Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat umanis, 15 Juli 2016
20 HALAMAN
NOMOR 317 TAHUN KE 68
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kemenkes Bahas Sanksi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu Jakarta (Bali Post) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akan membahas sanksi bagi para pengguna dan pengedar vaksin palsu. ‘’Akan kita bahas sanksi kepada 14 rumah sakit ini. Misalnya direktur RS juga terlibat pembelian vaksin, ini yang nanti akan kita lanjutkan,’’ ujar Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek saat ditemui di Gedung DPR-RI di Jakarta, Kamis (14/7) malam. Ia menjelaskan, jika seluruh manajemen rumah sakit (RS) terbukti terlibat dalam pengadaan
vaksin palsu maka dipastikan akan dijatuhi sanksi berat. ‘’Tetapi kalau ini hanya karena oknum yang
bermain tentu ada penindakan yang lebih berat, misalnya sanksi pidana,’’ tuturnya menerangkan. Sementara mengenai ancaman berupa sanksi penutupan operasional RS yang bersangkutan, Menteri Nila belum bisa memastikan hal tersebut karena akan dipertimbangkan berdasarkan hasil penyidikan yang masih berlangsung. ‘’Nanti kita lihat, tadi kan dikatakan berjenjang. Kami tidak bisa langsung
mengatakan tutup dan sebagainya, harus dilihat dulu,’’ katanya menegaskan. Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah agar bersikap tegas dan memberikan sanksi terberat bagi para pihak yang terlibat menyebarkan vaksin palsu. Hal. 19 RS Swasta
Masuknya Vaksin Palsu atas Persetujuan RS Bali Post/ap
TES HIV - Pangeran Harry menjalani tes Human Immunodeficiency Virus (HIV) di klinik kesehatan seksual di Burrell Street, pusat kota London, dan melakukan tes pada jari tangannya, dengan hasil negatif.
Pangeran Harry Jalani Tes HIV
PANGERAN Harry telah menjalani tes Human Immunodeficiency Virus (HIV) untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendorong orang lain melakukan hal serupa. Adik Pangeran William ini mendatangi klinik kesehatan seksual di Burrell Street, pusat kota London, dan melakukan tes pada jari tangannya, dengan hasil negatif. Pria berusia 31 tahun tersebut telah berkontribusi meningkatkan kesadaran tentang HIV dan AIDS, di mana lebih dari 100.000 orang yang hidup dengan HIV di Inggris. Sang Pangeran harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil, sementara sampel darahnya dicampur dengan bahan kimia dan dituangkan ke dalam baki tes. Prosedur ini dilakukan oleh Robert Palmer, seorang penasihat kesehatan, pemimpin dan konselor psikoseksual, yang mengatakan pangeran ‘’cemas’’. Ditanya tentang pentingnya anggota keluarga kerajaan menjalani tes HIV, Palmer mengatakan, ini adalah tes untuk semua orang. ‘’Tidak peduli siapa Anda, itu ide yang baik untuk dilakukan,’’ ujarnya dilansir BBC. Hal. 19 Usia Lanjut
Jakarta (Bali Post) Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengungkapkan sebanyak 14 rumah sakit menerima vaksin palsu. Modus yang dilakukan dengan penawaran obat atau vaksin kepada pihak RS melalui surat elektronik maupun proposal pengadaan obat. Proposal maupun surat elektronik tersebut telah disetujui direktur rumah sakit. Nila menjelaskan, temuan adanya vaksin palsu berawal dari adanya kelangkaan vaksin tertentu di pasar. Kemudian ditemukan adanya vaksin yang bukan merupakan vaksin program pemerintah. ‘’Hasil penelusuran oleh Bareskrim, ditemukan adanya penawaran vaksin tertentu (bukan program pemerintah) dengan harga yang lebih murah,’’ kata Nila Moeloek saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di ruang rapat Komisi IX Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7) kemarin. Selain Kementerian Kesehatan, rapat kerja juga menghadirkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kabareskrim Polri, PT Bio Farma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Dari 14 rumah sakit tersebut, 13 di antaranya membeli vaksin palsu dari CV Azka Medika dari sales bernama Juanda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-14 rumah sakit tersebut berada di Cikarang dan Bekasi. ‘’Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak RS dan disetujui oleh direktur RS,’’ kata Nila. Hal. 19 Lewat Perawat
Bali Post/ant
RAPAT KERJA - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7) kemarin. Rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu.
