Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 31 Agustus 2016
No. 157 tahun X
Pesawat Jatuh, Awak Selamat
CIREBON - Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, AKBP Indra Jafar di Cirebon, Selasa, mengatakan pesawat latih Cessna yang jatuh di pesawahan Desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon, kemarin sempat mengalami mati mesin diketinggian 1000 kaki. Pesawatnya sempat mati mesin pada ketinggian 1000 kaki dan kemudian terjatuh di areal persawahan di Desa Banjarwangunan, kata Indra. Indra menuturkan kejadian itu pada sekitar jam 9.10 WIB yang mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka yaitu pelatih dan juga siswa. Sementara itu saksi mata Udin (50) menuturkan suara pesawat sudah tidak terdengar di ketinggian dan kemudian pesawat tiba-tiba turun di sawah lang-
sung terbalik. Sebelum jatuh tidak terdengar suara pesawat dan kemudian pesaw a t t e rba lik se be l um m en y en t uh sawah, tuturnya. Sementara dari keterangan Kepala Pos TNI AU Penggung Kapten Sumarno menambahkan pesawat yang jatuh hilang kontak pada jam 9.02 WIB. Hilang kontak dengan kami itu sekitar jam 9.02 WIB, katanya. Sementara itu, Kepala Pos TNI AU Penggung Cirebon Kapten Marno memastikan, pesawat dalam kondisi layak terbang dan sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebelum terbang kondisinya bagus, normal dan seluruh pesawat yang akan terbang dari Bandara pasti sudah melalui pengecekan terlebih dahulu, kata Marno. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PERDANA - Terdakwa kasus penggunaan narkoba yang juga Bupati nonaktif Ogan Ilir (OI), Ahmad Wazir Nofiadi (Ofi) menjalani sidang perdana di PN Palembang, kemarin. Ofi ditangkap BNN Pusat di kediaman orang tuanya saat pesta narkoba.
Kepala Daerah Korup Tak Dibela Megawati :
DEPOK - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kepala daerah dari PDIP yang terkena kasus korupsi tidak akan dibela. Praktik korupsi adalah perbuatan melawan hukum, tidak beretika, dan melanggar sumpah jabatan, kata Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya ketika membuka Sekolah Para Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Depok, kemarin. Sekolah Para Calon Kepala Daerah diikuti sekitar 70 siswa dari berbagai daerah. Menurut Mega, para kader PDIP maupun tokoh daerah yang maju sebagai calon
kepala daerah, sejak awal sudah diingatkan untuk tidak melakukan korupsi. PDI Perjuangan, kata dia, bahkan menyelenggarakan sekolah bagi para calon kepala daerah, yang kurikulumnya antara lain, memberikan wawasan soal pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan transparan, pengelolaan keuangan daerah yang benar, manajemen yang benar, dan sebagainya. Bahkan pematerinya, kata dia, dihadirkan pemateri yang kompeten seperti menteri kabinet, pimpinan KPK, dan sebagainya. Selain itu, kata Megawati,
bakal calon kepala daerah yang harus menjalani psikotest dan membuat perjanjian pakta integritas. Kalau dari awal sudah diingatkan dan dibekali pengetahuan, setelah menjadi kepala daerah ternyata melakukan korupsi, maka tidak akan dibela, katanya. Megawati menegaskan, kepala daerah yang melakukan praktik korupsi, dampaknya bukan cuma kepala daerah yang bersangkutan, tapi partai juga terkena dampaknya. Pa da ke se m pata n t ers ebut, Megaw ati m engingatkan, menjadi kepala daerah harus aspiratif dan menyatu dengan rakyat.
Kepala daerah, kata dia, harus tanggap terhadap aspirasi dan selalu berada di tengah rakyat. Jadi pemimpin, termasuk kepala daerah, jangan dikira enak. Jangan dikira bakal bergelimang kemewahan, katanya. Kalau menjadi kepala daerah niatnya ingin menjadi raja di daerah, menurut Megawati, itu pemikiran keliru. Megawati kemudian menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh dinamika dan tantangan. Kegiatan acara diisi dengan testimoni kepala daerah ya ng di n il a i be r h a s il memimpin dae-rahnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SEKOLAH CALON KEPALA DAERAH - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pengarahan pada pembukaan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah di Depok, kemarin. Sekolah ini diselenggarakan guna membekali para calon mengenai pengetahuan dan strategi memenangkan Pilkada.
