Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 31 Oktober 2014
No. 194 tahun VIII
Pesawat Latih Jatuh ke Laut SUMBAWA BESAR - Pesawat latih jenis Liberty XL2 diduga jatuh di perairan Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, NTB Pesawat milik Sekolah Penerbangan Lift Mataram itu berangkat dari Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa Besar sekitar pukul 10.00 Wita, kemarin. Pesawat terbang menuju utara ke arah Pulau Moyo. Menurut Koordinator Keselamatan Penerbangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa Besar, Eko Purwanto, komunikasi terakhir yaitu pada pukul 11.04 Wita. Saat itu pesawat berada di titik koordinat antara 08 derajat 20 menit 09,8 detik south dan 117 derajat 3 menit dan 41,5 detik east. Pesawat hilang kontak tepat di antara Pulau Moyo dengan Dusun Limung.
Pesawat mengangkut Pilot Kapten Boon Hua Lua, warga asal Singapura dan seorang siswa penerbang bernama Jati Wikranto. Penyebab pesawat jatuh belum diketahui. Namun seorang saksi mata melihat sebuah pesawat jatuh ke laut. Humas Basarnas Mataram Putu Cakranegara membenarkan adanya musibah ini, setelah dilaporkan pihak Bandara Brang Biji Sumbawa. ‘’Pesawat latih mengalami lost contact sekitar jam 10.30 Wita di Pulau Moyo,” katanya. Menurut Cakranegara, Basarnas menerima laporan pesawat latih hilang kontak sekitar pukul 14.00 Wita. Hingga saat ini, Basarnas tengah melakukan pencarian baik melalui jalur udara maupun laut, menggunkan kapal rib dan helikopter Basarnas Mataram. (kmb)
Pimpinan DPR Tandingan
Inkonstitusional
JAKARTA - FPDI mengakui pembentukan pimpinan DPR tandingan tidak memiliki dasar hukum dalam memimpin persidangan DPR. Ketua F-PDIP MPR Ahmad Basarah mengatakan, langkah politik itu merupakan pilihan terakhir sekaligus terburuk yang dimiliki Koalisi Indonesia Hebat KIH). ‘’Kami juga melakukan ini penuh kesadaran bahwa langkah kami memang juga tidak ada dasar
hukumnya,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Bahkan, dia mengakui jika mosi tidak percaya yang digulirkan KIH dilakukan tanpa persetujuan para ketua umum partai. Sebab, situasi politik di DPR saat itu sangat dinamis yang membutuhkan prakarsa dan inisiatif dari anggota fraksi. Namun, setelah sikap mosi tidak percaya diumumkan, baru para fraksi melaporkan sikap tersebut ke ketua umum parpol
masing-masing. ‘’Oh iya tentu, setelah keputusan politik kemarin, masing-masing fraksi melaporkan ke pimpinan masing-masing. Kebetulan PDIP Kamis-Jumat rapat pleno fraksi, itu pasti dilaporkan. Saya kira fraksi lain juga dilaporkan,” ungkap Basarah. Anggota F-PDIP Aria Bima justru menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati dan Presiden Joko Widodo mengetahui digulirkannya mosi
tidak percaya dan pembentukan DPR Tandingan. ‘’Substansinya kita sampaikan ke Jokowi dan Ibu Megawati,” imbuhnya. Aria mengatakan meski tanpa dasar hukum, KIH akan melantik pimpinan DPR tandingan hari hari ini melalui rapat paripurna yang akan dihadiri seluruh anggota fraksi yang tergabung dalam KIH. ‘’Kita masih cari opsi yang melantik siapa, tapi minimal kita lantik sendiri. Kita masih mencari lay
out agar dilantik resmi oleh negara,” tegasnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa pembagian kursi pimpinan di parlemen sudah sesuai dengan aturan dan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan KIH dengan membentuk DPR tandingan, merupakan langkah makar, ilegal, dan contempt of parliament. (har)
Suluh Indonesia/ant
MUKTAMAR PPP - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kanan) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan), Presiden PKS Anis Matta (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subijanto (ketiga kiri), Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Politisi PPP, Djan Faridz (kiri) menghadiri Muktamar ke VIII PPP di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin. Muktamar yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 2 November itu mengangkat tema "Islah Nasional untuk Rakyat".
