahan desa dan Pemkab Lobar, pasalnya eksekusinya belum mengacu aturan LKPP nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Pengelolaan DD untuk pengadaan barang dan jasa di desa sejauh ini hanya dilaksanakan desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), padahal mengacu ketentuan LKPP, perlu ada pembanding dari pihak ketiga maksimal dua pembanding untuk pengadaan di atas Rp 50 juta hingga Rp 200 juta. ‘’Untuk mengatur hal ini, Pemda perlu membuat peraturan bupati agar pengelolaan DD ini bisa pertanggungjawabkan,’’ ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha pribumi indonesia (Hippi) Lobar, Rosidi, Selasa (19/9). Selama ini, dia melihat pengadaan barang dan jasa melalui DD ini belum mengacu ketentuan ini. Pasalnya, yang dominan melakukan pengadaan adalah kades bersama TPKD. Meski pada akhirnya ada pelibatan masyarakat, namun mengabaikan aturan LKPP tersebut. Menurutnya, pengadaan yang dilakukan keliru, karena tak mengacu aturan LKPP, sehingga jangan heran jika banyak kades terseret hukum akibat persoalan DD ini. Untuk mengatur hal ini, perlu membuat semacam perbup sebagai payung hukum, sebab jangan sampai justru kades terjebak karena persoalan pengadaan barang dan jasa ini akibat akibat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M. Zaini menyatakan terkait implementasi pengadaan dari DD semua desa melakukan perbandingan, sehingga tidak ada yang tidak melakukan itu. Seperti halnya harga pasir, tim di desa melakukan survey untuk mencari pembanding mana yang paling murah. “Kalau soal survei harga pembanding, Semua desa menggunakan pembanding kok,” jelas Zaini. Hal yang kurang normal terjadi ketika sistem keuangan desa (siskeudes) diberlakukan sementara anggaran dicairkan pada bulan Juni, sehingga semua desa ngebut. Apakah harus menggunakan pihak ketiga? Menurutnya, penggunaan pihak ketiga jika nilai pengadaan di atas Rp 200 juta ke atas. Sedangkan di bawah itu tidak perlu pihak ketiga. Hanya saja letak kebingungan desa, jelasnya, sistem ini diberlakukan siskeudes, sementara perangkat desa adalah operator di tingkat desa yang berperan adalah pendamping desa dan pendamping lokal desa. Berbicara teknis di lapangan, ada pendamping teknis yang melakukan postur perencanaan terkait kegiatan nanti di desa. “Justru terkait perlu pembanding ini ada di tubuh pendamping desa dan pendamping (tenaga) ahli, tidak kompak padahal sudah digaji. Mereka yang seharusnya masuk ke Pemda terkait regulasi ini,” tukasnya. (her)
pimpinan,” tegasnya. Sementara Kabag AP dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, menegaskan, hingga memasuki akhir September ini sebanyak 3 paket proyek konstruksi dan pengadaan barang senilai Rp 1,5 miliar lebih yang belum dilelang diakibatkan beberapa kendala. Tiga paket proyek ini tersebar di tiga SKPD, di antaranya Dikbud, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Bapenda. Tender tiga paket proyek ini molor dari target, pasaln-
(Suara NTB/her)
MENYEBERANG - Sejumlah anak sedang menyeberang menuju Gili Gede lewat Dermaga Tembowong. Pemerintah pusat sudah memverifikasi pembangunan dermaga ini.
Dermaga Tembowong Diverifikasi Giri Menang (Suara NTB) Rencana pembangunan dermaga rakyat di Dusun Tembowong Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong diharapkan terealisasi tahun 2018 mendatang, karena usulan proposal untuk pembangunan dermaga ini telah diverifikasi Kementerian Keuangan. ‘’Dermaga ini sendiri dinilai sangat vital bagi masyarakat setempat, sebab masyarakat Gili Gede yang lalu lalang melalui dermaga saat ini mencapai ribuan jiwa,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat (Lobar), H. Ahmad Saikhu, Selasa (19/9). Diakuinya, usulan dermaga ini sudah lama diajukan ke Kemen-
terian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Usulannya, juga dilakukan melalui Bappeda ke Kementerian Keuangan untuk bisa diakomodir melalui DAK. “Sejauh ini sudah masuk sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK fisik tahun 2018 di Yogyakarta tanggal 4-7 September. Mudahan bisa terlaksana tahun depan, kalau tidak halangan berarti,” katanya. Terkait persiapan di Pemda sendiri, jika memang butuh pembebasan lahan maka akan diupayakan melalui pemda untuk membebaskan, namun setahunya lahan itu milik desa, sehingga bisa dikoordinasikan. Diakuinya, pelabuhan rakyat ini sangat dibutuh sekali
oleh masyarakat setempat. Masalahnya, pelabuhan yang dipakai masih belum representatif, karena posisinya persis di tikungan. Jika ada masyarakat mau ke Gili Gede, lalu lintas akan terhambat karena kendaraan diparkir di bahu jalan. Terkait lokasi pembangunan dermaga ini, jelasnya, sudah ada komunikasi dengan masyarakat setempat. Warga setuju jika lahan tersebut dijadikan lokasi pembangunan dermaga. Pihaknya akan mereklamasi pantai di sekitarnya. “Luas lahan yang dibutuhkan 15-20 meter, biar nanti ada daratan tempat parkir, tidak parkir di bahu jalan,” imbuhnya. (her)
Dikeluhkan, Kerusakan Jalan di Lobar Gir Menang (Suara NTB) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat (Lobar) menerima 80 lebih keluhan dan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini bermacam-macam, ada gangguan lalu lintas akibat pasar tumpah dan kendaraan yang melebihi tonase melewati akses jalan kabupaten hingga desa. Kendaraan yang melebihi tonase ini memicu terjadinya kerusakan jalan, sehingga perlu pengawasan ketat dari pihak pemda. Aduan yang masuk ke FLAJ ini didominasi keluhan masyarakat terkait kerusakan akses jalan di wilayah Lobar. “Dari Januari-September ini ada lebih 80 aduan yang masuk ke kami (FLLAJ), sekitar 70 persen sudah kami tindaklanjuti. Aduannya kebanyakan terkait kerusakan jalan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Ahmad Saikhu, Selasa (19/9). Untuk menindaklanjuti keluhan ini dan menyebarluaskan keberadaan FLLAJ pihaknya melakukan sosialisa-
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Sosialisasi FLLAJ bersama kepolisian di jalur bandara terkait keselamatan berkendara belum lama ini. si di jalur BIL dirangkai dengan penerapan jalur lambat di BIL 2. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberi pengarahan, membagi brosur tentang keselamatan berkendara. Pengendara diimbau agar mengadukan jika ada permasalahan di jalan raya atau lalu lintas. Sosialisasi ini juga dilaksanakan di semua kecamatan. Sejauh ini, untuk keselamatan pengendara dijalur lambat di BIL 2 sudah dipasang marka da rambu jalan oleh Balai LLAJ. Hal ini berkat koordinasi yang baik antara
Pemda, FLLAJ dengan provinsi dan balai LLAJ. Di samping itu, FLLAJ Lobar yang dibentuk tahun ini berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian. Ke depan, forum akan melakukan pengawalan terhadap pemasangan rambu, fasilitas keselamatan di jalur Narmada-Lingsar. Pihaknya juga mengatensi kendaraan yang melebihi tonase yang lalu lalang di Lobar, karena memicu terjadinya kerusakan jalan, sehingga perlu pengawasan ketat dari pihak pemda. (her)
Terduga Bandar Sabu Diringkus Polisi Praya (Suara NTB) Dua terduga bandar sekaligus pengecer narkoba jenis sabu-sabu yang selama ini mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng), berhasil diringkus aparat kepolisian. Pa, warga Mispalah Praya serta Da, asal Lombok Timur (Lotim) diciduk saat hendak mengedarkan narkoba. Kedua pelaku kini sudah diamankan di sel tahanan Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari tangan kedua pelaku polisi berhasil mengamankan hampir 2 gram narkoba jenis sabu-sabu ditambah uang Rp 1 juta lebih yang diduga hasil
penjualan narkoba. “Kedua pelaku ditangkap dilokasi dan pada waktu yang berbeda,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, S.H., Selasa (19/9). Muhaimin menjelaskan, penangkapan kedua pelaku bermula dari informasi warga, kalau ada pelaku yang hendak mengedarkan narkoba di wilayah Kampung Tengari Praya, Senin (18/9) malam. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung bergerak. Dan, sekitar pukul 22.00 wita, polisi berhasil menangkap Pa yang saat itu hendak bertransaksi bersama uang dan dua
poket sabu siap jual. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk menjalani interogasi. Kepada polisi pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari Da yang bertindak selaku bandar. “Kalau Pa ini tugasnya untuk mengedarkan. Sementara Da yang menyuplai narkoba bagi Pa,” terangnya. Setelah berhasil mengidentifikasi bandar narkoba, polisi kemudian bergerak mengejak Da. Sekitar pukul 01.30 wita, Selasa (19/9) dini hari, Da berhasil ditangkap di depan Klinik Cahaya Medika Leneng Praya yang saat itu sedang nongkrong menunggu pembeli. (kir)
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan proses pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru, bakal dimulai tahun ini. Dimulai dengan persiapan lahan yang proses tendernya kini sudah berjalan. Begitu juga tender pembangunan fisik gedung sedang dalam proses. Hal tersebut ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (19/9). Pembangunan kantor bupati, ujarnya, bakal menggunakan pola multiyear, sehingga tender untuk fisik gedung hanya dilakukan sekali saja dan ditargetkan akan tuntas dalam dua tahun ke depan. ‘’Itu artinya, akhir tahun 2019 mendatang gedung baru kantor Bupati Loteng sudah selesai dikerjakan,’’ ujarnya. Nursiah menjelaskan, total akan ada sekitar lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) lingkup Pemkab Loteng yang menempati gedung baru tersebut. Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BPPPD), Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kes-
bangpoldagri), Inspektorat, termasuk Sekretariat Daerah. “SKPD yang akan berkantor di gedung baru itu nantinya, SKPD yang bersifat koordinasi saja. Sementara SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, tidak akan pindah,” terangnya. Lebih lanjut Nursiah menambahkan, persiapan lahan sendiri penting dilakukan. Mengingat, lokasi pembangunan gedung kantor baru Bupati Loteng tersebut lahan baru. Beda kalau lokasi pembangunan di lokasi gedung kantor bupati lama, pesiapan lahan tidak terlalu diperlukan, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus menyiapkan dana tambahan untuk keperluan pembiayaan penyiapan lahan. Soal anggaran pembangunan fisik gedung, tetap tidak ada perubahan sesuai dengan yang telah disepakati dengan DPRD Loteng, yakni sebesar Rp 217 miliar. Namun, besaran pasti kebutuhannya tergantung hasil tender nantinya. Anggaran pembangunan gedung baru itu nantinya akan dibayar cicil selama empat tahun sampai tahun 2020 mendatang. (kir)
Dihentikan, Penarikan Retribusi dan Sumbangan Sukarela dari Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) menghentikan pemungutan retribusi dan dana sukarela dari Pelabuhan Lembar dan sejumlah perusahaan yang ada di pelabuhan tersebut. Pasalnya penarikan dana ini menjadi temuan BPK lantaran tidak ada aturan yang mengatur. Pascaberlakunya aturan UU nomor 28 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah, daerah tak dibolehkan memungut. “Kami berhenti memungut retribusi pelabuhan sejak 2015 dan dana sumbangan sukarela itu, karena dasar pemungutan tidak ada, sehingga pernah menjadi temuan BPK,” aku Kepala Dishub Lobar Ahmad Saikhu di kantornya, Selasa (19/9). Menurutnya, aturan yang mengatur tentang pungutan ini tidak ada, sehingga pihaknya tidak berani lagi memungut. Meski pihak perusahaan yang ada di Pelabuhan Lembar
masih ingin menyetorkan. Apalagi berlakunya UU Nomor 28 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah tidak ada celah untuk memungut dari pihk ketiga di Pelabuhan Lembar. Sebelumnya, pemda mendapatkan retibusi dari pelabuhan Lembar sebesar Rp 200 juta tiap tahun, di samping itu sumbangan sukarela dari pihak ketiga sebesar Rp 50 juta. Pungutan ini, jelasnya, bentuknya retribusi daerah. Pada bagian lain, Saikhu mengklaim, setoran PAD dari Dishub melampaui target. Total target yang dipatok tahun ini naik sebesar Rp 1,1 miliar, terbesar pemasukan dari uji kendaraan bermotor senilai Rp 500-600 juta (target setahun). Sejauh ini, capaian kalau dilihat realisasi sampai saat ini lebih dari Rp 400 juta (80 persen lebih). Sedangkan dari retribusi parkir khusus dan jalan ditarget Rp 280 juta. (her)
Pilih Pemimpin Bukan Didasarkan Hasil Survei Giri Menang (Suara NTB) Melihat perkembangan dinamika politik pemilihan calon Bupati Lombok Barat (Lobar) periode 2018-2023 yang akan dihelat pada bulan Juli 2018 mendatang. Berbagai cara para bakal calon meraih, merebut, menaruh dan meyakini hati masyarakat agar bisa dipilih, sehingga mendapatkan kemenangan dalam perhelatan politik lokal tersebut. Atas kondisi ini, Ketua Forum Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M. Zaini angkat bicara dan memberikan pandangan luas kepada masyarakat supaya tidak terpedaya dan terpengaruh dengan situasi perkembangan politik, yang bisa menimbulkan ketidak-cerdasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. “Rakyat harus bisa memilih calon pemimpin (bupati) yang benar-benar layak memimpin Gumi Patut Patuh Patju lima tahun ke depannya. Sebab, elektabilitas seorang memimpin harus mampu mengimbangi daerah kita yang sudah berusia 58 tahun ini,” ujarnya, Selasa (19/9).
Menurut Zaini, perhelatan politik yang masih panjang ini sudah berbagai cara (strategi) yang dilakukan para bakal calon, antara lain saat ini sudah ramai para bakal calon mulai melakukan survei dengan menggunakan lembaga survei yang dibiayai oleh bakal calon sendiri. Dari hasil lembaga tersebut kemudian dijadikan dasar menggenjarkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin meyakini bakal calon tersebut layak menjadi bupati. Pihaknya bersama kepala desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak pernah terdengar melakukan survei, sehingga pihaknya menegaskan, tanpa survei sebenarnya aparatur dan masyarakat sudah mengetahui siapa yang layak menjadi bupati tahun 2018 mendatang. Dikatakan Zaini, pihaknya mengetahui siapa yang layak sebab semua pemilih itu berada di desa dan masyarakat bersentuhan langsung dengan kades. (her)
(Suara NTB/ils)
TERJARING - Sisa kendaraan yang terjaring dan berhasil diamankan dalam Operasi Ngerem Rasa tahun 2017.
