HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 173 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com
SABTU, 7 OKTOBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Proyek Gedung Serbaguna Asrama Haji
Kemenag NTB Persilakan APH Turun rama Haji, jaksa harus memeriksa secara terang benderang. Supaya tuntas, kalau salah, salah. Kalau benar, benar,” kata Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S. Sos, M.Pd., ketika dikonfirmasi Suara NTB usai penyambutan kepulangan jemaah haji kloter 10 Embarkasi Lombok di Asrama Haji NTB, Jumat (6/10) sore. Anggaran pembangunan gedung serbaguna asrama haji NTB itu digelontorkan dari APBN pada 2015 dengan pagu dana Rp 60.254.171.470. Proyek itu diikuti 97 perusahaan dan dimenangkan PT
Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai penawaran Rp 57.444.338.000. Sementara, untuk pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan gedung serbaguna tersebut pagu dananya Rp 1.780.133.000 yang bersumber dana dari APBN. Proses lelang diikuti 50 peserta. Pemenangnya PT Penta Rekayasa dengan nilai penawaran Rp 1.557.402.000. Seharusnya, proyek itu tuntas dikerjakan dan dibayar pada akhir 2015. Namun, sesuai ketentuan, jika
pekerjaan tak dapat tuntas sesuai batas kontrak dapat diperpanjang dengan konsekuensi kontraktor dikenakan denda. Belakangan, Kemenag NTB ditagih kontraktor sebesar Rp 5 miliar, karena Kemenag NTB dikatakan berutang dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia mendukung aparat memperjelas persoalan tersebut
dengan memanggil pihak-pihak terkait, baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang maupun kontraktor pelaksana supaya persoalan ini jangan menjadi bola panas. Jika persoalan ini terus menjadi bola panas, masyarakat dapat menganggap Kemenag NTB tidak bisa mengelola anggaran yang sudah diamanahkan pemerintah pusat. “Supaya betul, mana yang benar dan tidak benar. Silakan aparat hukum bisa menanyakan kepada PPK, Bersambung ke hal 15
BERMASALAH - Gedung serbaguna asrama haji yang masih bermasalah. Kemenag NTB mempersilakan APH turun melakukan pengusutan.
(Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB mempersilakan aparat penegak hukum (APH) mengusut proyek pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji NTB yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Adanya pengusutan dari aparat, proyek senilai Rp 57,4 miliar yang dilaksanakan pada 2015 ini menjadi terang benderang. “Supaya masyarakat tidak simpang siur dan meluruskan apa yang jadi berita selama ini tentang Gedung Serbaguna As-
Kasus ’’Vertical Dryer ’’
Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Sikap Jaksa
Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB bergeming, belum menindaklanjuti perintah hakim untuk menindaklanjuti fakta persidangan yang menyebut peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek vertical dryer. Kondisi ini membuat terdakwa berkesimpulan, sikap jaksa dinilai aneh sejak awal perkara ini. Kejanggalan itu diungkapkan Hijrat Prayitno, SH, kuasa hukum terdakwa Budi Subagyo, Jumat (6/10). Menurutnya, dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ber-
beda dengan di persidangan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Ir. Husnul Fauzi yang berperan sebagai KPA dalam proyek tersebut, bany-
TO K O H
Pasarkan Mandalika ke Korea PENGEMBANGAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendapat perhatian khusus kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bahkan di beberapa kesempatan, para anggota DPD RI khususnya yang dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB tak ragu-ragu ikut memasarkan KEK Mandalika kepada calon investor. Terakhir, sejumlah investor asal Korea Selatan sempat ditawarkan untuk berinvestasi di kawasan Mandalika. (Suara NTB/dok) H. L. Suhaimi Ismy “Ini sebagai bentuk partisipasi kita (DPD RI asal NTB,red) untuk mendukung percepatan pengembangan KEK Mandalika,” ujar anggota DPD RI asal NTB, Drs. H.L. Suhaimi Ismy, kepada Suara NTB di Praya, Jumat (6/10). Untuk bisa maju dan berkembang, ujanya, kawasan Mandalika butuh investasi yang besar, sehingga penting untuk bisa memancing investor sebanyak-banyak masuk ke kawasan tersebut. Karena semakin banyak invetasi yang masuk, Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R Tangani PMKS Dibantu Jepang PEMERINTAH Jepang lewat program Japan Overseas Cooperation Volunteer (JOVC) akan membantu NTB dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Nantinya, Pemerintah Jepang akan mengirimkan pekerjanya untuk membantu NTB dalam penanganan masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Program JOVC merupakan bagian dari Official Development Assistance (ODA) dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini bertujuan mendorong pelaksanaan berbagai proyek pembangunan pada tingkat masyarakat akar rumput di berbagai negara berkembang. Bersambung ke hal 15 H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)
ak menjawab ‘tidak tahu’ soal pekerjaan dengan anggaran Rp 11 miliar tersebut. “Di BAP jaksa dia bilang tidak tahu tidak tahu. Masak nama PPK saja dia tidak tahu. Nah,
sementara dalam fakta persidangan, dia tahu semua prosesnya. Ini kan aneh,” kritik Hijrat. Hal lain yang tidak ditemukan dalam BAP, namun terungkap dalam persidangan, disebut Hijrat, jika KPA mengetahui semua proses dari pengerjaan sampai dengan pembayaran. Sebab eksekusi anggaran justru dilakukan oleh KPA. “Sehingga serah terima barang juga atas persetujuan KPA,” tegasnya.
Alur proyek ketika itu, terdakwa Budi Subagio memang menjabat sebagai PPK. Saat ada keputusan dipindahkannya alat pengering padi itu dari Sayang Sayang Cakranegara Mataram ke Desa Gontoran Kecamatan Lingsar, terdakwa Budi Subagyo sudah mencium gelagat tidak beres. Sehingga ia pun menolak menandatangani rekomendasi pencairan kepada rekanan, Bersambung ke hal 15
Dugaan Salah Tanam
Kementan Uji Laboratorium Bawang Putih Sembalun Selong (Suara NTB) Dugaan salah aturan tanam bawang putih label konsumsi di Sembalun turut diatensi Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Jumat (6/10), Direktur Sayuran dan Tanaman Obat (STO) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan datang ke Sembalun mengecek dan mengambil sampel un-
tuk melakukan uji laboratorium. Menjawab Suara NTB via ponselnya, Direktur STO Dirjen Hortikultura Dr. Prihasto Setyanto mengemukakan berdasarkan hasil pengecekannya tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lahan. Pertumbuhan bawang putih yang diduga label konsumsi ini justru sangat baik. Bersambung ke hal 15
Tiga Jemaah Haji Asal NTB Belum Dipulangkan
Satu Jemaah ’’Suspect’’ MERS-CoV Dirawat di RSUP NTB Mataram (Suara NTB) Seluruh kloter jemaah haji NTB Embarkasi Lombok sudah dipulangkan dari Arab Saudi, Jumat (6/10) sore. Namun, masih ada tiga jemaah haji asal NTB yang dipulangkan dari Tanah Suci lantaran masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. “Ada tiga yang masih perawa-
tan di Arab Saudi. Biasanya banyak yang sudah tua. Mereka sakitnya parah sehingga tidak dipulangkan dulu,” kata Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd dikonfirmasi usai penyambutan jemaah haji kloter terakhir di Asrama Haji NTB, Jumat (6/10) sore. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BAWANG PUTIH - Kondisi Bawang Putih Sembalun yang ditanam. Untuk memastikan penanaman bawang apakah sesuai prosedur, pihak Kementan melakukan uji laboratorium di lapangan.
DPP Minta DPW PKS NTB Segera Berkomunikasi dengan TGB di NTB kepada DPP PKS. “BeMataram (Suara NTB) – Ketua Majelis Syuro PKS berapa opsi sudah dikemukaDr. Salim Segaf Al-Jufri me- kan, misalnya mengusung minta DPW PKS NTB segera kader sendiri atau menjadi berkomunikasi dengan Ketua partai pendukung calon dari Majelis Daerah DPD Partai luar PKS,” ungkapnya. Jika opsi yang diambil adalah Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB). Proses mendukung kader internal, komunikasi ini diperlukan maka PKS NTB akan mengusung Dr. Zul sebagai untuk menguatkan rencana Cagub NTB. Sekedua parpol mengusung duet mentara, untuk Dr. H. Zulkieflimansyah dan opsi mendukung Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah calon dari luar, di Pilkada NTB 2018. PKS akan menInformasi tersebut disamdukung Pasanpaikan Dr. Zul – sapaan akrab gan TGH. AhH. Zulkieflimansyah saat yar Abduh - H. dikonfirmasi Suara NTB terMori Hanafi. kait perkembangan proses penOpsi calonannya di PKS dan Demokrat sejauh ini, Jumat (6/10). Menurut Dr. Zul, DPW PKS NTB telah melaporkan perkembanH. Abdul Hadi (Suara NTB/dok) gan Pilkada
kedua ini ada karena melihat kecenderungan koalisi dengan Gerindra di berbagai daerah. Terkait opsi pertama, Dr. Zul mengakui adanya keraguan DPW PKS NTB dalam mengusung dirinya. Hal ini karena tidak melihat adanya sinyal dukungan yang cukup kuat dari TGB untuk Dr. Zul. Kesan kurang kuatnya dukungan TGB ini sulit ditepis mengingat berlarutnya proses di Partai Demokrat. Di tengah situasi ini, ada informasi berbeda masuk ke DPP PKS yang menegaskan Dr. Zul sesungguhnya didukung kuat oleh TGB. Hal ini bisa diindikasikan dari sinyal menyandingkan Dr. Zul dengan Dr. Sitti Rohmi Djalillah sebagai cawagubnya. “Karena itu berdasarkan perintah dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf AlJufri, DPW PKS diminta untuk segera menjalin komuni-
kasi kembali dengan TGB sebagai tokoh PD dan Ulama di NTB,” ungkap Dr. Zul. Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM., menegaskan saat ini pihaknya telah menyerahkan proses final pengambilan keputusan mengenai arah dukungan PKS NTB di Pilkada kepada Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS. “Bolanya sekarang ada di DPTP PKS. Kami hanya melaporkan proses yang kita telah lakukan,” tegasnya. Terkait arahan untuk membangun komunikasi dengan TGB, Abdul Hadi menegaskan hal itu tentu akan dilakukan pihaknya.
“Tentu kami tetap akan berkomunikasi dengan beliau. Sebagai gubernur, ulama, tokoh NTB, bahkan tokoh nasional, beliau akan kami ajak komunikasi. Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan daerah. Kemaslahatan sem u a , ” pungkas H a d i . (aan)
H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Kampung Sakinah Pertama di NTB KELUARGA yang sakinah menjadi tujuan utama dari setiap keluarga untuk menjadi keluarga yang bahagia. Sejak tahun 2012 lalu, Kelurahan Dasan Cermen bekerjasama dengan LBH APIK dari Jakarta diprakarsai oleh seorang warga yaitu Ust. Misnul Hakim mencanangkan kampung sakinah. Menurut Lurah Dasan Cermen, Henni Suyasih, kegiatan kampung sakinah bertujuan untuk membantu tugas pemerintah. “Salah satunya adalah (Suara NTB/uul) pemenuhan 40 hak dasar Henni Suyasih warga negara,” terangnya saat ditemui Jumat (6/10). Ia mengatakan untuk menata masyarakat akan lebih bagus jika keluarga sudah bagus agar kehidupan sakinah bisa terwujud. “Yang pertama dari keluarga dulu baru ke lingkungan baru nantinya berdampak secara keseluruhan ke kelurahan,” jelasnya. Pihak kelurahan, kata Henni, sangat mendukung adanya kampung sakinah di kelurahannya. “Karena visi-misinya sangat bagus untuk itu,” ujarnya. Kampung sakinah ini mencakup seluruh lingkungan yang ada di Dasan Cermen, bukan hanya di lingkungan tertentu. “Tapi di situ bagaimana untuk menata dan mengembangkan keluarga agar bagus,” jelasnya. Jika ada kejadian KDRT atau masalah kependudukan bisa dibantu dengan adanya kampung sakinah. “Kalau dulu mungkin hanya berbicara tentang masalah perempuan dan anak, tetapi berkembang sesuai keluhan dari masyarakat dan mereka fasilitasi,” kata Henni. Anggota kampung sakinah ini diambil dari pihak masing-masing lingkungan. Masyarakat sendiri, jelasnya, sangat antusias dengan adanya kampung sakinah ini. “Apalagi ini merupakan kampung sakinah pertama di NTB,” jelasnya. Kampung sakinah ini juga menggelar sekolah pelopor yang menggaet ibu-ibu yang rentan dengan persoalan difasilitasi untuk usaha. “Jadi mereka dibiayai sampai memiliki usaha sendiri,” kata Henni. Selain sekolah, kelurahan juga mendatangkan fasilitator untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat. “Misalnya tentang surat nikah, kita datangkan dari Kemenag,” ujarnya. (uul)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Banyak Rekanan Diduga Kerjakan Proyek Tanpa Modal Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi terhadap pekerjaan fisik 2016 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengidentifikasi cukup banyak rekanan atau kontraktor tak memiliki modal untuk mengerjakan proyek. Setidaknya 30 - 40 persen rekanan yang mengerjakan proyek tak siap dengan modal. Rekanan seperti ini kecenderungan wanprestasi. Mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Sebab, rekanan seperti ini hanya mengandalkan uang muka dan pembayaran tiap termin untuk mengerjakan proyek. Padahal, persyaratan pihak ketiga yang mengerjakan proyek minimal memiliki uang 30 persen dari pagu nilai kontrak. “Pemborong harus ada modal 30 persen dari nilai kontrak. Tidak mengandalkan uang muka saja,” kata Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui Jumat (6/10). Mahmuddin menyebukan, hasil identifikasi dan evaluasi terhadap pekerjaan di tahun 2016, sebanyak 30 - 40 persen pemborong status ekonomi
lemah. Pemerintah cukup peduli membantu pemborong agar mendapatkan uang muka 30 persen. Kadang, mereka sendiri malas mengurus administrasi, meskipun diberikan peluang. Kecenderungan rekanan lainnya tidak mau mengambil uang muka dan hanya ingin mengambil pembayaran tiap termin saja. Kondisi seperti ini tentu berdampak terhadap keterlambatan pengerjaan proyek. Demikian pula potensi dimainkannya kualitas pekerjaan. “Kendalanya modal usaha. Tetapi perbankan membantu mereka. Jadi kadang - kadang perbankan berikan bantuan modal, malah rekanan malas mengurus,” katanya. Meski dari sisi modal lemah, rekanan justru berani mengam-
bil pekerjaan lebih dari satu paket. Kasus ditemukan, dua rekanan mengambil pekerjaan lebih satu paket. Sedangkan, kondisi ekonominya hanya mampu mengerjakan satu paket saja. Pembayaran dari dinas lain justru digunakan untuk mengerjakan paket di dinas berbeda. Perbuatan rekanan itu mengakibatkan pekerjaan macet atau tidak bisa selesai tepat waktu. “Misalnya pembayaran termin pertama di dapat dari proyek PU. Tapi di pakai untuk mengerjakan di Dikes
atau SKPD lain,” jelasnya. Pemborong demikian tentu jadi catatan untuk proyek berikutnya. Bisa saja, pemerintah tidak memberikan lagi karena dikhawatirkan pekerjaan tidak tuntas. Di satu sisi, ia bersyukur paket dikerjakan tahun 2016 tidak ada terlambat di PUPR. Berbeda dari tahun sebelumnya. PUPR selaku pembina pemborong memberikan pandangan serta motivasi. Terkadang pemodal kemudian memberikan bantuan bahkan diarahkan ke bank meminjam modal.
Ditanyakan apakah masih ada peluang rekanan mengerjakan proyek lagi? Terkait hal itu, Mahmuddin mengaku pemerintah masih memberikan toleransi sepanjang tidak melewati ambang batas. Seperti denda dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pembenahan kepada pelaku ekonomi menengah. “Iya selama masih ambang batas mereka bau bayar denda keterlambatan, tetap bisa ikut,” demikian kata dia. (cem)
”
Rekanan seperti ini hanya mengandalkan uang muka dan pembayaran tiap termin untuk mengerjakan proyek
Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)
Evaluasi Harian MINIMNYA serapan anggaran pada triwulan kedua membuat kalangan legislatif prihatin. Seperti kecurigaan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, bahwa merosotnya serapan keuangan ini akibat kesalahan dalam mengurus administrasi, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., juga berpendapat senada. Menurut Misban, jika pada triwulan ketiga dan keempat nanti, hal ini masih berulang, ia menjadi semakin yakin bahwa ini ber(Suara NTB/fit) kaitan erat dengan kualitas Misban Ratmaji SDM di lingkup Pemkot Mataram. ‘’Di tingkat pelaksananya kurang pas sehingga perlu dievaluasi,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Jumat (6/10). Kata dia, kalau memang SDM yang mengurus persoalan itu dianggap tidak mampu, sebaiknya memang harus digantikan oleh SDM lainnya yang lebih mumpuni. Sebetulnya, pada tahun 2018 nanti, pihaknya berharap hal ini tidak lagi terjadi. Akan tetapi, ia menjadi pesimis kalau SDM yang menangani administrasi terkait serapan anggaran adalah orang yang sama, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini. Terkait kecepatan dalam menyikapi persoalan yang terjadi, sangat tergantung dari kualitas aparatur. ‘’Kontrak-kontrak dengan pihak ketigapun agak lambat. Jadi ini perlu kerja keras,’’ katanya. Ia menyayangkan lambannya cara kerja SDM yang berkaitan dengan persoalan itu. Padahal, mereka mendapatkan honor dari kegiatan itu. Misban menuding pola kerja eksekutif dalam hal ini masih rutinitas belaka. Mereka, lanjut politisi PKPI hanya berpatokan pada jam kerja yang ada. Padahal, Dewan ingin melihat terobosan yang dilakukan eksekutif. Artinya, ASN diminta jangan terlalu berhitung masalah jam kerja. Kalau memang masih ada pekerjaan yang belum tuntas, diharapkan dalam diselesaikan pada hari yang sama. ‘’Itu kalau mereka diundang rapat, mereka harus mengganti jam rapat untuk mengerjakan pekerjaannya agar tidak terlambat,’’ saran Misban. Pasalnya, kata Misban, pekerjaan mereka berbeda dengan ASN-ASN lainnya. ‘’Jadi kalau diundang rapat, pekerjaan yang belum sempat dikerjakan, harus digantikan pada jam kerja yang lain,’’ pungkasnya. Bila perlu, ada evaluasi harian dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sehingga tidak ada lagi penumpukan pekerjaan. (fit)
Banyak Proyek PL di Mataram Belum Dikerjakan Mataram (Suara NTB) Puluhan proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada triwulan keempat belum dikerjakan. Item serta nilai paket proyek berbeda – beda, mulai Rp 25 juta hingga Rp 200 juta. Total proyek penunjukan langsung di PUPR sekitar 100 paket lebih. Ini tersebar di sejumlah kawasan di Kota Mataram. Termasuk beberapa program aspirasi Dewan. Pada postur anggaran 2017, PUPR memiliki total belanja Rp 150 miliar lebih. Dengan rincian Rp 20 miliar belanja pegawai dan Rp 130 miliar lebih untuk pengadaan barang dan jasa. Khusus anggaran PL sekitar Rp 20 miliar. Sementara, anggaran Rp 70 miliar paket di atas Rp 200 juta. Dan, sisanya pengawasan dan pengadaan lainnya. “Ada juga aspirasi Dewan. Itu yang dibentuk satu kegiatan. Namanya usulan masyarakat lewat Dewan nilainya ada Rp 25 juta – Rp 50 juta,” sebut Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Jumat (6/10). Mahmuddin menyebutkan, total paket proyek nilainya di bawah Rp 200 juta sekitar 100 paket lebih. Dengan jumlah paket besar tentu membutuhkan tenaga yang cekatan dan cepat bekerja. Di lain pihak, dirinya kekurangan sumber daya manusia (SDM) khusus perencanaan. Ia berpikir keterbatasan SDM juga dialami di SKPD lainnya. Dari total 100 paket PL tersebut diakui 30 persen belum dikerjakan. Seperti pengalaman - pengalaman sebelumnya tidak menutup kemungkinan paket yang akan dikerjakan terutama sanitasi dan penyambungan air bersih ditolak masyarakat. Khusus sanitasi misalnya, warga enggan dibangunkan safety tank di rumahnya. Demikian pula, sambungan air bersih di satu kecamatan yang tidak disebutkan Mahmuddin. “Kita sudah anggarkan Rp 200 juta untuk sanitasi, tapi di satu kecamatan ternyata sudah tercover sambungan air bersih,” sebutnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
DIKONTRAKKAN - Seorang pengendara melintas di jalan depan Shopping Center dekat eks RSUP NTB, Jumat (6/10). Tim Penelusuran Aset Kota Mataram sedang bekerja mengumpulkan dokumen aset Shopping Center tersebut. Tampak salah satu dari ruko di sana dipasang spanduk dikontrakkan.
Perda RTRW Kota Mataram Walikota Belum Putuskan Dikembalikan Pengisian Dua Jabatan Lowong Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sejauh ini belum memutuskan pengisian dua jabatan kosong di Lingkup Pemkot Mataram, yaitu jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kadis Sosial. Meskipun demkian, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan telah menyiapkan skenario. Skenario itu dimulai dengan penilaian kinerja serta pemetaan pegawai. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian memutuskan apakah dilakukan pergeseran khusus jabatan di Dukcapil ataukah mekanisme pansel. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Seleksi nanti memperha-
tikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas. “Baperjakat sudah menyiapkan skenario. Nanti Pak Wali memutuskan apakah diisi lewat pansel atau pergeseran,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui Jumat (6/10). Eko yang juga Ketua Baperjakat sebelumnya pernah menyampaikan, tim pansel akan mulai bekerja bula September lalu. Mengingat jabatan Disos harus segera diisi pasca purna tugasnya H.L. Indra Bangsawan. Akan tetapi, sampai minggu pertama bulan Oktober belum ada tanda - tanda pansel bekerja. Terkait hal itu, Eko mengklaim pansel sudah bekerja dan proses pemetaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram bahkan tengah mempersiapkan penilaian kinerja pejabat. Hasil penilaian pejabat itu nantinya dijadikan bahan oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk mengisi dua jabatan kosong tersebut. “Pansel sudah bekerja. Sekarang proses pemetaan dan melakukan penilaian kinerja,” katanya. Untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi nantinya diumumkan secara terbuka. Pengumuman ini dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik. Pengumuman pendaftaran berdasarkan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dilaksanakan kurang lebih 15 hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Kemungkinan pelaksanaan pengisian jabatan di Kota Mataram dipercepat. Karena, Sekda memastikan pertengahan bulan Oktober proses pansel bisa selesai. “Insya Allah, pertengahan Oktober bisa selesai,” ucapnya. Pengisian jabatan itu nantinya akan berbarengan dengan mengisi jabatan eselon III dan IV di sejumlah OPD. (cem)
BNN Mataram Rehabilitasi 130 Pecandu Narkoba Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Mataram merehabilitasi 130 pecandu narkoba. Dari total 130 pemakai tersebut, 70 persen di antaranya merupakan anak berusia 17 - 24 tahun atau usia sekolah dan mahasiswa. Jumlah pecandu direhab BNN tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan mulai sadarnya keluarga pecandu dan masyarakat ingin segera merehabilitasi keluarga mereka. Cara seperti itu dinilai sangat baik. Agar tidak menambah atau memperbanyak masyarakat yang terkena narkoba. “Nah, ini sangat diharapkan mulai sadar keluarga yang jadi pecandu,” kata Kepala BNN Mataram, Nur Rachmat dikonfirmasi Jumat (6/10). Jumlah pecandu yang mendapatkan rehabilitasi tersebut 70 didominasi anak usia sekolah dan mahasiswa.