SDA Yakin
Muhtamar Akhiri Konflik JAKARTA - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali meyakini pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Jakarta akan mengakhiri konflik yang selama ini menimpa internal partainya. ‘’Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat, atas konflik internal PPP. Kami yakin, dengan muktamar ke VIII ini konflik itu akan berakhir, karena dengan muktamar ini DPP PPP hanya ada satu yaitu hasil muktamar kali ini,” kata Suryadharma di Jakarta, kemarin. Suryadharma lalu memohon maaf atas peristiwa kericuhan hingga membalikkan meja sidang paripurna, yang dilakukan kader partainya di DPR. Menurut dia politisi di parlemen seharusnya menjadi teladan bagi rakyat. Dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta yang berlangsung 30 Oktober 2014, Suryadharma Ali akan meletakkan jabatannya sebagai ketua umum kepada peserta muktamar. Pada kesempatan itu akan dilakukan pemilihan ketua umum PPP yang baru. Suryadharma Ali berharap, kerja sama dengan partai lain dan dukungan serta perhatian rakyat dapat terus tercipta, meskipun dirinya tidak lagi menjabat. ‘’Saya ingin ini terus berlanjut. PPP adalah partai warisan ulama, yang mengajarkan kesetiaan kepada umat, bangsa dan negara,” ujar dia. Muktamar VIII PPP di Jakarta dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih yaitu Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amien Rais, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Aburizal Bakrie, Anis Matta. (har)
Gunakan Ruangan
KIH Harus Ikuti Aturan JAKARTA - Sekjen DPR Winantuningtyastiti tidak mempersoalkan bila KIH akan menggunakan ruang rapat paripurna untuk melantik pimpinan DPR tandingan versi mereka. Tapi, ia meminta agar KIH mengikuti aturan yang ada. ‘’Ruang sidang DPR kan untuk rapat, kegiatan DPR. Kalau ada anggota yang kirim surat mau pakai ruangan, ya kita pakai aturan hukum saja,” katanya di Jakarta, kemarin. Pihak Setjen, kata Win panggilan akrabnya tidak mempermasalahkan dualisme kepemimpinan di DPR yang terjadi saat ini. Namun, kedua pihak diingatkan bahwa semua anggota maupun fraksi yang ingin menggunakan fasilitas harus menyurati kesekje-nan terlebih dahulu. ‘’Kalau mau pakai ruangan ya untuk apapun, kirim surat dahulu. Fraksi juga biasanya begitu. Ini fasilitas untuk anggota dewan,” terangnya. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, tindakan KIH menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam berpolitik seperti
yang sering dituduhkan ke pihak KMP. ‘’Justru mereka yang nggak bisa move on. Pimpinan hanya mengatur lalu lintas saja, kok repot. Kenapa mereka nggak mau menyerahkan susunan anggotanya. Katanya ada di kantong, kantong yang mana,” imbuhnya. Terkait permintaan KIH yang menginginkan jatah 16 kursi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini menyatakan, sebagai pimpinan DPR, dirinya tidak bisa mengabulkan hal itu. Sebab, proses pemilihan pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan adalah hak masing-masing anggota komisi. ‘’Mereka masuk dulu jadi anggota komisi, kemudian ditayangkan di Paripurna dan disahkan. Masalahnya mereka nggak mau mengajukan paket, karena mereka tahu bakal kalah. Jadi ini soal jabatan, siapa yang sebenarnya haus jabatan,” kilahnya. Sebelumnya, PPP akan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk UU MD3. Mereka meminta UU MD3 dikembalikan seperti sebelum direvisi, yaitu pembagian pimpinan DPR dan komisi secara proporsional. (har)
Legislatif Kuat
Untungkan Rakyat JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan lembaga legislatif yang kuat berada di luar partai pro-pemerintah akan menguntungkan rakyat, karena dapat bertindak sebagai pengawas bagi eksekutif. ‘’Legislatif yang kuat adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya. Kita berpikir positif, kita tidak mau menang kalahmenang kalah, tapi kita mau kepercayaan dan kebaikan-kebaikan,” ujarnyausai menghadiri pembukaan Muktamar PPP di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sejak awal telah
memberikan pengakuan kepada pemerintah, walaupun Koalisi Merah Putih merasa banyak cara-cara yang merugikan yang ditempuh oleh kubu lain. Menurut dia, Koalisi Merah Putih menginginkan suasana yang baik bagi bangsa dan negara, sehingga KMPjustru memberikan selamat serta dukungan kepada pemerintahan baru. ‘’Kita menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras. Dan kami juga menyampaikan harapan dari seluruh rakyat, karena itu kami menginginkan adanya sesuatu, katakanlah hubungan baik dan demokratis seperti ada yang diberikan mandat di eksekutif, dan ada yang di legislatif,” kata dia. (son)
Suluh Indonesia/ade
MANTAN MENTAN - Mantan Menteri Pertanian Suswono usai melaporkan harta kekayaannya ke KPK Jakarta, kemarin. Suswono melaporkan harta kekayaan setelah selesai menjabat sebagai menteri, sebagaimana diatur dalam UU.