Edisi 30 Desember 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 30 Desember 2016

No. 242 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

Presiden Bantah Isu Reshuffle JAKARTA- Presiden Joko Widodo membantah isu yang beredar terkait dengan rencana kocok ulang jajaran kabinet di pemerintahannya. Kepada sejumlah jurnalis saat peninjauan pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, Kamis, Presiden menyatakan bahwa tidak ada rencana apapun untuk merombak kabinet. “Tidak ada,” ujar Presiden singkat. Bahkan, dirinya sempat dua kali mengulang penegasannya tersebut dengan jawaban yang sama ketika kembali ditanyakan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah memberikan bantahannya soal rumor itu. Hal tersebut ia kemukakan saat

melakukan kunjungan kerja untuk meninjau korban banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (28/12). “Belum. Belum dibicarakan,” kata Jusuf Kalla. Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Presiden Johan Budi juga menyatakan belum mengetahui adanya rencana perombakan kabinet tersebut. Ia juga memberi penegasan bahwa kewenangan perombakan kabinet ada pada Presiden Joko Widodo dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun. “Saya belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi. Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif presiden,” paparnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/12). (ant)

Suluh Indonesia/ant

AKTIVIS LSM TERDUGA KORUPSI - Aktivis LSM Kebumen Muhammad Basikun Mualim (Ki Petruk) di dalam mobil tahanan usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/12). Penahanan terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan buku, alat peraga serta TIK.

Mohamad Sanusi Divonis

7 Tahun Penjara

Suluh Indonesia/ant

ANTISIPASI PERKEMBANGAN MEDSOS - Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12). Rapat membahas antisipasi dampak media sosial.

JAKARTA- Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang. “Menyatakan terdakwa Mohamad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 7 tahun dan denda Rp250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 bulan,” kata Ketua majelis hakim Sumpeno dalam

sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis. Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Sanusi divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi Sanusi selama 5 tahun setelah ia menjalani hukuman. “Mengenai pencabutan hak politik, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum karena masalah politik telah diatur dalam undang-undang tersendiri dan masyakaat yang akan menentukan pilihannya,” tambah Sumpeno yang didampingi oleh Mas’ud, Baslin Sinaga, Ugo dan Anwar sebagai anggota majelis hakim. Putusan itu berdasarkan dua dakwaan berlapis yaitu

pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan pertama, Sanusi dinilai terbukti menerima Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja melalui asisten Ariesman Trinanda Prihantoro agar Sanusi mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) serta mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman Widjaja. Uang itu diberikan pada 28

dan 31 Maret 2016 melalui Trinanda yang merupakan staf Ariesman. Sebelum menerima uang itu Sanusi melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha reklamasi lain untuk membicarakan RTRKSP. Pertemuan pertama terjadi di rumah pemilik Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan yang dihadiri Sanusi dan anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi, Prasetyo Edy Marsudi, Mohamad Sangaji, Selamat Nurdin serta Ariesman Widjaja. Pertemuan selanjutnya dilakukan di kantor PT Agung Sedayu Grup lantai 4 antara Aguan, anaknya Richard Halim dan Ariesman. Atas putusan itu Sanusi menyatakan pikir-pikir. “Karena Pak Maqdir sakit, saya mohon izin untuk diskusi dengan beliau,” jawab Sanusi. Sedangkan JPU KPK juga menyatakan pikir-pikir.(ant)

Presiden Akan Evaluasi

Media Daring Penyebar Kebohongan PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi media-media “online” atau daring yang memproduksi berita-berita bohong yang menyertakan sumber yang tidak jelas. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan Topik Antisipasi Perkembangan Media Sosial di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. “Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi mediamedia ‘online’ yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, den-

gan judul yang provokatif, mengandung fitnah,” kata Presiden, menegaskan. Ia juga meminta gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, keadaban masyarakat dalam bermedio sosial. Menurut dia, gerakan ini penting untuk mengajak netizen mengampanyekan cara berkomunikasi melalui media

sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, dan yang berbasis nilainilai budaya bangsa. “Teknologi informasi berkembang dengan sangat luar biasa dan kita mendapatkan data bahwa di Indonesia sekarang ada 132 (juta) pengguna internet yang aktif atau sekitar 52 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dari jumlah pengguna internet tersebut ada sekitar 129 juta yang memiliki akun media sosial yang aktif,” tuturnya. Sebanyak 129 juta pengguna internet tersebut tercatat aktif di media sosial. “Dan yang menarik rata-rata menghabiskan waktu rata-rata 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone,” ucapnya. Oleh sebab itu, kata Presiden, perkembangan teknologi yang sangat pesat itu harus betul-betul diarahkan dan dimanfaatkan ke arah yang positif atau ke arah untuk kemajuan bangsa. Hal itu dinilainya perlu untuk menambah pengetahuan, wawasan, menyebarkan nilainilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, integritas, kejujuran, nilainilai toleransi dan perdamaian, solidaritas, dan nilai-nilai kebangsaan. “Media sosial harus dikembangkan ke arah yang produktif mendorong kreativitas dan inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PREDIKSI CUACA AWAL TAHUN 2017 - Petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau kondisi cuaca melalui layar komputer, di Jakarta Timur, Kamis (29/12). BNPB memprediksi cuaca pada awal tahun 2017 selama Januari-Maret diprediksi curah hujan normal bahkan pada beberapa tempat kondisinya di bawah normal, sehingga ancaman banjir, longsor dan puting beliung berkurang.

MK Terbitkan

Peraturan Sengketa Pilkada JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan empat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam rangka menghadapi penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2017 di MK. “Ada beberapa PMK yang diterbitkan untuk mengatur penanganan sengketa Pilkada 2017,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam jumpa pers di Gedung MK Jakarta, Kamis. PMK ini diharapkan Arief

dapat menjadi pedoman penanganan sengketa Pilkada Serentak 2017. Berikut ini adalah empat peraturan yang diterbitkan oleh MK terkait penanganan sengketa Pilkada Serentak 2017: 1. PMK Nomor 01 Tahun 2016 tentang pedoman Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2. PMK Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bu-

pati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; 3. PMK Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota; 4. PMK Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Selain menerbitkan PMK, MK juga telah menyiapkan sistem aplikasi permo-

honan pendaftaran sengketa Pilkada Serentak 2017 dalam jaringan. “MK juga menyelenggarakan bimbingan teknik untuk pasangan calon, termasuk kuasa hukum, dan penyelengara Pemilu,” pungkas Arief. Arief menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta dapat langsung dijadikan sebagai hukum positif. Oleh karena itu, akan lebih baik bila putusan MK dijadikan acuan.(ant)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

2

Kilas Dinsos DKI Jaring 14.109 PMKS DINAS Sosial DKI Jakarta menjaring 14.109 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selama Januari hingga Desember 2016, meningkat dibanding 2015 sebanyak 11.650 orang. Dalam dialog yang digelar di Kantor Dinsos di Jakarta, Kamis, Kepala Dinas Sosial DKI Masrokhan jumlah yang terjaring meningkat, tutur dia, karena tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap keberadaan PMKS. “Respons Qlue dan laporan masyarakat melalui media sosial segera ditindaklanjuti petugas,” kata dia. PMKS yang paling banyak terjaring adalah gelandangan sebanyak 2.484, psikotik atau penderita gangguan jiwa 2.283, pengamen 2.116, anak telantar 1.972 dan pengemis 1.644. Masrokhan menuturkan dari jumlah yang terjaring tersebut, kini sebanyak 7.262 orang ditampung di 22 panti sosial, sedangkan sisanya telah dipulangkan, dijemput oleh keluarganya atau meninggal dunia. (ant)

Bus Wisata Gratis PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memberikan apresiasi adanya layanan bus tingkat wisata gratis yang beroperasi di wilayah ibukota. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Sumarsono secara langsung ketika menjajal bus tingkat wisata gratis bernama Jakarta Explorer bersama puluhan guru honorer di Jakarta. “Ini baru pertama kalinya saya naik bus tingkat wisata selama di Jakarta. Rasanya aman, nyaman dan nikmat. Layanan gratis ini harus diapresiasi,” kata Sumarsono di Jakarta, Kamis. Menurut dia, layanan tersebut harus selalu didukung, terlebih karena biaya pembeliannya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. “Saya dukung bus tingkat ini karena pembeliannya tidak menggunakan APBD, tetapi merupakan pemberian dari pihak swasta dan hanya dibayar melalui kompensasi pemasangan iklan di busnya,” ujar Sumarsono. Ia meyakini wisatawan juga akan mendapat pengalaman baru soal ini. (ant)

Ahok dan “Swing Voters” CALON Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pemilih mengambang “swing voters” akan menentukan pilihannya pascadebat Calon Gubernur yang diadakan Komisi Pemilihan Umum pada Januari mendatang. “Kan dia bisa lihat swing voternya karena apa, karena dia takut atau apa. Nanti salah satu kan akan putusin pas di debat dan semua bisa nonton di debat publik,” kata Ahok di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan tidak ada strategi khusus untuk mengatasi perilaku swing voters ini meskipun petahana sudah berkampanye melalui blusukan dan menemui warga secara langsung. Menurut dia, pemilih yang masih berubah-ubah dalam menentukan pilihan dengan jumlah mencapai 30-35 persen suara ini akan yakin setelah debat Cagub dan Cawagub dilaksanakan pada 13 Januari, 27 Januari dan 10 Februari 2017. Ada enam tema yang akan menjadi bahan debat cagub dan cawagub pilkada 2017. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KINERJA POLDA METRO JAYA 2016 - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menyampaikan laporan kinerja tahun 2016 Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (29/12). Angka kriminalitas yang ditangani Polda Metro Jaya selama tahun 2016 menurun sebanyak sembilan persen atau 15.110 kasus dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 16.565 kasus.

