20 HALAMAN
NOMOR 292 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis Pon, 22 juni 2017
Penangkapan di Dua Lokasi
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Kasus OTT Bengkulu
Gubernur Minta Istrinya Terima ’’Fee’’
Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menceritakan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi fee proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu. ‘’Operasi tangkap tangan itu dilakukan di dua lokasi di Provinsi Bengkulu, yaitu Rumah Gubernur Bengkulu dan kantor PT Statika Mitra Sarana (SMS),’’ kata Saut saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6) kemarin. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan lima orang antara lain Gubernur Bengkulu 2016-2021 Ridwan Mukti (RM), Lily Martiani Maddari (LMM) berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Rico Dian Sari (RDS) berprofesi sebagai pengusaha, Direktur PT SMS Jhoni Wijaya (JHW), dan Haris yang berprofesi sebagai staf Rico Dian Sari. ‘’Pada Selasa (20/6) pagi, JHW diduga memberikan uang kepada RDS yang dikemas dalam kardus kertas ukuran A-4,’’ kata Saut. Hal. 19 Kembali ke Rumah
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mendalami Lily Martiani Maddari (LMM), istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu.
BARANG BUKTI - Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT di Bengkulu, Rabu (21/6) kemarin.
Bali Post/ade
‘’Peran istri apakah ikut atur proyek dalam kasus ini masih didalami,’’ kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (21/6) kemarin. Hal. 19 Terus Mendalami
Lily Martiani Maddari
Menkeu Akui Angka Kemiskinan Masih di Atas 10 Persen
FILIPINA
Pro-ISIS Sandera Siswa
Jakarta (Bali Post) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini pemerintah belum bisa mengurangi kemiskinan sampai di bawah 10 persen. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab agar transfer daerah yang dialokasikan diharapkan dapat menurunkan kemiskinan. ‘’Mekanisme dan formula masih terus disempurnakan, sehingga diharapkan bisa makin baik dalam mengakomodir kebutuhan daerah sesuai dengan RAPBN yang sudah ditetapkan,’’ kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Tim Anggaran Komite I, II, III, IV DPD-RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/6) kemarin. Sri Mulyani memaparkan kerangka
Manila – Kelompok militan pro-ISIS menyerbu sebuah sekolah di Filipina Selatan, Rabu (21/6) kemarin, dan menyandera beberapa siswa di pulau yang sama tempat pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak memasuki pekan kelima, menurut polisi setempat. Laporan polisi menyebutkan ekitar 300 orang bersenjata, termasuk di antaranya anggota Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), menyerbu sebuah sekolah di kota Pigcawayan, Provinsi Cotabato Utara, Pulau Mindanao, dan menahan beberapa siswa sebagai sandera. Anggota BIFF terlibat dalam baku tembak dengan militer, kata Inspektur Kepala Realan Mamon, Kepala Kepolisian Pigcawayan, dalam sebuah wawancara di radio. ‘’Kami bisa mengonfirmasi bahwa mereka menduduki sebuah sekolah dan ada warga sipil yang terjebak. Kami sedang dalam proses menentukan berapa banyak jumlah mereka yang terjebak dan jatidiri mereka,’’ kata Mamon sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. Hal. 19 Militer Filipina
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) serta dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2018. Menurutnya, untuk alokasi dana haruslah memperhatikan output-nya, sehingga efektivitasnya bisa terukur. ‘’Anggaran pendidikan pada 9 tahun yang lalu adalah Rp 140 triliun, lalu sekarang menjadi Rp 400 triliun, padahal belum efektif tingkatkan kualitas SDM kita,’’ ujarnya. Menurut Sri, soal DAU yang dinamis itu merupakan pertanggungjawaban pemerintah pusat, karena di saat tertentu harga barang naik dan turun, maka pemerintah harus menjadi shock absorber atas kondisi tersebut. Hal. 19 Bisa Diatasi
Barack Obama Besok ke Bali
Denpasar (Bali Post) Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kabarnya akan berlibur di Bali pada 23 sampai 28 Juni 2017. Obama juga akan datang bersama istri dan kedua anaknya. Terkait hal ini, belum ada tanda-tanda persiapan khusus yang dilakukan Pemprov Bali seperti ketika Raja Arab mengunjungi Pulau Dewata. ‘’Belum, namanya juga libur ya… suka-suka dialah. Biarkanlah beliau itu bersantai. Di Bali itu tempat santai kok, jangan diatur-atur,’’ ujar Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu (21/6) kemarin. Menurut Pastika, bukan hanya Obama beserta keluarga yang akan datang ke Bali, tetapi juga Perdana Menteri Malaysia Y.M. Dato’ Sri Haji Mohd Najib Tun Abdul Razak beserta keluarga akan berlibur di Pulau Dewata. ‘’Habis itu kan tanggal 26 Perdana Menteri Malaysia datang, libur juga. Bagus kan? (Bali) makin top,’’ tandasnya seraya berlalu. Informasi di lapangan, Obama akan datang bersama rombongan berjumlah 13 orang termasuk istri dan kedua anaknya menaiki pesawat Western Air Charter, Inc. DBA Jet Edge, GLF5, N50JE. Namun, tempat menginap selama kunjungan Barack Obama di Bali hingga saat ini belum diketahui. Namun sejumlah informasi menyebutkan Obama akan menginap di hotel di kawasan Nusa Dua, tempar Raja Salman menginap. (kmb32)
Bali Post/ant
Bali Post/ist
TELUK BENOA - Paguyuban PETIR memasang bendera tolak reklamasi di Teluk Benoa. Pemasangan bendera ini untuk menunjukkan konsistensi mereka menolak reklamasi di tempat itu.