Puluhan Kendaraan Terjaring Operasi Ngerem Rasa 2017 Taliwang (Suara NTB) Puluhan kendaraan roda dua dan satu unit kendaraan roda empat terjaring dalam operasi Ngerem Rasa gatarin 2017. Kendaraan-kendaraan ini diamankan lantaran pada saat terjaring, para pengguna kendaraan ini terindikasi tidak melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan yang sah. Kabag Operasi (Ops) Polres Sumbawa Barat Kompol Edi Susanto S. Sos, kepada Suara NTB, Selasa (19/9) mengatakan, puluhan kendaraan yang diamankan tersebut sifatnya hanya sementara waktu saja. Apabila ada masyarakat yang membawa bukti kepemilikan yang sah terhadap kendaraan tersebut maka langsung dikembalikan. Tetapi apabila ada yang tidak mengambil kendaraan-kendaraan ini, selama pelaksanaan operasi ini berlangsung (30 hari) maka akan dijadikan barang bukti (BB) tindak pidana dan akan diserahkan ke fungsi Reskrim untuk ditindak lanjuti. “Apabila tidak diambil selama pelaksanaan operasi ini, maka kendaraan tersebut patut kita duga sebagai hasil tindak pidana dan akan langsung kita serahkan ke Fungsi Reskrim,” ujarnya. Dia mengatakan, selama pelaksanaan operasi ini yang saat ini sudah memasuki hari kedelapan, rata-rata yang diamankan masih didominasi oleh kendaraan roda dua sekitar 20 unit dan satu unit kendaraan roda empat. Bahkan dari puluhan kendaraan yang diamankan tersebut sudah ada juga beberapa kendaraan yang sudah diambil pemiliknya. Sementara untuk proses pengembalian kendaraan ini juga cukup mudah, hanya dengan memperlihatakan BPKB dan STNK yang sah, maka kendaraan tersebut bisa diserahkan kembali. “Kendaraan ini tetap akan kita kembalikan selama bukti-bukti yang diajukan jelas. Tetapi apabila tidak ada bukti hanya mengklaim saja maka tidak akan diserahkan dan tetap akan diusut nantinya,” ungkapnya. Ia menyebutkan, sebenarnya operasi ini lebih kepada upaya preventif dan preemtif untuk menjaga kondusifitas wilayah jelang Pilkada Gubernur tahun 2018 mendatang. Meskipun sifatnya preventif dan preemtif, pihaknya juga akan tetap melakukan upaya penindakan. Selain itu, operasi ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus kejahatan konvensional (3C), maupun kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lalin). “Operasi ini sebenarnya sebagai langkah awal menghadapi Pilkada, tetapi operasi ini juga diatenskan untuk menurunkan kasus 3C dan kasus-kasu Kecelakaan Lalu Lintas (Laka lalin),” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Trakindo Bersiap Pangkas Separuh Jumlah Karyawan ”
Taliwang (Suara NTB) – PT Trakindo akan melakukan pemangkasan jumlah karyawan yang saat ini bekerja di proyek tambang Batu Hijau. Rencananya jumlah karyawan yang akan dipangkas hingga separuh dari 470 pekerja yang ada saat ini. Rencana pemangkasan karyawan salah satu perusahaan sub kontraktor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu disampaikan Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Zainuddin. Ia menyatakan, pihak Trakindo telah menyampaikan niatannya tersebut kepada pemerintah beberapa waktu lalu. “Mereka sudah sampaikan ke kita. Jadi kita tunggu saja lanjutan dari rencananya itu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (19/9). Zainuddin menyebutkan, sesuai ketentuan ada tiga cara yang dapat dilakukan Trakindo untuk mengurangi jumlah pekerjanya. Pertama melakukan transfer pekerja ke project lainnya di luar Batu Hijau, merumahkan dan opsi tera-
khir pemutusan hubungan kerja (PHK). “Mereka sampaikan ketiga kemungkinan itu ditempuh. Tapi mereka belum menyatakan akan menempuh yang mana,” timpalnya. Melihat kondisi PT Trakindo di proyek Batu Hijau, Zainuddin memperkirakan, perusahaan yang bergerak di bidang perawatan alat berat itu akan memilih opsi ketiga yakni PHK. Hal ini dikarenakan porsi kerja PT Trakindo di PT AMNT sebentar lagi akan diambil alih oleh MacMahon, perusahaan partner baru PT AMNT mengelola tambang Batu Hijau. “Analisa saya mereka akan melakukan PHK. Karena pekerjaan mereka kan hampir dipastikan akan diambil alih MacMahon,” cetusnya. Selanjutnya ia menyampaikan, PT MacMahon sendiri sejauh ini sudah memper-
siapkan diri untuk mengambil alih pekerjaan penambangan di poryek Batu Hijau. Perkembangan terbaru yang diperoleh Disnakertrans KSB, perusahaan itu saat ini telah menyiapkan rekrutmen sebanyak 1205 karyawan yang diambil dari program restrukturisasi tenaga kerja (RTK) PT AMNT. “Yang ikut program RTK AMNT sebanyak 2263 orang. Dari situ 1205 orang akan dialihkan ke MacMahon,” ungkap Zainuddin seraya menambahkan jumlah pengalihan karyawan program RTK PT AMNT itu sudah ditetapkan langsung oleh pihak MacMahon. “Jumlah karyawan yang akan dialihkan dari AMNT itu sudah pasti karena sudah disampaikan ke kami. Tapi karyawan yang mana saja, data by name-nya belum kita peroleh. Yang jelas dari 2263 karyawan AMNT yang menga-
(Suara NTB/dok)
Analisa saya mereka akan melakukan PHK. Karena pekerjaan mereka kan hampir dipastikan akan diambil alih MacMahon Zainuddin
jukan RTK akan pindah ke kerja ke MacMahon,” sambung Zainuddin. Sementara itu ditanya mengenai tahap pertama program RTK PT AMNT? Zainuddin menyebutkan, sebanyak 557 yang akan ditetapkan di tahap pertama ini baru akan difinalkan pada 25 September
mendatang. Setelah penetapan baru kemudian PT AMNT akan memproses seluruh administrasi dan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja yang dipensiunkan tersebut. “Kami juga terus memantau perkembangannya untuk memastikan semua sesuai aturan,” pungkasnya. (bug)
Pengawas Ketenagakerjaan Inspeksi ke PT BHJ
Polres Dompu Antisipasi Peredaran Pil PPC Dompu (Suara NTB) – Jajaran Polres Dompu tengah mengantisipasi dan menyelidiki peredaran Pil PCC (parasetamol, caffeine dan carisoprodol), hal itu mengingat bahaya buruk yang diakibatkan. Obat yang pertama kali ditemukan di Kendari Sulawesi Selatan itu cukup berbahaya, bahkan dapat merenggut nyawa penggunanya. Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan soal peredaran PCC. “Sampai saat ini belum ada laporan tentang hal tersebut di Dompu, tapi tetap kita lakukan penyelidikan,” tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin(18/9). Selain melakukan penyelidikan dengan memeriksa langsung Apotek dan toko obat yang ada, personil juga dikerahkan untuk melakukan upaya preventif, dengan memanfaatkan Babinkamtibmas untuk sosialisasi di tengah masyarakat dan satuan pendidikan. Kalau pun dalam operasi itu ditemukan peredaran pil PCC lanjut Kapolres, dipastikan para pengedar akan ditindak tegas. “Kita lakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat bahwa ada jenis obat baru yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Kita sadarkan terkait bahaya penyalahgunaan pil tersebut,” jelasnya. Sementara Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abukar Husain, Amd, juga menyatakan bahwa di Dompu belum ada peredaran obat berbahaya tersebut. Hal itu berdasarkan tinjauan langsung pihaknya di lapangan. “Kita tetap turun tapi sementara belum kita temukan, kalaupun kita temukan nanti akan kita minta bantuan aparat untuk menindak,” ungkapnya. PCC jelas dia, termasuk obat yang jauh lebih berbahaya dibanding tramadol yang akhirakhir ini banyak dikonsumsi masyarakat, bahkan zat yang terkadung di dalamnya juga diambil dari kandungan yang ada di tramadol, sehingga efeknya yang ditimbulkan jauh lebih ganas. “Iya memang lebih parah obat ini, karena di dalamnya ada zat yang ada di tramadol itu,” Jon Wesly Arianto pungkasnya. (jun)
Halaman 6
(Suara NTB/bug)
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
(Suara NTB/ils)
RKP - Pertemuan RKP Pembangunan Smelter di aula Kantor Camat Maluk, Selasa, (19/9).
Rencana Pembangunan Smelter Masuki Tahap Konsultasi Publik Taliwang (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), melalui perusahaan afiliasinya, PT Amman Mineral Industri (AMIN) bersama dengan Pemerintah Kecamatan Maluk melakukan Rapat Konsultasi Publik (RKP) terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga (Smelter) serta fasilitas pendukung lainnya kepada masyarakat Kecamatan Maluk dan sekitarnya. RKP ini merupakan prasyarat bagi AMIN untuk memperoleh persetujuan izin kelayakan lingkungan dan izin lingkungan (Amdal) dari Pemerintah, Selasa (19/9) di aula kantor camat Maluk. “RKP ini merupakan tahapan yang harus kami lakukan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 17 tahun 2012 untuk mendapatkan izin Amdal. Karena kaitannya dengan masyarakat, maka seluruh perwakilan komponen masyarakat sekitar pembangunan smelter kita undang dan dilibatkan dan memberikan informasi dengan baik terkait rencana pembangunan Smelter ini,” demikian Rubi Purnomo, Manajer Corporate Communications PTAMNT. Dikatakannya, dalam RKP ini telah dipaparkan secara detail terkait informasi pembangunan smelter yang akan dilakukan oleh perusahaan
ini. Selain itu, RKP ini juga dihajarkan untuk menampung semua pendapat dan saran masyarakat guna penyempurnaan pengkajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mulai dilakukan dalam tahun ini juga. “RKP ini juga kita laksanakan untuk memberi kesempatan kepada perwakilan masyarakat yang akan duduk di komisi Amdal dan akan dilakukan persidangan di provinsi nanti,” ujarnya. Smelter ini akan dimulai dibangun awal tahun 2018 mendatang dan akan selesai sekitar akhir tahun 2021. Kapasitas smelter yang akan dibangun ini juga diperkirakan mampu mengolah konsentrat sekitar 2 – 2,6 juta ton per tahun. Baik yang dihasilkan oleh tambang Batu Hijau maupun dari tambang lain di Indonesia untuk menjadi katoda. Smelter ini juga nanti akan didukung beberapa fasilitas utama, antara lain unit pengolahan dan pemurnian tembaga, pabrik asam sulfat, fasilitas produksi oksigen, unit pemurnian logam mulia, dan juga fasilitas gudang konsentrat tembaga. Sementara itu, fasilitas pendukung mencakup penambahan pembangkit listrik yang ada saat ini, penambahan dermaga, instalasi pengolahan air limbah, gudang dan bengkel. Sedangkan dalam masa konstruksi terhadap smelter ini lanjutnya, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar
7000 orang. Jumlah tersebut tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi tenaga kerja. Sementara ketika beroperasi, smelter ini akan diprediksi akan mempekerjakan sekitar 1000 tenaga kerja, langsung dan tidak langsung. Sementara untuk lokasi pembangunan mencapai 100 hektar yang akan meliputi desa Mantun, Desa Benete dan Desa Pasir Putih. Ia menambahkan, pembangunan smelter ini juga akan memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebut saja di masa konstruksi dan operasi, smelter akan memberikan kesempatan peningkatan peluang kerja dan kesempatan berusaha sehingga akan memberikan nilai tambah berupa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara untuk potensi dampak yang lain, memunculkan limbah konstruksi dan domestik, perubahan kualitas udara dan kebisingan, serta peningkatan arus lalu lintas.Perusahaan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. “Perusahaan berharap dengan adanya RKP ini masyarakat dapat memahami dengan baik dan memberikan dukungan serta saran sehingga seluruh tahapan untuk memperoleh perizinan AMDAL dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan,” tandasnya. (ils/ *)
Taliwang (Suara NTB) Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) NTB melakukan inspeksi ke PT Bumi Harapan Jaya (BHJ). Kedatangan petugas tersebut menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan para pekerja terkait dugaan penerapan roster kerja yang tidak sesuai ketentuan oleh perusahaan tambak udang tersebut. Kabid Hiwas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Zainuddin membenarkan kedatangan petugas dari provinsi itu. “Hari ini (kemarin) mulai turun dan kami turut mendampingi ke lokasi langsung,” terangnya kepada wartawan. Menurutnya, laporan dugaan penerapan roster kerja yang tidak sesuai aturan itu sebelumnya diadukan oleh karyawan PT BHJ melalui PK Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) perusahaan setempat ke Disnaker KSB. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti ke Disnaker NTB untuk dilakukan penanganan. “Kebijakan pengawasan sekarang kan di tangan provinsi. Jadi kami di sini sifatnya memfasilitasi saja,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, ketua PK SBSI BHJ, Isnaini menyebutkan, pelaporan pihaknya mengenai penerapan roster kerja oleh perusahaan
itu sebelumnya sangat dikeluhkan oleh pekerja. Pasalnya jam kerja yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jadwal kerja kami tidak mengikuti kaidah aturan yang ada. Misalnya roster kerja 5 2 atau 6 - 1 (5 atau 6 hari kerja dan 2 atau 1 hari libur),” sebutnya. Roster kerja yang diterapkan PT BHJ, dijelaskan Isnaini, berlangsung selama 4 bulan atau sepanjang siklus masa panen tambak. Dalam jadwal itu setiap pekerja hanya diberikan libur selama 12 hari setelah masa panen berakhir dengan sistem rapelan (digabung). Selain itu setiap harinya ketentuan jam kerja karyawan tidak menentu karena dalam satu waktu karyawan terkadang melebihi jam kerja normalnya. “Kita terkadang lembur dalam satu waktu masuk. Tapi kelebihan jamnya tidak dianggap sebagai lembur sehingga kami tidak mendapatkan bayaran lebih,” cetusnya. Ia pun berharap turunnya petugas pengawas ketenagakerjaan itu, para karyawan dapat mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan berlaku. Terutama pembayaran atas kelebihan kerja yang selama ini mereka telah jalankan. “Kami juga minta adanya perubahan roster kerja yang sesuai aturan dan itu harus dipatuhi perusahaan,” imbuhnya. (bug)
Diduga Lakukan Curat
Seorang Mahasiswa Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) SA (20) warga Dusun Bekat, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pemuda yang diketahui berstatus mahasiswa tersebut ditangkap lantaran diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) di Kantor WCS, Gria Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Sabtu (16/9) malam lalu sekitar pukul 21.00 Wita. Kasat Reskrim Polres Sumbawa yang dikonfirmasi Selasa (19/9) kemarin membenarkan adanya penangkapan tersebut. SA ditangkap dikediamannya pada Senin (18/9) malam di kediamannya. Dimana yang bersangkutan diduga melakukan pencurian laptop dan handphone di wilayah setempat beberapa waktu lalu. “Tadi malam yang bersangkutan diaman-
kan,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam beraksi, SA masuk melalui pintu depan menggunakan kunci yang tersimpan dibawah pot bunga. Dimana sebelumnya SA pernah mendatangi kantor tersebut dan melihat salah seorang petugas kantor menyimpan kunci di bawah pot bunga. Ia pun masuk dan berhasil membawa sebuah laptop dan tab. Dari pengakuan SA, barang curiannya sudah dijualkan ke dua gerai berbeda. Hasil penjualannya juga sudah digunakan untuk foyafoya. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi juga sudah mengamankan seorang yang diduga penadah guna dimintai keterangan. Akibat perbuatan yang dilakukan SA, yang bersangkutan dijerat dengan pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan (curat). Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (ind)
Polres Dompu Siap Hadapi Praperadilan YARKI Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengaku siap dipraperadilkan oleh Yayasan Tambora Bangkit (YARKI) terkait penetapan tersangka HBY. Praperadilan itu hak semua pihak, sehingga harus tetap diterima dan disikapi. “Sebagai aparat pene-
gak hukum harus siap dan pemberitahuan terhadap praperadilan itu sudah dilayangkan dan diberitahukan kepada kita,” ungkapnya. Menyikapi langkah hukum yang ditempuh YARKI tersebut, tim gabungan dari Polda NTB dalam waktu dekat akan turun ke Dompu untuk menghadapi praperadilan yang akan mem-
ulai sidang perdananya di Pengadilan Negeri Dompu, Rabu (20/9) hari ini. Hal semacam ini kata Kapolres, untuk menilai sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan. “Proses hukumnya memang seperti itu, kalau ada praperadilan ya kita hadapi sejauh mana menilai proses penyidikan yang dilakukan.
