HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 108 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
KAMIS, 20 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
Mantar, ”Paragliding Site” Terbaik di Dunia
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
bukit, para penerbang juga bisa melihat laut, pantai, danau dan kondisi desa yang ada di Sumbawa Barat. ‘’Mantar merupakan salah satu paragliding site terbaik dunia. Karena di lokasi tersebut, para penerbang bisa melihat gunung, laut, pantai, danau dan perbukitan. Belum lagi kerama-
SEKRETARIS Eksekutif Asian Continental Paragliding Acociation (ACPA) Nicky Moss menyebutkan, spot paragliding di Desa Mantar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupkan paragliding site yang sangat sempurna. Bahkan site Mantar memiliki spot yang terbaik di dunia. Selain punya
han warganya yang tentunya ini menjadi nilai lebih untuk Mantar,’’ ungkap Nicky saat acara jamuan makan malam, Selasa (18/7) malam. Dikatakannya, nilai tambah yang juga sangat mengesankan baginya yakni keramahan warga masyarakatnya. Bersambung ke hal 15
SPOT PARAGLIDING - Suasana penerbangan di Desa Mantar, KSB. Mantar merupakan paragliding site terbaik di dunia.
(Suara NTB/ils)
Kasus ”Vertical Dryer” Berpeluang Diusut Soal Pengadaan Mataram (Suara NTB) Dua tersangka dugaan korupsi pada proyek pengalihan vertical dryer sudah dilimpahkan tahap dua, menandai kasus ini akan segera disidangkan. Meski demikian, kasus ini berpeluang akan berlanjut penyelidikannya untuk objek lain. Yakni terkait proses pengadaan alat pengering padi itu tahun 2015 lalu.
TO K O H
Berkontribusi Entaskan Kemiskinan DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu SKPD yang memperoleh anggaran cukup besar dalam pengentasan kemiskinan mencapai Rp 600 miliar dari total Rp 1,3 triliun yang dilaokasikan dalam APBD NTB 2017. Meskipun tidak berdampak secara langsung terhadap penurunan kemiskinan, Dinas PUPR mengklaim perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi dan air bersih berkontribusi 60 - 70 persen dalam pengentasan kemiskinan. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/ 7) siang kemarin mengungkapkan, pihaknya memang belum pernah melakukan hitung-hitungan kontribusi pembangunan infrastruktur dasar terhadap penurunan kemiskinan. Namun yang jelas, Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi (Suara NTb/dok)
KO M E N TTAA R Aset Proyek Mangkrak SEJUMLAH proyek mangkrak menjadi atensi Inspektorat NTB, seperti pengembangan hortipark dan Pelabuhan Telong Elong. Inspektorat mengingatkan SKPD terkait supaya mengoptimalkan pemanfaatan aset pada lokasi-lokasi proyek mangkrak tersebut. Pasalnya, jika dibiarkan, cukup rentan digergah oleh masyarakat. ‘’SKPD selaku penanggung jawab program dan kegiatan pada proyek itu untuk memanfaatkan secara maksimal. Biasanya klaim-klaim itu karena belum maksimal pemanfaatannya, akibat tidak ada orang di situ,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
Kasus itu sementara dibiarkan bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram. Penyidik akan memantau perkembangan di persidangan sebagai pintu masuk pengembangan kasus. ‘’Sementara ini kan kasusnya yang kita angkat soal pemindahan barangnya. Kalau pengadaanya kita lihat perkembangan persidangan,” kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH kepa-
da Suara NTB, Rabu (19/7) sore. Konteks penanganan kasus sebelumnya hanya terkait pemindahan alat dengan nilai pagu Rp 935.000.000 itu dari Kelompok Tani Sayang Daye II ke Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Dari pemindahan itu ditemukan unsur pidana dan negara dirugikan senilai Rp 680 juta berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Penyidik belum menyentuh ke proses pengadaan. Jika menyentuh konteks pengadaan, menurut Aspidsus akan berkaitan dengan banyak pihak. Seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), panitia pengadaan, juga rekanan pemenang lelang. ‘’Kalau pengadaannya kan berkaitan dengan pelaku lain
Rp 500 Miliar Dana Hasil Penjualan Saham Belum Dimasukkan ke Kas Daerah Mataram (Suara NTB) – PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) baru menyelesaikan piutang dividen yang sudah lama tertunggak sebesar Rp 200 miliar lebih kepada pemegang saham. Piutang dividen tersebut sudah masuk ke kas daerah masing-masing pemegang saham yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara dana hasil penjualan saham PT. DMB sebesar 6 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dibeli PT. Amman Mineral hingga saat ini masih belum masuk ke kas daerah. Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM mengatakan, total jumlah piutang dan hasil pen-
(Suara NTB/dok)
H. Andy Hadianto jualan saham 6 persen tersebut sebesar Rp 718 miliar. ‘’Kewajiban harus ditunaikan. Sudah disetor semuanya untuk piutang. Itu nilainya hampir Rp 200 miliar sudah kita setor ke
