HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 108 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
KAMIS, 20 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
Mantar, ”Paragliding Site” Terbaik di Dunia
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
bukit, para penerbang juga bisa melihat laut, pantai, danau dan kondisi desa yang ada di Sumbawa Barat. ‘’Mantar merupakan salah satu paragliding site terbaik dunia. Karena di lokasi tersebut, para penerbang bisa melihat gunung, laut, pantai, danau dan perbukitan. Belum lagi kerama-
SEKRETARIS Eksekutif Asian Continental Paragliding Acociation (ACPA) Nicky Moss menyebutkan, spot paragliding di Desa Mantar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupkan paragliding site yang sangat sempurna. Bahkan site Mantar memiliki spot yang terbaik di dunia. Selain punya
han warganya yang tentunya ini menjadi nilai lebih untuk Mantar,’’ ungkap Nicky saat acara jamuan makan malam, Selasa (18/7) malam. Dikatakannya, nilai tambah yang juga sangat mengesankan baginya yakni keramahan warga masyarakatnya. Bersambung ke hal 15
SPOT PARAGLIDING - Suasana penerbangan di Desa Mantar, KSB. Mantar merupakan paragliding site terbaik di dunia.
(Suara NTB/ils)
Kasus ”Vertical Dryer” Berpeluang Diusut Soal Pengadaan Mataram (Suara NTB) Dua tersangka dugaan korupsi pada proyek pengalihan vertical dryer sudah dilimpahkan tahap dua, menandai kasus ini akan segera disidangkan. Meski demikian, kasus ini berpeluang akan berlanjut penyelidikannya untuk objek lain. Yakni terkait proses pengadaan alat pengering padi itu tahun 2015 lalu.
TO K O H
Berkontribusi Entaskan Kemiskinan DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu SKPD yang memperoleh anggaran cukup besar dalam pengentasan kemiskinan mencapai Rp 600 miliar dari total Rp 1,3 triliun yang dilaokasikan dalam APBD NTB 2017. Meskipun tidak berdampak secara langsung terhadap penurunan kemiskinan, Dinas PUPR mengklaim perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi dan air bersih berkontribusi 60 - 70 persen dalam pengentasan kemiskinan. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/ 7) siang kemarin mengungkapkan, pihaknya memang belum pernah melakukan hitung-hitungan kontribusi pembangunan infrastruktur dasar terhadap penurunan kemiskinan. Namun yang jelas, Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi (Suara NTb/dok)
KO M E N TTAA R Aset Proyek Mangkrak SEJUMLAH proyek mangkrak menjadi atensi Inspektorat NTB, seperti pengembangan hortipark dan Pelabuhan Telong Elong. Inspektorat mengingatkan SKPD terkait supaya mengoptimalkan pemanfaatan aset pada lokasi-lokasi proyek mangkrak tersebut. Pasalnya, jika dibiarkan, cukup rentan digergah oleh masyarakat. ‘’SKPD selaku penanggung jawab program dan kegiatan pada proyek itu untuk memanfaatkan secara maksimal. Biasanya klaim-klaim itu karena belum maksimal pemanfaatannya, akibat tidak ada orang di situ,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
Kasus itu sementara dibiarkan bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram. Penyidik akan memantau perkembangan di persidangan sebagai pintu masuk pengembangan kasus. ‘’Sementara ini kan kasusnya yang kita angkat soal pemindahan barangnya. Kalau pengadaanya kita lihat perkembangan persidangan,” kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH kepa-
da Suara NTB, Rabu (19/7) sore. Konteks penanganan kasus sebelumnya hanya terkait pemindahan alat dengan nilai pagu Rp 935.000.000 itu dari Kelompok Tani Sayang Daye II ke Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Dari pemindahan itu ditemukan unsur pidana dan negara dirugikan senilai Rp 680 juta berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Penyidik belum menyentuh ke proses pengadaan. Jika menyentuh konteks pengadaan, menurut Aspidsus akan berkaitan dengan banyak pihak. Seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), panitia pengadaan, juga rekanan pemenang lelang. ‘’Kalau pengadaannya kan berkaitan dengan pelaku lain
Rp 500 Miliar Dana Hasil Penjualan Saham Belum Dimasukkan ke Kas Daerah Mataram (Suara NTB) – PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) baru menyelesaikan piutang dividen yang sudah lama tertunggak sebesar Rp 200 miliar lebih kepada pemegang saham. Piutang dividen tersebut sudah masuk ke kas daerah masing-masing pemegang saham yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara dana hasil penjualan saham PT. DMB sebesar 6 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dibeli PT. Amman Mineral hingga saat ini masih belum masuk ke kas daerah. Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM mengatakan, total jumlah piutang dan hasil pen-
(Suara NTB/dok)
H. Andy Hadianto jualan saham 6 persen tersebut sebesar Rp 718 miliar. ‘’Kewajiban harus ditunaikan. Sudah disetor semuanya untuk piutang. Itu nilainya hampir Rp 200 miliar sudah kita setor ke
pemerintah daerah,” kata Andy ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) di Kantor Gubernur siang kemarin. Andy mengatakan, piutang dividen tersebut sudah disetor PT. DMB beberapa waktu lalu. Untuk Pemprov NTB saja jumlah piutang yang disetor sebesar Rp 89 miliar lebih. Sementara sisanya disetor ke Pemda KSB dan Sumbawa. ‘’Pokoknya kewajiban kita (membayar piutang dividen) sudah selesai,’’ kata Ketua Umum KONI NTB ini. Sementara itu, terkait dengan hasil penjualan saham milik tiga Pemda sebesar 6 persen, Andy mengatakan hal itu nantinya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bersambung ke hal 15
Butuh Energi Luar Biasa
Berat, Target Penurunan Kemiskinan Sesuai RPJMD Membutuhkan energi yang luar biasa untuk mengejar target penurunan kemiskinan sebesar 12,25 persen sesuai target RPJMD 2013-2018. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mencapai 16,07 persen atau 793.780 jiwa pada posisi Maret 2017. PENURUNAN angka kemiskinan merupakan salah satu dari 12 indikator RPJMD yang belum tercapai hingga tahun ketiga pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si. ‘’Dari 12 indikator RPJMD yang belum tercapai, yang agak berat kemiskinan. Kalau yang lain itu Insya Allah tercapai sampai 2018. Kemiskinan agak berat kalau saya lihat,” kata Kepala
Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bappeda NTB, Muhammad Riyadi, ST ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) kemarin. Ia mengatakan, masalah kemiskinan tersebut multi dimensi. Belum lagi, setiap tahun terjadi penambahan jumlah penduduk. ‘’Berarti kalau kita menurunkan kemiskinan itu butuh tenaga dan energi yang luar biasa,’’ katanya. Di satu sisi, kata Riyadi, ada goncangan ekonomi nasional yang menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah. Di sisi yang lain dari daerah terjadi penambahan jumlah penduduk. Bersambung (Suara NTB/nas) ke hal 15
(tersangka lain). Bisa saja kita usut ke sana. Makanya nanti kan kita lihat di sidang seperti apa perkembangannya,’’ jelasnya, saat ditanya peran PPK pengganti tersangka BS saat proses pencairan anggaran. Dalam catatan Liputan Khusus Suara NTB 14 September 2015, proyek vertical dryer bersumber dari Kementerian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian dan TPH NTB. Nilai total proyek Rp Rp 6.545.000.000, dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota se-NTB tahun anggaran 2015. Merujuk pada keputusan
PPK nomor Prod.TP.841.1/V/ 2015, ditetapkan ada tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. H. Mokhlis M.Si dan PPK Ir. H. Budi Subagio, MM menandatangani nama kelompok- kelompok penerima bantuan di kabupaten dan kota se NTB, dengan nilai masing-masing Rp 935.000. 000 per poktan. Salah satunya, Poktan Sayang Daye II Kecamatan Cakranegara, sebagai penerima bantuan senilai Rp 935.000.000. Poktan ini adalah salah satu dari tujuh poktan lain se NTB yang menerima bantuan yang sama. Bersambung ke hal 15
Arus Investasi Belum Signifikan Kurangi Kemiskinan
PEMPROV NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedang melakukan kajian mutu investasi yang masuk ke daerah ini. Arus investasi yang besar masuk NTB diakui belum mampu mengungkit secara signifikan penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru. ‘’Apa yang belum sempurna? Arahan Bapak Gubernur juga, meminta SKPD menelisik apakah masih ada kendala regulasi atau tidak. Itu di Tim Kaji Mutu Investasi akan kami kupas. Nanti kita lihat apa masalahnya secara lebih detail,” kata Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) siang kemarin. Data DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB pada 2015 sebesar Rp 9,9 triliun lebih dari target Rp 4,4 triliun. Sementara pada 2016, realisasi investasi menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 9,8 triliun dari target Rp 4,8 triliun. Menurut Gita, potensi investasi yang akan masuk NTB akan semakin besar seiring dengan rencana pengembangan KEK Mandalika, Global Hub, Samota dan pembangunan smelter di Sumbawa Barat. Seiring dengan pengembangan investasi itu, kata Gita, ada dua hal yang dilakukan. Pertama membentuk tim kaji mutu investasi. Dan kedua, mengkonsolidasikan pengusaha-pengusaha besar atau investor yang ada di NTB. Konsolidasi itu kaitannya dengan komitmen dan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar investasi serta persoalan tenaga kerja. ‘’Intinya bagaimana investor ini bekerja mempekerjakan pekerja yang ada di sana. Termasuk UKM dan sebagainya. Ini merupakan hal-hal konkret arti dan peran sebuah investasi. Ini kita dorong sekarang,” kata mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. Awal Agustus mendatang, kata Gita, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para investor atau pengusaha-pengusaha besar yang menanamkan investasinya di NTB. Pertemuan itu untuk menyampaikan dukungan pemerintah terhadap tumbuhnya iklim investasi di NTB. Kemudian, Pemprov mengharapkan kepada investor supaya CSR diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah. “Baik dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja,” katanya. Bersamaan dengan masuknya investasi ke NTB, kata Gita, Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus dipersiapkan. Sehingga, katanya, dalam bidang pariwisata, saat ini sedang dibangun Kampus Poltekpar Lombok untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dalam sektor pariwisata. Muhammad Riyadi Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Masyarakat Belum Paham BEBERAPA bulan lalu, Pemkot Mataram menyalurkan ratusan unit kendaraan roda tiga kepada semua lingkungan. Kendaraan berwarna kuning cerah dengan bak terbuka ini dikhususkan untuk pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS. Pengadaan kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah di lingkungan. Namun ternyata belum semua warga yang memahami bahwa kendaraan tersebut merupakan program Pemkot Mataram. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Ampenan Tengah. (Suara NTB/ynt) Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah Hasbullah menyampaikan sejauh ini operasional kendaraan roda tiga di 10 lingkungan di wilayahnya berjalan lancar. “Alhamdulillah sementara ini lancar-lancar saja dan semua sudah dioperasikan tapi kan masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahwa itu adalah program pemerintah,” jelasnya. Karena itulah pihaknya menggencarkan sosialisasi melalui kepala lingkungan kepada warga bahwa kendaraan tersebut merupakan program Pemkot Mataram untuk mengoptimalisasi pengangkutan sampah di setiap lingkungan. Menurut Hasbullah, kendaraan ini cukup efektif mengurangi tumpukan sampah di wilayahnya. Hanya saja perlu juga pengangkutan rutin oleh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup karena setiap waktu sampah terus menumpuk khususnya di TPS. “Alhamdulillah sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu cuma pakai gerobak dan sekarang efektif sekali sehingga cepat teratasi. Begitu penuh di jalan diambil dan langsung ditaruh ke TPS masing-masing,” jelasnya. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kendaraan oleh operator, sosialisasi juga digencarkan. Ia mengingatkan kepada para operator di wilayahnya bahwa kendaraan tersebut hanya boleh digunakan untuk pengangkutan sampah. “Bukan untuk mengangkut barang dan orang. Itu yang kita sosialisasi terhadap operator sama bapak-bapak kepala lingkungan,” ujarnya. Jika ada oeprator yang menyalahi aturan, maka ia akan memanggil yang bersangkutan dan diberi peringatan. Sanksi sementara yang akan diberlakukan ialah menahan jatah BBM. Hasbullah mengatakan belum bisa menerapkan sanksi pemecatan karena masih dalam tahap sosialisasi. Namun jika nanti ditemukan ada operator yang berulang kali menggunakan motor roda tiga untuk kepentingan lain, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dan diganti dengan operator lain. (ynt)
Kesemrawutan Makin Parah WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendukung langkah Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang memberikan target kepada Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk menertibkan kesemrawutan di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Karena, menurut Muhtar, kesemrawutan itu bukan kali ini saja. “Memang masalah Pasar Kebon Roek ini bukan hanya sekarang saya sampaikan seperti ini, tapi dari dulu,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Pihaknya, kata Muhtar, sudah sejak lama menyuaraMuhtar kan agar dilakukan penataan ulang terhadap Pasar Kebon Roek. “Buat apa dibangun bertingkat tapi pemanfaatannya lebih banyak di bawah,” sesalnya. Ia melihat pemanfaatan lantai dua dan seterusnya di Pasar Kebon Roek, tidak maksimal. Apalagi Pasar Kebon Roek berada di jalur pariwisata. “Dari pagi sampai siang di sana itu wajib di sana itu semrawut. Macet dengan keberadaan cidomo dan yang lain - lain,” katanya. Untuk mengatasi kesemrawutan, diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Perdagangan, Satpol PP dan lain-lain. Tidak itu saja, Pasar Kebon Roek juga masih dihadapkan pada persoalan kebersihan. ‘’Kalau kita lewat dari pintu gerbang samping, pasti ndak bisa nafas karena sampah sangat luar biasa di sana, membludak,’’ keluhnya. Politisi Gerindra ini tidak menampik bahwa kondisi kesemrawutan di Pasar Kebon Roek sudah semakin parah. Sehingga memang dibutuhkan langkah tegas untuk menertibkan pedagang yang berjualan di lahan parkir. ‘’Sepanjang ada etika waktu melakukan penertiban, saya pikir tidak akan ada masalah,’’ katanya. Apalagi, pedagang yang berjualan di Pasar Kebon Roek, tidak hanya warga Mataram, tapi juga berasal dari luar Mataram. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini menyarankan jajaran Dinas Perdagangan Kota Mataram, melakukan studi Banding ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sana, katanya, pasar tradisionalnya sangat bersih dan tertib. Penataan pasar tradisional di Kabupaten Bantul dapat menjadi rujukan bagi Pemkot Mataram dalam melakukan penataan Pasar Kebon Roek dan pasar-pasar lainnya di Mataram. Muhtar menekankan bahwa pengelolaan pasar tradisional bukan semata-mata soal retribusi. ‘’Tapi kan petugas ini kadang-kadang retribusi yang diutamakan dengan mengabaikan ketertiban dan kenyamanan,’’ sesalnya. (fit)
SUARA MATARAM
Walikota Perintahkan Proses Pengurusan Izin Dipercepat Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram diperintahkan agar mempercepat proses pengurusan perizinan. Perintah ini disampaikan langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ahyar menyampaikan pihaknya kerap mendapat laporan terkait progres pengurusan izin di Kota Mataram. “Izin dipercepat speed-nya karena saya selalu mendapat laporan progres izin-izin ini,” jelasnya. Ia mengatakan ada beberapa hotel yang akan dibangun di Kota Mataram. Namun izin belum bisa dikeluarkan karena terhambat Perda RTRW terbaru yang masih dalam proses evaluasi di tingkat provinsi. Ahyar mengaku investor ini terus mendesaknya agar izin segera dikeluarkan. Menurutnya jika pengurusan izin dipercepat untuk pembangunan beberapa hotel ini, maka akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perekono-
mian Kota Mataram. Dengan dibangunnya hotel-hotel baru, maka akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang. “Kalau memang itu boleh secara aturannya maka segera lakukan proses karena itu bisa menyerap tenaga kerja. Masalah perizinan ini bagaimana agar disegerakan,” terangnya. Ahyar menyebutkan ada tiga hotel yang akan dibangun di Kota Mataram. Salah satunya hotel 12 lantai yang akan diban-
gan provinsi,” jelasnya. Selama ini ia hanya bisa melakukan lobi kepada tim di provinsi agar prosesnya bisa dipercepat. Amirudin mengatakan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi NTB sedang bekerja. Pembahasan telah dilakukan selama tiga kali. Ia pun berharap pembahasan ketiga merupakan pembahasan terakhir dan semuanya rampung. Ia mengatakan berbagai hal yang menjadi bahan evaluasi juga telah ditindaklanjuti pihaknya. “Prinsip-prinsip yang mereka evaluasi sudah kami tindak lanjuti,” ujarnya. Evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Mataram cukup banyak namun semua disampaikan Amirudin telah rampung dilaksanakan. “Peruba-
gun di Jalan Udayana atau depan Kantor DPRD NTB. Karena kendala perizinan, maka pembangunan hotel belum bisa dilaksanakan. Karena itulah ia juga meminta agar jajarannya segera mempertanyakan ke Pemprov NTB sejauh mana hasil evaluasi Perda RTRW terbaru. “Perda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah belum ada hasil klarifikasinya, coba disusul kembali ke Pemprov NTB. Banyak pihak, para investor yang ingin berinvesta-
si di Mataram menunggu kepastian itu,” jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM kepada Suara NTB mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan izin untuk pembangunan tiga hotel itu karena masih menunggu Perda RTRW terbaru diundangkan. Perda tersebut merupakan acuan dasar pihaknya dalam mengeluarkan izin. “Ada beberapa hotel yang sudah masukkan permohonan (perizinan), itu masih menunggu revisi tata ruang. Saya sudah melapor ke Pak Wali bahwa itu masih menunggu (Perda) perubahan tata ruang,” jelasnya. Ia menyampaikan tetap berkoordinasi dengan Bappeda Kota Mataram terkait Per-
da RTRW tersebut sudah sejauh mana prosesnya. “Kalau itu sudah keluar, itu yang saya gunakan sebagai pedoman utama dalam melihat kawasan tata ruang yang ada di Kota Mataram,” ujarnya. Izin pembangunan tiga hotel tersebut telah diajukan sejak akhir 2016 lalu. Walaupun hasil evaluasi Perda RTRW cukup lama dikeluarkan, Cokorda mengatakan tak khawatir investor akan membatalkan rencana pembangunannya. Ia mengatakan telah membahas hal ini dengan para investor dan menurutnya mereka memahami aturan tersebut. “Kita tunggu karena saya tidak bisa melanggar aturan (mengeluarkan izin tanpa berpedoman pada Perda RTRW),” tandasnya. (ynt)
Penataan Kota Tua Ampenan Butuh Regulasi Khusus
(Suara NTB/cem)
M. Nazaruddin Fikri Mataram (Suara NTB) Jika di Jakarta memiliki Kota Tua dan Paris tepatnya Strasbourg memiliki daya tarik dengan keberadaan bangunan bersejarah. Grande Ile yang letaknya di pusat kota menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Grande Ile merupakan kota kecil tetapi suasananya ramah bagi pejalan kaki. Berbicara Kota Tua, Kota Mataram juga menyimpan sejarah di Ampenan. Dikenal sebagai Kota Tua Ampenan di tahun 2015 melalui intervensi Eco Distric. Ampenan memiliki sejarah panjang. Sebagai kawasan pelabuhan dan pusat ekonomi, Ampenan berkontribusi terhadap pembangunan dan stabilitas perekonomian di NTB kala itu. Sebagai daerah pelabuhan banyak etnis budaya tinggal di sekitar itu. Cina, Arab, Melayu, dan pribumi beradaptasi jadi satu. Namun pascaaktifitas bongkar muat dipindah ke Lembar, praktis, kegiatan ekonomi berangsur lumpuh. Keberagaman etnis yang tinggal di Ampenan meninggalkan sia - sia sejarah. Bangunan tua hingga tempat ibadah warga Tionghoa dan gereja berdiri kokoh. Meski terlihat rapuh, tapi sisa ornamen berdiri tegak. Peninggalan rumah tua dengan gaya arsitektur berbeda satu sama lain seharusnya menjadi modal yang dikembangkan oleh Pemkot Mataram sebagai kawasan cagar budaya. Itupun harus memperhatikan nilai sejarah, agama dan kebudayaan setempat. Disamping itu, keaslian bangunan mulai bentuk dan desain, bahan, guna dan fungsi serta keaslian tradisi dan bentuk warisan tak benda lainnya harus diperhatikan. Sebab, item - item tersebut bisa dijual dengan catatan mampu mempertahankan keaslian ornamen bangunan. Namun demikian, Pemkot Mataram belum memiliki regulasi khusus untuk mengintervensi Kota Tua Ampenan. Bangunan sepanjang jalan Pabean dan Energi adalah milik pribadi. Tahun 2015 lalu, intervensi skala kecil bisa dilakukan dengan mengecat bangunan serta memberikan hiasan di sepanjang jalan masuk eks Pelabuhan Ampenan.
Berbeda halnya dengan Kota Tua Grande Ile Strasbourg. Bangunan tua itu dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Meski dimiliki swasta tetapi ada regulasi khusus. Demikian pula bangunan dikelola oleh pemerintah. Regulasi kuat mengharuskan pihak swasta mempertahankan nilai sejarah dari bangunan tersebut. Pengelola pun ambil bagian untuk melakukan penataan serta mempercantik kawasan tersebut. Grande Ile Strasbourg meskipun berada di tengah kota tetap menjadi daya tarik wisatawan. Kepala Bagian Infrastruktur Setda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/7) menjelaskan, intervensi Kota Tua Ampenan dilakukan melalui program eco distric oleh Pemerintah Prancis. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan maksimal karena belum disupport penganggaran dari Pemerintah Pusat. “Penganggaran belum disetujui Bappenas tapi programnya sudah jalan,” katanya. Dipilihnya Ampenan karena sebagai simpul yang menghubungkan Lombok Bagian Selatan dan Lombok Bagian Utara. Sebagai simpul paling penting sehingga Kota Tua Ampenan perlu dipercantik. Yang menjadi kendala kata Fikri, bangunan tua adalah milik pribadi. Pemerintah tidak berani melakukan intervensi kecuali intervensi melalui swasta dengan mengecat bangunan tanpa mengubah ornamen sedikit pun. “Kalau bisa dijadi kawasan konservasi bisa sebagai daya tarik,” tambahnya. Fikri menceritakan pengalaman studi banding yang dilakukan ke Paris. Kota Tua di sana dimiliki oleh pemerintah dan swasta (pribadi). Pola konservasi atau pemeliharaan bangunannya menggunakan teknologi canggih dan pemeliharaan bangunan bersejarah itu memiliki regulasi. Artinya, swasta dan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan mengembangkan Kota Tua Grande Ile Strasbourg. Berbeda halnya di Indonesia tidak diperbolehkan mengintervensi milik swasta menggunakan APBD atau APBN. “Regulasi kita berbeda dengan di sana,” ucapnya. Persoalannya pada keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika dikelola serius, kemungkinan Kota Tua Ampenan menjadi indah dan daya tarik wisatawan mancanegara dan mendongkrak kunjungan wisatawan ke NTB. Penduduk di Paris dan Ampenan tidak jauh berbeda. Artinya, multikultural budaya ada di sana. Tinggal bagaimana pemerintah memusatkan kegiatan atau event budaya di Ampenan. (cem)
Tunggu Hasil Evaluasi Perda RTRW Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, hasil evaluasi dari Pemprov NTB terhadap perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram belum keluar. Bappeda Kota Mataram pun masih menunggu hasil evaluasi ini sebelum dikirim ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN). Bappeda pun belum bisa memastikan kapan hasil evaluasi bisa diterima. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Amirudin. “Saya tidak bisa bilang kapan (selesai). Semua progres sudah kita lakukan seluruh persyaratan mereka. Itu di luar pengendalian saya kapan. Tinggal menunggu tapi kami tetap melakukan komunikasi den-
Halaman 2
han tentang RPJMD juga sudah kami ikuti, tentang skala juga. Skala yang kami pakai selama ini 1:15.000. Berdasarkan hasil evaluasi dipakai skala lebih umum lagi yaitu skala 1:25,” jelasnya. Ia pun berharap dalam pekan ini ada kabar terbaru terkait hasil evaluasi tersebut. Walaupun nanti hasil evaluasi rampung di tingkat provinsi, Perda tersebut belum bisa diundangkan karena harus dievaluasi lagi di Kementerian ATR/BPN. “Kita ajukan lagi untuk mendapatkan persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN. Setelah keluar dari itu baru diundangkan,” jelasnya. Selama belum diundangkan, Perda belum bisa dijadikan acuan dalam proses penerbitan izin pembangunan di kota ini. Kare-
na ditegaskan Amirudin, Perda RTRW itu merupakan harga mati. Untuk mempercepat prosesnya, sembari menunggu hasil evaluasi dari provinsi, pihaknya telah menyerahkan dokumen RTRW ke Kementerian ATR/BPN. “Begitu provinsi mendapatkan hasil evaluasi berupa surat rekomendasi, kami akan langsung bawa ke pusat. Di pusat kami tetap lakukan komunikasi. Jadi satu dokumen kami kopi dua. Satu dibawa ke provinsi untuk dievaluasi, satu dibawa ke Jakarta untuk persetujuan substansi. Tapi tetap prosedurnya lewat provisi dulu. Kami lakukan secara paralel sehingga begitu selesai di provinsi tidak terlalu lama di pusat untuk persetujuan substansinya,” paparnya. (ynt)
(Suara NTB/ynt)
KENDARAAN RODA TIGA - Operator dari lingkungan di Kecamatan Sandubaya mengambil jatah kendaraan roda tiga beberapa waktu lalu. Walikota Mataram meminta camat dan lurah mengevaluasi program pengadaan roda tiga ini.
Camat dan Lurah Diminta Evaluasi Penggunaan Kendaraan Roda Tiga Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada camat dan lurah untuk mengevaluasi penggunaan kendaraan roda tiga sejauh mana efektivitasnya dalam menangani persoalan sampah di kota ini. Evaluasi harus terus dilakukan mengingat biaya yang dikeluarkan Pemkot Mataram untuk program ini cukup besar. “Camat dan lurah saya minta terus evaluasi kendaraan roda tiga bagaimana di lapangan dalam beberapa bulan ini. Kita perlu evaluasi pelaksanaan program itu di lingkunganlingkungan,” jelasnya. Dengan evaluasi ini, Ahyar mengatakan akan dapat diketahui efektivitas pelayanan persampahan di tingkat lingkungan. Sehingga target pemerintah dengan pengadaan motor roda tiga dapat tercapai. “Sehingga biaya yang begitu besar bisa berjalan secara efektif,” ujarnya.