Nggak ada masalah, kita hadapi. Kalau memang terdapat (kesalahan, red), ya diuji kebenaran itu dipraperadilan,” pungkasnya. Sementara Kasi Pidsus Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH yang ikut dipraperadilankan oleh YARKI kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (19/9) kemarin, menegaskan, pada prin-
sipnya sudah siap menghadapi gugatan praperadilan. Pihaknya juga sudah mendapatkan memori gugatan yang diadukan Abdullah, SH, MH selaku kuasa hukum dari YARKI. Namun Deddi mengaku, karena yang digugat juga adalah Kajagung dan Kajati NTB, pihaknya masih menunggu instruksi dari pimpinan lebih
tinggi. Tetapi pada prinsipnya, pihaknya sudah mempelajari dan menyiapkan diri untuk menghadapi gugatannya. “Kita sedang menunggu instruksi dari atasan,” aku Deddi. Sebagaimana diketahui, YARKI mempraperadilankan Kapolri hingga Unit Tipikor Polres Dompu dan Kajagung RI hingga Kasi Pidsus Kejari Dom-
pu terkait penetapan tersangka Drs H Bambang M Yasin dalam kasus pengangkatan CPNS K2 Dompu tahun 2015. Praperadilan ini didaftarkan di PN Dompu dan akan mulai disidangkan, Rabu (20/9) ini dan dipimpin langsung oleh Ketua PN Dompu, Toni Widjaya H Hilly, SH. (jun/ula)
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Suara Bidang Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa
Disnakertrans Sumbawa Fasilitasi PPTKIS Daftar BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa Besar (Suara NTB) – Penanganan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak lagi dilakukan konsorsium, setelah Menteri Tenaga Kerja meluncurkan program jaminan sosial bagi TKI pada Agustus 2017 lalu. Kini penanganannya dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK). Untuk itu, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa memfasilitasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin asuransi TKI nantinya. Salah satunya melalui sosialisasi yang digelar pada Senin (18/9) kemarin. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di aula UPTD Loka Latihan Kerja (LLK) Sumbawa, dibuka langsung Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur. Dengan pemateri Kepala Kantor Cabang Perwakilan (KCP) BPJS Ketenagakerjaan di Sumbawa, Sahdi, didampingi Kabid Penempa-
tan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans, Khaeril Anwar, S.Sos. Kegiatan diikuti oleh puluhan PPTKIS yang ada di Sumbawa. Menurut Syafruddin Nur, sosialisasi ini diselenggarakan oleh BPJS Ketengakerjaan dan difasilitasi Disnakertrans Sumbawa. Sasarannya puluhan PPTKIS di Sumbawa dengan tujuan supaya mendaftarkan perusahaan dan karyawannya. Namun dari 55 PPTKIS di Kabupaten Sumbawa, belum ada yang yang mendaftar. Hal ini dimungkinkan karena dua hal yakni, menghindari adanya biaya yang keluar dan belum mengetahui prosedur serta mekanisme yang jelas. “Ini sangat penting dan wajib dilakukan. Makaknya melalui sosialisasi ini, PPTKIS bisa memahaminya,” ujarnya kepada Suara NTB usai kegiatan sosialisasi. Harapannya jika terakomodir BPJSK, maka akan terjamin kesehatan, sosial, termasuk upah dan lain sebagainya. Dengan demikian pekerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Artinya produktivi-
Proses Tender Tetap Jalan
DAU Proyek Tidak akan Ditransfer Dananya Dompu (Suara NTB) Proses tender paket pekerjaan pembangunan dermaga terapung ke pulau Satonda Pekat senilai Rp 400an juta di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan pekerjaan pengadaan kapal/perahu senilai Rp 840 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dompu masih tetap jalan. Dalam waktu 2-3 hari ini, pihak ULP akan segera mengumumkan pemenang tender. Sementara dua paket pekerjaan ini sendiri tidak akan ditransfer dananya oleh Kementerian Keuangan sebagai sanksi molornya penyerapan anggaran di daerah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Senin (18/9) kemarin, mengaku proses tender paket pekerjaan pembangunan dermaga terapung ke pulau Satonda Kecamatan Pekat senilai Rp 400an juta di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu, dan paket pekerjaan pengadaan kapal/perahu senilai Rp 840 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dompu masih tetap jalan. Tahapan di ULP saat ini tinggal diumumkan calon pemenang tendernya, kemudian dilakukan proses sanggah. “Dalam 2-3 hari kedepan kita akan umumkan calon pemenangnya,” ungkapnya. Namun Nasrun Hanif mengaku, kelanjutan 2 proyek ini sangat bergantung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu. Karena 2 proyek ini termasuk yang terancam tidak ditransfer anggarannya oleh Kementerian Keuangan RI sebagai konsekwensi dari keterlambatan proses penyerapan anggaran yang diberi batas waktu hingga 31 Agustus 2017 lalu minimal harus 75 persen dari nilai proyek dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017. “Yang tepat, mungkin bisa langsung konfirmasi ke Aba Hi (Drs H Muhibuddin, MSI sapaan akrab Kepala BPKAD Dompu),” jelasnya. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si yang dikonfirmasi terpisah, kemarin mengungkapkan, berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan RI terkait penyerapan anggaran, dua proyek ini tidak akan ditransfer anggarannya. Apalagi Kabupaten Dompu sudah diperpanjang waktu penyerapan anggaran hingga 31 Agustus lalu. “Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, dua paket pekerjaan ini tidak akan dikirim anggarannya. Apalagi kita sudah diperpanjang waktunya,” terangnya. Jika tidak ada anggaran ditransfer, dikatakan Muhibuddin, pendanaan proyek akan diambil dari anggaran mana? Sementara kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan untuk mendanai kegiatan proyek ini. Mengantisipasi hal ini, pihaknya sudah menginformasikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. “Surat pemberitahuan (ke SKPD) sudah,” aku Muhibuddin. Ia pun sejak awal sudah mengingatkan kepada SKPD dan pihak ULP untuk tidak melanjutkan proses tendernya. Ketika sudah ada pemenang tender dan uangnya tidak ada, tentunya akan menjadi masalah baru di kemudian hari. (ula)
(Suara NTB/arn)
Foto bersama puluhan PPTKIS dengan Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa dan Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan di Sumbawa usai kegiatan sosialisasi. tasnya akan bagus dan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Intinya supaya seluruh masyarakat termasuk tenaga kerja sejahtera. Sementara Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan di Sumbawa, Sahdi mengakui sosialisasi yang dilakukan mengenai program baru terkait penempatan TKI di luar negeri. Karena sekarang khusus TKI yang ada di luar negeri dimasukkan program BPJS Ketengakerjaan.
Dimana asuransi TKI yang sebelumnya ditangani konsorsium sudah ditranspormasikan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Sebelumnya yang pegang konsorsium. Sekarang sudah diambil alih BPJS Ketenagakerjaan dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2017. Makanya kami perlu melakisanakan sosialisasi kepada teman-teman PPTKIS,” terangnya. Dijelaskannya, dalam program ini para TKI akan menda-
(Suara NTB/arn)
Kepala Disnakertrans Sumbawa, Syafruddin Nur saat membuka kegiatan sosialisasi. patkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kedua hal ini wajib diikuti sesuai dengan Pemenaker Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sifatnya opsi, tergantung perusahaan nantinya. Dimana diakuinya banyak PPTKIS yang belum memahami. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Disnakertrans Sumbawa untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan Kabid Penem-
Nasib CPNS K2 Dompu Hasil Putusan PTUN Belum Jelas Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu telah menindaklanjuti putusan PTUN Mataram dengan menyurati BKN. Kendati telah ditindaklanjuti, nasib 118 CPNS K2 yang memenangkan gugatan di PTUN Mataram belum jelas. Sementara 256 CPNS K2 Dompu yang tergolong memenuhi kriteria (MK) akan segera dikukuhkan menjadi PNS. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (19/ 9) kemarin, mengaku telah menindak lanjuti putusan PTUN Mataram terkait gugatan 118 CPNS K2 Dompu dan putusan PTTUN Surabaya soal tim verifikasi ke BKN. Surat yang ditandatangani Bupati tersebut menyampai-
kan hasil PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. “Bupati bisa saja mencabut SK pembatalan CPNS-nya, tapi tidak secara otomatis hak – haknya sebagai CPNS langsung dipuluhkan. Untuk bisa diangkat menjadi CPNS harus ada NIP. Yang menerbitkan NIP itu bukan kewenangan Bupati, tapi ada lembaga lain yang berwenang, makanya kita menyurati
BKN,” katanya. Begitu juga dengan gaji sebagai CPNS baru bisa dibayarkan apabila sudah ada NIP dan untuk penerbitan NIP koordinasinya antara BKN dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan. Ketika ada NIP, maka hak gaji bagi CPNS akan diperhitungkan dalam dana transfer DAU ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Diakui Asraruddin, setelah
mengajukan surat ke BKN pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan yang menandatangani surat pembatalan NIP di BKN RI. Karena kesibukan pejabatnya, pihaknya belum banyak berkoordinasi. “Yang sudah ada ini untuk pengukuhan yang 256 dari CPNS menjadi PNS. Itu diserahkan ke Bupati,” katanya. Di tingkat penyidik, diakui Asraruddin, juga sudah dinyatakan tidak ada masalah dengan 256 CPNS Dompu. Sehingga pihaknya masih menunggu ada waktu Bupati untuk menyerahkan SK pengukuhan sebagai PNS. “Kita tinggal tunggu kesempatan Bupati saja,” terangnya. (ula)
(Suara NTB/ula)
Asraruddin
Dua Kali Gagal
Pasar Modern Brang Bara Kembali akan Ditender
Kompak Bantu Replika SID di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Wilayah Sumbawa, Selasa (19/9) kemarin, melaksanakan Workshop Replika Sistem Informasi Desa (SID) bagi Desa-Desa Non Lokasi Kompak Kabupaten Sumbawa, Bupati Sumbawa diwakili Sekda, Drs. H. Rasyidi, menyampaikan dari hasil pantauan selama ini menunjukkan komitmen pemerintah desa di lokasi kerja Kompak cukup tinggi dalam penerapan SID sebagai media pendukung penyediaan data di desa pada khususnya. Serta peningkatan kualitas tata kelola desa pada umumnya. Disampaikan pula, saat ini sebagian besar desa lokasi kerja Kompak telah memiliki SID yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi surat menyurat yang cepat, mengelola data kependudukan, profil desa dan data pendukung perencanaan pembangunan desa. Azas manfaat yang didapatkan dari SID antara lain adalah fungsi kantor desa lebih efisien dan efektif, transparan, akuntabel, layanan publik lebih baik. Hal itu dimungkinkan karena dengan SID akses lebih mudah dan cepat, sehingga warga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Disamping itu, ke depan akan dibangun website desa sebagai media pendukung transparansi, promosi, publikasi dan keterbukaan informasi publik di desa. Sebelumnya, Koordinator Kompak Wilayah Kabupaten Sumbawa M. Ikraman, S.Pt menyampaikan, Kompak merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Australia (DFAT) untuk periode 7 tahun, yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama 2015-2018 dan tahap kedua 2018-2022. Tujuan workshop, menumbuhkan minat dan komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan SID, mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan untuk pengembangan SID di desa non lokasi Kompak, mendorong dicapainya kesepakatan peran dan dukungan para pihak dalam rangka pengembangan SID dan menyepakati rencana kerja penguatan SID di seluruh desa lokasi Kompak di masing-masing kabupaten. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, adanya kesepakatan dan kesediaan seluruh kepala desa untuk mengembangkan SID di masing-masing desa. Kemudian adanya kesepakatan peran dan dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mendukung penerapan SID dan adanya rencana kerja yang disepakati oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan SID. (arn)
patan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans, Khaeril Anwar, S.Sos berharap BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan khusus dalam masa pra penempatan TKI. Menyusul adanya peralihan asuransi TKI dari konsorsium. Karena kebanyakan terjadi kasus TKIsaat pra penempatan atau masih berada di dalam negeri terutama di penampungan. “Banyak sekali kasus sakit
yang tidak jelas, bahkan sampai minta pulang. Ini tidak dicover oleh BPJS, karena yang diatur hanya dua program yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Harapan pemerintahtermasuk PPTKIS dan CTKI supaya BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengambil alih transpormasi dari konsorsium, supaya ada satu program yang khusus melayani masalah CTKI ini di penampungan apabila terjadi sakit dan sebagainya. Termasuk jika CTKI tidak bisa berangkat ke luar negeri dan harus dipulangkan, paling tidak bisa dicover oleh BPJS. Supaya bisa meringankan beban, baik itu CTKI sendiri maupun PPTKIS,” harapnya. Pihaknya menghimbau supaya PPTKIS yang cabangnya berada di Sumbawa dapat mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena hal ini wajib bagi pengurus PPTKIS ataupun CTKI. NANTINYA AKAN dikoordinir oleh direktur utamanya yang berada di pusat. Dalam hal ini ada program jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua. (ind/arn/*)
(Suara NTB/jun)
DIREHAB - Kantor Dinas LH Kabupaten Dompu yang direhab dan diduga anggarannnya belum tersedia dalam APBD Dompu 2017.