Polisi Tangkap Tersangka Lain

Perampokan di Pulomas JAKARTAAnggota gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur dan Polres Kota Depok menangkap seorang tersangka lainnya, Alfins Bernius Sinaga, terkait perampokan yang menewaskan enam orang di Pulomas Pulogadung. “Petugas mengambil tindakan tegas dan terukur bagi pelaku yang melawan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ko-

misaris Besar Polisi Rudy Herianto Adi Nugroho di Jakarta Rabu (28/12) malam. Rudy menuturkan Alfins diduga berperan sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk merampok rumah mewah milik korban Dodi Triono tersebut. Petugas melumpuhkan Alfins dengan senjata api karena tersangka melawan untuk melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

Polisi meringkus Alfins di kawasan Villamas Indah Blok C Bekasi Utara Jawa Barat pada Rabu petang usai penangkapan terhadap dua tersangka lainnya yakni Ramlan Butar Butar dan Erwin Situmorang. Saat ini petugas gabungan telah menangkap tiga pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, sedangkan seorang lainnya YP masih dalam pengejaran. Sementara itu, adik Ramlan

berinisial R alias Ucok diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif karena pria tersebut diduga menyembunyikan tersangka Ramlan dan Erwin di sebuah rumah Jalan Kalong Rawalumbu Bekasi Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan akan membantu pemulihan psikis para korban perampokan dan penyekapan yang selamat di Pulomas Pulogadung Jakarta Timur.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya akan menyertakan psikolog dari Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya. “Petugas akan membantu memulihkan psikis korban,” kata Argo. Polda juga mengerahkan tim pemulihan dan menghilangkan traumatis korban.(ant)

Imigrasi Sambut Baik

Wacana Pembentukan Satgas TKA JAKARTA- Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie menyambut baik terkait wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. “Saya kira usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota DPR RI itu kan berpikir positif, imigrasi menyambut baik pembentukan satgas hanya memang kalau kita membutuhkan satgas pasti membutuhkan biaya karena kan gabungan,” kata Ronny di kantor Kementerian Hukum dan HAM, JakarSuluh Indonesia/ant

PERAGAAN PENGAMANAN VVIP - Personel Paspampres memperagakan pengamanan VVIP saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Markas Komando Paspampres di Jalan Tanah Abang II, Jakarta, Kamis (29/12). Presiden melihat secara langsung sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan personel Paspampres

Kejagung

Sidik Korupsi di BKKBN JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyidik dugaan korupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Iya penyidikan di BKKBN,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis. Dikatakan, pada Kamis (29/

12), penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap saksi Megawati. Saksi Megawati saat ini menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BKKBN tahun anggaran 2015. Saksi pada pukul 10.00 WIB memenuhi panggilan, katanya. Inti pemeriksaan menerangkan tentang proses

pembayaran kontrak PT. Djaya Bima Agung dalam pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter Tahun Anggaran 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI. Sampai sekarang penyidik pada JAM Pidsus belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kerugian negaranya sampai sekarang masih dihitung, tegasnya. (ant)

ta, Kamis. Lebih lanjut, Ronny menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi sudah membentuk tim Pengawasan Orang Asing (Pora), bahkan ada sekretariatnya yang ada di beberapa provinsi sampai tingkat kecamatan. Menurutnya, tinggal bagaimana peran dari masingmasing kepala kantor wilayah melalui kepala divisi keimigrasian dan para kepala kantor imigrasi, di mana tercatat ada 125 kepala kantor imigrasi dan 33 kepala divisi keimigrasian. Mereka ini menggelorakan peran-peran dari para anggota tim

Pora tadi. “Ia meminta agar kepala dinas tenaga kerjanya tidak dihambat oleh perusahaan, “Kepada perusahaan di mana mereka mencurigai ada orang asing yang tidak memiliki izin tetapi ada sikap resisten dari perusahaan, tolong kami diberikan informasi,” tuturnya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI atau Polri untuk melakukan pengamanan agar bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. “Karena TNI atau Polri di masing-masing kecamatan, kabupaten/kota itu telah menjadi anggota dari tim Pora, se-

suai dengan tugas dan fungsinya,” ucap Ronny. Ia pun juga berharap adanya infomasi langsung dari kepala desa, lurah maupun RT/ RW apabila ada orang asing mencurigakan di desanya. Sebab mereka lah yang paling tahu, di desa itu ada atau tidak ada orang asing yang mencurigakan.. “Informasi ini menjadi “feedback”. Imigrasi belum berada di seluruh kabupaten/kota, karena dari sekitar 500 lebih kabupaten dan kota, imigrasi baru berada di 125 kantor, sehingga kami butuh dukungan semua pihak,” katanya.(ant)

MK Putuskan Perkara Sengketa

Pilkada Harus Selesai Mei 2017 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyebutkan target penyelesaian perkara sengketa Pilkada 2017 di MK akan selesai pada pertengahan Mei 2017. “Bila dihitung sesuai 45 hari kerja untuk penyelesaian perkara sengketa Pilkada 2017, maka pertengahan Mei seharusnya sudah selesai,” ujar Guntur usia jumpa pers di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis. Untuk perkara sengketa Pilkada 2017, MK akan membuka pendaftaran perkara sengketa pada 24 Februari 2017 dan

diregistrasi pada 13 Maret 2017. Kemudian pada akhir Maret, MK akan menggelar putusan sela atau putusan dismisal untuk menentukan apakah perkara yang terdaftar sudah sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat formil untuk mengajukan sengketa Pilkada di MK. Perkara yang lolos syarat formil akan memasuki masa pe-

meriksaan di MK dan direncanakan sudah diputus paling lambat pada 19 Mei 2017. “Tanggal 19 Mei itu sesuai dengan hitungan 45 hari kerja sejak tanggal 13 Maret diregistrasi,” ujar Guntur. Namun Guntur tidak menampik adanya kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang terjadi pada perkara sengketa Pilkada Serentak 2015 lalu. Pada perkara sengketa Pilkada Serentak 2015, terdapat lima daerah yang diharuskan oleh MK untuk melakukan PSU akibat adanya kecurangan. “PSU itu biasanya memakan

waktu hingga satu bulan sampai dilaporkan kembali ke MK, nah ini otomatis akan menambah durasi penanganan perkara sengketa Pilkada,” kata Guntur. Tercatat 101 daerah dengan 338 pasangan calon akan mengikuti Pilkada Serentak 2017. MK kemudian memperkirakan akan meregistrasi, memeriksa, dan memutus sebanyak 138 perkara sengketa Pilkada. MK memperkirakan pengajuan perkara uji materi undang undang akan mengalami peningkatan pada 2017 dibandingkan tahunsebelumnya. (ant)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

3

Din: Fahmi

Keluarkan Dana Untuk Proyek Bakamla TERSANGKA kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah sudah mengeluarkan banyak dana untuk proyek tersebut, kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin

“(Fahmi) sudah mengeluarkan banyak dana walaupun anggaran untuk proyek itu belum turun seluruhnya,” kata Din Syamsuddin di gedung KPK Jakarta, Kamis. Din datang untuk menjenguk Fahmi yang sudah ditahan KPK sejak 23 Desember 2016. Fahmi tercatat merupakan bendahara MUI peridoe 20152020, meski tidak aktif dalam rapat-rapat organisasi tersebut.

