No. 88 tahun IV
8 Halaman
Senin, 10 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
BBM BERSUBSIDI – Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi paling cepat triwulan III tahun ini. Penerapan yang dilakukan secara bertahap ini dimaksudkan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota APBN-P 2010 yakni sebanyak 36,5 juta kiloliter (kl).
BBM Bersubsidi Segera Dibatasi Pembiayaan UKM
Perlu Pendekatan Baru JAKARTA - Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan, perlu adanya pendekatan baru untuk mendorong perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bank. Menurut Halim di Jakarta, akhir pekan lalu, BI dan perbankan sudah memiliki sejarah yang panjang dalam memberikan perhatian khusus pada UKM dan kelompok masyarakat yang belum tersentuh bank. Namun masih terdapat peluang yang besar untuk upaya perluasan akses pembiayaan ini, terutama dalam hal mengurangi permasalahan informasi asimetri. Dikatakannya, banyak program dan proyek pengembangan UKM lebih didasarkan kepada pendekatan konvensional mulai dari penyediaan pendanaan, bantuan teknis, pendampingan di tingkat produksi hingga pemasaran dan program jaminan atas risiko kegagalan kredit, yang kadang berhasil, namun banyak pula yang gagal. (ant)
JAKARTA - Penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dimulai secara bertahap paling cepat pada triwulan III tahun ini. Hal itu dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota APBN-P 2010 yakni sebanyak 36,5 juta kiloliter (kl). Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H. Legowo mengatakan, apabila pembatasan konsumsi tidak dilakukan,berdasarkan proyeksi Badan Pengatur Hilir Migas konsumsi diperkirakan akan melonjak menjadi 40,1 juta kl. Karenanya, pemerintah akan berupaya keras menahan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melewati kuota yang te-
lah ditetapkan. Untuk itu,upaya pengendalian volume BBM bersubsidi dengan cara pembatasan pembelian perlu dilakukan. “Kami akan coba tahun ini secara bertahap. Paling cepat pada triwulan ketiga sudah dimulai,” ujar Evita di Jakarta, belum lama ini. Dijelaskan, beberapa opsi telah disiapkan pemerintah melalui hasil pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Opsiopsi itu meliputi larangan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan keluaran 2005 ke atas tipe baru dan kendaraan keluaran 2007 ke atas tipe baru, pembelian BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan dengan pelat nomor polisi berwarna kuning. Pembatasan juga diusulkan
Transparansi Pendapatan Negara JAKARTA - Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat, mengatakan penyusunan Perpres ini adalah untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dalam bidang industri ekstraktif. “Bidang industri ekstraktif meliputi keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development),” ujarnya. Ia menambahkan yang dimaksud dengan industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Hatta melanjutkan, dalam pelaksanaan transparansi ini akan dibentuk tim transparansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ia menjelaskan tim transparansi terdiri dari tim pengarah
yang termasuk Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri dalam negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Prof Emil Salim. Kemudian, tim pelaksanaan terdiri dari eselon satu dan pejabat terkait dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPKP serta BP Migas. Ditambah dengan Pertamina serta perwakilan dari pemerintah daerah penghasil industri ekstraktif, perwakilan dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif, serta perwakilan LSM yang menaruh perhatian kepada transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah dan Sekretariat dibentuk oleh Tim Pengarah untuk menunjang kelancaran tugas Tim Tranparansi. “Pelaksanaan transparansi adalah pelaporan paralel dari pemerintah dan perusahaan kepada Tim Transparansi berupa perusahaan melaporkan apa yang dibayar kepada pemerintah (pajak dan non pajak), demikian pula pemerintah melaporkan apa yang diterima dari perusahaan,” ujar Hatta. (ant)
melalui penciptaan jenis BBM baru dengan oktan di antara 88 dan 92 dan pemanfaatan stiker yang harus dibeli di Polda setempat dengan masa berlaku bulanan. Pemerintah juga meminta ke Agen Pemegang Merek (APM) agar menyosialisasikan kepada pembeli kendaraan agar membeli BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan tidak memberikan garansi apabila melakukan sebaliknya. “Opsi lain adalah larangan bagi semua kendaraan jenis sedan untuk membeli BBM bersubsidi, tak perduli tahun pembuatannya. Ini sesuai dengan definisi kendaraan mewah versi Gaikindo,” tutur Evita Opsi lain juga diusulkan adalah pengurangan jumlah
dispenser BBM bersubsidi pada outlet stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dan menggantinya dengan dispenser non subsidi, “serta mengintegrasikan pemberian BBM bersubsidi dengan klasifikasi PPnBM.” Ditjen Migas dan instansi terkait, sambung Evita, masih terus membahas masalah ini secara intensif. Diharapkan pada Juni atau Juli mendatang, keputusan mengenai opsi yang akan dipakai sudah dapat ditetapkan. Dikatakan, rencana pembatasan BBM bersubsidi melalui skema-skema baru tersebut, tidak akan mengubah perencanaan yang dibuat pemerintah untuk beberapa daerah yang akan dijadikan pilot
project. Sebelumnya, pemerintah menerapkan sistem smart card (kartu pintar) di Bintan untuk pendistribusian BBM bersubsidi secara tertutup. Program yang dilakukan melalui supervisi BPH Migas tersebut direncanakan akan diperluas ke Batam dan Lombok tahun ini. Program pendistribusian BBM bersubsidi secara tertutup menggunakan smart card tersebut pada awalnya direncanakan akan sepenuhnya diterapkan secara nasional pada 2014. Peneliti energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai positif langkah pemerintah membatasi konsumsi subsidi bagi pelanggan mampu dan pemilik mobil mewah. (ind)
Pembangunan PLTN
Timbulkan Resistensi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih menimbulkan resistensi dari masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman. “Energi nuklir sangat ekonomis, ramah lingkungan dan terproteksi, namun masyarakat belum menerima dan tidak (bisa) dipaksakan,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Menurut dia, suatu hari
nanti Indonesia dapat menggunakan nuklir sebagai energi alternatif, apalagi Indonesia telah memiliki UU nuklir dan memiliki para ahli yang bisa mengelola energi nuklir dengan sangat baik. “Penggunaan teknologi nuklir itu dimungkinkan, karena secara perekonomian menguntungkan, dari segi lingkungan dan keamanan juga sangat aman, apalagi teknologi nuklir generasi keempat, namun untuk penerimaan masyarakat
membutuhkan sosialisasi yang panjang,” ujarnya. Namun, ia juga mengatakan penggunaan energi nuklir merupakan pilihan terakhir apabila energi primer sudah tidak mencukupi lagi dan ada teknologi lebih murah daripada nuklir. “Kalau ada teknologi yang lebih murah, kita tidak pilih nuklir,” ujarnya. Ia juga mengatakan kemungkinan Indonesia akan menggunakan teknologi nuklir masih sangat lama. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
SIAP PANEN - Petani menyemprotkan pestisida di atas tanaman bawang merah, di sentra pertanian agrobis Kopeng Salatiga, akhir pekan lalu. Semua lahan pertanian bawang merah disana segera dipanen.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.