Tak Kantongi Anggaran
DLH Dompu Diduga Paksakan Rehab Kantor Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu terkesan memaksakan proyek rehab bangunan kantor yang sebelumnya ditempati UPT Dinas Peternakan Kecamatan Dompu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu. Kantor yang baru dimasuki sekitar Juli 2017 lalu itu kini telah ditimbun halamannya, dinaikan pagar belakang kantor dan direhab beberapa bagian kantor. Ada dugaan, proyek ini akan dibiayai melalui APBD Perubahan 2017. Sekretaris Dinas LH Kabupaten Dompu, H Albukhairun, MSI mengaku, anggaran rehab kantor ini bersumber dari APBD Dompu tahun 2017. “Sumber anggarannya dari APBD II (Dompu). Ini untuk rehab total. Kalau rehab total kan dibongkar. Bagian depan, atapnya diubah, termasuk
untuk penimbunan juga,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (19/9). Ia menilai, proyek kecil seperti ini tak perlu menjadi konsumsi publik, karena ini merupakan kebutuhan pihaknya. Ia pun mempertanyakan, mengapa proyek kecil seperti itu harus dipublikasikan. Sementara proyek besar seperti halnya pembangunan kantor Bupati Dompu luput dari perhatian media. “Kantor besar saja kalian ndak wawancara. Sekedar itu kita berbuat untuk pekerjaan kebutuhan kita kok. Terlalu dibesar-besarkan hal ini,” ujarnya. Yang jelas lanjut Albukhairun, pihaknya sangat membutuhkan ruang kerja, termasuk ruang untuk Kepala Dinas. Saat ini, Sekertaris, Kasi dan pegawai lainya duduk bekerja dalam satu ruang tanpa ada tembok pembatasnya. Dinas Lingkungan Hidup
merupakan pecahan dari Dinas PU, Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal, serta sebagian kewenangan Dinas Kehutanan yang tidak ditarik kewenangannya ke Provinsi. Di awal pembentukannya Januari 2017, Dinas LH berkantor di eks kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu di Kelurahan Dorotangga. Pada Juli lalu, Dinas LH pindah ke kantor UPT Peternakan Kecamatan Dompu yang ditempati Dinas P3A Dompu di Kelurahan Karijawa Dompu. Sehingga ada kemungkinan, anggaran rehab dan timbun kantor Dinas LH ini akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. Itu artinya, anggaran digunakan lebih awal. Sementara dalam undang – undang Administrasi Negara bagi pejabatnya bisa dikenakan sanksi nonjob dan diumumkan di media massa atau dinon jobkan sementara. (jun)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan pasar modern Brang Bara, Sumbawa sudah dua kali terjadi gagal tender. Pasar yang anggarannya bersumber dari dana TP Kementerian Perdagangan Tahun 2017 ini kini masuk dalam proses tender ketiga. Adapun dananya sekitar Rp 6 miliar rupiah. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, H. Arif, M.Si yang ditemui Suara NTB di kantornya membenarkan adanya gagal tender tersebut. Tender pertama gagal pada pertengahan Agustus lalu. Kemudian kedua kalinya gagal tender terjadi awal September. Mengenai tender ini, sepenuhnya domain dari ULP. Dimana ULP membentuk Pokja 31 yang didalamnya berisikan lima personel. “Terjadi gagal tender hanya pihak Pokja yang mengetahui. Karena pokja yang memberikan penilaian atas FS dan perusahaan yang melakukan penawaran,” ujarnya. Dijelaskannya, adanya gagal tender yang kedua kalinya ini membuat pihaknya terpukul. Sehingga pihaknya sebagai tim pengelola dana TP bersama Kabag LPBJP dan fungsional jasa konstruksi berangkat ke Jakarta untuk mendapat arahan dari Kementerian Perdagangan selaku Pengguna Anggaran (PA). Dari diskusi yang dilakukan, pihaknya disarankan untuk melakukan tender ulang. “PA mengatakan harus tender ulang. Dan kita sekarang masuk tender ketiga. Menurut ULP penayangannya dilakukan mulai hari ini,” terangnya. Pengerjaan Pasar Modern Brang Bara ini, lanjut Arif, dananya sekitar Rp 6 miliar. Anggarannya dari dana TP Kementerian Perdagangan. Batas waktu pengerjaannya hingga 22 Desember 2017 mendatang. Dan pelelangannya sudah bisa dilakukan sejak Mei 2017 lalu. Bahkan pelelangan bisa dilakukan pra-DIPA. Sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Kabupaten Sumbawa saat ini sedang dalam proses tender ketiga. Jika tender ketiga ini berhasil, maka pi-
haknya memiliki waktu 70 hari untuk konstruksi. Tentunya dengan waktu tersebut, harus disusun kajian teknis dengan metode kerja yang rapi, serasi, efisien tapi efektif. Hal inilah yang diharapkan. “Kami berharap kepada Pokja supaya bekerja secara serius berorientasi pada pemenuhan syarat administratif dan tekhnis sebagaimana dalam perundang-undangan. Kemudian bagaimana bisa menginternalisasi semangat kita untuk mewujudkan pasar itu sebagai wahana bagi masyarakat kita untuk lapangan kerja dan kelangsungan hidupnya,” pungkasnya. Arif menambahkan, keberadaan Pasar Brang Bara ini sangat prestisius dan urgensif bagi masyarakat dan daerah Sumbawa. Karena pasar dengan ukuran dana sebesar itu dan modern ada di Sumbawa. Dimana keberadaannya nanti bisa menjawab masalah tenaga kerja dan lapangan kerja. Kedua akan mengurangi konsentrasi penumpukan aktifitas jual beli para pelaku pasar di Seketeng. Sementara itu, Kabag LPBJP Setda Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos mengakui pembangunan pasar Brang Bara dengan dana TP dari Kementerian Perdagangan sudah dua kali gagal tender. Persoalannya pun sama, terkait administrasi dari penyedia. Persyaratan yang diminta di dalam dokumen pengadaan tidak dilengkapi oleh penyedia, seperti dukungan baja dari pabrik. Dimana ada hal yang tidak sinkron antara antara dukungan yang diberikan oleh pabrik dengan dukungan yang diupload oleh penyedia kepada pihaknya. Setelah dikroscek, ada perbedaan. Kemudian ada persyaratan-persyaratan teknis yang tidak dilengkapi, misalnya Sertifikat Keterampilan (SKT). Sehingga berdasarkan kondisi tersebut diputuskan untuk gagal tender. “Ada dua alasan. Alasan administrasi dan juga dukungan-dukungan dari pabrik itu tidak sesuai dengan apa yang diupload penyedia kepada kami. Tentunya saya sebagai koordinator dari Pokja, berdasarkan kondisi dokumen seperti itu kami memutuskan gagal tender,” ujarnya. (ind)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
Halaman 8
Pilkada Lobar
Golkar ’’Tutup Pintu’’ untuk Fauzan
Pelanggaran Disiplin
Satu Oknum Hakim di NTB Disanksi MA Mataram (Suara NTB) Satu oknum hakim di NTB mendapat sanksi disiplin dari Mahkamah Agung RI. Oknum hakim tersebut diberi sanksi teguran tertulis. Jika mengulangi, maka akan dibawa ke sidang majelis kehormatan hakim. Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Pengawasan Mahkaman Agung RI, Dr H Sunarto, Selasa (19/9) saat menjadi panelis Sinergitas Komisi Yudisial Ri dan Mahkamah Agung RI di Mataram. “Di Mataram, ada satu. Sudah diberikan teguran tertulis. Sudah turun disanksi. Kalau masih ya abisin sekalian di KPK. Kalau bisa dibina ya akan dibina,” ujarnya kepada puluhan hakim lingkup Pengadilan Tinggi Mataram. Hakim agung itu tidak merinci oknum tersebut. Berdasarkan penelusuran Suara NTB, dalam dokumen Daftar Hukuman Disiplin Periode Juli - Desember 2016 yang diunggah di situs resmi Bawas MA RI, oknum hakim Pengadilan Negeri Mataram berinisial DRY disanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis pada Desember 2016. Pelanggaran dimaksud seperti diatur angka 2.1 (1) juncto PB MA RI dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-PB/P.KY/09/2012 pasal 6 ayat 2. Pasal tersebut mengatur kewajiban hakim untuk berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela. Sunarto memastikan akan memberi hukuman yang tegas apabila pelanggaran etik serupa terulang. Pelanggaran itu diduga terkait sidang perkara. “Kalau masih bisa diperbaiki ya akan dibina. Tapi sebenarnya pilihannya, diminta mengundurkan diri, kalau tidak mau ya diberhentikan,” tegas dia. Ia menegaskan, penindakan pelanggaran disiplin dan etik hakim tidak bisa dibiarkan. Sebab, akan menjadi catatan. “OTT KPK itu kita yang mensuplai data. Kita punya tim siluman di daerah, yang memiliki bukti-bukti. Apalagi soal dealdeal terkait uang,” beber Sunarto. Untuk pelanggaran berat akan dibawa ke majelis kehormatan hakim. Dalam sidang kehormatan itu, oknum yang melanggar ditawari mundur atau diberhentikan. Atau puncaknya diserahkan ke penyidik KPK. Ia mengkalim pelanggaran etik dan disiplin hakim dua tahun belakangan tercatat menurun. Untuk mencegah pelanggaran agar tidak terus terjadi, pihaknya mendorong agar lembaga peradilan kembali pada marwahnya. Sebab, sambung dia, hakim adalah pelayan para pencari keadilan, bukan sebagai yang dilayani. “Kita mendorong hakim tidak terlibat masalah agar bisa menduduki jabatan strategis di lingkungan Mahkamah Agung. Sebaliknya yang bermasalah akan dicegah, atau demosi,” pungkas Sunarto. Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Dr Farid Wajdi mengonfirmasi perihal sanksi satu oknum hakim di NTB tersebut. “Ada satu orang. Tetapi secara umum, NTB tidak masuk dalam lima besar tingkat pelanggaran tertinggi,” jelasnya. Ia menyebutkan, sinergitas MA dan KY berguna untuk memperkuat pengawasan, termasuk pencegahan pelanggaran etik dan disiplin hakim. Dalam konteks perkembangan sosial kekinian, media sosial adalah salah satu wadah yang potensial untuk menunjukkan penerapan etika hakim. (why)
Mataram (Suara NTB) DPD I Partai Golkar NTB, memastikan dirinya akan mengusung kader internal untuk dicalonkan sebagai bakal calon Bupati, di Pilkada Kabupaten Lombok Barat. Keputusan tersebut menurut Partai Golkar, sudah harga mati dan tidak bisa ditawar kembali, sebab itu merupakan perintah langsung dari DPP. Berbekal perintah langsung dari DPP itu, DPD I Partai Golkar NTB, kemudian memastikan dengan tegas, dirinya telah menutup pintu dukungan bagi kandidat bakal calon Bupati Lombok Barat, yang berasal dari non kader. Maka dengan demikian, tiga kandidat Bacabup Lobar yang telah mendaftar di Partai Golkar, seperti Lalu Sajim Sastrawan, M. Izzul Islam dan calon petahana, M. Fauzan Khalid, terpaksa harus mengubur harapannya untuk da-
pat mengendarai Golkar sebagai kendaraan politiknya di Pilkada Lobar 2018. “Lobar memang ada empat nama kemarin yang kita ajukan. Tetapi DPP menginginkan agar kita (kader) menjadi nomor satu, bukan nomor dua. Jadi betul kalau peluangnya (non kader) kecil, karena kita ingin kader menjadi calon bupati,” tegas Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, saat dikonfirmasi.
Dari pernyataan Misbach tersebut, maka arah dukungan Gokar untuk Pilkada Lombok Barat dapat dipastikan kemungkinan besar akan jatuh pada putra mantan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Zaini Arony, yakni Nauvar F Farinduan. Karena hanya dia satu-satunya kader Golkar yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati. Ditegaskan terkait hal itu, Misbach memberikan jawaban diplomatis. “Saya tidak bicara Farin
ya, jadi siapa saja kader Golkar yang layak kita ajukan jadi nomor satu, akan kita dukung, termasuk dengan ibu Atun (Sumiatun). Meskipun ibu Atun ingin menjadi Wakil Fauzan, itu kan baru katanya dia, bukan kata partai. Jadi ndak bisa begitu, karena dia adalah kader partai. Sehingga kalau partai memerintah dia (Suamiatun) harus maju menjadi Lobar satu, kan harus maju, tidak ada alasan,” tegas Misbach. Adapun alasan Golkar di balik keinginan kuat mengharuskan kadernya untuk tampil bertarung di Pilkada Lobar sebagai orang nomor satu. Diketahui untuk menjaga marwah Partai Golkar di Lombok Barat, yang
merupakan salah satu daerah lumbung suara Golkar. Karena saat ini, Golkar menjadi partai pemenang pemilu, sehingga Golkar pun berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Lobar, selain itu, di Lobar juga Golkar sukses mengirim dua kadernya untuk duduk di DPRD NTB. “Oleh karena itu kita ingin bertarung, Insya Allah,” ucapnya kata Misbah yang didampingi oleh juru bicara DPD I Partai Golkar, Chris Parangan. “Kalau ada figur di luar kader punya hasil surveinya melambung, meninggalkan kader Golkar sangat jauh, maka kita pilih dia,” sambungnya. (ndi)
Tanpa Formalitas, Syafrudin Kunjungi Warga Nungga Kota Bima (Suara NTB) Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, Selasa (19/9) menyambangi masyarakat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Masyarakat di kelurahan Nungga pun antusias menyambut kehadiran Syafrudin. Hal itu disampaikan oleh Lurah Nungga, Rasyidi, S.Sos yang dikonfirmasi wartawan, di saat menyambut Syafrudin yang datang untuk menyampaikan bantuan. “Kami sangat berterima kasih karena beliau sudah mau membawakan langsung cat ini untuk masyarakat Kelurahan Nungga,” ujar Rasyidi. Ia menegaskan, meski hanya sekedar cat, namun kehadiran Syafrudin di tengah masyarakat membuktikan bahwa anggota DPR RI ini adalah sosok yang merakyat. Menurut Rasyidi, dirinya dan Syafrudin sudah cukup lama saling mengenal. “Kami sudah kenal dekat dari dulu,” akunya. Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin datang hanya mengenakan sandal jepit tanpa formalitas apapun. Ia juga mendapatkan sambutan hangat dari Rasyidi beserta staf Kelurahan Nungga. Tak ketinggalan, warga yang hadir untuk mengurus administrasi kependudukan juga ikut antusias menyambut kehadiran politisi yang dikenal sangat rajin menyambangi rakyatnya ini. Rasyidi menjelaskan, Kelurahan Nungga saat ini didiami
oleh sekitar 1980 jiwa dan mayoritas hidup dari sektor pertanian dan peternakan. “Mayoritas rakyat kami di sini bekerja sebagai petani dan peternak. Kami berharap, ke depan kehidupan kami bisa jadi lebih baik dari sekarang. Kepada Pak Syafrudin sendiri, kami mengharapkan ke depannya beliau bisa tampil lagi sebagai salah satu anggota dewan yang mewakili kami,” ujarnya. Dikonfirmasi terkait kunjungannya kali ini, Syafrudin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda kunjungan Dapil yang memang sudah lazim ia lakukan. Kunjungan kali ini digelar untuk mengantarkan langsung bantuan berupa cat, kuas dan peralatan mengecat lainnya. Meski tidak seberapa, namun Syafrudin menegaskan hal ini penting untuk memastikan bahwa ia bisa memberi-
kan perhatian yang merata kepada seluruh masyarakat NTB yang diwakilinya. “Bantuan cat ini mungkin tidak banyak jumlahnya, tapi ini adalah wujud komitmen saya yang harus saya sampaikan langsung ke seluruh masyarakat yang saya wakili. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini,” ujarnya. Seperti diketahui, sebelumnya, bantuan yang diberikan Syafrudin untuk desa-desa dan kelurahan di NTB berwujud kursi yang jumlahnya sekitar 25 buah. Kini, setelah hampir seluruh desa diserahi bantuan kursi langsung oleh Syafrudin, bantuan pun berganti menjadi cat. Syafrudin menargetkan, melaluirangkaiankunjungannyakaliini ia bisa mendatangi dan menyerahkan bantuan cat langsung ke seluruh kelurahan di Kota Bima. Ia menegaskan, hal ini penting untuk
dituntaskan karena dalam waktu dekat, Kota Bima akan memasuki tahapan suksesi kepemimpinan. “Makanya, kali ini saya berharap dari kunjungan kali ini saya bisa menyelesaikan seluruh kelurahan di Kota Bima. Karena sebentar lagi Kota Bima akan Pilkada,” ujarnya. Selanjutnya, Syafrudin juga
merampungkan empat kecamatan di Brang Rea, Brang Ene, Seteluk dan Jereweh di KSB. “Insya Allah saya akan selesaikan juga penyerahan bantuan cat ini di seluruh kecamatan di Sumbawa. Saya memang memfokuskan di Pulau Sumbawa karena nanti akan mencalonkan diri dari Dapil NTB II di Pulau Sumbawa,” pungkasnya. (*)
(Suara NTB/ist)
BANTUAN CAT - Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM bersama Lurah Nungga, Rasyidi, S.Sos, dan staf kelurahan saat mengantarkan bantuan cat untuk Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Selasa (19/9).