Seperti diketahui jumlah kendaraan roda tiga yang dibeli Pemkot Mataram sebanyak 325 unit sesuai jumlah lingkungan di 50 kelurahan. Anggaran pembelian kendaraan ini diambil dari dana Rp 50 juta per lingkungan yang mulai digelontorkan tahun ini. Total anggaran yang digelontorkan Pemkot Mataram untuk 325 lingkungan sebesar Rp 16 miliar lebih. Setelah evaluasi dilakukan, walikota meminta agar camat dan lurah menyerahkan laporannya. “Saya perlu laporan secara koordinatif lewat sekda dan asisten bagaimana hasilnya,” tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP menyampaikan setelah dilakukan evaluasi, maka pihaknya akan melakukan pemetaaan terhadap efektivitas penggunaan kendaraan roda tiga. “Saya disuruh memetakan. Nanti kita buat kawasan hijau, kuning, merah
mana yang belum terlaksana secara maksimal,” jelasnya. Evaluasi ini juga seiring dengan kebijakan bagaimana menghambat sampah yang masuk ke TPS sehingga tidak terjadi tumpukan sampah. Seperti di Pasar Cemara yang biasanya ditemukan tumpukan sampah karena operator roda tiga menumpuk sampahnya di luar kontainer. “Sekarang di sana itu ndak boleh ada kontainer. Kontainernya hanya untuk pasar. Teknisnya tiap jam dua siang datang kontainer, petugas kebersihan pasar mengumpulkan sampah, sampah langsung naik kontainer, dan kontainer langsung berangkat (ke TPA), kosong lagi sampah. Sepanjang hari enggak ada sampah di sana sekarang,” jelasnya. “Itu contoh regulasi yang bagus di Pasar Cemara. Kalau dulu setiap malam, setiap pagi numpuk di bawah karena roda tiga yang buang. Semestinya enggak boleh karena itu wadah untuk sampah pasar,” sambungnya. (ynt)
Revisi RTRW
771 Hektar Lahan Pertanian akan Berkurang Mataram (Suara NTB) Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram mendekati babak final. Rabu (19/7), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan uji publik terhadap perubahan regulasi tersebut. Perubahan skenario peruntukan tata ruang ini bisa menjadi angin segar bagi pengusaha bermodal besar. Lahan pertanian seluas 771 hektar bakal tergerus alias berkurang dan digantikan oleh gedung tinggi nan mewah. Nasib masyarakat kecil meskipun sebagai buruh tani kian terpuruk karena terancam kehilangan pekerjaan. Ancaman berkurangnya lahan pertanian di Kota Mataram tidak terlepas dari isu strategis yang mengakibatkan direvisinya Perda RTRW direvisi. Isu skala nasional seperti agenda nawacita program strategis nasional untuk peningkatan kebutuhan infrastruktur daerah. Diantaranya, program Global Hub di KLU dan PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang. Penetapan Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu destinasi pariwisata nasional menuntut daerah untuk menyiapkan akomodasi seperti hotel dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Gunung Rinjani menjadi bagian kawasan strategis nasional dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui program 100 - 0 - 100 dan Kotaku. Pertimbangan lainnya dari
(Suara NTB/cem)
PAPARKAN - Ketua Pansus RTRW, H.M. Noer Ibrahim memaparkan skenario perubahan RTRW Kota Mataram. skala provinsi terkait dengan konsep Lombok Eco City Island atau pengembangan wilayah berbasis satu pulau, penetapan Kota Mataram dan hinterland - nya menjadi kawasan strategis Mataram Metro. Selanjutnya, penetapan Kota Mataram sebagai satuan wilayah pengembangan Provinsi NTB, peningkatan fungsi dan status jalan nasional dan provinsi, serta peningkatan pelayanan infrastruktur satu pulau lintas wilayah. Ketua Pansus RTRW Kota Mataram, H.M. Noer Ibrahim menjelaskan, uji publik yang menghadirkan SKPD teknis merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diajukan ke KementerianAgrariaTataRuangdan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, dikeluarkan rekomendasi berupa pembatasan - pembatasan wilayah antara Kota Mataram dengan kabupaten lainnya. “Insya Allah, minggu ini akan diserahkan,” terangnya, Rabu (19/7). Penyampaian revisi RTRW terjadi perubahan peruntukan
kawasan tahun 2011 - 2031. Untuk lahan permukiman diprediksi hingga tahun 2031 mencapai 889,05 hektar. Kawasan perdagangan dan jasa komersil 10,20 hektar, perkantoran dan pelayanan umum 46,39 hektar, RTH, RTNH taman, jalur, dan fungsi khusus 283,07 hektar, RTH sabuk hijau termasuk LP2B 424,51 hektar. Dari skenario ini, lahan pertanian tercatat 1800 hektar di tahun 2016 akan berkurang 771 hektar. “Lahan pertanian 424,51 akan jadi rapor kepala daerah mempertahankan ketahanan pangan,” paparnya. Berkurangnya lahan pertanian ini akan jadi ancaman terhadap kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Terkait hal ini Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali mengaku harus menyikapi dengan bijak terhadap perubahan tersebut. Karena, ia sadar bahwa Kota Mataram terus berkembang. Tapi ketersedian pangan juga harus tetap terjaga. “Harus kita sikapi dengan bijak saja,” jawabnya. (cem)
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nomor : B.2291/KC-XI/ADK/07/2017 Berdasarkan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah PT. BRI Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan menyelenggarakan penjualan di muka umum/Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan aplikasi lelang/ clossed bidding dengan rincian sebagai berikut :
EKONOMI DAN BISNIS
Pajak dari Izin Pertambangan untuk Provinsi Diduga Menguap Mataram (Suara NTB) Provinsi belum menikmati pajak dari izin-izin pertambangan yang ada di kabupaten/kota, meski UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapan direvisi, setelah kewenangan perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
1. Debitur a.n : I NYOMAN GEDE SWICE/ SRI YULIATI · Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 146 m2, sesuai SHM No. 286, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Dodokan Muhajirin RT 004 RW 001 Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 226.100.000,- Uang Jaminan Rp 113.050.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 208 m2, sesuai SHM No. 1004, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Jl Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 212.400.000,- Uang Jaminan Rp 106.200.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal semi permanen, luas tanah 450 m2, sesuai SHM No. 1438, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Jl Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 185.000.000,- Uang Jaminan Rp 92.500.000,-
2. Debitur a.n : RUSHAN ROBY/ ROSITA ALAWIYAH
· Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 200 m2, sesuai SHM No. 4984, atas nama Rushan Roby, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Puri Citra Panjitilar, Jalan Anyelir Blok E No. 2, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram. Harga Limit : Rp. 600.000.000,- Uang Jaminan Rp 300.000.000,-
3. Debitur a.n : HASBIL FARID/ NURPAMILU HATI · Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dan toko, luas tanah 490 m2, sesuai SHM No. 2004, atas nama Hasbil Farid, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Gunung Gundil RT 003 RW 000 Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 644.000.000. Uang Jaminan Rp. 322.000.000,· Sebidang tanah dan bangunan gudang, luas tanah 397 m2, sesuai SHM No. 2720, atas nama Hasbil Farid, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Dusun Batu Rimpang Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 109.550.000,- Uang Jaminan Rp. 54.775.000,· Sebidang tanah sawah, luas tanah 1.871 m2, sesuai SHM No. 2096, atas nama Nurpamilu Hati, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di areal persawahan Dusun Dasan Belo Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 93.550.000,- Uang Jaminan Rp. 46.775.000,· Sebidang tanah pekarangan/ sawah, luas tanah 903 m2, sesuai SHM No. 4367, atas nama Hasbil Farid, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Dusun Dasan Belo Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp. 135.450.000,- Uang Jaminan Rp. 67.725.000,Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain https:// www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” dan panduan penggunaan pada domain tersebut. 2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah soft copy KTP serta memasukkan data NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri. 3. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Lelang mengajukan penawaran melalui alamat domain diatas setelah mendapat token penawaran sampai dengan hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 pukul 08.00 Wib (waktu server) atau pukul 09.00 Wita. Pembukaan Penawaran pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 pukul 09.00 Wib (waktu server) atau pukul 10.00 Wita. Tempat Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram. 4. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lamabtnya 1 (satu hari) hari sebelum pelaksanaan Lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang, Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. 5. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan memenuhi pesyaratan. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirim berkali-kali sesuai kelipatan yang ditetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing. 6. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian, bea lelang 2% dari pokok lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas. Pembeli dibatalkan sebagai pemenang lelang dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara. 7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Cabang Mataram, di Jalan Pejanggik 16 Mataram, Telpon (0370) 633017, 633936 atau KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram, Telpon (0370) 631703 Mataram, 04 Juli 2017 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM
MOH. HARSONO Pemimpin Cabang
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
M. Husni
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si mengatakan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengawasannya dilimpahkan dari kabupaten/
kota ke provinsi. Namun regulasi tersebut tidak diikuti dengan pelimpahan hak bagi provinsi untuk mendapatkan manfaat pajak dari kegiatan penerbitan izin yang wajib diikuti dengan proses pengawasan kegiatan pertambangan di lapangan. “Ibaratnya provinsi yang mendapat PR, kabupaten/kota
yang dapatkan rupiah,” katanya. Husni tidak menyebut besaran pajak yang tidak diterima oleh provinsi dari IUP Pertambangan ini. Sebab untuk IUP batuan, setiap tahun terjadi flugtuasi. Izin penambangan bahan batuan ada di provinsi saat ini, harusnya melekat juga dengan pajak yang seharusnya masuk di provinsi. Tetapi hal tersebut belum berlaku. Saat ini jumlah IUP untuk pertambangan mineral logam yang masih aktif hingga akhir 2016 sebanyak 21 perusahaan. Sedangkan IUP tambang batuan sebanyak 173 perusahaan. Perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan bahan batuan terbanyak di Kabupaten Lombok Timur, yakni 67 IUP,
sebagian lagi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima. Aspirasi ini kata kepala dinas, sudah disampaikan kepada salah satu wakil rakyat NTB yang ada di Senayan, Ketua Komisi VII DPR-RI Dr Kurtubi, yang membidangi masalah pertambangan. “Kita menginginkan agar UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera direvisi. Persoalan ini sebenarnya tidak saja terjadi di NTB, tetapi di seluruh provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya. Karena itulah, besar harapannya revisi Undang-Undang segera dilakukan pemerintah pusat. (bul)
Gapensi Kota Mataram Segara Mukercab Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Mataram akan melaksanakan amanat AD/ART. Musyawarah Kerja Cabang (Kukercab) segara digelar, dalam rangka membahas seluruh persoalan kekinian yang berkaitan langsung dengan konstruksi. Mukercab sesuai amanat AD/ART, dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan. Gapensi Kota Mataram akan melaksanakannya akhir pekan ini, Sabtu 22 Juli 2017 di Hotel Puri Indah, Mataram. Seluruh rekanan yang ada di Kota Mataram akan hadir, termasuk rekanan di kabupaten/ kota lainnya dan rekanan dari Provinsi NTB. Penentu kebijakan dan strakeholders terkait. Selain Mukercab, kegiatan inti yang akan dilaksanakan adalah seminar. Menghadirkan Saksi Ahli Pemberi Keterangan Ahli, Samsul Ramli, S.Sos., SCM Cert (ITC). Mukercab Gapensi akan dilaksanakan hanya sehari. Ketua Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo, ST., melalui Ketua Panitia Mukercab, Eddy Sophiaan, ST didampingi Wakil Ketua IV Gapensi Kota Mataram, Saifuddin ada beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan, sesuai tema Mukercab “Mendukung Pengadaan yang Transparan dan Bertanggung Jawab”. Secara umum yang akan dibahas soal fenomena semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam setiap pengadaan barang/jasa pemerintah menerpa penyedia jasa, tentunya dituntut kewaspadaan para pelaku pengadaan terutama dalam pelaksanaan pekerjaan. Kewaspadaan yang perlu dicermati terutama mulai dari proses pelelangan untuk memenangkan lelang, pelaksanaan pekerjaan sampai diserahterimakan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut efektif, efisien, transparan, dan terbebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Selama ini sering terjadi syarat-syarat tender yang tidak selaras dengan apa yang akan dilelang. Contohnya tenaga teknis yang notabene persyaratan itu berlaku di wilayah NTB, kadang-kadang memberatkan semua. Dan ini terjadi tiap tahun. Ini yang akan dibahas,” kata Eddy di Gapensi Kota Mataram, Rabu (19/7) kemarin. Seminar “Konstruksi Hukum dan Titik Kritis Pengadaan” akan dilaksanakan untuk menambah pengetahuan penyedia jasa konstruksi tentang peran penting dalam pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres RI No. 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mukercab Gapensi Kota Mataram, lanjut Eddy secara garis besar akan melaksanakan evaluasi terhadap program-program kerja yang sudah dilaksanakan pengurus dan program kerja yang akan dilaksanakan. Meningkatkan kemampuan rekanan untuk menyesuaikan diri dengan seluruh perubahan di berbagai aspek. Terutama kemampuan menyesuaikan dengan kebutuhan penyedia proyek. Tentunya yang paling penting akan memperkuat silaturrahmi dengan sesama rekanan di provinsi ini, serta stakeholders terkait, terutama pemerintah daerah. “Sekalian akan dibahas siapa-siapa yang paling potensial dari Kota Mataram, untuk mengikuti pemilihan Ketua Gapensi Provinsi NTB pada tahun 2018 mendatang,” demikian Saifuddin. (bul)
Pengurus Gapensi Kota Mataram
Rabu, 19/07/17
(Suara NTB/bul)
DISERBU - Bursa kerja yang difasilitas oleh Disnakertrans NTB di LCC diserbu angkatan kerja.
Ketika Para Pelamar Mencoba Peruntungan di Bursa Kerja Para pencari kerja berbondong-bondong mengadu nasib. Mereka menyerbu kegiatan bursa kerja atau job fair yang difasilitasi oleh DinasTenaga Kerja danTransmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB di Lombok City Center (LCC) Gerimak, Narmada Lombok Barat. Sayangnya mereka masih gamang, karena tak memiliki kompetensi khusus memasuki dunia kerja. Ada 38 perusahaan dengan dengan jenis usaha bidang/jasa Perhotelan, Keuangan,Telekomodia,Transportasi, dan Perdagangan. Menyediakan lowongan kerja kurang lebih 30 jenis jabatan pekerjaan dengan kebutuhan pekerja sebanyak 2.852 orang. Belum kegiatan ini secara resmi dibuka pada pukul 09.00Wita, para pencari kerja sudah memadati atrium LCC sejak pagi Rabu (19/7) kemarin. BURSA kerja ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 19-20 Juli 2017. Antusiasme para pencari kerja ini cukup tinggi. Sayangnya, diantara pelamar ini, mereka hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka tidak memiliki bekal khusus untuk berkompetisi. Mengandalkan ijazah SMA/SMK, banyak diantaranya yang nekat melamar. Persoalannya karena tidak ada pilihan, mereka ingin menjadi TKIpun, tidak memiliki biaya yang cukup. Apalagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Diantara pelamar yang menyerbu bursa kerja ini adalah Supriadi, 23 tahun. Ia lulusan salah satu SMA di Lembar, Lombok Barat. Hajatannya datang ke Job Fair untuk melihat peluang pekerjaan apa yang cocok baginya. “Kuliah ndak mampu, ndak ada biaya. Liat-liat dulu (kerja yang cocok),” katanya pada media ini. Ia membawa sebendel
lamaran. Lengkap dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat bekerja. Lamaran akan dialamatkan tidak pada satu perusahaan. ‘’Mana yang kecantol nantinya, itu urusan belakang. Yang penting bisa bekerja dan mendapatkan uang,’’ katanya. Supriadi tidak memiliki bekal khusus untuk melamar. Keterampilan seadanya. Otomatis, dia adalah calon-calon pekerja yang akan mengisi posisi level paling bawah. Baginya tetap tidak ada persoalan. Yang penting tidak menganggur. M. Roni dari Lombok Tengah juga demikian. Usianya saat ini 18 tahun. Mencari kerja adalah pilihan terakhir, karena ketidakmampuan keluarganya untuk melanjutkan pembiayan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. “Mau bantu orang tua. Mana pekerjaan yang pas. Kemarin pernah kerja di Transmart jadi SO, saya keluar,” ujarnya polos. Selain itu ada satu gerombolan lulusan SMA dan SMK ingin ikut ambil bagian di bursa kerja. Mereka adalah Ilham, Ahyar Rosidi, L. Mutawalli dan Isnan Ansori. Mereka juga sengaja datang dari Lombok Tengah untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan di Job Fair. Empat remaja berusia 19 tahun ini memilih ingin cepat bekerja untuk membantu orang tuanya karena ketidakberdayaan secara ekonomi. Ikut di bursa kerja menurutnya lebih baik, daripada mereka akan menjadi TKI. “Cari peruntungan saja, mungkin bisa jadi tukang jagajaga counter,” kata salah satu diantaranya. Mereka juga tidak memiliki bekal khusus untuk menjadi karyawan di perusahaan. Mereka hanya mengandalkan ijazah, selanjutnya pasrah pada nasib. Cerita para pencari kerja seperti ini cukup menggambarkan betapa para pencari kerja ini sangat tak siap menghadapi persaingan. Dapat dibayangkan bila mereka dihadapkan dengan pekerja-pekerja dari luar negeri yang jauh lebih siap mengerjakan apapun, dengan keterampilan khusus mereka. Rata-rata mereka gamang, bahkan Sayup Wiratmaja, lulusan D3 Pariwisata dari Lombok Tengah juga mengaku pada media ini, tidak memiliki target khusus akan bekerja di perusahaan mana. Yang penting lulus dan bekerja, itulah tujuannya. Mencari kerja menurutnya sangat sulit. Lantas sudah siapkah SDM lokal di NTB menghadapi persaingan bebas ASEAN?
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si didampingi Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan tidak memungkiri, pertumbuhan populasi penduduk memicu tingginya angkatan kerja. Tetapi tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai. “Angkatan kerja kita masih tinggi, lapangan kerja masih jauh dari harapan,” ujarnya. Sumber daya alam NTB menurutnya berpotensi besar, membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang handal. Baik dari sisi pendidikan, maupun skill. Karena itu, keterampilan harus terus ditingkatkan. Salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan balai-balai latihan kerja. “Memang harus didukung anggaran untuk melatih SDMSDM kita di BLK agar berkualifikasi,” kata Wagub. Investasi di NTB juga diakui Wagub tidak serta merta memberikan dampak luas langsung terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Karena itulah, sektor-sektor potensial harus dimaksimalkan pengelolaannya. Misalnya sektor pertanian yang menyerap 42 persen angkatan kerja. Menurutnya harus dilakukan pengelolaan melalui alih teknologi. “Harus dikelola secara modern, bukan dengan cara tradisional. Jasa hanya menyerap tenaga kerja 22 persen, industri hanya 7 persen. Inilah yang harus dilihat, harus bekerjasama lebih banyak dengan swasta untuk berinvestasi pada bidang-bidang yang diperlukan ini,” demikian Wagub. Sementara itu, H. Wildan menegaskan, sesuai tupoksinya, memfasilitasi terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatan kualifikasi SDM lokal. Fasilitas yang disiapkan adalah BLK Mataram salah satunya, yang tahun lalu meluluskan lebih dari seribu angkatan kerja. Mereka telah memiliki lisensi. Lulusan yang tidak ditampung dunia kerja, telah mampu membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Hal ini diketahui setelah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap lulusan BLK. “Bursa kerja untuk umum kita juga didukung APBN APBD, termasuk bursa kerja untuk lulusan-lulusan SMK. Kita membuka jaringan untuk magang kerja di luar negeri, salah satunya ke Jepang. Dan kita berkoordinasi dengan investor-investor yang ada di NTB, agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kita lakukan terus menerus,” demikian kepala dinas. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 4
Nelayan KLU Keluhkan Hasil Tangkapan Minim ULP Tak Pernah Gagal
(Suara NTB/yon)
KEPALA Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (Adpem dan ULP) Setda Lombok Timur (Lotim), Lalu Muliadi menegaskan kontraktor pengerjaan proyek pengadaan paket sandang pangan Lotim sudah bekerja cukup baik. Di mana, paket sandang pangan sebanyak 80.000 paket sudah diterima oleh masyarakat, sehingga tidak ada istilah kontraktor yang dimenangkan dalam proses tender tersebut gagal. Penegasan ini disampaikannya terkait kritikan jika ULP asalasalan memenangkan kontraktor dalam mengerjakan sejumlah proyek di Lotim, Rabu (19/7). Dirinya tidak mempermasalahkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan politisi terkait kinerja ULP dalam proses tender sebuah proyek. Hal itu tersebut, menurutnya sebagai bentuk perhatian supaya ke depan segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemajuan Lotim dapat lebih baik. “Intinya tidak ada yang gagal,” klaimnya. Menurutnya, kontraktor yang dimenangkan dalam proyek pengadaan paket sandang pangan itu cukup baik dan sudah memenuhi kriteria serta sudah memenuhi segala mekanisme selama proses pelaksanaan tender. Bahkan, kontraktor itu dikategorikan layak untuk melakukan proses pengadaan paket sandang pangan Lotim 2017 senilai Rp 22 miliar. Dalam hal ini, dirinya kembali menegaskan proyek pengadaan paket sandang pangan itu tidak ada yang gagal, artinya pihak kontraktor dari CV Era Nusa Insani Lamongan Jawa Timur sudah mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. “Memang kontraknya tanggal 23 Juni yang kemudian diperpanjang selama 18 hari. Tapi karena terkendala libur sebelum dan sesudah lebaran itu yang membuat pengadaan paket ini tuntas 18 Juli kemarin. Artinya pihak ketiga ini sudah bekerja sesuai dengan dokumen kontrak,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khairul Rizal, ST, MKom., menegaskan pada saat proses tender yang dilakukan di ULP menyarankan supaya kontraktor yang sudah dimenangkan dalam pemenangan tender dalam sejumlah proyek di Lotim, namun gagal supaya digaris merah. Dewan mengaku bingung melihat pihak ULP yang meskipun terjadi beberapa kali pergantian kepala ULP, namun pihak rekanan yang dimenangkan dalam beberapa proyek di Lotim, khususnya dalam pengadaan paket sandang pangan Lotim selalu menuai masalah. (yon)
Lalu Muliadi
Pilkada Lotim, Mau’ud Adam Daftar di Golkar Selong (Suara NTB) – Menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang. Sejumlah figur di Lotim mulai menunjukkan diri. Seperti dilakukan politisi Partai Golkar, Mau’ud Adam yang mendaftar di Partai Golkar, Rabu (19/7). Kepada wartawan di Selong, H. Mau’ud Adam, SH., datang bersama puluhan relawannya ke kantor DPD Golkar Lotim. Pada kesempatan itu, Mau’ud, mengungkapkan, pendaftaran tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusannya untuk maju bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Selain itu ingin menunjukkan diri, jika dirinya siap membangun Lotim ke depan yang lebih baik. Disinggung terkait keberadaan sejumlah figur yang siap maju di Pilkada Lotim, Mau’ud Adam tidak mempermasalahkannya. Justru hal itu, katanya, menunjukkan Lotim merupakan daerah yang tidak pernah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang potensial dan berjiwa pemimpin serta berkeinginan yang kuat dalam membangun Lotim dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Termasuk, dirinya memberikan apresiasi pada Ketua DPD Golkar Lotim, Daeng Paelori yang siap maju. Terkait dengan itu, katanya, maka kewenangan sepenuhnya akan diserahkan kepada Partai Golkar yang akan menentukan figur yang didukung sebagaimana kriteria figur yang diinginkan. “Apapun keputusan partai tetap akan kita ikuti, karena kami duduk di atas partai dan bukan atas idealis kami sendiri. Jadi kami tetap, taat, tunduk dan loyal terhadap keputusan partai,” tegasnya. Ditegaskannya, pengusaha yang juga mantan anggota DPRD NTB asal Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik ini mengaku tidak harus mengincar nomor satu maupun nomor dua. Yang jelas, katanya, dirinya siap maju bertarung dalam Pilkada Lotim 2018 mendatang dengan sejumlah program yang diusung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam pertanian, ekonomi serta pariwisata harus digembleng. Misalnya, di sektor pariwisata Kabupaten Lotim merupakan daerah yang cukup kaya, baik dari segi SDM maupun SDA yang hingga saat ini belum dikelola secara maksimal. Oleh sebab itu, katanya, perlu adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga ketimpangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin tidak terjadi. Itulah, katanya, sejumlah hal-hal yang perlu dibenahi ke depan. Sementara, Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Bupati Partai Golkar, H. Lalu Ridwan, mengapresiasi langkah dari Mau’ud Adam yang mendaftar sebagai bentuk keseriusaannya untuk maju pada Pilkada Lotim 2018 mendatang. Dijelaskannya, siapapun yang mendaftar walaupun Ketua DPD Golkar, harus tetap mengikuti mekanisme yang harus diikuti. Setelah diterimanya berkas pendaftaran dari sejumlah figur yang mendaftar di Golkar, ia menyebut akan mengundang sejumlah bakal calon untuk merundingkan kembali tentang survei. Untuk jumlah figur yang mendaftar di Golkar sebanyak empat, yakni H. Sukiman Azmy, H. Rumaksi, H. Mau’ud Adam serta ketua DPD Golkar Lotim, Daeng Paelori. (yon)
(Suara NTB/yon)
SERAHKAN - H. Mau’ud Adam menyerahkan berkas pendaftarannya ke DPD Golkar Lotim sebagai bakal calon Bupati Lotim Rabu, (19/7).
Tanjung (Suara NTB) Nelayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tergabung dalam kelompok nelayan mulai mengeluhkan minimnya hasil tangkapan ikan. Kondisi otomatis mempengaruhi sumber-sumber penghidupan untuk keluarga para nelayan. Mereka pun berharap, pemerintah segera turun memberikan bantuan. Ketua Kelompok Nelayan Tunas Muara, Dusun Muara Putat, Desa Pemenang Timur, Jalaludin, Rabu (19/7) mengutarakan, memasuki bulan Juni ini hasil tangkapan mereka mulai berkurang. Bahkan tidak jarang para nelayan hanya membawa hasil tangkapan sekadar cukup untuk lauk. “Contohnya, untuk musim sepi saat ini, ada janji dari dinas akan memberikan sembako. Tapi, hal itu tidak pernah ada realisasinya. Sampai bosan kami buat proposal,” keluh Jalaludin. Ia mengakui, bahwa Kelompok Tunas Muara pernah mendapatkan bantuan. Namun jenisnya tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Bantuan terakhir yang kami dapat berupa 2 unit aki (accu). Aki ini tentu tidak cukup untuk 17 anggota kami. Kami juga dapat jaring, tapi bukan jaring melintang yang ukuran 1 3/4. Ya, akhirnya tidak kita pakai,” lanjutnya. Perihal keluhan warga itu, Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, meminta agar SKPD yang memberi bantuan kepada kelompok menyalurkan program sesuai kebutuhan masyarakat dan bukannya sesuai keinginan SKPD. “Saya juga nelayan, dan menurut pengamatan saya di lapangan, mereka memang masih membutuhkan perhatian yang serius. Termasuk penyuluh perikanan, kalau bisa mereka harus didorong untuk turun,” pintanya. (ari) (Suara NTB/ist)
BUTUH BANTUAN Nelayan Tunas Muara yang membutuhkan bantuan pemerintah. Apalagi belakangan hasil tangkapan saat melaut hanya cukup untuk lauk.
