20 HALAMAN
NOMOR 193 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu wage, 10 maret 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Percepat Pembangunan Klungkung
Alasan Satu Jalur Menangkan Koster-Ace dan BAGIA
WARGA Desa Aan Kecamatan Banjarangkan dan Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung menyatakan kebulatan tekad mendukung, memenangkan dan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace). Tak hanya untuk Koster-Ace, mereka juga menyatakan kebulatan tekad satu jalur untuk mendukung, memenangkan dan memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Bagus Oka-I Ketut Mandia (BAGIA). Bukan tanpa alasan kebulatan tekad itu dikumandangkan. Warga Desa Aan sadar untuk konsistensi dan percepatan pembangunan mesti satu visi dan satu pengelolaan kebijakan. Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace dan BAGIA Kabupaten
Klungkung Anak Agung Gede Anom menjelaskan, kesadaran itu yang membuat warga memutuskan memilih Koster-Ace di Pilgub Bali dan paket BAGIA pada Pilkada Klungkung yang digelar serentak 27 Juni mendatang. ‘’Kesadaran warga akan pentingnya satu jalur pengelolaan pemerintahan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Klungkung membuat mereka membulatkan tekad mendukung, memenangkan dan memilih Koster-Ace dan paket BAGIA pada 27 Juni mendatang,’’ ujar Anom, Kamis (8/3). Mendapat dukungan demikian, Koster mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga. Menurutnya, kampanye kali ini sengaja dimanfaatkan untuk merebut suara masyarakat Kabupaten Klungkung. ‘’Terima kasih atas dukungan yang tulus seh-
ingga terlaksana acara hari ini. Sengaja kami laksanakan kampanye putaran pertama di bulan Maret di Klungkung,’’ ujarnya. Hal. 19 Bagi Diri DEKLARASI - Wayan Koster berada di tengah-tengah warga Desa Aan Kecamatan Banjarangkan dan Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Warga adat tersebut menyatakan kebulatan tekad mendukung, memenangkan dan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KosterAce) dan calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Bagus Oka-I Ketut Mandia (BAGIA).
Bali Post/kmb
Luhut Soal Bandara di Bali Utara
Pemerintah Pusat Tak Menolak, World Bank Nilai Tak Layak Jakarta (Bali Post) – Keberatan DPRD Bali dan Gubernur Mangku Pastika soal batalnya rencana pembangunan bandara di Bali Utara, ditanggapi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Kata Luhut, pemerintah pusat tidak menolak pembangunan bandara di Bali Utara, namun atas kajian World Bank, proyek tersebut tidak feasible. ‘’Saya tidak menolak pembangunan bandara di Buleleng. Namun saya menyampaikan hasil kajian Bank Dunia bahwa bandara tersebut tidak layak. Termasuk pembangunan kereta api,’’ tegasnya di hadapan Kadin Bali dan Bali Post, Jumat (9/3) kemarin.
Bali Post/kmb
BANDARA - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi penjelasan terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Berdasarkan hasil studi World Bank, rencana pembangunan bandara di Bali Utara tidak layak. Demikian pula pembangunan kereta api yang direncanakan mengelilingi Bali dinilai tidak mendukung keindahan alam Bali yang mengandalkan pariwisata budaya.