Meskipun, ada sebagian yang telah bekerja. Nur Rachmat menjelaskan, para pecandu itu paling banyak berasal dari keluarga kurang harmonis. Untuk melindungi anak dari jeratan narkoba benteng utama adalah keluarga harmonis. Orangtua jadi pelindung bagi anak anaknya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. “Yang kita temukan 70 persennya itu dari keluarga yang tidak harmonis,” ujarnya. Selain faktor harmonisasi keluarga, faktor lain seperti lingkungan dan pergaulan. Di lingkungan sendiri zat berbahaya itu tersebar luas dan memiliki zat berbeda beda. Termasuk misalnya pil PCC sempat membuat heboh masyarakat. Di satu sisi, pergaulan anak - anak perlu dikontrol. Orangtua harus memantau perkembangan anak mereka. Bila perlu menjadi pendengar setia bilamana anaknya memiliki masalah. Dia menjelas-
kan, 130 pecandu itu dilakukan rawat jalan. Sejumlah enam sampai tujuh orang ada yang dikirim ke Bogor untuk direhabilitasi. “Tergantung tingkat ketergantungannya. Kalau dirasa tidak bisa di sini, kita kirim ke Bogor. Di sana ada rumah sakit khusus rehabilitasi pecandu narkoba,” paparnya. BNN rata - rata menemukan anak - anak ini sebagai pemakai. Pun sebagai pengedar penanganannya berbeda dan bisa dilimpahkan ke ranah hukum. Untuk pembinaan lanjutnya, ada program fokus grup diskusi (FGD). Selain itu, keluarga dilibatkan dalam family sport grup. Selain pecandu diberikan konseling dan keluarga juga diberikan pemahaman. Keluarga sebagai ujung tombak harus diberikan edukasi agar menuntaskan permasalahan narkoba. “ BNN tidak saja rehabilitasi, tapi juga pemberantasan,” demikian ujarnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah berlari kencang menyelesaikan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Dua pekan lalu telah diajukan ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), namun dikembalikan ke Pemkot Mataram karena dokumen tak lengkap. Sebanyak 14 persyaratan diminta oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, Pemkot Mataram baru bisa memenuhi 11 persyaratan saja. Sisanya tiga menunggu surat persetujuan. Baik itu dokumen tapal batas Pemkab Lobar dengan Kota Mataram,berita acara dari badan informasi geofasial, dan dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Pemenuhan tapal batas ini sudah disetujui oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Suratnya dijanjikan akan diterima Jumat ini (kemarin,red). Tapal batas itu penting karena berkaitan dengan komitmen persiapan ruang terbuka hijau. “Saat ini ditandatangani Pak Bupati. Hari ini juga kita ambil dokumen itu,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amiruddin ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/10). Dijelaskan, hasil pra konsultasi ke Kementerian ATR/BPN meminta 14 persyaratan. Berita acara Badan Informasi Geofasial dinilai penting. Nanti skala 1 : 25.000 berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geofasial (BIG). Berita acara akan diserahkan langsung ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada HUT Badan Informasi Geofasial di Jakarta. “BIG menjanjikan berita acara diserahkan 17 Oktober saat hari ulang tahunnya,” katanya. Berikutnya,kajian lingkungan hidup strategis. Itu sudah ditender dan sudah digelar proses konsultasi publik. Pemkot Mataram tetap melakukan prosedur tender bahkan telah ditunjuk pemenangnya. Setelah selesai dilakukan validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup NTB bersama tim khusus. Terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Pemprov NTB meminta dipertahan-
(Suara NTB/cem)
Amiruddin kan 1.800 hektar. Tetapi tidak diperjelas lokasi atau titik - titik mana yang harus dipersiapkan lahan pertanian tersebut. Dinamika perekonomian perkotaan dan adanya program strategis nasional dengan pembangunan Lombok Peacker. Permintaan LP2B itu dipastikan ada perubahan. Pemkot Mataram memiliki pandangan berbeda dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Ia tidak menghitung luas melainkan mengidentifikasi kecenderungan wilayah tidak cepat berkembang. Seperti di pinggiran Kelurahan Jempong dan Babakan. “Nanti akan dilihat apakah sawah dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Kita memerlukan kajian dari akademisi. Kalaupun turun apakah berdampak ke Mataram. Nanti ada perbandingan,” jawabnya. Dijelaskan, pemberian rekomendasi Kementerian ATR/ BPN menggunakan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Permintaan Substansi RTRW. Standar Operasional Prosedur (SOP) membutuhkan waktu tiga bulan. Pemkot Mataram telah melalui 16 tahapan besar. Kendati demikian, tetap diminta pemenuhan RTH publik 20 persen. Terkait lambannya penyelesaian RTRW yang mengakibatkan investasi terganggu, Amir menjelaskan, RTRW melibatkan berbagai pihak dan harus hati - hati. Perubahan ini jelas memiliki dampak luas, sehingga perlu kajian dan proses panjang. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pemanfaatan Hutan untuk Jagung Dimoratorium Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarrom sudah mengeluarkan instruksi untuk memutus izin pemanfaatan hutan oleh masyarakat, karena parahnya dampak perambahan hutan. Untuk di Pulau Sumbawa, kepala dinas menghitung sekitar 40.000 hektar hutan telah dikonversi untuk penanaman jagung. Padahal, perambahan ini dampaknya jauh lebih dahsyat dari kegiatan illegal logging. “Kalau illegal logging, yang dibabat hanya pohon-pohon yang sudah besar. Kalau perambahan, sampai-sampai
anak pohonnya dibersihkan,” kata kepala dinas di ruang kerjanya, Jumat (6/10) kemarin. Sebelumnya, Bupati Dompu, H. Bambang Yasin telah mengajukan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memanfaatkan 15.000 hektar kawasan hutan di daerahnya, agar dimanfaatkan oleh petani untuk penanaman jagung.
Madani Mukarrom mengatakan, usulan tersebut bisa saja dilaksanakan, tetapi harus dengan pola kerjasama dengan perusahaan yang telah mengantongi izin untuk mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Salah satunya PT. Usaha Tani Lestari yang diberikan izin untuk memanfaatkan 8.000 hektar kawasan hutan.
Didalamnya ada 5.000 hektar yang masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, PT. Agro Wahana Bumi juga juga memiliki izin untuk memanfaatkan 1.300 hektar lahan hutan. Lahan yang di pegang oleh perusahaan itulah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ataupun PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) untuk mengembangkan lahan areal tebu. Madani Mukarrom menjelaskan, moratorium pemanfaatan hutan untuk penanaman jagung ini, lebih berpikir kepada dampak ke depan.
Karena itu, ia telah memerintahkan agar setiap pengelola Kawasan Penguasaan Hutan (KPH) untuk mengefektifkan lahan hutan yang sudah dimanfaatkannya. Luasan hutan yang telah dirambah oleh masyarakat, paling luas di Kabupaten Dompu, sampai 10.000 hektar. Salah satu yang melonggarkan masyarakat, bisa saja karena kemudahan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat saat kebijakannya ada di kabupaten/ kota. Sekarang ini, seluruh kewenangan pengelolaan di-
Aprindo NTB Belum Khawatir Dampak Bisnis ”Online” Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB belum merasa khawatir atas dampak berkembanganya bisnis daring (online), terhadap usaha-usaha konvensional. Secara nasionalpun, pengaruhnya masih cukup kecil. Disebut-sebut, usaha konvensional di kota-kota besar di Indonesia mulai kolaps. Dibuktikan dengan banyaknya ritel yang tutup secara tiba-tiba, karena kalah pengaruh dengan bisnis online yang mulai digandrungi masyarakat. Bisnis dan transaksi online telah mendapat tempat di hati masyarakat, karena dianggap lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien. Namun Ketua Aprindo Provinsi NTB, Dr. Azis Bagis mengatakan, tak mengkhawatikan hal itu. Sebab dilihat dari catatan Aprindo nasional, nilai transaksi bisnis konvensional masih 2 persen dari total transaksi pedagangan. “Itu kan angka yang masih sangat kecil,” kata Azis Bagis pada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/10) kemarin. Meskipun tren perkembangan bisnis online tetap naik. Sampai saat ini menurutnya tetap belum mengkhawatirkan di NTB. Kendati ditemukan ada gerai-gerai yang mulai tutup di pusat-pusat perbelanjaan besar di Mataram, sifatnya hanya kasuistis. Pengaruhnya dianggap bukan karena persoalan kalah saing dengan online, melainkan karena faktor-faktor tambahan lain, misalnya kemampuan daya beli masyarakat yang lemah, cara menjual yang kurang bagus, atau bisa saja karena produk yang dijual belum memenuhi selera masyarakat banyak. Bisnis online berdampak hanya kepada beberapa beberapa jenis bisnis, misalnya fashion dengan harga di atas Rp 500.000, masyarakat memang cenderung memilih berbelanja secara online. Karena barang yang dibeli kualitas bagus dan potongan harga relatif besar. “Sepatu yang dijual dengan hrga Rp 1,7 juta di Mal, orang lebih memilih mesan di produsennya langsung, bisa dibeli dengan harga Rp 1,3 juta sampai Rp 1,4 juta, lumayan potongan harganya. Yang berdampak memang fashion,” imbuhnya. Keyakinan Aprindo NTB terhadap belum kuatnya pengaruh bisnis online ini, lebih kepada faktor jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi relatif masih kecil. Dan terbatas pada pemanfaat teknologi yang ada di kota-kota. Sementara NTB, masyarakat pedesaan masih mendominasi. “Kalaupun akan berpengaruh, masih belum saat ini, masyarakat NTB belum minded di online,” imbuhnya. Kendati demikian, Azis Bagis menyarankan agar pengusaha-pengusaha ritel untuk mengunakan dua mata pisau, menjual secara online dan tetap menawarkan secara konvensional. Seperti yang dilakukan oleh Matahari Dept Store katanya. (bul)
Bibit pohon tersebut harus ditanam sebagai tumpang sari. Dalam lima tahun ke depan, bibit tersebut akan menghasilkan dalam bentuk buah yang dapat dijadikan komoditas jualan untuk pemberdayaan masyarakat. “Kalau sudah besar pohonnya, bisa ditanami jagung dibawahnya, pohon buah juga di dapat sebagai penghasilan tambahan. Saya sudah minta kepada semua KPH untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat, kalau tidak bisa lakukan itu, ganti (KPH),” demikian Madani. (bul)
Terancam Dicabut, Izin Pemanfaatan Hutan PT. Koneksia
Literasi Keuangan NTB Terendah Kedua di Indonesia Mataram (Suara NTB) Literasi keuangan atau tingkat pengetahuan masyarakat NTB tentang lembaga keuangan berada pada peringkat kedua terendah di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, bersama industri keuangan di bawahnya, akan bergerak menyasar masyarakat pinggiran untuk sosialisasi ten(Suara NTB/bul) tang peran dan manfaat Farid Faletehan lembaga keuangan. Persoalan ini dikemukakan Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan usai melakukan kegiatan inklusi keuangan, bersama Bank Indonesia dan salah satu perbankan nasional di SDN 1 Cakranegara Mataram, Jumat (6/10) kemarin. Pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan ada di urutan kedua terendah secara nasional. Karena itu, Farid mengatakan otoritas terus melakukan literasi keuangan kepada masyarakat, agar inklusi keuangannya meningkat. “Kita (NTB) masih 20 persen (literasi keungannya). Masih rendah sekali, makanya kita gencarkan edukasi. Ada produk kita namanya Simpel (Simpanan Pelajar) di Bank Indonesia namanya Tabunganku,” tambah Farid. Didampingi Manajer Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ni Putu Sulastri, Farid menjelaskan salah satu penyebab rendahnya literasi keuangan masyarakat NTB, lebih dipengaruhi karena sebagian besar wilayah NTB lokasinya di pedesaan. Karena itulah, target otoritas, sosialisasi tentang industri keuangan akan dilakukan hingga ke pesantrenpesantren di kabupaten-kabupaten yang belum terjangkau. Seperti yang dilakukan kemarin, kenapa sasarannya adalah anak-anak SD. Penting hal tersebut untuk mendasari pemahaman generasi muda Indonesia tentang lembaga keuangan, peran dan fungsinya. Hal ini juga dilakukan di tingkat, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kegiatan inklusi keuangan dilakukan dalam rangka mendekatkan masyarakat dengan lembaga keuangan. Karena itu, OJK juga mendorong semua industri keuangan lainnya untuk bergerak bersama-sama menyasar masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan, hingga di tingkat kecamatan-kecamatan. “Ketika masyarakat sudah mengenal lembaga keuangan, kalau butuh uang tidak lagi mencari rentenir, tidak lagi mencari investor bodong, masyarakat akan ke bank. Kalau masyarakat punya uang, akan ditabung di bank, bukan justru menginvestasikan uangnya untuk kegiatan-kegiatan bodong,” imbuhnya. Farid Faletehan memberikan gambaran tentang bagaimana Singapura, dengan literasi keuangan di atas 90 persen, masyarakatnya cukup sejahtera. Karena itu, Indonesia pada 2019 mendatang targetnya 75 persen masyarakat sudah mengenal lembaga keuangan. Sementara itu, Ni Putu Sulatri menyebut yang dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, salah satunya dengan dilaksanakannya secara rutin Lomba Cerdas Cermat (LCC) kebanksentralan. Dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, rasa cintanya terhadap rupiah akan semakin kuat. (bul)
tarik ke provinsi. “Karena itu saya ingin kendalikan, tidak boleh lagi ada lahan hutan yang digunakan, kecuali dengan memanfaatkan lahan milik perusahaan yang sudah mendapat izin,” kata Madani. Terhadap lahan hutan yang telanjur dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah telah menyiapkan bibit untuk pohon buah atau jenis-jenis pohon hutan lainnya. Ia juga mengajak kepada perusahaan-perusahaan atau seluruh stakeholders terkait untuk ikut menyiapkan bibit yang dapat dimanfaatkan.
(Suara NTB/bul)
GULE GENDING - Gula gending masih dipertahankan, kendati keberadaannya sudah mulai kalah saing dengan produk pabrikan dengan beragam warna dan aneka rasa. Mereka yang mempertahankan produksi dan menjajakan gule gending ini yakin, mereka memiliki pasar tersendiri di tengah moderenisasi. Salah seorang pedagang gule gending berkeliling di pelataran pusat perbelanjaan di Mataram.
Mataram (Suara NTB) PT. Koneksia selaku pemegang izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bima telah mendapatkan dua kali peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Satu kali peringatan, izinnya dicabut. Demikian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarrom di ruang kerjanya, Jumat (6/10) kemarin. Perusahaan ini mendapat peringatan dua kali, karena dianggap tidak memanfaatkan izinnya dengan baik untuk mengelola HTI seluas 42.000 hektar di Bima. “Mungkin tidak ada dananya,” kata kepala dinas. Perusahaan ini dulunya mengajukan izin untuk mengembangkan tanaman industri untuk bahan baku kertas. Sayangnya, rencana tersebut tak dilaksanakan. Jika izinnya telah dicabut oleh kementerian, Dinas LHK NTB akan melaksanakan sekenario pengelolaan hutan dengan perusahaan (investor) yang tertarik, pengelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kelompok masyarakat. Jika dikelola dengan skenario itu, maka pemerintah daerah akan mendapatkan setoran pendapatan dari KPH sebesar 25 persen dari total penjualan hasil HTI. Belum lagi manfaat yang didapat langsung oleh kelompok masyarakat yang terlibat. Terhadap izin yang lahan yang tidak dimanfaatkan ini, Madani Mukarrom mengaku, selain pemerintah daerah dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya, pemerintah juga merugi karena mengawasi kawasan hutan yang tidak memiliki isi. Sebab setiap tahun, satu KPH harus menyiapkan anggaran pengawasan Rp 250 juta setahun. Berarti 3 KPH yang ada di wilayah Bima Dompu, akan mengelurakan anggaran sebesar Rp
(Suara NTB/bul)
Madani Mukarrom 750 juta setahun untuk pengawasan. “Hutan yang diawasi tidak ada isinya. Harusnya dia (perusahaan) yang punya tanggung jawab pengawasan,” imbuhnya. “Makanya kami maunya dicabut saja izinnya (PT. Koneksia). Biar kita kasi izin untuk investor lainnya. Kalau izinnya masih di kementerian, negara hanya akan mendapatkan PNBP (Pajak Negara Bukan Pajak). Kalau dia kelola bersama KPH, masyarakat, kita akan mendapatkan PAD langsung, dan masyarakat terlibat,” imbuhnya. Di NTB hanya satu perusahaan itu yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan izin oleh pemerintah. Beberapa perusahaan lain, diantaranya PT. Usaha Tani Lestari yang mengelola izin pemanfaatan hutan seluas 36.000 hektar di Bima dan Dompu, PT. Sadhana Arifnusa yang mengelola izin pemanfaatan hutan seluas 4.000-an hektar di Lombok, PT. AWB yang mengelola seluas 26.000 hektar, Koperasi Kompak Sejahtera di KLU mengelola 2.000 hektar, dan beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan KPH mengelola antara 500 hektar sampai 1.000 hektar per perusahaan. (bul)
Telkomsel Siagakan Layanan Komunikasi Antisipasi Letusan Gunung Agung Mataram (Suara NTB) Pasca Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBP) wilayah Bali menyatakan telah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung di Kabupaten Karangasem (Bali), menjadi level IV (Awas), Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup yang merupakan satu-satunya operator selular milik Indonesia, telah melakukan beberapa langkah antisipasi. Baik terhadap pengamanan alatalat produksi, sumber daya manusia internal, maupun penyiapan bantuan tanggap darurat untuk warga yang terdampak bencana. Dalam keterangan tertulis
yang diterima media ini, GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Danny A Triawan mengungkapkan, Telkomsel selalu berupaya memberikan prioritas utama terhadap pengamanan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Bali, khususnya di lokasi terdekat dengan Gunung Agung. Hal tersebut demi menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi terbaik dan berkualitas, terutama dalam mendukung kelancaran komunikasi, informasi dan koordinasi baik antar petugas penanggulangan bencana maupun antar warga dan masyarakat yang berada di lokasi pengung-
sian serta di sekitar wilayah Karangasem. Berbagai upaya preventif dan kuratif yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya layanan komunikasi telah diambil. Begitu pula terhadap pengamanan infrastruktur telekomunikasi, Telkomsel bersama TelkomGroup sudah menyiapkan beberapa alternatif pemulihannya supaya layanan kepada pelanggan tetap terjaga. “Hingga saat ini, kenyamanan pelanggan Telkomsel di wilayah
(Suara NTB/ist)
ANTISIPASI - Antisipasi dan tindakan Telkomsel bersama TelkomGroup di Bali
Kabupaten Karangasem dalam berkomunikasi maupun dalam menikmati layanan data, didukung lebih dari 200 BTS, di mana sebagian merupakan BTS broadband (3G dan 4G). Adapun layanan 4G LTE sendiri disokong jaringan handal dengan penggelaran lebih dari 30 eNode B,” papar Danny. Sementara GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra, Anandoz Bangsawan menambahkan, selain telah me-
nyiapkan BTS Combat Telkomsel dalam mendukung penanggulangan bencana di beberapa lokasi Posko untuk membantu petugas serta para pengungsi, Telkomsel juga menyediakan ‘Posko Bantuan Telepon Gratis’ di beberapa titik lokasi pengungsian di wilayah Karangasem, sehingga masyarakat selalu dapat melakukan komunikasi dengan cepat, mudah, dan nyaman. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
SUARA PULAU LOMBOK
KPU Lotim Minta Dukcapil Selesaikan Perekaman E-KTP
Relokasi SDN 3 Pemenang Belum Direspons BPKAD Tanjung (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga kini belum merespon rencana relokasi SDN 3 Pemenang, di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang. Pasalnya, SKPD terkait selaku pengguna aset lahan SD belum menemukan solusi atas lahan pengganti SD tersebut. Kabid Aset pada BPKAD Lombok Utara, Nurasmaun Gunadi, Jumat (6/10) mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menghapus aset sekolah dari daftar aset untuk dialihkan ke Disperindag selaku pengelola bangunan pasar. Dari rencana awal, bangunan SD akan direncanakan untuk digusur dan dijadikan areal parkir bagi pengunjung pasar baru. “Belum dihapus karena baru pengajuan. Kalau hapus sekarang SD belum ada pengganti. Secara prosedur, kalau pengajuan sudah tapi belum kita setujui. Nanti kalau kita hapus bagaimana anak-anak, sekolah dimana?” kata Gunadi. Pihaknya meminta kepada SKPD terkait – Disperindag dan Dikpora untuk duduk bersama. Dalam hal ini memastikan lokasi alternatif untuk SD, berikut membangun SD baru bagi siswa setempat. Asalkan lokasi lahan sudah ada, maka pihaknya siap menghadirkan Dikpora dan Disperindag untuk membahas relokasi SD tersebut. Tanpa kepastian lahan itu, BPKAD akan tetap menolak rencana relokasi SD. Sebab dikhawatirkan akan berdampak pada kelangsungan belajar mengajar anak-anak di sekolah tersebut. “Saran kami, carikan tempat relokasi dulu, kalau pun sudah ada, tanah milik siapa. Relokasi tentu dengan pertimbangan sumber murid. Karena di sana banyak murid dari Dusun Tebango, saran kita relokasi ke Tebango karena lebih dekat dengan warga,” sambung Gunadi. Terpisah, Kasi Sarpras Bidang Dikdas pada Dinas Dikpora Lombok Utara, Faturrahman, S.Pd., mengungkapkan rencana relokasi SDN 3 Patim mencuat setelah adanya keinginan dari Disperindag untuk memanfaatkan lokasi SD sebagai areal parkir pasar baru. Sementara di lokasi pasar lama Pemenang saat ini, nantinya akan dibangun Sekolah SDN 3 yang baru. “Kalau kita dari Dikpora tidak ada masalah, asalkan sekolah tetap dibangun. Kalau tidak ada sekolah, maka menjadi pertimbangan siswa belajar ke mana,” ungkapnya. Disperindag sejauh ini masih dalam tahap membangun pasar baru yang berlokasi di Lapangan Guntur Muda, Pemenang. Pasar lama menurut rencana akan dirobohkan. Keberadaan pasar baru nantinya diperkirakan akan kesulitan lahan parkir. Dari sanalah muncul wacana relokasi SDN ke lokasi pasar lama, dan lokasi SD saat ini akan dibangun areal parkir. Terpisah, Ketua Komisi I bidang aset DPRD KLU, Ardianto, SH., menegaskan agar SKPD terkait selaku pengguna aset tidak bergerak untuk merencanakan relokasi dengan matang. Sebab relokasi apalagi membangun gedung sekolah baru memerlukan proses, termasuk pembahasan anggaran di DPRD KLU. Pihaknya khawatir, pembangunan pasar baru memanfaatkan Lapangan Guntur Muda tidak direncakan dengan baik. Sebab terbukti, Disperindag diyakini akan kesulitan mengatur pasar mengingat tidak adanya tempat parkir bagi pengunjung pasar. (ari)
TMMD 2018
PUPR Survei 10 Jalan Lingkungan
(Suara NTB/ari)
M. Zaldy Rahardian
Selong (Suara NTB) Data terakhir yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim sendiri jumlah warga Lotim yang terancam kehilangan hak pilihnya mencapai 260 ribu lebih. Mengingat kenyataan tersebut, KPU Lotim berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) segera menyelesaikan perekaman. Menjawab Suara NTB, Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh menjelaskan, sesuai ketentuan terbaru, seluruh warga yang tidak punya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) tidak berhak memilih. Pihak KPU Lotim katanya terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Dalam waktu dekat, pihak KPU akan melayangkan surat kembalikeDukcapiluntukmemaksimalkan perekaman. Tidak diinginkan ada warga yang berhak memilih namun tidak bisa menggunakanhakpilihnyahanyaalasan tidak ada E-KTP atau surat keteranganpenggantiE-KTPtersebut. KPU Lotim dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih akan terus berkoordinasi dengan KPU. Ratusan ribu orang yang belum merekam diharap segera ditindaklanjuti. KPU katanya tidak bisa mendeteksi siapa-siapa saja saat ini
(Suara NTB/ist)
TANAM PISANG - Masyarakat di Pringgajurang Utara melakukan aksi tanam pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes karena kondisi jalan yang buruk dan tak kunjung diperbaiki.
Warga Pringgajurang Utara Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan Selong (Suara NTB) Masyarakat di Desa Pringgajurang Utara, melakukan aksi tanam pisang di tengah jalan yang mengarah ke objek wisata pemandian Otak Kokok Joben. Aksi tersebut dilakukan masyarakat sebagai luapan kekesalan lantaran jalan tersebut bertahun-tahun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Dari keluhan masyarakat, jalan yang dinamakan jalan lingkar menuju objek wisata Joben tersebut merupakan akses jalan yang sering dilewati oleh masyarakat setempat dalam mengangkut hasil pertanian. Kondisi jalan semakin parah ketika memasuki musim hujan. Pasalnya, badan jalan seketika berubah seperti saluran irigasi. Untuk melampiaskan kekecawaannya, masyarakat setempat melakukan aksi tanam pisang di badan jalan. Diketahui sebelumnya, jalan yang sudah hampir puluhan tahun tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah tersebut
awal tahun 2014 lalu sempat menjadi sorotan dengan dilakukannya beberapa kali hearing antara masyarakat dan Dinas PU di DPRD Lotim. Dari hasil pertemuan itu, pemerintah akhirnya menganggarkan perbaikan jalan tersebut. Hanya saja perbaikan yang dilakukan saat itu hanya sebatas di ujung atau tidak tuntas hingga tempat objek wisata Joben. Maka dari itu, saat ini masyarakat mendesak supaya jalan tersebut dapat dituntaskan. Menanggapi hal tersebut, Jumat (6/10), Camat Montong Gading, Humaidi, menjelaskan bahwa kelanjutan pembangunan jalan dari Pringga-
jurang Selatan ke Pringgajurang Utara menuju objek wisata Joben masihd alam tahap pelelangan. Dimana, rencananya jalan tersebut akan dibuat jalur dua yang rencananya akan dikerjakan pada tahun 2018 mendatang. Hanya saja, yang menjadi persoalan saat ini yakni masalah ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terdampak pelebaran jalan. Baik pada bagian kiri maupun kanan. Kendati demikian, Humaidi menjelaskan bahwa jalan tersebut saat ini masih bisa dilewati baik oleh roda dua maupun roda empat meskipun masyarakat melakukan aksi tanam pisang di badan jalan. ‘’Kades Pringgajurang Utara dan Pringgajurang Selatang sudah dipanggil oleh Pemda untuk menyikapi persoalan ini. Terutama terkait ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terdampak pelebaran jalan,” jelasnya. (yon)
yang masuk belum memiliki dokumen kependudukan. Termasuk para pemilih pemula yang diakui sebagian besar pasti belum memiliki KTP. Namun setidaknya katanya sudah masuk dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga. Untuk pemilih pemula ini, lanjut Saleh jumlahnya memang cukup besar. Diperkirakan mencapai 88-90 ribu. “Mengenai data detailnya kita tidak bisa, karena data dari Dukcapil semua,” paparnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Sateriadi menyebutkan, jumlah warga yang belum melakukan perekaman tinggal 150 ribu orang dari 919.276 jiwa warga Lotim yang masuk kategori wajib KTP. Dari proses perekaman dengan cara jemput bola yang dilakukan Dukcapil, sampai saat ini 758.371 warga sudah melakukan perekaman. Sisanya tinggal sedikit. Katanya, petugas saat datang melakukan perekaman acap kali tidak bertemu dengan warga. Ada yang karena alasan pergi ke sawah atau alasan lain sehingga tidak ada di tempat. Dukcapil lanjutnya terus menjalin koordinasi dengan KPU. Termasuk mengenai fungsi Surat Keterangan sebagai pengganti EKTP. Suket E-KTP ini disertakan dengan domisili. (rus)
Tak Penuhi Standar, Status Klinik di Tiga Gili Diturunkan Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan Lombok Utara bersikap tegas atas keberadaan klinik kesehatan milik swasta yang membuka layanan di 3 gili. Berdasarkan penilaian Dikes, diputuskan bahwa sebanyak 3 Klinik di Gili diturunkan statusnya sebagai Tempat Praktik biasa. Hal itu diakui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, pada Dikes Lombok Utara, dr. H. Abdul Kadir, Jumat (6/10). Dikatakannya, sebelumnya 3 gili tercatat ada 6 lembaga kesehatan yang membuka pelayanan sebagai Klinik. Pada prosesnya setelah melalui verifikasi dan penilaian berdasarkan peraturan Permenkes, maka 3 klinik dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Di kawasan 3 gili, ada 3 klinik yang kini beralih fungsi menjadi tempat praktik biasa karena tidak memenuhi syarat,” ungkap Kadir. Penilaian standar prosedur operasional klinik sebagaimana dijelaskan, mengacu pada Permenkes No. 9 tahun 2014 menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Paling mendasar adalah izin operasional. Sayangnya dari 6 Klinik yang terdaftar sejak lama, 3 klinik tidak melakukan perpanjangan izin operasional sebagai klinik.