PT. APC Ditetapkan Jadi Tersangka Baru
Kejaksaan Agendakan Periksa Semua Mantan Kepala Dishut NTB Selong (Suara NTB) – Setelah menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, AP dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemanfaatan kawasan hutan Sekaroh beberapa waktu lalu. Selasa, (18/7) sore lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) kembali menetapkan tersangka baru, yakni PT. Autore Peare Cunture (APC). PT APC ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Di sisi lain, pihak Kejaksaan juga mengagendakan pemeriksaan terhadap semua mantan Kepala Dishut NTB atas tersangka AP. Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus (Pidsus) pada Kejari Lotim, Iwan Gustiawan menjelaskan, penetapan PT. APC sebagai tersangka tersebut terhitung sejak Selasa 18 Juli 2017. Penetapan ini terkait kasus penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan Sekaroh. Dalam hal ini, penyidik dari Pidsus Kejari Lotim sudah memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan PT. APC. Dengan ditetapkan PT. APC sebagai tersangka, maka perusahaan asing asal Italia yang bergerak dibidang budidaya mutiara ini merupakan kasus dugaan korupsi pertama di NTB dengan tersangka korporasi atau badan hukum perusahaan. “Jadi yang menjadi tersangka baru itu perusahaan PT.
(Suara NTB/dok)
Iwan Gustiawan APC itu,” tegasnya pada Suara NTB, Rabu (19/7). Terkait tersangka AP, Iwan menyebut pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan ter-
hadap semua mantan Kepala Dishut NTB yang menjabat dari tahun 2006 hingga 2017. Dari semua mantan Kadishut NTB yang diagendakan itu, empat di antaranya sudah memenuhi panggilan penyidik, termasuk beberapa di antaranya di luar dari instansi pemerintahan. Itu artinya, total saksi-saksi yang tersisa untuk akan dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat ini sekitar 15 orang. “Lima belas orang lagi yang dijadwalkan untuk diperiksa atas tersangka AP, prosesnya masih berjalan,”sebut Iwan. Seraya mengatakan bahwa untuk tersangka PT APC, dalam waktu dua minggu ke depan akan dipanggil lagi semua saksi-saksi untuk diperiksa kembali. (yon)
Budidaya Tembakau
Keuntungan Terbesar Berputar pada Pemodal Selong (Suara NTB) Aktivitas budidaya tembakau, khususnya varietas virginia Lombok dinilai sebagian besar hanya berputar pada pemilik modal, yakni orang-orang asing. Pemilik pabrik di Indonesia ini adalah orang-orang barat. Di mana, mereka sengaja mendirikan pabrik di negaranegara miskin dan berkembang, seperti Indonesia, karena ingin meraup untung besar. Demikian pandangan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan kepada Suara NTB, Rabu (19/7). Menurutnya, harga tembakau di dunia barat anjlok. Sementara pajak pabrik rokok dikenakan oleh pemerintah di negara-negara barat ini sangat tinggi. Dalam menghitung pajak, ujarnya, tidak saja dari segi kesehatan. Tapi perbandingan keuntungan antara biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Caranya, dengan menghitung pajak dan melihat angka pengeluaran pemeliharaan kesehatan bagi penderita penyakit akibat asap rokok.
“Dimisalkan pajak masuk 1 miliar, pemerintah kemudian menghitung berapa biaya rumah sakit yang dikeluarkan bagi yang terkena penyakit akibat asap rokok, itu cara menghitungnya. Pemerintah barat mengatakan tetap rugi, karena menganggap lebih besar biaya daripada pajak dari rokok,” terangnya. Banyak jenis penyakit yang timbul akibat berlebihan konsumsi rokok, seperti amputasi karena kanker, meninggal karena kanker paru-paru akibat rokok dan lain sebagainya. Itu semua, lanjutnya, dihitung dengan cermat, sehingga pajak dinaikkan sangat tinggi. Melihat kondisi ini, ujarnya, pemilik pabrik rokok beralih berinvestasi di daerah-daerah miskin. “Akhirnya, orang barat lari membuat pabrik rokok dan menanam tembakau di negaranegara miskin dan berkembag seperti Indonesia,” ungkapnya. Pabrik-pabrik rokok yang besar itu banyak ditemukan Indonesia, seperti Dunhill, Marlboro dan lainnya. Karena pajak yang kurang besar, keuntungan kemu-
dian sebagian besar lari ke barat. Di negara barat, lanjut Ali BD, jumlah perokok terus berkurang. Pengurangannya rata-rata 1 persen setahun. Kondisi ini justru terbalik dengan negara miskin, seperti Indonesia yang justru orang merokok bertambah ratarata 1,5 persen per tahun. ‘’Orang barat menanamkan investrasi mendirikan pabrik rokok Indonesia, tanam tembakau juga di Indonesia. Kemudian menjual rokok juga ke masyarakat Indonesia. Anda membeli rokok dari tembakau Anda sendiri, jadi keuntungannya berputar saja ke pemodal,” ujarnya menggambarkan. Soal fakta fluktuasi harga tembakau di tingkat petani di Lotim khususnya, karena alasan pihak perusahaan yang menyebut mekanisme pasar. ‘’Bisa saja dengan gampang para pemodal rokok itu menyebut mekanisme dan hukum pasar. Stok banyak sehingga terpaksa sewa gudang yang berakibat penurunan harga. Alasan tersebut diakui cukup masuk akal dan sahsah saja,’’ tambahnya. (rus)
Pilkades Serentak, Masa Jabatan Puluhan Kades akan Berkurang Selong (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan digelar Desember mendatang diikuti 142 desa dari 69 desa yang diusulkan sebelumnya. Penambahan jumlah pemilihan kades ini memiliki konsekuensi. Puluhan kades akan berkurang masa jabatannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, H. Syamsuddin mengakui adanya konsekuensi yang harus ditanggung para kades. Di mana ketentuan awal yang akan diikutkan pilkades serentak ini yang masa jabatannya berakhir
Maret-April -2017-Maret-April 2018 mendatang. Namun, karena desakan dari sejumlah desa sehingga jumlah yang ikut bertambah dari masa jabatan Maret-April 2017 sampai dengan masa jabatan Juni 2018. Ada dua alternatif yang ditawarkan DPMD. Pertama masing-masing kades yang kurang masa jabatannya itu membuat surat pernyataan bersedia dan tidak menuntut apa-apa, jika masa jabatannya dikurangi. Atau dengan alternatif kedua, dilakukan pelantikan dua tahap. Pertama yang berakhir Maret-April dilantik pada bulan April 2018. Sedangkan yang berakhir masa jaba-
tan Juni bisa dilakukan di bulan Juni. Semua alasan itu kata H. Syamsuddin sudah dijabarkan dalam bentuk telaah staf dan dilaporkan ke Bupati Lotim. ‘‘Keputusan final mengenai pilkades serentak sampai saat ini masih menunggu keputusan bupati,‘‘ujarnya, Rabu (19/7). Soal anggaran, pascaperubahan jumlah peserta pilkades serentak ini dilakukan pula penyesuaian anggaran melalui APBD Perubahan. Anggaran dipersiapkan Rp 30 juta tiap desa dan disesuaikan sesuai besaran jumlah penduduk peserta pemilih masingmasing desa. (rus)
Program SDSD
Dikes Klaim Sudah Tempatkan 15 Orang Tanjung (Suara NTB) Salah satu janji politik pasanagan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diwujudkan dalam visi misi, yakni Satu Dokter Satu Desa (SDSD), diklaim telah dijalankan. Dinas Kesehatan (Dikes) KLU telah menempatkan sedikitnya 15 orang dokter di tiap desa. Tahun ini akan ditambah lagi 7 orang dokter. Hal itu diungkapkan Kepala Dikes KLU, Khaerul Anwar, di ruang kerjanya Rabu (19/7). Pada tahun 2017 ini, program unggulan itu telah diwujudkan Pemkab c.q Dikes KLU. Saat ini kata dia, sudah ada 15 dokter desa yang siap melayani masyarakat. “Sementara untuk tahun 2017 ini sudah ada 7 dokter yang mendaftar dan akan ditempatkan,” katanya. Sebagai roh perbaikan pelayanan bidang kesehatan, ujarnya, para dokter akan bekerja untuk mempermudah pelayanan kesehatan di desa. Salah satu caranya, nomor kontak dokter akan ditempel pada sebuah stiker dan disebar agar diketahui masyarakat. “Dokter-dokter ini bisa on call. Mereka yang akan mendatangi warga langsung. Nomor
teleponnya akan kita pajang di ambulan desa,” tegasnya. Sementara itu, Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., mendorong perbaikan kualitas layanan khususnya dengan menempatkan SDSD di desa langsung. Terlebih lagi, DPRD telah menyetujui anggaran sewa rumah dokter pada program SDSD dimaksud sebesar Rp 145 juta. “Dokter on call tidak relevan dengan apa yang menjadi visi misi bupati, tetapi dokter harus ditempatkan di desa langsung. Dalam pembahasan APBD 2017 tahun 2016 lalu, Pemda minta anggaran sewa rumah dokter dan sudah kita setujui,” ujarnya. Terhadap persoalan itu, Dikes perlu menjabarkan ke publik bahwa SDSD yang telah ditempatkan itu mudah diakses. Artinya kata Ardianto, SDSD itu memang tinggal dan bermukim di desa untuk 24 jam. “Dokter desa yang sudah direkrut tidak tinggal atau menginap di puskesmas, tapi tinggal di rumah yang di sewa. Kalau sifatnya hanya kunjungan ke warga, bukankah puskesmas punya program yang sama melalui bidang-bidangnya,” pungkas Ardianto. (ari)
Masih Asal Titip
Enam Proyek Aspirasi DPRD KLU Tak Bisa Dieksekusi Tanjung (Suara NTB) Sikap asal-asalan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menempatkan dana aspirasinya berbuntut pada terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terdapat 6 paket kegiatan fisik (jembatan) tak bisa dicairkan oleh dinas, karena terkendala jumlah dana yang ditempatkan anggota Dewan minim. Kepala Dinas PUPR, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., yang dikonfirmasi Rabu (19/7) membenarkan adanya kegiatan fisik yang tak bisa cair pada APBD murni 2017. Seluruhnya merupakan paket kegiatan “titipan” anggota legislatif yang ditujukan kepada para konstituennya. “Kalau buat aspirasi janganlah dananya Rp 35 juta, Rp 45 juta. Tetapi minimal saat usulan melalui dinas teknis, ajak tim teknis cek lokasi. Jangan begitu dapat gelondongan dibagi rata ke semua konstituen,” ungkap Zaldy. Dampak dari rendahnya anggaran yang dititip melalui Dinas PUPR, maka selaku pelaksana, Dinas PUPR pun harus mencoret paket-paket tersebut dari daftar kegiatan. Pasalnya nilai kegiatan lebih rendah dari permintaan Dewan ataupun konstituen. Secara teknis konstruksi pun, dana aspirasi tersebut tak mencukupi kegiatan bisa terlaksana. “Hasilnya tidak optimal. Banyak fisik dari dana aspirasi tidak menyelesaikan persoalan, malah ada jembatan yang tidak selesai,” cetusnya. Dinas PUPR pun tak ingin menjadi alamat kekecewaan warga karena proyek tak rampung, sehingga lebih baik bagi dinas untuk tidak mengerjakan kegiatan dari nol. Ke depan, Zaldy meminta siapapun di antara 30 anggota dan Pimpinan DPRD KLU yang menitip anggaran melalui PUPR atau SKPD lain agar berkoordinasi lebih dulu. Setidaknya Dinas PUPR telah menyiap-
(Suara NTB/ari)
M. Zaldy Rahardian kan tenaga teknis untuk mensurvei lokasi dan mendesain perencanaan konstruksi. “Seperti 6 paket jembatan di PU ini tidak bisa kita eksekusi. Karena dari pagu anggaran, setelah didesain secara teknis ternyata dananya tidak cukup untuk membangun. Semuanya dari aspirasi. Usulannya memang bersifat mendesak dari TAPD dan Dewan, tetapi belum sempat dilakukan survei. Setelah turun baru diketahui dana kurang, bahkan sampai 50 persen,” akunya. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, H. Irfan. Menurutnya, sebagian Dewan langsung menempatkan anggaran yang tidak proporsional dengan kondisi lapangan. “Untuk pembukaan jalan aspirasi saja masih bermasalah di internal warga, seperti tanaman yang belum ditebus. Setelah kita turun ke lapangan hanya ada beberapa pemilik yang setuju. Idealnya ada surat pernyataan pembebasan lahan, sehingga bisa dieksekusi langsung,” kata Irfan. Memperbaiki itu, pihaknya telah melakukan rapat dengan Komisi III DPRD KLU. Bahwa dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran baik aspirasi maupun APBD murni tahun berikutnya maka perencanaan dilakukan tahun ini. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 5
Alat Inverter Rusak
Proyek PLTS di Sekotong Diduga Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek bantuan PLTS komunal sebanyak ratusan titik di sejumlah dusun yang berada di atas pegunungan di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong mangkrak. Bantuan Kementerian ESDM senilai Rp 2,4 miliar lebih ini tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sejak setahun terakhir, lantaran alat inverter (alat mengubah arus DC-AC) mengalami kerusakan. Dari tiga alat inverter yang ada, hanya satu yang berfungsi, sedangkan dua unit telah rusak. Budiman, warga Lebah Suren kepada Suara NTB belum lama ini, mengakui bahwa sejak setahun lalu PLTS di wilayah setempat yang melayani semua warga mati total. Namun warga yang dilayani PLTS tersebar tidak mati. “PLTS tidak bisa berfungsi (mangkrak), karena alat inverternya rusak dua unit, dari tiga unit yang ada hanya satu yang berfungsi,” jelas Budiman.
Dijelaskan bantuan PLTS komunal ini jelasnya berasal dari pusat yang dipasang tahun 2015 lalu. Jumlah PLTS yang dipasang 225 unit di tiga dusun di antaranya Dusun Lebah Suren, Loang Batu, Harapan Baru dan Serero. Sebelumnya, tahun 2013 jelasnya PLTS terpusat yang dibangun berkapasitas 15 MW. PLTS tersebut bisa menerangi rumah 93 KK. Dari 93 KK
itu terbagi di Loang Batu 26 KK, sedangkan sisanya lebih banyak di Lebah Suren. Namun saat ini PLTS itu tidak bisa dimanfaatkan oleh warga, sebab kerusakan ada inverter tersebut. Satu alat itu rusak tahun 2016 lalu, tak lama setelah dipasang. Lalu puasa lalu satu alat rusak lagi, sehingga tersisa hanya satu alat yang berfungsi. Pihaknya sudah melaporkan kerusakan ini ke di-
nas terkait (saat itu masih Distamben Lobar). Pihak terkait pun menjanjikan segera mengganti, namun hingga kewenangan dialihkan ke ke provinsi tidak ada kabar. “Kami harap segera diganti,” harapnya. Sementara itu, staf pada Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB Provinsi Sobri mengakui kalau alat inverter PLTS di daerah itu rusak. Pihaknya sudah mengusulkan sejak setahun lalu, baik ke provinsi dan pusat, kemungkinan bisa diprogramkan tahun 2018 di provinsi. Pengusulan dilengkapi dengan foto kondisi alat itu. “Sudah masuk usulan, sudah masuk planning provinsi,” jelasnya. (her)
(Suara NTB/her)
RUSAK - Jaringan listrik PLTS yang terpasang di dusun pegunungan Sekotong yang rusak dan mangkrak. Masyarakat mengharapkan pemerintah segera memperbaiki PLTS yang rusak ini.
Kontraktor Lokal Kalah Saing Libatkan Kejaksaan dan BPKP KECAMATAN Sekotong memfasilitasi semua desa di wilayah setempat untuk penatausahaan administrasi keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Pihak kecamatan mengundang kejaksaan, unsur pemeriksa BPKP dan Inspektorat untuk memberikan pelatihan penatausahaan administrasi. ‘’Rencananya hari ini (Kamis red), pelatihan tersebut akan dimulai hingga tiga hari ke depan,’’ ujar Camat Sekotong L. Ahmad Satriadi, Rabu (19/7). (Suara NTB/her) Kegiatan ini, jelasnya, baru L. Ahmad Satriadi pertama kali diadakan pihak kecamatan di Lobar, di mana Sekotong yang mendahului. Dijelaskan, pihak kecamatan memfasilitasi kegiatan ini karena didesak juga oleh operator-operator desa serta bendahara. Sebab operator dan bendahara desa harus bisa mengoperasikan siskeudes lantaran anggaran DD ini harus diinput melalui sistem ini. Sehingga desa meminta kecamatan untuk memfasilitasi, supaya gampang dan mudah terjangkau. Dasar pelaksanaan ini, jelasnya, ada di Perbup Nomor 15 tahun 2016 dan rakor semua kades yang menyepakati hal ini. Kegiatan ini, jelasnya, bertujuan untuk membina operator desa agar tidak keliru dalam mengoperasikan siskeudes ini. Selain itu, mencegah penyimpangan dana desa yang ada di wilayah Sekotong. “Intinya mencegah penyelewengan, makanya diundang BPKP, kejaksaan dan inspektorat terkait mencegah penyelewengan DD,” jelasnya. (her)
Pagar Proyek KEK Mandalika Dirusak Praya (Suara NTB) Gangguan dalam proses pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) tak kunjung selesai. Setelah sebelumnya proyek penataan kawasan Pantai Kuta dihentikan paksa oleh warga. Kali ini, pagar proyek di dalam kawasan tersebut dirusak oknum warga, Senin (17/7) lalu. Lagi-lagi karena persoalan klaim lahan. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, perusakan pagar proyek KEK Mandalika yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tersebut terjadi di lot 2, di sekitar kawasan Pantai Kuta. Tepatnya di lokasi eks Hotel Lombok Baru Kuta yang dulu diratakan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng), lantaran melanggar aturan pembangunan di kawasan roi pantai serta kepemilikan sertifikat ganda. Kasus itu pun sudah ditangani aparat kepolisian setempat. “Sebelum kejadian, pihak pengklaim melalui pengacaranya sempat mendatangi kita terkait persoalan lahan tersebut. Karena kita minta mereka menempuh jalur hukum. Siangnya, kita dapat informasi kalau pagar proyek kita sudah dirusak,” ungkap Humas ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Rabu (19/7). Pihaknya pun sangat menyayangkan kasus tersebut sampai terjadi, karena secara tidak langsung, menghambat proses pengembangan kawasan Mandalika, khususnya di lot 2 tersebut. “Di kawasan ini rencannya akan dibangun hotel X2 oleh investor asal Jakarta. Tapi kalau seperti ini, kita khawatir pihak investor jadi takut berinvestasi,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya berharap kepada pihak-pihak yang merasa masih sebagai pemilik lahan supaya menempuh proses hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang bisa mengganggu jalannya pembangunan. ‘’Kalau pembangunan di kawasan Mandalika terganggu, maka yang rugi tetap masyarakat dan daerah ini,’’ ujarnya. General Affair ITDC Lanang Bratasuta menambahkan, jika ITDC hanya menjalankan amanah negara. Jika sampai proyek ini terganggu, ujarnya, yang bakal rugi masyarakat itu sendiri. ‘’Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan. Demi sukses dan lancarnya pembangunan KEK Mandalika,” tambahnya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Kuta, Iptu Akmal Novian Reza, SIK., mengaku kalau pihaknya sudah mendapat laporan terkait pengerusakan pagar proyek KEK Mandalika. Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. “Kita minta waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan,” jawabnya singkat. (kir)
(Suara NTB/ist)
DIRUSAK - Pagar proyek KEK Mandalika dirusak orang tidak dikenal. Jika perusakan terus terjadi, pelaksanaan proyek KEK Mandalika akan terganggu.
Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar proyek besar di Lombok Barat (Lobar) “dikuasai” oleh rekanan luar daerah. Hampir semua proyek skala besar di Lobar dimenangkan oleh kontraktor luar. Hal ini disebabkan kontraktor lokal yang ada di Lobar kalah saing dengan rekanan dari luar. Akibat dari itu, anggaran proyek yang bernilai Rp 196 miliar lebih pada APBD murni sebagian besar mengalir ke luar daerah.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lobar Heri Ramadan, menyebut dari 63 paket yang sudah selesai lelang di ULP, 13 paket di antaranya dimenangkan oleh rekanan luar. “Dari 63 paket yang sudah selesai lelang, 13 di antaranya dimenangkan oleh luar daerah, kalau berbicara skup Lobar hanya 12 paket dari Lobar. Kalau dipersentasekan sangat rendah sekali, idealnya
seharusnya 50 persen,” akunya, Rabu (19/7). Menurutnya, banyaknya proyek yang ditangani kontraktor luar berdampak terhadap besarnya dana proyek dari APBD yang mengalir ke luar daerah. Bahkan, jelas Heri, lebih dari 50-60 persen lebih anggaran proyek berputar di luar daerah. Sebab kontraktor luar hanya menggunakan tukang di daerah Lobar, namun itu tidak seberapa anggarannya. Sebab gaji
tukang dan buruh saja berkisar Rp 80-100 ribu per hari, jika dikalikan masa pengerjaan 3 bulan, maka anggaran yang dikeluarkan di derah sedikit. Jauh lebih besar dana keluar, karena barang kebutuhan dibeli di luar daerah. Kemudian ketika dana proyek sudah cair, keuntungan dibawa ke luar daerah. Menurutnya hal ini disebab daya saing kontraktor lokal kalah saing dengan rekanan
luar. Namun jika dibiarkan kondisi ini, maka tetap rendah kualifikasinya, karena itu perlu dilakukan pembatasan melalui regulasi dari gubernur dalam bentuk pergub. Dalam hal ini, ujarnya, ada peluang melalui UU Nomor 22 tahun 2017 untuk bisa memberdayakan kontraktor lokal. Namun dalam hal ini guberrnur punya kewenangan untuk buat kebijakan khusus bagi semua kabupaten/kota untuk mengakomodir kontaktor lokal. (her)
Berkas Tersangka Kasus BSS Dilimpahkan ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) – Berkas tersangka kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang baru saja ditetapkan oleh Polres Lombok Barat (Lobar) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat ini pihak polres menunggu petunjuk JPU, apakah berkas kasus ini dinyatakan P21 atau P19 (berkas dikembalikan untuk dilengkapi polres). “Tersangka baru sudah ditetapkan, inisialnya nanti kami kasih tahu. Yang jelas dari unsur pengurus poktan, berkas sudah saya tandatangani berkas untuk dikirim ke JPU (kejaksaan),” tegas Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo di Labuapi, Rabu (19/7). Dijelaskan, pihaknya sudah menandatangani berkas kasus ini dan sudah
dikirim ke jaksa, jikapun belum pihaknya memastikan pekan ini. Pihaknya tinggal menunggu petunjuk dari JPU. Ia menegaskan kasus BSS ini tidak berhenti pada dua tersangka, namun terus berlanjut hingga ditelusuri semua pihak. Termasuk keterlibatan pihak dinas terkait, menurutnya dinas terkait diyakininya terlibat, namun pihaknya perlu menunggu penyelidikan lebih lanjut. Namun jelasnya pihaknya mengacu pada petunjuk presiden, jika pihak terait baik di aparatur tidak menikmati hasil korupsi (merugikan negara) maka dipertimbangkan untuk tidak ditindak. Pihaknya membuktikan unsur ada niat pelaku apakah berniat menandatangani bantuan ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun jika hanya me-
meriksa berkas administrasi lalu tanda tangan, maka tidak ada unsur korupsi. Terkait adanya fee yang diberikan ke oknum dinas terkait. Menurut hasil pengakuan tersangka yang sudah P21 tidak memberikan fee ke oknum dinas, bahkan pasti saat sidang tersangka pasti mengungkap di persidangan. Namun ia menampik jika polres tebang pilih dalam menindak para pelaku yang terlibat dalam kasus BSS ini. Saat ini pihaknya telah menemukan dugaan ketelribatan oknum di dinas, namun masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Diketahui, kasus bansos Bumi Sejuta Sapi (BSS) Kelompok Ternak Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri senilai Rp 740 juta telah ditetapkan dua tersangka insial JU dari pihak pengurus. (her)
Melempen, Realisasi PBB di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Barat (Lobar) Hj. Lale Prayatni, mengaku, target yang ingin dicapai di pihaknya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 12,9 milliar. Itu artinya, ujarnya, baru terealisasi sebesar 18%. Artinya capaian ini jauh di bawah target yang mesti dicapai, terkait itu ia pun mengevaluasi jajarannya. Ia meminta petugas penagih lebih gesit melakukan penagihan. Di sisi lain, piutang pajak (PBB) masih tinggi mencapai belasan miliar belum tertagih diduga masih mengendap. “Realisasi masih rendah baru 18 peraen, hal ini dikarenakan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB baru disebar-
kan kepada para wajib pajak (WP) pada bulan April hingga Mei kemarin,” jelasnya saat Rapat Evaluasi Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dihadiri oleh seluruh kepala unsur pemungut pajak, Rabu (19/7). Ia menekankan kepada seluruh penagih pajak agar lebih gesit lagi melakukan penagihan kepada WP yang sudah menerima SPPT PBB, agar target bisa tercapai. Selain melakukan penagihan pada tahun berjalan (2017), para penagih juga diharapkan melakukan penagihan piutang pada tahun sebelumnya. “Piutang PBB ini masih cukup besar, termasuk melakukan pendataan kepada WP baru, misalnya kepada WP yang dulunya menghuni rumah bedek atau sejenisnya dan telah melakukan rehab tempat tinggal, maka ini akan men-
jadi dasar untuk menaikkan NJOP terhadap WP,” pesan Lale. Hingga saat ini BKP Batulayar tercatat mampu melakukan penagihan terbesar dan mencapai Rp 415 juta lebih. “Hal ini sesuai dengan banyaknya hotel dan restoran serta penginapan yang semakin hari semakin bertambah banyak,” terangnya. PAD dari PBB pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 209 juta. Sementara pada tahun 2017 naik menjadi Rp 238 juta. Tantangan yang dihadapi oleh Bappenda Lobar saat ini adalah banyaknya penunggak PBB. Di lain pihak Bappenda harus menunggu kebijakan dari pusat terkait sanksi yang akan diberikan kepada WP yang menunggak PBB. (her)
(Suara NTB/ist)
PERTEMUAN - Pertemuan Ketua DPW PPP Hj. Wartiah dan Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun dengan H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu. Pertemuan ini hanya sebatas komunikasi politik dan belum memutuskan mengusung bakal calon di Pilkada Lobar.