Bendera Tolak Reklamasi Berkibar di Teluk Benoa
TIGA desa adat di Kabupaten Badung; Jimbaran, Ungasan dan Desa Adat Legian, serentak memasang baliho dan bendera tolak reklamasi Teluk Benoa di wilayahnya. Tidak hanya itu, masyarakat adat Jimbaran yang tergabung di dalam
Paguyuban PETIR memasang bendera tolak reklamasi di Teluk Benoa. Sebagaimana diketahui Desa Adat Jimbaran yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa. Hal. 19 Lima Perahu
Penerimaan Siswa Baru di Denpasar
PPDB Jalur Zonasi Bikin ’’Kegaduhan Baru’’ PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 mulai dilakukan Senin (19/6). Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menggunakan empat jalur dalam PPDB tahun ini. Yakni NUS, prestasi/penghargaan, siswa miskin, dan yang terbaru jalur bina lingkungan terzonasi. Jalur baru ini mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat, mengingat belum semua wilayah memiliki sekolah. Kondisi ini menimbulkan kegaduhan baru dalam proses PPDB. Jalur ini pun mendapat perhatian serius dari jajaran fraksi di DPRD Denpasar. Bahkan, empat ketua
fraksi yang ada di DPRD Denpasar, Rabu (21/6) kemarin menggelar rapat tertutup untuk membahas sejumlah kendala dalam PPDB tahun ini. Keempat fraksi itu, yakni PDI-P, Golkar, Hanura, dan Demokrat. Ketua Fraksi PDI-P Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Ketua Fraksi Golkar Putu Oka Mahendra dan Ketua Fraksi Hanura I.B. Ketut Kiana usai rapat mengungkapkan jalur baru tersebut memicu konflik di bawah. Mengingat, tidak semua wilayah terdapat sekolah, baik tingkat SMA/ SMK maupun SMP. Terlebih, penerapan kebijakan jalur bina lingkungan
terzonasi ini dilakukan mutlak berdasarkan aturan sesuai Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB. ‘’Sebaran sekolah di Denpasar yang tidak merata memicu persoalan di masyarakat. Seperti SMAN 4, yang lokasinya berada di wilayah Tegal Harum, tetapi di sebelah utara tembok sekolah itu sudah masuk Tegal Kerta, kemudian di timurnya merupakan wilayah Pemecutan. Ini yang akan memicu persoalan. Kondisi seperti ini juga terjadi di tingkat SMP,’’ kata politisi asal Pedungan ini. Hal. 19 Kepala Sekolah
RAPAT KERJA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Komite IV dan tim anggaran DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6) kemarin.
Jika DPR Tak Bahas Anggaran KPK
Koruptor Paling Diuntungkan
Jakarta (Bali Post) – Sejumlah anggota DPR mengusulkan tak membahas anggaran KPK untuk 2018. Alasannya, KPK menolak keinginan DPR mendatangkan tersangka e-KTP Miryam S. Haryani. Atas ancaman itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan para koruptor paling diuntungkan bilamana DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran KPK tahun 2018. ‘’Kalau anggaran KPK dibekukan atau dipotong, sehingga kemudian membuat KPK menjadi tidak maksimal bekerja, tentu saja yang paling diuntungkan adalah para pelaku korupsi itu sendiri,’’ katanya di Gedung KPK, Jakarta,
Rabu (21/6) kemarin. Menurutnya, sama saja jika anggaran kepolisian dibekukan atau dipotong, maka akan ada berbagai risiko yang lebih besar di seluruh Indonesia. Misalnya terkait tugas pemberantasan terorisme dan banyak kasus tindak pidana yang lain. ‘’Oleh karena itu, memang sebaiknya dipertimbangkan matang-matang karena kami sedang serius bersama-sama melakukan penegakan hukum, dan saya rasa masyarakat yang akan dirugikan jika hukum itu berhenti bekerja atau menjadi lebih lambat kerjanya,’’ ucap Febri. Hal. 19 Akan Fokus
Permendikbud Perlu Ditinjau
Made Mangku Pastika
GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika menyadari adanya kekacauan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Utamanya menyangkut jalur lingkungan lokal, dari total empat jalur yang ada. PPDB sendiri mengacu pada Permendikbud No.17 Tahun 2017. ‘’Itulah memang jadi masalah, mungkin harus ditinjau kembali apakah memang harus begitu,’’ ujarnya di Denpasar, Rabu (21/6) kemarin. Pastika menambahkan, buat apa pola baru PPDB ini dipertahankan kalau ternyata membuat kekacauan. Seperti halnya rencana kebijakan lima hari sekolah yang sempat membuat kacau, pada akhirnya juga ditunda. ‘’Ternyata bikin kekacauan ya… ngapain dikerjakan. Fleksibellah, kasihan orang mau sekolah. Kita kan mau mengejar wajib belajar 12 tahun, kalau orang sudah mau sekolah terus enggak bisa sekolah, itu kan yang salah siapa?’’ imbuhnya. Hal. 19 Dibuat Fleksibel