“Saya tahu persis, beliau itu tidak mengurus rinci, detail. Jadi ketika anak buahnya mengajukan lewat WA (whatsapp), dia (Fahmi) tidak membaca. Dia mengeluarkan cek dan sering tidak bernominal, nanti diserahkan kepada anak buahnya,” ungkap Din. Menurut Din, Fahmi juga bukanlah (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia (MTI) sebagai pemenang tender, namun hanya berniat membantu perusahaan tersebut dalam permodalan. “Jadi perusahaan yang ikut dan memenangkan tender di Bakamla itu perusahaan lain. Pak Fahmi mau mengambilalih tapi belum selesai, jadi belum menjadi dirut PT itu tapi sudah memberi modal untuk membiayai proyek Rp200 miliar. meski anggarannya belum turun. Jadi, beliau sudah melaksanakan. Tapi yang melaksanakan itu anak buahnya,” ungkap Din. Menurut Din, Fahmi dapat dikatakan lalai mengontrol apa yang dikerjakan anak buahnya dalam proyek itu. “Jadi apa yang terjadi, bagaimana proses itu, dia sering abai untuk melihat. Tapi biarlah nanti proses hukum berlangsung. OTT itu bukan atas dia, tapi anak buahnya, anak buahnya yang melaksanakan proyek itu,” jelas Din. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BANTUAN KEMANUSIAN UNTUK ROHINGYA - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menlu Retno Marsudi (kanan), Mensesneg Pratikno (kiri), Dubes Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo (kedua kiri) dan Dirut Pelindo II Elvyn G. Masassya (tengah) menghitung jumlah kontainer bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya dan Rakhine di Dermaga III Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (29/12). Presiden melepas 10 kontainer berisi bahan makanan serta alat perlengkapan untuk pengungsi Rohingnya

PDIP Anggap Penyebaran Isu TKA

Sistematis dan Teroganisir JAKARTA - A n g g o t a Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan penyebaran isu tenaga kerja asing (TKA) merupakan keinginan pihak tertentu yang mengemas isu alias paket black isu yang penyebaran dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kendati demikian, ia mengaku TKA ilegal ada dan harus diselesaikan secara tuntas. “Dalam penyebaran isu ten-

aga kerja asing ada paket balck isu yang sistemtis dan terorganisir. Pertama, menciptakan ketidakstabilan politik, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Misal penyebutan isu yang menyebut ada 10 juta TKA, dan pemerintah sudah menyampaikan tidak seperti itu. karena jumlahnya tidak sampai 100 ribu,” kata Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/12) kemarin.

Penyebar isu, menurutnya juga berupaya membuat tendensi ke negara bahwa seolah ada ancaman dari negara Cina terkait keberadaan TKA. Selain itu, paket black isu lainnya adalah isu primordial. “Saya curiga penyebarannya sistematis dan terorganisir. Polisi harus mencegahnya. Karena isunya berantai dan menjadi viral di sosmed,” ujarnya. Namun, Masinton mengakui tentang keberadaan TKA

ilegal yang bisa masuk melalui berbagai macam cara. Salah satunya adanya penyalahgunaan bebas visa yang seharusnya digunakan untuk kunjungan wisata, tetapi disalahgunakan untuk aktifitas kerja. “Ini karena mungkin fungsi monitoringnya yang lemah. Sehingga bebas visa tidak lagi hanya digunakan untuk wisata tapi juga untuk aktivitas kerja,” katanya.

Dia mengakui karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak termonitor yang akibatnya keberadaan TKI ilegal tidak bisa tercatat secara pasti berapa jumlah pastinya. “Saya berharap institusi negara harus mendata ulang semua. Di mana saja informasi adanya TKA ilegal harus didata dan harus ditindak kemudian dideportasi,” tegasnya. (kmb)

Lapas Khusus Napi Terorisme

Dioperasikan Awal 2017

Suluh Indonesia/ade

SEKDA KEBUMEN DITAHAN KPK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/ 12). Adi ditahan terkait dugaan suap ijon proyek Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen.

JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana terorisme di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dioperasikan pada awal tahun 2017, kata pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Saat ini pembangunan Lapas Kelas IIB Sentul dalam tahap ‘finishing’,” kata Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT MayjenTNI Abdul Rahman Kadir di sela-sela Rapat Evaluasi Program Pelaksanaan Deradikalisasi Tahun 2016 di Jakarta, Kamis. Lapas kelas II-B tersebut akan menjadi pusat deradikalisasi bagi napi terorisme yang selama ini tersebar di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. “Keberadaan pusat deradikalisasi ini juga untuk menjawab keingi-

Hina Pahlawan Seorang Guru Dilaporkan YOGYAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bhinneka melaporkan seorang guru Dwi Estiningsih ke Polda DIY, Kamis, terkait postingannya di media sosial yang dianggap menghina pahlawan nasional. Postingan Dwi Estiningsih yang diunggah pada 20 Desember 2016 melalui akun Twitter @Estiningsihdwi yang dinilai menghina pahlawan nasional oleh Gerakan Masyarakat Bhinneka (GMB) berbunyi: “Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan Kafir#lelah”. “Ujaran itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Sekali lagi kita harus menghargai pahlawan yang telah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negeri ini,” kata Koordinator Gerakan Masyarakat Bhinneka Lestanto Budiman di Markas Polda DIY. Menurut Lestanto, sebutan

“Pahlawan Kafir” yang dituliskan akun twitter tersebut melukai bukan hanya anak dan cucu langsung para pahlawan, melainkan juga melukai perasaan rakyat Indonesia yang merasa menikmati kemerdekaan atas jasa para pahlawan. “Tidak sesuai dengan etika sopan santun masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” kata dia. Ia mengatakan syarat umum seseorang memperoleh gelar pahlawan telah diatur berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tanpa membedakan

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Dia harus menjelaskan dulu apa yang dia maksud (pahlawan kafir), meminta maaf kepada masyarakat, dan menghentikan ocehan yang tidak bertanggung jawab seperti itu,” kata dia. Lestanto mengatakan pernyataan Dwi Estiningsih yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga telah melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 A ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “UU ITE sudah diberlakukan mari kita taati dan ini adalah penegakan UU ITE. Jangan setiap orang semena-mena memanfaatkan kebebasan dengan mengungkapkan hal-hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia. Sementara itu, terpisah, kuasa hukum Dwi Estiningsih dari Tim Advokat Cinta Pahlawan Wawan Andryanto menjelaskan komentar Esti dalam akunnya secara terang mempertanyakan kebijakan pemerintah

terkait gambar yang ada pada uang kertas baru tahun emisi 2016. Wawan melanjutkan, menurut Dwi dalam postingannya itu komposisi jumlah tokoh yang diputuskan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan komposisi jumlah penduduk dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. “Esti mempertanyakan prinsip keadilannya, bukan mempermasalahkan adanya pahlawan non-muslim di dalam uang tersebut,” kata dia. Laporan GMB ke Polda DIY menjadi laporan kedua terkait postingan Dwi Estiningsih. Sebelumnya Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (Forkapri) juga melaporkannya ke Polda Metro Jaya Jakarta pada 21 Desember lalu terkait kasus yang sama. Menyikapi laporan tersebut, Dwi Estuningsih disebutsebut menolak desakan permintaan maaf seperti yang disebutkan dalam tuntutan Forkapri. Laporang yang diajukan ke polda Metro Jaya masih dalam proses. (ant)

nan banyak pihak agar napi terorisme tidak dicampur dengan napi biasa,” kata Abdul Rahman. Ia menegaskan bahwa keberadaan lapas khusus napi terorisme mengharuskan BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, dalam hal ini Lapas dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), wajib menjalin sinergi dan kerja sama yang lebih baik lagi. “Ini penting karena menyangkut pelaksanaan program deradikalisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata dia. BNPT sudah menyiapkan modul deradikalisasi menyusul segera dioperasikannya lapas khusus napi terorisme itu. Selain modul deradikalisasi, BNPT juga berkewajiban menyiapkan modul materi pengamanan lapas, sementara modul ad-

ministrasi lapas disiapkan Ditjen PAS. “Saya berharap sinergi BNPT dengan Ditjen PAS bisa semakin baik demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari penyebaran paham radikal dan terorisme, khususnya di dalam lapas,” kata Abdul Rahman. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS Kemenkumham Ilham Jaya berharap sinergi BNPT dengan Ditjen PAS dapat memperbaiki pola pembinaan napi terorisme di dalam lapas. “Bagaimana pun pola pembinaan napi terorisme ini akan berbeda dengan napi lain karena napi terorisme ini terkait dengan paham atau ideologi yang ada pada pola pikirnya,” ujar Ilham. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

4

Proyek Gedung Bank BCA

Diduga Belum Miliki Izin Lengkap BOGOR - Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan gedung Bank Cental Asia (BCA), di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bogor, kemarin. Kedatangan Wakil Walikota Bogor di lokasi proyek pembangunan gedung bank ternama itu untuk sekedar memastikan bahwa pembangunan gedung bank yang sedang berjalan di kotanya itu telah memenuhi segala persyaratan perizinan yang ada. “Saya hanya ingin memastikan saja bahwa pembangunan gedung ini telah memenuhi persaratan yang ada,” kata Usmar Hariman, di lokasi sidak. Dalam sidak ini, Usmar sempat kesal karena pihak kontraktor dari proyek pembangunan gedung bank tersebut ternyata tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan yang ingin ia lihat dengan berbagai dalih dan alasan.

“Saya kaget juga ini ternyata kontraktornya tidak dapat menunjukan dokumen perizinan mereka, mulai dari dokumen konstruksi, arsitektur serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas dan lainnya,” sesalnya. Untuk itu, Usmar meminta pihak kontraktor segera melengkapi semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan terkait pembangunan gedung Bank di kotanya itu. “Saya minta kalau nanti sudah ada, semua document itu segera diantar ke ruangan saya di Balaikota. Saya hanya mau pastikan dan lihat, bahwa semuanya telah sesuai prosedur dan ketentuan,” tegasnya. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Pemkot Bogor ingin menyelesaikan satu per satu permasalahan yang ada di kawasan seputar Sistem Satu Arah (SSA). Diharapkan pembangunan infrastruktur di seputar SSA memberi kenyamanan kepada warga, bukan sebaliknya. (bas)

Suluh Indonesia/bas

SIDAK IZIN – Wakil Walikota Bogor, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi Proyek pembangunan gedung Bank BCA, di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kota Bogor, kemarin.