Dukung Fauzan Khalid, Golkar dan PPP Belum Final Giri Menang (Suara NTB) – Golkar dan PPP membantah klaim dari tim pemenangan H. Fauzan Khalid, jika dua partai politik (parpol) ini telah mendukung Bupati Lobar tersebut maju di Pilkada Lobar. Dua parpol tersebut sejauh ini belum memutuskan dukungan ke kandidat tertentu, karena masih belum ada kaputusan dari pusat. Seperti disampaikan Ketua Harian DPD II Partai Golkar Lobar, L Hermayadi menegaskan sejauh ini belum ada dukungan resmi yang dikeluarkan ke kandidat tertentu, termasuk dalam bentuk rekomendasi. Terkait pertemuan antara Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun dengan H. Fauzan Khalid dan Ketua DPW PPP NTB Hj. Wartiah yang diklaim oleh tim pemenangan Fauzan Khalid sudah ada kesepakatan, menurutnya tidak ada rekomendasi. Sebab, jelasnya semua figur difasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan partai guna membangun komunikasi. Ketika menyatakan diri resmi mendaftar di Partai Golkar, maka pihaknya selaku panitia bersedia membantu memfasilitasi komunikasi politik dengan ketua parpol. Terkait sejauh mana
tahapan proses penjaringan di Golkar, menurutnya komunikasi sudah dibangun dengan semua figur termasuk dengan parpol lain. Komunikasi ini, jelasnya, termasuk bagian dari proses penjaringan untuk menentukan arah dukungan. Selain itu, pihaknya menunggu hasil survei yang dilakukan tim survey dari SMRC (Saeful Muzani ). Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP NTB Hj. Wartiah. Menurutnya, PPP belum memutuskan arah dukungan ke kandidat, termasuk dengan petahana. “Belum,” jawabnya. Wartiah mengaku tengah di Jakarta untuk bertemu dengan Ketum PPP. Terkait apa agendanya ia tak bersedia menjawab. Ketua DPC PPP Lobar H Ruslan juga menegaskan sejauh ini PPP belum memutuskan dukungan ke kandidat tertentu. Menurutnya, adanya foto yang diposting di media sosial pertemuan antara Fauzan Khalid dengan Ketua DPW PPP bukan memutuskan rekomendasi, namun komunikasi politik saja. Ia menjelaskan, tahapan proses penjaringan di PPP bakal dilakukan adu visi dan misi semua kandidat. Semua kandidat yang mendaftar, jelasnya, bakal diundang untuk menyampaikan visi dan misinya. (her)
Kalah Gugatan Perdata
ITDC Ajukan Banding ke PT TUN Surabaya Praya (Suara NTB) Sengketa kepemilikan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara L. Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dimenangkan pihak penggugat. Atas hasil tersebut, pihak ITDC telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sebelumnya Mamiq Alex selaku penggugat melayangkan gugatan perdata ke PTUN Mataram terkait status kepemilihan lahan di kawasan Pantai Seger Kuta. Pi-
hak penggugat mengklaim kalau lahan seluas sekitar 5 hektar sebagai lahan miliknya. Hal ini berdasarkan dokumen kepemilihan lahan yang dipegangnya. Oleh pihak PTUN Mataram pun akhirnya memenangkan pihak penggugat. Kalau lahan yang saat ini dikelola oleh pihak ITDC merupakan lahan milik penggugat. “Tapi kita (ITDC,red) tidak akan menyerahkan. Kita sudah melakukan upaya hukum yakni upaya banding ke PT TUN Surabaya,” ungkap Humas ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Rabu (19/7). Upaya banding yang di-
lakukan pihak ITDC, tentunya dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Pasalnya, ITDC menilai kalau lahan tersebut masuk pengelolaan pihaknya. Hal ini berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kita inikan hanya menjalankan amanah pemerintah pusat. Untuk mengembangkan dan membangun kawasan Mandalika. Jadi kalau ada persoalan lahan, kita upayakan penyelesaian melalui proses hukum,” ujarnya. Disinggung apakah sudah ada putusan banding, Adi
mengaku masih menunggu proses. Dalam dua atau tiga bulan ke depan, putusan banding dari PT TUN Surabaya sudah bisa keluar. “Seperti apa hasilnya, kita tunggu putusan pengadilan,” imbuhnya. Jika pihak ITDC tetap kalah, ia menegaskan itu bukan akhir. Masih ada tahapan hukum lainnya. Artinya, pihak ITDC akan terus berjuang. Sesuai tahapan dan jenjang proses hukum yang ada. Lebih lanjut Adi menambahkan, dengan upaya banding yang dilakukan pihak ITDC tersebut, maka putusan PTUN Mataram yang memenangkan gugatan dari pi-
hak penggugat belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga pihak penggugat belum boleh melakukan aktivitas apapun di atas lahan yang disengketakan tersebut. Ia menjelaskan, luas lahan yang diklaim penggugat tersebut sekitar 5 hektar. Namun hanya sekitar 1,8 hektar yang berupa daratan sisanya berupa lahan pasang surut dan muara laut. Yang kalau air laut sedang pasang, daratan tersebut tidak terlihat. “Kita tunggu proses hukum yang ada. Seperti langkah berikutnya, tunggu putusan pengadilan,” ujarnya. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Suara Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa Jelang HUT RI
Dikbud Sumbawa Siapkan Gelar Pekan Budaya Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan gelaran Pekan Budaya Pelajar tingkat kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus mendatang ini untuk menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan RI ke 72. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kebudayaan, H. Hasanuddin S.Pd, menjelaskan (Suara NTB/arn) H. Hasanuddin pada kegiatan tersebut nantinya, digelar berbagai jenis lomba kesenian. Ada juga perlombaan lainnya seperti Samawa Bagenang Rame, yang merupakan atraksi masal yang disajikan pada hari pembukaan. Dimainkan oleh perwakilan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tentu sajian ini akan dinilai oleh tim dewan juri khusus. Kemudian, lanjut Kak Ace, akrabnya disapa, setiap malamnya akan diadakan pagelaran kesenian daerah yang bersifat kolaboratif, evaluative dan kompetitif. Selama berlangsungnya kegiatan sepuluh malam. Sementara pada siang harinya, akan diadakan berbagai kegiatan. Mulai dari lomba Batutir untuk siswa siswi SD, Cerdas Cermat Sastra Jontal untuk siswa siswi SMP serta lomba Pidato Bahasa Samawa untuk pelajar SMA. ‘’Ketiga lomba ini diikuti utusan dari 24 kecamatan,”sebut Kak Ace, panggilan akrab H. Hasanuddin. Nantinya akan ditentukan sepuluh penyaji terbaik dengan total hadiah Rp. 200 juta. Selain kegiatan tersebut, panitia juga akan menggelar lomba non pentas galeri karya lomba karya tulis, meliputi karya tulis Seni Budaya Samawa, untuk siswa siswi SD, karya tulis Tradisi dan Upcara Adat daur Hidup Tau Samawa, untuk siswa siswi SMP serta karya tulis Sejarah untuk pelajar SMA. “Ini merupaan salah satu bentuk upaya kami dalam pelestarian seni dan budaya daerah Sumbawa,”jelas Kak Ace. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pemberdayaan dan kebudayaan. Sehingga nantinya bakal lahir generasi yang cinta budaya. Dan pada akhirnya proses pelestarian seni dan budaya akan berlangsung secara berkesinambungan. “Untuk tanggal pelaksanaan Pekan Budaya Pelajar ini belum ditetapkan. Tapi ada kemungkinan bakal disinkronkan dengan kegiatan Festival Moyo,” tukasnya. (arn/*)
KPH di Sumbawa Dijadikan Model Bisnis Kehutanan Berbasis Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB)KHPH di Sumbawa menjadi model bisnis kehutanan berbasis masyarakat. Sehingga dipilih menjadi lokasi forum bisnis dimaksud pada Rabu (19/7) kemarin. Untuk menggalang kerjasama lintas pemerintah, masyarakat dan swasta dalam membangun bisnis perhutanan. Apalagi dengan popularitas komoditi madu hutan Sumbawa yang telah menjadi brand nasional dan dunia. Keberadaan Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS), yang menggalang kelompok masyarakat dan koperasi petani madu hutan untuk memproduksi, memasarkan dan juga berbagai teknik dan pengalaman juga menjadi satu daya tarik penting Sumbawa. Forum bisnis merupakan inisiatif bersama antara Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup (KLHK), Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa. Salah satu fokusnya memperkuat peran KPHP, di Sumbaw sebagai inkubator bisnis bagi IKM yang memanfaatkan kondisi hasil hutan bukan kayu dan ekowisata. Saat ini KPHP telah mempelopori kegiatan bisnis berbasis msyarakat di Sumbawa yang memanfaatkan peran HHBK, seperti madu hutan, madu trigona dan kemiri. Bahkan kini KPHP Batulante sedang merintis pengembangan bisnis ekowisata. KLHK pada acara ini menawarkan bentuk dukungan dan kerjasama dengan pendekatan integratif. Diantaranya, pengeutana kelembagaan dan pengembangan klaster industri berbasis madu. Dengan mengintegrasikan industri inti, industri pendukung dan inudtsri terkait berbasis tekknologi. Termasuk pendanaan usaha perhutanan berbasis masyarakat melalui dana bergulir dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) pusat. Dengan pendekatan integratif ini. KPH menjadi lokus kerja bagi pengembangan perhutanan sosial, bisnis berbasis masyarakat klaster industri dan pendanaaan. “KPH penting ditingkatkan kapasitasnya, dalam hal pengembangan UMKM, karena KPH lah lembaga yang hadir di tingkat tapak untuk mendampingi masyarakat yang tinggal di wilayah kerja KPH,” terang Direktur KPHP KLHK, Dr. Drasospolino Muchtar. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat KLHK, Ir. Hargyono M.Sc, juga berpendapat, fungsi KPH untuk memfasilitasi pengembangan skema perhutanan sosial sangat penting. Dalam hal ini, pihaknya dapat embdukung pengutana kelembagaan usaha perhutanan sosial, memfasilitasi temu usaha sekolah lapang maupun pemberian ekonomi produktif. Sementara Kepala BLU Pusat P2H, Ir. Agus Isnantio Rahmadi M.Sc, menegaskan BLU Pusat P2H, siap bekerjasama dengan KPH di NTB dalam mengembangkan UMKM Kehutanan yang sekaligus meningkatkan fungsi sosial, ekonomi ekologi hutan di wilayah KPH. “Pada forum bisnis ini, BLU Pusat P2H menandatangani Nota Kesepahaman dengan dua KPHP Batulante dan Ampang Pelampang dalam rangka penyiapan calon penerima dana bergulir dana BLU,” jelasnya. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan, Pemkab sangat mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang lestari berbasis masyarakat. Meski kewenangan ada di Provinsi, namun penerima dampak pengelolaan hutan ada di masyarakat Kabupaten. Sebelum pelaksanaan forum bisnis ini, rombongan KLHK juga berkunjung ke desa Batudulang. Untuk melihat sendiri sentra produksi madu hutan, kemiri serta rencana pengembangan ekowisata. (arn)
(Suara NTB/arn)
FORUM BISNIS KEHUTANAN - Sekda Sumbawa, dengan para pejabat Kementrian LHK dalam Forum Bisnis Kehutanan Berbasis Masyarakat saat berfoto bersama di Kantor Bupati Sumbawa.
Halaman 6
Tidak Disertai Dokumen, 12 Kubik Kayu Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 12 kubik kayu sonokeling diamankan aparat TNI, Rabu (18/7) malam lalu. Kayu yang dimuat menggunakan puso tersebut dicegat di wilayah Kecamatan Alas lantaran sopir tak dapat menunjukkankelengkapan administrasi serta dokumen. Kini kayu tersebut diamankan di Makodim 1607 Sumbawa. Pejabat Pasi Ops Kodim 1607 Sumbawa, Letnan Infantri Lalu M. Said kepada wartawan, Rabu (19/7) kemarin membenarkan adanya diamankan kayu tersebut. Kayu tersebut dicegat anggota unit Iteldim Kodim 1607 Sumbawa yang dipimpin langsung Sersan Mayor Hasanuddin bersama anggota Bhabinsa Juran alas di wilayah setempat sekitar pukul 20.00 Wita. Kayu tersebut dimuat menggunakan puso bernopol DR 8715 AA yang dikemudikan SH alias Adi (33) warka asal Kecamatan Praya, Kabupaten Loteng. Rencananya kayu asal Marente tersebut akan dibawa ke Surabaya. Namun karena sopir puso tidak dapat menunjukkan kelengkapan admiistrasi serta dokumen, sehingga diamankan di Koramil Alas dan selanjutnya diamankan ke Kodim 1607 Sumbawa. “Saat
(Suara NTB/ind)
TRUK – Beberapa unit truk Puso bermuatan kayu sonokeling 12 kubik yang diamankan di Kodim 1607 Sumbawa. ini barang bukti sudah kami amankan di Kodim,” ujarnya. Dijelaskannya, saat ini pihaknya sudah membuat laporan kejadian sebagai bukti bahwa kayu sudah diamankan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPH Batulanteh
untuk penanganan lebih lanjut. Dimana wilayah setempat termasuk dalam wilayah KPH Batulanteh. Kepala KPH setempat pun sudah mendatangi Kodim guna mengambil laporan kejadian. Nantinya laporan tersebut akan digunakan
sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu pemilik kayu juga sudah datang dan pihaknya sudah menjelaskan kronologis kejadian. Pemilik kayu pun sudah menerima terkait diamankannya kayu tersebut.
Dimana nantinya untuk proses selanjutnya tahapannya berurusan dengan pihak KPH. Terhadap kayu tentunya akan dilakukan lacak balak. Dalam hal ini lacak balak ini dilakukan oleh KPH, TNI dan Polri.(ind)
Anggota BPD Desa Kemuning Resmi Dilantik KSB Usulkan Anggaran Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melakukan pelantikan, pengambilan dan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemuning, pada tanggal 18 juli 2017, bertempat di aula Kecamatan Sekongkang yang dihadiri oleh Camat Sekongkang beserta staff, staff desa kemuning, mantan BPD Desa Kemuning dan tokoh masyarakat. Dari 5 orang BPD Desa Kemuning yang terpilih pada tanggal 22 juli 2017 lalu, diantaranya yaitu Agus Futrahadi, S.Pd. Erma maulana, Amd, kep. Lara Merdikawati, SH. Muhammad Saleh dan Bustanuddin. Syafruddin, S,Pd. yang ditemui media ini, menyatakan, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Kemuning, sebelum memangku jabatannya harus bersumpah dan berjanji secara bersama sama. Bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan keanggotaannya sebagai wakil dari rakyat yang dipilih secara demokratis. “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemuning harus lebih pro aktif dalam melaksanakan anspirasi masyarakat, karena ini tugas dan fungsi kedepan adalah amanah,” ucap Syafruddin. Dijelaskanya, keberadaan BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu membahas dan menyikapi rancangan desa, menampung serta menyalurkan anspirasi masyarakat Desa Kemuning dan melakukan pengawasan kinerja kepala
desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan Desa Kemuning khususnya. “BPD dan Pemerintah Desa harus bersinergi dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, agar tujuan bersama tercapai,” harapnya. Agus Futrahadi, S.Pd. Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Kemuning yang terpilih, menyatakan. Langkah awal BPD Desa Kemuning sekarang adalah berencana untuk melakukan pertemuan dengan perangkat Desa Kemuning dan stake holder yang ada. “Insya allah, kami akan melaksanakan tugas dan tanggung tanggung jawab dan terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Desa Kemuning yang telah memberikan amanah terhadap kami,” ucap Agus. (r)
Soal Pilkada, Wagub Masih Berhati-hati Taliwang (Suara NTB)Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH., M.Si tampaknya masih sangat berhati-hati mengenai rencana dirinya maju bertarung di Pilkada NTB 2018 mendatang. Kepada sejumlah wartawan di Taliwang, Rabu malam (18/ 7) kemarin, Wabub mengaku, sebagai bagian dari pemerintahan yang berjalan saat ini dirinya masih tetap akan fokus menyelesaikan tugas-tugas dan pembangunan di daerah. “Itu belum (pencalonan di Pilkada) kan masih lama,” katanya. Untuk menyatakan sekarang siapa pasangan yang akan digandeng atau menggadeng dirinya di Pilkada NTB masih terlalu dini. Amin sendiri menegaskan belum akan menyampaikannya dalam waktu dekat ini sebab ia tidak menginginkan nantinya hal itu akan berimbas pada kinerjanya menyelesaikan tugas yang masih diembannya sebagai wakil gubernu. “Kalau saya nyatakan sekarang ini nanti rakyat terkotak-kotak, birokrasi terpecah. Ini yang saya tidak mau, jadi biar kompak terus dulu sampai waktunya. Saya ini kan politisi pimpinan partai juga sehingga saya harus menjaga semuanya,”
(Suara NTB/bug)
H. Muh. Amin sambung ketua DPW Partai Nasdem NTB ini. Ia tak memungkiri, saat ini dirinya telah menyiapkan langkah-langkah untuk menuju Pilkada NTB. Bahkan komunikasi intens dengan berbagai pihak terutama partai politik tetap dijalin dalam rangka saling menjajaki untuk membentuk koalisi. “Dengan para calon pasangan juga kita komunikasi dan memang ada yang sudah saling memasangkan saya dengan para bakal calon. Tapi kan masih belum final dengan siapa dan partai manapun,” paparnya.
Menurut Wagub, komunikasi antar parpol akan terus dilancarkan pihaknya, demikian pun parpol lainnya. Sebab, untuk maju di Pilkada NTB, saat ini tidak ada satu pun parpol yang mampu mengusung pasangan calonnya sendiri. “Jadi dengan semua partai kita saling komunikasi dan saling menjajaki,” ungkapnya. Ditanya apakah dirinya menetapkan target maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur? Amin menjawab secara diplomatis. Ia mengatakan, dirinya sangat fleksibel soal posisi tersebut. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada dinamika politik yang ada nantinya terutama dengan mitra koalisi yang akan mengusung dirinya maju di Pilkada NTB 2018 mendatang. “Saya fleksibel bisa satu bisa dua. Tergantung dinamika dan saya berdamai saja dengan situasi,” tukasnya sembari kembali menegaskan, yang terpenting bagi dirinya saat ini menyelesaikan tugasnya sebagai wakil gubernur hingga masa jabatannya. “Bagi saya agenda rakyat yang terpenting saat ini bagaimana harus diselesaikan sampai akhir masa jabatan saya,” imbuhnya. (bug)
di APBD-P untuk Pemeliharaan Terminal
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat saat ini tengah mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan terminal Tanah Mirah, Taliwang. Meskipun kewenangannya berada di Provinsi, tetapi tanpa ada kejelasan maka terminal ini akan terbengkalai dan rusak begitu saja. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Rabu (19/7) kemarin mengatakan, sejak kewenangannya beralih ke Pemprov kondisinya sangat memprihatinkan. Baik itu dari segi bangunan, sampai dengan lampu penerang terminal juga sudah tidak lagi berfungsi. Hal tersebut terjadi karena pihak PT PLN mencabut aliran listrik ke terminal tersebut. Termasuk para pegawai yang bekerja di terminal ini juga belum digaji oleh Pemprov. Terkait dengan masalah ini, Pemkab KSB akan kembali melakukan komunikasi dengan Pemprov untuk mencari jalan keluar terbaik dalam penyelesaian masalah ini. “Kita akan buat kesepakatan dengan Pemprov supaya terminal ini tidak terbengkalai dan tidak terawat seperti saat ini,” ujarnya. Dikatakannya, supaya tidak menjadi gedung tua yang tidak terawat, Dinas terkait akan menganggarkan sejumlah anggaran untuk pemeliharaan terminal ini. Karena apabila hanya berpatokan kepada masalah kewenangan, maka terminal tetap akan seperti ini. Pada akhirnya juga akan rusak begitu saja, kalaupun bisa diperbaiki tetapi anggaran yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Tentu kaitannya dengan masalah ini tidak akan ada tumpang tindih anggaran. Mengingat sebelum itu pihaknya sudah berkordinasi dengan Pemprov. Ketika nantinya Pem-
(Suara NTB/ils)
H. Muslimin HMY prov bisa menanggulangi masalah ini maka Pemkab akan lepas tangan. “Anggarannya tidak akan tumpang tindih, karena kita tetap akan komunikasikan terlebih dahulu,” imbuhnya. Ia menyayangkan adanya sikap acuh dari Pemprov kaitannya dengan masalah ini. Karena pada dasarnya apabila kewenangannya sudah ditarik maka sebisa mungkin masalah ini harus diselesaikan termasuk gaji para pegawai yang ada. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov hanya menarik asetnya saja dan dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan. Karena bagaimanapun pembangunan terminal tersebut menggunakan APBD daerah jadi sudah seharusnya bisa memberikan kontribusi bagi daerah juga. Apabila kondisinya seperti ini, bukan memberikan kontribusi tetapi memberikan masalah bagi daerah. Karena masalah terminal ini sangat penting bagi masyarakat. “Kalau memang tidak bisa diurus kenapa harus diambil toh kita juga bisa mengurus masalah ini. Bahkan bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD kita,” tukasnya. (ils)
Berdayakan Disabilitas Melalui Klinik Pijat Terapi Himatras di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kaum Disabilitas masih banyak yang termarjinallkan. Rasa kepedulian terhadap mereka masih rendah. Untuk itulah kemudian didirikan sebuah Klinik pijat terapi sederhana yang berlokasi di sebelah Puskesmas Kerato Kecamatan Unter Iwes. Klinik yang diberi nama Himpunan Masyarakat Tuna Netra Samawa (Himatras) ini sebagai simbol pembuktian kaum disabilitas yang tetap bisa berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Terapis Klinik ini ditangani disabilitas khususnya para tunanetra yang telah memiliki ijazah dalam dunia pijat terapi. Sekretaris Himatras, Mustakim menjelaskan klinik ini untuk membuktikan Disabilitas Tuna Netra mampu ber-
buat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Klinik Himatras ingin memperjuangkan hak – hak disabilitas dalam bermasyarakat. “Kami membuka ruang kerja sekaligus berkarya nyata untuk orang banyak. Kami tidak ingin menjadi beban pemerintah, kami tidak selalu berharap perhatian lebih, tapi kami ingin agar tangan kami diatas (memberi),” sebutnya. Sebelum Klinik Himatras diluncurkan secara resmi, Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos Selasa lalu telah menyampaikan penghargaan atas gagasan dan keinginan Himatras. Para terapisnya dari disabilitas tuna netra sudah terlatih dan sarat berbagai pengalaman di berbagai daerah, Bali, Solo dan daerah lainnya. “Semoga tuna netra lainnya
dapat mengikuti jejak rekannya yang tergabung dalam Himatras,” katanya. Karyati mengakui, dukungan anggaran untuk kaum disabilitas belumlah berpihak. Sehingga masih harus terus diperjuangkan. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami, menambahkan, Himatras dapat memberi sumbangsih dan kiprahnya bagi daerah ini. Walaupun dukungan untuk mereka masih kurang, bila dibandingkan dengan yang ada di kota – kota besar yang memiliki fasilitas lengkap bagi tuna netra. “Dengan adanya Klinik Pijat Terapi ini, diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas bagi tuna netra. Sebab manusia itu sama di mata Allah SWT. Dibalik kekurangan, mereka memiliki banyak kelebihan,” sebutnya. (arn)
(Suara NTB/arn)
FOTO BERSAMA - Para terapis Kilinik Himatras foto bersama dengan Pimpinan DPRD dan Kadis Sosial Sumbawa,Tri Karyati.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 7
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Fokus Penataan Destinasi, Disbudpar Tetap Perhatikan Objek Wisata Baru Dompu (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu akan fokus dalam pembangunan pariwisata tahun 2018 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memberikan hasil yang maksimal di tengah keterbatasan anggaran. Namun fokus perhatian ini juga tetap akan memperhatikan obyek wisata baru. Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB di Dompu beberapa saat lalu, mengaku tengah mempersiapkan rencana pembangunan dan penataan obyek wisata terkait program tahun 2018. Rencana ini juga terkait tawaran yang diajukan Kepala Badan Ekonomi Kreatif saat menghadiri acara Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2017 lalu di
padang Savana Doro Ncanga. Pada prinsipnya, rencana kegiatan dan pembangunan untuk fisik tahun 2018 akan difokuskan pada beberapa obyek wisata. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah maupun dana pusat yang diterima. Selain melanjutkan penataan obyek wisata Lakey, penataan obyek Wisata tahun 2018 akan difokuskan pada penataan kembali kolam renang Madaprama. Selama ini, kolam renang Madaprama terkesan kumuh dan tidak tertata. Padahal, ini menjadi satu – satunya ruang publik untuk kolam renang di Dompu. Airnya berlumut karena sirkulasi airnya tidak teratur dan sistem pembersihannya tidak dilakukan secara teratur. “Saya ingin kolam Madaprama seperti halnya kolam renang di hotel – hotel
(Suara NTB/ula)
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH. yang kita kunjungi di luar. Saya perhatikan, kolamnya bersih karena sirkulasi air dalam koramnya baik dan itu ada alat yang dipasang. Kolamnya juga dibersihkan setiap hari dengan alat pembersih kolam, sehing-
ga air kolamnya tetap terlihat bersih,” terangnya. Selain kolamnya, penataan lingkungan di area obyek wisata Madaprama juga terlihat tidak terawat. Hal inilah yang akan menjadi perhatian untuk ditata kembali, sehingga para pengunjung bisa betah ke Madaprama. “Kalau kita tidak fokus, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” katanya. H. Ichtiar juga mengungkapkan akan tetap memperhatikan obyek wisata baru seperti air terjun Sori Panca di Desa Saneo, obyek wisata Sarae Nduha dan obyek wisata lainnya. Penataan obyek wisata baru ini akan tetap menjadi perhatian, karena kini menjadi pilihan bagi wisatawan domestik. “Air terjun Sori Panca dan Sarae Nduha juga akan menjadi perhatian untuk kita tata
tahun 2018,” katanya. Untuk event, kata H. Ichtiar, Festival Pesona Tambora dan festival Lakey yang sudah menjadi agenda tahunan akan tetap dilaksanakan di tahun 2018. Agar tidak membosankan, pihaknya sangat mengharapkan masukan berbagai pihak sebagai bagian dari event. “Untuk usulan dari Badan Ekonomi Kreatif kemarin, kami sedang persiapkan,” terangnya. (ula/*) (Suara NTB/ula)
DESTINASI BARU - Obyek wisata air terjun Sori Panca Desa Saneo Kecamatan Woja Dompu yang menjadi destinasi baru dan membutuhkan perhatian pemerintah untuk akses jalannya. Pemerintah berjanji akan memperhatikan pembangunannya di tahun 2018.
KPK Ingatkan Pemda Jangan Basa Basi Cegah Korupsi (Suara NTB/jun)
PENGECORAN JALAN - Satgas TMMD bersama masyarakat Desa Doro Peti saat pengecoran jalan yang baru dibuka, Rabu (19/7).