Diduga Terkait Pilkada
PPATK Mencatat 1.119 Transaksi Mencurigakan Jakarta (Bali Post) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 1.119 laporan transaksi mencurigakan yang masuk pada akhir 2017 hingga awal 2018, diduga terkait Pilkada 2018. ‘’Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan,’’ ujar Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (9/3) kemarin. Ia menambahkan, dari total 1.119 laporan aliran dana mencurigakan itu, ada beberapa transaksi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. ‘’Ini terkait pilkada yang jelas, secara otomatis juga berkaitan dengan calon-calon kepala daerah itu,’’ ungkap Dian. Menurutnya, laporan-laporan tersebut selanjutnya akan diidentifikasi PPATK, agar kemudian bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. ‘’Kalau terkait pemilu kami bawa ke Badan Pengawas Pemilu, korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau hanya pidana biasa ke kepolisian,’’ tutur Dian. Sebelumnya diberitakan, PPATK memantau adanya transfer dana dalam jumlah besar terkait Pilkada 2018. ‘’PPATK akan memonitor dalam rangka pilkada ini, sekiranya ada transfer-transfer dana besar yang terkait dengan orang-orang, baik yang jadi calon ataupun pendukungpendukungnya. Jadi, nanti segera ditelusuri juga,’’ kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo setelah bertemu pimpinan dan jajaran PPATK untuk membahas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di gedung KPK, Jakarta. Hal. 19 Bersama Bawaslu
Untuk menyeimbangkan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Bali Utara, kata Luhut, Bank Dunia telah memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya pembangunan jalan tol DenpasarBuleleng dan pengoperasian kapal roro dari Banyuwangi ke Celukan Bawang, Buleleng. Dua infrastruktur itu dianggap paling feasible dalam mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Buleleng. Lalu bagaimana dengan pembangunan kereta api yang akan mengelilingi Bali? Luhut menyebutkan, atas kajian World Bank juga, rencana tersebut juga tidak layak. Sebab, dinilai akan mengurangi keindahan alam Bali dan budaya Bali. Jadi ketidaklayakan bandara karena alasan ekonomi, sementara untuk kereta api ketidaklayakannya karena budaya Bali. ‘’Sekali lagi ini adalah hasil kajian World Bank yang juga telah minta pendapat dari sejumlah ahli di Unud. Sekarang terserah masyarakat Bali,’’ tegas Luhut. Ketua Kadin Bali AAN Alit Wira-
putra menyatakan sangat memahami alasan pemerintah terkait dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Apalagi studi telah dilakukan Bank Dunia dengan melibatkan konsultan dari Universitas Udayana. Ia menilai, yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah mempercepat akses jalan dari Bali Selatan menuju Bali Utara. Selain itu, Benoa juga akan dikembangkan menjadi pelabuhan untuk turis dan peti kemas. ‘’Ada juga masukan soal Pelabuhan Tanah Ampo yang diperluas untuk dijadikan pelabuhan penumpang,’’ tambahnya. Pada pertemuan tersebut, terungkap rencana pembangunan akses jalan Bali Selatan ke Bali Utara akan mulai dilakukan pada tahun ini. ‘’Payung hukumnya sudah ada, tinggal sosialisasi ke masyarakat. Entah nanti akan dibangun jalan berbayar atau tidak, yang jelas tahun ini proses pembangunannya diharapkan sudah dimulai,’’ ungkapnya. Hal. 19 Bertemu Kemenhub
Keponakan Setya Novanto Ditahan Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Irvanto Hendra Pambudi, keponakan dari Setya Novanto, yang telah ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP). ‘’Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (9/3) kemarin. Saat keluar dari gedung KPK Jakarta setelah menjalani pemeriksaan, Irvanto memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media perihal penahanannya tersebut. Irvanto yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK langsung masuk ke dalam mobil tahanan yang telah
menunggunya. KPK pun pada Jumat telah memeriksa Irvanto untuk kedua kalinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. ‘’Karena diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya tentu kami konfirmasi beberapa peristiwa terkait dengan aliran dana, perpindahan uangnya bagaimana, komunikasi dengan money changer misalnya atau pertemuan-pertemuan lain, itu pasti kami konfirmasi pada tersangka. Itu kami gali lebih dalam,’’ ucap Febri. KPK mengumumkan Irvanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada Rabu (28/2) lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali per-
temuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari - 19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Wali Kota Kendari Sementara itu, KPK telah menemukan uang Rp 2,8 miliar terkait kasus suap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari 2017-2018. Hal. 19 Pihak Perantara
Bali Post/ant
BARANG BUKTI - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) memperhatikan penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang yang disita KPK dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3) kemarin.
Irvanto Hendra Pambudi