HERU
H. Fauzan Khalid Bupati Lombok Barat
SUARA NTB
Rabu, 20 September 2017
Halaman 9
Jajaran Civitas Akademika UMM dalam Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) periode September Tahun Akademik 2016/2017.
Wisuda di Islamic Center
Lulusan UMM Ditantang Rebut Peluang di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Selasa 1438 H bertepatan tanggal 19 September 2017 M, Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) kembali melaksanakan Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) periode September Tahun Akademik 2016/
2017. Pertama dalam sejarah, wisuda kali ini dilaksanakan di Mesjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center (IC) yang jadi ikon religi masyarakat NTB. Para lulusan yang mencapai 867 orang yang tersebar pada 7 fakultas itu diharapkan mampu mere-
Paduan suara UMM menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UMM
but peluang kerja yang terbentang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah. Tantangan itu disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. “Ada 12.000 hektar kawasan Mandalika, ayo rebut peluang itu. Jangan kita hanya jadi penonton,” kata I Nengah Dasi Astawa menyengat semangat para wisudawan. Sangat disayangkan jika para wisudawan UMM tidak ambil bagian, karena pada dasarnya sudah punya modal awal, disebutnya plus 5. Sementara para pekerja sampai tenaga ahli dari luar, masih minus lima. Maksud dia, mahasiswa UMM dan orang asli NTB umumnya, sudah punya lima modal. “Kita asli NTB, kita sudah punya rumah, kita tahu budaya NTB, kita punya sudara, kita punya jaringan. Sedangkan mereka yang dari
luar, belum punya modal itu. Ini peluang, rebut, rebut peluang ini,” pekik Nengah Dasi berapi api, disambut riuh tepuk tangan para wisudawan wisudawati. Saat ini UMM diakuinya sudah akreditasi B, artinya kapasitas lulusannya pun sangat mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Jadi tidak ada alasan untuk menganggur. “Sukses itu sangat mudah dan murah. Hanya satu yang harus kalian hapus, kata malas,” tegasnya. Sementara rektor UMM Drs. H. Mustamin H. Idris, MS dalam pidatonya menyebut, lulusan yang telah dihasilkan oleh UMM hingga wisuda kemarin berjumlah 20.073 orang sarjana dan ahli madya. Sementara itu jumlah mahasiswa yang terdaftar/aktif hingga saat ini, sebanyak 8.262 orang (termasuk Maba tahun 2017 menerima 2.058 orang), yang dibina oleh 252 Dosen tetap, yang diantaran-
ya 100% telah berkualifikasi pendidikan S2 dan sebagian besar berkualifikasi pendidikan serta sedang menempuh studi lanjut S3. UMM hingga saat disebutnya sudah memiliki 23 program studi yang tersebar pada 7 fakultas, dan kesemua Prodi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT, 18 diantaranya terakreditasi B, 5 prodi sedang dalam proses re-akreditasi dari C ke B. Termasuk Institusi Universitas Muhammadiyah Mataram telah terakreditasi B oleh BAN PT. “Sebagai sebuah Institusi Pendidikan Tinggi, UMM diharapkan mampu memberikan konstribusinya melalui para lulusannya untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan masyarakat ASEAN,” harapnya. Dia juga berpesan kepada wisudawan dan wisudawati, wisuda kali ini bukan akhir
dari sebuah perjalanan, karena masih akan terus dituntut untuk mengaplikasikan keahlianya dan terus belajar untuk dapat berkonstribusi secara maksimal dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luas secara pro-
fessional. “Dengan kecerdasan majemuk itu pula saudara memiliki kemampuan handal tidak hanya pencari kerja (job seeker) tetapi juga menjadi pencipta kerja (job creator),” harapnya. (ars/*)
Pembacaan ayat Suci Alquran oleh Ardiansyah, S.Pdi
Pembukaan Rapat Senat Terbuka wisuda Sarjana dan D3 UMM oleh Rektor UMM Drs. H. Mustamin H. Idris, MS.
Pembacaan SK Wisuda oleh Kabag Kepegawawaian UMM, Abdul Hafiz, S.Sos.I,M.Pd.I.
Pembacaan janji wisudawan, Kuswadin, S.TP
Pidato Rektor UMM Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Pidato Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Sudarnoto Abdul Hakim, MA
Para lulusan terbaik Sarjana dan Diploma Tiga periode September Tahun Akademik 2016/2017
Wisuda sarja Fakultas Teknik UMM
Wisuda Sarjana FKIP
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Pemilihan OSIS, SMKN 6 Mataram Gandeng KPU PADA tahun ajaran 2017/2018 ini Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram membentuk kelas unggulan sebagai upaya menyalurkan potensi siswa. Siswa yang memiliki potensi akademis yang baik, dipilih sejak awal tahun ajaran untuk masuk ke kelas unggulan, khusus untuk jurusan IPA dan IPS. Hal itu disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., Senin (18/9). Langkah pertama yang dilakukan sekolah adalah memilih siswa (Suara NTB/ron) yang memiliki kemampuan lebih H. Muh. Syukri Asrah dari siswa yang lain. Pemilihan itu dilakuan sejak awal tahun ajaran baru. “Proses belajarnya juga dibedakan dengan yang kelas reguler,” katanya. Siswa yang masuk ke kelas unggulan itu merupakan siswa yang memiliki potensi untuk maju, dilihat dari rekam jejak mereka saat di MTs atau SMP. Terutama pada mata pelajaran tertentu, seperti matematika, biologi, kimia, dan lainnya. “Untuk menyalurkan potensi yang tadi dimilikinya, karena anakanak yang masuk adalah anak yang memiliki kemampuan leih dari yang lain,” ujar Syukri. Dengan begitu, bapak dan ibu guru yang mengajar di kelas unggulan juga menjalankan pembelajaran dengan strategi yang berbeda. Para guru yang mengajar di kelas unggulan mengadakan evaluasi secara masif terhadap perkembangan para siswa. Di kelas unggulan juga ada penambahan waktu kegiatan belajar mengajar. Kelas unggulan ini menggantikan kelas akselerasi yang sudah tidak ada lagi. Kelas unggulan di kelas IPS ada satu kelas, dan satu kelas di IPA. Di IPS juga diberikan pengetahuan tentang ekonomi kreatif. Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa di kelas unggulan dibatasi maksimal dua ekskul untuk seorang siswa. Siswa akan lebih difokuskan pada kegiatan yang menunjang ilmu pengetahuan. Ia berharap, melalui kelas unggulan ini, selain menampung dan mengasah potensi siswa juga bisa membawa nama madrasah dalam kegiatan olimpiade. Dengan begitu, MAN 1 Mataram tidak lagi direpotkan untuk memilih siswa ketika akan mengikuti lomba. “Diharapkan mereka bisa mewakili madrasah dalam kegiatan olimpiade, setelah selesai di madrasah aliyah mereka dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” harap Syukri. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (empat dari kiri) bersama Prof. Galang Asmara (dua dari kiri), dan TGH. Taesir (ketiga dari kiri) dan pimpinan STIKES Yarsi lainnya seusai kuliah umum.
Bentuk Mahasiswa Berkarakter
STIKES Yarsi Mataram Gelar Kuliah Umum Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melaksanakan kuliah umum pada Senin (18/9) di Kampus STIKES Yarsi. Kuliah umum itu diisi Prof. Dr. Galang Asmara dan TGH. Taesir, LC., MA., dan diikuti oleh 600 mahasiswa dan dosen STIKES Yarsi. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan kuliah umum seperti ini akan dilakukan setiap bulan untuk memberi motivasi kepada seluruh mahasiswa agar lebih baik dalam memahami tugas sebagai mahasiswa. “Kuliah umum ini mengambil tema membentuk mahasiswa berkarakter, profesional, islami, dan etika profesi,” kata Zulkahfi. Ia menjelaskan Prof. Galang menyampaikan materi mengenai berbagai hal penting yang harus dimiliki oleh seorang perawat atau bidan, yaitu harus memiliki konsep keilmuan yang kuat dan kemampuan yang baik. “Sehingga dia akan dikatan profesional, di samping itu jangan melupakan dari aspek etika, sikap, akhlak sebagai seorang tenaga kesehatan, sehingga menjadi perawat atau bidan yang berkarakter,” katanya. Sementara itu, dari TGH. Taesir menjelaskan kepada peserta kuliah umum, agar menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh tanpa mengabaikan nilai-nilai agama seperti salat tepat waktu, baca Alquran. Lebih lanjut, ia menjelaskan, STIKES Yarsi Mataram menjadi rahmatan lilalamin, rahmat bagi semua golongan karena walaupun yayasan Islam, tapi menerima dari non Islam dan mendapat posisi yang sama dan tidak membeda-bedakan. “Jadilah kalian yang membuat bangga orangtua. Karena kesuksesan kalian merupakan kebanggaan mereka,” katanya. (ron)
Mataram (Suara NTB) SMKN 6 Mataram menggelar pemilihan Ketua OSIS, Selasa (19/9). Sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa, pihak sekolah menggandeng KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kali ini. Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 6 Mataram Hendra, S.Pd., mengatakan siswa sekolah menengah merupakan para pemilih yang akan menjadi pemilih pemula. Jadi, perlu dilakukan pendampingan dan edukasi berorganisasi serta berdemokrasi. Salah satunya melalui pemilihan ketua OSIS yang digelar hari ini. Pada pemilihanini, pihak sekolah juga membuat Ketua Panitia Pemilihan OSIS (KPPO) sebagai penyelenggara proses pemilihan layaknya pada pemilihan anggota legislatif maupun Pilkada. Sebelumnya, para siswa tersebut juga diberikan pemahaman terkait dengan kepemiluan dimana mereka dapat memahami berbagai cara dan mekanisme pemilihan yang baik sesuai dengan prinsip berdemokrasi. Di samping itu juga siswa mendapat penjelasan terkait tahap pelaksanaan pemilihan seperti tahap pemilihan umum yang ada di KPU, mulai dari penjaringan pasangan calon, pemutakhiran data pemilih, proses debat pasangan calon dan tata cara pemungu-
(Suara NTB/dys)
KETUA OSIS - Suasana pemilihan Ketua OSIS di SMKN 6 Mataram. Nampak salah seorang siswa keluar dari bilik suara usai memberikan hak pilihnya. tan serta penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari H. “Kami berharap kerja sama ini berlanjut. Kami ten-
tunya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari cara menanamkan nilai-nilai berorganisasi dan berdemokrasi,” tuturnya.