Dalam perpanjangan izin ini ini sendiri, perayaratan yang diatur Permenkes berbeda dengan sebelumnya. Regulasi ini pun lebih ketat dan rinci guna meningkatkan standar pelayanan kepada pasien. Beberapa persyaratan meliputi, rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Surat Tanda Registrasi (STR), kelengkapan UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupateb, Izin HO, IMB, dari Disnaker Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten serta bukti kepemilikan atas lahan melalui sertifikat tanah. “Untuk tenaga dokter saja, harus memiliki minimal 2 orang. Sedangkan di 3 klinik (yang diturunkan statusnya) tidak mampu memenuhi 2 dokter,” jelasnya. Kadir menilai, mobilitas tinggi masyarakat di kawasan 3 gili akibat kemajuan pariwisata setempat membuat pelaku usaha mulai merambah bisnis pelayanan kesehatan. Ia membandingkan, jumlah klinik di Desa Gili Indah saja lebih banyak dari jumlah klinik se Kebupaten. Selain 6 klinik sebelumnya, di 3 Gili juga sudah beroperasi 16 praktik dokter yang seluruhnya sudah mengantongi izin. “Di kawasan daratan Lombok Utara saja hanya ada 8 praktik dokter dan 1 klinik,” pungkasnya. (ari)
Disos Kirim Penyandang Disabilitas Ikuti Pelatihan Keterampilan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Sosial (Disos), secara intens mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Sejauh ini, sekitar 97 orang penyandang disabilitas Lotim yang sudah dikirim mengikuti pelatihan baik ke Denpasar maupun Makassar. Dijelaskan Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, Ir. H. Mulyanto Tedjokusumo, pelatihan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas taraf hidup mereka. Pasalnya, adanya pelatihan tersebut diharapkan kaum disabilitas dapat menyerap ilmu melalui pelatihan yang diterimanya dan tentunya dapat menjadikan kehidupan penyandang disabilitas lebih terarah. Mulyanto memaparkan, dari sekitar 97 penyandang disabilitas yang dikirim itu, rata-rata ketika pulang ke kampung halamannya memiliki keterampilan. Baik di bidang menjahit maupun pada bidang kompetensi lainnya berupa otomotif, elektronik seperti dalam pengoperasian komputer. Artinya, kecerdasan dari para penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna rungu maupun tuna grahita tidak bisa diremehkan ketika ia mendapat pelatihan oleh instruktur yang memang
berkompeten. “Selama ini hanya kita kirim ke Makassar dan Denpasar. Ketika balik, rata-rata kemampuan dan keterampilan mereka cukup bagus,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (6/10). Lebih jauh, Mulyanto menyampaikan bahwa setelah mengikuti pelatihan keterampilan, para penyandang disabilitas juga diberikan bantuan berupa modal usaha maupun alat yang sumber anggarannya dari APBN. Maka dari itu, saat ini penyandang disabilitas terutama tuna netra yang diarahkan menekuni keterampilan menjahit rata-rata sudah membuka ruang praktik di rumahnya masing-masing. “Tidak hanya pelatihan, setelah pelatihan mereka juga diberikan modal dan alat untuk menerapkan kompetensi yang dimilikinya itu,” jelasnya. Mulyanto menambahkan, pengiriman penyandang disabilitas ke luar daerah untuk mengikuti pelatihan akan terus dilakukan karena sejauh ini APBD Lotim belum mampu mengarah pada pelatihan penyandang disabilitas. Menurutnya, dengan adanya keterampilan yang mele-
kat pada penyandang disabilitas itu, ke depan dapat melaksanakan tugas sosial serta dapat hidup secara mandiri di tengah masyarakat tanpa ketergantungan pada orang lain. “Dari APBD kita belum mampu mengarah untuk melakukan pelatihan. Adapun tahun ini kita mengusulkan sekitar 16 orang penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan. Semua yang sudah mengikuti pelatihan juga tetap kita pantau,” tutupnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah melakukan survei sedikitnya 10 jalan lingkungan sebagai program penataan melibatkan unsur TNI. Tahun 2018 mendatang, Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digalakkan seiring kedatangan tentara dari 42 negara. Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahardian, ST., MT., kepada wartawan Jumat (6/10) mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan program TMMD untuk dikerjakan oleh TNI pada tahun depan. Program tersebut berkorelasi dengan kedatangan sejumlah angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara dari 42 negara ke Indonesia. “Sesuai surat yang kita terima, kedatangan para tentara dari 42 negara mengagendakan program di 3 Kabupaten di NTB, termasuk Lombok Utara. Kita sedang survei kegiatan apa saja yang nantinya dikerjakan oleh TMMD,” ungkap Zaldy. Dijelaskan, dirinya sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mensurvei titik-titik yang akan dijadikan program TMMD. Potensi kegiatan akan mengarah pada penataan jalan lingkungan, dalam bentuk rabat atau talud. Bulan Desember mendatang, perwakilan dari TNI akan datang ke Lombok Utara untuk memfinalisasi kegiatan apa saja yang akan dikerjakan. Untuk itu, penting bagi Dinas PU mempersiapkan desain gambar kegiatan serta pagu anggaran untuk kegiatan dimaksud. “Pagu masih kita bahas, karena kita juga masih mensurvei terkait panjang jalan lingkungan dan lainnya. Satu titik bisa 200-an meter atau lebih tergantung dari kondisi yang ada,” jelasnya. Zaldy mengatakan, dari perencanaan yang dilakukannya TMMD sudah bisa dipastikan akan bisa bekerja mulai Januari tahun depan. Sehingga kagiatan sudah bisa dilaporkan saat puncak acara yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat. Menurut Kadis PU, keterlibatan TNI dalam program TMMD di KLU cukup berdampak. Terutama dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Ia mencontohkan, pada paket kegiatan pembukaan jalan baru Bentek – Malaka (Kecamatan Pemenang) dan pembuatan jembatan, Dusun Soloh Atas (Desa Samik Bangkol) memerlukan anggaran hanya Rp 750 juta. Padahal dari hitungan pemerintah, kedua anggaran tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar jika dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor). “Selain penataan jalan lingkungan, TMMD juga akan mengagendakan untuk menenggelamkan kapal di perairan Lombok Utara. Tujuannya untuk membantu percepatan proses konservasi terumbu karang di wilayah 3 Gili,” demikian Zaldy. (ari)
Halaman 4
H. Mulyanto Tedjokusumo
(Suara NTB/rus)
Lalu Putra Agus
PDAM Labuhan Haji Optimalkan Pelayanan Selong (Suara NTB) Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kecamatan Labuhan Haji diakui belum mendapatkan pelayanan yang optimal. Sejumlah tempat masih perlu perbaikan jaringan dan sistem distribusi air. Menyikapi hal itu, PDAM Cabang Labuhan Haji terus melakukan upaya optimalisasi pelayanan. Disampaikan Kepala Cabang PDAM Labuhan Haji Lalu Putra Agus, sumber mata air yang dialirkan ke wilayah Kecamatan Labuhan Haji ini terus dioptimalisasi. Disebut ada dua mata air yang diambil. Yakni Ladon dan Mencerit. Sistem distribusi Air bersih PDAM ke sebagian wilayah di Kecamatan Labuhan Haji seperti Kelurahan Geres, Karang Sari beberapa tahun belakangan tidak be-
gitu maksimal. Dalam program optimalisasi jaringan ini, mata air Ladon itu diambil sebesar 5 Liter perdetik dan di Mencerit 4 liter Perdetik. Sudah dilakukan penyempurnaan sistem pipa sepanjang 1 kilometer (km) lebih Setelah proyek tersebut usai dikerjakan, maka diyakini pelanggan di Gres Barat Kelurahan Geres dan Karang Sari bisa terjangkau. Disebut, di wilayah tersebut ada sekitar 300 orang pelanggan. Ia tidak menyangkal, para pelanggan PDAM tersebut berulang kali melayangkan protes. Penuturan pelanggan PDAM di wilayah Gres sendiri, selama beberapa tahun menjadi pelanggan PDAM. Selama itu, air yang ke luar dari pipa PDAM ini sebagian besar hanya angin. Harapan pelanggan segera dipikirkan oleh PDAM solusinya. (rus)
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Gerindra Lobar Digoyang Isu Keretakan Giri Menang (Suara NTB) Beredarnys isu Ketua DPC Gerindra Lobar, H. Muhammadun bakal diganti. Imbasnya akan berpengaruh terhadap komposisi pimpinan DPRD Lobar. Saat ini Gerindra menempatkan kadernya di Wakil Ketua DPRD, H. Nursaid. Posisi H. Nursaid berpotensi goyah jika posisi Ketua DPC jatuh ke kader lainnya, Hj. Nur Hidayah, yang juga anggota DPRD setempat. Ketua DPC Gerindra Lobar, Muhammadun mengaku isu telah lama beredar. Menurutnya, jika diganti maka DPP mencabut SK dirinya sebagai ketua. Gerindra, katanya, parpol komando. Diakui, masa kepemimpinannya tidak ada istilah masa berakhir. Tergantung dari DPP.”Kan dari dulu isunya saya mau diganti,”jelasnya. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP, kalau memang maunya DPP menggantinya ia tak bisa melawan. Namun demikian mekanismenya di partai, biasanya kalau mau diganti, dia akan dipanggil oleh Badan Seleksi DPP. Badan seleksi akan menyidang, apakan pernah melakukan kesalahan atau tidak. “Kalau diberhentikan, pasti ada dasarnya,” jelasnya. Sementara itu, dikonfirmasi terkait isu pergantian dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Nursaid dengan tegas mengatakan bahwa isu itu memang santer terdengar dari dulu. “Itu dari dulu, saya serahkan ke partai saja,” pungkasnya . Menyoal langkah politik pada Pilkada 2018 ini, di mana Gerindra sendiri diisukan merapat ke petahana H. Fauzan Khalid. Nursaid tak membantah isu tersebut, tapi juga tidak mengamini. Dia hanya menyampaikan bahwa posisi Gerindra di Pilkada Lobar dan Pilkada Provinsi NTB ini bisa dibilang dilematis. Bagaimana tidak, figur yang akan diusung memiliki DNA partai lain, bukan Gerindra. “Siapapun yang menang, DNAnya bukan Gerindra. Lalu Gerindra di mana ? Saya sampaikan (di petinggi partai), sekarang komandan mau dukung calon yang menang atau yang kalah, tinggal pilih,” tuturnya bercerita. Lalu kemana posisi Gerindra di Pilkada Lobar ini ? Nursaid tak berani memberi jawaban gamblang. “Tidak keluar dari mulut saya, tapi saya tahu ke mana. Karena kepada saya disampaikan langsung. Saya tidak mau terpancing (wartawan), tapi saya tahu arahnya ke man,” imbuhnya. Namun demikian, Wakil Ketua II DPRD Lobar itu menyatakan bahwa saat Fauzan Khalid Wakil Bupati dan kini menjadi Bupati, tokoh masyarakat Kuripan yang merupakan daerah asalnya selalu mendukung Fauzan Khalid. “Apapun keputusan partai ke Fauzan Khalid, ya kita dukung. Apa yang tidak mungkin,” imbuhnya. Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Lobar dari Partai Gerindra, Hj. Nurhidayah, tak memberi jawaban. Begitu juga ketika ditanya soal isu pergantian unsur pimpinan di lembaga dewan dari Gerindra. “Nanti,” cetusnya singkat. (her)
Dugaan Pungli di Puskesmas Perampuan karena Faktor Manusia Giri Menang (Suara NTB) Tim Saber Pungli Lombok Barat mengaku kecolongan dengan pengungkapan dugaan pungli di Puskesmas Perampuan, Labuapi, Lobar. Pasalnya, tim Saber Pungli Lobar tak tahu menahu terkait penggedelahan tersebut, sebab tak dilibatkan oleh Tim Saber Pungli Provinsi NTB. Namun demikian, tim Saber Lobar menghormati pengungkapan dugaan pungli tersebut. “Itu urusan provinsi, kita tidak diajak,” kata Tim Saber Pungli Lobar sekaligus Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, Jumat (6/10). Kenapa tidak ada langkah antisipasi pencegahan pungli? Menurutnya, tim sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sebelumnya. Baik melalui sosialisasi ke semua SKPD, bahkan tahapan sudah dijalankan baik melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Lantas kenapa masih ada praktik ini? Menurutnya, namanya manusia kembali ke unsur manusia. Terkait unsur kelalaian, menurutnya tidak demikian, namun kembali ke oknum manusia. Sebab sejauh ini, langkah antisipasi melalui sosialisasi tak kurang dilakukan baik ke desa dan puskesmas serta SkPD. Di samping itu, pemasangan plang. Begitu pula penyampaian di Rapim sejauh in gencar dilakukan oleh pimpinan. “Jadi ini sedang berproses, kita hormati proses di tim saber provinsi,”jelasnya. Apakah nanti akan diaudit Inspektorat? Menurutnya tidak bisa pihaknya masuk kalau salah satu sudah masuk, kecuali ada pelimpahan ke Tim Saber Lobar barulah ditangani. Sejauh ini diakui, belum ada koordinasi terkait persoalan pungli di puskesmas Perampuan tersebut. Menyoal adanya informasi tambahan bahwa telah terkait pemotongan dana Kapitasi di Puskesmas Perampuan, menurutnya ia tidak tahu sebab persoalan ini masih diselidiki di tim Saber Pungli provinsi. (her)
Dokter RSU Gerung Diduga Nyambi Praktik di Tempat Lain Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) Gerung, Lombok Barat (Lobar) terganggu diduga akibat dokter spesialis yang bekerja nyambi alias sampingan di tempat lain. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak rumah sakit bakal menerapkan aplikasi pendaftaran online sehingga mau tidak mau dokter harus siaga di rumah sakit. Dirut Rumah Sakit Gerung, Arbain Ishak mengaku telah menggelar pertemuan dengan para komite medik rumah sakit membahas aplikasi pendaftaran online yang bakal diluncurkan. Melalui sarana itu, masyarakat bisa mendaftar lewat rumah sehingga tidak perlu ke rumah sakit. “Tapi kendalanya dokter spesialis. Kalau sesuai aturan, maka dokter spesialis ini disiapkan. Kami sosialisasikan aplikasi ini. Intinya mereka setuju dengan aplikasi namun perlu sosialisasi dan belajar di mana sudah terapkan aplikasi ini,”jelasnya. Konsekuensi berlakunya aplikasi ini jelasnya, para dokter spesialis mau tidak mau harus datang dan siaga di rumah sakit. Sebab di aplikasi tersebut akan muncul nama dokter yang bakal menangani warga tersebut. Masyarakat bisa memilih dokter yang diinginkan. Akan tetapi Kalau tidak ada dokter ketika warga dating, maka masyarakat yang akan kecewa. Karena itulah pihaknya mempersiapkan aplikasi tersebut. “Kami harapkan mereka (dokter) hadir lebih awal,”jelasnya. Selain itu, pihaknya tengah membangunkan Rumdis dokter namun khusus bagi wajib kerja dokter spesialis (WKDS), dokter ini jelasnya hanya punya waktu bertugas di rumah sakit. Mareka pun bertugas hanya setahun di rumah sakit. Pengerjaan fisik Rumdis ini sudah mulai seminggu lalu, bangunan in hanya satu Lokal dengan ukuran 8 x 8,5 meter. “Kami juga berencana membuka Pelayanan poli tidak saja pagi, namun sore hari,”jelasnya. Sejauh ini terdapat tiga dokter spesialis yang menangani yakni Poli penyait dalam, obgin, dan spesialis anak. Terkait operasionalnya, pihaknya juga mempersiapkan sebab pasti ada tambahan anggaran, karena pihaknya perlu menyiapkan tenaga kasir, perawat, tenaga medis dan optik. “Konsekuensinya biaya operasional akan naik,”jelasnya. Namun biaya operasional pelayanan poli sore ini bisa ditambal melalui pendapatan pelayanan poli pada Arbain Ishak sore hari. (her) (Suara NTB/her)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Melonjak, Harga Lahan di Loteng Praya (Suara NTB) Sejumlah proyek besar yang telah dan sedang berjalan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat harga lahan di daerah ini melonjak. Bagaimana tidak, di sejumlah titik kenaikan harga lahan bahkan mencapai puluhan kali lipat. Di satu sisi, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan harga lahan tersebut. Saat menerima kunjungan anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor Bupati Loteng, Jumat (6/ 10), Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. Msi., mengaku kenaikan harga lahan disejumlah wilayah di daerah ini bisa dikatakan menggila. Karena kenaikan harganya jauh di atas yang diperkirakan. Ia mencontohkan, harga lahan di sekitar Lombok Inter-
nasional Airport (LIA) di Desa Batujai. Sebelumnya bandara ada harganya hanya berkisar paling tinggi Rp 15 juta per are. Itu pun pemilik lahan masih kesulitan mencari pembeli. Tapi sekarang, ketika bandara sudah beroperasional, harga lahan di kawasan tersebut rata-rata sudah di atas Rp 100 juta. “Sekarang kalau ada masyarakat yang mau jual lahan, apalagi dekat dengan bandara sangat gam-
pang. Meski harganya sangat mahal,” akunya. Kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Kawasan Mandalika. Meski proses pengembangan kawasan tersebut baru berjalan, tapi harga lahan di kawasan tersebut sudah melonjak. Di satu sisi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menghambat laju investasi di daerah ini. Akibat harga lahan yang begitu tinggi, banyak investor
yang enggan masuk berinvestasi. Namun di sisi lain, itu juga menguntungkan bagi masyarakat pemilik lahan. “Tapi kita sudah ingatkan kepada masyarakat pemilik lahan, supaya tidak menjual lahannya. Jika memang ada yang minat, lebih baik disewakan saja,” ujar Nursiah. Bagi pemerintah daerah, kenaikan harga lahan tersebut secara tidak langsung juga memberi dampak pada peningkatan pendapatan daerah. Khusus dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena dengan naiknya harga lahan tersebut, maka besaran PBB yang mesti dibayar atas lahan tersebut juga meningkat. (kir)
(Suara NTB/kir)
H.M. Nursiah
NJOP di Loteng Dinilai Beratkan Masyarakat Praya (Suara NTB) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengevaluasi kembali besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah wilayah. Menyusul adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat pemilik lahan yang menilai besaran NJOP sekarang ini terlalu besar. Akibatnya, ada pemilik lahan yang tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman, S.H.M.H., saat rapat DPD RI di kantor Bupati Loteng, Jumat (6/10), pihaknya bisa memahami kebijakan yang diambil oleh Pemkab Loteng. Dengan melakukan penyesuaian terhadap NJOP lahan-lahan di daerah ini. Dan, itu dibolehkan secara aturan. Hanya saja, pemerintah daerah hendaknya mengkaji terlebih dahulu aspek-aspek penentuan NJOP sebelum menetapkan besaran NJOP suatu lahan. Karena hal itu akan berimbas pada besaran nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh masyarakat pemilik lahan. Artinya, penetapan besaran NJOP hendaknya jangan sampai memberatkan masyarakat pemilik lahan. Ia pun mengaku, pihaknya turun ke Loteng setelah mendapat pengaduan dari pemilik lahan didaerah ini. Terkait kenaikan nilai PBB yang begitu tinggi. Dampak dari besarannya NJOP yang ditetapkan di atas lahan tersebut. “Kita dalam hal ini tidak menyalahkan siapapun. Tapi ingin mencarikan solusi terbaik. Bagaimana supaya persoalan yang terjadi bisa diselesaikan,” tandasnya. Menyikapi permintaan BAP DPD RI tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.,
(Suara NTB/kir)
RAPAT DPD RI - Anggota BAP DPD RI menggelar rapat dengan Pemkab Loteng, terkait besaran NJOP lahan di wilayah ini di kantor Bupati Loteng, Jumat (6/10). mengatakan dalam hal pene- disesuaikan sebelum penye- atas penetapan NJOP yang ini merupakan tahun ketiga. tapan NJOP, pihaknya sudah suaian yang dilakukan oleh sekarang ini, bukan jadi soal Sehingga awal tahun 2018 mengikuti prosedur dan me- Pemkab Loteng yakni tahun bagi pihaknya. Pemerintah mendatang, besaran NJOP kanisme yang berlaku. Di 1994 silam. Artinya, sudah 22 daerah siap mengevaluasi direncanakan akan dievaluamana NJOP yang baru, diteta- tahun NJOP di Loteng tidak kembali besaran NJOP dan si kembali,” tambah Nursiah. disejumlah pkan mulai tahun 2015 lalu. pernah diperbaharui. “Seh- itu memang sudah direncana- Diakuinya, Setelah pemerintah pusat ingg begitu pengelolaan PBB kan sebelumnya. Pasalnya, wilayah NJOP-nya memang menyerahkan pengelolaan diserahkan pemerintah pu- dalam regulasi yang berlaku cukup besar. Terutama lahanPBB ke pemerintah daerah sat, langsung kita lakukan besaran NJOP akan dievalu- lahan yang ada di sekitar kawasan wisata. Karena besapenyesuaian NJOP. Dan, itu asi setiap tiga tahun sekali. pada tahun 2014. Khusus untuk kawasan ter- ran NJOP mengikuti harga Pemkab Loteng melaku- sudah melalui proses pemkan penyesuaian NJOP kare- bahasan serta mekanime tentu, NJOP-nya bisa dieval- jual lahan tersebut. Yang beruasi setiap tahun. “NJOP yang dampak pada kenaikan PBB na NJOP yang lama sudah di- yang ada,” tandasnya. Kalaupun kemudian ada sekarang mulai diberlakukan yang harus dibayar oleh peminilai kedaluwarsa. Bagaimana tidak, terakhir kali NJOP pihak yang merasa keberatan tahun 2015 lalu. Artinya tahun lik lahan bersangkutan. (kir)
DPRD Minta PMI Lobar Dipindah dari Mataram Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat mengkritisi stok darah di rumah sakit Gerung yang kerap mengalami defisit. Kondisi ini menganggu pelayanan di rumah sakit Gerung, lantaran pihak rumah sakit bergantung darah dari PMI Lobar yang berlokasi di Mataram. Pihak keluarga pasien harus melakukan tranfusi darah di PMI, barulah pihak rumah sakit mengambil stok darah ke PMI. Dewan mendesak agar Ketua PMI Lobar dalam hal ini Bupati memindahkan PMI ke Lobar supaya pelayanan ke publik lebih cepat. Anggota DPRD Lobar dari fraksi PDIP, Adnan kepada wartawan menyebutkan, pelayanan di rumah sakit terganggu karena kerap kekurangan stok darah. Menurutnya, pengurus PMI dalam hal ini Bupati seharusnya tanggap terhadap persoalan darah ini. Hal ini kelihatannya masalah kecil namun menyangkut masalah nyawa masyarakat Lobar ketika membutuhkan darah. Dibandingkan tempat lain tidak sepert di Lobar karena memiliki unit PMI, sementara Lobar yang memiliki PMI justru kekurangan darah. Hal ini sangat aneh menurutnya. Di sisi lain, pihak yang aktif mendonorkan darah dari pihak keluarga 90 persen dari warga Lobar, lantas kemana darah tersebut. Namun terkesan persoalan ini tak digubris oleh petinggi daerah. Penekanannya, di sini perlu pembaharuan di jajaran PMI sebab sudah beberapa periode menjabat kepala Unit PMI tersebut. Secara aturan, jelasnya ini jelas salah. “Makanya PMI ini harus tanggap,
dipindah saja ke Lobar,” tegasnya. Menurutnya, sangat perlu PM dibuka di Lobar, jangan sampai Lobar selalu sumbangsih ke daerah lain, sementara Lobar sendiri defisit. Menanggapi hal ini, Dirut RS Gerung Arbain Ishak tak menampik jika masalah darah kerap kali dikeluhkan masyarakat lantaran terkadang mengalami defisit stok di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Sejauh ini, jika mengalami defisit darah pihak rumah sakit bergantung ketersediaan darah dari PMI Lobar. “Kami punya stok sesuai kebutuhan, kerap dikeluhkan memang karena defisit stok di bank darah rumah sakit,’’ katanya. ‘’Kalau kurang maka kami minta ke PMI,” tambahnya. Pihaknya juga berharap PMI Lobar yang berlokasi di Mataram dipindah ke Lobar. “Memang sudah lama kami ingin agar PMI ada di sini (Lobar, red) untuk mempercepat pelayanan terutama soal stok darah,”jelasnya. Selama ini diakui, alat transfusi darah juga tidak ada di RS Gerung sehingga ketergantungan darah hanya di PMI. Menurutnya, tidak masalah RS punya alat sendiri, namun terkait aturan ketersediaan pengumpulan darah ada di PMI. Pihaknya juga perlu tenaga untuk transfusi. Selama ini diakui pihaknya menerima keluhan karena ketika pas kosong darah harus transfusi darah. Apalagi pencarian darah ini dibebankan ke pihak keluarga. Diakuinya, di beberapa desa punya kelompok pendonor namun kendala pada saat pengambilan kondisi tak memungkinkan dan golongan darah tidak sama. (her)
Polisi Ringkus Kawanan Rampok Praya (Suara NTB) Dua pelaku perampokan, Mu alias Amaq Ani (42) asal Desa Pandan Indah serta As alias Amaq Athar (41), warga Desa Bonder Kecamatan Praya Barat berhasil dibekuk tim Opsnal Polres Lombok Tengah (Loteng). Keduanya ditangkap hanya bebarapa jam setelah beraksi, pada Kamis (5/10) dini hari. Para pelaku pun kini sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Pjs. Kasubag Humas Polres Loteng, Aipda Taufik, Jumat (6/10) mengungkapkan, aksi perampokan berlangsung pada hari Kamis sekitar pukul 00.30 Wita. Kala itu, para pelaku yang diperkirakan berjumlah sembilan orang masuk ke rumah Inaq Ase warga Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, setelah sebelumnya berhasil melumpuhkan Amaq Semail yang tengah tidur diberugak depan rumah. Di dalam rumah para pelaku menggondol uang Rp 500 ribu dan sejumlah perhiasan emas milik korban. Tiga pelaku lainnya kemudian masuk ke rumah Inaq Iwan. Di sana pelaku berhasil mengambil HP, perhiasan serta belasan kain sarung. Di saat bersamaan, pelaku yang menggasak rumah Inaq Ase kemudian masuk ke rumah Rumenim. Lagi-lagi pelaku berhasil mengambil perhiasan dan beberapa barang berharga milik korban. Belum puas, pelaku lantas mendatangi rumah Inaq Nur. Disana pelaku mengamil HP dan membawa kabur enam ekor sapi milik korban. Namun hanya tiga ekor yang dibawa. Sisanya dit-
inggal tidak jauh dari kandang ternak tersebut. Sebelum kabur, pelaku sempat menembakkan senjata api. Sehingga korban tak berani melakukan perlawanan. Tapi para korban tidak kalah cepat. Begitu para pelaku kabur, korban langsung melapor ke Polsek Praya Barat dan langsung menghubungi tim Opsnal Polres Loteng. Sekitar pukul 02.00 wita, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penghadangan. Di jalur yang diperkirakan akan dilalui para pelaku. Benar saja, sekitar pukul 03.30 wita, dua pelaku lewat menggunakan sepeda motor. Di sana keduanya sempat diperiksa. Dan, ternyata diketahui salah seoranga di antaranya yakni Amaq Ani yang pernah terlibat pencurian hewan ternak. Di tengah perjalanan menuju Polres Loteng, pelaku lainnya sempat menghubungi Amaq Ani, untuk menanyakan kondisi jalur yang akan dilalui. “Rupanya, kedua pelaku ini diperintahkan untuk mengecek jalur yang akan dilalui, apakah aman atau tidak,” sebut Taufik. Namun setelah itu, tidak ada lagi kontak dengan pelaku lainnya. Sehingga kedua pelaku yang berhasil diamankan tersebut langsung digelandang ke Mapolres Loteng. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pelaku lainnya, saat ini masih terus diburu. Dan, identitas para pelaku tersebut sudah dikantongi aparat kepolisian. “Masih ada pelaku lain yang kita buru. Karena pelaku yang sudah tertangkap ini, bagian dari kawanan rampok yang selama ini meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (kir)
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Ekspose SPM Dikdas
Kemendikbud Puji Capaian Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Roadmap (peta jalan) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 2017 Kabupaten Sumbawa telah diekspose. Sekaligus diluncurkan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, pada Kamis (5/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, tim dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi upaya serta capaian yang telah dilakukan Sumbawa. Tim PKP SPM Dikdas Provinsi, Dr. Gunawan, M.Pd menyebutkan ada 27 indikator SPM Dikdas, 24 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator tanggung jawab satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Implementasi pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa, yakni Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang mencapai 94 persen (Sumbawa dan Alas). Yang telah memenuhi ke-
butuhan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap rombongan belajar(rombel) 88 persen (Empang). Semua rombelnya tidak melebihi 36 orang 97 persen (Lenangguar), dan telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis setiap rombel mencapai 83 persen (termasuk Moyo Utara dan Moyo Hilir sudah mencapai 100 persen). Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik mencapai 38 persen. Namun Lantung dan Ropang yang masih 0 persen. SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demontrasi dan eksprimen peserta didik mencapai 40 persen (Buer dan Labangka 7 %). Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan mencapai 90 % (Labuan Badas 50 persen).
Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Desa Masih Minim Taliwang (Suara NTB) Anggaran besar yang dikelola oleh desa sejauh ini masih belum dibarengi dengan keterbukaan kepada masyarakat. Hal ini pun membuat masyarakat banyak yang mengeluhkan kinerja pemerintah tingkat desa terutama soal transparansi. “Ini saya kira perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama SKPD teknis. Karena dari hasil reses saya di 4 desa semua mempertanyakan hal itu. Masyarakat mengeluh karena desanya tidak transparan soal pengelolan dana desa,” sebut Wakil Ketua Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM kepada Suara NTB, Jumat (6/10). Menurutnya, hal ini menjadi sebuah persoalan serius. Pasalnya hampir seluruh aturan mengenai pengelolaan anggaran di tingkat desa selalu dibarengi dengan kewajiban desa menginformasikannya secara terbuka kepada masyarakat. Di mana setiap program kerjanya harus dibuka mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan sebagai bentuk transparansi. “Saya juga secara pribadi merasa demikian. Bahwa masih banyak desa yang sebenarnya belum transparan,” tandasnya. Ia pun menyarankan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspketorat agar turun mengatasi persoalan tersebut. Melakukan pendampingan dan pengawasan agar ketentuan-ketentuan pengelolaan anggaran desa oleh desa dijalankan secara menyeluruh. “Termasuk soal transpansinya. Ini harus ditekankan karena bukan sekedar menjadi keluhan masyarakat tapi ada ketentuan yang mengaturnya,” urainya. Dikatakannya, transparansi kepada masyarakat menjadi salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan. Sebab setiap kerjakerja pemerintah muaranya untuk kepentingan publik. “Masyarakat kemudian harus tahu apakah sudah benar setiap yang dilakukan pemerintah. Sebab jangan sampai tidak ada hasilnya, padahal itu untuk kepentingan masyarakat,” timpalnya. Pada bagian lain, Abidin menambahkan, sinkronisasi program desa dengan kabupaten harus terus diarahkan. Jangan sampai program-program yang dilaksanakan oleh desa tidak berjalan linier dengan agenda kabupaten sehingga targetnya tidka maksimal di lapangan. “Seperti kabupaten yang harus sinkron dengan provinsi dan pusat. Desa juga harus seperti itu. Karena pemerintahan ini satu kesatuan dengan tujuan yang sama menyejaterakan masyarakat,” pungkasnya. (bug)
Berkas Kasus Biogas KSB Dikembalikan Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana korupsi Instalasi Biogas KSB masih dalam penanganan pihak Polres KSB. Berkas kasus tersebut dikembalikan beberapa bulan yang lalu oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, karena unsurnya belum terpenuhi. Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD, S.H. Jumat (6/10) kemarin menjelaskan, sebelumnya berkas sudah pernah dikirim pihak Polres. Namun masih ada yang kurang dari segi materil terkait dengan pemenuhan unsurnya, sehingga berkas dikembalikan. “Menurut kita tim peneliti, unsurnya belum terpenuhi sehingga berkas dikembalikan,” ujarnya. Dijelaskannya, berkas tersebut sudah dikembalikan sejak beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan saat ini penyidik kepolisian tengah berusaha memenuhi petunjuk dari pihak kejaksaan. Seperti diberitakan, pembangunan listrik pedesaan dengan pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM KSB Tahun 2013 diduga terjadi penyimpangan. Instalasi biogas tersebut berlokasi di enam kecamatan di KSB. Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp 1.299.000.000 tersebut kontraktor pelaksananya dari CV. AS. Dimana sesuai kontrak, pekerjaan dilaksanakan selama 75 hari dimulai sejak 14 Oktober 2013. Dalam pelaksanaannya, kontraktor mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013 Rp 259.800.000. Kemudian pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I sebesar 546.619.000 dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen. Permohonan pencairan dana tersebut disetujui oleh PPK. Namun berdasarkan pemeriksaan di lapangan, oleh ahli dari Fakultas Teknik Unram, terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Berdasarkan pemeriksaan ahli tersebut, dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Dalam hal ini di lapangan, bobot pekerjaan belum mencapai 42,08 persen. Sehingga ada dugaan kelebihan pembayaran yang dapat megakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.820.388. Kini dalam kasus tersebut, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. (ind)
Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik mencapai 98%. Sementara SD/MI yang memiliki 6 orang guru atau 4 orang guru untuk daerah terpencil dan jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 guru untuk setiap rumpun mata pelajaran telah mencapai 100 %. SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV 70% (untuk daerah khusus 40%) sudah mencapai 100%. Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 35% (untuk daerah khusus 20%) masih 85%. Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik mencapai 45%. Jumlah kepala SD yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik mencapai 98% (Ropang dan La-
buan Badas terpenuhi). Jumlah kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 99% (Ropang belum terpenuhi). Terkait dengan tugas dan tanggung jawab pengawas telah terlaksana 100%. Capaian yang sama juga untuk jumlah guru tetap SD/MI dan SMP/MTs yang rata-rata jam kerja per minggu 37,5 jam maupun jumlah jam per minggu, minggu per tahun untuk proses pembelajaran baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs. “Kebijakan yang dilakukan Pemda Sumbawa untuk memenuhi SPM Dikdas di antaranya pengadaan, perbaikan sarana prasarana fisik terkait ruang, meja, kursi baik untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Pemenuhan kebutuhan buku teks, alat peraga, dan alat lab IPA. Serta sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru dan kepala sekolah, plus syarat kepala sekolah dari guru bersertifikat, serta penataan sebaran guru se-
suai kebutuhan di setiap kecamatan,” terangnya. Perwakilan Kemendikbud RI, Nurma Dewi Saleh menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dicapai Sumbawa khususnya Dinas Dikbud sehingga bisa membuat roadmap yang bisa dijadikan dasar bagi pemenuhan SPM Dikdas kedepan. Tentunya hasil ini atas kerja keras dari semua tim dari Dinas Dikbud. Sebagaimana diketahui, program PKP SPM Dikdas yang mendapatkan bantuan dari Uni Eropa berakhir pada tahun ini. Meskipun berakhir, tetapi program SPM itu sendiri harus terus berjalan. Dimana terhadap SPM ini membutuhkan komitmen pemerintah kabupaten/ kota untuk memenuhinya. “Tugas dari Bupati dan jajarannya bukanlah tugas yang ringan. Karena banyak yang harus dipenuhi. Kami sangat berharap program ini dapat tetap berkesinambungan,” kata Nurma.
(Suara NTB/ind)
EKSPOSE - Suasana ekspose roadmap SPM di Kantor Bupati Sumbawa. Sementara OMT PKP SPM Dikdas Kemendikbud RI, Dr. Budi Susetyo menyampaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya di pusat terhadap pelaksanaan penerapan program PKP-SPM Dikdas Hibah Uni Eropa, Kabupaten Sumbawa termasuk salah satu kabupaten yang memperoleh kategori A (sangat baik) dalam hal
pengelolaan anggaran dan pencapaian output kegiatan. “Roadmap ini esensinya bukan merupakan suatu aturan saja, tetapi merupakan dokumen yang nantinya harus ditidaklanjuti. Yang lebih utama adalah bagaimana komitmen dan mengawal bahwa roadmap ini nanti betul-betul diimplementasikan,”pungkasnya. (ind/arn/*)
Gelar Mutasi, Lima Pejabat Eselon II Bergeser Taliwang (Suara NTB) Gerbong mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali berjalan. Jumat (6/10) kemarin, sebanyak 28 pegawai direposisi jabatannya yang terdiri dari 5 pejabat eselon II dan 23 pejabat eselon IV. Pada tataran pejabat eselon II, mereka yang terkena mutasi di antaranya Manawari, S.Sos kepela Dinas Sosial (Disos) dipindah menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Pemerintahan, Taufiqurrahman, S.IP yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) pada jabatan barunya dipercaya Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur Kemasyarakatan yang ditinggalkan Ir. Irhas R. Rayes, M.Si. Irhas sendiri mendapat jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah (Setda) KSB. Berikutnya ada dr. Syaifuddin, kepala Bappeda Litbang direposisi mengisi jabatan kepala Disos yang ditinggalkan Manawari. Dan terakhir Hirawansyah Atta, MH yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan pada jabatan barunya dipercaya sebagai kepala Dinas Arpus. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang memimpin langsung kegiatan mutasi tersebut dalam sambutannya menyatakan, kegiatan mutasi kali ini dilaksanakan setelah melalui pertimbangan matang. Sejumlah evaluasi telah dilakukan oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) ter-
hadap para pegawai termasuk dengan melihat hasil evaluasi kesehatan dan psikis. “Ini memaksa sifatnya karena dari hasil evaluasi ada 4 pejabat setelah dievaluasi harus ditempatkan di posisi tertentu karena kondisi kesehatannya,” cetusnya. Menurut bupati, reposisi jabatan pegawai ini merupakan ikhtiar terbaik pemerintah untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan lancar. Karena itu bagi pegawai yang baru dilantik agar tetap menjalankan tugasnya di tempat yang baru dengan penuh amanah pengabdian terbaiknya. “Jabatan itu amanah. Dan semakin tinggi posisinya maka semakin besar pula tanggung jawabnya,” sebutnya. Selanjutnya ia menyampaikan, mutasi kali ini bukan yang terakhir. Pemerintah masih akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan ke depan untuk melihat secara keseluruhan kinerja masing-masing pejabat dan pegawai yang ada. Dari hasil evaluasi itu nantinya, akan kembali digelar mutasi guna menyempurnakan posisi kerja masing-masing pegawai sesuai kemampuan dan kecakapannya. “Insyaallah tiga bulan dari sekarang kita akan evaluasi menyeluruh. Dan tanggal 5 Jan-
(Suara NTB/bug)
LANTIK PEJABAT - Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin saat melantik para pejabat yang dimutasi, Jumat (6/10). uari (2018) kita akan gelar lagi mutasi untuk menempatkan para pegawai sesuai dengan hasil kerjanya yang 3 bulan ke depan itu. Dan ini untuk seluruhnya, termasuk eselon II,” tegas orang nomor satu di KSB ini seraya menambahkan, bagi eselon II yang ada dipersilahkan mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang akan seg-
era dibuka. “Yang eselon II termasuk yang baru dilantik sekarang boleh ikut melamar karena kita akan segera buka proses seleksi JPTP yang masih lowong,” sambungnya. Di sisi lain, bupati menambahkan, kepada seluruh pegawai agar dalam menjalankan tugasnya bekerja secara loyal. Tidak kemudian membuat langkah-langkah yang kontra
produktif yang justru membuat kerja SKPD tempatnya berada menjadi lemah. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tantangan pemerintah ke depan sangat banyak. Jadi ketimbang buat hal-hal gaduh dan provokatif lebih baik terus bekerja karena sebagai bagian dari pemerintah kita ini abdi masyarakat,” imbuhnya. (bug)
Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Program PERMATA
Fasilitator Daerah Turun Observasi ke Tiga Sekolah di Lopok Sumbawa Besar (Suara NTB) Hari terakhir program PERMATA, Tim fasilitator daerah diturunkan untuk observasi dan wawancara langsung pada ketiga sekolah di Gugus 1 Lopok Yakni di SDN 1 Lopok, SDN 2 Pungkit dan SDN Tatede. Distrik Education fasilitator Inovasi, M.Thamrin SE. M.Ak menjelaskan, praktek langsung ini tujuannya untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dan dilatih tim inovasi di Hotel Transit dua hari sebelumnya. Terutama dalam menerapkan instrumen observasi mengajar dengan langsung mengobservasi pelajaran selama 2x35 menit. Kegiatan ini juga untuk mengetahui bagaimana cara menanamkan suatu konsep matematika pada siswa kelas I, II, dan III. Termasuk media yang digunakan, pertanyaan serta tugas yang diberikan. “Metode seperti apa yg diterapkan?,” katanya. Setelah kegiatan pembelajaran di kelas usai, dilanjutkan dengan menerapkan instrumen interview yang juga dikembangkan saat pelatihan. Hal ini untuk menggali lebih dalam tentang pendapat guru. Terkait proses pembelajaran serta konsep-konsep matematika yang masih dirasa sulit. Baik oleh siswa maupun guru. Di samping itu, kegiatan ini
juga merupakan ajang berbagi pengalaman dalam mengajarkan konsep matematika. Mulai dari kendala yang dialami hingga solusi atas persoalan tersebut. Di samping itu, juga dibahas tentang materi-materi apa yang harus diawali dengan pengusaan siswa atas materi tertentu. Bahwa siswa mampu memahami materi tersebut. “Misalkan untuk mengajarkan perkalian, siswa harus memahami konsep penjumlahan. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Demikian juga dengan konsep pembagian, maka siswa harus faham konsep pengurangan. Karena pembagian merupakan pengurangan berulang,” terangnya. Hasil akhir kegiatan yakni tim memperoleh informasi tentang masalah pembelajaran matematika. Baik dari kompetensi guru, maupun metode mengajar guru. Data ini kemudian dianalisis lebih lanjut bersama para guru untuk dicarikan akar masalah untuk dicarikan solusi bersama. Dengan demikian, maka solusi itu nantinya benar-benar sesuai dengan masalah di lapangan. Inilah yang dimaksud pendekatan masalah lokal dengan solusi Lokal. ‘’Ini adalah cara inovasi menerapkan PDIA, pria adalah suatu pendekatan dalam mencari solusi,
diawali dari eksplorasi masalah (lokal), dianalisis bersama fihak yg terlibat, kemudian dicari alternatif solusi bersama sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan lokal. Intinya inovasi membantu para guru menyadari, memahami masalah (pembelajaran), menemukan akar masalah dan mampu menentukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut (best fit). Sehingga ke depan mampu melakukan hal itu secara mandiri,”tukansya. Program PERMATA merupakan salah satu kegiatan program EPD INOVASI untuk Sumbawa tahun 20172018. Dalam pelaksanaannya, Program difokuskan pada peningkatan kemampuan guru untuk mengajarkan angka awal. Salah seorang tim Fasilitator Daerah untuk Inovasi, Abdul Aziz S.Pd, menyampaikan dari hasil observasi dan wawancara pada tiga sekolah, pada prinsipnya guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hanya perlu dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek. Misalnya guru harus lebih banyak menggunakan media saat pembelajaran. Dibutuhkan pula variasi dalam metode mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. “Variasi misalnya, tidak monoton dengan metode cera-
(Suara NTB/arn)
OBSERVASI - Suasana kegiatan observasi yang dilakukan oleh fasilitator daerah ke tiga sekolah di Lopok, Sumbawa. mah. Tetapi lebih mengajak anak bermain sambil belajar diengkapi media lokal. Media lokal yang berkaitan dengan perkalian atau berhitung misalnya, bisa menggunakan lidi,
biji bijian atau lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar. Atau bisa saja media yang dirancang guru bahan bekas. Membuat tabel perkalian dari kardus,” jelas Aziz. (arn/*)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 7
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
Kerjasama Humas Setda Pemkab Bima dengan Harian Umum Suara NTB
Cari Solusi Rendahnya Harga Bawang, Bupati Bima Koordinasi dengan Kementan Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengatakan bawang merah merupakan salahsatu komoditi unggulan masyarakat Kabupaten Bima dalam beberapa tahun terakhir ini. “Bawang merah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika dibandingkan komiditi holtikultura lainnya,” kata Bupati pada saat melakukan panen raya bawang merah di So Tolo Na’e Desa Rato Kecamatan Lambu, Kamis (5/10). Hanya saja, saat ini harganya penjualan sangat rendah lantaran banyaknya produksi. Walau demikian, Bupati tetap menghimbau para petani agar terus bersemangat serta tidak putus asa menjalani profesinya. Terkait rendahnya harga tersebut, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan), agar mencarikan solusi atau jalan keluar bagi para petani. “Koordinasi ini diharapkan harga bawang merah tetap stabil, dan masyarakat tani dapat menikmati hasil penjualan
Suara NTB/uki)
SUKARELA - Guru SDN Inpres Diha Kecamatan Monta, Ahmad yang telah lama menjadi guru sukarela yang tidak diangkat sebagai GTT.
Protes Pengangkatan GTT, PGRI Ancam Mogok Ngajar Bima (Suara NTB) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima, mengancam mogok mengajar massal, jika pemerintah tidak segera membatalkan Surat Keputusan Bupati Bima, tentang pengangkatan dan penempatan 100 Guru Tidak Tetap (GTT). Menurut Sekretaris PGRI Kabupaten Bima, Chairunnas M.Pd, proses rekrutmen, pengangkatan hingga penempatan 100 GTT, yang ditempatkan di daerah terpencil itu, tidak sesuai dengan mekanisme. “Kami menilai rekrutmen 100 GTT ini tidak kooperatif, janggal serta terkesan dipaksakan,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (6/10). Diakuinya, kejanggalan tersebut ditemukan oleh pihaknya pada SDN Inpres Diha Kecamatan Monta. Seorang guru yang lama mengabdi selama puluhan tahun bernama Ahmad S.Pd justru tidak diakomodir. Belum lagi ada laporan dari guru lainnya. “Bahkan Guru ini sudah memiliki tiga cucu dan masih menjadi sukarela. Serta masih ada laporan dari guru-guru yang mengeluhkan GTT ini,” katanya. Justru di SDN tersebut lanjutnya, diangkat seorang guru yang baru beberapa tahun mengabdi. Parahnya lagi guru yang diangkat itu, hingga kini statusnya belum sarjana (nonsarjana). “Proses pengangkatannya tidak sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Karena seorang guru harus sarjana,” ujarnya. Pihaknya akan terus mendesak pemerintah agar segera membatalkan SK Bupati dengan nomor : 824/807/07.2.2017 tentang pengangkatan guru kontrak daerah khusus atau terpencil. “Bagi PGRI SK ini tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Harus dibatalkan,” tegasnya. Tidak hanya itu, rekrumentnya diulang. Mulai dari seleksi, pembekalan hingga penempatan yang sesuai dengan analisis kebutuhan guru setiap jenjang pendidikan yang bersumber dari data base OPD teknis. “Saat ini tercatat sebanyak 400 orang yang dibutuhkan untuk GTT,” tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pengangkatan 100 GTT tingkat SD dan SMP, ditempatkan di daerah terpencil Kabupaten Bima oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, terjadi polemik dan kekisruhan. Pasalnya pengangkatan penetapan dan penempatan guru yang dikontrak daerah tersebut, justru tidak diketahui Dinas teknis terkait. Yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima. Sebelumnya, Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman M.Si kepada Suara NTB, Selasa (26/9). Ia mengaku, terkejut ketika sejumlah masyarakat dan guru honor menanyakan tentang pengangkatan 100 GTT tersebut. “Katanya sudah ada tambahan 100 guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Kami kebingunan menjawab karena hal itu tidak ditahu,” katanya. Menurutnya, jika pengangkatan tersebut benar adanya. Sebagai leading sector, pihaknya wajib mengetahui proses penjaringan hingga pengangkatannya Minimal ada koordinasi dan komunikasi. “Karena persoalan tenaga pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan Dikbudpora,” katanya. Sementara Sekretaris BKD Kabupaten Bima, Asikin S. Sos, membenarkan, pihaknya telah menjaring 100 GTT itu. Bahkan telah dikeluarkan SK terkait pengangakatan 100 GTT dan penempatannya. Hanya saja Asikin tidak terlalu banyak mengomentari teknis pengangakatan hingga penetapan. Karena persoalan itu, diketahui oleh Kepala BKD, Drs A. Wahab yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. “Saya hanya tanda tangan SK penempatan saja. Sementara soal teknis pengangakatan hingga administrasi, mungkin bisa kepada Kepala setiba di Bima,” katanya. Meski demikian Ia menegaskan, proses pengangakatan hingga penempatan 100 GTT di wilayah terpencil tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait. “Yang jelas sudah ada koordinasi. Namun untuk jelasnya bisa ditanyakan kepada kepala BKD nanti,” pungkasnya. (uki)
produksinya,” ucap Bupati. Bupati menegaskan tingkat produksi bawang merah yang dihasilkan petani di Kabupaten Bima tidak kalah dengan hasil produksi petani di luar NTB, salahsatunya Jawa. Begitupun kualitasnya. “Saya berharap petani terus belajar menghasilkan bawang merah yang berkualitas. Sehingga nantinya akan berpengaruh pada nilai ekonomis serta meningkatnya pendapatan,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Rendra Farid mengaku, harga bawang merah ditingkat petani berkisar antara Rp 9.000 hingga Rp 10.000 perkilo. “Harga ini dianggap masih belum menutupi modal tanam. Idealnya berkisar antara Rp 15.000 atau 13.000 perkilo,” katanya. Terkait hal itu, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Gubernur NTB agar dapat meningkatkan produksi harga bawang sehingga masyarakat atau petani akan mendapatkan keuntungan yang merata.