TMMD Ke-99
Rehab Musala dan Perbaikan Jalan Hampir Rampung Dompu (Suara NTB) – Komandan Kodim 1614/Dompu Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP melalui Danunit Inteldim, Lettu Kav. M Kasim mengatakan, rehab Musala dan Perbaikan akses jalan di 12 desa yang berada di Kecamatan Pekat hampir rampung dan capaian pembangunannya sudah 70 persen. Sejauh pembangunan fisik ini berlangsung Satgas TMMD ke 99 belum menemukan kendala berarti, keterlibatan masyarakat, kelengkapan bahan serta cuaca dirasa cukup mendukung kegiatan. Bahkan kata dia, beberapa tempat ibadah sudah bisa difungsikan. “Sekarang pembangunan fisiknya semakin menunjukan kemajuan,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Rabu (19/7). Kemajuan membanggakan ini berkat kerja keras dan kebersamaan yang ditunjukan masyarakat, termasuk Satgas TMMD. Meski mereka (Satgas TMMD) disibukan program non fisik namun hal itu sama sekali tidak menghabat kegiatan fisiknya. M. Kasim memastikan program pembangunan fisik akan mampu dituntaskan prajurit dalam waktu dekat, sementara non fisik terus berlanjut hingga berakhirnya kegiatan TMMD. “Dua kegiatan prioritas ini Alhamdulillah masih berjalan lancar, selain masyarakat bisa menerima wawasan kebangsaan, sekarang mereka didukung sarana fisik yang memadai,” jelasnya. Dengan begitu lanjut M Kasim, apa yang menjadi persoalan utama masyarakat selama ini diharap mampu tertekan signifikan. Sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa menyekat diri dengan latar belakang suku, agama, ras dan kedudukan. “Intinya dari program ini masyarakat bisa aman dan nyaman saat hidup berdampingan,” jelasnya. Capaian pembangunan fisik itu sebut dia, diataranya untuk rehab musalah di 12 desa sudah 70 persen, sedangkan pembuatan jembatan di Desa Karombo baru 60 persen dan pembuatan pagar pura dan pengerasan jalan sudah 70 persen. (jun)
Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak basa basi melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan akan dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan sistem yang transparan berbasis teknologi. Hal ini diingatkan dan disepakati sebagai bagian dari rencana aksi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Dompu sebagai tindak lanjut penandatangan kesepahaman bersama Bupati dan Ketua DPRD dengan KPK di Mataram lalu. Tim koordinasi dan supervisi (Korsupgrah) KPK RI, Tribudi Rohmanto saat membuka forum group discution (FGD) penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Kabupaten Dompu di Pandopo Bupati, Rabu (19/7) kemarin, mengungkapkan, rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya komitmen oleh kepala daerah se-NTB beberapa waktu lalu. Ada beberapa terkait rencana aksi ini, pertama terkait pengelolaan APBD. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penatausahaan dan pelaporan. “Jadi kami mengharapkan nanti di dalam rencana aksi ini bahwa proses-proses perencanaan anggaran dilakukan secara transparan,” katanya. E-planing yang dilaksanakan di Dompu, lanjut Tribudi, diharapkan mampu mengakomodir dan menjamin terdokumentasikannya hasil Musrembang, pokir DPRD dan forum
SKPD. Kemudian terangkum dalam program rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada RPJMD. Berbagai program ini menggunakan standar satuan harga (SSH) dan analisis standar belanja (ASB), dan terintegrasi dengan anggaran. Ia pun mengungkapkan hasil diskusinya dengan Sekda Dompu yang disebut menjadi masalah dimana – mana terkait pokok pikiran Dewan yang selalu bermasalah. Padahal PP No.16 tahun 2010 tentang pokir Dewan harus disampaikan 5 bulan sebelum APBD disahkan. Tapi kenyataannya, pokir tersebut masuk saat pembahasan KUA/PPAS, maupun saat pembahasan APBD. “Ini kami harapkan tidak ada lagi praktik – praktik seperti itu. Teorinya sudah ada, mari kita fokuskan, kita kembalikan sesuai dengan aturannya. Sehingga praktiknya sesuai dengan teorinya. Itu yang kita harapkan,” kata Tribudi. Tribudi juga menyoroti soal pengadaan barang dan jasa yang banyak bermasalah. Ketika suatu perencanaan penganggaran bermasalah dan akan dilelang, pekerjaan pun akan bermasalah. Pada perencanaan dibuat pencegahan dengan eplaning. Pada pelaksanaan di-
harapkan ULP bisa mandiri, terutama pokjanya. “Pokja ini tidak boleh lagi adhok. Kalau adhok, sudah pasti akan terjadi intervensi,” ungkapnya. Dinas Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu kata Tribudi, sebetulnya menjadi wajah dari pemerintah di masyarakat. Dinas perizinan diharapkan transparan, mulai waktu penyelesaian izin, dokumen yang dibutuhkan termasuk rekom tekhnisnya transparan, besaran biaya dan ada loket pengaduannya. Saat penerimaan dokumen dan nomor urut penyerahan dokumen. Untuk rekomendasi tekhnis, masyarakat tidak perlu diurus oleh masyarakat tapi ada integrasi hubungan kerja antar SKPD. Di sisi pengawasan, Korsupgrah KPK RI ini mengharapkan, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) diharapkan benar – benar kuat, profesional sehingga dari sisi kapabilitasnya mampu menkafer secara internal bahwa ketika ada indikasi akan terjadinya penyimpangan, itu sudah terdeteksi dari awal. Ketika terjadi proses yang berkaitan dengan aparat hukum di SKPD, tim dari APIP bisa mendampingi. Setelah pembukaan FGD yang dipimpin Sekda Dompu,
H Agus Bukhari, SH, MSI ini berlangsung terbatas, sehingga para wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung. Saat pembukaan, H Agus Bukhari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok pencegahan KPK agar daerah ini secara prefentif supaya bisa menjaga timbulnya kemungkinan – kemungkinan korupsi atau tindakan krouptif, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga yang dihadirkan dalam FGD rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi ini para pejabat yang terkait langsung perencanaan, penganggaran dan lembaga yang memberikan pelayanan publik. Kepala bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE usai FGD mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada beber-
apa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Bappeda berkaitan dengan pemanfaatan E-planing, perencanaan terintegrasi, e-proposal, e-monev, diintegrasikan dengan Simda dan laporan Aset. Semua ini untuk memperkuat sistem perencanaan yang efektif, termasuk aplikasi e-pokir DPRD, pengelolaan pendapatan daerah yang efektif terutama pajak dan lainnya. Sekretariat Dewan (Setwan) bahwa setiap risalah rapat harus disampaikan ke eksekutif dan ruangan rapat harus dipasang CCTV. Mutu pelayanan kesehatan, perbaikan pelayanan pengadaan barang jasa. Begitu juga dengan dana desa (DD), perkuat Inspektorat hingga Dinas Kominfo terkait pemanfaatan IT dalam pelayanan publik. (ula)
Polisi Ciduk Kurir dan Pemilik Tramadol
Dinsos Tak Prioritaskan Penanganan PSK Dompu (Suara NTB) – Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Dompu terindikasi menjamur di pusat hiburan, seperti kafe, tempat penginapan dan sebagainya. Hal tersebut ditandai banyaknya PSK yang ditindak aparat kepolisian saat operasi beberapa bulan lalu. Bahkan saat ini polisi tengah ancang-ancang untuk menertibkan keberadaan tempat hiburan tersebut. Sementara Dinsos yang dikonfirmasi penyakit sosial ini faktanya tidak memperioritaskan penanganan PSK, bahkan angka pastinya tak dimiliki. Alasannya, Dinsos tak lagi melakukan pendataan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena terbatasnya anggaran. “Itu dikarenakan anggaran kita terbatas, selain itu kalau dulu PSK ini operasinya terang-terangan sekarang kan lewat online,” kata Sekertaris Dinsos, Drs. Abdul Haris di ruang kerjanya, Rabu (19/7). Terbatasanya anggaran yang dimiliki memaksa pihaknya harus mengalokasikannya ke program kerja lain, ketimbang melakukan operasi gabungan atau mendata keberadaan PSK. Seperti monitoring program PKH, konflik sosial, bencana alam dan penanganan penyandang disabilitas. Terkait PSK pihaknya hanya akan menfasilitasi proses rehabilitasi bagi mereka yang tertangkap atau atas keinginan pribadi, baik berupa pembinaan keterampilan maupun pelatihan-pelatihan lainya. “Ini juga untuk semua penyakit sosial,” ujarnya. Abdul Haris menambahkan, tiap tahun anggaran untuk penanganan PSK selalu diusulkan pihaknya ke TAPD Kabupaten, hanya saja tak pernah mendapat persetujuan. Mereka (TAPD) beralasan anggaran tersebut akan sia-sia karena tak ada PSK yang beroperasi di Dompu. “Alasan mereka karena PSK ini ndak menjamur di Dompu,” jelasnya. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S. Sos., dikonfirmasi soal alasan tak digelontorkanya anggaran untuk penanganan PSK menegaskan, ketika mengalokasikan anggaran untuk menangani penyakis ini maka secara tidak langsung pihaknya telah melegalisasi bahwa di Dompu ada pelacuran. Ia meyakini di dompu tidak ada aktivitas tersebut. “Saya yakin di Dompu tidak ada pelacuran, kalau perselingkuhan ya kita harus akui,” ungkapnya. Dan Dinsos lanjut dia seharusnya tidak menuntut anggaran tambahan, karena penanganan PSK merupakan tanggung jawab dinas, sehingga harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan angaran yang dimiliki tiap tahunnya. (jun)
(Suara NTB/ula)
FGD - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, saat FGD dengan tim koordinasi dan supervisi (Korsupgrah) KPK RI, Tribudi Rohmanto dan Untung Wicaksono di aula Pendopo Bupati, Rabu (19/7).
(Suara NTB/jun)
DEMONSTRASI - Masyarakat dan pelajar SMAN 3 Woja saat menggelar aksi demonstrasi di halaman UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu, Rabu (19/7).
Masyarakat dan Pelajar Demo UPT Dikmen Dikbud Dompu (Suara NTB) – Gabungan masyarakat Desa Serakapi dan Pelajar SMAN 3 Woja menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor UPT Dikmen Dikbud PK/ PLK Kabupaten Dompu, Rabu (19/7). Mereka menuntut Dikmen Dikbud segera melengserkan Kepala Sekolah SMAN 3 Woja, Umar, S.Pd. Pasalnya selama menjabat Umar dianggap tak mampu menuntaskan persoalan yang dihadapi sekolah, seperti melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Fasilitas yang ada di SMAN 3 Woja saat ini sama sekali tidak menunjang proses pendidikan,” ungkap orator aksi, Iskandar. Persoalan ini kata dia sudah berlangsung lama, siswa menerima pelajaran dengan kondisi ruang kelas yang tak ubahnya kandang ternak. Terlebih
fasilitas komputer pun sangat minim. Karenanya Dikmed Dikbud selaku penanggung jawab setelah peralihan penggelolaan SMA ke Provinsi harus berani bersikap, diantaranya mencopot Kepsek, memperjelas satus sekolah yang dinilai sangat tidak layak menjadi lembaga pendidikan. “Bagaimana bisa belajar mengajar berjalan efektif ketika ada persoalan seperti ini. Ini juga berdampak pada kualitas lulusan yang dihasilkan,” tegasnya. Sementara itu Kepala UPT Dikmen Dikbud PK/PLK Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Si., yang menemui demonstran menjelaskan, persoalan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya terjadi di Dompu, melainkan telah menjadi masalah nasional. Namun setelah peralihan pengelolaan SMA ke provinsi pihaknya menjamin sekolah yang mengal-
ami keterbatasan sarana prasarana akan dibenahi. Tahun ini prioritas pihaknya baru beberapa SMA dan SMK, diantaranya SMAN 1 Huu, SMKN 1 Huu, SMAN 3 Dompu, SMAN 2 Manggelewa, SMAN 1 Kempo dan SMAN 1 Pekat. “Maksud saya menyampaikan ini memang urusan sarana prasarana ini bukan persoalan gampang. Kita saja sekarang masih numpang kantor di Dompu,” ujarnya. Terkait keinginan demonstran agar dicopotnya Kepala Sekolah SMAN 3 Woja, Muhtadi Hairi menegaskan, hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan karena harus mengacu pada mekanisme yang ada. Dan dirinya pun tak memiliki kewenangan untuk mencopot jabatan Umar. “Kebetulan besok pagi kami akan ke Mataram dan kami akan melaporkan persoalan ini,” pungkasnya. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) – Satreskrim Polres Bima Kota menangkap, Sr, warga Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur dan Dhl, warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat di tempat dan dalam waktu berbeda, Selasa (18/7). Keduanya diduga kurir dan pemilik tramadol yang disita petugas di tempat pengiriman jasa barang, belum lama ini. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal, S.Ik, Rabu (19/7), mengaku, oknum Sr ditangkap di tempat pengiriman jasa barang di Kelurahan Penaraga, sekitar pukul 17.00 wita, saat sedang mengambil bungkusan pengiriman yang berisi tramadol. “Pegawai pengiriman jasa barang ini memberitahukan kepada kita, seorang inisial Sr, ingin mengambil barang kiriman dari Jakarta. Langsung saja anggota turun ke TKP untuk menangkapnya,” katanya Usai menangkap Sr, pihaknya melakukan pengembangan. Hasilnya seorang berinisial, Dhl, diciduk dikediamannya di Kelurahan Tanjung, sekitar pukul 21.00 wita, serta langsung menggeladah isi rumah. “Di dalam rumah oknum Dhl ini, ditemukan sisa bungkusan paket yang baru dibuka serta butir tramadol yang siap dijual,” katanya. Dikatakan, saat ini, keduanya masih diamankan di Satrekrim Polres setempat untuk diambil beberapa keterangan. Berdasarkan keterangan dari keduanya, oknum Dhl adalah pemilik tramadol.
“Sementara Sr hanya kurir. Orang suruhan Dhl,” ungkapnya Afrijal menegaskan, pemilik tramadol tersebut, akan dikenakan UU Kesehatan nomor 39 tahun 2009, tentang Kesehatan oleh pihaknya. Dengan ancaman penjara 15 tahun dan denda Rp 1 miliar lebih. “Meski demikian oknum Dhl ini hanya dikenakan wajib lapor selama disidik. Tapi kita akan terus pantau aktivitasnya supaya tidak melarikan diri,” ujarnya. Sebelumnya, Tim Opsnal Polres Bima Kota, berhasil menyita sekitar ratusan ribu butir tramadol, disalahsatu tempat pengiriman jasa barang,Senin, (17/7) sekira pukul 15.00 wita. Obat keras golongan G itu, dibungkus dalam tiga kardus. Dalam bungkusnya, tertera nama pengirim inisial Y, dari Jakarta. Sedangkan penerimanya, tertulis, AM, warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima. Lengkap dengan nomor HP, pengirim dan penerimanya. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal, S. Ik, mengatakan penyitaan tramadol tersebut, hasil pengembangan yang diinformasikan oleh pihak Polda Metro Jakarta Barat (Jakbar). Pihaknya, diberitahu bahwa ada tramadol yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman barang. “Dari informasi ini kami melakukan pemantauan. Hasilnya, ada tiga dus yang disita, isinya tramadol semua,” ujarnya. (uki)
SUARA NTB
Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 8
15 Negara Ikuti Mantar Paragliding XC Open 2017 MANTAR Paragliding XCross Country (XC Open) tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Muh. Amin SH, M. Si yang ditandai dengan pemukulan gong, Selasa (18/7) malam di Hotel Grand Royal, Taliwang. Ajang yang diikuti oleh 87 orang dari 15 negara tersebut, dihajatkan untuk memperkenalkan spot Paragliding Desa Mantar sebagai salah satu spot paragliding terbaik yang ada di dunia. Wagub NTB Muh. Amin SH, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di NTB pada umumnya dan Sumbawa Barat pada khususnya. Tetapi yang paling diingat,
untuk mengembangkan dunia pariwisata tidak mudah. Bahkan butuh waktu puluhan tahun lamannya untuk mengembangkan sektor ini. Sebagai daerah yang pariwisatanya sangat maju seperti Bali, butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terkenal seperti saat ini. Tentu dengan modal ‘’menjual” Mantar sebagai destinasi wisata sudah sangat baik. Karena dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB hanya Mantar saja yang memiliki site paragliding kelas dunia. Sehingga dengan melihat tren tersebut, Mantar harus terus bisa dikembangkan. “Jualan kita ini sudah sangat baik, apalagi Mantar sudah sangat dikenal sehingga ke depan tingkat kunjungan akan jauh lebih besar,” ujarnya. Dikatakannya, untuk memajukan sektor pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi pihak lain juga harus bisa dilibatkan secara maksimal. Seperti dengan menggandeng para investor untuk bisa mengembangkan sektor pariwasata yang ada. Baik itu dengan membangun suatu kawasan tertentu maupun penyediaan akomodasi lainnya. Karena bagaimanapun dalam
memajukan sektor pariwisata tanpa adanya akomodasi dan sarana lainnya yang mumpuni, maka tidak akan bisa maksimal. Oleh karenanya, dalam memaksimalkannya, pemerintah harus bisa membuat suatu Perda yang akan meringankan bahkan membebaskan kawasan tertentu yang akan dikelola oleh para investor ini. Sehingga dengan adanya Perda tersebut, para investor akan memiliki kesempatan untuk ikut serta mengembangkan apa yang menjadi potensi wisata tersebut. “Saya barharap, KSB tidak hanya menjual Mantar saja sebagai destinasi wisata. Tatapi destinasi yang lain juga harus bisa dimaksimalkan dengan catatan sarana dan prasarana pendukung bisa dimaksimalkan,” tandasnya. Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mengatakan, ajang ini (XC Open) merupakan ajang pengenalan potensi wisata yang ada di Sumbawa Barat. Sehingga dengan demikian, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan bisa berjalan dan kesejahteraan masyarakat juga akan bisa terwujud. Belum lagi spot-spot pariwisata di Sumbawa Barat sangat bagus, eksotis dan sangat
menjanjikan untuk dikembangkan. Baik itu skala nasional maupun skala internasional. Sebut saja Desa Mantar dengan spot paralayangnya yang sudah hampir dikenal oleh banyak orang dalam dan luar negeri. Spot surfing (berselancar) di Kecamatan Sekongkang juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat dunia. “Mudah-mudahan spot-spot yang ada di sini (Sumbawa Barat) bisa membangkitkan dunia pariwisata di Kabupaten ini,” ujarnya. Bupati menyebutkan, dalam hal pengembangan sektor pariwisata yang ada, Pemkab dan DPRD akan all out dalam mendukung pengembangan ini. Bahkan bupati menegaskan tidak akan ragu-ragu untuk mendukung lahir batin, berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor pariwisata ini tetap akan disediakan. “Kami akan siap lahir batin untuk memback up pengembangan sektor pariwisata yang ada di sini,” ujarnya. Sehingga ke depan pariwisata di Sumbawa Barat ditargetkan bisa menjadi sumber utama dalam peningkatan perekonomian yang ada di Sumbawa Barat. Oleh karenanya, diharapkan kepada semua stake holder untuk bisa ber-
sungguh-sungguh dalam menggarap hal ini. Pantauan Suara NTB di lokasi perlombaan, Rabu (19/7), perlombaan dimulai sekitar pukul 11.30 Wita. Waktu tersebut dianggap sangat bagus karena kondisi angin yang sangat teratur. Sebagai penerbang pertama Mukhlis, memliki tugas untuk melakukan cek kondisi angin dengan cara berputar di lokasi tersebut. Penerbang pertama tersebut merupakan putra daerah asli KSB dan Desa Mantar. Setelah dirasa sangat aman, sekitar puluhan penerbang langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan penerbangan. Dalam penerbangan tersebut, ada beberapa misi yang harus diambil oleh para penerbang sebagai salah satu penilaian. (ils/*)
H. Muh. Amin
H. W. Musyafirin
Nicky Moss tengah dan panitia lomba
persiapan penerbangan
Kadispar NTB, H.Moh.Faozal memberikan keterangan pers, Sabtui (15/7) lalu
Penyerahan cindramata oleh peserta
Wagub NTB dan Bupati KSB bersama panitia
Anggaran Minim
Polres Belum Terima Laporan Hilangnya Ornamen PJU
Sejumlah Jalan Kabupaten di Loteng Mulai Rusak Praya (Suara NTB) Kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sebelumnya masuk kategori mantap, kini sudah mulai rusak. Akibatnya, minimnya pemeliharan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Di satu sisi, pemerintah daerah mengaku anggaran pemeliharaan yang tersedia masih minim. Ruas jalan Darek-Pelambik di Kecamatan Praya Barat Daya menjadi salah satu ruas jalan kabupaten yang kondisinya mulai rusak. Dibangun sekitar tahun 2009 silam, ruas jalan tersebut sempat diperbaiki beberapa tahun lalu. Tapi kondisinya justru semakin parah. Pantauan Suara NTB, Rabu (19/7) menunjukkan, kerusakan di ruas jalan tersebut bisa dikatakan cukup parah. Dari panjang sekitar 2 km lebih, sebagian besar jalannya sudah retak. Bahkan di beberapa titik, aspal jalan sudah mulai terkikis dan jalannya pun mulai berlubang.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Suhardi, yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum mendapat laporan prihal kondisi ruas jalan tersebut. Memang sudah ada beberapa laporan lainnya kalau di beberapa ruas jalan kabupaten, sudah ada yang rusak. “Khusus untuk kerusakan di ruas jalan Darek-Pelambik belum ada laporan. Untuk itu, nanti kita akan coba turun mengecek kondisi jalan tersebut,” ujarnya. Jika memang butuh penanganan segera, akan ditangani segera. Hal itu penting, untuk bisa mengembalikan kondisi jalan. Paling tidak mendekati kondisi normal, sehingga manfaat jalan tersebut bisa dirasakan masyarakat. “Kalau mengembalikan ke kondisi normal harus bangun ulang. Tapi dengan perbaikan yang dilakukan, bisa mengembalikan paling tidak mendekati kondisi normal,” ujarnya. (kir)
Pemukulan gong menandai kejuaraan dimulai
(Suara NTB/kir)
RUSAK - Kondisi ruas jalan Darek-Pelambik yang kini sudah mulai rusak. Kerusakan ini akibat minimnya pemeliharaan dari pemerintah daerah.
Giri Menang (Suara NTB) Kasus hilangnya puluhan ornamen kuningan dan kabel tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur bandara II hingga kini belum diketahui pelakunya. Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat(Lobar) yang berencana untuk melaporkan dugaan pencurian ornamen itu kepada pihak kepolisian, ternyata hingga kini belum juga melapor. Polisi pun belum bisa melakukan penyelidikan kasus. ini Kapolres Lobar melalui Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku belum menerima adanya laporan, baik laporan kehilangan maupun pencurian dari Pemda Lobar. “Belum ada laporan dari pemda,” terangnya saat ditemui di Mapolsek Labuapi, Rabu (19/7). Pihaknya pun belum berani menindak lanjuti dugaan kasus pencurian tersebut. Sebab belum adanya laporan yang menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penyelidikan. Kendati demikian pihaknya akan mendalaminya sambil menunggu
(Suara NTB/her)
HILANG - Ornamen dan kabel PJU yang hilang di jalur bandara II. Namun, hingga kini kasus ini masih belum dilaporkan Pemda Lobar ke kepolisian. laporan dari Pemda Lobar. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan yang coba dikofirmasi mengaku masih berada di luar daerah. “Coba tanyakan kepada Kabid Pertamanan,” kata mengarahkan. Kendati demikian dalam keterangan sebelumnya, Winengan sempat mengakui dugaan telah dicurinya ornamen kuningan
tiang PJU tersebut, oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ia pun sempat membantah jika hilangnya kuningan tersebut akan berdampak membuat matinya lampu PJU. Selain itu pihaknya pun berencana melaporkan pencurian ornamen PJU itu kepada pihak kepolisian.“Saya sudah perintahkan kabid terkait untuk melaporkan ke aparat kepolisian,” tegasnya. (her)
Sunarpi Sambangi Ponpes Iman Wa Taqwa NW Boro' Tumbuh Mataram (Suara NTB) Rektor Unram Prof. Sunarpi bersilaturahim dengan keluarga besar Ponpes Iman Wa Taqwa NW Boro' Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lotim. Pada kesempatan itu, Sunarpi mengingatkan agar bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia harus mampu dikelola dengan baik agar tidak menjadi musibah. Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak generasi bangsa berperan penting di dalamnya. Menurut Sunarpi, bonus demografi seperrti dua sisi pisau yaitu mampu mendatangkan berkah dan mudarat bagi bangsa Indonesia.
Bonus demografi dapat menjadi berkah ketika anak-anak muda produktif yang dimiliki Indonesia dikelola dengan baik. Dan sebaliknya, akan menjadi bencana dan mudarat ketika tidak mampu dikelola dengan baik. Lebih jauh dengan bonus demografi yang dimiliki, Indonesia diprediksi akan mendapat bonus di tahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah Bonus Demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Berdasarkan data BKKBN bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 20202030 akan mencapai 70 pers-
en, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial, ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anakanak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan nega-
ra Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai 2020. Tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara Ketua Yayasan, Ponpes Iman Wa Taqwa Makrip S.Pd., menyebut Unram merupakan Universitas yang paling maju di Kota Mataram. Selain itu pada kesempatan tersebut selaku Ketua Yayasan mengucapkan terimakasih atas kehadiran Rektor Unram
dengan harapan agar kehadiran rektor bernilai ibadah. "Yang hadir pada kesempatan ini adalah ibu, bapak guru, pengurus yayasan serta siswa siswi,’’ ujarnya. Kades Tumbuh Mulia, Mawarlan mengaku bersyukur dan berterimakasih yang sebesar-besarnya di tengah-tengah kesibukan rektor, beliau bisa hadir di tengahtengah kita. ‘’Semoga beliau tetap sehat dan apa yang menjadi hajatan beliau dikabulkan Allah SWT,’’ imbuhnya. Sementara itu, Dr. Amrulloh, tokoh masyarakat setempat mengaku mendukung Sunarpi sebagai Bakal Calon Gubernur. "Banyak kami jumpa di jalan gambar Pak Rektor, ter-
kait hal tsersebut, kami mendukung bapak untuk ikut bertarung pada Pilkada 2018. Kita sekarang dipimpin oleh Doktor, oleh karena itu ke depan kita harus dipimpin
oleh lebih dari itu agar tidak mundur. Oleh karena itu, Profesor Sunarpi inilah yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di NTB,’’ tegasnya. (dys/*)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 9
Akses ke Pulau Sumbawa Masih Jadi PR (Suara NTB/lin)
YUDISIUM - Suasana yudisium ke-19 Akpar Mataram yang dilaksanakan pada Rabu (19/7).