Kapolsek Pamulang

Kilas Depok Razia Miras JELANG malam pergantian tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengaku tengsh menekan peredaran minuman keras (miras) yang ada di Depok. Beberapa waktu lalu, pihak Satpol PP bersama dengan Polisi dan TNI melakukan razia dan berhasil menyita 292 miras. “Tim dibagi dua, di wilayah barat berhasil mendapatkan 85 botol dan 30 plastik intisari, sementara tim wilayah timur mendapatkan 207 botol,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Dudi Mi’raz, kemarin. Dudi mengatakan, bahwa petugas juga mendata pemilik dan pengelola warung, toko dan tempat hiburan yang menjual miras tersebut. Mereka nantinya akan diajukan ke meja hijau dengan tudingan telah melakukan tindak pidana ringan (tipiring) karena telah melanggar Perda Depok tentang Peredaran Miras. “Intinya kami ingin menegakkan Perda tentang peredaran miras,” tegasnya.(jif)

Petasan Picu Kisruh Kebakaran PESTA petasan dan kembang api yang identik dilakukan saat malam pada pergantian tahun dinilai dapat memicu terjadinya kebakaran, terlebih hal itu dilakukan diarea padat penduduk. Untuk diantisipasinya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok mengaku bakal menyiagakan 90 personel untuk berjaga-jaga pada malam tersebut. “Kami siagakan full tim sebanyak 90 personel yang terdiri dari lima Unit Pelaksana Teknis, mereka akan berjagajaga 24 jam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginan,” ujar Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Yayan Arianto, di Depok, kemarin. Yayan mengatakan, faktor utama terjadinya kebakaran saat malam tahun baru berasal dari petasan terbang. Sebab, jenis petasan ini meluncur sesuai arah angin dan tidak tentu arah. “Sudah banyak kasus kebakaran terjadi akibat jenis petasan tersebut,” ingatnya.(jif)

Tertangkap OTT Saber Pungli JAKARTA- Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Divisi Propam Polda Metro Jaya mengamankan tiga anggota Polsek Pamulang, Tangerang Selatan terkait penanganan seorang tersangka penyalahgunaan narkoba. “Telah diamankan tiga orang, yaitu Kapolsek Pamulang, Kanit Narkoba Polsek Pamu-

lang, dan satu penyidik pembantu Polsek Pamulang dalam kaitan pungli yang dilakukan oleh anggota tersebut dalam menangani kasus penangkapan satu orang tersangka terkait penyalahgunaan sabusabu,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri Jakarta, Kamis.

Martinus menjelaskan bahwa kasus yang ditangani itu adalah penyalahgunaan sabusabu seberat 0,1 gram dari seseorang yang kemudian dalam proses hukumnya tidak dilakukan penahanan. “Punglinya terkait dengan tidak dilakukannya penahanan. Alasannya tersangka mengidap penyakit serius sehingga tidak dilakukan pena-

Serapan APBD

Suluh Indonesia/ant

PERINGKAT KAMPUS HIJAU DUNIA 2016 - Salah satu sudut lingkungan kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (29/12). UI Green Metric mengumumkan Peringkat Kampus Hijau Terbaik di Dunia tahun 2016 yang menempatkan Universitas Indonesia pada peringkat ke 31 di dunia.

Empat Jabatan

Kepala Dinas di Bogor Dilelang

PEMERINTAH Kota Bogor resmi melelang empat posisi jabatan kepala dinas di lingkungan Pemda Bogor. Lelang jabatan atau open bidding ini akan dilakukan selama 60 hari kerja.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

ara lanjutan proses hukum penyalahgunaan sabu-sabu itu tidak ditangani Polsek Pamulang tetapi langsung ditangani oleh Polres Tangerang Selatan,” ucap Martinus. Tim Saber Pungli Divisi Propam Polda Metro Jaya sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota Polsek Pamulang tersebut. (ant)

Tangsel 2016 Capai 90 Persen

Ratusan PAUD Tak Dapat Dana SEJUMLAH pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siap siap kecewa. Pasalnya, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dana hibah. “PAUD yang belum terima diupayakan tahun 2017 akan terima dana tersebut,” ungkap Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangsel , Sapta Mulyana kemarin. Lebih lanjut Sapta mengatakan, tahun Anggaran (TA) 2016, dikucurkan dana segar Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) DSK PAUD dari APBN senilai Rp6,7 miliar. Sapta menambahkan, Tahun Anggaran 2017 mendatang, pemerintah pusat akan mengucurkan dana hibah untuk PAUD di Kota Tangsel sebanyak Rp14 miliar. Adapun tahun ini jumlah ada 474 lembaga yang menerima dana segar itu . Kucuran dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Setiap lembaga menerima nominal yang tidak sama.(nov)

hanan. Kami masih menunggu surat dari dokter yang menanganinya,” tuturnya. Oleh karena itu, kata Martinus, alasan tidak ditahan tersebut yang menjadi pemicu adanya suap terhadap tiga anggota Polsek Pamulang tersebut. “Nilai suapnya sebesar Rp10 juta dan sudah diamankan barang buktinya. Sement-

Adapun empat posisi jabatan kepala dinas yang dilelang ini yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor, Ir. Usmar Hariman, mengatakan kebijakan open bidding untuk empat posisi kepala dinas di kotanya ini akan diawali dengan tahapan sosialisasi, pengumuman dan pembentukan pansel yang harus mendapat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara. “Proses dari mulai administrasi pendaftaran sampai pelaksanaan idealnya memang 60 hari kerja, teta-

pi ini bisa dipercepat menjadi 30 hari kerja. Jadi kita targetkan pada bulan Februari ada pelantikan baru hasil open bidding itu sendiri,” k a t a U s m a r, d i B a l a i k o t a Bogor, kemarin. M e n u r u t U s m a r, s e bagaimana yang telah disampaikan Walikota Bogor, Bima Arya, dilakukannya open bidding ini merupakan konsekuensi dari OPD baru yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2016. Ada penggabungan karena perubahan status mulai tipe A, B dan C, ada yang dipecah dan juga yang naik status. “Setelah dilakukan pelantikan barulah diketahui

tempat-tempat yang kosong dan harus diisi,” jelasnya. Politisi Partai Demokrat Kota Bogor itu, berharap dengan adanya lelang jabatan bagi para kepala dinas di kotanya ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas kinerja apartur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik itu kepada masyarakat maupun pemerintah. “Kita menargetkan di tahun 2017 nanti adalah tahun capaian target kerja di masing-masing dinas dan OPD yang ada di lingkungan Pemda Kota Bogor. Makanya itu yang harus menjadi prioritas sekaligus tantangannya,” pungkasnya. (bas)

TANGSEL - Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 hingga 28 Desember 2016 di kota Tangerang Selatan (Tangsel) di klaim sudah mencapai 90 persen lebih. Ini berarti nilai penyerapan anggaran mencapai Rp2,9 triliun dari total pagu APBD 2016 yang mencapai Rp3,304 triliun. “Kita optimistis penyerapan APBD 2016 bakal terus bertambah. Hal ini mengingat pada 28 Desember kemarin, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pencairan dana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),” ungkap Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie kemarin. Lebih lanjut Benyamin mengatakan, pihaknya tak memungkiri jika ada sejumlah pekerjaan fisik yang tidak bakal rampung hingga tutup buku anggaran 2016. Proses pengerjaan

dengan waktu yang terlalu sempit, menjadi kendala terhambatnya pengerjaan proyek fisik di kota termuda di Provinsi Banten ini. “Untuk yang tidak selesai, opsinya kemarin ada dua, yakni waktu diperpanjang dan bayar sesuai progress pengerjaan. Tapi untuk opsi diperpanjang tidak bisa dilakukan, akhirnya kita hanya akan bayar sesuai progres akhir pengerjaan setelah dilakukan review oleh konsultan pengawas,” imbuhnya. Mengenai SKPD mana saja yang bakal menjadi penyumbang Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA), Benyamin mengaku ada sejumlah SKPD. Antara lain, Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan sejumlah SKPD lainnya. “Pada Dinas Pendidikan ada buku yang tidak bisa dicetak karena Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dari Kemendikbud tidak turun. Untuk jumlah SILPA, saya belum bisa hitung karena nanti akan diketahui per Januari 2017,” pungkasnya. (nov)

Suluh Indonesia/bas

LELANG JABATAN - Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, bersama Sekda Kota Bogor, Ade Sarif Hidayat, saat menandatangani Berita Acara Lelang Jabatan, di Kantor Balaikota Bogor, kemarin.