(Suara NTB/uki)
PANEN RAYA - Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri panen raya bawang merah di So Tolo Na’e Desa Rato Kecamatan Lambu, Kamis (5/10). Panen raya tersebut dihadiri Kasubdit Pengolahan Holtikultura Kementan, Diah Ismayaningrum, Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, Ketua
Dituding ”Rampok” APBD
Ketua DPRD Dompu Tantang Buktikan di Proses Hukum Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menantang balik Abdul Fakah, anggota DPRD Dompu dari Partai Golkar untuk membuktikan tudingan terkait adanya dugaan perampokan uang APBD melalui program pokok pikiran (pokir) anggota Dewan. Pokir itu sendiri merupakan aspirasi rakyat yang diperjuangkan anggota Dewan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. “Kalau ada anggota DPRD maling, buktikan. Laporkan secara hukum. Ada salurannya. Kalau ada bukti, dan terbukti maling uang rakyat, saya setuju. Saya sepakat kita kawal. Tapi jangan dijustifikasi bahwa semua anggota DPRD maling melalui dana aspirasi,” tegas Yuliadin, S.Sos kepada wartawan di rumah dinasnya, Jumat (6/10). Ia pun membantah adanya pembagian jatah dana aspirasi untuk membiayai program pokir anggota DPRD Dompu dalam APBD 2017 lalu maupun saat rancangan APBD Perubahan 2017 ini. Besaran nilai pokir Dewan tidak ada yang mengaturnya. Tapi itu merupakan perjuangan masing – masing anggota untuk konstituennya dan menjadi tugas anggota Dewan selaku wakil rakyat yang diatur dalam peraturan
perundang – undangan. “Kita tidak minta uang. Kalau kita bawa uang aspirasi ini ke rumah kita, untuk kepentingan pribadi di rumah, itu lain soal. Wajib kita perjuangkan (aspirasi rakyat) dan itu diatur di undang – undang. Aspirasi ini, bukan hanya kita di Dompu. DPR RI, DPRD Provinsi memperjuangkan aspirasi yang sama,” jelasnya. Yuliadin juga mengungkapkan, pemerintah dalam melaksanakan program juga bagian dari tugas dan tanggungjawabnya terhadap aspirasi rakyat yang dipimpin. DPRD sebagai perwakilan rakyat, juga menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi yang diperjuangkan anggota Dewan, banyak yang luput dari perjuangan oleh eksekutif. “Kalau ada yang menghalang – halangi aspirasi, itu adalah penghianat. Menghianati hati
rakyat. Kalau ada yang menghalang – halangi, saya tantang. Masa aspirasi rakyat kita halang – halangi. Kalau halangi aspirasi rakyat, itu pengkhianat namanya. Sama dengan PKI namanya. Kalau pengkhianat itu, PKI,” tegas Yuliadin. Pada Kamis (5/10) malam, DPRD Dompu menggelar rapat paripurna pengesahan KUA/PPAS APBD Perubahan 2017 dan beberapa Raperda. Paripurna ini semulai dijadwalkan, Rabu (4/10) malam, tapi ditunda karena beberapa Raperda yang dibahas belum tuntas. “Penundaan bukan karena ada diel – diel kepentingan, tapi diminta Ketua Banleg yang belum menyelesaikan bahan laporan beberapa Raperda,” ungkap Yuliadin. Namun pada paripurna Kamis malam yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin,
S.Sos dan dihadiri Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH sempat terjadi insiden saat Abdul Fakah anggota DPRD Dompu dari Partai Golkar intrupsi dan menyampaikan kritikan hingga tudingan bahwa pimpinan dan anggota Dewan melakukan perampokan hak rakyat melalui program dana aspirasi. Tudingan Abdul Fakah ini diprotes, Syafruddin, SH, anggota DPRD Dompu dari PBB. Tidak terima diprotes rekannya, Abdul Fakah melemparkan mikrofon ke arah Syafruddin. Walau tidak mengenai Syafruddin, insiden ini nyaris baku hantam. Intrukpsi dan pernyataan Abdul Fakah hingga aksi pelemparan yang nyaris terlibat baku hantam ini direkam dan diunggah melalui akun Facebook milik Ir Muttakun, salah seorang aktifis Dompu. Video ini menjadi firal di media sosial dan mendapat kecaman karena terkait dugaan perampokan uang rakyat dalam APBD. Dalam video itu sendiri, Abdul Fakah dalam interupsinya mengungkapkan, cepatnya paripurna kesepaka-
tan KUA/PPAS APBD Perubahan 2017 dan pertemuan di luar forum resmi yang diduga ada praktik bagi – bagi anggaran untuk program Pokir Dewan sebagai kompensasi dalam pembahasan anggaran. “Saya sudah menolak anggaran yang diberikan untuk program bagi saya sebesar Rp 200 juta. Saya tidak mau merampok hak masyarakat di Kabupaten Dompu,” katanya. Abdul Fakah juga mengungkapkan bagi – bagi anggaran untuk program pokir dalam pembahasan APBD murni 2017 lalu. Pada proses pembahasan anggaran disepakati masing – masing anggota mendapat alokasi Rp 1,3 M untuk program pokirnya. Namun kenyataanya, pimpinan mendapat alokasi Rp 4 M dan yang lainnya Rp 3 M, bahkan Rp 3,1 M. “Tolong pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, pihak Pengadilan dicatat. Bila perlu saya dihadirkan bila ada permasalahan ini yang harus ditindak lanjuti oleh pengadilan atau pemerintah. Ini sudah di luar aturan yang dimainkan oleh DPRD,” katanya. (ula)
Tukang Bangunan Tersengat Listrik Tegangan Tinggi Dompu (Suara NTB) Hasan, tukang bangunan asal Lombok Tengah tersengat arus listrik tegangan tinggi, Kamis (5/10) Pukul 17.00 Wita. Ia tersengat listrik saat memperbaiki atap rumah M. Sidik yang bocor di Lingkungan Sawete Timur Kelurahan Bali Satu. Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun mengatakan kejadian ini diketahui setelah mendapat laporan masyarakat yang mendengar adanya ledakan di salah satu atap rumah warga. ”Datang seorang warga menginformasikan bahwa ada seseorang yang tersengat arus listrik di rumah M. Sidik,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (6/10). Berdasarkan keterangan warga tersebut usai diguyur hujan lebat sore kemarin pemilik rumah meminta korban untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor, posisinya berdekatan langsung dengan kebel listrik tegangan tinggi. Belum diketahui pasti apakah korban bersentuhan langsung dengan kabel listrik ini atau pengaruh aliran listrik yang berdekatan dengan atap rumah yang baru saja diguyur hujan. Karena saat itu tiba-tiba terdengar ledakan di atap rumah M. Sidik. Sementara itu, akibat kejadian ini korban menderita luka bakar pada bagian kaki, punggung dan luka robek di bagian kepala. “Korban mengalami luka bakar bagian kaki, punggung, dan luka robek di kepala. Pakaian yang digunakan korban juga ikut hangus terbakar,” ujarnya. Atas kejadian ini korban langsung dilarikan warga setempat ke rumah sakit umum untuk mendapat perawatan intensif, dan korban hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya yang cukup parah. (jun)
LOKASI – Suasana di areal pemasangan tanggul di lokasi penambangan tak berizin oleh CV. Wangga Lambu, Jumat (6/10).
CV. Wangga Lambu Akhirnya Reklamasi Kerusakan Area Tambang Tak Berizin Dompu (Suara NTB) – Perusahaan tambang pasir CV. Wangga Lambu akhirnya mengindahkan surat teguran keras Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dompu. Sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka, CV milik Ali Zahrudin tersebut mereklamasi kerusakan lingkungan di area penambangan tak berizin, sekitar 20 meter dari jalan raya. Kabid Lingkungan Hidup Dinas LH Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT mengatakan, pihaknya sudah turun langsung memastikan upaya reklamasi yang dilakukan, sejauh ini baru tahap penggalian dan perataan tanah untuk pemasangan tanggul. “Setelah saya lihat memang sudah ada perataan tanah untuk persiapan beronjong,” katanya kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (6/10). Sementara aktifitas pe-
nambangannya sudah berpindah ke lokasi ijin, sekitar 150 meter dari badan jalan. Meski begitu pihaknya terus menggejot agar proses pemasangan tanggul ini cepat dilakukan, karena dikhawatirkan saat musim hujan seperti ini terjadi pengikisan tanah yang berdampak pada ambruknya badan jalan. Jarak pemasangan tanggul dengan badan jalan sendiri lanjut Andi Bahtiar, sekitar 20 meter dari jalan raya, itu diakui masih berada diluar lokasi ijin yang semestinya 100 meter dari badan jalan. Namun demikian, pemasangan itu diprioritaskan untuk antisipasi awal ambruknya tebing tinggi bekas pengalian. “Karena besar dan tingginya tebing makanya harus diawali di sana, kalau dia banjir pasti dia akan tertutup sendiri. Tapi
untuk menahan air itu harus ada beronjong supaya tidak terkikis terus pasir yang dekat jalan raya,” ujarnya. Andi Bahtiar menegaskan, upaya reklamasi yang dilakukan pihak perusahaan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban yang ditutut pihaknya selama ini. Ketika itu tak dilakukan sudah semestinya aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas. Selain CV. Wangga Lambu perusahaan lain yang dikabarkan melakukan perusakan lingkungan dalam operasinya yakni PT. Timur Raya Mas di Desa Doro Peti, hanya memang sejauh ini belum ada pihak yang melapor dan DLH sendiri belum berani memastikan kebenaranya. “Kita juga belum (apa persoalannya, red) tapi sementara itu baru CV.Wangga Lambu,” pungkasnya. (jun)
TERSENGAT - Proses evakuasi Hasan, tukang bangunan yang tersengat arus listrik tegangan tinggi, Jumat (6/10).
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/jun)
Banyak Oknum Nakal di Tubuh PJTKI Dompu (Suara NTB) – Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Dompu, M Nursalam, ST mengaku banyak oknum nakal ditubuh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), terutama petugas lapangan yang merekrut tenaga kerja. Cara kerja mereka pun cukup teroganisir, sehingga sulit dideteksi. “Sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak resmi di PJTKI. Cuma oknum di dalam PJTKI ini, petugas-petugas lapangan mereka,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (6/10). Selain itu banyak perekrut tenaga kerja di luar tubuh PJTKI yang juga mencaplok nama PJTKI resmi untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja keluar negeri. Hanya saja persoalan itu terungkap setelah muncul kasus-kasus yang menimpa TKI, seperti penganiayaan, perdagangan orang, kecelakaan kerja dan berbagai kejadian lainya. Atas dasar itu pula pihaknya sudah memberi peringatan keras pada setiap PJTKI yang merekrut tenaga kerja di Dompu agar tidak berupaya mengirim TKI ilegal atau mengirim TKI ke negara yang sudah di moratorium pemerintah. “Kalau ada PJTKI yang merekrut TKI untuk menempatkan tenaga kerja khususnya warga Dompu ke negara yang sudah dilarang saya akan tuntut secara hukum, termasuk meminta mencabut ijin mereka kalau mengatasnamakan perusahaan resmi,” tegasnya. Ia menyebutkan, PJTKI yang tercatat resmi pihaknya saat ini hanya delapan perusahaan. Diantaranya, PT. Alhgoniy Aflah Abadi, PT. Anugerah Sumber Rejeki, PT. Armina Mitra Karya, PT. Bahrindo Mahdi, PT. Hanaco Sucses, PT. Mangga Dua Mahkota, PT. Pandu Abdi Pertiwi dan PT. Indotak Jaya Abadi. Ketika menemukan PJTKI yang merekrut tenaga kerja diluar nama PJTKI itu, Nursalam, menghimbau masyarakat untuk mengurungkan niatnya kerja keluar negeri. Atau segera melapor ke Disnakertrans terkait petugas perekrut tenaga kerja tersebut. “PJTKI yang melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Dompu juga harus memiliki Id Card perusahaan tersebut. Kedepan juga kita akan meminta perusahaan itu menetapkan petugas-petugas yang profesioanal. Selama ini kan hanya melakukan perekrutan di lapangan itu mana yang mau dan biasa merekrut orang,” pungkasnya. (jun)
Umum Serikat Tani Nasional, Camat Lambu dan camat Sape serta para petani yang tergabung dalam So Tolo Na’e desa Rato kecamatan Lambu. (uki/*)
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 8
(Suara NTB/ndi)
Sediakan Lapangan Pekerjaan TINGGINYA angka pengiriman TKI ilegal dari Provinsi NTB, karena minimnya lapangan pekerjaan di NTB. Sehingga demi menyambung hidup, masyarakat terpaksa harus merantau ke negera orang untuk mencari rezeki. Untuk itu, salah seorang wakil rakyat di DPRD NTB, H. Usmar Iwan Surambian, SE mengungkapkan, dari pada terus berdebat soal pengiriman TKI ilegal tersebut, maka ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih baik mencari jalan ke luar untuk menyediakan lapangan peH. Usmar Iwan Surambian kerjaan untuk masyarakat. Dengan demikian, maka masyarakat tidak ada lagi alasan harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk mencari nafkah. “Inilah dampak sulitnya mendapatkan pekerjaan di NTB khususnya di Pulau Lombok. Bagaimana orang tidak menjadi TKI, kalau pengangguran merajalela,” katanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur bagian selatan itu mengatakan, yang paling penting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan sumber persoalannya yakni penyediaan lapangan pekerjaan. “Yang paling penting kita pikirkan bersama sekarang itu mencari solusi agar para penganggur-penganggur ini jangan sampai ke luar negeri untuk mencari sesuap nasi. Saya yakin mereka melakukan itu tidak lain tidak bukan karena keterpaksaan. Mereka sebenarnya juga malas dan tidak tega meninggalkan keluarga bahkan anak-istri mereka bertahun tahun. Namun apa daya lowongan pekerjaan yang sangat sulit dibdaerah kita ini,” ungkapnya. Politisi PKS itu menyarankan supaya pemerintah daerah membuat satu terobosan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan membuat regulasi yang mengatur agar perusahaan yang ada di NTB harus menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, katanya. “Pemerintah harus segera menidaklanjuti permasalahan ini dengan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, dengan memprioritaskan para pekerja masyarakat kita. Sebaiknya mari kita duduk bersama bagaimana pola kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini,” cetusnya. “Selain itu pemerintah juga bisa membuka tempat pelatihan gratis untuk meningkatkan SDM masyarakat kita agar lebih profesional, paling tidak agar bisa memiliki skill yang memadai, bukan sebagai pekerja kasar di negeri orang,” pungkasnya. (ndi)
Indikasi Pidana Korupsi DD/ADD Langko Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Desa Langko, Janapria, Lombok Tengah sudah pada tahap penyidikan. Penyidik mengagendakan ekspose bersama auditor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, AKP Rafles Girsang, Jumat (6/10) menyebutkan, eskpose bersama itu untuk membahas potensi kerugian negara dalam kasus itu. “Jaksa sarankan auditnya melalui BPK karena itu kita ekspose bersama auditor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB,” jelasnya di Mapolda NTB. Ia menambahkan, setelah ekspose bersama, penyidik kembali turun melakukan pemeriksaan. Baik saksi maupun alat bukti. Sementara nama tersangka sudah dalam genggaman penyidik. “Ada indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa pihak yang paling bertanggung jawab,” kata Rafles enggan menyebut identitas tersangka dimaksud. Namun ia menegaskan penyidik bekerja sesuai aturan normatif yang ada. “Intinya korupsi itu ada unsur melawan hukumnya, ada potensi kerugian negara,” imbuh dia. objek penyidikan kasus tersebut yakni dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD Desa Langko tahun 2015 sampai tahun 2016. Sejumlah mata anggaran dan realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. DD dan ADD Desa langko pada tahun 2015 mencapai Rp 900 juta. “Kalau yang 2016 saya kurang hafal, tapi kan anggaran yang diterima desa naik setiap tahun naik. Yang 2016 itu lebih besar dari 2015,” tandasnya. (why)
(Suara NTB/why)
DIAMANKAN - Barang bukti kayu sonokeling diduga dari kawasan hutan yang diamankan di Mapolda NTB.
Polisi Amankan Sonokeling Diduga Hasil ”Illegal Logging” Mataram (Suara NTB) – NTB menetapkan kebijakan kuota nol untuk kayu jenis Sonokeling. Setiap penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu dapat dipastikan ilegal sehingga masuk ranah pidana. Sebanyak 870 batang kayu Sonokeling diamankan Polda NTB pekan lalu. Kayu mewah bernilai ekonomi tinggi itu diduga diambil dari kawasan Hutan Mareje Bonga RTK 13, Pujut, Lombok Tengah. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan, sejumlah kayu itu diangkut dengan truk kontainer dengan tujuan Jawa Timur. “Muatan kayu tidak sesuai dengan kelengkapan surat,” ujarnya, Jumat
(6/10) didampingi Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti. Dalam dokumen disebutkan kayu yang diangkut sejumlah 636 batang atau setara 10,5 kubik. Kayu yang diangkut dengn truk kontainer bernomor polisi L 9186 UN tertera berasal dari Lombok Barat. Bersama ahli kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, tim Subdit IV kemudian melakukan lacak balak ke empat tempat yang disebutkan dalam dokumen. Yakni Desa Jembatan Kembar Timur, Lembar; Desa Jembatan Gantung, Gerung; Desa Sekotong Timur, Sekotong; dan Desa Banyu Urip, Gerung. Hasil penelusuran menemukan asal kayu tidak sesuai dengan dokumen.
“Berdasarkan hasil lacak balak seju”mlah kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan. 80 persennya tidak bisa dibuktikan sehingga patut diduga ilegal,” sebut Darsono. Dalam kasus itu, lanjut dia, ditetapkan pemilik kayu berinisial MG alias GN (45), warga Kuripan, Lombok Barat sebagai tersangka atas dugaan membeli, memasarkan, mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Rumusan pidana yang disangkakan yakni pasal 87 ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf l UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Ancaman hukuman paling lama lima tahun dan denda paling
Ahyar Minta Suhaili Tak Main Pecat
Mataram (Suara NTB) Acaman pemecatan yang dikeluarkan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, terhadap kader Golkar yang dinilai membelot dari kebijakan arah dukungan partai di Pilkada NTB 2018, mendorong mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram yang juga bakal calon Gubernur, H. Ahyar Abduh, angkat bicara. Ahyar mengaku terusik dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh bakal calon kompetitornya itu. Ia menganggap ancaman pemecatan tehadap para kader yang dinilai tidak segaris dengan kebijakan dukungan partai, merupakan tindakan arogansi, yang akan merugikan Golkar. Demikian ditegaskan Ahyar Abduh, yang ditemui wartawan
usai mengembalikan formulir pendafataran di DPD Partai Demokrat, Kamis (5/10). “Kalau ada yang bilang pecat memecat, saya perihatin. Justru di dalam situasi seperti ini kita mesti mencari kawan, jangan sedikit-sedikit main pecat lah,” ujarnya tegas menanggapi balik manuver dari Suhaili. Dikatakan Ahyar meski-
pun dirinya akan maju bertarung di Pilkada NTB 2018 tanpa dukungan dari Golkar bukan berarti dirinya tidak mencintai partai yang telah membesarkan namanya itu. Ia mengaku sangat menyangkan jika Golkar di NTB akan terbelah dan tercerai berai hanya karena perbedaan dukungan di Pilkada. “Saya sebagai kader meny-
ampaikan, kita harus banyakbanyak teman untuk memperbesar partai. Jangan karena berbeda langsung pecat-pecat. Kan kita sudah biasa dari dulu perbedaan itu, bahkan tidak hanya di sini saja, banyak daerah juga berbeda, bahkan itu di level nasional juga pernah terjadi perbedaan,” kata Ahyar. Sebelumnya Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili yang juga akan bertarung di Pilkada NTB dengan kepastian dukungan dari partai Golkar, pernah mengeluarkan pernyataan cukup keras yang ditujukan pada kadernya.
Ia mengatakan pihaknya tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi berat bagi kader partai beringin yang membelot dari kebijakan partai yang sudah ditetapkan. Terutama terkait arah dukungan di Pilkada NTB 2018. Golkar telah memerintahkan bagi semua kadernya untuk mendukung dan memenangakan pasangan dari partai. “Silakan terserah, (dukung yang lain) dalam kapasitas sebagai pribadi, silakan. Tetapi sebagai kader dan pengurus Golkar, akan ada sanksinya, sudah ada di aturannya,” ucap Suhaili. (ndi)
Ahyar Belum Menyerah Raih Dukungan Golkar
Berkas Tersangka ”Skimming” ATM Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) – Berkas tiga tersangka skimming ATM BRI dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kelengkapan berkas yang digunakan untuk menuntut para tersangka di pengadilan menentukan lekas tidaknya kasus tersebut selesai. Penyidik Satreskrim Lombok Utara melimpahkan berkas tersebut kepada jaksa Kejari Mataram Kamis (5/10) atas nama tersangka Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43). “Berkas para tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Jumat (6/10). Sejumlah berkas itu memuat keterangan berita acara pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka. Berikut dokumen penyitaan barang bukti dalam kasus yang terungkap medio September lalu. Setelah pelimpahan berkas yang juga disebut pelimpahan tahap satu itu penyidik terus berkoordinasi dengan jaksa. Berkas lebih lanjut akan diteliti kelengkapannya. “Nanti kalau jaksa menyatakan kurang penyidik akan berupaya sesegera mungkin melengkapi,” terangnya. Tiga tersangka itu tertangkap tangan saat mengambil alat skimming di ATM BRI di depan Villa Ombak. Mereka juga diduga memasang skimming ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; Gili Meno, Gili Air, dan Pemenang, KLU. Mereka juga terindikasi membobol data nasabah yang betransaksi lewat ATM pada 2016 silam. Korbannya didominasi nasabah BRI dengan kerugian nyaris Rp 3 miliar. Periode Oktober 2016-Januari 2017, alat skimming ditemukan di ATM BRI Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, ATM SPBU Pagesangan, ATM MGM Plaza, ATM Cafe Mekar, dan ATM Jessica Homestay di Gili Trawangan. Modus para pelaku yakni dengan menancapkan kamera mini di kanopi tombol PIN, dan di mulut kartu ATM. Nomor kartu dan PIN yang terekam kemudian dipindahkan ke kartu ATM bodong untuk digunakan menarik uang tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. (why)
banyak Rp 2,5 miliar,” tegas Darsono. Kayu Sonokeling merupakan kayu kelas tinggi yang dimanfaatkan untuk furnitur, mebel, konstruksi rumah seperti lantai, kusen, jendela, pintu, juga gitar. Sonokeling masuk daftar kategori rentan dalam daftar Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Serta daftar apendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sebagai spesies yang tidak terancam kepunahan namun mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Penerapan aturan itu diwujudkan dengan pengetatan kuota perdagangan, yang mana di NTB ditetapkan kebijakan zero quota untuk kayu sonokeling. (why)
(Suara NTB/ist)
BERTEMU SURYA PALOH - Pasangan Suhaili - Amin didampingi Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dan dari Partai Nasdem didampingi Korwil Nasdem BaliNusra, Kurtubi, Ketua Bapillu DPW Nasdem NTB, Ardani Zulfikar bertemu Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh di DPP Nasdem untuk menerima SK dukungan.