137 Mahasiswa Akpar Mataram Yudisium Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 137 mahasiswa Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram telah diyudisium pada Rabu (19/7) kemarin. Sebanyak 109 mahasiswa dari prodi Perhotelan dan sisanya dari prodi Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Para lulusan Akpar ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memajukan pariwisata, khususnya di NTB. Terlebih pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. “Sebanyak 50 persen dari yang diyudisium ini sudah bekerja. Sisanya itu sudah ada panggilan dan ada juga yang masih menunggu panggilan kerja. Kami ingin mencetak generasi yang mahir dalam menjalankan bisnis pariwisata, terutama di NTB,” kata Direktur Akademi Pariwisata Mataram I Putu Gede, di Mataram, Rabu (19/7). Ia mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat NTB untuk lebih mengembangkan diri. Terlebih saat ini, NTB tengah membutuhkan tenaga bidang pariwisata yang cukup banyak. Selain itu juga membutuhkan tenaga yang sudah dilengkapi dengan ijazah dan sertifikat bidang pariwisata. “Kita punya lembaga untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikat itu berlaku se Asia Fasifik. Sehingga bagi rekan-rekan yang ingin bekerja di luar negeri juga masih bisa menggunakan sertifikat itu,” ujarnya. Ia berpesan kepada mahasiswa yang diyudisium, bahwa itu bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Bahkan itu menjadi awal untuk mereka memulai karir menjadi orang sukses di masa mendatang. Ia berharap semua lulusan Akpar Mataram bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kompetensinya. Sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dapat tersalurkan dengan baik. “Kami yakin lulusan Akpar bisa bekerja dengan baik. Baik itu bekerja menjadi staf atau karyawan atau membuka usaha sendiri. Pariwisata ini butuh inovasi dan orang-orang yang mau terus belajar dan mengembangkan diri,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa di era ini, peluang kerja semakin terbuka. Ia memberikan semangat agar lulusan Akpar Mataram terus berjuang dan mendapatkan kesuksesan dengan usaha dan upaya yang dilakukannya sendiri. Khusus bagi lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan, Akpar Mataram menyediakan tempat untuk membuat laporan. “Kami bekerjasama dengan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Nanti setelah yang bersangkutan melapor, akan kami carikan yang sesuai dan cocok dengan bidangnya,” ujarnya. Sementara itu, suasana yudisium terasa haru dan membanggakan dengan kehadiran orang tua masing-masing peserta yudisium. Putu Gede berharap orang tua dapat terus mendukung anak-anaknya hingga menjadi orang sukses di kemudian hari. (lin)
’’Begawe Nyenseq Sejelo’’ Masuk Kalender Budaya Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan event Begawe Nyenseq Sejelo warga Desa Sukarare Kecamatan Jonggat, sebagai bagian dari event budaya tahunan yang digelar di daerah ini. Langkah tersebut diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan daerah ini. Dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan. “Gelaran Begawe Nyenseq Sejelo warga Desa Sukarare tahun ini merupakan yang kedua. Setelah mulai digelar tahun lalu,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Rabu (19/7) kemarin. Kegiatan itu berupa kegiatan nyenseq (menenun) yang dilakukan secara massal oleh warga desa setempat. Dimana tahun ini, peserta nyeseq diperkirakan akan mencapai sekitar 1.500 orang. Dengan seluruhnya berasal dari warga desa setempat. Mengingat, hampir sebagian besar warga Desa Sukarare khususnya kalangan perempuannya biasa menenun untuk mengisi waktu luang. Bahkan ada juga yang sudah menjadikan menenun sebagai profesi sehari-hari. “Puncak kegiatan sendiri akan digelar pada tanggal 26 Juli mendatang,” sebut Herdan. Ada pun untuk rangkain kegiatan, sudah dimulai pada hari ini (Rabu kemarin, red). Dibuka dengan event presean yang akan digelar hingga tanggal 25 Juli mendatang. Usai kegiatan puncak, ada juga kegiatan tambahan lainnya, salah satunya berupa pertunjukan wayang kulit. “Banyak kegiatan yang akan kita gelar. Bukan hanya kegiatan menenun massal itu saja,” timpalnya. Kedepan dengan telah dimasukkan kegiatan tersebut sebagai event budaya tahunan di daerah ini, bisa menjadi salah satu magnet. Untuk bisa menarik minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah ini. Dengan begitu, angka kunjungan wisata di daerah ini bisa terus meningkat. Sehingga ke depan, Loteng benar-benar bisa menjadi daerah tujuan wisatan utama di Pulau Lombok dan NTB pada khususnya. “Event ini sekaligus untuk semakin memperkenalkan tenunan khas Loteng ke dunia luas. Meski sejauh ini tenunan Loteng, khususnya tenun Sukarare sudah cukup dikenal wisatawan luar,” tandas mantan Camat Praya Barat ini. (kir) H. L. Herdan
Mataram (Suara NTB) – Mendengar nama Pulau Sumbawa, wisatawan akan langsung teringat dengan Tambora dan Pulau Moyo. Di pulau ini terdapat banyak destinasi yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan. Namun salah satu yang masih menjadi kendala adalah akses yang masih kurang. Sehingga menyulitkan wisatawan yang ingin datang berkunjung. Terdapat berbagai destinasi yang diunggulkan yaitu Gili Balu dan Mantar di KSB, Pulau Moyo di Sumbawa, Gunung Tambora di Dompu, Pantai Lakey di Bima. “Sumbawa itu banyak destinasinya, bukan hanya Tambora dan Pulau Moyo tapi ada Pulau Bungindanpantai-pantaiyanglain yang tidak kalah cantiknya. Begitupula di kabupaten lain yang ada di Pulau Sumbawa,” kata Kepala DinasPemuda,Olahraga,danPariwisata (Dispopar) Kabupaten
Sumbawa, Junaidi. Ia melihat bahwa persoalan akses ini masih menjadi kendala utama dan masih menjadi PR Pemerintah. Hal ini juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pariwisata Arief Yahya. Ia berharap akses menuju Pulau Sumbawa dapat dibenahi. Sehingga pi-
haknya dapat mempromosikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu destinasi yang layak untuk dikunjungi banyak wisatawan. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto. Ia melihat salah
satu faktor yang membuat pariwisata di Pulau Sumbawa tidak maksimal karena akses yang kurang memadai. Pihaknya saat ini tengah berupaya untuk memaksimalkan pelabuhan dan bandara, sehingga menjadi akses yang memadai untuk wisatawan. Selain memang persoalan hotel atau penginapan masih juga menjadi PR berat. “Kita punya bandara tapi kecil dan tidak setiap saat. Kita memang dekat dengan pelabuhan tapi akses jalan juga masih perlu dibenahi dan dimaksimalkan,” ujarnya. Keterbatasan akses ini dianggap menjadi kendala yang
cukup serius. Sebab hal ini juga menjadi pertimbangan investor untuk mau atau tidak menanamkan modalnya. Diketahui bahwa hingga saat ini Pemkab Sumbawa dan Pemkab Sumbawa Barat masih menunggu investor untuk mempercantik destinasi dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. “Investor juga berpikir untuk menanamkan modalnya, kalau akses sudah bagus mungkin akan banyak yang datang. Ini yang menjadi harapan kami di Pulau Sumbawa. Semoga Pemprov dan Pemerintah Pusat dapat mengupayakan hal itu,” ujar Junaidi. (lin)
(Suara NTB/lin)
AIR TERJUN MANGKU SAKTI - Suasana tenang dengan panorama yang indah di destinasi wisata Air Terjun Mangku Sakti yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Setiap akhir pekan banyak wisatawan yang berkunjung ke air terjun ini. Hanya saja belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti musala, toilet bahkan kondisi jalan yang rusak parah.
Kemenpar Apresiasi Kejuaraan Paralayang Lintas Alam di Mantar Mataram (Suara NTB) Atlet-atlet paralayang internasional dari udara dalam Mantar Paragliding XC Open 2017 ini tengah berlangsung. Kegiatan ini sedang dan akan dilaksanakan pada 18-24 Juli 2017 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kejuaraan ini diikuti 14 negara yang telah konfirmasi menyatakan keikutsertaannya. Paralayang sendiri merupakan olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain (parasut), yang lepas landas dengan kaki. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata RI Arief Yahya. Menteri Pariwisata Arief Yahya melihat ini sebagai kesempatan emas buat promosi destinasi Sumbawa Barat. “Event ini berkelas dunia, Mantar bisa ter-ekspose dan terkenal lewat lomba paralayang ini, hanya persoalan yang masih menghambat pariwisata Sumbawa Barat adalah masalah aksesibilitas,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima Suara NTB, Rabu (19/7). Pria asal Banyuwangi itu menyambut baik langkah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat H Musyafirin yang ingin
mengembangkan Bandara Sekongkang, KSB demi kemajuan pariwisata di sana. Dua bandara yang sudah ada di Kabupaten Sumbawa dan Bima pun belum dipandang maksimal dalam meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Pulau Sumbawa lantaran terbatasnya jam operasional bandara. “Bandara Bima dan Sumbawa, di sana jam 17.00 Wita (bandara) sudah tutup. Ini persoalan bagi sektor pariwisata, jadi turis kalau jam 14.00 Wita sudah harus siap-siap pulang,” paparnya. Saat ini Bandara Sekongkang dilakukan kajian teknis terkait perpanjangan landasan pacu dan juga daya tampung bandara. Saat ini memiliki landasan pacu sepanjang 800 meter dan tinggal meningkatkan menjadi 1.200 meter agar bisa didarati pesawat jenis ATR. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa kegiatan sporttourism kali ketiga ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Pariwisata NTB. Selain sebagai ajang prestasi, juga untuk men-
ingkatkan grade dari olahraga Paralayang ini di NTB. Selain itu, para peserta antusias untuk mengeksplore keindahan Mantar. Sebanyak 40 pilot Paralayang dari 14 negara, termasuk Indonesia pada kejuaraan Mantar Paragliding XC Open 2017 untuk kategori cross country. Kegiatan juga akan diikuti oleh 50 pilot paralayang dari berbagai klub di Indonesia untuk kategori fun dan pemula. “Itu mengapa tahun ini untuk kategori lomba Paralayang di Mantar ini dibuat agak berbeda dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Dimana untuk tahun ini selain menggelar kejuaraan dengan kategori akurasi atau ketepatan mendarat, juga diselenggarakan lomba dengan kategori XC atau cross country (lintas alam) yang lebih bergengsi,” ujar Faozal. Lebih dari itu, melalui penyelenggaraan Mantar Paragliding XC Open 2017 ini, berbagai potensi kepariwisataan yang ada di NTB, khususnya di KSB akan lebih terekspose ke luar. Sehingga ke depan daerah KSB yang memiliki keindahan alam dan keunikan seni budaya, serta
kelezatan aneka kulinernya ini bisa menjelma jadi daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan. “Ada yang sangat unik di Mantar, konon berasal dari beragam etnis, juga memiliki keanehan, ada orang albino yang jumlahnya selalu tujuh orang. Kalau ada yang meninggal satu, maka akan lahir satu lagi orang albino, sehingga tetap tujuh orang,” katanya. Wakil Presiden Asian Continental Paragliding Association (ACPA) Nixon Ray, yang juga perwakilan dari FASI Pusat mengatakan, kegiatan ini selain akan mengangkat nama Mantar ke dunia internasional. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pilot Paralayang Indonesia, termasuk menambah jam terbangnya. “Spot di Mantar ini sangat bagus sekali, world class. Di Indonesia baru ada dua lokasi seperti ini, Mantar, dan satunya lagi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya. Sejak Mei 2015, daerah ini memang dibuka sebagai lokasi Mantar Paralayang oleh Ketua KONI Kabupaten Sumbawa Barat. Pun-
cak Mantar berada di areal seluas 2.000 meter persegi. Desa di ketinggian 558 meter di atas permukaan laut ini dikembangkan menjadi seluas 7.000 meter persegi. Di Mantar, para atlet bisa terbangkanparasutsetinggi3.000kaki dankecepatananginkurangdari15 kilometer per jam. Daerah ini setiap pekan mendatangkan 600 orang wisatawan. Namun untuk ke sana, turis harus menggunakan mobil four wheel drive mengingat jalanantanjakanyangsebagianterjal. “Di sini penerbang mancanegara menyebut lokasinya seperti di Oludeniz di Turki,” tuturnya. Event ini disponsori PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Menurut Manager SR PTNNT, H Syarafuddin Djarot, event kali ini merupakan kegiatan paralayang tingkat internasional yang pertama dilaksanakan di Mantar. Dan untuk menyukseskannya, Pemda KSB dan PT NNT dan berbagai pihak lainnya turun tangan menyukseskannya. “Harapan kami pada event lain kita bisa melakukan hal yang sama, karena dampak kegiatan ini sangat positif bagi daerah terutama dalam rangka promosi wisata,” sebutnya. (lin)
Destinasi Wisata Pantai Kuta Kian Senggigi Sudah pada Tahap Hampir Ditinggalkan Diminati Wisatawan Praya (Suara NTB) – Kawasan Mandalika yang menjadi salah satu destinasi prioritas dari 10 destinasi unggulan di Indonesia semakin banyak dikunjungi wisatawan. Belum lama ini Pemda telah membuatkan plang bertuliskan Kuta Lombok. Sejumlah wisatawan mengantre untuk bisa melakukan swafoto di spot itu. Saat ini terdapat ribuan wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Mandalika setiap harinya. “Antrenya lama tapi tidak apa-apa, yang penting bisa foto jadi bukti kalau saya pernah berkunjung ke sini. Tempatnya bagus banget, ndak pengen pulang,” kata salah satu wisatawan asal Yogyakarta Aliah Nur Cahyani. Ia berkunjung ke berbagai pantai yang ada di Kawasan Mandalika. Diantaranya Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan dan Pantai Kuta. Selain itu, ia juga berkunjung ke pantai bagian selatan, yaitu Pantai Mawun, Selong Belanak, dan Pantai Pink. “Kesannya ya sangat bagus, benar-benar ndak mau pulang. Apalagi di Pantai Mawun itu saya benar-benar takjub. Ada tempat yang seperti itu,” ujarnya. Ia berharap bisa kembali lagi untuk berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di Lombok. Pasalnya, ia belum berkun-
(Suara NTB/lin)
BERPOSE - Dua orang wisatawan tengah berpose untuk mengabadikan kebersamaan mereka di Pantai Kuta yang ada di Kawasan Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. jung ke Sembalun dan bebera- yak tempat sampahnya. Karepa destinasi lainnya. Padahal na saya melihat tempat samIa mengatakan bahwa berkun- pah masih minim, jadi orangjung ke Lombok merupakan orang buang sampah sembarangan. Ini yang bikin pankesempatan yang langka. “Tiket pesawatnya mahal, jadi tai jadi kelihatan kotor, padabakalan jarang ke sini. Selain itu hal pantainya bagus,” ujarnya. Sementara itu, dari beberharus curi-curi waktu. Karena nggak cukup ke sini cuma dua apa pantai yang ada di Kawasan Mandalika, Pantai atau tiga hari,” akunya. Meski demikian, ia menye- Kuta masih menjadi pilihan salkan di beberapa destinasi utama wisatawan. Selain letidak dilengkapi dengan fasili- taknya yang strategis, terdaptas yang memadai. Misalnya at beberapa spot foto yang dajalan yang rusak dan toilet yang pat dijadikan sebagai latar. tidak bersih bahkan tidak ada. Sehingga banyak wisatawan Selain itu ia juga melihat beber- yang lebih memilih untuk meniapa destinasi yang masih kotor. kmati keindahan Mandalika “Saya rasa perlu diperban- dari Pantai Kuta ini. (lin)
Mataram (Suara NTB) – Salah satu permasalahan pariwisata yaitu apabila wisatawan merasa bosan akan suasana destinasi yang selalu seperti itu. Terkesan tidak ada inovasi dan tidak ada perbaruan yang membuat wisatawan kian meninggalkan destinasi itu. Salah satunya Destinasi Senggigi yang dianggap berada pada level terakhir dalam siklus pariwisata secara menyeluruh. Level terakhir merupakan siklus yang berada pada saat destinasi itu hampir ditinggalkan oleh wisatawan. “Senggigi kalau tidak segera ditata bisa ditinggalkan. Saat ini posisi senggigi sudah berada pada level decliner atau mengalami kemunduran yang membuatnya hampir ditinggalkan. Ini merupakan level terakhir dari Tourism Area Life Cycle (TALC) atau biasa disebut siklus pariwisata,” kata Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (19/7). Menurutnya, satu-satunya cara agar Senggigi kembali diminati banyak wisatawan yaitu Pemda melakukan revitalisasi. Sebab dengan melakukan itu, akan ada pembaruan dan penyegaran destinasi. Sehingga wisatawan bisa mendapatkan hal baru dan suasana yang berbeda dari biasanya. “Harus lakukan revitalisasi. Senggigi harus benar-benar dibenahi. Pemda tidak bisa hanya mengandalkan banyaknya wisatawan menginap wisatawan
di beberapa hotel di Kawasan Senggigi sebagai acuan bahwa kawasan itu masih baik-baik saja. Sekarang sudah ada Mandalika dan gili-gili,” ujarnya. Terdapat enam tahapan dari TALC, diantaranya Exploration atau penjajakan, Invilolvement atau pelibatan, Development atau pengembangan dan Consolidation atau penggabungan. Selanjutnya ada pula Stagnation untuk menarik pengunjung dan Decline atau kemunduran. Penjajakan dilakukan untuk pengenalan produk baru pariwisata meskipun pengunjung atau wisatawan mulai berdatangan dalam jumlah sedikit. Kemudian pengembangan dilakukan untuk mendapatkan kebijakan dan investasi dubutuhkan jika daerah tujuan wisata tersebut mendukung keberlangsungan pengembangan. Lalu ada penggabungan untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Selain itu, layanan bagi para wisatawan mulai didisediakan. Ada pula stagnation, dimana jumlah pengunjung mencapai puncak. Pada tahap ini, pemerintah atau pengelola juga menarik perhatian pengunjung dengan fasilitas-faslitas yang menarik. siklus terakhir yaitu decline atau jumlah pengunjung turun drastis. Pada tahap ini pasar mulai jatuh. “Pemda dalam hal ini Pemkab Lombok Barat harus mulai merevitalisasi Senggigi, jika tidak ingin Senggigi benar-benar ditinggalkan,” sarannya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 10
Ponpes Hikmatusysyarief Gelar Kemah Perjumpaan SMPN 22 Mataram akan mengembangkan ekstrakurikuler (ekskul) peternakan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah siswa yang memiliki orientasi mencari pekerjaan. Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin, S.Pd., mengatakan, pihak sekolah akan mengembangkan ekskul peternakan. Kebetulan ada alumni sekolah yang mengajukan diri untuk membantu. “Ada alumni yang siap bantu sekolah untuk ekskul peternakan, dia sudah bisa membuat pakan, proses pengolahan pakan,” katanya, Rabu (19/7). Diakuinya potensi peternakan di SMPN 22 Mataram cukup tinggi, ditunjang dengan kondisi alam di daerah itu. Langkah ini diyakininya dapat memudahkan siswa, terutama yang ingin berwirausaha, karena orientasi siswa di sana untuk mendapatkan pekerjaan. “Rata-rata lulusan cari SMK, di atas 60 persen lulusan SMPN 22 ke SMK,” kata Nasruddin. Selain itu, pihak sekolah tetap menggiatkan ekskul yang sudah ada, seperti musik tradisional, drum band, pencak silat dan ekskul lainnya. “Dan kita akan ikuti FLS2N,seperti lomba cerpen dan puisi,” ujarnya. Selain itu, setiap hari Sabtu yang dilanjutkan dengan kegiatan ekskul. Dengan cara ini, ia mengakui siswa menjadi bergairah untuk bersekolah. “Anak-anak bersemangat. Setelah olahraga dikembangkan ekskulnya, jadi anak-anak bergairah,” katanya. “Ekskul yang kelihatan lesu kita tingkatkan, potensi tinggi di sini. Memang dari segi akademik agak kurang, dari segi keterampilan bagus, seperti musik tradisional. Non akademik yang banyak kita tonjolkan, karena kalau akademik mereka harus ditunjang dengan bimbingan belajar, itu yang kurang,” kata Nasruddin. Adanya kegiatan olahraga bersama dan upaya meningkatkan kegiatan ekskul itu, menurutnya membuat siswa semakin bersemangat di sekolah. Dari sisi kedisiplinan juga terus dibenahi pihaknya. “Anak-anak sangat antusias, mereka bersemangat sekolah,” pungkasnya. (ron)
Yarsi Mataram Buka Jenjang Pendidikan TK Mataram (Suara NTB) Yarsi Mataram membuka jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Launching atau Peluncuran TK Yarsi dilaksanakan, Rabu (19/7) di STIKES Yarsi Mataram. Peluncuran TK Yarsi dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB, H. L. Imam Maliki, MM., didampingi oleh Ketua Pengawas, H. Muhir, S.Kep., dan Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes. Zulkahfi mengatakan, dengan adanya TK Yarsi, diharapkan masyarakat sekitar Kampus STIKES Yarsi Mataram menjadikan TK Yarsi sebagai pilihan pendidian TK, karena TK Yarsi memiliki keistimewaan. Berbagai keistimewaan itu antara lain ruang kelas yang baik dan halaman bermain yang luas. Selain itu didukung juga dengan guru yang profesional dan berpengalaman. Tak kalah pentingnya, akan dibimbing secara rutin oleh psikolog dan para spesialis keperawatan anak. “Alhamdulillah jumlah siswa baru kita sekarang 16 orang termasuk anak saya juga ikut di TK Yarsi,” Zulkahfi. Keunggulan dari TK Yarsi adalah pada pengembangan Alquran dan akhlak. Zulkahfi mengatakan, salah satu yang luar biasa, pada saat peluncuran tadi ada satu orang peserta didik membaca Alquran dengan cara menghafal surat Annaba. “Para peserta didik juga mendapatkan keistiwaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin di klinik Bale Sehat Stikes Yarsi Mataram,” katanya. Diakuinya, yayasan akan terus mengembangkan dunia pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Direncanakan pada tahun 2018 nanti akan dibuka pendidikan jenjang SD dan SMP. “Insya Allah tahun depan, 2018 kita akan buka SD dan SMP,” kata Zulkahfi. (ron)
(Suara NTB/ist)
LUNCURKAN - Peluncuran TK Yarsi oleh Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB, H. L. Imam Maliki (gunting pita), didampingi Ketua Pengawas, H. Muhir dan Ketua STIKES YARSI Mataram, H. Zulkahfi (berpeci, dua dari kiri) ) di STIKES Yarsi Mataram, Rabu (19/7.
Model baru ini, lanjutnya, akan menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terbuka dan dinamis, karena basisnya adalah menormalkan relasi-relasi sosial yang ada. Termasuk, menjadikan sebagai katalis untuk membangun karakter, penguasaan skill-skill teknis dan penguasaan materi kognitif-akademik. ‘’Branding Pesantren Hikmatusysyarief sebagai pesantren yang outputnya adalah penguasaan kitab kuning tetap dipertahankan dan bahkan akan lebih dimaksimal dengan model baru sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Yayasan,’’ terangnya. Kepala Madrasah Tsanaw-
iyah, Humaidi, S.Pd.I., lebih jauh menjelaskan inti dari model pendidikan yang baru ini adalah membelajarkan santri untuk saling berterima. Termasuk, menjadikan setiap perjumpaan di sekolah sebagai sasana pembelajaran moral seperti ketulusan, komitmen, kejujuran, tanggung jawab, toleransi dan kerterbukaan. Setelah karekter seperti ini terbangun, maka para santri akan saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain dan lahirkan kerjasama di antara mereka secara positif. Bukan hanya santri, para dewan guru dan juga pembina, juga sama-sama berproses denga
cara yang sama, sehingga nantinya dipesantren hikmatusysyarief, semua orang adalah guru dan semua perjumpaan adalah sekolah. Bahkan, ujarnya, mulai tahun ini Ponpes Hikmatusysyarief membuat kebijakan pelibatan wali santri baru dan alumni untuk mengawal bersama proses pembelajaran ini dengan mengundang mereka secara terjadwal untuk terlibat dengan program “mabit”. Program mabit ini adalah program khusus untuk wali santri dan alumni untuk menginap dan mengikuti semua kegiatan pesantren. Tujuannya adalah untuk ikut membantu mengamati dan memberikan support kepada santri dan para keluarga pondok, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut belajar dengan mempraktikkan nilai-nilai pesantren sebagaimana telah disebutkan. Wali santri dan alumni akan diberikan fasilitas untuk menginap secara terjadwal yang sekaligus bisa menjadi “wisata religi” bagi mereka. “Alhamdulillah para wali santri dan alumni antusias menyambut kebijakan tersebut,” tegas H. Makmun Ibrahim, SH, M.Si., selaku Kepala Madrasah Aliyah. Sementara menurut Ketua Panitia Kemah Perjumpaan Hikmatusysyarief, Zulkifli, S.Pd.I, kegiatan ini dilakukan untuk memupuk kebersamaan dengan kegiatan-kegiatan khas pesantren, ditambah dengan kegiatan membangun visi bersama, dialog, empaty project, critical thinking project dan berbagai game kerjasama. (dys)
Mataram (Suara NTB) Penilaian akreditasi menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) berbasis daring atau on line masih terkendala jaringan. Gangguan jaringan itu tidak hanya dialami oleh sekolah, tetapi juga assessor.
tingkat nasional. “Sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan,” ujar Suyanto. Terutama ketika ada bangunan sekolah yang belum layak. Jika sarana dan prasaran sekolah masih belum layak, atau mendapatkan penilaian kurang dari 71, maka sekolah itu akan mendapatkan predikat tidak terakreditasi. Informasi itu lebih cepat sampai ke nasional, apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan pentingnya sarana dan prasarana, berbagai informasi itu lebih mudah sampai ke menteri. Menurut Suyanto, dibandingkan sistem penilaian akreditasi sebelumnya yang berbentuk cetak. Sistem sebelumnya,
hasil penilaian yang dikirim ke pemerintah pusat hanya berbentuk angka-angka. Sementara bukti fisik dan data pendukung tersimpan di kantor BAP-S/M di daerah. (ron)
Mataram (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Hikmatusysyarief Salut Narmada Lombok Barat (Lobar), melaksanakan kemah perjumpaan yang diikuti semua santri, Dewan Pembina, dewan guru dan alumni. Kemah ini merupakan rangkaian acara konsolidasi internal terkait dengan penerapan sistem baru pembelajaran pesantren yang berbasis practical competence yang dipopulerkan dengan nama “Sekolah Perjumpaan”. ‘’Mulai tahun ajaran ini, Pondok Pesantren Hikmatusysyarief akan menerapkan model pembelajaran baru, yang secara teoretik-konseptual dirancang bersama pengurus Yayasan, Kepala sekolah, dan alumni, dengan melibatkan para akademisi dari Unram dan UIN Mataram seperti Dr. Husni Muadz, Ph.D, Prof. Dr. HM. Taufiq, M.Ag., Hapipi, M.Sc, dan M. Firdaus, M.Si., dan beberapa dosen lainnya,’’ ujar Ketua Yayasan Ponpes Hikmatusysyarief, H. Husnan Wadi, SH., M.H., Rabu (19/7). Menurutnya, pengenalan terhadap model baru ini telah dilakukan terhadap calon santri baru, melalui kegiatan orientasi pengenalan yang melibatkan 180 orang santri. Setelah itu dilanjutkan dengan pengenalan dan terhadap santri lama beserta semua pembina, dewan guru, dan juga melibatkan alumni dan wali melalui kemah perjumpaan ini. Sementara tujuan dari kemah perjumpaan ini, ujarnya, adalah menyatukan spirit dan energi bersama semua komponen pesantren agar bisa
(Suara NTB/ist)
KEMAH PERJUMPAAN - Para santri Ponpes Hikmatusysyarief sedang mengikuti kemah perjumpaan beberapa waktu lalu. melangkah bersama untuk mewujudkan visi bersama, menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berkarakter. Sekretaris Yayasan, Zulkifli, S.Pd.I., menyebutkan, model baru yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren Hikmatusysyarief mulai tahun 2017 ini akan membelajarkan para santri untuk saling berterima dan membangun kerjasama. Dari penerapan ini proses pembentukan karakter lebih efektif, dan penguasaan-penguasaan materi kognitif menjadi lebih cepat dibandingkan dengan model kompensional yang selama ini diterapkan.