Wapres :
Pulihkan Dampak Terorisme Tanpa Bungkam Pers
WAPRES Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mampu memulihkan dampak kriris dan terorisme tanpa harus membungkam pers. Saat mem berikan kuli ah umum kepada para peserta kursus Lemhannas di Istana Wakil Presiden di Jakarta, kemarin, Wapres mengatakan, lebih cepat mengatasinya tanpa bungkam media. Pernyataan tersebut dilontarkan Kalla untuk menjawab
pertanyaan seorang peserta ku rsu s Lemh anna s y ang membandingkan kemampuan pemerintah Thailand dalam memulihkan dampak terorisme. Seorang peserta kursus berpangkat kolonel TNI Angkatan Laut menanyakan bahwa meskipun Thailand dilan-
da serangkaian aksi terorisme, sektor pariwisata dan ekonomi tidak terkena dam pak yang cukup signifikan. Pemerintah di sana yang bisa mengendalikan pers media, kata perwira AL yang mengaku baru saja mendapatkan tugas penelitian dari Lemhannas ke Thailand tersebut. Wapres pun menjawab bahwa skala ancaman teroris di Thailand tidak begitu besar. Bahkan korbannya pun hanya 10 hingga 30 orang, tidak sebesar Bom Bali I di Legian, Kabupaten Badung, beberapa waktu yang lalu. Dulu orang memperkirakan pemulihannya butuh waktu dua tahun. Tapi ternyata hanya enam bulan selesai. Saat itu saya menteri ya ng bertanggung jawa b. Pokoknya setiap rapat-rapat, saya bawa saja ke Bali. Kapolda Bali yang sekarang jadi Gubernur saya kasih 300 HT (handy tal ky), k ata Kal la yang pada saat Bom Bali I terjadi tahun 2001 masih menjaba t Menteri Koord in ator Bidang Kesejahteraan Rakyat era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, pihaknya tidak setuju upaya pemulihan krisis, term asuk t erorisme dengan pembungkaman media, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan Mal aysia. Med ia sudah berubah bentuk dan kebijakan, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PESAWAT LATIH JATUH DI SAWAH - Sejumlah anggota Basarnas melihat pesawat jenis Cesna 172 yang jatuh di areal sawah Desa Banjar Wangunan, Mundu, Cirebon, kemarin. Pesawat latih milik PT Angkasa Aviation Academy School itu jatuh saat latihan. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut.
Presiden Tegaskan
Perda Harus Memudahkan Masyarakat JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat harus memudahkan dan tidak membebani masyarakat. Kepada semua, kalau mau buat perda buatlah yang memudahkan m asyarakat. Jangan yang membebani, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di JI-Expo Kemayoran Jakarta, kemarin. Presiden mencontohkan soal peraturan terkait retribu-
si daerah yang jika dibuat perdanya justru akan menjadi beban tersendiri. Hal itu, kata Presiden, menjadi penghambat perputaran uang di daerah sehingga tidak ada penambahan lapangan pekerjaan. Inilah hal-hal yang harus kita hadapi. Kemarin kita membatalkan ribuan perda karena itu tidak ramah investasi. Tidak ramah terhadap perdagangan malah menyulitkan, nambah-nambahin, berbelitbelit masalah. Nambahin urusan, katanya. Menurut dia, masyarakat Indonesia harus berpikir simpel atau sederhana. Saya sampaikan kepada Ketua DPR
juga, buat UU paling enggak setahun 40, lalu UU keluar pemerintah buat PP terus saya buat Perpres terus kementerian buat Permen. Waduh tidak fleksibel. Buat saya tidak. Produksi UU itu sedikit kualitasnya yang baik. Perda sedikit kualitasnya baik. Dongkrak ekonomi daerah, katanya. Ia juga menyarankan agar daerah tidak berlebihan memproduksi Perda. Presiden menegaskan bahwa Indonesia bukan negara UU melainkan negara hukum sehingga nilai-nilai yang perlu diangkat. Kalau produksi terus, aduh, sampai enggak tahu kalau tumpang tindih, katanya.
Presiden juga menyampaikan ada empat arahan untuk kementerian di bidang ekonomi guna melakukan upaya percepatan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah perluasan jangkauan pelayanan bank. Jokowi mengatakan upaya tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Arahan Presiden yang kedua yaitu peningkatan kapasitas masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal untuk meningkatkan literasinya. (ant)