pemerintah daerah,” kata Andy ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) di Kantor Gubernur siang kemarin. Andy mengatakan, piutang dividen tersebut sudah disetor PT. DMB beberapa waktu lalu. Untuk Pemprov NTB saja jumlah piutang yang disetor sebesar Rp 89 miliar lebih. Sementara sisanya disetor ke Pemda KSB dan Sumbawa. ‘’Pokoknya kewajiban kita (membayar piutang dividen) sudah selesai,’’ kata Ketua Umum KONI NTB ini. Sementara itu, terkait dengan hasil penjualan saham milik tiga Pemda sebesar 6 persen, Andy mengatakan hal itu nantinya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bersambung ke hal 15
Butuh Energi Luar Biasa
Berat, Target Penurunan Kemiskinan Sesuai RPJMD Membutuhkan energi yang luar biasa untuk mengejar target penurunan kemiskinan sebesar 12,25 persen sesuai target RPJMD 2013-2018. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mencapai 16,07 persen atau 793.780 jiwa pada posisi Maret 2017. PENURUNAN angka kemiskinan merupakan salah satu dari 12 indikator RPJMD yang belum tercapai hingga tahun ketiga pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si. ‘’Dari 12 indikator RPJMD yang belum tercapai, yang agak berat kemiskinan. Kalau yang lain itu Insya Allah tercapai sampai 2018. Kemiskinan agak berat kalau saya lihat,” kata Kepala
Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bappeda NTB, Muhammad Riyadi, ST ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) kemarin. Ia mengatakan, masalah kemiskinan tersebut multi dimensi. Belum lagi, setiap tahun terjadi penambahan jumlah penduduk. ‘’Berarti kalau kita menurunkan kemiskinan itu butuh tenaga dan energi yang luar biasa,’’ katanya. Di satu sisi, kata Riyadi, ada goncangan ekonomi nasional yang menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah. Di sisi yang lain dari daerah terjadi penambahan jumlah penduduk. Bersambung (Suara NTB/nas) ke hal 15
(tersangka lain). Bisa saja kita usut ke sana. Makanya nanti kan kita lihat di sidang seperti apa perkembangannya,’’ jelasnya, saat ditanya peran PPK pengganti tersangka BS saat proses pencairan anggaran. Dalam catatan Liputan Khusus Suara NTB 14 September 2015, proyek vertical dryer bersumber dari Kementerian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian dan TPH NTB. Nilai total proyek Rp Rp 6.545.000.000, dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota se-NTB tahun anggaran 2015. Merujuk pada keputusan
PPK nomor Prod.TP.841.1/V/ 2015, ditetapkan ada tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. H. Mokhlis M.Si dan PPK Ir. H. Budi Subagio, MM menandatangani nama kelompok- kelompok penerima bantuan di kabupaten dan kota se NTB, dengan nilai masing-masing Rp 935.000. 000 per poktan. Salah satunya, Poktan Sayang Daye II Kecamatan Cakranegara, sebagai penerima bantuan senilai Rp 935.000.000. Poktan ini adalah salah satu dari tujuh poktan lain se NTB yang menerima bantuan yang sama. Bersambung ke hal 15
Arus Investasi Belum Signifikan Kurangi Kemiskinan
PEMPROV NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedang melakukan kajian mutu investasi yang masuk ke daerah ini. Arus investasi yang besar masuk NTB diakui belum mampu mengungkit secara signifikan penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru. ‘’Apa yang belum sempurna? Arahan Bapak Gubernur juga, meminta SKPD menelisik apakah masih ada kendala regulasi atau tidak. Itu di Tim Kaji Mutu Investasi akan kami kupas. Nanti kita lihat apa masalahnya secara lebih detail,” kata Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/7) siang kemarin. Data DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB pada 2015 sebesar Rp 9,9 triliun lebih dari target Rp 4,4 triliun. Sementara pada 2016, realisasi investasi menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 9,8 triliun dari target Rp 4,8 triliun. Menurut Gita, potensi investasi yang akan masuk NTB akan semakin besar seiring dengan rencana pengembangan KEK Mandalika, Global Hub, Samota dan pembangunan smelter di Sumbawa Barat. Seiring dengan pengembangan investasi itu, kata Gita, ada dua hal yang dilakukan. Pertama membentuk tim kaji mutu investasi. Dan kedua, mengkonsolidasikan pengusaha-pengusaha besar atau investor yang ada di NTB. Konsolidasi itu kaitannya dengan komitmen dan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar investasi serta persoalan tenaga kerja. ‘’Intinya bagaimana investor ini bekerja mempekerjakan pekerja yang ada di sana. Termasuk UKM dan sebagainya. Ini merupakan hal-hal konkret arti dan peran sebuah investasi. Ini kita dorong sekarang,” kata mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. Awal Agustus mendatang, kata Gita, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para investor atau pengusaha-pengusaha besar yang menanamkan investasinya di NTB. Pertemuan itu untuk menyampaikan dukungan pemerintah terhadap tumbuhnya iklim investasi di NTB. Kemudian, Pemprov mengharapkan kepada investor supaya CSR diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah. “Baik dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja,” katanya. Bersamaan dengan masuknya investasi ke NTB, kata Gita, Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus dipersiapkan. Sehingga, katanya, dalam bidang pariwisata, saat ini sedang dibangun Kampus Poltekpar Lombok untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dalam sektor pariwisata. Muhammad Riyadi Bersambung ke hal 15