Kendala Jaringan Ganggu Proses Penilaian Akreditasi
Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah (S/M) NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/7) mengatakan, masih banyak kendala yang dirasakan, baik di jaringannya maupun pada kegiatan assessor dalam mengunduh dan mengunggah arsip atau dokumen. “SisPenA berbasis daring ini pertama kali diterapkan. masih banyak kendala,” katanya. Ia menjelaskan, di tahun ini sebanyak 707 sekolah dan ma-
drasah mengikuti penilaian akreditasi, karena terkendala anggaran, penilaian akreditasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap atau termin pertama sebanyak 489 sekolah dan madrasah yang akan mengikuti penilaian akreditasi. Sementara tahap kedua direncanakan dilaksanakan pada September. Suyanto mengungkapkan, permasalahan jaringan itu cukup mempersulit saat penilaian akreditasi. Dari pengalaman, masalah yang sering terjadi
adalah saat mengunggah gambar untuk bukti fisik dan data pendukung. Disebutkan, format gambar yang bisa diunggah hanya JPEG, sementara format lainnya harus diubah terlebih dahulu. Selain itu, ketika resolusi gambar terlalu tinggi melebihi 1 mega pixel, sistem tidak bisa memproses, sehingga harus diedit terlebih dahulu. Namun demikian, keuntungan penilaian melalui daring, bukti fisik dan data pendukung terutama yang berupa gambar bisa sampai ke
Dikbud Minta Sekolah Terapkan Larangan Membawa HP Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan agar larangan membawa handphone (HP) harus diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 ini. Larangan itu tertuang pada Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/ 074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji memastikan penerapan larangan membawa HP itu dimulai di tahun ini. “Harus diterapkan di tahun ajaran 2017/2018 ini,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Rabu (19/7). Dalam surat edaran itu ter-
tuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/ SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi ke sekolah bagi peserta didik. Poin kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sekolah juga diminta memfasilitasi komunikasi peserta didik dengan orang tua/ wali dengan menyediakan fasilitas komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali. Selain itu menyediakannya fasilitas komunikasi itu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah siswa. Selain itu, instruksi lainnya, sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada per-
aturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Larangan membawa HP sudah dimulai diterapkan pada 1 April 2017 ditandai dengan keluarnya instruksi gubernur melalui surat edaran ke kepala SMA/SMK itu. Namun, aturan itu akan benar-benar diterapkan di tahun ajaran baru, tepatnya sejak 17 Juli lalu. Ketika sudah memasuki tahun ajaran baru, menurut Suruji kalau masih ada siswa yang membawa HP, akan disita oleh sekolah. Kemudian siswa akan disodori pernyataan untuk tidak membawa HP lagi. Jika masih membawa, sekolah akan menyitanya dan meminta orang tua siswa mengambil langsung. “Kalau itu pun masih tetap membawa, akan disita oleh sekolah dan HP itu akan dimanfaatkan di sekolah,” tegasnya. (ron)
(Suara NTB/ron)
(Suara NTB/ron)
Kembangkan Ekskul Peternakan
SMPN 8 Mataram Komit Lawan Narkotika Mataram (Suara NTB) SMPN 8 Mataram meraih penghargaan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kepedulian dan komitmen melawan bahaya narkotika. Lembaga pendidikan memiliki peran kuat dalam memerangi narkotika di kalangan pelajar. Dibutuhkan komitmen kuat melawan segala bentuk penyelundupan narkotika. Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka mengaku penghargaan didapat SMPN 8 Mataram atas peran sertanya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi NTB. Ishaka mengaku pihaknya akan terus berkomitmen untuk turut membantu pemerintah dalam memerangi bahaya peredaran gelap narkotika. Menurutnya, narkotika merupakan musuh kemanusiaan saat
ini di samping juga bahaya terorisme. Wajar saja mengingat efek yang ditimbulkan dapat merusak fisik dan psikis para penggunanya, termasuk dapat merusak tatanan sosial di dalamnya. Sehingga kata dia, setiap orang saat ini harus meningkatkan kewaspadaan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing. Lebih jauh Ishaka mengungkapkan, tantangan pemberantasan peredaran gelap narkotika semakin kompleks. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama melawan bahaya narkotika. Dirinya berharap peringatan HANI 2017 beberapa waktu lalu jadi momentum kebangkitan pemberantasan narkoba di NTB. Khusus bagi kaum muda di NTB, momentum ini jadi awal membangun mereka menjadi generasi muda unggul yang sehat dan terhindar dari narkoba. (dys)
(Suara NTB/dys)
TUNJUKKAN - Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka menunjukkan penghargaan yang diserahkan perwakilan BNNK Mataram di sekolah setempat belum lama ini.
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Zigi Persembahkan Perak untuk Indonesia Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda sukses mempersembahkan prestasi di kejuaraan internasional. Atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu mendulang medali perak di kelas Kata (seni gerak) putra pada Kejuaraan Karate Tingkat Asia (AKF) di Astana, Kazakhstan, 16 Juli 2017. (Suara NTB/ist)
HADIAH - Atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra (tengah) saat menerima hadiah di Kejurnas Balap Sepeda BMX di Jogjakarta, Minggu (16/7) lalu.
Bagus Juarai Kejurnas BMX di Jogja Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda BMX andalan NTB, I Gusti Bagus Saputra berhasil meraih juara di Kejurnas BMX yang berlangsung di Sirkuit Youth Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (16/7). Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/7) membenarkan bila atlet asal NTB itu berhasil meraih podium pertama pada gelaran kejuaraan nasional balap sepeda tingkat elite nasional putra. “Iya, atlet kita I Gusti Bagus Saputra sukses meraih juara satu di kelas elite putra kejurnas BMX,” ucapnya. Bagus yang tengah dipersiapkan mengikuti SEA Games 2017 itu mencatat waktu terbaik di kelas elite putra, mengalahkan atlet asal Jawa Timur (Jatim), Firman Candra Alim yang menempati podium kedua. Bagus terus konsisten
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
menempati posisi pertama dari awal star hingga finis diurutan pertama. Atlet unggulan NTB itu tampil di kejurnas tersebut untuk menambah poin Federasi Balap Sepeda Internasional (UCI). Poin di event itu sangat penting bagi Bagus untuk mempermudah tampil di SEA Games Malaysia dalam waktu dekat ini. Selain mempermudah atlet untuk tampil di SEA Games 2017, kejurnas tersebut juga sebagai tolak ukur pelatih BMX pelatnas dalam menentukan atlet yang ikut di SEA Games 2017. Karena pelatih nasional akan mengirim dua atlet putra dan dua putri di SEA Games 2017. (fan)
SALON
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB Demisioner, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (19/ 7) kemarin mengatakan Ahmad Zigi Zaresta Yuda merupakan satu-satunya atlet asal NTB yang mewakili Indonesia di kejuaraan karate tingkat ASIA itu. Dan Zigi berhasil meraih medali perak setelah dikalahkan atlet asal Jepang 2-3 di babak final kelas Kata putra senior. “Zigi meraih medali perak setelah dikalahkan atlet Jepang di babak final kelas Kata putra,” ucap Burhanuddin. Dikatakan Burhan, kekala-
han Zigi atas atlet Jepang itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Zigi pernah meraih medali perak di kejuaraan yang sama di Makasar tahun 2016 setelah dikalahkan atlet asal Jepang 0-5. “Dulu Zigi kalah 0-5 atas atlet Jepang di kejuaraan AKF di Makasar 2016. Dan baru-baru ini Zigi kalah 2-3 dari atlet Jepang. Itu artinya Zigi sudah banyak peningkatan,” jelasnya. Selaku pengurus karate NTB, Burhan mengaku sangat bangga atas prestasi yang diraih Zigi. Harapannya keberhasilan Zigi meraih medali perak di event tersebut dapat memotivasi Zigi
untuk memperbesar semangat meraih medali emas di SEA Games 2017. Pasalnya Zigi salah satu atlet karate yang akan perkuat tim Indonesia di SEA Games 2017. Dijelaskannya, kejuaraan karate AKF merupakan kejuaraan satu tingkat di atas level SEA Games. Pasalnya kejuaraan AKF diikuti oleh sejumlah atlet di negara-negara Asia Pasifik, sementara SEA Games diikuti oleh negara-negara ASIA Tenggara. Setelah melihat prestasi Zigi di kejuaraan AKF, Burhan mengaku optimis Zigi akan meraih medali emas di SEA Games 2017. (fan)
Ahmad Zigi Zaresta Yuda (Suara NTB/ist)
PSSB Dililit Persoalan Finansial Mataram (Suara NTB) Pelatih PSSB NTB, Hendri Susilo mengatakan timnya masih punya sejumlah kelemahan dalam pertahanan dan menyerang. PSSB butuh sedikitnya tiga pemain anyar di sektor gelandang bertahan dan mempertajam lini
SALON
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836
Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
depan. Namun, upaya ini masih terkendala masalah finansial yang melilit mereka. Demikian disampaikan Hendri Susilo saat diwawancara Suara NTB di tengah-tengah melatih tim PSSB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (19/7) kemarin. “Tim kita butuh satu penyerang dan dua gelandang bertahan,” ucapnya. Terkait tiga pemain yang dibutuhkan oleh PSSB itu tampaknya sudah ada dalam bayangan Hendri. Namun Hendri belum berani membeberkan nama-nama tiga pemain yang hendak memperkuat tim PSSB itu karena saat ini tim PSSB NTB masih bermasalah dengan finansial. “Kita sudah ada bayangan untuk mendatangkan tiga pemain baru. Yang jelas tiga orang itu punya kualitas di atas pemain PSSB yang ada saat ini. Tapi kita masih menunggu dana, sedangkan tim PSSB saat ini sedang bermasalah dengan finansial,” ucapnya. Lanjut Hendri, para pemain PSSB NTB saat ini punya sedikit masalah dengan mental mereka. Hal itu bisa jadi karena mereka belum mendapatkan gaji. Diakuinya saat ini para pemain sepak bola PSSB NTB sudah tiga bulan tidak menerima gaji. Namun dia berharap masalah gaji yang belum diterima pemainnya itu tidak mengurangi semangat anakanaknya untuk bertanding di
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262
(Suara NTB/fan)
PERSIAPAN - Tim sepak bola PSSB menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (19/7) jelang laga melawan PS. Badung di Pertandingan Liga 2 Nasional di Badung-Bali, 22 Juli 2017. laga tandang dengan PS. Badung nanti. Incar Tiga Poin Akhir pekan ini, PSSB akan menghadapi PS. Badung di Liga 2 Nasional yang dihelat di Badung- Bali, 22 Juli mendatang. Pelatih Kepala Tim PS. Sumbawa Barat NTB, Hendri Susilo yang diwawancara Suara NTB disela-sela latihan mengatakan pertemuan PSSB dengan PS Bandung nanti merupakan pertemuan kedua. Di laga kandang di GOR 17 Desember Turide Mataram, pekan lalu, PS. Sumbawa Barat berhasil menundukan tim PS. Badung dengan skor 2-0. Hendri Susilo yang merupa-
LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
kan pelatih kepala tim PSSB akan mengupayakan timnya bisa meraih poin tiga dalam laga tandang nanti. Pasalnya dengan poin tiga sangat penting untuk mendongkrak posisi tim PSSB yang saat ini menepati posisi terbawah di klase-
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5210CE NOKA/NOSIN : MH1JFB116DK960238/ JFB1E-1914920 AN. FAJRIAN ARDI HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR2040BQ NOKA/NOSIN : MH33C1004AK361326/ 3C1362370 AN. I WAYAN PASTIYASA HILANG DISEKITAR SAYANG-SAYANG HILANG STNK 2 YAMAHA DR6809CT NOKA/NOSIN : MH31KP001CK042038/IKP042193 AN. AZIMATI MUJAYANA HILANG DISEKTAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6452CQ NOKA/NOSIN : MH1JFU115GK502061/ JFU1E-1506682 AN. ERNA ROKHMAWATI HILANG DISEKITAR RUMAH
LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
men Grup Tujuh dari tujuh tim penghuni grup tersebut. “Tanggal 22 Juli tim PSSB akan melawan PS. Badung. Posisi kita masih terbawah, Insyaallah kita akan berusaha meraih tiga poin, karena nilai tiga sangat penting untuk membuka jalan PSSB ke babak play off,” jelasnya. Ditanya soal target, Henri mengatakan siap mengalahkan PS Badung, pasalnya di pertandingan laga kandang sebelumnya tim PSSB punya pengalaman mengalahkan PS. Badung 2-0. “Kita bicara peluang. Tim kita punya peluang besar untuk mengalahkan PS.Badung,” terangnya seraya menambahkan bahwa tim PSSB akan bertandang ke Badung-Bali, Rabu (19/7). (fan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
SUARA NTB
Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 20 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Investasi dan Jaminan Keamanan INVESTASI merupakan salah satu program prioritas dalam upaya memajukan program pembangunan di satu daerah. Untuk itu, pemerintah berusaha mendorong investor menanamkan investasi pada semua potensi yang dimiliki, sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu dalam mendatangkan investor untuk berinvestasi di satu sektor, pemerintah harus melakukan promosi ke luar negeri dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mau ketinggalan. Dengan potensi yang dimiliki daerah juga melakukan promosi ke luar daerah dan luar negeri agar investor mau menanamkan investasi di daerah masing-masing. Meski sudah ada investor yang sudah tertarik dan menanamkan investasi di daerah dan jumlahnya sampai triliunan rupiah, daya ungkit atau upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar lokasi investasi belum sesuai harapan. Masih banyak masyarakat di sekitar proyek berskala besar, baik lokal, nasional dan internasional yang dibangun dalam katagori kehidupannya sangat memprihatinkan. Mereka seperti tidak merasakan dampak pembangunan yang justru dinikmati oleh pihak luar dan bukan oleh masyarakat sekitarnya. Saran Dr. Firmansyah, M.Si., dari Universitas Mataram yang meminta pemerintah daerah perlu membuat roadmap detail investasi harus dijadikan pertimbangan. Pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota harus membuat roadmap detail investasi, sehingga arah pembangunan yang dilakukan investor menjadi jelas dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Jangan sampai, pemerintah hanya getol melakukan promosi potensi yang dimiliki, tapi masyarakat tidak merasakan dampak dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Seperti dijelaskan Dr. Firmansyah, adanya roadmap ini setidaknya, hal-hal yang berkaitan dengan investasi di daerah, seperti transportasi, aksesibilitas, listrik dan lainnya menjadi jelas. Masyarakat yang selama ini mengeluhkan tidak merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan investor sedikit tidak bisa teratasi. Inilah yang harus dipertimbangkan pemerintah. Memang, kalau kita melihat pembangunan yang dilakukan oleh investor, banyak yang menyerap tenaga dari luar kawasan tempat investasi itu eksis atau luar daerah. Terutama untuk sektor pariwisata. Harus diakui, maraknya pembangunan hotel berbintang dan investasi yang membutuhkan sumber daya manusia andal, banyak menggunakan tenaga dari luar. Sementara, tenaga dari tempat itu sangat minim, karena keahlian yang dimiliki tidak seperti kebutuhan perusahaan. Hal ini yang menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah dalam upaya mendatangkan investor ke NTB. Selain itu dalam berinvestasi masalah keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga. Percuma pemerintah daerah mempromosikan potensi yang dimiliki, jika investor atau proses pembangunan diganggu. Seperti yang terjadi di kawasan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ada oknum yang sengaja merusak pagar proyek. Tentunya apa yang dilakukan berdampak pada konsekuensi iklim investasi di daerah. Untuk itu, selain harus memetakan potensi investasi, masalah jaminan keamanan berinvestasi juga harus dijamin. Ini yang paling penting, karena menyangkut nama baik daerah di mata investor. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Membayar Parkir: Untuk Jasa atau Lahan? EMARIN malam saya pergi ke sebuah warung tenda di pinggir jalan untuk makan nasi goreng. Dari warung tempat saya makan, ada juga beberapa warung tenda lainnya yang menjual makanan berbeda dan dijual oleh orangorang yang berbeda pula. Dari sekian hal yang berbeda, hanya satu yang sama: penjaga parkir. Dari warung nasi goreng ini, ada satu warung di kiri dan dua warung di kanannya; dan keempat warung tenda ini dijaga oleh satu orang! Luas lahan yang dijaga sekitar 20 meter. Sejauh pandangan mata, ditambah dengan “keharusan” menghafal wajah pemilik kendaraan, bagaiman ia bisa melakukan itu? Terlebih lagi warung tenda ini dibangun di halaman dua buah bangunan—yang pagi hingga sore hari beroperasi sebagai toko alatalat elektronik dan kain-kain. Saya merasa sangat terusik dengan kehadiran penjaga parkir itu. Dewasa ini membayar parkir bukanlah untuk jasa karena telah menjaga kendaraan, namun lebih kepada karena kita telah menaruh kendaraan di lahan atau lokasi atau tempat yang telah dipatok sebagai wilayah milik si penjaga parkir. Ini bisa dibuktikan dari fenomena sehari-hari. Kita, sebagai masyarakat yang hidup di kota kecil semacam Kota Mataram ini, tentu tahu bahwa penjaga parkir tidak hanya ada di toko-toko besar, tidak hanya ada di hotel-hotel bintang lima, dan tempat-tempat besar lainnya. Bahkan bilik anjungan tunai mandiri (ATM) pun kini “mempekerjakan” penjaga parkir. Mendapati para penjaga parkir yang mengalungi liontin alasan “mencari nafkah”, kegiatan ini menjadi sah-sah saja. Belum lagi di rumah toko (ruko) yang juga mulai menjamur—hampir mengalahkan pembangunan masjid dan musholla di Kota Mataram; membuat para petugas parkir dengan gagah berjaga di sana sini. Bagaimana bisa? Penjaga parkir kan harus berseragam! Rompi kuning, biru, atau oranye khasnya. Jangan tanya darimana rompi parkir didapatkan. Beberapa pasar di kota ini menjual banyak atribut pekerja—salah satunya adalah rompi petugas parkir. Jangan tanya juga tentang izin untuk menjadi petugas parkir. Suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah sudah pasti harus terdaftar di dinas kota. Dan, untuk mendaftar ke dinas kota, tentu dibutuhkan berkas dan segala macamnya. Apakah regulasi pemerintahan mau mempermudah proses mengurusnya, itu masalah lain. Nah, Karena masalah lain inilah masyarakat merasa cukup enggan untuk men-
Oleh:
Ilda Karwayu
(Komunitas Akarpohon Mataram) gurus ke-legal-an mereka dalam bekerja sebagai petugas parkir. Maka, pergilah mereka ke pasar, membeli rompi petugas parkir berwarna kuning, biru, atau oranye, pilih-pilih lahan, mengantongi sebuah peluit, lalu berdiri tegak. Atau jika sudah lama bekerja, bisa sambil nongkrong menyeruput kopi bersama kawan-kawan. Masalah keamanan kendaraan, jangan ditanya. Asal ditengok sesekali, kendaraan cukup aman di tempatnya. Dengan inisiatif masyakarat yang demikian, seharusnya pemasukan daerah menjadi cukup. Bahkan lebih dari cukup. Namun sayangnya, Karena tidak terdaftar, maka Perwal Nomor 1.a/Pert/2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram menjadi kewalahan mengendalikan arus penarikan retribusi parkir. Tidak perlu repot-repot membuat karcis parkir, kan tidak terdaftar di dinas kota. Sehingga ada hal paradoks di sini: masyarakat dengan inisiatif tinggi ini mampu menafkahi dirinya, akan tetapi pemerintah seketika kewalahan menghadapi inisiatif masyarakat yang cenderung mandiri ini. Beralih Tujuan Di balik inisiatif masyarakat dan keresahan pemerintah, ternyata telah terbentuk pula suatu sistem yang masuk ke dalam dikotomi buruk di kalangan sosial masyarakat. Sebutlah ia peralihan tujuan dari jasa parkikr itu sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa tujuan dibentuknya petugas parkir ini adalah untuk menjaga kendaraan kita agar tetap aman selama ditinggalkan. Akan tetapi kini fungsi dari kegiatan parkir telah berubah. Marilah kita tengok salah satu tempat parkir di sebuah pasar di pinggiran Kota Mataram. Bila kita ikut mendesakkan kendaraan kita—biasanya kendaraan roda dua, yakni sepeda motor—ke wilayah parkir si petugas, maka, meski tidak turun dari kendaraan, kita akan tetap dikenai biaya parkir sebesar seribu rupiah. Jika ditanya alasan kita harus membayar juga, padahal secara teknis ia tidak direpotkan dengan tugas menjaga milik kita, ia akan menjawab, “Di sini, parkir nggak parkir, kalau masuk pasar, tetep bayar, mbak.” Begitulah. Itu baru satu tempat saja. Saya sempat keranjingan mengunjungi beberapa tempat yang tidak memiliki karcis parkir hanya untuk memastikan peralihan fungsi parkir tersebut. Padahal, yang disebut kegiatan parkir adalah jika
kendaraan dititipkan dan dijaga oleh seorang penjaga; dengan catatan, si pengendara turun dan meniggalkan kendaraan dalam suatu waktu. Info ini saya dapatkan ketika menonton televisi tentang perdebatan antara makna “stop di jalan” dan “parkir di jalan”. Kita tidak fokus pada seluruh itu, kita hanya mengambil makna parkir dari informasi tersebut. Peralihan tujuan ini tidak bisa lepas dari omset yang didapat penjaga parkir setiap harinya. Itu sebabnya saya katakan sebelumnya bahwa jika petugas parkir menjamur di Kota Mataram, dinas kota kita ini juga seharusnya mendapat pemasukan retribusi yang banyak. Seimbang. Akan tetapi hal tersebut, sekali lagi, masih sulit diwujudkan karena pengelolaan lahan parkir yang masih belum rapi. Apakah ada aturan baku tentang lahan yang pantas dipungut bayaran ketika ada kendaraan parkir di sana? Semisal, yang boleh dipungut biaya parkirnya hanya toko-toko atau kantor besar atau hotel bintang sekian atau lainnya. Sehingga bangunan berhalaman yang berpotensi menjadi lahan parkir, tidak memiliki kuasa memungut bayaran meski orang-orang kerap parkir di sana. Namun tentu hal tersebut juga masih mengambang konsepnya. Hal ini dikarenakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) banyak terjadi justru di tempat-tempat kecil. Halaman kost mahasiswa, rumah-rumah makan di gang sempit, perkampungan padat penduduk, dan tempat kecil lainnya. Memang ada banyak faktor. Di tempat besar, ada satpam yang membantu petugas parkir untuk berjaga; di supermarket contohnya. Akan tetapi menjadi ironi lain juga bahwa hotel-hotel besar tidak menggunakan jasa petugas parkir untuk menjaga kendaraan. Kita belum menyerempet ke topik pajak lahan karena akan menjadi luas, namun menurut saya ini tidak bisa lepas dari sana—dan saya tetap tidak akan membahasnya. Selanjutnya, timbul pula pertanyan lainnya, apa yang membuat suatu lahan parkir berhak untuk ditarik bayaran? Tentu saja pemerintah kota telah mengaturnya di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perparkiran. Di sana diatur mengenai lahan, karcis sebagai bukti transaksi, dan kartu petugas parkir legal. Segala hal mengenai “perparkiran” telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah kota. Namun hal tersebut tentu
RADIO
tidak bisa serta merta langsung mengembalikan fungsi awal kegiatan parkir. Kelonggaran aturan bisa menjadi dugaan dari masih menjamurnya para petugas parkir tanpa karcis. Karena sadar atau tidak, inilah yang menyebabkan peralihan fungsi dari parkir—terjelaskan dalam portal berita suarantb.com (1/9/2016) “Jukir Tak Pakai Karcis, Masyarakat Jangan Bayar Parkir”. Dalam berita tersebut, para petugas parkir yang terdaftar di dinas kota jelas menggunakan karcis sebagai buti transaksi legal. Ditambah lagi dengan pembinaan para petugas parkir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Maka solusi yang bisa ditawarkan dalam kejadian ini adalah keberanian masyarakat untuk tidak membayar parkir kepada petugas parkir “abal-abal”. Begitu juga dengan dinas pemerintah kota yang sebaiknya melakukan pemantauan rutin terkait lahan parkir agar tertribusi parkir tidak “bocor”. Tentu kerjasama antara pemerintah kota dan masyarakat ini, jika digalakkan secara maksimal dan terus menerus, akan mengembalikan fungsi pembayaran parkir itu sendiri, yakni membayar jasa, bukan membayar lahan.
Target penurunan kemiskinan sesuai RPJMD berat tercapai Butuh kerja keras dan kerja cerdas.
