28 HALAMAN NOMOR 177 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
E-mail: balipost@indo.net.id
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
RABU PAING, 17 FEBRUARI 2016
JANJI PEMIMPIN
Fokus Pasar dan Kintamani KEKURANGAN di Bangli adalah pembenahan pasar yang belum selesai serta masih semrawutnya pariwisata Kintamani. Pembenahan pasar yang ada di Bangli, baik pasar daerah maupun pasar desa akan menjadi fokus utama. Sebab, keduanya akan mampu memMade Gianyar bangkitkan ekonomi pedesaan. Sang Nyoman Sedana Arta Ini sebagai wujud membangun dari pedesaan. Berikutnya adalah tata kelola pariwisata Kintamani yang tentunya lebih baik. Nanti akan dibuat Badan Pengelola Geopark. Proses sudah berjalan. Perdanya juga segera dikirim ke DPRD untuk sidang penetapan. Selain membangun desa dan pariwisata Kintamani, Bangli tetap berkomitmen sebagai daerah penyangga Bali. Antara lain dengan menekan alih fungsi lahan, memajukan pertanian dan memelihara hutan. Bila Bangli tidak dijaga, maka akan berdampak ke daerah lain seperti Denpasar dan Gianyar.
Program Partisipatif
Ni Putu Eka Wiryastuti Komang Gede Sanjaya
MELANJUTKAN kembali program pro-rakyat yang saat masa kepemimpinan lima tahun lalu dianggap belum maksimal. Salah satunya mewujudkan BUMDes di seluruh Tabanan yang kini baru tercapai 58 Bumdes. Menggenjot pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi permasalahan klasik di Tabanan. Salah satunya dengan program partisipatif yang meli-
balipost (104 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
BUKTIKAN JANJIMU
BALI tinggal satu generasi. Peringatan ini mestinya menjadi penguat dan pengikat komitmen pemimpin Bali mengawal dan menjaga Bali. Dalam konteks mayadnya terha-dap Bali, pemimpin Bali wajib melakukan swadharma-nya membuktikan janji politiknya. Tuntutan ini menjadi sangat wajar disampaikan mengingat krama Bali sebagai bagian dari proses politik telah lebih dulu melaksanakan swadharma-nya memilih pemimpin.
Kini, ketika tanah Bali diterpa berbagai permasalahan serius, baik dari sisi ekonomi, kependudukan, alam dan pewarisan budaya, rakyat berharap pemimpin Bali memiliki integritas dan kepekaan nurani. Pemimpin mestinya tak lagi memosisikan kekuasaan sebagai hak, melainkan sebagai tanggung jawab moral menjaga Bali. ‘’Kontrak politik selama lima tahun berkuasa jangan dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Kepercayaan dan mandat krama Bali harus dijabarkan dengan dedikasi tinggi. Salah satunya dengan membuktikan janji politik saat kampanye,’’ ujar Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum., Selasa (16/2) kemarin. Ia menekankan pentingnya pemimpin Bali melakukan introspeksi diri dan
membudayakan revolusi mental untuk menjaga Bali. Bupati dan wali kota yang dilantik, katanya, tidak boleh jadi jangkrik bongol ‘’buta tuli’’ dengan aspirasi masyarakat Bali. ‘’Pemimpin Bali yang menyandarkan diri pada ajaran Hindu harus satya wecana dengan janjijanjinya. Makanya sikap satya wecana ini merupakan komitmen yang harus dipenuhi dan diikuti oleh tindakan. Inilah tolok ukur kewibawaan pemimpin di mata masyarakat,’’ ujar Rektor yang juga seniman ini. Koordinator Kopertis Willayah VIII Prof. Nengah Dasi Astawa, M.Si. mengingatkan pemimpin jangan sampai menjadi makelar atau calo. Hal. 27 Alam Bali
’’Pemimpin jangan sampai membuka pintu yang mempercepat kehancuran Bali. Jangan sampai alam Bali dieksploitasi pihak asing, sementara rakyat Bali hanya disanjung. Kondisi ini hanya akan mempercepat ’punahnya’ orang Bali di tanah Bali.’’ Prof. Nengah Dasi Astawa, M.Si. Koordinator Kopertis Willayah VIII ’’Pemimpin Bali yang menyandarkan diri pada ajaran Hindu harus satya wecana dengan janji-janjinya. Makanya sikap satya wecana ini merupakan komitmen yang harus dipenuhi dan diikuti oleh tindakan. Inilah tolok ukur kewibawaan pemimpin di mata masyarakat.’’ Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. Rektor IKIP PGRI Bali
batkan masyarakat. Akan dikembangkan lagi RS daerah yang lebih besar di Nyitdah serta menggenjot lima program gerbang serasi serta menciptakan e-government. Selain itu melakukan revolusi mental SKPD dan aparatur pemerintah termasuk eksekutif dan legislatif melalui program kerja yang produktif dan terkoordinasi baik.