Suhaili - Amin Belum Kantongi Rekomendasi Golkar dan PKB Mataram (Suara NTB) Meskipun di tingkat pengurus partai daerah pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur NTB 2018, H. Suhaili FT - H. Muh. Amin, sudah dikatakan final, namun di tingkat DPP masih belum mendapatkan kepastian. Pasalnya sampai saat ini sejak pasangan itu mengumumkan diri, belum mendapatkan SK rekomendasi dari DPP. Seperti diketahui, pasangan ini didukung oleh tiga partai. Yakni Partai Golkar dengan 11 kursi, PKB dengan lima kursi dan Nasdem yang memiliki tiga kursi. Dikabarkan para pengurus daerah
masing-masing partai tersebut kini tengah memproses SK rekomendasi dukungan untuk pasangan tersebut. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Nasdem NTB, Ardani Zulfiqar kepada Suara NTB menyampaikan baru DPP Nasdem yang sudah menerbitkan SK rekomendasi dukungan untuk pasangan Suhaili - Amin. Kepastian dukungan dari DPP Nasdem terhadap pasangan Suhaili - Amin didapatkan ketika pasangan ini, didampingi oleh sejumlah petinggi pengurus daerah dari Partai Nasdem dan juga Golkar, bersilaturahim untuk bertemu lang-
sung dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Kamis (5/10) lalu. Saat itu Surya Paloh menyampaikan langsung dukungannya terhadap pasangan Suhaili - Amin. Sementara itu, SK rekomendasi dukungan terhadap pasangan Suhaili - Amin dari PKB dan Golkar masih belum jelas, kapan akan diterbitkan. Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi sampai berita ini diturunkan, belum mendapatkan jawaban. Dari informasi yang diperoleh, Misbach masih berada di Jakarta untuk urusan SK tersebut. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh mengaku masih belum menyerah untuk mendapatakn dukungan dari Partai Golkar. Sebelum SK definitif dikeluarkan oleh DPP Golkar, ke mana arah keputusan dukungannya, maka ia akan terus berjuang untuk mendapatkannya. Demikian ditegaskan oleh mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram dua periode itu, ketika dikonfirmasi wartawan. Menurutnya sebagai kader Partai Golkar, ia pernah menyampaikan niatnya untuk maju dan sekaligus meminta dukungan dari DPP. Diketahui bahwa di Pilkada NTB 2018, ada dua kader senior Partai Golkar yang dipastikan akan maju, yakni Ahyar dan juga Ketua DPD I Golkar NTB, H. M. Suhaili FT. Ahyar berharap, selaku kader, DPP dapat mempertimbangkannya sebelum memutuskan menjatuhkan dukungan kepada siapa di antara dirinya dan juga Suhaili. “Sebagai kader, saya sudah minta untuk diberikan kesempatan, jadi selanjutnya itu menjadi urusan DPP yang memutuskan, ya mungkin bisa dipertimbangkan,” katanya. Dikabarkan, Ahyar dalam beberapa hari terakhir ini masih melakukan lobi-lobi politik di DPP untuk mendapatkan dukungan dari partainya. Informasi yang diserap Suara NTB dari sejumlah sumber, menyebutkan bahwa Ahyar telah menemui bebera-
pa tokoh berpengaruh di tubuh Partai Golkar, seperti Akbar Tanjung, serta tokoh-tokoh lainnya di DPP untuk mempertimbangkan dirinya didukung oleh Beringin. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ahyar tidak menampiknya. Bahwa sebelum SK definitif itu ke luar, dirinya masih berikhtiar untuk meraihnya. “Ya lah, kan SK juga belum ke luar,” katanya. Tapi bagaimana jika akhirnya Golkar memutuskan untuk mendukung Suhaili? Lantas apa yang akan dilakukan oleh Ahyar? Ahyar memberikan jawaban diplomatis. “Saya ndak pernah mengatakan lawan. Tidak ada kata lawan. Itu istilah anda, saya tetap berteman baik. Tetapi yang jelas saya tetap maju, didukung dan tidak dukung,” tegasnya. Diketahui bahwa Ahyar sebenarnya sudah cukup aman untuk melaju sampai ke tahap pendaftaran di KPU sebagai peserta pilkada. Ia telah mengunci tiket sebagai peserta, setelah memastikan mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, PAN dan PPP kubu Djan Faridz. Oleh karena itu, sekalipun tidak didukung oleh Golkar, Ahyar tidak memiliki beban. Dikofirmasi terpisah via telepon, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi tidak memberikan jawaban. Ia dikabarkan tengah berada di Jakarta bersama para petinggi Golkar NTB lainnya untuk menjemput SK tersebut. (ndi)
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 9
Selama Kita Terjebak dalam Lift Mashdar Zainal PEREMPUAN itu turun dari taxi dan masuk ke lobi Hotel Amarilys. Sepatu hak tingginya berwarna merah mengkilap, mengetuk-ngetuk lantai dengan irama kacau. Roknya yang di atas lutut seperti mau sobek, mengikuti langkahnya yang gegas. Ia berhenti di depan lift dan memencet tombol di sisi pintu lift. Berdiri menunggu. Seorang perempuan berjilbab menggandeng gadis kecil yang melompat-lompat tak bisa diam, datang dan berdiri di sebelahnya. Gadis kecil itu tiba-tiba menyerobot dan memencet-mencet tombol di sisi pintu lift. Si ibu menarik tangannya dan mengomel. “Diam! Ibu bilang diam. Sebentar saja. Diam!” Perempuan berhak tinggi itu melirik. Sebentar kemudian lift terbuka. Seorang lelaki muda berseragam biru dengan sapu dan alat pembersih di tangannya sudah berdiri di pojokan. Perempuan itu melangkah masuk, sepatu hak tingginya kembali menggertap. Disusul perempuan berjilbab dan gadis kecilnya yang bergerak kesana kemari dan melompat-melompat tak bisa diam. “Ibu bilang diam. Kalau lompat-lompat terus, nanti liftnya roboh,” pekik si ibu, menakut-nakuti, gadis kecil itu pun terdiam karena si ibu mencengkeram lengannya erat-erat. Pintu lift tertutup. Tombol angka 17 sudah menyala merah. Perempuan berhak tinggi itu memencet tombol angka 19. Merah menyala. “Lantai berapa?” tanyanya entah pada siapa. “Lantai lima tolong,” perempuan berjilbab menjawab. Perempuan itu memencet tombol angka 5. Merah menyala. Hening. Hanya suara gesekan mesin lift yang terdengar halus mirip mesin foto kopi. Lobi terlewati. Lantai dua terlewati. Lantai tiga terbuka. Seorang lelaki paruh baya yang mengomel dengan handphone di kupingnya masuk dan memencet tombol angka 10. Merah menyala. Lantai 4 terlewati. Lantai 5 terbuka. Perempuan berjilbab dan gadis kecilnya yang tak bisa diam melangkah gesa keluar. Seorang lelaki dan perempuan yang tampaknya berpasangan masuk dan terus mengobrol entah. Wajah mereka berbinar.
“Tolong lantai sembilan,” seru si lelaki. Lelaki yang mengomel dengan handphone—sambil terus mengomel dengan handphone, memencet tombol angka 9. Merah menyala. “Thanks.” Lantai enam terlewati. Lantai tujuh terlewati. Lantai delapan terlewati. Lantai sembilan terbuka, sejoli yang terus mengobrol itu melangkah keluar dan tampak melanjutkan obrolan-obrolan mereka di luar. Lift tertutup. Lelaki yang mengomel dengan handphone berseru pada handphonenya, “Iya ini sudah sampai di lantai sembilan. Iya. Di depan lift? Oke.” Lantai sepuluh terbuka. Lelaki itu keluar, di depan lift seorang lelaki yang juga memeganggi handphone menyambut lelaki itu. Mereka mengobrol entah. Pintu tertutup. Lift terangkat. Lantai 11 terlewati. Lantai 12 terlewati. Di lantai 13, lift berhenti dengan kasar, seperti tenggorokan yang tersedak. Sampai perempuan berhak tinggi itu nyaris terjengkang. Lelaki berseragam biru di pojok hanya menatap langit-langit. Lift benar-benar berhenti. Namun pintu tidak terbuka. Perempuan itu memencetmencet tombol buka berkalikali, lalu tombol tutup, tombol buka lagi… tapi pintu masih saja mengatup rapat. Silih lelaki berseragam biru turut memencetmencet tombol yang sama. Tapi hasilnya sama. Pintu itu memilih bungkam. “Sepertinya liftnya macet,” lirih lelaki berseragam biru. “Oh, Tidak. Ya Tuhan, kumohon, jangan sekarang,” balas si perempuan berhak tinggi mulai panik. Ia menggeledah tas untuk menemukan telepon genggam, dan segera menghubungi seseorang. “Sepertinya liftnya macet, aku terjebak. Aduh, bagaimana ini? Tapi aku terjebak. Ada dua orang. Lelaki. Tidak. Entahlah. Terus bagaimana ini? Aduuuh!” Perempuan itu merengek entah pada siapa. Handy talky di saku celana belakang lelaki berseragam biru itu berbunyi kemerosok. Diraihnya benda itu dan didekatkan ke kupingnya. “Iya bos. Ganti. Ada dua orang. Ganti. Okey. Tak apa-
Halls of Mystery-Evelina Kremsdorf (fineartamerica)
apa. Semoga. Siap. Okey.” Lalu kembali memasukkan benda itu ke saku belakang celananya. “Bagian teknis sedang memeriksa mesinnya. Kadang ini memang terjadi. Sebentar lagi pasti terbuka kok. Hanya, jangan panik, itu saja.” ujar lelaki berseragam biru kemudian. Si perempuan hanya mengangguk dengan wajah tertekuk menatap layar handphonenya. Tak ada kata-kata. “Mbak ini dari mana atau mau ke mana?” Tanya lelaki berseragam biru. Sekilas tatapannya menghunjam perempuan itu. “Mau ke atas, ada janji,” ujar perempuan itu singkat—sambil terus memainkan telepon genggamnya, tanpa menatap mata orang yang mengajaknya bicara. Entah kenapa perempuan itu sedikit kesal, merasa lelaki yang terjebak dengannya di ruang terkutuk
itu adalah lelaki sok akrab yang selalu ingin tahu urusan orang. Lantas keduanya terdiam. Yang satu di sudut kiri. Yang satu di sudut kanan. Yang satu sibuk memencet-mencet tombol handphone. Yang satu hanya menatap langit-langit sambil mengetuk-ngetuk gagang sapu. “Pernah terjebak dalam lift sebelumnya?” tanya lelaki berseragam biru, mencoba memudarkan keheningan. Perempuan itu hanya menggeleng, “Belum.” “Saya pernah, tiga kali. Satu kali di tempat kerja saya yang dulu. Dua kali di sini. Maksudku, dua kali termasuk saat ini.” “Oh,” balas si perempuan, melirik sekilas ke arah si lelaki dan kembali menekuni handphonenya. Melihat si perempuan tak begitu antusias menanggapi pembicaraan, lelaki itu memilih diam dan duduk
bersila, masih di sudut yang sama. Mendadak perempuan itu tampak canggung, ia menutup pahanya dengan tas selempang. Detik berlalu. Menit menguap. Keduanya masih diam tanpa obrolan. Hingga perempuan itu menggerakgerakkan kakinya yang mulai pegal, sebelum akhirnya mencoba untuk duduk. Karena roknya terlalu pendek dan ketat, ia mengalami kesulitan duduk dengan posisi apapun, hingga akhirnya memilih mengesot dan menyelonjorkan kaki. Ia kembali menutupi pahanya dengan tas selempang. Lantas mengeluarkan buku berwarna kelabu dan membacanya. Lelaki itu sempat melirik ke arah buku yang dibaca si perempuan, buku itu berjudul ‘The Fifty Shades of Grey’. Keduanya tampak canggung. Sambil pura-pura menekuni bukunya, perempuan itu membayangkan,
bahwa lelaki berseragam biru di sebelahnya adalah seorang lelaki mata keranjang yang sedang pura-pura jadi pendiam. Wajahnya memang terlihat manis dan naïf. Tapi sepasang mata yang pernah menghujamnya sekilas itu adalah sepasang mata yang berbahaya. Ia yakin, lelaki itu telah menelanjangi tubuhnya dengan sepasang matanya yang keranjang itu. Kadangkala ia menyesal karena menggunakan rok terlalu pendek. Apalagi harus terjebak di tempat seperti ini dengan seorang lelaki yang tampaknya seorang mata keranjang. Sementara, si lelaki berseragam biru itu menerka-nerka, dari dandanannya, buku bacaanya, sepertinya perempuan di hadapannya itu adalah seorang perempuan bayaran yang dengan senang hati mendatangi hotel-hotel dengan bayaran mahal untuk bergumul dengan orang-orang penting yang butuh bersenangsenang secara sembunyisembunyi. Ya, ia memang cantik, itu jelas. Tapi kecantikan itu tampaknya tak sampai ke dalam. Lelaki itu sedikit jengkel, kenapa harus terjebak dengan perempuan macam itu di tempat seperti ini. Perempuan yang tampaknya mengalami kesulitan berkomunikasi, kecuali dengan uang barangkali. Keduanya terus diam. Saling membumbui prasangka. Lelaki itu berjanji tidak akan membuka mulutnya sebelum si perempuan membuka mulutnya terlebih dahulu. Sementara si perempuan itu, hanya membolak balik buku di tangannya, bermain handphone, menelpon seseorang, bermain handphone lagi, menelpon seseorang lagi, membolak-balik buku lagi, dan terus begitu. Hingga si lelaki merasa jengah sendiri, bagaimana mungkin di dunia ini ada perempuan seacuh itu. Bukankah di ruang sempit dan tak pasti dan diliputi kecemasan seperti ini, seharusnya dua orang saling bicara dan bekerja sama, paling tidak saling menenangkan satu sama lain. Tapi inilah yang terjadi. “Kapan sih pintunya akan terbuka?” pekik perempuan itu sekonyong-konyong, membuat lelaki berseragam biru terenyak.
Lelaki itu tak menggubris, perempuan itu tak tampak sedang bicara padanya. “Apa kabar bagian teknis yang katanya sedang memeriksa mesin?” lanjut perempuan itu lagi, bagi lelaki itu nada bicara perempuan itu lumayan menyebalkan. Lelaki itu memilih untuk tak menanggapi. Merasa dirinya diacuhkan, perempuan itu kembali bungkam. Kini mereka tampak seperti dua orang yang benar-benar telah mendeklarasikan permusuhan. Mereka masih terus diam dan asyik dengan pikiran masing-masing. Hingga handy talky berisik itu kembali bergemerisik. Lelaki berseragam biru mengangkatnya dan hanya berkata beberapa patah kata. Lelaki itu sengaja melantangkan suaranya, agar perempuan itu kembali buka mulut dan bertanya sesuatu padanya. Namun nihil. Perempuan itu tak mau kalah. Ia memilih untuk tetap bungkam. Entah sampai kapan. Setelah hampir dua jam, setelah sebuah guncangan kecil, lift itu tiba-tiba terbuka, perlahan. Beberapa orang tampak sudah berkerumun di depan lift, memastikan bahwa dua orang yang terjebak di dalamnya masih dalam keadaan utuh. Orang-orang berucap syukur. Mereka pun mulai mengerumuni dua orang acuh itu silih berganti. Bertanya keadaan, memberi minum, dan sekadar ingin tahu bagaimana keadaan keduanya. Dua orang yang tak saling mengenal itu sesekali saling tatap satu sama lain. Seperti ada yang ingin mereka utarakan. Seperti ada yang belum tuntas. Seharusnya mereka merasa lega. Namun tidak. Masih ada satu hal yang mengganjal hati mereka. Hingga keduanya melangkah saling menjauh, keduanya masih saling menoleh. Mencuri tatap. Di mata keduanya, telah terpercik sesuatu: dendam. Kalau bukan kerinduan.*** Malang, 2016 Mashdar Zainal, lahir di Madiun, 5 Juni 1984. Suka membaca dan menulis puisi serta prosa, kini bermukim di Malang, Jawa Timur.
Dadang Ari Murtono
teluh condong catur
di masjid demak
di kitab itu, tuhan cuci tangan dari perkara buruk
di hadapan tiang tatal itu, penyair yang merasa tak kebagian bahasa tersebut belajar cara menyusun puisi dari remah cerita dan hal mundan
hari itu, misalnya, udara menyempit dan tanah rekah, angin tiba membikin bilur-bilur di seantero negeri dan rempah-rempah gagal membangkitkan hangat, doa-doa melayang tersaput angin, seperti kata-kata yang tak dituliskan hanya persoalan waktu sebelum kematian pertama tiba dan ada yang mesti disalahkan maka penyair itu yang telah membaca gelagat dan tahu tuhan sudah pergi menghadirkan sebilah keris dari kotak kayu di gudang keraton “tak ada yang ada untuk tak menjadi apa-apa,” bisiknya seraya mengenang kata-kata yang kata orang terlalu buruk untuk jadi bagian dari kakawin atau puisi “keluarlah,” bisiknya, “agar orang-orang menyebutmu sebagai muasal wabah ini” ia tak ingin, sebenarnya, menanggung apa yang tidak ia mengerti tapi ia sekadar properti maka diterimanya cerca itu, juga siksa itu dan pada hari ketika bulir berasnya dirontokkan, ketika lekuk likunya diluruskan, ketika pamor diluruhkan, ia lakukan satu-satunya yang bisa dilakukan kaum tak berdaya: menyebar kutuk meski ia tahu, itu hanya kata-kata fana belaka
kinom kinom tahu, dalam sajak ini kematian hanyalah sesuatu yang terlalu gampang diakali maka siang itu, ia bangun tidur dengan tersenyum, ia tidak menyiapkan baju terbagus, tidak menyantap masakan kesukaan, tidak meminta apa yang paling diingininya, ia hanya berjalan menuju kolam tempat dewa kematian menunggunya dengan cemas “simpan tenagamu, paman, aku akan melompat sendiri,” katanya ia bahkan tak mengijinkan air itu repot-repot memercik seperempat jam kemudian bersama seekor ayam bakar dan ikan panggang yang habis disantap ki sunan kali, ia akan bangkit seperti tadi ia bangun dari tidur dalam sajak tentang kematian ini, bahkan kata “sedih” tak perlu benar-benar muncul
di bawah pandangan orong-orong itu penyair yang merasa alangkah fana hidup tersebut mengerti bahwa kata yang paling sederana pun sanggup menunda mati di naungan kisah daun kostuba itu penyair yang mengira segala gaya telah terpakai tersebut tahu bahwa setiap orang memiliki gelisahnya sendiri-sendiri dalam babad yang menyediakan kisah-kisah itu ia legawa menghilang dan membiarkan puisi menjadi dirinya sendiri
ki supa dalam dirinya, sang penyair menyembunyikan diri, dan menyebut kata sebagai baja, lalu menempuh tualang sebagai pande ia lupakan bahasa asalnya dan menjelajahi kota asing, tumpukan logam bekas, dan menempanya dengan tangan belaka ia tahu, hanya penyair sekadar yang gentar pada bahasa yang tidak membesarkannya, hanya pande kelas teri yang jeri bekerja tanpa api atau palu
Dadang Ari Murtono lahir dan tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Buku puisinya berjudul Ludruk Kedua (basabasi, 2017).
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Masuk 10 Besar Kepsek Berprestasi Hj. Zohriah, S.Pd., MH., merupakan kepala sekolah berprestasi yang mewakili Provinsi NTB dalam ajang lomba kepala sekolah (kepsek) berprestasi tingkat nasional 2017. Keikutsertaan Zohriah setelah sebelumnya berhasil menjadi Wakil Kota Mataram dan selanjutnya berlaga di tingkat provinsi. “Seleksi mulai dari kota, melaju ke propinsi, melawan dari berbagai kabupaten di NTB yang juara satu melaju ke nasional,” ujar Kepala SMPN 11 Mataram ini pada Suara NTB, Jumat (6/10). Di lomba kepsek tingkat nasional, Zohriah berhasil masuk (Suara NTB/dys) dalam 10 besar terbaik. NaHj. Zohriah mun, Zohriah, harus mengakui kualitas kepsek, guru, maupun pengawas masih tertinggal di banding daerah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu sebab ialah pembinaan yang terbilang sangat kurang dan kelemahan dalam penguasaan IT. “Perhatian pemerintah masih rendah terhadap kepsek, guru, pengawas berprestasi. Kalau di Jawa Tengah, begitu pulang, ada pembinaan selama setahun,” ujarnya. Sehingga kata dia, wajar kalau mereka jadi juara umum karena setahun dipersiapkan oleh Pemda. Mulai dari dipanggilkan dosen untuk dibina, mendatangkan kepsek berprestasi tahun lalu, sehingga dia tahu apa yang kurang dan harus ditingkatkan. Hal itu berbeda dengan wakil-wakil dari NTB, tidak ada pembinaan. “Sementara kita di sini sesiap-siap kita saja. Kemarin tidak ada sama sekali, begitu juga di provinsi, di kota tidak ada,” sambungnya. Lebih jauh diakatakan jika sebenarnya pembinaan menjadi tanggungjawab bersama baik secara mandiri maupun dari pemerintah. Pembinaan secara mandiri misalnya, dirinya memanfaatkan 20 persen tunjangan sertifikasi untuk pembinaan. Namun tidak cukup secara mandiri semata, tapi juga harus bersama dengan pemerintah. “Seharusnya juga didukung pemerintah. Karena kemampuan kita terbatas. Kita ini dari tunjangan sertifikasi 20 persen untuk peningkatan kualitas,” klaimnya. Hanya saja kalau mau peringkat pendidik dan tenaga Kependidikan ke depan lebih meningkat, Pemda harus terlibat dan melibatkan tenaga pendidik yang sudah ikut sebelumnya. (dys)
Laksanakan UNBK Seratus Persen
Kemenag Tunggu Keputusan dari Pusat Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan ujian nasional bagi MTs maupun MA apakah bakal dilakukan dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun manual. Apapun keputusannya, pihaknya tetap akan mengikuti regulasi yang ada. Demikian disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) (Suara NTB/yon) Fauzan Azima Kemenag Lotim, H. Fauzan Azima pada Suara NTB, Jumat (6/10). Dikatakannya, apabila UNBK diarahkan 100 persen dan regulasinya seperti itu, maka madrasah tetap akan mengikuti regulasi yang ada. Berbeda halnya dengan tahun lalu, tidak bisa ditekan, karena tidak adanya anjuran pelaksanaan UNBK seratus persen bagi madrasah baik tingkat MA maupun MTs. “Kalau memang regulasinya menganjurkan supaya semua madrasah baik MTs maupun MA melakukan UNBK, kita harus ikuti,” ungkapnya. Menurut Fauzan Azima, alangkah lebih baik apabila adanya bantuan dari pemerintah untuk memberikan kontribusi kaitannya dengan sarana prasarana pendukung pelaksanaan UNBK itu. Sehingga, pelaksanaan UNBK di semua madrasah dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, kebijakan 100 persen UNBK bagi madrasah juga perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Pasalnya sisa saja solusinya nanti akan digabung dengan sekolah-sekolah yang sudah memadai. “Nanti sekolah tempatnya bergabung melakukan sosialisasi. Sehingga nanti tidak ada masalah,” ujarnya. Menurut Fauzan Azima, pelaksanaan UNBK sangat efektif dan efisien, mulai persiapan, pengawasan dan lainnya. Bahkan dapat meningkatkan nilai integritas di kalangan siswa dalam mengerjakan setiap butir soal yang muncul di layar komputer. (yon)
MGMP Harus Hasilkan Bahan Ajar Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memberikan sorotan pada peningkatan kompetensi guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Nantinya dalam kegiatan atau program MGMP harus diwujudkan dengan menghasilkan instrumen-instrumen bahan ajar. Upaya ini direncanakan dimulai pada tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dihubungi, Jumat (6/10). Peningkatan kompetensi guru mata pelajaran dilakukan saat kunjungan Dinas Dikbud NTB ke sejumlah daerah di NTB, difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi guru dan penguatan pendidikan karakter. “Jadi kita buat arahan, panduan bagaimana guru-guru itu melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari, tapi kemudian perlu diinovasi agar terjadi penguatan pendidikan karakter,” ujarnya. Suruji menekankan, peningkatan kompetensi guru akan dilakukan melalui MGMP. Inovasi yang dilakukan nantinya, apapun yang dilakukan di MGMP, berhasil atau tidaknya program harus diwujudkan dengan munculnya instrumeninstrumen bahan ajar. Setiap guru harus membuat bahan ajar. “Hasil sebagai output dari proses MGMP-nya, yaitu bahan ajar. Mulai tahun ini diberlakukan itu,” katanya. Bahan ajar yang disiapkan MGMP, disebutkannya tidak harus materi utuh. Ia mencontohkan, jika membahas satu pokok bahasa, satu pokok bahasan itu harus tuntas, mulai dari kurikulum, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), silabus, kompetensi dasar yang diharapkan dengan indikator-indikator, sampai evaluasi. Nantinya itu semua akan dibuat oleh guru dan diunggah ke website yang sudah disiapkan oleh bidang ketenagaan. Kemudian akan dihimpun menjadi materi utuh. “Materi utuh yang sudah dikompilasikan dikembalikan ke semua guru, artinya tidak sekadar berceramah dan saling melihat cara mengajar, tapi ada hasil, ada output-nya,” harap Suruji. (ron)
(Suara NTB/ist)
PRAKTIKUM – Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram (Unram) melaksanakan praktikum pemupukan dan kesuburan perairan. Terlihat mahasiswa sedang mengambil sampel plankton di laboratorium Kampus Prodi Budidaya Perairan Unram.