pini F OKUS Meragukan Netralitas Birokrat Dalam Pilkada ENTALNYA pengaruh partai politik dalam birokrasi memang sudah tidak diragukan lagi. Masing-masing calon pemimpin maupun pemimpin sudah pasti membawa gerbong sendirisendiri. Mereka merupakan sesuah tim yang diharapkan tetap padu, mulai dari proses sebelum dan sesudah berkuasa. Ini fakta yang kita lihat. Namun sejatinya, birokrasi itu semestinya netral. Mereka tidak melayani partai politik tetapi sebagai abdi negara yang melayani kepentingan masyarakat secara luas. Itu teorinya. Tetapi, fakta di lapangan justru sangat jauh daripada itu. Jadi, apa pun nantinya birokrasi itu haruslah tetap pada akarnya yakni soal pelayanan. Kalaupun kemudian dia, tidak semuanya, agak miring kepada parpol maka itu bisa dilihat sebagai suatu keniscayaan politik. Bagaimana mungkin kita bisa melihat birokrat yang benar-benar netral, sedangkan bosnya sendiri dari partai politik. Paling tidak political interest itu pasti ada. Dan memang begitulah kita lihat, setiap pemimpin pastilah punya program-program yang dia desain sendiri bersama kelompoknya, ya… salah satunya partai politik itu sendiri. Cuma masalahnya, ketika birokrasi itu terlalu memihak kepada kepentingan parpol tentu akan ada reaksi. Tidak hanya dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ataupun DPRD) tetapi dari masyarakat sendiri. Keunggulan sebuah pemerintahan adalah bagaimana dia mampu menggabungkan kepentingan masyarakat secara luas dan juga memasukkan program-program partai di dalamnya. Masyarakat tentu akan menilai sejauh mana program tersebut berhasil guna untuk masyarakat. Bukan semata untuk pencitraan parpol itu sendiri. Bukan juga semata-mata pada pendukung ataupun pengusung ‘’petugas partai’’ bersangkutan. Di kalangan birokrat, semestinya harus solid. Tidak ada lagi kesenjangan antara pemerintahan yang lama maupun yang baru. Tidak ada lagi perbedaan latar belakang politik pemimpinnya. Yang ada adalah bagaimana sinergi birokrasi itu menghasilkan sebuah solusi kreatif bagi masyarakat. Tidak ada dikotomi, tidak ada polarisasi di dalam tubuh birokrasi. Ini berbahaya kalau didiamkan. Apalagi ada perbedaan visimisi di antara para pemimpinnya. Contoh, banyak kita lihat ada ketidakcocokan antara bupati-wakil bupati, bupati-sekda, gubernur-wakil gubernur, presiden-menteri dan sebagainya. Tidak boleh ada seperti ini. Tubuh birokrat tentu akan bingung dengan banyaknya kepala yang harus dilayaninya. Ujung-ujungnya masyarakat akan rugi karena program tersendat atau bahkan tidak jalan sama sekali. Sejatinya, sekali lagi, birokrasi itu mesti netral dalam setiap hajatan politik. Kalaupun itu ada, adalah sangat jamak dan barangkali juga sangat kasuistis. Dalam sebuah kontestasti politik, hal ini tidak bisa dihindarkan. Masing-masing calon pemimpin membawa gerbongnya sendiri- sendiri. Tidak jarang gerbong itu bersinggungan dan sangat potensial menimbulkan konflik. Ini juga seringkali terjadi. Tetapi diingatkan, ketika kontestasi itu selesai dan sudah ada pemenangnya, hubungan ini harus cair. Birokrasi mesti kembali ke posisinya semula menjadi pelayan masyarakat. Kalaupun ada lagi ‘’perpecahan’’, tentu hal ini harus diterima sebagai sebuah konsekuensi politik. Dalam konteks politik netralitas bagi birokrat adalah sebuah kepalsuan. Kedekatan birokrat dengan kegiatan politik itu nyaris menjadi ‘’bergaining’’ pasca-pilkada. Jasa-jasa politik birokrat akan menjadi jaminan untuk menduduki jabatan strategis. Makanya sangat pantas jika meragukan netralitas PNS masih menjadi bagian pemahaman publik. Kemasan independen bagi abdi negara dalam politik hanyalah wacana. Karena pada praktiknya, sebagai pemegang hak untuk memilih mereka sejatinya tetap punya apilisiasi. Dan itu umumnya sejalan dengan kekuasaan. ***

K

Bang D

el

Polisi menembak dua pelaku yang diduga terlibat pembunuhan terhadap enam orang di kawasan Pulomas Jakarta Timur

Semoga tak kehilangan jejak

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

5

Birokrasi Dalam Lingkaran Politik KEBERHASILAN bangsa Indonesia dalam menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun lalu akan kembali diuji pada Pilkada Serentak 2017. Setidaknya tercatat ada 153 pasangan calon dari 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2017, termasuk Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data KPU apabila pelaksanaan pilkada serentak gelombang keenam pada tahun 2023 sukses terlaksana, maka skenario besar pilkada serentak secara nasional akan terlaksana pada tahun 2027. Pelaksanaan pilkada secara serentak sebagai terobosan strategis yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan pilkada sebagai momentum untuk memilih kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara masif, terorganisir dan terstruktur.

Keberhasilan pelaksanaan pilkada secara serentak diharapkan mampu menghasilkan kualitas kepala daerah berkualitas dan terpenting terhindar dari praktik suap dan korupsi. Selain itu pilkada juga diharapkan menghasilkan pejabat publik yang mampu memperbaiki sikap mental aparat birokrasi, bukan sebaliknya merecoki atau membuat kegaduhan dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak jarang terjadi gesekan bernuansakan politik terjadi antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi disaat menjelang hajatan Pilkada di suatu daerah. Keharmonisan hubungan antara kepala daerah dengan wakilnya yang pada awal-awal kepemimpinan berjalan dengan sangat baik, menjadi tidak harmonis disebabkan mereka sama-sama maju dalam pilkada dengan kendaraan politik berbeda. Atas ketidakharmonisan hubungan antara kedua pucuk pimpinan berdampak pada terbelahnya kekuatan dalam birokrasi. Ironisnya aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal sebagaimana diharapkan, aparatur birokrasi mampu menjadi public service bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada kepentingan politik. Percaturan politik pada tataran pimpinan atau kepala daerah dengan wakilnya secara langsung memengaruhi psikis aparat birokrasi, apalagi diperparah lagi tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah atau wakilnya dengan sekretaris daerah sebagai pimpinan tertinggi di jajaran birokrasi akan menambah deretan nilai negatif ASN dari masyarakat. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dari aparatur birokrasi yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, dan terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan tidak mampu diwujudkan. Aparatur birokrasi sebagai garda terdepan dituntut profesional dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, sehingga dapat menunjukkan postur ideal yang diharapkan publik. Liberalisasi politik sebagai akibat reformasi politik, di sisi lain memberi-

Oleh AAN Oka Wiranata*

Percaturan politik pada tataran pimpinan atau kepala daerah dengan wakilnya secara langsung memengaruhi psikis aparat birokrasi, apalagi diperparah lagi tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah atau wakilnya dengan sekretaris daerah sebagai pimpinan tertinggi di jajaran birokrasi akan menambah deretan nilai negatif ASN dari masyarakat. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dari aparatur birokrasi yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, dan terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan tidak mampu diwujudkan.

kan “godaan” bagi birokrasi untuk bermain dalam ranah politik atau menciptakan ruang bagi munculnya politisasi terhadap birokrasi. Diakui birokrasi dan politik dua buah institusi yang memiliki karakter berbeda. Bila diistilahkan antara birokrasi dan politik bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian dua institusi ini harus saling mengisi dan berangkulan untuk bersinergi membangun bangsa walaupun tidak dipungkiri akan mengalami ketidakselarasan antara birokrasi dan politik. Tugas melayani masyarakat salah satu kewajiban birokrasi sebagai tanggung jawab atas hak mendapatkan fasilitas baik gaji maupun prasarana lainnya. Dikatakan dalam catatan teori birokrasi

itu sebuah institusi yang mapan dengan segala sumber daya yang dimiliki. Sejak berubahnya undang-undang mengatur tentang kepala daerah yang dapat dikepalai dari kalangan politik atau partai melalui mekanisme politik formal, maka sejak itu birokrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik. Pada gilirannya, birokrasi mau tidak mau harus rela dikepalai oleh mereka yang umumnya bukan berasal dari kalangan birokrasi. Artinya juga berbagai program maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat birokrasi dalam berbagai bidang dari pembuatan perencanaan, penerapan, dan evaluasi yang berkaiatan kepentingan publik tentu dipengaruhi oleh kekuatan politik. Hubungan saling membutuhkan antara