Padmaksara PADMAKSARA dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. IB Rai Dharmawijaya Mantra Delapan dimensi pembangunan I Gusti Ngurah Jayanegara yang dimaksud, di antaranya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju kota cerdas (smart city). Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju kota kompeten. Mewujudkan penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan. Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali. Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju heritage city. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan. Membangun partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (agent of change) dengan human capital dan social capital, dan mengembangkan ekonomi kreatif.
Bangun Solidaritas KESUKSESAN dari sebuah pembangunan tidak terlepas solidaritas yang terbangun. Membangun solidaritas antarpemangku kepentingan, satu hal yang sangat penting demi kemajuan Gumi Keris. Tak hanya membangun solidaritas antara eksekutif dan I Nyoman Giri Prasta legislatif, bahkan semua partai I Ketut Suiasa politik akan dirangkul untuk membangun Badung. Dengan kebersamaan itu pula akan tumbuh kepedulian dan secara bersama-sama mencarikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu pembangunan Badung jangan sampai lepas dari Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.
Nawa Satya Dharma Masdipa MEWUJUDKAN kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan melalui Kartu Karangasem Cerdas, perluasan jangkauan layanan kesehatan melalui Kartu Karangasem Sehat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa hingga peningkatan pelayanan perizinan khusus UMKM melaI Gusti Ayu Mas Sumatri lui program pelayanan goes to Wayan Artha Dipa banjar. Menciptakan lapangan kerja baru, melalui Gerakan Wirausaha Muda Karangasem dan Desapreneur. Pengembangan sejumlah destinasi pariwisata baru melalui pengembangan pariwisata spiritual berbasis desa adat atau kearifan lokal. Pembangunan cubang secara merata dan berkesinambungan selama lima tahun, untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrakstruktur pemenuhan layanan air bersih.
Membangun dari Desa MEMBANGUN dari desa/kelurahan merupakan program untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Caranya dengan memberikan anggaran yang lebih banyak ke desa/kelurahan, kewenangan untuk memprogramkan, melaksanakan dan memperbaiki desa secara mandiri. Pemerintah akan mendorong dan mengevaluasi I Putu Artha pembangunan di desa agar sesuai I Made Kembang Hartawan kepentingan, situasi dan kondisi yang dibutuhkan desa. Misalnya pembangunan di desa pesisir, disesuaikan dengan situasi saat masa paceklik atau nelayan tidak melaut. Sehingga masyarakat bisa ikut merasakan dan terlibat. Perekonomian desa juga didorong melalui pembangunan pasarpasar desa, pengoptimalan LPD dan koperasi-koperasi di desa. Harapannya, denganmendorong perekonomian di desa yang kuat, maka masyarakat akan dapat berkompetisi dengan kekuatan lokal. (tim BP)
grafis:asd/BaliPost
Jadikan Momentum Selamatkan Bali PROSES penjang tahapan pilkada serentak di enam kabupaten/kota di Bali mengantarkan sejumlah politisi Bali mencapai puncak kekuasaan politik. Predikat sebagai bupati, wakil bupati termasuk wali kota dan wakil wali kota kini melekat pada pemenang. Kini, Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem memulai babak baru pengelolaan kekuasaan. Babak baru kekuasaan politik ini pun akan menjadi penentu nasib Bali ke depan. Jika para pejabat politik ini tak memiliki integritas dan komitmen yang utuh dalam menjaga Bali, keniscayaan Bali menuju kehancuran akan makin nyata. Sebaliknya, jika mereka memiliki mentalitas positif dan aspiratif serta mengerti Bali, harapan adanya perbaikan dan penguatan dalam mengawal alam Bali, manusia Bali termasuk budaya Bali akan terbuka. Pandangan ini dilontarkan anggota DPR-RI Nyoman Dhamantra dan pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka, Selasa (16/2) kemarin. Dhamantra secara tegas mengatakan, babak baru pengelolaan kekuasaan di Bali saat Bali krisis dan dijadikan sasaran tembak investasi harus dikawal rakyat. Kekuasaan jangan
dibiarkan liar tanpa kontrol. ‘’Krama Bali harus mengawal pengelolaan kekuasaan Bali lima tahun ke depan. Krama Bali harus berani menentang penyalahgunaan kekuasaan politik,’’ ujarnya. Ia mengingatkan, modernisasi cara pikir dan cara mengelola kekuasaan tetap harus dalam bingkai ajaran Hindu. ‘’Bali harus dibangun tanpa meninggalkan budaya Bali yang dijiwai ajaran Hindu. Pemimpin Bali harus memiliki kesadaran dan dedikasi untuk melayani warganya,’’ ujarnya. Menurutnya, pendekatan ekonomi yang didasari hak mengelola kekuasaan patut dievaluasi. ‘’Babak baru kekuasaan politik ini harus dimaknai sebagai momentum selamatkan Bali dengan menyuarakan hak-haknya di tingkat nasional. Bali berhak menuntut, karena pengayoman terhadap kearifan lokal diamanatkan UndangUndang Dasar,’’ tegasnya. Nyoman Dhamantra juga mengingatkan pemimpin harus punya budaya malu. Jika kebijakan pemimpin menyulut keresahan publik, pemimpin harus segera introspeksi diri. Hal. 27 Babak Baru