(Suara NTB/dys)
Belajar Berbagi, Siswa SDN 42 Kunjungi Panti Jompo Mataram (Suara NTB) Puluhan siswa SDN 42 Mataram pada Senin (18/9) mengunjungi panti jompo yang terletak tidak jauh dari sekolah itu. Mereka belajar berbagi dengan sesama yang kurang beruntung, jauh dari keluarga dan sanak saudara. Kepala SDN 42 Mataram, Johani, S.Pd., menyatakan, kunjungan siswanya memang merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan niatan agar siswa belajar berbagi dengan sesama yang kurang. “Ini acara kita berbagi di panti jompo dan SLB B Tuna netra. Insya Allah SD 42, membenah diri dari mental, moral anakanak sampai proses pembelajaran,” terangnya, Senin (18/9). Dalam kesempatan tersebut siswa SD Negeri 42 Mataram menyumbang bingkisan berupa sembako hasil dari penggalangan sukarela para siswa. Melalui ajakan berbagi ke para penghuni panti dan siswa SLB ini, Johani ingin agar para siswanya dapat terbentuk mentalnya menjadi generasi yang memiliki empati pada orang lain yang membutuhkan. “Siswa membawa makanan ringan, dan di SLB bisa mendapat pengalaman dari SLB,” ujarnya. (dys)
sekolah dengan KPU merupakan hal yang layak diapresiasi. Di samping itu juga berharap kerjasama ini akan terus berkesinambungan. (dys)
Anggaran Rendah Sulitkan Pengembangan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Anggaran pendidikan yang rendah dinilai akan menyulitkan pengembangan proses pendidikan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai, apalagi investasi pada bidang pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi penerus. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, Selasa (19/9). Menurutnya, investasi bidang pendidikan baru akan dinikmati setelah belasan tahun. “Anggaran yang rendah akan menyulitkan proses pendidikan juga,” katanya. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2016 menunjukkan anggaran pendidikan di NTB yang berasal dari APBD kurang dari 20 persen. Pada NPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu, memperlihat-
kan anggaran pendidikan hanya 3,1 persen dari total APBD. Pada Neraca Pendidikan Daerah itu ditunjukkan perbandingan anggaran pendidikan di NTB pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, NPD menunjukkan anggaran pendidikan di NTB sebesar 2,0 persen. Terjadi kenaikan di tahun 2016 menjadi 3,1 persen. Nilai anggaran pendidikan yang tercantum di NPD tidak termasuk transfer daerah. Ia menganalogikan, profesi seorang dokter atau insinyur yang membutuhkan waktu belasan tahun untuk menyelesaikan pendidikan, tapi ketika sudah men-
jadi dokter, ia dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Oleh karena itu, Syamsudin menyarankan, jika NTB ingin tumbuh besar seperti provinsi lain, jangan tanggung untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen itu. Jika tidak mengalokasikan dana minimal 20 persen itu, sulit untuk mengharapkan lebih pada dunia pendidikan di NTB. “Seperti contoh, Fakultas Kedokteran Unram menjadi 15 besar di Indonesia, kalau alokasi anggaran di pendidikan dasar kita rendah, anak daerah tidak bsia masuk FK Unram, karena
UMM Target Naikkan Akreditasi Institusi Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) berkomitmen untuk terus meningkatkan status akreditasi institusi yang saat ini mendapat nilai B menjadi A. Apalagi seiring tuntutan Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengharapkan agar semua Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Perguruan Tinggi Aisyah (PTA) mendapat hasil akreditasi maksimal baik prodi maupun institusinya. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Drs. H. Mustamin H Idris, MS., mengungkapkan saat ini nilai akreditasi institusi baru B. Ditargetkan pada akreditasi berikutnya memperoleh nilai akreditasi A. Sementara untuk nilai akreditasi prodi saat ini terdapat 23 prodi di UMM. Dari 23 prodi itu, terdapat 18 yang sudah terakreditasi B, sisanya sebanyak lima
prodi memperoleh nilai C. “Oleh karena itu pilihlan prodi yang sudah terakreditasi. Dari 23 prodi ada 18 yang sudah akreditasi B, ada lima yang masih akreditasi C,” ujar Mustamin saat berlangsung kegiatan PKKMB, Senin (18/9). Pihaknya pun berjanji akan berusaha maksimal untuk menaikan semua status akreditasi baik prodi maupun institusi. Kenaikan status akreditasi menjadi target mengingat hasilnya sebagai pembuktian kualitas pengelolaan perguruan tinggi. “Dan kami berjanji di hadapan Saudara ini, prodi yang masih akreditasi C itu minimal sebelum saudara wisuda sudah akreditasi B institusinya juga sudah dapat akreditasi B. Kami terus berupaya agar prodi lainnya yang B bisa jadi A dan institusinya bisa terakreditasi A,” sambungnya. Lebih jauh, akreditasi institusi menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kekua-
tan dan kualitas institusi sebuah perguruan tinggi. Di samping itu, adanya persaingan global yang semakin ketat juga menuntut perguruan tinggi untuk segera melakukan akreditasi. Sebab melalui akreditasi itulah kegiatan akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada masyarakat. Mustamin juga mengingatkan pilihan masuk ke UMM merupakan pilihan yang tepat, karena semua prodi dan institusinya sudah terakreditasi meski harus terus diperbaiki untuk ditingkatkan. “Yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian ialah jangan pilih Prodi yang tidak ada izin pemerintah, jangan pilih Prodi yang belum terakreditasi BAN PT. Kalau saudara memilih prodi yang belum punya izin dan belum ada akreditasi pemerintah itu nanti hasilnya sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan,” terangnya. (dys)
Larang Siswa Bawa Motor SERAHKAN - Perwakilan SDN 42 Mataram menyerahkan bingkisan kepada para penghuni panti jompo. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sekolah pada masyarakat sekitarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sejarah baru dan pembelajaran berorganisasi serta berdemokrasi. Kerja sama antara
Dikbud Kampanyekan Gerakan Bersepeda ke Sekolah Selong (Suara NTB) – Sulitnya menerapkan surat edaran gubernur NTB, terkait larangan membawa sepeda ke sekolah maupun ditempat umum oleh siswa sebelum mengantongi surat izin mengemudi (SIM) menjadi perhatian serius Dinas Dikbud Lotim. Untuk menerapkan SE itu, Dikbud saat ini mengkampanyekan gerakan siswa bersepeda ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Lalu Suandi menegaskan faktanya saat ini masih banyak siswa yang menggunakan sepeda motor ke sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adanya fenomena itu, menurutnya, disebabkan masih banyaknya siswa yang terlalu disayang oleh orang tuanya, sehingga diberikan mengendarai
sepeda motor ke sekolah. Padahal di balik itu, pemberian sepeda motor ke siswa sangat mengancam keselamatan dari siswa itu sendiri. “Dari Dinas Dikbud sendiri secara tegas melarang,” tandasnya. Diungkapkan Lalu Suandi, ada beberapa alasan sangat dilarangnya para siswa menggunakan sepeda motor baik ke sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat ini angka laka lantas di Kabupaten Lotim korbannya berasal anak SMP saat menggunakan sepeda motor. Selain itu, secara fisik anak-anak SMP masih belum bisa stabil mengendarai sepeda motor terutama di jalan umum. Termasuk secara emosional belum stabil. Bahkan dari segi hukum, pelajar yang masih duduk di bangku SMP belum memiliki SIM dan belum boleh
memiliki SIM. “Jadi bukan dilarang membawa sepeda motor ke sekolah, tapi dilarang menggunakan,”tegasnya. Untuk itu, solusi yang ditawarkan, dengan melakukan gerakan anak bersepeda ke sekolah. Hal tersebut sudah diterapkan di wilayah Kecamatan Pringgabaya dan sangat disambut baik oleh wali siswa serta masyarakat setempat. Sementara untuk tingkat kabupaten, nantinya akan dilakukan kampanye anak ke sekolah untuk anak SMP terutama dalam rangka Muharram yang melibatkan seluruh siswa SMP se-Kabupaten Lotim. “Sehingga nanti ada gema yang memberikan inspirasi dan informasi kepada siswa dan orang tua terkait larangan mengendarai sepeda motor,” tandasnya. (yon)
kalah kualitasnya dari anak luar daerah,” ujarnya. Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini, diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dan sarana prasaran di satuan pendidikan, meliputi fasilitas pendidikan, perpustakaan, ruang praktikum, dan lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Drs. H. Muh. Suruji membantah Dinas Dikbud NTB mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah 20 persen. Ia mengatakan, total anggaran pendidikan di atas 23 persen, anggaran itu termasuk juga anggaran pendidikan yang dberikan kepada swasta dan
(Suara NTB/ron)
H. Syamsuddin Anwar lainya. “Kita justru angkanya di atas 23 persen, bayangkan, termasuk pendidikan yang diberikan kepada swasta dan segala macam,” katanya. (ron)
SMK Minim Siswa Berpotensi Dimerger Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki siswa minim atau kurang dari 15 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) berpotensi dimerger dengan SMK yang memiliki kompetensi yang sama. Minim siswa di SMK juga akan mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/9). Menurutnya, satu rombongan belajar di SMK harus minimal 15 siswa, jika kurang maka tidak diakui sebagai satu kelas. “Jika kurang dari itu, kita harapkan gabung sesuai dengan kompetensi yang sama,” jelasnya. Dengan kurangnya siswa dalam satu rombel, maka sertifikasi guru yang mengajar di situ tidak diakui. Pihaknya akan mengarah pada proses merger SMK, saat ini masih dalam tahap pendataan. Di NTB sendiri, terdapat 209 SMK Swasta, dan 89 SMK Negeri. Dinas akan membicarakannya dengan pihak yayasan tempat SMK itu bernaung. Kecenderungan yang terjadi, kata Hasbulwadi, sejumlah
(Suara NTB/ron)
Salurkan Potensi Siswa
L. Hasbulwadi
SMK swasta masih memiliki siswa yang minim. “Makanya kita sedang pantau sekolah, mana yang kurang (siswanya) sekolah itu,” katanya. Mekanisme merger yang bisa dilakukan melalui sekolah konsorsium. Pihak dinas masih akan melakukan pendataan terlebih dahulu, terutama kepada SMK swasta. Pihaknya tetap akan memperhatikan secara proporsional antara SMK Swasta dan SMK Negeri, karena sekolah swasta juga membantu pemerintah yang saat ini belum mencukupi permintaan sekolah masyarakat melalui SMK Negeri. Namun, pihaknya memberikan keleluasaan agar terjadi persaingan yang bebas. Hasbulwadi menekankan, performa sekolah sangat bergantung pada manajemen sekolah. Pemerintah tidak bisa terlalu jauh ikut camput. “Kita berikan persaingan secara sehat. Sekolah punya otoritas,” katanya. Tiga hal yang harus dipenuhi oleh SMK yaitu ketersediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang memadai, dan faktor pembiayaan yang mencukupi. Dengan terpenuhinya ketiga hal itu, maka standar pendidikan yang lainnya akan mengikuti. Bagi pihak tertentu yang ingin mendirikan SMK diharuskan mematuhi standar ketentuan nasional yang ditentukan. Hasbulwadi menegaskan, melalui revitalisasi SMK yang dilakukan di tahun ini diyakini dapat memperbaiki SMK. Melalui peningkatakan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana secara berkala, serta penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri. “Kalau revitalisasi jalan, ada harapan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri,” harapnya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
Popnas 2017
NTB Menambah Dua Emas Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB berhasil menambah perolehan medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 12-20 September 2017. Dua medali emas itu diraih dari cabor tarung derajat dan silat. Demikian informasi dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang diterima Suara NTB via ponselnya, Selasa (19/9) kemarin. “Atlet kita berhasil menambah dua medali emas. Yakni dari cabor pencak silat dan tarung derajat,” ucapnya. Dikatakannya, medali emas NTB di cabor silat diraih lewat Wan Hardiah Ihsan di kelas E putri setelah mengalahkan atlet Sulawesi Selatan (Sulsel) di babak final, di Auditorium UNDIP Semarang, Selasa (19/9) kemarin. Dengan tambahan satu medali emas itu,
tim silat yang diperkuat delapan atlet berhasil meraih satu emas, satu perak dan dua perunggu. Tambahan satu perak diraih Yuriawan di kelas A putra, sementara dua perunggu dari Ni Ketut Swartini di kelas G putri dan Yuliana di kelas A putri. Selanjutnya tambahan medali emas kedua NTB diraih dari atlet tarung derajat, Satriawan Derajat setelah memenangkan laga final kelas 49,1-55 Kilogram (Kg), Selasa (19/ 9) kemarin. Hingga pertandingan tarung derajat berakhir kemarin maka total medali diraih tarung derajat sebanyak empat medali yakni satu emas dan tiga perunggu. Itu artinya total medali emas yang diraih NTB secara keseluruhan hingga kemarin mencapai empat medali. Dua medali emas sebelumnya diraih di 100 meter dan 200 meter cabor atletik atas nama L. Muhammad Zohri. (fan)
(Suara NTB/fan)
BACAKAN SK - Tampak Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman tengah membacakan SK Pelantikan pengurus KONI NTB periode 2017-2021 di Hotel Lombok Astoria, Selasa (19/9) kemarin.
(Suara NTB/ist)
PERAIH MEDALI - Pose bersama Bupati Bima, Andrian, Atlet peraih medali Perunggu di SEA Games, di Malaysia belum lama ini, bersama keluarga diruang Bupati Bima, Senin (18/9).
Andrian dan Keluarga Bertemu Bupati Bima Bima (Suara NTB) – Andrian Yasin, atlet NTB yang berhasil meraih medali perunggu pada SEA Games Malaysia tahun 2017, bertemu dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhayamanti Putri, Senin (18/9) sore. Demikian dikatakan kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid S. Sos, Selasa (19/ 9). Kata dia, pertemuan di ruang kerja Bupati tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. “Pada pertemuan dengan Bupati kemarin, Andrian juga didampingi sang istri, anak, orang tua serta pelatih,” kata Armin. Menurut Armin, pertemuan tersebut, Andrian menyampaikan langsung ucapan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bima. Karena atas doa restu masyarakat, Ia berhasil meraih medali perunggu di arena SEA Games. “Prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional
itu tidak terlepas dari doa restu masyarakat Bima,” kata Armin mengutip Andrian. Sementara Bupati, kata Armin mengungkapkan kebanggaannya atau prestasi yang ditorehkan Andrian. Atlet lari gawang 400 meter putra yang berhasil meraih medali perunggu pada SEA Games. “Bupati juga menanyakan kegiatan pasca SEA Games. Saat ini Andrian sedang mempersiapkan diri menghadapi Asian Games yang akan berlangsung tahun 2018 datang,” kata Armin. Usai pertemuan tersebut Bupati kemudian memberikan bonus sebagai wujud apresiasi atas keberhasilan atlet kebanggaan masyarakat Bima itu. Sembari berpesan kepada Istrinya untuk terus mendukung atau menyuport
karir sang suami. Andrian adalah atletik NTB, asal desa Rasabou Kecamatan Bolo. Pada PON XIX, di Jawa Barat, 2016 lalu. Adrian juga pernah berhasil meraih medali emas cabang atletik lari gawang. Prestasi itu, diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dengan memberikan bonus uang puluhan juta dan diserahkan langsung oleh Bupati, dikediamannya di Desa Rasabou Kecamatan Bolo. (uki)
Andy Resmi Pimpin KONI NTB
Mataram (Suara NTB) -
Andy Hadianto akhirnya resmi memimpin KONI NTB setelah dilantik secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman di Hotel Lombok Astoria, Selasa (19/9).
Pelantikan Ketua Umum KONI NTB Periode 20172021 itu berlangsung selama satu jam setengah, dimulai pukul 09.30 hingga 11.00 Wita. Dihadiri Asisten III Setda Pemprov NTB, Buchruddin, M. PD mewakili Gubernur NTB. Kemudian hadir juga sejumlah pejabat SKPD Provinsi NTB dan sebanyak 57 anggota KONI NTB terdiri dari 10 KONI kabupaten/kota dan 47 cabor. Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman dalam sambutannya mengingat-
kan pengurus KONI NTB yang dilantik agar memberikan yang terbaik dalam membina atlet demi memajukan prestasi olahraga di Nusa Tenggara Barat. Pasalnya prestasi tidak akan pernah datang dengan tiba-tiba. Dalam hal ini yang harus dilakukan pengurus memberikan perencanaan yang matang dengan kreativitas kebersamaan. “Prestasi itu tidak bisa datang tiba-tiba. Diupayakan ada perencanaan dan reatifitas yang dilalui dengan kebersamaan,” ucapnya.