birokrasi dan politik nampak terang benderang alias jelas ketika tahapan pembahasan sudah masuk ke ranah meja anggota dewan. Besar-kecilnya pengaruh politik dalam jajaran birokrasi tergantung kekuatan kekuasaan dalam tarikmenarik pengaruh. Kesan masyarakat awam di saat politik mampu menguasai jajaran birokrasi akan menjadi cibiran terhadap slogan “melayani” semua lapisan tanpa membedakan golongan, suku, dan ras. Terjadinya pengaruh politik dalam birokrasi membuat sulit terwujudnya pelayanan publik yang profesional. Meskipun harus diakui di beberapa kabupaten/kota sudah ada kepala daerah/wali kota yang mampu memberikan pelayanan publik secara profesional dengan mengesampingkan kepentingan politik. Upaya ini berdampak terhadap meminimalisasikan tumbuh suburnya “penyakit” korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai catatan sesuai tuntutan reformasi sebenarnya telah direspons sebagian oleh rezim pemerintahan pasca-Soeharto, di mana hubungan antara birokrasi dengan kekuatan politik praktis mulai dipangkas, termasuk keterkaitan birokrasi dengan salah satu partai politik yang berkuasa saat itu. Sementara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), sebagai satu-satunya wadah pegawai negeri, disingkirkan sebagai wadah korporatik yang merantai aparat birokrasi. Pentingnya netralitas birokrasi mencuat terusmenerus. BJ Habibie, sebagai Presiden saat itu, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974. Intinya membolehkan PNS berafiliasi dengan partai, namun bila menjadi anggota partai tertentu, maka dia dilarang aktif dalam jabatannya di partai politik. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi unsur militer (TNI) dan kepolisian (Polri). Tuntutan PNS yang saat ini disebut ASN (aparatur sipil negara) agar bersikap netral selalu bergema, apalagi menjelang masa kampanye pilkada. Di Indonesia, upaya melepas birokrasi dari pengaruh politik bukan lagi sekadar wacana. Meskipun usaha itu merupakan langkah maju, namun belum mampu sepenuhnya mewujudkan birokrasi yang netral dan independen mengingat birokrasi di Indonesia masih memiliki hak untuk memilih. *Penulis, alumni S-2 Unhi

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

6

Putri Mataram

Di Ambang Juara Bengawan Cup

Suluh Indonesia/ist

GALANITA – Salah satu pertandingan di turnamen sepak bola putri Bengawan Cup 2016. Menpora Imam Nahrawi mendorong digulirkannya kembali Galanita sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan sepak bola wanita di Indonesia.

Menpora Dorong

Bergulirnya Kembali Galanita JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mendorong kepada pihak terkait untuk segera menggulirkan kembali kejuaraan sepak bola wanita atau Galanita sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan sepak bola wanita di Indonesia. “Melihat animo masyarakat dan para pesepakbola wanita yang cukup tinggi. Kami berjanji akan mendorong PSSI agar kembali mengaktifkan Galanita yang dulu pernah ada,” kata Menpora Imam Nahrawi dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Rabu. Orang nomor satu di Kemen-

Daerah Diminta

Rutin Gelar Kejuaraan MEDAN - Kabupaten/kota diminta agar rutin menggelar berbagai kejuaraan olahraga terutama pada tingkat anak usia dini dan pelajar, guna menciptakan atlet punya prestasi berperastsi lebih lagi ke depannya dari provinsi ini. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi di Medan, Kamis, mengatakan minta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersedia memfasilitasi kebutuhan seluruh Pengprov cabang olahraga untuk rutin melaksanakan kejuaraan - kejuaraan daerah. Hal itu, kata dia semata - mata untuk menambah jam terbang atlet sekaligus mengasah mental bertanding mereka sebelum berlaga di even yang lebih tinggi. “Minimal setiap bulan seluruh pengurus cabang olahraga harus melaksanankan kejuaraan. Kami berharap KONI Sumut harus memfasilitasi ini, tapi jangan hanya untuk cabang olahraga yang aktif saja,” katanya. Kepada Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) Sumut selaku badan pembina olahraga pelajar juga diharapkan turut berperan serta untuk menggairahkan kompetisi -kompetisi serta pertandingan di kalangan pelajar. “Berbagai kejuaraan setiap tahun terus digelar. Setiap daerah juga bakal dipercaya menjadi tuan rumah pelaksana dengan tujuan pemerataan cababng olahraga,” katanya. Sementara, Ketua harian KONI Sumut John Ismadi Lubis mengatakan dengan rutinnya berbagai kejuaraan pada tingkat pelajar diharapkan dapat terjaring atlet potensial yang menjadi andalan pada PON XX/2020 di Papua. (ant)

pora ini baru saja membuka secara langsung turnamen sepak bola wanita yang digagas oleh Kaukus Anak Gawang di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Pada pembukaan juga hadir Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Bengawan Cup, menurut Menpora, bisa dikatakan sebagai salah satu tonggak kebangkitan sepak bola wanita nasional yang selama ini kalah bersaing dengan sepak bola putra. Untuk itu keberadaannya harus tetap dipertahankan demi kelangsungkan sepak bola wanita di Tanah Air. “Semoga anggaran dari pemerintah dan sponsor bisa mendukung secara penuh dan

penyelenggara ajang ini (Bengawan Cup) bisa ambil bagian didalamnya,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu. Perkembangan sepakbola wanita di Indonesia terbilang belum maksimal, mengingat belum adanya kompetisi sepakbola wanita profesional. Padahal di beberapa negara tetangga seperti Myanmar dan Singapura kompetisi sudah mulai berjalan. “Negara lain sudah mengembangkan sepakbola wanita dan tinggal kita yang harus berpikir benar-benar untuk mendorong kebangkitan sepakbola wanita di Indonesia,” kata pria kelahiran

Bangkalan Madura itu. Bengawan Cup II yang digagas oleh Kaukus Anak Gawang dan didukung penuh Kemenpora dan Yayasan Citra Raga Selaras ini diikuti oleh empat tim yaitu tuan rumah Putri Surakarta, Persija Kartini Jepang, PSW Mataram Yogyakarta dan Garda Siliwangi Sukabumi. Pada pertandingan perdana yang disaksikan oleh Menpora Imam Nahrawi, sang juara bertahan PSW Mataram sukses mengalahkan tuan rumah Putri Surakarta dengan skor 2-1, sedangkan Garda Siliwangi juga menang dengan skor yang sama dengan Persijap Kartini. (ant)

JAKARTA - Tim sepak bola Putri Mataram Yogyakarta di ambang juara turnamen Bengawan Cup 2016 setelah di pertandingan kedua melawan tim Garda Siliwangi asal Sukabumi di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, menang dengan skor 2-0. Berdasarkan data yang diterima media di Jakarta, gol kemenangan tim yang diasuh oleh Sri Hastuti ITU dicetak oleh Tugiyati Cindi pada menit 13 dan kemenangan sang juara bertahan ini digandakan oleh Novelia Widywati pada menit 25. Novelia Widywati dan kawan-kawan sejak awal babak pertama memang langsung memberikan tekanan ke pertahanan Garda Siliwangi. Lawan sebenarnya juga tidak kalah gesit dalam memberikan perlawanan. Hanya, tim asal Yogyakarta ini lebih beruntung dan akhirnya mampu memenangkan pertandingan. Kemenangan atas Garda Siliwangi membuat manajemen dan pemain Putri Mataram puas karena dengan hasil ini membuka peluang untuk mempertahankan predikat

juara pada turnamen yang digagas oleh Kaukus Anak Gawang yang didukung penuh Kemenpora dan Yayasan Citra Raga Selaras itu. “Tentu kemenangan ini kami syukuri dan kami cukup puas dengan hasil ini. Kini kami sudah menapakkan kaki meraih juara dan mempertahankan gelar juara kami,” kata pelatih Putri Mataram Sri Hastuti. Dengan kemenangan atas Garda Siliwangi, Putri Mataram untuk sementara kokoh di puncak klasemen dengan raihan enam poin dari dua pertandingan. Di pertandingan pertama, sang juara bertahan ini menang atas tim tuan rumah Putri Surakarta dengan skor 2-1. Sementara itu, di pertandingan lainnya tuan rumah Putri Surakarta mampu bangkit dengan mengalahkan Persijap Kartini dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1. Hasil ini membuat anak asuh Pomo Wirahadi itu berada di posisi dua klasemen dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan. Garda Siliwangi saat ini harus puas berada di posisi tiga klasemen meski memiliki poin yang sama dengan Putri Surakarta. (ant)