Gelar UNBK, Sejumlah Sekolah Tetap Optimis di Tengah Kekurangan Mataram (Suara NTB) Tidak hanya sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung UNBK yang harus mempersiapkan diri menghadapi UNBK di tahun 2018. Sekolah yang di tahun 2017 ini melaksanakan UNBK juga belum sepenuhnya tanpa kekurangan. Banyak sekolah yang harus meminjam laptop ke guru atau siswa agar bisa melaksanakan UNBK. Meski demikian, sejumlah sekolah optimis bisa tetap melaksanakan UNBK di tahun 2018 mendatang. Salah satunya SMAN 8 Mataram yang memiliki unit komputer yang sangat terbatas. Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., mengakui dari segi jumlah komputer yang tersedia masih sangat terbatas. Namun ia tetap optimis dalam melaksanakan UNBK di tahun mendatang. Pihaknya berupaya untuk menambah kekurangan komputer. Di UNBK lalu SMAN 8 juga mendapatkan bantuan server dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Memang dari segi jumlah komputer yang tersedia masih sangat terbatas tapi kebetulan kami punya server yang tahun lalu dan kami juga mendapat sumbangan server 2
unit dari Dikbud Provinsi beberapa waktu yang lalu,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya saat ini hanya memikirkan untuk penambahan komputer. Kalau masih tidak cukup juga, Khalik berencana akan meminjam di siswa dan guru untuk mencukupi kebutuhan komputer. “Agar cukup untuk pelaksanaan UNBK tersebut,” ujar Khalik. Rasa optimis itu juga datang dari SMAN 4 Mataram. Pada UNBK 2017 lalu, harus mencukupi fasilitas pendukung UNBK dengan meminjam laptop siswa. Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., dihubungi Jumat (6/10) tetap optimisbisa melaksanakan UNBK di tahun 2018 mendatang. “Pasti kami akan
melaksanakan UNBK, kemarin saja sudah,” katanya. Ia mengaku akan melakukan persiapan yang lebih baik dari tahun ini. Di UNBK 2017, SMAN 4 Mataram mencukupi fasilitas pendukung dengan meminjam laptop siswa untuk memenuhi kebutuhan komputer sebanyak 90 unit. Pihak sekolah menyiapkan 30-an unit komputer, sisanya dengan meminjam laptop milik siswa. Sebelumnya, Suprapti mengaku dalam mempersiapkan UNBK, pihak sekolah cukup kesulitan dari segi pendanaan. Tapi jika fasilitas sudah terpenuhi, maka akan ada efisiensi dalam proses belajar mengajar ke depan. Sementara untuk sekolah
Tumbuhkan Simpati, SDN 13 Mataram Bantu Muslim Rohingya Mataram (Suara NTB) Guna menumbuhkan rasa simpati pada diri muridSDN 13 Mataram, pihak sekolah menggalang bantuan untuk Muslim Rohingya. Dari hasil penggalangan, dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 855.000. Selanjutnya hasil penggalangan dana diserahkan kepada perwakilan Kaleng Dasi NTB yang diserahkan langsung Wali Kelas III Hj. Aminah, S.Pd., pada Jumat (6/10). “Menyerahkan uang tunai bantuan untuk umat Muslim Rohingya kepada perwakilan Kaleng Dasi NTB. Dana ini hasil iuran dari semua siswasiswi SDN 13 Mataram yang di anggap mampu secara materi,” ujar Aminah. Sementara Kepala SDN 13 Mataram Drs. H. Rusdan, M.Si., mengatakan penggalangan dana ini niatnya selain untuk membantu saudara Muslim Rohingya, namun juga sebagai pendidikan untuk anakanak agar memiliki sikap dan rasa peduli terhadap saudaran-
(Suara NTB/dys)
SERAHKAN - Perwakilan SDN 13 Mataram menyerahkan bantuan untuk Muslim Rohingya di Rakhine Myanmar pada perwakilan DASI NTB, Jumat (6/10). ya yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Lebih lanjut Rusdan mengatakan uang iuran ini semuanya dari murid, tidak termasuk dari para guru dan staf sekolah. Meskipun jumlahnya tidak seberapa namun yang paling penting adalah proses pendidikan untuk anak-anak. Terpisah Abdurrahman,
S.Pd.I selaku pembina TPQ SDN 13 Mataram menyebut penggalangan dana ini oleh anak-anak SDN 13 Mataram merupakan hal yang positif yang patut diapresiasi. Selain itu yang paling penting adalah nilai positif yang ditanamkan kepada peserta didik agar mereka pandai tidak secara intelektual namun juga secara spiritual dan emosional. (dys)
SDN Model Mataram Direncanakan Merger dengan SDN 36 Cakranegara Mataram (Suara NTB) TK/SDN Model Mataram yang saat ini masih menumpang di SMPN 14 Mataram cukup mengganggu proses pembelajaran di SMPN 14 Mataram, karena SDN Model meminjam ruang kelas sampai 12 ruang di SMPN 14. Upaya mengatasi itu, Pemerintah Kota Mataram di tahun mendatang merencanakan menggabung atau merger SDN Model Mataram ke SDN 36 Cakranegara. Namun dengan catatan orang tua siswa SDN Model Mataram mau untuk digabung ke SDN 36 Cakranegara. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Jumat (6/10). Pihaknya mengusahakan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu, salah satunya di semester depan atau awal tahun depan, SD Model Mataram akan dimerger dengan SDN 36 Cakranegara. “Kita harapkan
orang tua siswa mau anakanaknya ke SD 36,” harapnya. Meski demikian, ia mengakui keputusan itu masih belum final. Sangat bergantung dari kebijakan Pemerintah Kota Mataram secara umum. Kebijakan merger menjadi salah satu cara yang dianggapnya efektif. Sebelumnya, Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, mengeluhkan gedung SMPN 14 Mataram yang sampai saat ini masih dipinjam oleh SDN Model Mataram. Imbasnya, proses pembelajaran di SMPN 14 Mataram terpaksa dilaksanakan dengan double shift atau dibagi menjadi masuk pagi dan siang. Ia berharap permasalahan ini dapat segera diatasi agar seluruh siswa bisa masuk pagi. Terlebih lagi, di kelas VII sudah mulai menerapkan kurikulum 2013 yang proses belajar lebih lama. Dikhawatirkan jika terus menerus meminjam di gedung SMPN 14 Mataram, di tahun berikutnya pihak sekolah akan
kesulitan mengatur jam belajar. “Kalau masih seperti sekarang, bisa jadi yang masuk siang bisa sampai Maghrib, mudahan ada komitmen terkait hal ini agar di akhir tahun pelajaran bisa diselesaikan,” kata Nazuhi. Selain itu, dengan adanya double shift mengganggu efektivitas untuk ekskul. Ekskul tidak bisa dilaksanakan selain hari Sabtu dan Minggu. Padahal ekskul juga untuk menunjang pendidikan, dan mengembangkan bakat dan minat anak. “Belum lagi koordinasi dengan bapak/ibu guru, misalnya kita mau lakukan lokakarya atau rapat kerja, cari waktu itu sulit,” ujarnya. Nazuhi berharap SMPN 14 Mataram bisa masuk pagi untuk semua siswa, agar sekolah bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Para guru juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi ada aturan pemerintah agar tidak boleh lagi ada siswa yang masuk siang. (ron)
swasta yang akan melaksanakan UNBK dan terkendala sarana pendukung rencananya akan dibantu tahun 2018. “Di tahun kemarin atau UNBK lalu, sekolah negeri yang difokuskan untuk menerima bantuan. Sekolah swasta kami akan upayakan bantuannya di tahun 2018,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Jumat (6/10). Disebutkannya, ada sekitar 12 atau 13 sekolah swasta yang akan diberikan bantuan laboratorium pada APBD perubahan. Dari APBD murni tahun 2018 dijanjikan akan lebih banyak lagi. Suruji menekankan pemberian bantuan dengan melihat peta wilayah sekolah, agar sekolah-sekolah di satu zonasi bisa terangkum kebutuhan sarana UNBK. “Itu makanya kita sudah mulai eksekusi APBD perubahan ini, besok di APBD murni juga ada, pemberian bantuan itu kita lihat peta wilayahnya, supaya zonasinya itu bisa ter-
angkum,” urainya. Suruji mengingatkan, pelaksanaan UNBK jangan diartikan seluruh sekolah harus memiliki laboratorium komputer. Pada UNBK, pemerintah memberikan kesempatan dengan sistem zonasi. Artinya, sekolah swasta ataupun sekolah negeri yang tidak punya fasilitas bisa digabungkan pelaksanaan UNBK di sekolah yang memiliki fasilitas. Baik SMP yang menggunakan fasilitas di SMA atau SMA yang menggunakan fasilitas di SMK. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB pada UNBK 2017 lalu, total SMA/MA yang mengikuti UN di tahun 2017 ini sebanyak 786 sekolah, dengan rincian sebanyak 260 SMA/MA mengikuti UNBK dan 526 SMA/MA mengikuti UNKP. Sementara di SMK, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dan 57 SMK melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). (ron)
SMPN 11 Mataram Rombak Pengurus Komite Mataram (Suara NTB) Berdasarkan amanah Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang pembentukan Komite Sekolah, SMPN 11 Mataram melakukan perombakan pengurus komite sekolah. Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, menegaskan Permendikbud mengatur soal komposisi pengurus komite sekolah. Di mana pengurus dilarang dari unsur tenaga pendidik dan kependidikan di tempat tersebut. Selain itu, pengurus komite juga tidak boleh dari unsur anggota partai politik dan anggota DPR/ DPRD. Selain itu disebutkan dalam Permendikbud bahwa pengurus komite terdiri dari 15 orang anggota maksimal dan minimal lima orang anggota. Sesuai ketentuan tersebut, maka pengurus komite yang berasal dari orang tua murid, tokoh pendidikan dan bukan dari pegawai di lingkungan pendidikan tersebut. “Kita sekarang sudah ganti pengurus beberapa waktu lalu. Sudah pem-
bentukan pengurus yang baru yang terdiri murni dari orang tua. Kalau pengurus sebelumnya ada dari sekolah KTU masuk,” ujarnya ditemui, Jumat (6/10). Lebih jauh diakui, peran komite sekolah sangat besar untuk mendukung seluruh program dari sekolah terutama yang berkaitan dengan masalah dana, karena tidak mungkin sekokah berjalan sendiri. Selain itu, komite juga berperan penting saat berlangsung penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Terlebih kini, menurutnya, adanya Permendikbud di atas memberi kewenangan lebih besar pada komite untuk meminta partisipasi orang tua murid sepanjang ada kesepakatan antar pihak komite dengan orang tua murid. “Artinya boleh dia itu minta sumbangan ke masyarakat untuk kepentingan dan kemajuan sekolah sepanjang ada kesepakatan. Artinya ada kesepakatan antar orang tua dengan pihak sekolah,” tukasnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
SEKOLAH - SMPN 11 Mataram salah satu sekolah terletak di pinggir Kota Mataram. Keberadaan sekolah ini memerlukan bantuan dan partisipasi komite dalam mengembangkan diri agar maju dan berkualitas.
Halaman 11
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Terus Bertambah, Jumlah Atlet NTB Peserta Asian Games 2018 Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan jumlah atlet NTB yang akan tampil di Asian Games 2018 makin bertambah. Sedikitnya sudah ada sebelas atlet yang telah resmi dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan event internasional itu. Selain sebelas atlet, juga terdapat beberapa atlet yang sedang mengikuti Seleknas Asian Games. Seperti dua atlet tinju, Putra Samada dan Ainun Azizah saat ini sedang mengikuti Seleknas Asian Games di Manado. Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Jumat (6/10) kemarin. “Jumlah atlet NTB yang mengikuti Pelatnas Asian Games terus bertambah. Kita harap akan ada lagi atlet NTB yang dipanggil pelatnas Asian games,” ucapnya. Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu mengatakan jumlah atlet yang masuk Pelatnas persiapan Asian Games 2018 sudah mencapai sebelas atlet. Jumlah ini cukup banyak dibanding keikutsertaan atlet NTB di Asian Games sebelumnya.
Belasan atlet NTB yang akan ke Asian Games 2018 itu, yakni empat atlet dari cabor atletik, yakni Fadlin, Iswandi, Andrian dan Safwaturrahman. Kemudian empat atlet dari cabor voli pasir yakni Putu Dini Jasita, Dita Juliana, Danangsyah, Desi Ratnasari. Ditambah lagi atlet dari cabor karate, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, selanjutnya Nurul Iqamah dari panjat tebing, Huswatun Hasanah dari cabor tinju dan I Gusti Bagus Saputra dari balap sepeda BMX. Selanjutnya jumlah itu masih akan bertambah karena masih ada lagi atlet yang tengah mengikuti Seleknas Asian Games seperti dua atlet dari cabor tinju. Dengan keterlibatan sedikitnya 11 atlet asal NTB itu
Andy selaku pimpinan KONI NTB mengaku sangat bangga, sebab keterlibatan 11 atlet NTB menunjukan kualitas atlet NTB terus diperhitungkan di level nasional hingga internasional. Andy secara pribadi akan mendukung penuh persiapan atlet, bahkan Andy berupaya untuk mendukung penuh pembinaan atlet dalam rangka meningkatkan kualitas teknik dan non teknis atlet NTB. Maklum target KONI NTB kedepan tidak saja meraih target 17 medali emas di PON 2020. Namun KONI NTB akan mendorong atlet NTB untuk dapat berprestasi di level Asian Games hingga level dunia. “Saya ingin atlet NTB dapat mempersembahkan medali untuk merah putih di level dunia. Jadi prestasi atlet NTB bukan untuk level PON saja. Tapi berprestasi untuk Indonesia,” tegasnya. (fan)
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SALON
SALON
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081
SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
HILANG
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR2989BN NOKA/NOSIN : MH328D0049K935673/ 28D-93580 AN. NURGAYATI HILANG DISEKTAR JL. LANGKO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR291OJ NOKA/NOSIN : MH1MC2316DK050958/ MC23E-1060510 AN. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN LEMBAR
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
SUARA NTB
Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Jaga Keutuhan Daerah TENSI politik menjelang Pilkada NTB 2018 semakin hangat. Terlebih seiring mengerucutnya koalisi antarkekuatan politik di NTB. Di tengah situasi yang dinamis ini, gesekan dan benturan politis sangat mungkin terjadi. Namun, saat hal ini terjadi, para aktor politik yang terlibat, khususnya mereka yang masih memegang otoritas sebagai pimpinan daerah haruslah bersikap bijak dan sanggup menahan para pendukungnya. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat dalam waktu yang tidak lama lagi, para kontestan Pilkada NTB sudah akan memasuki salah satu fase kritis dalam Pilkada, yaitu proses pencalonan. Dengan semakin terbukanya peta politik, dinamika politik memang akan semakin meningkat. Perbedaan sikap antaraktor, baik yang berada di bawah lembaga yang sama, ataupun yang berbeda “rumah” adalah hal yang sering terjadi di masa seperti ini. Dinamika atau perubahan-perubahan yang bergerak secara cepat memang menjadi bagian dari “permainan” politik yang terus berproses hingga terbentuknya koalisi permanen pada Januari 2018 mendatang. Sulit rasanya membayangkan politik tanpa perbedaan sikap dan pendapat. Hal ini karena demokrasi memang membolehkan yang berbeda untuk tetap bersama dalam bingkai saling menghormati. Yang perlu dicamkan, perbedaan seringkali pula mengarah pada pertentangan. Dalam batas tertentu, kecenderungan ini memang bisa dianggap lumrah. Namun, jika skalanya telah mengarah pada titik tertentu yang berdampak serius, perbedaan ini haruslah dikelola dengan kedewasaan berpikir. Di sinilah, para kandidat seringkali lalai dan cenderung menyikapi dinamika dengan kurang bijak. Apalagi, setiap kandidat biasanya memiliki pengikut yang juga tidak sedikit. Para pendukung, haruslah diberikan pemahaman terkait cara menghadapi dinamika tersebut. Dalam situasi yang sudah mengarah pada konfrontasi, sikap tenang dari kandidat saja tidak cukup. Perlu ada dorongan yang cukup kuat dari kandidat kepada para pendukungnya untuk bersikap serupa. Sebab, seringkali pendukung kandidat bereaksi lebih dramatis ketimbang kandidatnya sendiri saat menghadapi situasi yang panas. Kita pernah menyaksikan bagaimana pertarungan politik telah memecah belah bangsa dan daerah ini. Kita tentu tidak berharap pengalaman buruk di masa lalu kembali terulang. Di Bima misalnya, pernah terjadi aksi pembakaran kantor KPU setempat akibat persoalan hasil Pilkada. Di ibukota, DKI Jakarta, yang masyarakatnya cenderung lebih terpelajar pun, bisa terpecah belah oleh tingginya tensi politik. Sebagai daerah yang majemuk, daerah NTB sangatlah berpeluang untuk mengalami situasi serupa. Jika konflik pecah, ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan. Konflik tidak pernah menghasilkan pemenang sejati. Sebab, dalam pertarungan, seringkali yang menang hanya jadi arang sementara yang kalah telah jadi abu. Konflik bisa melahirkan banyak kerugian nyata. Mulai dari kerugian finansial, kerusakan fisik, terganggunya perekonomian daerah, hingga terputusnya hubungan-hubungan sosial. Yang terakhir itu, sesungguhnya adalah kerugian yang sangat besar nilainya. Akan butuh waktu yang tidak singkat untuk menambal kembali anyaman keberagaman yang terlanjur terkoyak. Karenanya, jangan sekali-kali membiarkan kepentingan politik membutakan mata kita dari berharganya kebersamaan yang telah terjalin di daerah ini. Pilkada harus dijadikan sebagai ajang untuk adu ide. Berbeda sikap politik dan pendapat, haruslah dimaknai sebagai sesuatu yang saling memperkaya gagasan pembangunan kita. Biarkan adu pendapat selesai di atas meja. Biarkan perbedaan pilihan politik tuntas di bilik suara. Lalu kita pulang dengan kepala tegak. Karena telah memilih pemimpin sembari tetap mempertahankan akal sehat. (*)
OPINI
Halaman 14
TNI dan Pancasila Harga Mati ETIAP tanggal 5 Oktober, bangsa Indonesia khususnya kalangan militer memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tahun ini TNI genap berusia 72 tahun seusia dengan NKRI. Tema yang diambil adalah “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Berdaulat, Berkepribadian, Adil dan Makmur”. Peringatan HUT bagi internal TNI memiliki nilai strategis karena merupakan pelestarian tradisi, nilai juang dan memupuk kebanggaan serta jiwa korsa TNI. Sedangkan bagi seluruh rakyat, sebagai wujud kesyukuran dan apresiasi atas eksistensi TNI dalam melindungi bangsa dan negara. TNI bersama rakyat telah berjuang sejak zaman pra kemerdekaan hingga kini. Ideologi TNI selalu tertancam kuat bahwa NKRI, Pancasila, UUD RI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Paham Anti-Pancasila Hingga detik ini, posisi Pancasila sebagai dasar negara adalah final. Untuk itu segala macam paham yang tidak sejalan dan cenderung merongrong eksistensi Pancasila wajib ditolak dan dienyahkan dari bumi NKRI. Sejak masuk bulan September selalu ramai diperdebatkan polemik seputar peristiwa G30S/PKI. Lepas dari pro dan kontra atas konstruksi sejarahnya, komunisme terbukti menjadi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ajarannya menegasikan adanya Tuhan. Agama dianggap sebagai candu. Hal ini tentu bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Komunisme dengan demikian jelas anti-Pancasila. Komunisme secara istilah dapat diartikan sebagai ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara
Oleh:
Ribut Lupiyanto
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) (wikipedia, 2017). Tindakan Komunisme juga mengarah pada radikalisme, terbukti melalui sejarah pemberontakan 1948 di Madiun yang disertai pembantaian sadis. Kemudian terulang pada 30 September 1965. Polemik G30S/PKI selalu berkutat pada saling klaim alur sejarah. Isu rekonsiliasi selalu menggema guna mengakhiri polemik ini. Peristiwa ini memang sangat kompleks. Ada fase pengkhianatan PKI dengan segala tindakan sadis pembantaiannya. Ada pula fase penumpasan yang dituding juga banyak melanggar HAM-nya. Keduanya penting dicermati sebagai bagian terpisah meskipun berhubungan. Kalaupun ada unsur pelanggaran HAM dan motif politik pada penumpasan, bukan serta merta memutihkan dosa-dosa PKI. Benteng Pancasila Semangat rekonsiliasi baik dan mesti disambut dengan peta jalan yang diterima antar pihak. Rekonsiliasi mesti berangkat dari kesadaran, pengakuan kesalahan, bukan tetap ngotot mengklaim kebeneran tunggal dan menuntut pihak lain. Sekali lagi, apapun itu komunisme tetaplah paham yang mesti diwaspadai dan ditolak. Hingga kini TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Ketetapan ini mengatur pembubaran PKI dan melarang komunisme, larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Selain itu terdapat satu peraturan yang dijadikan dasar untuk menindak pelaku penyebar ajaran di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP. Dalam UU tersebut, terdapat penambahan pada Pasal 107 KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marx-
RADIO
isme dalam berbagai bentuk. Aparat mendasarkan pada aturan di atas dapat melakukan langkah-langkah hukum terhadap yang diduga mengandung ajaran komunisme. Misal bentuknya adalah atribut, kaos, simbol, termasuk film-film yang bisa mengajarkan komunisme. PKI secara institusi memang sudah bubar, namun darah komunisme belum ada jaminan telah mati. Prinsip kehati-hatian mesti terus dijalankan. Komunisme di era sekarang memang sudah sedikit berubah bentuknya. Kalau bisa disebut neokomunisme, maka paham ini sekarang cenderung cair dengan paham lain seperti kapitalisme. Contohnya terjadi di Tiongkok dan Vietnam. Benteng terkokoh yang dapat membendung dan mengusir benih-benih komunisme adalah Pancasila itu sendiri. Revitalisasi ajaran Pancasila mesti dirumuskan. Pancasila mesti diajarkan secara menarik dan lebih aplikabel. Pancasila bukanlah hafalan, namun filosofi yang mesti dijalankan dalam kehidupan keseharian. Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan terobosan dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP). UKP-PIP dan MPR berbagi peran untuk melakukan upaya penguatan Pancasila. MPR melakukan sosialisasi empat pilar, salah satunya adalah Pancasila. Peran UKP-PIP pada hal-hal yang berdampak panjang seperti perbaikan sistem pembelajaran Pancasila di sekolahsekolah dan perguruan tinggi, hingga penyegaran Pancasila dalam sistem karier di birokrasi. Jalur pendidikan formal dan nonformal dapat dioptimalkan dalam penguatan internalisasi dan aktualisasi Pancasila sejak dini. Kurikulum Pancasila mesti disusun secara baik dengan kombinasi penghayatan filosofis dan aplikasi lapangan.
Sebagai pengetahuan, pahampaham lain yang bertentangan dengan Pancasila juga penting dikenalkan. Hal ini sebagai upaya agar masing-masing warga dapat mengidentifikasi di lapangan dan mengantisipasi penyebarannya. Benteng lain yang dibutuhkan adalah penguatan spiritualisme. Pancasila dan agama tidak dalam posisi berbenturan. Keduanya dalam posisi senafas dan tidak bertolak belakang. Sila pertama adalah Ketuhanan. Keempat sila lainnya juga menjadi bagian dari ajaran keagamaan. Pelurusan sejarah kembali melalui riset yang terpercaya dan independen penting dilakukan. Apapun hasilnya, Pancasila mesti diprioritaskan mendapatkan pengaruh penguatan. Pernyataan “gebuk” oleh Presiden Jokowi terhadap bibit komunisme penting ditindaklanjuti di lapangan. (*)
Kementan uji laboratorium bawang putih Sembalun Buktikan jika tidak salah tanam
*** Pemanfaatan hutan untuk jagung dimoratorium Kalau bisa dimoratorium selamanya
***
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 7 Oktober 2017
Halaman 15
Hindari Narkoba
(Suara NTB/ist)
WISATA RELIGI - Masjid Al-Ridwan yang ada di Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Masjid ini merupakan salah satu tempat wisata religi yang ada di Pulau Lombok.
Masjid Al-Ridwan, Destinasi Wisata Religi di Lombok Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB dikenal sebagai daerah dengan seribu masjid. Tidak heran jika tidak sedikit dari wisatawan yang berencana untuk berkunjung ke berbagai masjid di Lombok dan Sumbawa. Tidak sedikit pula dari pelaku usaha pariwisata yang membuat paket khusus untuk mengunjungi berbagai masjid yang ada di NTB. Misalnya Masjid Al-Ridwan yang ada di Sesaot Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Masjid Al-Ridwan bisa menjadi daya tarik wisatawan, karena keunikannya. Terlebih letaknya juga tidak jauh dari destinasi wisata Sesaot. Masjid ini dibangun oleh Ang Thian Kok beserta istrinya, muallaf keturunan Tionghoa yang berganti nama menjadi H.Ahmad Maliki. Masjid ini punya arsitektur yang unik. Orang-orang pun menyebutnya dengan nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya Masjid Cina, Masjid Klenteng karena bentuknya mirip wihara, atau Masjid Merah karena warnanya yang dominan merah. “Masjid unik ini saya rasa memang cocok jadi destinasi wisata. Karena tempatnya juga dekat sama Sesaot,” kata wisatawan asal Kota Mataram Lily Ariyati, Jumat (6/10). Selain digunakan sebagai tempat peribadatan, masjid ini juga seringkali digunakan untuk kegiatan kampung yang berkaitan dengan keagamaan. Setelah berkunjung ke masjid ini, wisatawan juga bisa berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di Sesaot, karena letaknya yang dekat. Selain itu terdapat taman di bawah masjid dan di sekitar masjid. Ada 30 anak tangga yang harus dinaiki yang berada di antara taman. Kolaborasi arsitektur bercorak Islam dan Cina ini menjadikan Masjid Al-Ridwan menjadi unik dan patut untuk diperkenalkan kepada wisatawan. Pemda NTB belum menjadikan Masjid Al-Ridwan sebagai destinasi wisata yang masuk dalam daftar promosi. Namun saat wisatawan berkunjung, wisatawan akan dibuat terpukau dengan keunikannya. Karena masih minim pengunjung, wisatawan tidak perlu khawatir akan kunjungan yang ramai dan membuat tidak nyaman. Selain itu, fungsi utama masjid ini memang untuk beribadah. (lin)
Kemenag NTB Persilakan APH Turun Dari Hal. 1 panitia lelang dan kontraktornya,” katanya. Mantan Kepala Kemenag Lombok Timur ini mengaku sampai hari ini belum mengetahui secara detail mengenai proyek pembangunan gedung serbaguna asrama haji NTB enam lantai tersebut. Pasalnya, dia merupakan pejabat baru di Kemenag NTB. “Makanya sampai hari ini saya belum tahu, apakah anggaran itu untuk bangunan fisik saja atau dengan fasillitas pen-
dukungnya,” terangnya. Meski demikian, Nasruddin menyatakan tetap mengawal perkembangannya supaya bangunan tersebut dapat segera diserahterimakan dan dimanfaatkan. Ia juga berencana menggelar rapat membahas persoalan ini dengan mengundang PPK, Kabid Haji dan lainnya. “Saya mau begitu, dijelaskan lah. Seperti apa permasalahannya, sehingga ini (gedung serbaguna, red) masih belum bisa diserahterimakan,” tandasnya. (nas)
Tangani PMKS Dibantu Jepang Dari Hal. 1 “Mereka mau ikut membantu di balai sosial kita. Nanti mereka akan mengirim pekerja sosial dari Jepang,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., di Mataram, Jumat (6/10). Data Disos NTB tahun 2015, jumlah PMKS sebanyak 710.050 jiwa. PMKS tersebut terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hokum, anaka jalanan, anak menjadi korban kekerasan. Kemudian, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usi terlantar, tuna susila, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas. Selanjutnya, bekas warga
binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan Nafza, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam, korban bencana sosial, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil. PMKS yang yang sudah diberikan pelayanan baik melalui dana APBD maupun Dekon tahun 2015 vlalu masing-masing sebanyak 1.311 jiwa dan 23.724 jiwa. Sisa PMKS yang belum diberikan pelayanan sebanyak 685.015 jiwa. Namun, untuk tahun ini, jumlah PMKS di NTB bertambah menjadi 725 ribu jiwa. (nas)
Pasarkan Mandalika ke Korea Dari Hal. 1 maka peluang bagi KEK Mandalika untuk berkembang semakin terbuka lebar. Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB ini mengaku, sudah ada beberapa investor asal Korea Selatan yang mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di kawasan Mandalika. Mereka tidak hanya tertarik pada sektor perhotelan saja, tapi di beberapa sektor lain, seperti kelistrikan dan sektor infrastruktur lainnya. “Dalam pertemuan antara Gubernur NTB bersama jajaran Komisi II DPD RI di Korea beberapa waktu lalu, sudah terbangun komitmen dengan beberapa investor. Untuk berinvestasi di KEK Mandalika,” terangnya. Terkait minat para investor tersebut, pihaknya pun sudah menyampaikan ke pihak ITDC. Dan, pihaknya berharap ITDC bisa membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para investor asal Korea Selatan tersebut, untuk berinvestasi di KEK Mandalika. “Tindak lanjut dari ini semua, secara khusus DPD RI akan mengundang para calon investor asal Korea tersebut. Untuk bisa menyampaikan secara
langsung rencana investasi kepada pihak ITDC,” ujar senator asal Lombok Tengah ini. Meski demikian, Suhaimi menegaskan, meski nantinya para investor asal Korea tersebut datang atas undangan khusus DPD RI, bukan berarti mereka dapat perlakuan khusus. Semua akan diperlakukan sama. Dengan kata lain, para calon investor tersebut tetap harus mengikuti aturan dan mekanisme berinvestasi di KEK Mandalika. Investor asal Korea tidak sembarangan berinvestasi tanpa memperhatikan dampak positif dan negatif bagi daerah. “Tapi kami optimis, dengan potensi yang dimiliki KEK Mandalika sulit bagi calon investor untuk menolak berinvestasi di kawasan ini,” tandasnya. Terlebih dengan perkembangan yang begitu pesat di kawasan ini akan membuat para investor berbondong-bondong berinvestasi di KEK Mandalika. Dan, banyak potensi yang bisa digarap para calon investor. Tidak hanya sebatas fasilitas penunjang pariwisata semata. (kir)
Masyarakat Harus Jadi Penyuluh bagi Diri Sendiri
Mataram (Suara NTB) Peredaran narkoba di Indonesia sudah memasuki zona kuning mendekati merah. Narkoba yang beredar saat ini banyak macamnya. Bahkan obat generik yang mestinya berfungsi untuk menyembuhkan penyakit bila dicampur dengan zat tertentu dapat menghasilkan efek yang sama seperti mengkonsumsi narkoba. Para siswa SLTA dan generasi muda umumnya harus diberi pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif betapa bahayanya jika mengkonsumsi narkoba. Demikian disampaikan Wakil Ketua I TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin saat membuka Lomba Pidato/ Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Gedung Sangkareang, Jumat (6/ 10). Kepada para peserta Lomba yang terdiri para Siswa SMA/SMK se-NTB, istri Wakil Gubernur H.Muh Amin itu berharap anak anak menjauhi narkoba, dengan menjadikan diri sebagai kader anti narkoba, yang sungguh memahami bahaya atau risiko yang timbul dari pengaruh narkoba tersebut. Karenanya, wawasan tentang bahaya narkoba harus benar benar dikuasai, sehing-
ga nantinya dapat memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba. “Jadilah penyuluh yang baik bagi diri sendiri dan teman-teman serta masyarakat lainnya untuk menjauhi bahaya narkoba,” harapnya. Istri orang nomor 2 di NTB ini juga mengingatkan orang tua lebih memperhatikan pola asuh anak dengan menerapkan pendidikan karakter. “Sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak kita harus mendidik anak untuk menjadi generasi emas, generasi yang sehat, cerdas, dan pintar,” harapnya.