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4865CB NOKA/NOSIN : MH1JF8118CK609753/ JF81E-1606899 AN. RAMINAH HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Harapannya, personilpersonil KONI NTB yang terpilih itu dapat bekerjasama dengan baik sehingga bisa memberikan prestasi terbaik untuk mengangkat marwah Indonesia melalui olahraga nasional. Diakuinya prestasi olahraga di nasional saat ini pada urat nadi yang tidak. Hasil SEA Games 2017 merupakan prestasi terburuk yang pernah dicatat Indonesia. Harapan kedepan atlet NTB dapat berkontribusi untuk bangsa Indonesia sesuai keinginan KONI NTB. Di tempat yang sama, Asisten III Setda Pemprov NTB, Buchruddin, M. PD
mewakili Gubernur NTB mengatakan Pemprov NTB akan mendukung penuh program pembinaan olahraga di NTB khususnya menyiapkan anggaran serta mempersiapkan sarana olahraga untuk kegiatan latihan atlet. “Kita akui untuk peningkatan prestasi olahraga NTB di nasional perlu perhatian. Terutama berkaitan pembiayaan, proses regenerasi dan pembinaan atlet. Ini menjadi pekerjaan yang harus dipersiapkan. Sehingga NTB tidak lagi bertengger di posisi 14 tapi diperingkat 10 besar nasional,” harapnya. Lanjutnya, dalam hal ini pihak Pemprov NTB percaya bahwa dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang standar prestasi NTB akan setara dengan daerah di Ibukota. Dalam hal ini pemerintah siap mendukung sepenuhnya karena selain mendapatkan hasil yang baik, itu juga akan menjadi proses ibadah kepada Allah SWT. (fan)
HILANG STNK R2 HONDA DR2698BC NOKA/NOSIN : MH1JB51116K876425/ JB51E-1870126 AN. HAMIDAH SPD HILANG DISEKITAR PASAR KEBON ROEK
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836
Rabu, 20 September 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 20 September 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
Rabu, 20 September 2017
SUARA NTB
Halaman 14
KONFERENSI NASIONAL PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS XIII Deklarasi Mataram – 2017 1. Kami bertekad untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dalam upaya PRBBK 2. Kami bertekad mengintegrasikan PRB dalam program pembangunan desa/masyarakat yang kami laksanakan 3. Kami bertekad melakukan perlindungan kepada kelompok rentan/kelompok berisiko tinggi dalam setiap upaya PRB 4. Kami bertekad menguatkan peran dan kapasitas komite sekolah serta Forum Anak di Komunitas 5. Kami bertekad mengupayakan pengintegrasian lintas sektor dari kebijakan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana 6. Kami sepakat untuk merekomendasikan hal-hal berikut kepada semua pihak terkait PRBBK untuk: a) Memperkuat kearifan lokal dan aturan adat untuk memperkuat PRBBK b) Memastikan pendekatan PRB yang inklusi c) Mengintegrasikan Kurikulum PRB ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan d) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk Kelompok masyarakat e) Mengarusutamakan PRBBK dalam upaya PRB f ) Memanfaatkan data dasar yang sudah ada untuk memantau dan mengevaluasi upaya PRB yang sedang dilaksanakan g) Memberi masukan kepada BPS untuk mengintegrasikan kebutuhan data untuk verifier indikator “ketangguhan komunitas” (desa/kelurahan) dalam PODES h) Mempercepat ketersediaan dan keterjangkauan data informasi untuk pengelolaan sumber daya alam dan risiko bencana di tingkat komunitas/desa melalui kebijakan ONE Data i) Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang ramah komunitas dan Satuan Unit Pendidikan serta terkoneksi dengan berbagai pemangku kepentingan j) Mendorong paralegal dan pekerja kemasyarakatan untuk mendukung masyarakat melakukan upaya PRBBK k) Memberdayakan semua pihak terkait, yaitu masyarakat, (calon) pemerintah lokal, (calon) legislatif dan (calon) yudikatif. l) Mendorong komitmen politik (calon) Kepala Daerah dan Satuan Unit Pendidikan. Dalam mencapai agenda di atas, kesepakatan ini mengikuti dengan kesepakatan yang dihasilkan dari KN PRBBK XII yaitu Deklarasi Bandung, dalam kurun waktu seperti di bawah ini: PETA JALAN PRBBK Pada tahun 2018 tercapai : 1. Laporan dan prosiding KN PRBBK XIII sudah tersedia dan digunakan; 2. Ujicoba dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan PRBBK; 3. Penyelenggaraan KN PRBBK XIV; 4. PRRBK menjadi agenda pembangunan minimal 5 Provinsi, 50 kabupaten/kota; 5. Panduan PRBBK terbarukan; 6. Pedoman Perlindungan Pelaku PRBBK dan Kelompok Rentan; dan 7. PRBBK terpadu dalam Kurikulum Pendidikan Formal Pada tahun 2019 tercapai : 1. Evaluasi PRBBK tahun 2016-2018. 2. Laporan dan prosiding KN PRBBK XIV sudah tersedia dan digunakan. 3. Penyelenggaraan KN PRBBK XV. 4. Dokumentasi praktik baik PRBBK dari berbagai wilayah di Indonesia. 5. Dokumen RPB terbarukan sudah dilegalkan di 34 provinsi, 132 kabupaten/kota. 6. PRBBK menjadi agenda pembangunan minimal 10 provinsi, 132 kabupaten/kota. 7. PRBBK menjadi agenda Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pada tahun 2024 tercapai : 1. PRBBK menjadi agenda pembangunan 20 provinsi dan 275 kabupaten/kota 2. Dokumen RPB terbarukan sudah dilegalkan di 34 provinsi, 275 kabupaten/kota Pada tahun 2030 tercapai : 1. Seluruh propinsi/kabupaten/kota mengagendakan dan mengalokasikan anggarannya untuk PRBBK 2. Dokumen PRB terbarukan sudah dilegalkan di seluruh provinsi, kabupaten/kota. Melalui deklarasi ini, kami ingin menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota Mataram, Arbeiter-Samariter Bund (ASB) Indonesia and the Philippines, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Maluku, BPBD Provinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Papua, BPBD Provinsi Papua Barat, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, BPBD Provinsi Sumatera Barat, Catholic Relief Services (CRS), Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial-PMD Kabupaten Lembata, Dompet Dhuafa, Forum Komunikasi TAGANA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Forum Pengurangan Risiko Bencana – Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Timur Tengah Utara, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat, Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat, Forum Pengurangan Risiko Bencana “Mbojo Ma Tenggo”, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Aceh, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Forum Pengurangan Risiko Bencana Rinjani Kabupaten Lombok Timur, GEMPAR-UGR Lombok Timur, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Islamic Relief, Jemari Sakato Sumbar, Kantor Desa Maropok, Kelompok Siaga Bencana (KSB), KOSLATA, KONSEPSI, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan, Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), LP2DER Bima, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Mercy Corps Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Muslim Aid, Palang Merah Indonesia (PMI), Perkumpulan Lingkar, Plan International Indonesia, PT. Kharisma Multi Jaya, Pusat Studi Bencana Universitas Udayana, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, RSJ Mutiara Sukma, SEHATI Sukoharjo, Sekber Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur / Brigade Penolong 13 Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Timur, Satuan Reaksi Cepat (SRC) Gerakan Pramuka Kwarda Maluku, Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (Unit LIDi) Provinsi Jawa Tengah, Wahana Visi Indonesia, Yayasan Bina Swadaya, Yayasan IDEP Selaras Alam, Yayasan KARINA KAS, Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama (Satunama), Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children, serta seluruh relawan Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara KN PRBBK XIII yang telah menginvestasikan sumber-sumbernya secara efektif agar KN PRBBK XIII berlangsung dengan lancar.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 20 September 2017
Golden Palace Hotel Lombok Perkenalkan Menu Terbaru Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok kembali memperkenalkan menu terbarunya di bulan September ini. Menu ini adalah Nasi Goreng Bebek Kampung dan Mi Seng Balacan. Menurut chef Mukhlis Affandi, selaku chef Golden Palace Hotel Lombok, mengatakan menu baru ini memiliki cita rasa khas Lombok yang disesuaikan. “Mie Seng Balacan ini menggunakan terasi asli Lombok yang tanpa pewarna agar orang luar tahu jika rasa terasi Lombok itu sangat enak,” terangnya beberapa waktu lalu. Chef Mukhlis menambahkan, selain menggunakan terasi Lombok, menu Mie Seng Balacan ini juga menggunakan mie yang dibuat sendiri. “Rasa dan ukurannya berbeda dengan mie yang biasa dijual. Mienya fresh, bukan instan,” jelasnya. Sedangkan menu Nasi Goreng Bebek Kampung, kata Chef Mukhlis, menggunakan daging bebek lokal yang sebelumnya dimasak terlebih dahulu sampai empuk. “Menu nasi gorengnya merupakan perpaduan antara olah-olah dengan bumbu kuning yang dikombinasi,” ujarnya. Selain itu, ia sengaja menggunakan potongan daging bebek beserta tulangnya ke dalam sajian nasi gorengnya. “Agar para tamu selain menggunakan sendok, juga menggunakan tangan agar makannya semakin nikmat,” jelasnya. Kedua menu ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang besar. “Ukurannya big size, cukup untuk 2-3 orang untuk 1 menu,” kata Chef Mukhlis. Selain itu, tingkat kepedasan untuk kedua menu ini bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. “Karena tidak semua orang bisa makan pedas,” jelasnya. Harga untuk 1 porsi Mie Seng Balacan sendiri dibanderol seharga Rp 39 ribu, sedangkan untuk Nasi Goreng Bebek Kampung dibanderol Rp 69 ribu. “Harga sudah termasuk tax servis,” kata Chef Mukhlis. Walaupun tergolong menu baru, ia mengatakan kedua menu ini sudah banyak diminati oleh konsumen setia Golden Palace Hotel Lombok. (uul)
Halaman 15
Bonris (Bolunya Artis) Hadir di Lombok BERKUNJUNG ke suatu daerah rasanya kurang lengkap jika tidak membawa oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Saat ini banyak bermunculan artis-artis yang merambah ke dunia usaha khususnya kuliner. Yang sedang hits saat ini adalah usaha cake dan kuenya para artis yang kini hadir di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu yang dijadikan target pasar oleh para artis ini untuk merambah bisnis mereka di bidang usaha kue ini adalah Pulau Lombok. Usaha kue yang diberi nama Bonris (Bolunya Artis) ini dirintis oleh tiga artis ibu kota yaitu Penyanyi Dangdut Gina Youbi (2 Racun Youbi Sister), Ageng Kiwi yang barubaru ini merilis recycle lagu Mengapa Harus Jumpa dan Pemain Sinetron Roman D Man yang bermain di sinetron Dua Wanita Cantik. Menurut
Ageng Kiwi alasannya merintis Bonris ini “ intinya lebih ke kue oleh-oleh. Kita kan sering keliling-keliling show ke daerah-daerah, kalau kita show itu kan biasanya kita bawa gift , bawa makanan, bawa oleholeh khusus dari daerah tersebut. Nah Lombok kan wisatanya sekarang sedang oke jadi harus punya oleh-oleh yang ada ciri khasnya. Nah yang punya karakter dan ciri khas itu ada di Bonris ini,’’ ungkapnya saat ditemui di New Zealand Cake and Pastry, Selasa(19/9) Gina Youbi menambahkan, perbedaan Kue Bonris ini dengan kue-kue yang lain adalah “Bonris ini kuenya sangat lembut. Kita buat dengan bahanbahan premium dan pilihan dan juga Bonris mempunyai berbagai varian rasa. Ada rasa cokelat,keju,pisang,lemon, green tea , durian dan red velvet. Packagingnya kita buat
juga sangat menarik dengan warna-warna khas Indonesia. Masalah rasa kita jamin tidak diragukan dan harga juga bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, ada harga ada kualitas lah,’’ ungkapnya. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung ke Lombok harus mampir ke toko kue New Zealand Cake and Pastry untuk cari Bonris ini. Roman D Man menambahkan ‘’kan banyak nih temen-temen yang syuting di sini jadi dia perlu oleh-oleh. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau datang ke Lombok ada oleh-olehnya seperti Bonris ini. Tapi selain itu di New Zealand Cake and Pastry ini juga banyak varian kue lainnya ada kue cokelat, keju,dan masih banyak rasa lainnya,’’ paparnya. Menurut Rusye Manager Operation New Zealand Cake and Pastry “grand opening un-
(Suara NTB/ist)
BONRIS - Tiga artis ibu kota yaitu Penyanyi Dangdut Gina Youbi (2 Racun Youbi Sister), Ageng Kiwi yang baru-baru ini merilis recycle lagu Mengapa Harus Jumpa dan Pemain Sinetron Roman D Man, pemilik usaha kue Bonris yang sudah hadir di Mataram. tuk Bonris sendiri itu tanggal 18 September 2017. Untuk target pasarnya sendiri kita inginkan sih sebanyak-banyaknya ya, tapi yang terpenting masyarakat Lombok kenal
Calon Direksi Bank NTB dan Jamkrida
Pemegang Saham Diminta Ajukan Orang Profesional Mataram (Suara NTB) Dua lembaga keuangan milik pemerintah daerah, PT. Bank NTB dan PT. Jamkrida NTB Bersaing akan melakukan perombakan jajaran direksi. Otoritaspun menyarankan pemegang saham harus mengajukan orang – orang profesional. Pemegang saham telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menentukan siapa calon pengganti direksinya dan dewan komisarisnya. Disepakati ada tiga nama yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan uji ke-
patutan dan kelayakan terhadap calon pengganti H. Komari Subakir, Direktur Utama Bank NTB saat ini, dan gerbong di bawahnya. Demikian juga PT. Jamkrida NTB Bersaing, juga sudah melakukan RUPS – LB untuk menentukan pengganti Direktur Utamanya, Indra Manthica dan gerbong di bawahnya, serta dewan komisaris. Nama-nama yang diusulkan oleh pemegang saham idealnya harus dari kalangan profesional. Untuk Bank NTB tentu yang sudah berpengalaman di bidang perbankan, dan untuk Jamkrida, harus yang sudah berpengalaman di asur-
ansi, kata Plh. OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillah HS. OJK menilai Bank NTB sudah berkembang cukup baik. Karena itu, penting menempatkan orang yang profesional agar perkembangannya lebih baik. Apalagi tantangan industri keuangan saat ini cukup kompleks. Sehingga pemimpin industri keuangan idealnya harus yang profesional. “Pengajuan (calon direksi) tidak bisa asal-asalan,” katanya mengingatkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan OJK pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon-calon direksi yang diusulkan pemegang sa-
ham nantinya. Terutama syarat awal secara administratif, calon yang diusulkan akan dianalisa track recordnya. Syarat administratif inilah yang bisa mengantarkan calon bisa diuji kepatutan dan kelayakannya atau tidak. “Calon ini diusulkan oleh pemegang saham yang ditetapkan oleh RUPS. OJK melihat yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi atau tidak, baru go ke berikutnya, fit and proper test,” terang Hj. Aprillah di kantor OJK NTB, Senin (16/9) kemarin. OJK akan menggali integritas dan kompetensi caloncalon, bagaimana penge-
Giliran Direktur PD.BPR Lobar Diperiksa Dari Hal. 1 (Suara NTB/uul)
Chef Mukhlis dengan menu terbaru Mie Seng Balacan di Hotel Golden Palace Hotel Lombok.