Operator ISC Janjikan Laporkan

Pertanggungjawaban Ke Kemenpora JAKARTA - Operator kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC), PT Gelora Trisula Semesta (GTS), berjanji siap melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang digelar kepada pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Ini sangat bagus. Kami sudah melakukannya saat pertengahan musim dan kami akan segera mengirimkan pertanggungjawaban karena kompetisi telah selesai. Tapi penyusunan pertanggungjawaban butuh proses,” kata Direktur Utama PT GTS Djoko Driyono di Jakarta, Kamis. Meski mengaku akan segera mengirimkan pertanggungjawaban pelaksanaan kompetisi ISC, Djoko Driyono belum menjelaskan dengan detail kapan pihaknya bakal memenuhi permintaan dari Kemenpora. ISC yang merupakan kompetisi untuk mengisi kekosongan saat PSSI dibekukan ini pada pelaksanaannya me-

mang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Untuk itu setelah kompetisi usai Kemenpora menagih pihak operator melaporkan semua kegiatan dan pertanggungjawabannya. “Kompetisi ini berlangsung berdasarkan rekomendasi dari Kemenpora tertanggal 18 April, jadi kami punya hak untuk mengingatkan agar laporan kegiatan untuk segera dilaporkan ke Menpora,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto. Pria yang juga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora menjelaskan selama ini pihaknya juga sudah proaktif dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas sejumlah insiden selama ISC 2016 seperti kejadian konflik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara suporter Jakmania dengan aparat Polda Metro Jaya. Selain itu kerusuhan saat pertandingan PSS Sleman melawan Persinga. Pemerintah juga turun tangan terkait dengan va-

liditas sejumlah pemain asing yang sempat menjadi kontroversi atas dasar data dari Save Our Soccer (SOS). Kesemuanya direspon dengan baik oleh GTS dan untuk itu pihaknya meminta pertanggungjawaban terbaik ISC 2016. Pertanggungjawaban yang diminta pemerintah, kata Gatot diantaranya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat fair play dari setiap klub, sejauh mana tanggungjawa setiap tuan rumah dalam menyelengarakan pertandingan, sejauh mana perberlakukan FIFA Safety Guidelines bisa diterapkan. “Kami juga ingin tahu mana kewajiban financial klub terhadap pemainnya dapat dipenuhi. Selain itu sejauh mana hak siar dapat diterapkan secara konsisten dan transparan. Pertanggungjawaban ini nantikan akan digunakan pemerintah dan PSSI untuk bahan untuk referensi kompetisi musim 2017,” kata Gatot menambahkan. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

7

Juventus Hadirkan

Gelandang Rincon dari Genoa

Suluh Indonesia/ap

MILAN - Pemuncak Liga Italia (Serie A) Juventus mengontrak gelandang tengah Tomas Rincon dari Genoa setelah mengkonfirmasi melalui akun twitter bahwa pemain Venezuela itu telah tiba di Turin untuk tes kesehatan. Media Italia mengatakan, Juventus akan menandatangani kontrak dengan pemain berusia 28 tahun itu dengan status pinjaman senilai dua juta Euro dengan opsi membelinya pada akhir musim. Juventus, juara Italia selama lima musim terakhir, mengemas keunggulan empat poin di puncak klasemen Seri A, namun masih menghadapi kritik atas kinerja buruknya yang jauh dari harapan dan potensinya menjuarai Liga Champions. Pelatih Massimiliano Allegri terlihat marah memprotes pejabat klub di lapangan setelah mereka kalah adu penalti dengan AC Milan di Piala Super Italia pada Jumat di Doha. Miralem Pjanic juga belum menunjukkan kinerja yang diharapkan di lini tengah sejak ia ditandatangani dari AS Roma pada musim lalu. Rincon telah rutin memperkuat timnas Venezuela sejak 2008 dan bermain di kualifikasi Piala Dunia ketiganya. Dia sedang di musim ketiganya di Genoa, setelah sebelumnya menghabiskan lima musim di klub Bundesliga Hamburg SV. (ant)

TANTANG CHELSEA - Pertandingan antara Liverpool dan Manchester City di Anfield akan menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang mampu menantang Chelsea bersaing menjadi juara Liga Inggris.

Liverpool dan City

Terus Bayangi Chelsea LONDON - Pertandingan antara Liverpool dan Manchester City di Anfield kelihatannya menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang mampu menantang Chelsea untuk bersaing menjadi juara Liga Inggris. Hasil imbang bagi kedua tim akan menghambat upaya mereka untuk mengejar “Si Biru” asuhan Antonio Conte, yang unggul enam angka atas tim peringkat kedua Liverpool, dan mengancam untuk melangkah semakin jauh bahkan sebelum tahun baru. City duduk satu posisi di belakang di peringkat ketiga dan secara tradisional kerap tampil buruk saat mela-

wan Liverpool. Musim lalu mereka takluk 1-4 di kandang sendiri dan tidak pernah menang di Anfield sejak 2003. Setidaknya Citizens” kelihatannya tidak akan menghadapi pemain yang belakangan ini menjadi momok bagi mereka, Philippe Coutinho, yang masih memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki. Mereka juga dapat kembali mengandalkan Sergio Aguero untuk memimpin serangan, sebab ia telah menyelesaikan skors empat pertandingan. Hasil akhir pertandingan akan berdasar pada bagaimana pertahan-

an rapuh Liverpool mengatasi pemain Argentina itu, meski mereka menguasai banyak bola di sisi lain lapangan di mana Adam Lallana memimpin kebangkitan “Si Merah” saat menang 4-1 atas Stoke City pada Selasa dan Daniel Sturridge telah bugar dan kembali tajam setelah mencetak gol perdananya di Liga Inggris musim ini. City juga harus mewaspadai Sadio Mane, yang mengemas trigol pada pertandingan terakhirnya melawan mereka, yang saat itu masih membela Southampton ketika menang 4-2 tahun ini. Pep Guardiola menyaksikan ke-

menangan pada Selasa dari tribun penonton dan tahu bahwa Anfield akan kembali menjadi merah membara. Sementara itu, Stoke akan perlu menampilkan kegigihannya di Stamford Bridge untuk mencegah Chelsea mengantungi kemenangan beruntun ke-13 di Liga Inggris yang menyamai rekor milik Arsenal yang dibukukan pada 2001/2002. Dua pemain Chelsea Diego Costa dan N’Golo Kante kembali dari skors, namun Pedro masih harus absen setelah mendapatkan kartu kuning kelimanya musim ini saat menang 3-0 atas Bournemouth pada Selasa. Juara bertahan Leicester City be-

rada dalam masalah setelah hanya mencatatkan satu kemenangan dari sembilan pertandingan, dan mereka akan kembali tidak diperkuat Jamie Vardy yang diskors saat melawan West Ham United. Claudio Ranieri harus memutuskan apakah akan memanggil kembali Riyad Mahrez setelah mencoret pemain Aljazair itu saat melawan Everton. Mahrez merupakan satu dari empat pemain Leicester yang akan pergi untuk mengikuti Piala Afrika, maka pria Italia itu berharap dapat beraksi banyak di bursa transfer. Swansea City juga mengincar untuk memperkuat skuad mereka saat mereka telah mendapat-

Murray Lakukan

Persiapan Australia Terbuka Yang Berbeda ABU DHABI - Setelah lima kali finis sebagai runner up di Australia Terbuka, petenis peringkat satu dunia Andy Murray melakukan pendekatan yang berbeda untuk grand slam pembuka musim di Melbourne bulan depan. Petenis Britania itu melakukan persiapan untuk turnamen pada 16-29 Januari tersebut dengan berkompetisi di Kejuaraan Tenis Dunia Mubadala di Abu Dhabi, ketimbang tampil pada format round robin tim campuran di Piala Hopman di Perth, yang telah dilakukannya pada dua tahun terakhir. Murray memainkan pertandingan pertamanya pada Jumat, dan ia optimistis kali ini dapat mengakhiri puasa gelarnya di Melbourne. “Saya bermain dengan benar-benar baik di sini pada masa lalu dan itu tidak terjadi bagi saya, maka saya akan memerlukan sesuatu yang sedikit berbeda tahun ini,” kata Murray kepada Reuters pada Rabu. “Saya menyukai kondisikondisi di sini dan saya begitu menukmati turnamen, dan mudah-mudahan sekarang saya akan bermain baik dan dengan banyak kepercayaan

diri karena cara saya mengakhiri 2016, maka saya akan memberikan kebaikan untuk dijalani pada tahun ini.” Dua kali juara Olimpiade berusia 29 tahun itu akan bertolak ke Melbourne dengan rasa percaya diri tinggi setelah menyingkirkan Novak Djokovic, petenis yang mengalahkannya pada empat final Australia Terbuka, dari posisi teratas di daftar peringkat petenis dunia. Petenis Skotlandia ini memenangi sembilan gelar pada 2016, termasuk Wimbledon dan medali emas Olimpiade, serta mengalahkan Djokovic di final Tur Final ATP untuk merebut peringkat teratas dunia dari petenis Serbia itu. Bagaimanapun, laju 24 kemenangan yang membantunya memenangi lima turnamen terakhir musim ini kelihatannya akan berakhir. “Mendapatkan peringkat satu bagi saya pada dasarnya merupakan perjalanan sepanjang tahun, sampai pada turnamen terakhir, pertandingan terakhir pada setahun untuk finis di peringkat satu, maka itu benar-benar berat dan diperlukan banyak kekuatan fisik dan mental,” tutur Murray.

Suluh Indonesia/ap

PENDEKATAN BERBEDA - Petenis nomor satu dunia Andy Murray melakukan pendekatan yang berbeda untuk grand slam pembuka musim di Melbourne bulan depan.

“Saya benar-benar lelah, semakin lelah dibanding saat saya mengakhiri musim manapun sebelumnya.”