*** Pajak dari izin pertambangan untuk provinsi diduga menguap Harus diusut tuntas
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 20 Juli 2017
Bappenda Gelar Rapat Rekapitulasi
Serapan Anggaran Semester I Melebihi Target Mataram (Suara NTB) Memasuki akhir semester 1 tahun 2017, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB melakukan rapat rekapitulasi penyerapan dana semester I Tahun Anggaran 2017 dengan seluruh dinas terkait, Rabu (19/7). Rapat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program kerja yang dilakukan satuan kerja dinas di lingkup Pemprov NTB. Kepala Bidang Pemantauan Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan (PE3P) Bappenda NTB Muhammad Riadi, menegaskan, kinerja SKPD di NTB berjalan melebihi target. ‘’Ini bisa dilihat dari nilai TP (Tugas Pembantuan) dan DK (Dekonsentrasi) yang melebihi target. Walaupun nilai UB (Urusan Bersama) masih rendah. Dari hasil realisasi yang ada, tinggal 43 persen program kerja yang belum terealisasi,” ujarnya. Pelaporan program kerja yang dilakukan oleh SKPD, menurut Riadi, tidak semua dilaporkan setiap akhir triwulan. “Ada yang melaporkan di triwulan I tetapi laporannya belakangan. Tetapi ada juga yang melaporkan setiap bulan,’’ ujarnya. Hasil realisasi sendiri bisa dilihat secara real time, sehingga bisa diketahui berapa persentasenya. ‘’Tetapi permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut tidak diketahui makanya perlu ada rekonsiliasi,’’ katanya. Apabila diketahui ada program yang tidak diselesaikan, maka nantinya akan dilakukan pemotongan dana. ‘’Karena kita rugi, padahal untuk membuat program tersebut membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Kalau sudah direalisasikan, tidak akan diganggu atau dipotong,’’ kata Riadi. Ia mengharapkan semua satker bekerja lebih keras untuk merealisasikan program yang ada. ‘’Kalau perlu tidak perlu ada triwulan ke IV,selesaikan di triwulan ke III ini. Seperti Dinas Sosial yang realisasinya sudah mencapai 70 persen,’’ katanya. Riadi menjelaskan bahwa pihaknya optimis atas pencapaian kinerja SKPD yang melebihi target. ‘’Walaupun ada beberapa yang mengalami permasalahan seperti di Dikpora. Dia kan tidak bisa mempercepat realisasi karena menunggu efek nasional,’’ tukasnya. Untuk hal tersebut, tidak perlu dirisaukan karena di pusat pasti sudah tahu. ‘’Di semester II nanti, kita harapkan semua selesai. Sehingga yang diselesaikan di triwulan IV bisa diselesaikan di triwulan III,” ujarnya. (uul)
Aset Proyek Mangkrak Dari Hal. 1 Menurutnya, pengamanan aset yang proyeknya masih mandek tersebut perlu dilakukan SKPD terkait. Jika tidak dilakukan pengamanan maka fasilitas yang dibangun sebelumnya akan menjadi rusak. Jika ini yang terjadi maka akan berdampak terhadap pemborosan keuangan negara. Ia mengatakan, Pemda tentunya tidak mau berkutat menangani aset daerah yang benar-benar sudah menjadi milik Pemda. Namun, karena ada klaim-klaim maka akan membuang waktu dan biaya untuk menyelesaikannya. ‘’Untuk mencegah itu harus dioptimalkan pemanfaatannya. Dipersiapkan, direncanakan lalu dioptimalkan pemanfaatannya secara benar. Siapa yang bertanggung jawab? Pen-
gelolaannya bagaiman? Pemantauan dan pengawasannya di internal SKPD itu sendiri,’’ kata mantan Kepala Satpol PP NTB ini. Ia mencontohkan seperti proyek Terminal Haji yang lama mangkrak. Pihaknya mendesak supaya segera dipercepat pembangunannya. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Intinya, kata Ibnu, aset yang ada dioptimalkan pemanfaatannya supaya pemerintah daerah tidak rugi. “Dia lebih bagus dimanfaatkan ketimbang terbengkalai. Kita dorong SKPD ini mengoptimalkan, menginventarisasi pemanfaatannya. Kalau memang perlu dukungan anggaran lagi silakan diajukan ke pimpinan,” tandas mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini. (nas)
Berkontribusi Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena arus barang dan jasa menjadi lancar, yang pada akhirnya mengurangi ekonomi biaya tinggi. ‘’Saya pikir kontribusinya Dinas PUPR dalam pengentasan kemiskinan lebih dari 40 persen. Bisa 60 - 70 persen. Bisa dibayangkan kalau drainase macet, banjir, jalan rusak, air bersih maka mati sudah. Karena terisolir masyarakat. Makanya infrastruktur dasar ini kontribusinya 70 persen saya pikir dalam pengentasan kemiskinan,” kata Ardhi. Dalam APBD 2017, Dinas PUPR medapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 682 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Dinas PUPR memiliki 109 paket proyek senilai Rp 557 miliar lebih yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam bidang perbaikan jalan, irigasi dan air bersih. Ia mengatakan, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan disinergikan dengan SKPD lainnya. Ardhi menjelaskan, persoalan yang dihadapi sekarang bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat-pusat produksi pangan dan industri. Hal ini sesuai
dengan kebijakan gubernur mengenai hilirisasi atau industrialisasi produk-produk unggulan daerah. Dalam pembangunan infrastruktur dasar, kata Ardhi pihaknya sudah mendapatkan basis data terpadu penduduk miskin di NTB. Data itulah yang digunakan menjadi acuan dalam membangun infrastruktur dasar, yakni pada daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sebenarnya, kata Ardhi, penanganan kemiskinan sangat tergantung dari inflasi. Masyarakat rentan miskin akan cepat turun menjadi miskin jika inflasi tak mampu dikendalikan. Jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di NTB sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencapai 2,4 juta jiwa atau 40 persen dari total populasi di NTB. ‘’Sehingga sebenarnya penanganan kemiskinan itu yang di bawah garis kemiskinan dan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Atau masyarakat yang hampir miskin. Itu yang harus dijaga. Sehingga tim penanggulangan inflasi daerah strategis untuk menjaga harga pangan,” tandasnya. (nas)
Halaman 15
Hari Ini, Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat NTB Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan TGH. Mahali Fikri, resmi akan dilantik, Kamis (20/7) hari ini di Mataram. Pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah fungsionaris DPP Partai Demokrat, seperti Wakil Ketua Umum, Jafar Hafsah, Sekjen, Hinca Pandjaitan, dan Ketua Bidang AKK, KKP dan sejumlah staf Kesekretariatan DPP Demokrat. ‘’Jumlah fungsionaris DPP ada 10 orang. Pelantikan akan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum, Pak Jafar Hafsah, didampingi oleh Pak Sekjen,” ujar Mahali Fikri pada Suara NTB, Rabu (19/7) kemarin. Sementara Ketua Umum Soesilo Bambang Yudhoyono, dipastikan tidak dapat hadir dalam acara pelantikan itu. Rombongan dari DPP Partai Demokrat direncanakan akan
tiba di Mataram, Kamis pukul 09.00 Wita. DPP dijadwalkan langsung untuk memberikan pembekalan sebelum acara pelantikan pada para pengurus DPD Partai Demokrat yang baru. ‘’Kalau acara pelantikannya dipusatkan di area eks Bandara Selaparang, Rembiga, pukul 14.00 Wita,” jelas Mahali. Setelah kegiatan pelantikan, pada malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan di-
alog DPP Demokrat dengan 30 orang pengusaha lokal NTB. Adapun susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat NTB di bawah kepemimpinan TGH. Mahali Fikri, yakni Sekretaris DPD tetap dijabat oleh Zainul Aidi, SP, sementara Bendahara Umum akan dijabat oleh TGH. Nasihudin Badri, M. AP. ‘’Sekretaris tetap Pak Zainul Aidi, bendahara, Pak Nasihudin Badri. Pak Kasdiono, se-
bagai Wakil Ketua I, Ibu Dr.Hj. Rohmi Djalilah sebagai Wakil Ketua II. Dan ada perubahan struktur yakni penambahan Wakil Ketua III, yang dijabat oleh Mustakim Patawari,’’ jelas Mahali Fikri yang kini menjabat seb a g a i W a k i l Ketua
DPRD NTB itu. Sementara itu, mantan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berada dalam jajaran Majelis Penasihat DPD. (ndi)
TGH. Mahali Fikri (Suara NTB/ndi)
Di Lobar dan Lotim, TNI Ceramah Wawasan Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Guna membangkitkan jiwa patriotisme dan meningkatkan disiplin, dalam waktu bersamaan Rabu (19/7), personel TNI memberikan materi wawasan kebangsaan di Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim). Wawasan diberikan ke siswa SMA saat masa orientasi berlangsung. Di Lobar, anggota Babinsa mengisi ceramah wawasan kebangsaan itu wilayah Kecamatan Gerung dan Kecamatan Narmada. Sementara di Lotim ceramah disampaikan di sejumlah sekolah di Kecamatan Suralaga. Ceramah mengandung pesan bahwa perkembangan teknologi tak terbendung, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi. Namun perkembangan teknologi itu tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, namun juga berbagai dampak negatif. Sehingga untuk mengantisipasi berbagai pengaruh itu, TNI menaruh perhatian kepada pelajar sebagai calon penerus bangsa. “Sebab perlu adanya perhatian dari semua pihak mulai dari orang tua, guru, aparat keamanan termasuk para Babinsa hal ini. Sebab para gen-
(Suara NTB/penrem)
MENGISI MATERI -: Anggota TNI dari Kodim 1606/Lobar (kiri) dan Kasdim 1615/Lotim/ Mayor Czi Edi Gustaman saat mengisi materi wawasan kebangsaan. erasi muda merupakan aset terpenting bangsa yang nantinya akan menahkodai bangsa dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Danrem 162/WB Kol. Farid Makruf, MA. Dalam ceramah itu, anggota Babinsa jajaran Kodim 1606/ Lobar memberikan berbagai pemahaman dan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga memberikan pemahaman tentang bahaya dari narkoba, pahan radikalisme dan memberi-
kan berbagai meteri PBB serta materi lainnya yang bertujuan untuk membentuk karakter para siswa/siswi. Sementara di Lotim, kegiatan wawasan kebangsaan disampaikan langsung oleh Kasdim 1615/ Lotim Mayor Czi Edi Gustaman. Dalam kesempatan tersebut Kasdim berharap para pelajar yang hadir dapat menjadi contoh dan pionir mengajak masyarakat terutama para pemuda untuk lebih mencintai bangsa ini dan memjaga NKRI agar tetap tegak berdiri. “Karena NKRI harga mati,” tegasnya. (ars/*)
Arus Investasi Belum Signifikan Kurangi Kemiskinan Dari Hal. 1 Gita menambahkan, investasi bukan satu-satunya sesuatu yang dapat mengungkit penurunan kemiskinan. Tetapi belanja 11 entitas pemerintah di NTB, baik provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai pu-
luhan triliun setahun juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, dalam proses investasi ada tahapantahapan yang dilalui sebelum melakukan operasi produksi. Para investor melakukan perencanaan dan pembangunan
konstruksi. Sehingga kemungkinan investasi besar yang masuk ke NTB saat ini, kata Gita, jangan-jangan masih dalam tahapan perencanaan dan konstruksi. Sehingga daya ungkitnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan. (nas)
Berat, Target Penurunan Kemiskinan Sesuai RPJMD Dari Hal. 1 Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin bertambah orang miskin yang ditangani. “Tambah lagi PR kita. Sehingga kita harus dua kali lipat langkah kita dan didukung kebijakan nasional yang paling berperan,” katanya. Sesuai target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019, angka kemiskinan di NTB diharapkan turun menjadi 15,34 persen pada tahun 2018. Kemudian tahun 2017, angka kemiskinan diproyeksi dapat turun menjadi 15,85 persen. Sementara itu, sesuai target RPJMD NTB 2013-2018, angka kemiskinan di daerah ini ditargetkan turun menjadi 12,25 persen tahun 2018 mendatang. Riyadi mengatakan, selain kemiskinan, indikator lainnya yang belum mencapai target RPJMD adalah pendaftaran mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Indikator ini tidak tercapai pada 2016 lalu lantaran adanya miskomunikasi antara SKPD terkait, yakni Dinas Perindustrian. Ia memastikan untuk indikator ini akan tercapai tahun ini. Karena sudah didaftarkan oleh Dinas Perindustrian. Selain itu, indikator pertumbuhan ekonomi NTB
tidak mencapai target 2016 lalu. Meskipun secara nasional NTB merupakan salah satu provinsi yang tertinggi angka pertumbuhan ekonominya, namun masih berada di bawah target RPJMD. Riyadi mengatakan, target yang dipatok dalam RPJMD terlalu besar. ‘’Tapi selisihnya kecil sebenarnya, cuma nol koma sekian saja,” katanya. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB dalam RPJMD tidak memperhitungkan kontribusi sektor tambang. Artinya, sektor tambang dikeluarkan dari komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Namun, secara makro kontribusi sektor pertambangan tetap dihitung. Selain itu, indikator lainnya kaitan dengan cakupan air bersih di wilayah pedesaan yang masih di kisaran 76 persen. Sementara perkotaan, cakupan air bersih di NTB sudah di atas 80 persen. Menurutnya, masih belum tercapainya cakupan air bersih di wilayah pedesaan akibat persoalan kewenangan. Di mana, Pemprov NTB hanya bisa membangun jaringan primer dan sekunder. Sementara jaringan tersier yang merupakan kewenangan kabupaten/kota belum terbangun. ‘’Sementara kabupaten ini
dia dibenturkan keterbatasan fiskal. Bupati masih didemo persoalan jalan yang rusak, kalau air minum belum menjadi perhatian masyarakat. Dia masih mengambil dari sumur. Makanya masyarakat kurang memperhatikan itu,” terangnya. Sebagai solusinya, kata Riyadi, Pemprov merencanakan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten. Bantuan keuangan inilah yang nantinya akan digunakan untuk membangun jaringan tersier air bersih terutama kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Riyadi menambahkan, indikator RPJMD lainnya yang belum tercapai kaitannya dengan usia perkawinan pertama. Artinya, angka pernikahan dini di NTB masih cukup tinggi dan perlu upaya untuk menekannya. Ia mengatakan, persoalan pendewasaan usia perkawinan pertama ini kaitannya dengan masalah budaya. Untuk itu, sosialisasi terus digalakkan ke SMA/SMK. Sehingga ketika tamat mereka tidak langsung kawin (menikah). “Yang jelas, SKPD terkait, kita berikan anggaran yang banyak untuk melakukan sosialisasi. Anggaran kita push untuk 12 indikator yang belum tercapai ini,” tandasnya. (nas)
Rp 500 Miliar Dana Hasil Penjualan Saham Belum Dimasukkan ke Kas Daerah Dari Hal. 1 Apakah seluruh dana hasil penjualan saham itu masuk ke kas daerah atau tidak, akan diputuskan dalam RUPS. ‘’Nanti tunggu RUPS. Kita tunggu pemegang saham kapan mau mengagendakan RUPS,’’ terangnya. Mengenai total dana hasil penjualan saham 6 persen tersebut, Andy menyebutkan sekitar Rp 500 miliar lebih. Ia mengatakan total jumlah piutang dividen ditambah dengan hasil penjualan saham itu sebesar Rp 718 miliar. ‘’Total keseluruhan dengan kemarin semuanya Rp 718 miliar bersama dengan piutang
dividen. Sekitar Rp 500 miliaran untuk nilai penjualan saham. Kita tunggu saja RUPS. Tapi pasti akan selesai,’’ tandasnya. Diketahui, dalam mengakuisisi 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT. DMB yang merupakan perusahaan milik tiga Pemda masing-masing Pemprov, Pemda KSB dan Pemda Kabupaten Sumbawa membentuk perusahaan konsorsium dengan anak perusahaan grup Bakrie, PT. Multi Capital. Yang kemudian membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). Namun sejak 2010, PT. DMB tak pernah mendapatkan dividen dari perusahaan grup Bakrie. (nas)
Mantar, ’’Paragliding Site’’ Terbaik di Dunia Dari Hal. 1 Bahkan kondisi daerahnya juga sangat aman dan nyaman. Sehingga dia dan peserta merasa betah berada di Sumbawa Barat. ‘’Penerimaan dengan cara seperti inilah yang menjadikan kita terkesan dengan desa ini. Sehingga kita merasa betah ketika berada disini,’’ ujarnya. Ke depan dia berharap supaya lokasi tersebut bisa dilakukan penataan kembali.
Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang ada dan armada menuju lokasi tersebut. Sehingga lokasi tersebut bisa menjadi salah satu spot lokasi paragliding kelas dunia serta bisa menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. ‘’Ke depan Mantar ini harus lebih dikembangkan agar Mantar bisa go international, termasuk perbaikan terhadap sarana dan prasrana agar jauh lebih baik lagi,’’ harapnya. (ils)
Kasus ”Vertical Dryer” Berpeluang Diusut Soal Pengadaan Dari Hal. 1 Salah satu tersangka yang saat ini sudah ditahan adalah BS, menjabat PPK pada saat pengadaan proyek tersebut. Dia tidak ingin terjerat sendiri dalam kasus ini, karena menurutnya ada peran PPK penggantinya dia saat proses pencairan anggaran. Melalui kuasa hukumnya, Muhtar M. Saleh, SH.,MH, pada saat pencairan pagu anggaran Rp 935.000.000 bukan pada masanya. Sebab saat itu kliennya tidak lagi menjabat PPK. Namun diganti pejabat baru karena BS pindah tugas menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB. Saat pencairan anggaran, eksekusi oleh PPK penggantinya. Sehingga menurut dia, beban kerugian negara harusnya pada
PPK pengganti tersebut karena bertanggung jawab atas pengeluaran dana. Selain PPK pengganti, BS juga menyinggung pihak lain yang harusnya turut bertanggung jawab. Dia menyebut peran pihak lain karena dianggap mengetahui proses pemindahan fisik objek penyidikan tersebut dari Kelurahan Sayang Sayang, ke Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Jika proses pengadaan diusut, maka pengembangan pemeriksaan akan berlanjut ke bantuan yang sama di Kota Mataram. Sasaran proyek lainnya di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Ditambahkan Aspidsus, jika ada fakta baru, artinya akan membuka babak baru kasus ini. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 20 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kembali ke Sekolah Kebutuhan Bertambah? Yuk Ikuti Tips di Bawah Ini It’s time to go back to school!
Sebentar lagi tahun ajaran baru tiba, sudah siapkan apa saja? SETIAP orang tua pasti memiliki impian untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknyaBagi para orang tua, memasuki tahun ajaran baru berarti ada sejumlah biaya yang perlu disiapkan, baik biayabulanan, semesteran, maupun uang pangkal sekolah bagi anak yang memasuki jenjang pendidikan baru di sekolah swasta. Untuk mencapai tujuan keuangan, kamu perlu merencanakannya. Nyatanya dalam sebuah keluarga, bukan hanya orang tua yang perlu membuat rencana keuangan. Seluruh anggota keluarga perlu merencanakan keuangannya karena masing-masing pasti memiliki impian yang berbeda, termasuk anak. Sebagai contoh, untuk keperluan menyambut tahun ajaran baru, anak sekolah identik dengan berbagai perlengkapan sekolah yang baru. Selain keperluan wajib untuk sekolah, seperti buku ajar, alat tulis, tas atau sepatu, setiap anak tentu juga menginginkan perlengkapan sekolah impiannya.. Untuk mencapai sutu tujuan keuangan, kamu membutuhkan perencanaan keuangan. Pada dasarnya, sekecil apapun sebuah tujuan, akan menjadi lebih mudah untuk dicapai bila direncanakan dengan baik. Lalu bagaimana sih, cara merencanakan keuangan dengan baik? Nah, kunci utama mencapai keinginan ialah usaha yang sungguh-sungguh dalam menjalankan rencana keuangan yang telah disusun. Jangan mudah tergoda dengan keinginan yang bukan merupakan prioritas dan di luar rencana keuanganmu, lalu ikuti tahapan merencanakan keuangan ini: Pertama, kamu perlu memastikan bahwa keuanganmu
sudah sehat. Uang yang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Biasakan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk simpanan, baik itu dalam bentuk tabungan melalui bank/ agen laku pandai di sekitar kamu, ataupun dalam bentuk tabungan emas. Kedua, kamu perlu mengalokasikan/ menyusun rencana pengeluaranmu. Sebaiknya rencana pengeluaran disusun sebelum menerima pendapatan di periode berikutnya.
Menyusun rencana pengeluaran akan membantu kamu menentukan prioritas kebutuhan sehingga pada bulan berikutnya tidak semua kebutuhan dianggap sebagai prioritas, serta mempermudah kamu dalam mencapai impianmu. Ketiga,biasakan mencatat dan memperhatikan setiap nominal penghasilan/ uang yang diperoleh, dana yang dialokasikan untuk disimpan/ ditabung, pengeluaran rutin dan tidak rutin serta berapa
sisa yang akan dibelanjakan. Dengan mencatat pengeluaran, kamu dapat lebih selektif lagi saat membelanjakan uang, yang pada akhirnya dapat menambah tabunganmu. Sayangnya, pengeluaran kadang tetap tak terkendali meskipun anggaran telah tersusun. Hal tersebut bisa terjadi karena kamutidak mengendalikannya. Bagi kamu yang belum terbiasa menyusun anggaran sehingga merasa kesulitan untuk mengendalikannya, ini
beberapa tips bermanfaat untuk kamu: 1. Buat anggaran yang jelas, tuliskan jenis anggaran dan perkiraan jumlah dana yang kamu butuhkan. Misalnya, sebagai pelajar kamu membutuhkan Rp50.000,- setiap minggunya. Nah untuk Ibu Rumah Tangga, akan lebih mudah dalam menyusun anggaran jika jumlah dana tersebutdibuat pula dalam bentuk persen. Misalnya, setiap bulannya dibutuhkan 5%
dari gaji suami yang diterima untuk membayar air dan listrik. 2. Tempatkan dana yang sesuai dengan anggaran tersebut dalam amplop-amplop yang terpisah, lalu tuliskan tujuan dana pada setiap amplop. Jangan mengambil dana bila tidak sesuai dengan tujuan yang tertera. Bila perlu, buat rekening terpisah untuk menabung dengan kartu ATM yang memiliki batas penarikan kecil dan tidak dibawa di
dompet melainkan disimpan saja di tempat yang aman. Hal ini membantu kamu untuk lebih disiplin dalam mengelola keuanganmu. 3. Hidup sederhana adalah awal dari kesejahteraan. Daripada makan di restoran mahal dengan temanteman, lebih baik makan di rumah untuk mengehemat anggaran. Selain itu, kamu juga mempererat hubunganmu dengan keluarga, lho! 4. Jangan tergesa-gesa membeli barang yang tidak kamu butuhkan. Hindari membeli barang hanya karena terbawa iming-iming iklan, atau karena tergiur dengan penawaran diskon yang besar. Padahal, bisa saja setelah dibeli, barang tersebut hanya akan dibiarkan tergeletak di kamarmu. Ingat: “Murah belum tentu butuh”. 5. Kamu tidak perlu khawatir dengan kata orang lain dan mementingkan gengsi. Misalnya, sebagai ibu rumah tangga, kamu memaksakan untuk membeli tas bermerek karena semua teman di komplek sudah memilikinya. Harga tas tersebut setara dengan kebutuhan makan keluargamu selama sebulan, padahal kamu juga tidak akan menggunakannya setiap hari. Tampil menarik tidak harus mahal, kan? Lebih baik kamu memilih barang berkualitas yang harganya lebih terjangkau dan lebih berguna untuk aktivitasmu. Lagipula, jika kamu mampu hidup sejahtera di masa depan, kamu juga kokyang akan menikmati. Yuk, mulai terapkan tipstips di atas agar kamu semakin dekat dengan impianmu dan keluargamu! #Sikapi Uangmu dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. (*)
Antisipasi Kemacetan
Dishub NTB Studi Komparasi ke Kota Bandung Bandung (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, bersama DPRD NTB melakukan studi komparasi terkait sektor perhubungan darat ke Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jawa Barat di Kantor Dishub Pemkot Bandung, Selasa (18/7). Sekretaris Dishub NTB Ir. Ary Purwantini mengatakan, Kota Bandung bisa menjadi acuan bagi NTB dalam mengambil kebijakan terkait pengaturan sektor perhubungan darat. Ary menyampaikan, Bandung selama ini dikenal sebagai kota destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi, terlebih saat akhir pekan. “Kami baru-baru ini ada usulan terkait analisa dampak lalu lintas. Kami berharap NTB tidak macet seperti di Bandung,” ujar Ary di Kantor Dishub Pemkot Bandung, Selasa (18/7). Dishub NTB, lanjut Ary, ingin mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Dishub Pemkot Bandung dalam mengatasi kemacetan yang kerap melanda sejumlah titik-titik wisata di Kota Kembang. Menurut Ary, hal ini akan sangat bermanfaat bagi NTB yang sedang menggencarkan diri sebagai daerah destinasi wisata. “Kami berharap apa yang telah dilakukan Bandung dalam mengurai kemacetan bisa menjadi acuan,” kata Ary. Kerumitan mengurai kemacetan di Bandung cenderung lebih kompleks mengingat banyaknya jumlah angkutan kota, dan juga kendaraan wisatawan dari luar daerah, terutama dari arah Jakarta. Sedangkan di NTB, jumlah angkutan kota terbilang relatif jarang dan jumlah kendaraan wisatawan dari luar daerah juga belum sebanyak di Bandung. “Tapi kita harus mempersiapkan sejak dini, karena trennya kunjungan wisatawan ke NTB terutama Pulau Lombok setiap tahunnya terus meningkat,” ucap Ary. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub NTB, Asep menambahkan bahwa Pemprov NTB ingin mengetahui upaya Dishub Pemkot Bandung
dalam melakukan analisa dampak lalu lintas. Menurut Asep, hal ini penting bagi NTB dalam menerbitkan izin bagi bangunan baru agar tidak menjadi penyumbang titik kemacetan yang baru. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengapresiasi langkah Dishub NTB yang melakukan studi komparasi ke Dishub Pemkot Bandung. Mori mengatakan, studi komparasi bisa menjadi masukan yang berharga bagi NTB dalam mengantisipasi kemacetan. Pasalnya, sebagai daerah yang dikenal sebagai destinasi wisata, tren kedatangan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. “Jawabannya transportasi massal. Memang di Lombok sekarang belum macet, tapi kalau kita biarkan, dua-tiga tahun sudah pasti macet,” kata Mori. Saat ini, kata Mori, sejumlah ruas jalan di jam-jam tertentu kerap mengalami kemacetan akibat penumpukan jumlah kendaraan pribadi maupun kendaraan wisatawan. Terlebih, Mori menyampaikan, jumlah pertumbuhan kendaraan di NTB mencapai 10 persen setiap tahun, dengan pertumbuhan jalan yang tidak lebih dari 2 persen setiap tahun. “Kalau datanya seperti itu, bisa kita ketahui hasilnya. Masalah (kemacetan) Lombok hanya masalah waktu saja kalau tidak diantisipasi sejak dini,” ungkap Mori. Namun demikian Mori me-
nilai, langkah Dishub NTB mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Mataram merupakan terobosan yang baik, meski belum berjalan maksimal. Kepala Seksi Manajemen Transportasi dan Parkir Dishub Pemkot Bandung, Sultoni mengatakan, kemacetan sudah menjadi pemandangan yang lumrah di Kota Bandung, terlebih saat memasuki akhir pekan. “Kebanyakan orang Bandung memilih di rumah kalau akhir pekan karena macet di mana-mana,” kata Sultoni. Sultoni menyampaikan, Dishub Pemkot Bandung terus berupaya memberikan pemahaman kepada warga untuk menggunakan sistem angkutan umum massal (SAUM) yang telah disediakan Pemkot Bandung seperti BRT. Selain itu, seluruh jajaran di lingkup Pemkot Bandung, kata Sultoni, mencoba memberikan contoh kepada masyarakat untuk menanggalkan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitasnya. “Setiap Jumat itu Pak Wali Kota (Bandung) beserta SKPD berkumpul di satu tempat lalu menuju tempat kerja dengan bersepeda,” ucap Sultoni. Mengenai pemberian perizinan bangunan baru, Dishub Pemkot Bandung tergabung dalam sebuah tim Badan Koordinasi Daerah bersama dinas-dinas terkait. Sultoni mengatakan, upaya ini dimaksudkan guna menangkal dampak negatif kehadiran bangunan baru tehadap arus lalu lintas di sekitar. (ndi/*)
(Suara NTB/ndi)
CINDERAMATA - Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, didampingi oleh Sekretaris Dishub, Ary Purwantini memberikan cinderamata pada Kepala Seksi Manajemen Transportasi dan Parkir Dishub Pemkot Bandung, Sultoni, usai berdiskusi soal tata kelola perhubungan darat.