Disnakeswan Serahkan Dokumen Permintaan Kejari Lotim Dari Hal. 1 Itu bantuan sapi untuk kelompok di Lombok Timur dari APBD tahun 2017,’’ imbuhnya. Menurutnya, laporan dugaan penyimpangan Bansos itu bukan saja terkait dengan pemberian bantuan sapi di Disnakeswan NTB. Tetapi juga pemberian Bansos oleh SKPD lainnya juga ada yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Seperti pemberian bantuan peralatan sound system atau bantuan alat tenun yang dilakukan SKPD lainnya. “Mekanisme penyaluran bantuan sudah kita jalankan. Setiap kelompok yang menerima harus lengkap semua, ada orangnya. Ndak tahu nilainya, lupa saya. Tapi saya yakin (tidak menyimpang),’’ tandasnya. Aminurahman menambahkan, Kejari Lotim hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Menurutnya, laporan dari masyarakat tersebut merupakan hal yang biasa, terutama yang tidak dapat bantuan. Namun yang jelas, katanya, mekanisme pemberian bantuan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Dimana, pada saat pemberian bantuan, ketua, sekretar-
is, bendahara dan anggota kelompok semuanya harus hadir kecuali yang berhalangan. Pemberian bantuan ternak itu kemudian didokumentasikan satu per satu terutama bagi penerima bantuan. Pada waktu pemberian bantuan, ada juga Tim Pemeriksa Barang yang hadir. ‘’Ada dalam berita acara penyerahan barang ditandatangani saksi-saksi,’’ jelasnya. Ditanya jumlah sapi yang diberikan kepada masingmasing kelompok, Aminurahman menyatakan jumlahnya berbeda-beda tergantung kelompok yang mendapatkan. Ia mengungkapkan, bantuan sapi kepada kelompok tani ternak ini merupakan bagian dari program aspirasi Dewan. “Satu kelompok yang dipermasalahkan. Tapi semua sudah kita suplai datanya. Kita hadir penuhi panggilannya, lengkap semua. Mudah-mudahan dirasa cukup oleh beliaubeliau (Kejari Lotim). Kalaupun ada lagi data yang diminta, kita penuhi. Kita siap lengkapi yang kurang,” pungkas Aminurahman. (nas)
Dua Investor Angkat Kaki dari RPH Banyumulek Dari Hal. 1 Paling tidak, pengelolaan RPH Banyumulek butuh suntikan modal antara Rp 30 – 50 miliar. Pasalnya, fasilitasfasilitas yang ada di RPH tersebut mampu memproduksi daging beku sampai 7 ton sehari. Syahdan menyebutkan, harga sapi potong di NTB termasuk cukup tinggi. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Minimal harga sapi potong dengan bobot 225 kg Rp 10 juta per ekor. Apalagi, katanya, jika sapi tersebut sebelum dipotong dipelihara dulu atau dilakukan penggemukan maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. ‘’Itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Itu paling tidak dia harus punya modal bisa sampai Rp 30 miliar. Kalau rata-rata kita beli 100 ekor. Satu ekor harganya Rp 10 juta, maka butuh Rp 1 miliar. Kalau 1.500 ekor maka dibutuhkan modal Rp 15 miliar,” rincinya. Meskipun tidak menguntungkan, kata Syahdan, namun PT. GNE akan tetap mengembang-
kan bisnis pengelolaan RPH Banyumulek. Ia menyatakan, akan dilakukan reformasi pengelolaan RPH Banyumulek. RPH Banyumulek nantinya akan dikembangkan atau dibuka untuk jasa pemotongan hewan. Ia menyatakan, semua RPH bertaraf internasional yang ada di NTB ratarata menghadapi persoalan yang sama. Namun, pihaknya tak akan kalah akal. RPH tersebut akan dibuka untuk umum sebagai tempat pemotongan hewan. Selain itu, kedepannya diharapkan seluruh hotel yang ada di NTB memanfaatkan daging beku yang diproduksi perusahaan daerah tersebut. “Marketingnya harus ditata. Kemudian kawasan juga harus ditata. Supaya RPH ini menghasilkan. Kemarin saja, hanya 10 hari kerja sudah hampir Rp 25 juta keuntungannya. Kemampuan orang memotong sapi per hari maksimal 15 ekor. Makanya nanti akan kita buka untuk umum jasa potong hewan,’’ tandasnya. (nas)
dulu lah. Tahu rasanya, jadi kita harapkan hari ke hari banyak yang kenal Bonris dan juga pastinya akan berpengaruh pada target penjualan,’’ harapnya. (adv)
Saksi diperiksa oleh Kepala Seksi Penyidikan pada Pidsus Kejati NTB, Zulkifli, SH.,MH di ruangannya hingga menjelang siang. Permintaan keterangan Direktur BPR Lobar ini menurut Zulkifli melalui Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, sebagai tindak lanjut naiknya kasus BPR ini ke penyidikan. Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan penyitaan dokumen di PD BPR Lombok Tengah. Pemanggilan Direktur PD BPR Lobar ini juga bagian dari rangkaian kelanjutan penyitaan tersebut. ‘’Pemeriksaan ini seputar lanjutan pengembangan setelah naik ke penyidikan,’’ kata Dedi. Selain diminta keterangan saksi, Husni juga menyerahkan dokumen kepada penyidik. Tidak dijelaskan isi dokumen tersebut. Namun diakui Dedi Irawan, isinya seputar bukti bukti yang dibutuhkan penyidik untuk penyidikan kasus tersebut. Kapan gelar perkara untuk penentuan tersangka? Menurutnya ini menjadi otoritas penyidik. Gambaran umum, penetapan tersangka akan dilakukan setelah semua saksi di-
periksa di tingkat penyidikan, semua alat bukti pendukung sudah disita dan pada proses akhir dilakukan gelar perkara. Sejalan dengan pemeriksaan saksi, koordinasi dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus intens dilakukan. Ditingkatkannya kasus merger PT. BPR ke penyidikan, mengharuskan penyidik menentukan angka kerugian negara. Permintaan audit itu direspons BPKP dengan rencana untuk ekspose bersama. Agenda untuk menyamakan persepsi dengan penyidik soal kelengkapan dokumen dan alat bukti hasil penyidikan, dipadukan dengan kebutuhan audit BPKP. Namun agenda ekspose awal belum jelas, karena masih harus ditentukan dengan penyidik. Namun soal teknis audit, apakah investigasi atau langsung audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), akan dipilih berdasarkan kelengkapan dokumen, keterangan saksi pendukung dan alat bukti. Jika memang bahan sudah komplit, maka akan dilakukan audit PKKN, langsung untuk penentuan kerugian nega-
ra. Namun jika masih perlu pendalaman bukti dan keterangan saksi tadi, maka akan diagendakan dalam audit investigasi. Audit akan berkaitan dengan penggunaan anggaran operasional merger BPR sebesar Rp 1,6 miliar tahun 2016 -2017. Penggunaan anggaran itu dialokasikan kepada tiga bidang untuk proses merger di bawah kendali tim konsolidasi. Tiga bidang itu diantaranya, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang Teknologi Informasi (TI) dan bidang Legal. Penjelasan yang dikutip Suara NTB dari sejumlah saksi pejabat BPR sebelumnya, anggaran operasional yang sudah digelontorkan diantaranya untuk operasional tim konsolidasi, seperti studi banding untuk bidang SDM dan pembelian server untuk bidang IT. Nilai total anggaran proses merger ini disebut- sebut Rp 1,6 miliar, sebagian sumbernya dicomot dari masing- masing PD BPR Rp 100 juta. Penyidik Pidsus Kejati NTB membidik nomenklatur yang melegalkan penggunaan anggaran untuk merger tim konsolidasi tersebut. (ars)
tahuannya di bidang perbankan, apa komitmennya membangun industri keuangan. Barulah OJK akan merekomendasikan kembali kepada pemegang saham, siapa saja yang bisa dipilih sebagai nakhoda industri keuangan milik pemerintah daerah. Proses-proses itulah yang akan dilalui. Diketahui saat ini penentuan calon direksi oleh pemegang saham. Kendati demikian, Hj. Aprillah mengatakan sampai saat inipun, OJK belum menerima siapa saja calon-calon yang diusulkan itu. Baik untuk calon direksi Bank NTB, maupun calon direksi Jamkrida. (bul)
Reformasi PT. GNE Dari Hal. 1 Belakangan, Pemprov mengajukan perubahan Perda mengenai PT. GNE kaitannya dengan penyertaan modal dasar sebesar Rp 75 miliar untuk perusahaan daerah tersebut. ‘’Pemerintah provinsi memang mereformasi juga. Kita berharap ada reformasi terhadap BUMD itu. Tapi kan kajiannya nanti dibahas Pansus. Kita berharap GNE itu berubah, direformasi,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/9) siang kemarin. Saat ini jumlah penyertaan modal Pemprov NTB ke PT. GNE sekitar Rp 20 miliar. Untuk mencapai modal dasar sebesar Rp 75 miliar, PT. GNE meminta tambahan suntikan modal sekitar Rp 55 miliar. Untuk penambahan penyertaan modal ini, Pemprov sudah mengajukan perubahan Perda ke DPRD dan sedang dalam pembahasan. Mori menambahkan, PT. GNE harus fokus menjalan-
kan usaha yang benar-benar menjadi core bisnisnya. Ia menegaskan, sejak dulu Dewan sudah meminta perusahaan daerah ini untuk fokus dalam mengembangkan usahanya. “Bidang usahanya yang jelas ini apa? Misalnya tahun ini, bidang usaha yang dikembangkan ini. Kemudian tahun depan beda lagi. Jadi perencanaannya kita lihat kurang matang,’’ kata Politisi Gerindra ini. Dengan adanya perubahan Perda tersebut lanjut Mori, diharapkan benar-benar dapat mengubah PT. GNE. Selama ini ia melihat core bisnis PT. GNE tidak jelas. Bahkan, ia merasa heran BUMD sekelas PT. GNE ini mengembangkan usaha pembuatan papin block dan jasa cuci mobil. “Biarkanlah usaha cuci mobil itu jatah masyarakat kecil. Kita berharap PT. GNE sebagai BUMD dia punya sumber daya, modal kuat, punya aset yang besar gunakan untuk hal-hal yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Jadi GNE ini usahanya jangan yang kecil-kecil,” sarannya. (nas)
Pengamanan ATM Berlapis hingga Perangkat Canggih Dari Hal. 1 BRI Cabang Mataram, membawahi Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara melakukan pengamanan ekstra di mesin-mesin ATMnya. Setelah sindikat kejahatan perbankan gagal melakukan aksinya. Bank milik pemerintah ini mulai memasang mesin paling canggih di setiap ATM yang tersebar sebanyak 118 unit di tiga kabupaten/kota yang dilayaninya. ‘’Jangan kecewa nanti kalau misalnya ada mesin kita yang tiba-tiba off line, tiba-tiba mati. Itu bukan mesin yang terganggu, artinya ada kemungkinan terpasang alat skimmer. ATM kita otomatis tidak berfungsi. Semua mesin akan dipasangkan alat ini,’’ ungkap Kepala Cabang BRI Mataram, M. Harsono di ruang kerjanya, Selasa (19/9) kemarin. Tidak hanya itu, BRI meny-
iapkan tim khusus yang melakukan patroli ke mesin-mesin ATMnya. Dalam sehari satu mesin diperiksa dua kali. Harsono mengatakan, pada dasaranya BRI sendiri sudah melakukan pengamanan maksimal untuk mesin-mesinnya. Hanya saja, sindikat kadang lebih canggih. Harsono menegaskan, tetap menjamin sepenuhnya keamanan nasabah. ‘’Kalaupun ada yang kena skimming, laporkan dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menggantinya,’’ ujarnya. Kasus skimming menurut Harsono, tidak saja terjadi di satu bank. Bank-bank lainnyapun mengalami cerita yang sama. Termasuk bank-bank luar negeri (asing). Untuk bank internasional ini, laporan korban disampaikan dan diproses langsung ke kantor pusatnya. Pembobolan ATM ini tetap diwaspadai tidak saja oleh perbankan. Tetapi oleh semua lapisan
masyarakat. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh perbankan. Nasabah atau masyarakat di dalamnya, harusikutberperanaktifagartidak menjadi korban. Cara-cara sederhana yang bisa dilakukan yakni, dengan menutup saat memencet pin di mesin ATM. Melaporkan kepada petugas jika ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada area dan mesin ATM. Yang tak kalah penting adalah rutin melakukan pergantian PIN ATM. ‘’Transaksinya pakai mobile banking saja kalau bisa,’’sarannya. Terpisah, Pemimpin BNI Mataram, Akhmad Indra juga mengaku dua minggu lalu mesinnya kebobolan karena aksi skimming. Pihaknya mengganti kerugian nasabah sebesar Rp 30 juta, atau setara dengan bunga kredit sebesar Rp 3 miliar. ‘’Baru hari ini diganti kerugian nasabah,’’ terangnya. BNI juga melakukan pengamanan secara maksimal terhadap mesin-mesin ATM yang
tersebar sebanyak 216 unit di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Beberapa cara pengamanan berlapis yang diterapkan diantaranya, mengerahkan tim pengawas yang rutin memeriksa mesin ATM setiap pagi dan sore. Demikian juga di malam hari. Selanjutnya petugas kebersihan ATM juga dibekali pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan adanya alat-alat yang ganjil di mesin ATM untuk segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Ketiga, petugas yang melakukan isi ulang ATM juga rutin mengecek setiap sisi-sisi mesin. ‘’Untuk penggunaan alat yang paling canggih, tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan juga. Tapi sementara ini tim kita kerahkan, kalau ada temuan barang-barang mencurigkan, mesin ATM ini dipantau dan tinggal tangkep pelakunya kalau ada,” ujarnya. Lantas kenapa BNI juga ke-
bobolan? Akhmad Indra mengatakan, setiap pengawasan, apalagi oleh manusia, tentu ada batasnya. Bank tetap berusaha meninimalisirnya. Sindikat kejahatan perbankan ini sebenarnya sudah diketahui oleh petugas. Misalnya segerombolan wisatawan datang ke Indonesia, Mabes Polri langsung berkoordinasi dengan semua perbankan untuk waspada. “Polisi tahu sebenarnya, kalau ada gerombolan datang dari Bulgaria misalnya, disampaikan ke kantor pusat kami dan diteruskan. Hanya saja untuk menangkapnya, perlu ada bukti-bukti, tidak bisa sembarangan,” imbuhnya. Agar skimming tidak menelan kerugian nasabah, Akhmad Indra juga berbagi tips agar tidak memencet nomor pin dengan cara terbuka. Gunakan gerakan mengetik sepuluh jari, dan rutin melakukan pergantian pin ATM. (bul)
Kunci Entaskan Kerak Kemiskinan Dari Hal. 1 Menurutnya, jika program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sinergi maka akan sulit mengentaskan 13 persen warga NTB yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin tersebut. Artinya, kata Endang, program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan harus benar-benar menyentuh 13 persen masyarakat yang masuk kerak kemiskinan tersebut. ‘’Kalau 13 persen itu tidak dilakukan sinergi program yang langsung menyentuh maka akan sulit diturunkan. Kalau yang hampir miskin mungkin
agak mudah dientaskan. Tetapi sekarang harus menyentuh akar-akarnya,’’ katanya. Endang menyebutkan, dua komoditas yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan di NTB yakni beras dan rokok. Untuk itu, penyaluran beras sejahtera (rastra) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin harus benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu disalurkan. Pasalnya, kata Endang, selama ini ada juga masyarakat yang tidak berhak menerima rastra, justru menerima bantuan beras subsidi tersebut. ‘’ Itu harus diluruskan. Jadi harus penyalurannya by name by address sesuai dengan basis data terpadu,’’ ucapnya.
Kemudian terkait dengan rokok yang menyumbang angka kemiskinan, Endang menyarankan perlu pendekatan budaya supaya masyarakat miskin berhenti merokok. Sebaiknya, uang untuk membeli rokok dipergunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok yang bergizi. Dikatakan, perlunya pelibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat miskin supaya berhenti merokok. BPS mencatat kerak kemiskinan atau orang miskin dan sangat miskin di NTB mencapai 13 persen. Berdasarkan data terbaru BPS, angka kemiskinan di NTB pada Maret 2017 sebesar
16,07 persen. Dengan angka kemiskinan sebesar 16,07 persen, NTB berada pada posisi delapan nasional provinsi yang miskin di Indonesia. Pada 2017 ini, katanya, penurunan kemiskinan di NTB mencapai 0,42 persen. Karakteristik penduduk miskin di NTB, sebesar 73,30 persen berpendidikan SD ke bawah. Kemudian, sebesar 58,32 persen penduduk miskin di NTB bekerja di usaha pertanian. Karena memang sektor pertanian tak membutuhkan keahlian khusus. Pada 2017 ini, jumlah penduduk NTB yang berada di pedesaaan sebanyak 2,9 juta jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 14,89 persen. Meskipun persentasenya
lebih rendah dibandingkan perkotaan, kata Endang, tetapi dari sisi jumlah lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sedangkan, secara persentase, jumlah penduduk miskin di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan pedesaan. Kerak kemiskinan masingmasing kabupaten/kota di NTB berbeda-beda. Untuk Lombok Barat, kerak kemiskinannya sebesar 10-12 persen, Lombok Tengah 14 – 15 persen, Lombok Timur 13 persen, Sumbawa 10- 11 persen. Selanjutnya, Dompu 9 – 10 persen, Bima 15 persen, Sumbawa Barat 14 – 15 persen, Lombok Utara 19 persen, Kota Mataram 8 persen dan Kota Bima 7 persen. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 20 September 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257