(Suara NTB/Humas Setda NTB)
SAMBUTAN - Wakil Ketua TP PKK Hj. Syamsiah Muh. Amin memberikan sambutan pada pembukaan Lomba Pidato/Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Gedung Sangkareang, Jumat (6/10). Wanita yang menjabat sebagai Ketua BKOW Provinsi NTB ini menyinggung tentang pentingnya menjaga hubungan antara orang tua dan guru, kare-
Minim, Petunjuk Arah Menuju Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) – Geliat wisata NTB saat ini semakin diperhitungkan bahkan oleh negara lain. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan untuk mendatangkan setidaknya 3,5 juta wisatawan ke NTB tahun ini. Hanya saja, target itu tidak diimbangi dengan kelengkapan fasilitas yang sekiranya dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi. Misalnya petunjuk arah atau petujuk jalan yang dapat dijadikan patokan oleh wisatawan yang melakukan perjalanan secara mandiri. “Kalau yang seperti saya ini lebih sering berwisata sendiri bersama teman-teman. Maksud saya, kami tidak berwisata menggunakan jasa perjalanan wisata. Karena kami punya passion tersendiri soal berlibur. Saya rasa petunjuk jalan di Lombok masih sangat kurang,” kata wisatawan asal Bandung Muhammad Alif kepada Suara NTB, di
Mataram, Jumat (6/10). Ia mengatakan selama berkunjung ke Lombok dan Sumbawa, ia merasa kesulitan, karena minimnya petunjuk jalan. Terlebih tidak ada peta daerah yang terpampang di terminal atau tempat-tempat umum. Ia merasa ini sangat penting untuk memudahkan traveler atau wisatawan yang berkunjung secara mandiri seperti dirinya dan beberapa rekannya. Ia juga meyakini tidak sedikit dari pengunjung yang melakukan perjalanan yang sama seperti dirinya. “Soal berlibur itu kan tergantung cara menikmatinya. Ada yang suka pakai agen perjalanan wisata, ada juga yang tidak. Ini bukan soal uang ya, tapi ini soal kenyamanan dan kesukaan. Saya suka melakukan perjalan sendiri karena menurut saya itu nikmat,” akunya. Ia berharap Pemda NTB dapat melengkapi berbagai
petunjuk jalan di tempat-tempat umum. Sehingga wisatawan tidak merasa kesulitan untuk mencari tujuan yang akan didatangi. Terlebih angkutan umum di NTB masih minim untuk melayani berbagai tujuan destinasi wisata. “Saya lihat tidak ada angkutan umum ke beberapa destinasi wisata di Lombok. Kalau Sumbawa sudah pasti tidak ada, karena hanya melayani perjalanan melalui jalur utama. Ini juga yang menurut saya perlu diatur,” harapnya. Dari pengamatannya, Alif melihat petunjuk jalan dan nama-nama daerah juga masih minim. Sehingga ia harus mengandalkan GPS yang ada di telepon genggamnya untuk mengetahui suatu wilayah. Namun itu pun dianggap kurang akurat, sehingga wisatawan sangat membutuhkan penanda atau petunjuk jalan untuk bisa sampai pada destinasi yang akan dituju. (lin)
na guru adalah orang tua kedua di sekolah. Jadi, guru bisa memantau perilaku anak selama di sekolah. “Pantau anak tidak hanya di rumah saja tetapi ke-
Menyelam dengan Suasana Berbeda di Gili Keramat Mataram (Suara NTB) – Gili Keramat merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Gili ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan kini mulai dipromosikan oleh berbagai pelaku pariwisata. Keindahan gili ini dapat dilihat dari kejernihan airnya yang membuat siapa saja dapat melihat pemandangan bawah lautnya. Keindahan bawah laut yang masih alami memungkinkan berbagai jenis terumbu karang tumbuh subur di perairan Gili Keramat. Berbagai jenis ikan dapat ditemui dengan mudah ketika wisatawan menyelam di pantai ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan pantai ini masih sangat terjaga, sehingga membuat pengunjung
Dari Hal. 1
“Yang kita musnahkan itu biasanya yang kelihatan kerusakannya dan itu tidak semuanya, tapi kita ambil di areal yang mengalami kerusakan saja, “ paparnya. Soal label konsumsi dari bawang impor asal daratan Cina ini, diterangkan Prihasto menegaskan, tidak bisa dipersalahkan secara langsung. Bahkan, dirinya sudah datang ke Cina beberapa waktu lalu melakukan pengecekan. Tidak ada perbedaan mendasar antara bawang putih label benih dengan label konsumsi. Perbedaannya hanya pada perlakuan. Perlakuan tempat penyimpanan dengan sistem pengaturan suhu sekian derajat. Untuk bawang label konsumsi, sambungnya diatur untuk tidak tumbuh dalam jangka waktu sampai tiba di negara tujuan impor. Setelah melihat pertumbuhan bawang putih Sembalun itu dinilai sama sekali tidak masalah. Diakuinya, didatangkannya bawang putih impor, karena
meski pekerjaan sudah tuntas. “Klien saya menyarankan untuk tidak melakukan pembayaran dulu,” ungkapnya. Namun dalam perjalanannya, kata Hijrat Prayitno, kliennya diganti dengan PPK baru Ir. Hartono. Saat itulah pencairan diputuskan. Keputusan pencairan pun dilakukan atas tekanan. Masih mengurai fakta persidangan, Hijrat menyebut bahwa saksi Hartono di bawah tekanan KPA, sehingga harus mencairkan anggaran untuk alat itu. Karena melaksanakan perintah atasan, PPK lantas pencairan. Dia mengkaji dalam kasus ini, kliennya tidak dalam posisi eksekusi anggaran, tapi terjadi setelah dia diganti PPK baru. Itu pun dilakukan oleh KPA dan PPK pengganti. “Nah di mana letak kerugian negaranya? Sementara klien saya tidak memutuskan apa-apa? Malah menunda pencairan,” tanyanya. Dalam perkara ini, menurutnya sangat tidak adil jika KPA tidak dilibatkan dalam proses
Menurutnya, berdasarkan pengakuan dari para petani bawang putih Sembalun yang disebut sudah berpengalaman menanam tidak menemukan adanya kerusakan lahan akibat salah label. Sebaliknya, pejabat Kementan RI ini mengatakan tanaman yang dilihat usianya lebih dari 100 hari itu sangat baik pertumbuhannya. Informasi awal menyebutkan, bawang putih yang ditanam sebanyak 78 ton untuk 78 hektar lahan di wilayah Sembalun ini akan dimusnahkan. Namun setelah dilihat, pertumbuhannya cukup baik. Pemusnahan tidak bisa serta merta dilakukan. Kebijakan pemusnahan itu diambil setelah melihat fakta dan data hasil pemeriksaan yang memperlihatkan tingkat kerusakan. Pemusnahan pun, lanjutnya, tidak bisa langsung secara massal untuk semua tanaman. Akan tetapi dilihat tiap spot apakah baik atau tidak.
diketahui Indonesia secara umum, termasuk Sembalun kekurangan bibit. Kementan RI pun, lanjutnya, terus akan mendatangkan impor bibit sampai terpenuhi semua kebutuhan bibit secara nasional. Prediksinya tahun depan Kementan akan mengimpor lagi sebesar 10 ribu ton. Ribuan ton bibit itu didatangkan untuk memenuhi kekurangan benih. Termasuk untuk ditanam di Sembalun Lotim yang ditarget 1750 hektar. Detail berapa yang akan dikirim ke Lotim belum diketahui. Untuk mengenai detailnya, katanya, harus dilakukan penghitungan berapa total bibit yang tersedia saat ini. Setelah itu baru kemudian dilakukan penambahan, sehingga bisa memenuhi segala kekurangan. Sembalun diharap bisa menjadi penyuplai stok nasional. Bawang putih Sembalun ingin dikembalikan kejayaannya, sehingga Indonesia bisa bebas dari impor bawang putih dari luar negeri. (rus)
bisa merasa nyaman. “Kalau mau menyelam di pinggir pantai dengan suasana tenang, saya rasa pantai ini sangat cocok. Saya senang karena punya kesempatan untuk berkunjung dan menikmati keindahan bawah lautnya,” kata wisatawan asal Kota Mataram Andi Ahmad Hariadi, di Mataram, Jumat (6/10). Adapun akses menuju gili ini sangat mudah, hanya butuh waktu 2 jam dari Sumbawa menuju Desa Labu Pade Kecamatan Utan. Setelah tiba di Desa Labu Pade, wisatawan dapat menggunakan perahu menuju Gili Keramat. Wisatawan dapat menyewa perahu di Taman Wisata Keluarga Labu Pade dengan harga sewa Rp 250 ribu dari kepergian hingga pulang. (lin)
Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Sikap Jaksa
Kementan Uji Laboratorium Bawang Putih Sembalun Dari Hal. 1
tika bersama dengan teman-temannya, karena lingkungan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter anak,” tutupnya. (ham)
pertanggungjawaban. Penekanan asas keadilan itu disampaikan kepada jaksa yang menangani perkara tersebut. Apalagi sudah disampaikan di depan persidangan oleh hakim. Lebih jauh soal ketidakadilan ini akan dituangkannya dalam pledoi mendatang. Namun dia berharap harus ada inisiatif dari jaksa untuk menindaklanjuti fakta persidangan dan penekanan hakim sebelumnya. Kejati NTB sampai sejauh ini belum mau berkomentar soal fakta persidangan. Dorongan dari banyak pihak agar bersikap atas instruksi jaksa tersebut, jaksa masih bergeming ditandai dengan tidak adanya sepotong panggilan kepada KPA sebagai saksi untuk membuka lagi kasus ini. Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH., hingga Jumat kemarin masih enggan berkomentar. Alasannya tidak mau larut dalam polemik soal kewenangan. “Lebih baik kami menunggu putusan pengadilan saja,” jawabnya singkat. (ars)
Satu Jemaah ’’Suspect’’ MERS-CoV Dirawat di RSUP NTB Dari Hal. 1 Nasruddin menyatakan semua kloter jemaah haji asal NTB sudah dipulangkan pada Jumat (6/10). Namun ada tiga jemaah yang terpaksa belum dapat dipulangkan ke Tanah Air lantaran harus mendapatkan perawatan di Arab Saudi. Untuk pemulangan tiga jemaah haji ini, kata Nasruddin merupakan tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah pusat. Melalui perwakilan Pemerintah RI yang ada di Arab Saudi, tiga jamaah tersebut akan terus didampingi sampai pemulangan setelah dinyatakan sehat. Sementara itu, sampai hari terakhir pemulangan, sebanyak 17 jamaah haji NTB meninggal di Arab Saudi. Selain itu, ada dua orang yang meninggal setelah sampai di NTB, sehingga total jemaah haji NTB yang meninggal pada musim haji tahun ini sebanyak 19 orang. Ia menyebutkan jemaah
haji asal NTB yang meninggal baru-baru ini berasal dari kloter 7 Sumbawa atas nama Muhammad Ismail Majid (56) asal Sumbawa. Kemudian Sumarni Usman Mustafa (61) juga berasal dari kloter 7. Almarhumah meninggal di Rumah Skait Arab Saudi (RSAS) karena penyakit kardiovaskular. Pada 22 September lalu, jemaah haji kloter 2 asal Lombok Tengah atas nama Sukerman Abdul Hakim (69) meninggal di pemondokan karena penyakit kardiovaskular. Jamaah haji NTB lainnya yang meninggal adalah Murni Junaedi Rahim (51) asal Lombok Utara, Nasri Kelem Budi (58) asal Lombok Barat, Abbas Nurdin Hidayat (77) asal Dompu. Kemudian Hurupiah Hasanudin Abrirahman (77) asal Lombok Tengah, Susiadi Abdurahman Alinah (52) asal Lombok Timur. Fajar Muhamad Sairah (87) asal Lombok Tengah, Muhtar Soro Idris (62) asal Kabupaten Bima, Mursayid Sapardi Ah-
man (70) asal Lombok Timur, Abdullah Bongko Ntilu (82) asal Dompu, Muhdim Muhrim Raodah (60) asal Lombok Tengah, Juruh Atya Banjar getas (82) asal Lombok tengah, Rusdin Umar Muhammad (76) asal Lombok Timur, Usman Ismail Note (58) asal Kabupaten Bima dan Marhan Bahrudin Abidin (69) asal Lombok Timur. Sementara satu jemaah haji asal NTB, Hj. SH suspect virus MERS-CoV. Jemaah haji ini sedang dalam perawatan intensif di RSUP NTB. Kepala Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram, dr. I Wayan Diantika mengatakan jamaah haji atas nama Hj. SH ini sudah dirujuk ke RSUP NTB. Sejak hari pertama pemulangan sampai hari terakhir pemulangan jamaah haji embarkasi Lombok, sebanyak 16 jemaah yang telah dirujuk dengan keluhan penyakit yang berbeda. “Sudah dilakukan terapi lanjut tambahan kapsul batuk dan neurodex 1 x 1 program pagi ini sputum SPS dan
Gen Expert,” katanya di Mataram, Jumat (6/10). Ia menyatakan, dari 16 jemaah haji yang dirujuk ke RSUD NTB, ada yang sudah pulang dan masih dirawat, yakni jemaah haji atas nama Baiq Suriat dari kloter 2. Sudah pulang dari RSUP NTB pada 28 September lalu. Kemudian, Muarti dari kloter 4 juga sudah pulang. Selain itu, RSUP juga merawat jemaah haji Amaq Sahrianah dari kloter 4, Inaq Ruhaeni dan Abdullah yang berasal dari kloter 4. Selanjutnya, Hj. Fiqnah dari kloter 5. Sementara M. Yasin Boya Moyo Hulu suspek pneumonia masih dirawat di RSUP NTB. Sudirman dari kloter 6 asal KSB juga masih dirawat, karena menderita penyakit anemia. Selain itu, Riadi Karim dari kloter 6 menderita pneumonia. Ramlin bin Yusuf dari kloter 8 meninggal di RSUP NTB. Parihin Suci dari kloter 9 menderita penyakit pernapasan dan meninggal di RSUP NTB. Ah-
mad Syaraf Darmasih dari kloter 9 menolak opname dan pulang paksa pada 4 Oktober 2017. Selanjutnya, Mukedat Rede dari kloter 9 suspek pneumonia dan masih dirawat di IGD RSUD NTB. Terakhir, Masriah binti Ahmad dari kloter 9 dinyatakan suspect pneumonia. Saat ini pindah ke RS Risa Mataram. Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/10) membenarkan ada satu jemaah haji suspect MERS-CoV yang dirawat di rumah sakit milik provinsi tersebut. Ia menyebutkan, ada empat jemaah haji yang suspek MERS-CoV dirawat di RSUD NTB. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, tiga orang dinyatakan negatif. “Sekarang tinggal satu orang. Yang tiga negatif. Terakhir sekarang baru masuk dan kita rawat. Yang kemarin kita rawat negatif semua. Kalau saya lihat arahnya negatif juga,” tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 7 Oktober 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pembangunan Lapak di Masbagik Segera Rampung Selong (Suara NTB) Sebanyak 50 lapak yang terletak di wilayah Kecamatan Masbagik yang dibangun tahun 2017 ditarget rampung bulan Oktober ini. Pembangunan lapak tersebut bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dengan total anggaran sekitar Rp. 500 juta dari Tugas Perbantuan (TP) 2017. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Nuso Pranoto menjelaskan, masa kontrak untuk pembangunan fisik 50 lapak yang terletak di Kecamatan Masbagik per tanggal 24 Oktober 2017. Untuk itu, pembangunannya yang saat ini masih berjalan dapat dipastikan tuntas sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak tersebut. “Bulan ini kita pastikan pembangunannya tuntas,”terangnya. Bagi masyarakat yang menempati lapak tersebut merupakan masyarakat sekitar lapak dengan syarat terlebih harus masuk menjadi anggota koperasi. Adapun jumlah dari lapak sebanuak 50 unit lokasi pembangunannya di dua titik, yakni 33 unit berada didepan lapangan Gotong Royong Masbagik, sementara sisanya ditempatkan di pasar buah nanas Masbagik yang saat ini masih terkesan kumuh. “Kita tempatkan di dua lokasi, untuk pengguna dari lapak itu yakni masyarakat lokal dengan syarat harus masuk menjadi anggota koperasi,”jelasnya. Anggaran yang bersumber dari Tugas Perbantuan (TP) 2017 dijelaskan Nuso Pranoto, setiap tahun diterima, pertama pembangunan lapak di Taman Rinjani Selong, wilayah Kecamatan Wanasaba, Surabaya Lepak, dan di Labuhan Haji serta dibeberapa titik lainnya. Tidak hanya lapak, bantuan juga berupa kios, seperti di Penendem, Wanasaba dan Surabaya Lepak, dan tahun depan akan ditempatkan di Kecamatan Pringgasela. Dengan adanya pembangunan lapak ini, ditekankan Nuso Pranoto, nantinya dapat menciptakan usaha baru dan menekan pengangguran. Melihat besarnya potensi lapak dalam menciptakan dunia usaha baru, Diskop UKM Lotim sendiri kedepan berencana akan menganggarkan pembangunan lapak dari APBD. Hal senada disampaikan Camat Masbagik, M. Farhi, pembangunan lapak tersebut sangat bernilai positif terhadap perekonomian masyarakat. Untuk penempatannya, M. Farhi menegaskan bahwa yang paling diprioritaskan adalah masyarakat sekitar atau mengambil perwakilan dari masing-masing desa. Tentunya, hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah desa hingga kepala dusun. “Intinya lapak itu dihajatkan bagi masyarakat sekitar,”pungkasnya. (yon)
PDIP Lobar Bentuk Relawan Ali-Selly hingga Dusun Giri Menang (Suara NTB) PDIP Lombok Barat (Lobar) membentuk tim relawan kandidat pasangan bakal calon Gubernur H. Ali Bin Dachlan dan bakal Cawagub Hj. Putu Selly Andayani (AliSelly) tingkat desa hingga dusun. Tim relawan Inget Selly (Inges) ini tengah dalam proses dan ditargetkan pertengahan bulan depan dibentuk tim di semua kecamatan. Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Lobar, H. Sardian saat pertemuan silaturahmi antara Putu Selly dengan masyarakat tiga desa di wilayah Gerung antara lain, Kebon Ayu, Mesanggok dan Taman Ayu di Endok, kediaman Bendahara PDIP Lobar, H.L. Muhammad Ismail. Dijelaskan, pembentukan relawan ini telah dilakukan di beberapa wilayah, namun serentak akan dilakukan pelantikan dihadiri oleh Hj. Selly. Mesin partai juga reaktif daripada relawan, karena menjadi penggerak untuk memenangkan paket yang diusung PDIP. Bendahara PAC, HL. Muhammad me-
nambahkan bahwa pertemuan yang digelar ini merupakan silaturahmi dengan kandidat Hj. Putu Selly dengan segenap masyarakat dari unsur penghulu dusun, toga dan toma, pemuda. “Ini silaturahmi dengan Calon Wagub Hj. Putu Selly,” jelasnya. Dalam beberapa bulan lalu, dibentuk relawan tiap dusun di Tiga desa tersbeut beranggotakan 10 orang satu relawan. Tim ini beranggotakan pengurus yayasan, tuan guru, ada masyarakat pengurus koperasi, kelompok tani, ternak. Mereka ini sudah diberikan program dan dalam proses pemberian program. Ketua Bidang Kehormatan
Mantan Wakil Ketua DPRD NTB Kalah di PTUN Mataram (Suara NTB) Lalu Khalik Iskandar atau akrab disapa Mamiq Alex sebelumnya melayangkan gugatan sengketa atas terbitnya surat BPN di kawasan Mandalika Resort. Namun putusan belum berpihak padanya. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) di tingkat banding menolak gugatannya. Sebelumnya, setelah kalah di PTUN Mataram, BPN dan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Pemerintah diwakili Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang maju ke persidangan tingkat banding. “Banding instansi pemerintah dan persero itu diterima sesuai dengan tertera dalam putusan Nomor 112/B/2017/PT.TUN. SBY,”
kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH.,MH, Jumat (6/10). Dalam amar putusan, hakim menghukum Terbanding atau Penggugat Lalu Khalik Iskandar untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, khusus untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250. 000. “Menolak gugatan terbanding atau penggugat. Menerima eksepsi dari Pembanding atau Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara. Serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/ PTUN.MTR. Tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding,” demikian Hendrik membeberkan
amar putusan hakim. Gugatan sebelumnya didasarkan atas penguasaan atas lahan tanpa izin di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah. Namun lahan itu kemudian diambil alih Pemda melalui ITDC, membuat Mamiq Alex menempuh jalur gugatan TUN. Alex beralasan, lahan tersebut diperolehnya pada tahun 1993 silam setelah memberikan ganti rugi kepada warga pemilik lahan. Proses penyerahan uang ganti rugi lahan, ujarnya, disaksikan langsung pihak pemerintah desa setempat. Tetapi penyerahannya uang ganti rugi dilakukan secara bertahap dan baru sekitar tahun 2000, surat penguasaan lahan (sporadik) diterimanya. (ars)
PDIP, H. Raden Nuna Abriadi menyampaikan PDIP memberikan sosok Hj. Putu Selly menjadi Cawagub karena dinilai sosok yang terbaik bagi masyarakat di NTB. Pertemuan ini awal dan tonggak ikrar bersama untuk membawa NTB jauh lebih baik kedepan. Kontektasi pilkada jelasnya, tidak cukup kekuatan parpol semata, namun harus ada kekuatan masyarakat. Sementara itu, Hj. Putu Selly Andayani menceritakan tentang kisah bapaknya yang turut berdedikasi membentuk nama daerah NTB yang awalnya sunda kecil terdiri dari Bali -
Lombok dan NTT. Ia sendiri sebagai PNS yang tidak boleh berkampanye, namun jika sebatas memperkenalkan diri ke masyarakat tidak masalah. Langkahnya maju berduet dengan Ali, tak lepas karena sosok Ali sangat memperhatikan masyarakat kecil. “Karena itulah saya ingin dipasangkan dengan pak Ali BD karena memperhatikan masyarakat kecil,” jelasnya. Bukti sosok Ali didukung masyarakat yakni dua kali maju melalui independen ia berhasil menang. Terkait kepastian dirinya mendampingi Ali BD, ia mengaku haqqul yakin berpa-
ketan. Terkait seliweran isu selama ini yang meragukan duetnya, menurutnya hal itu biasa dalam politik. Ia sendiri bergerak mensosialisasikan diri melalui pengurus parpol PDiP ini. Menyoal apakah melalui parpol atau independen?, menurutnya dua pola ini bisa saja dilalui. Soal koalisi parpol, ia sendiri menyerahkan ke elit politik di PDIP. “Itu nanti ditentukan oleh elit, baik parpol dan independen oke oke saja,” tukasnya. Terkait deklarasi, pihaknya belum memastikan kapan. Yang jelas pada saat pendaftaran nanti semua akan pasti terjawab. (her)