Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 21 Mei 2017
No. 115 tahun XI
Eksekutor Davidson Tewas JAKARTA - Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat menembak mati SFL yang diduga eksekutor peda penembakan yang menewaskan nasabah bank Davidson Tantono (31). “Kapten komplotan berinisial SFL berperan sebagai eksekutor, kami tembak karena melakukan perlawanan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. Selain SFL, Argo mengatakan petugas meringkus seorang wanita RCL dan NFR di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (19/6) malam. Argo mengungkapkan SFL berupaya merebut senjata api sehingga petugas mengambil tindakan tegas untuk melumpuhkan tersangka.
Argo menjelaskan SFL berperan sebagai penembak Davidson, RCL yang menyewakan tempat persembunyian para tersangka dan NFR yang menghalangi pengejaran aksi perampokan. Sebelumnya, petugas telah meringkus empat tersangka lainnya, yakni IR (meninggal dunia) TP, M dan DTK yang diduga termasuk 10 anggota komplotan perampokan di Daan Mogot, Jakarta Barat, itu. Argo mengungkapkan komplotan perampokan di Daan Mogot itu telah beraksi sebanyak 23 kali di wilayah Jakarta, Tangerang (Banten), Cirebon dan Bekasi (Jawa Barat). Penyidik kepolisian mencatat kelompok penjahat itu telah meraup sekitar Rp1,56 miliar dari hasil kejahatan yang dilakukan pada sejumlah wilayah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
OTT KPK DI BENGKULU - Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan, Rico Dian Sari dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK mengamankan lima orang ke gedung KPK, Jakarta, diantaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istrinya.
OTT KPK di Bengkulu
Gubernur Ikut Diciduk Suluh Indonesia/ant
JALUR MUDIK ALTERNATIF SELATAN - Pemudik melintasi jalur alternatif selatan terowongan Cirahong yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda 1893 di Kabupaten Tasikmalaya, kemarin. Memasuki H5 Lebaran kepadatan lalu lintas pemudik
Ironi Korupsi di Bengkulu
JAKARTA - KPK kembali menyasar praktik korupsi pejabat di daerah. Kali ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan integritas seorang kepala daerah sangatlah penting. “Mari di bulan ini, saya sampaikan ajaran agama itu penting, ajaran Pancasila itu penting,
moral itu penting,” tegas Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Jangankan kepala daerah, menurut Zulkifli, hal terkecil seperti pengendara motorpun jika memiliki integritas maka akan menjadi pengendara hebat. Karena tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas meskipun tidak ada polisi di sekitarnya. Zulkifli mengaku prihatin dengan tertangkapnya kembali pejabat daerah oleh KPU kare-
na kasus korupsi. “Saya menyesalkan. Makanya saudara-saudara, mari kembali kepada nilainilai kita. Nilai Pancasila itu penting. Jangan semua diukur dengan uang,” ujarnya. Anggota Komisi III DPR merangkap Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan meski kasus hukum yang menerpa kader Golkar ini, harus menjadi intropeksi bagi seluruh kader partai. Sebab, kasus ini bisa berdampak pada elektabilitas partai. “Secara
teori itu pasti akan mempunyai dampak, tapi apakah itu mencerminkan suatu perolehan partai di 2019, saya rasa belum. Tentu kita masih punya waktu untuk recovery terhadap perolehan suara nanti di 2019,” tegasnya. Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari serta sejumlah pihak, beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp 3 miliar. (har/ant)
Lubuk Kecil Buaya Banyak “Lubuk kecil buaya banyak”. Demikian masyarakat Bengkulu kerap mendefenisikan daerah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera ini. Ungkapan ini dapat dimaknai sebuah daerah atau wilayah kecil tapi banyak penjahat, maling dan koruptor. Pasca-penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Mad-
dari oleh penyidikKPK, kemarin, ungkapan ini kembali berseliweran di jagat media sosial. Bahkan sebagian memplesetkan menjadi “lubuk kecik buayo galo” (lubuk kecil buaya semua). “Lubuk kecil ternyata
PENGUMUMAN Mencermati kondisi bisnis media yang mengalami perubahan trend, maka terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017, Harian Suluh Indonesia dan Bisnis Jakarta tidak lagi terbit dalam edisi cetak, dan akan fokus mengembangkan media online dengan portal media : www. bisnisjakarta.co.id. Redaksi
penjahat semua,” kata pemilik akun Sirman, mengomentari kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Bengkulu dan istrinya itu. Belum genap dua pekan lalu, tim penindakan KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan di kawasan wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Tiga orang yang ditangkap, yakni oknum jaksa Parlin Purba yang juga menjabat Kasi Intelijen II Kejati Bengkulu, seorang aparatur Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta seorang kontraktor. Kemudian, tim penindakan KPK menangkap Lily Martiani Maddari, istri gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti di rumah kediaman pribadi mereka di Jalan Hibrida, Kota Bengkulu. Bersama Lily, tim KPK juga membawa empat dua orang kontraktror berinisial RDS dan JW serta seorang ajudan Lily. Mereka sempat diamankan di gedung Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Setelah beberapa saat di Mapolda Bengkulu, tak lama berselang, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun tiba di gedung Polda Bengkulu. Kelimanya sempat diamankan beberapa saat sebelum dibawa ke Gedung KPK di Jakarta melalui jalur udara dari Bandara Fatmawati Soekarno pada pukul 13.15 WIB. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan gubernur beserta istrinya serta dua orang kontraktor yang diduga sebagai penyuap itu. Namun, Direktur Reskrimsus Kombes Pol Herman memberikan sedikit penjelasan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan penerimaan komisi proyek pembangunan jalan di daerah itu seperti pekerjaan jalan di Pulau Enggano sebesar Rp7,1 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (ant)
Ridwan Mukti
Lily Martiani Maddari
Tolak Hadirkan Miryam
DPR Ancam Boikot Anggaran JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan akan mendorong DPR tidak membahas anggaran 2018 untuk kepolisian dan KPK. Ancaman boikot APBN dua institusi tersebut menyusul ditolaknya permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Miryam S. Haryani. “Penggunaan alat negara ini sudah ada dudukkannya dalam UU MD3, kalau kepolisian kemudian menolak atau menyangkal tidak dalam proses pro justicia
dalam kaitan memanggil paksa dalam kepentingan Pansus, kita juga bisa menggunakan instrumen alat kekuasaan alat kewenangan yang ada DPR yaitu pembahasan anggaran,” katanya di Jakarta, kemarin. Anggota Pansus Hak Angket KPK tersebut menjelaskan penundaan pembahasan anggaran 2018 untuk KPK dan Kepolisian sudah dikomunikasikan kepada seluruh fraksi di DPR “Banyak, hampir semua anggota dalam suara yang sama dalam menggunakan instrumen itu (pembahasan ang-
garan),” tegasnya. Misbakhun meminta agar kedua lembaga tersebut bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan. “Di-decline saja (anggaran) polisi nol, KPK nol, selesai. Kita menggunakan kewenangan kita. Lah DPR-nya gak dihormati. Mereka berbicara apa? Ketika butuh sama DPR, mereka mengiba-iba sama DPR. Ketika DPR membutuhkan sesuatu mereka apa yang mereka berikan? Kita bernegara ini saling memghormati,” tegasnya. Sebelumnya, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan menghadirkan Miryam S Haryani seperti permintaan para anggota DPR melalui Pansus Hak Angket. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, penolakan lembaganya atas permintaan tersebut didasari oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pemanggilan tersangka yang sudah ditahan dianggap menghalangi proses hukum. (har)