Ada UU Hadang Sektor Peternakan
Jokowi Geram
Sidang MSG
Kegagalan ULMWP, Kemenangan RI
Jakarta (Bali Post) – Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kegagalan kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota penuh Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/ MSG) merupakan kemenangan bagi Indonesia. Sejak awal pemerintah Indonesia menolak keras keberadaan kelompok gerakan separatis ULMWP bergabung dalam pertemuan-pertemuan MSG, termasuk dalam KTT MSG yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon pada 14 Juli 2016. ‘’Jadi posisi Indonesia di MSG itu sangat baik, artinya kita bisa memberikan penjelasan sehingga mereka (UMWLP) tidak diterima menjadi anggota MSG,’’ kata Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (14/7) kemarin. Menurutnya, keberhasilan delegasi Indonesia menyampaikan pandangan dan aspirasi dalam KTT MSG tersebut dilandasi upaya penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisis. ‘’Itu saya kira hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,’’ kata Luhut. Keberhasilan Indonesia mempertahankan Papua Barat, katanya, akan disusul upaya untuk menjadi anggota penuh MSG yang akan dibahas lebih lanjut usai kepulangan delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya. Hal. 19 Maluku Utara
Bali Post/ant
SERTIJAB - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kanan) didampingi pejabat sebelumnya Jenderal Pol. Badrodin Haiti berjalan ketika mengikuti upacara serah terima jabatan Kapolri di Lapangan Upacara STIK-PTIK, Jakarta, Kamis (14/7) kemarin. Tito Karnavian menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Jakarta (Bali Post) – Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ PK.210/11/2015, mendapat sorotan Presiden Jokowi. Keduanya dianggap menghambat sektor peternakan di dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terhadap hal itu karena hanya memberi keuntungan kepada pihakpihak tertentu, sehingga menyebabkan harga daging di pasar menjadi lebih mahal. ‘’Ini tidak betul, ada peraturan seperti ini, dan harus segera direvisi. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membeli daging dengan harga mahal dan tidak kompetitif,’’ kata Presiden Jokowi sambil menunjukkan dua fotokopi peraturan itu kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7) kemarin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan sejumlah redaktur media massa, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan juru bicara Johan Budi. Dikatakannya, saat ini penguasaan peternakan,
khususnya sapi dan daging sapi, sangat luar biasa karena sudah dikuasai oleh sejumlah pihak mulai dari hulu ke hilir hingga ke kapal. Saat ini banyak peraturan, menurut Presiden Jokowi, sangat tidak masuk akal, seperti adanya ketentuan larangan impor sapi siap potong, sementara sapi bakalan siap impor. ‘’Harusnya kan sapi bakalan dan sapi siap potong boleh diimpor. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu?’’ kata Presiden. Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dalam waktu dekat akan merevisi peraturanperaturan yang menghambat perkembangan peternakan di Indonesia, sehingga untuk mencegah monopoli pihak tertentu sehingga bisa terjadi suatu persaingan yang adil. Selain itu, Presiden Jokowi juga mempertanyakan alasan dilarangnya impor jeroan sapi karena dianggap berasal dari ternak sapi yang tidak sehat di negara asalnya. ‘’Lha wong jeroan yang diimpor juga berasal dari sapi yang kita impor dari negara sama. Masak di negara asal jeroan mengandung penyakit lalu tiba di Indonesia tidak mengandung penyakit? Aneh-aneh saja,’’ ujar Presiden Jokowi. Hal. 19 Harga Sapi
Soal Reklamasi
Bali Tunggu Ketegasan Sikap Jokowi
Luhut Binsar Panjaitan
Denpasar (Bali Post) Ketegasan sikap Presiden Joko Widodo kini sangat dinantikan masyarakat Bali. Utamanya dalam mencabut Perpres No.51 Tahun 2014 yang memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Apalagi sekarang PT TWBI sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena izin akan berakhir 25 Agustus mendatang. Terkait hal itu, Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa didampingi ForBALI dan Eksekutif Nasional Walhi telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dalam hal ini diterima oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (BP, 14/7). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga menerima
Pasubayan Bendesa Adat Bali Tolak Reklamasi. ‘’38 desa adat telah menyatakan sikapnya menolak reklamasi dan akan terus membesar,’’ ujar Koordinator Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi, Wayan Swarsa. Menurutnya, perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa adalah soal keyakinan dan nilainilai spiritual masyarakat Bali untuk melestarikan alam. Mestinya suara dari masyarakat adat Bali dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang izin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko menambahkan, pemerintah mesti menolak perpanjangan izin lokasi jika menganggap masyarakat adalah pemangku ke-
pentingan terbesar dan tertinggi dari bangsa ini. ‘’Saat ini, masyarakat Bali dan seluruh masyarakat yang memiliki perhatian pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, tinggal menunggu ketegasan sikap dari Presiden. Apakah akan berada bersama masyarakat Bali dan kepentingan lingkungan hidup dengan mencabut Perpres 51/2014, atau berada mendukung investor dan menjadi bagian yang akan menghancurkan alam dan generasi yang akan datang,’’ ujarnya bersama Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi. Sementara itu, Koordinator ForBALI Wayan ‘’Gendo’’ Suardana mengatakan, masifnya penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh masyarakat harus
dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan yang berpihak kepada perjuangan rakyat Bali. Dalam hal ini menolak perpanjangan izin lokasi reklamasi dan membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014. ‘’Aspek-aspek teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial, dan faktanya adalah rakyat Bali menolak reklamasi,’’ ujarnya. Gendo menambahkan, pertemuan dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dan Kepala Staf Kepresidenan semakin menguatkan perjuangan masyarakat untuk terus menyuarakan dan memperbesar gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Puputan akan menjadi pilihan bagi masyarakat adat Bali, jika sikap pemerintah tidak tegas. (kmb32)