Murray mendapat “bye” menuju semifinal pada Jumat di Uni Emirat Arab dan akan berhadapan dengan pemenang

perempat final pada Kamis antara David Goffin asal Belgia dan petenis Prancis JoWilfried Tsonga. (ant)

kan pengganti manajer Bob Bradley yang dipecat pekan ini. Swansea menghuni peringkat ke19 dan sangat memerlukan kemenangan saat melawan Bournemouth. Satu-satunya tim yang berada di bawah mereka, Hull City, akan menjamu Everton pada Jumat, sedangkan tim peringkat ke-15 Middlesbrough, bertandang ke markas Manchester United pada Sabtu. Crystal Palace besutan Sam Allardyce menghadapi pertandingan berat di markas Arsenal pada Minggu, ketika Tottenham Hotspur melakukan perjalanan singkat ke kandang Watford. (ant)

Bilic Ingin West Ham

Tetap di Jalur Kemenangan

LONDON - Manajer Slaven Bilic mengatakan, tim West Ham United harus terus memetik kemenangan sebagaimana empat kemenangan beruntun mereka di Liga Inggris (Premier League) menjelang laga menghadapi juara bertahan Leicester City pada Sabtu. West Ham, yang memulai musim hanya dengan satu kemenangan dalam enam pertandingan liga pertama mereka, telah menjauh dari zona degradasi setelah mengalahkan Burnley, Hull City dan Swansea City dalam beberapa pekan terakhir, dan menempatkan mereka di posisi ke 11 dalam klasemen. “Kepercayaan diri kembali dengan poin yang kita dapatkan dan kami tidak ingin berhenti,” kata Bilic dalam konferensi pers, kemarin. “Kami harus terus bermain seperti ini.” Leicester, sebaliknya, mengalami musim yang buruk, dan kekalahan 2-0 pada Senin oleh Everton mengirim mereka ke urutan 16, hanya tiga poin di atas tiga tim ter-

bawah. Bilic, yang timnya telah didorong dengan kembalinya ke pelatihan bek Sam Byram dan Reece Oxford, dan gelandang Manuel Lanzini, yang memperkuat tim juara tahun lalu akhirnya mampu mengubah musim mereka. “Leicester tidak senang dengan posisi mereka di Liga Premier tetapi mereka memiliki kualitas dan sumber daya. Mereka akan baik-baik saja,” tambahnya. Manajer juga melihat titik terang rencana untuk jendela transfer Januari, yang menunjukkan bahwa ia akan menghadapi liga dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain liga Inggris ketimbang liga internasional lainnya. “Kami adalah klub yang terkait dengan sebagian besar pemain di Eropa,” tambahnya. “Kami ingin pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Kami tidak akan panik dan akan mencoba untuk mendapatkan beberapa pemain.” (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 30 Desember 2016

8

Tiga PNS Sampang

Positif Konsumsi Narkoba SAMPANG - Sebanyak tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sampang, diketahui positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urine bersama 487 PNS lainnya, Kamis. Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono menyatakan pihaknya memastikan bakal menjatuhkan sanksi berat kepada tiga oknum PNS tersebut. “Siapapun yang terlibat narkoba kita sanksi,” kata Fadilah Budiono di Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebanyak 487 PNS mulai dari eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Sampang dites urine secara mendadak. Dari jumlah itu, tiga oknum PNS diantaranya diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Tes digelar secara mendadak dengan tujuan agar

tidak diketahui oleh siapapun. Para pejabat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para camat, dan sekretaris kecamatan, termasuk pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemkab Sampang juga dites urine. Lebih lanjut, Wabup Fadilah mengatakan selain untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, serta kemungkinan adanya pejabat yang mengkonsumsi narkoba, pelaksanaan tes urine itu juga sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. “Jadi, semua pejabat kita undang ke pendopo, begitu sampai di pendopo mereka langsung dites urine,” katanya.

Dalam pelaksanaan tes urine itu, tidak hanya pejabat di lingkungan SKPD Kabupaten saja yang dites, tetapi Bupati Sampang KH Fannan Hasib, Wabup Fadilah Budiono juga dites. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang masuk dalam kabupaten yang marak peredaran narkoba. Peredaran narkoba di wilayah itu tidak hanya di perkotaan, tetapi juga telah merambah ke pedesaan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sampang pernah merilis, sekitar 50 persen kepala desa yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu, pernah terjerat kasus narkoba. Selain itu juga telah menyentuh anak di bawah umur dan petani.(ant) Suluh Indonesia/ant

Puluhan Warga Mengamuk

di Kantor BNN Kaltim SAMARINDA- Puluhan warga mengamuk di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur, sambil membawa jenazah kerabat mereka, Kamis. Aksi warga yang mulai berlangsung sekitar pukul 09. 30 Wita tersebut dipicu kematian Noviandi, diduga sebagai pelaku penikaman anggota BNN Provinsi Kaltim. Selain berteriak-teriak, warga yang emosi sambil membawa jenazah Noviandi juga sempat memecahkan kaca depan dan belakang Kantor BNN Kaltim. Ratusan personel kepolisian, termasuk personel Brimob bersenjata laras panjang yang disiagakan, tidak bisa berbuat banyak saat warga menerobos masuk mencari se-

orang petugas BNN Provinsi Kaltim yang dinilai bertanggung jawab atas kematian Noviandi. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Eriadi, yang datang ke lokasi sempat berupaya menenangkan warga agar tidak berbuat anarkis. Kepada wartawan Eriadi menyatakan masih melakukan penyelidikan apakah warga yang meninggal tersebut merupakan pelaku penikaman terhadap anggota BNN Kaltim. “Kami menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban. Tentu, kami akan melakukan penyelidikan, apakah benar dia pelaku penikaman atau bukan,” ujar Eriadi. Warga membawa jenazah Noviandi karena menuntut kejelasan atas kematiannya yang

sempat diamankan petugas ke Kantor BNN Kaltim. “Semestinya kalau ada penegakan hukum harus ada kejelasan dan itulah yang warga tuntut, sehingga membawa jenazah kerabat mereka ke Kantor BNN Kaltim karena menuntut keadilan atas penegakan hukum yang berdampak pada kematian korban,” ujar Eriadi. Salah seorang sumber di BNN Kaltim , menyatakan kedatangan warga dipicu meninggalnya Noviandi yang diduga sebagai pelaku penikaman terhadap salah seorang anggota BNN. Penikaman itu berlangsung saat dilakukan penggerebekan di Jalan Kakap pada Minggu (25/12) malam. (ant)

AKSI BECAK TOLAK OJEK ONLINE DI SOLO - Pengemudi becak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) Solo melakukan aksi damai menolak ojek online di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/12). Mereka menuntut Pemerintah Kota Surakarta melarang beroperasinya ojek online di seluruh wilayah Solo karena telah menurunkan pendapatan pengemudi becak.

JK-Fahri

Bahas Banjir Bima BIMA-Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini, Rabu (28/12) mengunjungi Kota dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk meninjau daerah yang terkena banjir. Kedatangan Wapres disambut oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat pusat dan daerah nampak menjemput. Wapres langsung mengadakan rapat kordinasi dengan seluruh pejabat yang telah tiba sebelumnya seperti Menteri Sosial Khofifah, Kepala BNPB Willem R, Gubernur NTB Zainul Majdi dan sejumlah pejabat lainnya. Fahri yang mengaku sudah

sejak Selasa (27/12) sudah berada di NTB itu mengapresiasi segala upaya yang sudah dilakukan oleh BNPB dan jajaran Pemerintah lainnya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan database korban, dan relokasi supaya jangan ada lagi rumah di bantaran sungai. Usai mengunjungi korban banjir, Fahri disambut oleh Walikota Bima H. Quraisy H Abidin, yang langsung mengadakan pertemuan terbatas dengan Pemerintah Kota Bima dan Kepala BNPB Willem Ramoangilea. Politisi dari Partai Keadi-

lan Sejahtera (PKS) ini membesarkan hati Pemerintah Kota Bima yang sedang mengalami musibah dan tetap bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa pada bencana alam yang sangat dahsyat ini. “Konsentrasi kita juga kepada kerugian masyarakat, karena ada ribuan ternak yang hanyut, dan lahan penghidupan masyarakat yang rusak,” lanjut Fahri. Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) itu mengingatkan arahan Presiden RI Jokowi agar membangun rumah, jangan membelakangi

sungai dan jangan di dekat sungai. Dia menekankan juga tentang penamaman kembali hutan-hutan yang sudah ditebang. “Meskipun dampaknya terhadap penanganan banjir tidak terlalu besar, tapi itu penting karena jika ada pepohonan di hutan maka air tidak langsung meluncur ke bawah. Ke depan kita juga perlu lebih tegas dalam masalah kebersihan ini. Perda terkait kebersihan perlu ditegakkan,” imbuhnya. Prioritas pemulihan dilakukan di seputar Pasar dan Terminal, termasuk pembangunan infrastruktur, seperti jembatan dan kantor pemerintah. (kmb)

Kejati Sulsel Pecat Jaksa MAKASSAR- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sepanjang tahun anggaran 2016 ini telah memecat satu orang jaksa karena melakukan sejumlah pelanggaran ringan dan berat. “Sepanjang tahun 2016 ini, kita telah menerima tujuh laporan pengaduan yang masih dalam proses di tahun 2016. Dari jumlah itu sudah ada sanksi yang kita jatuhkan dan terberat itu pemecatan,” tegas Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel Heri Jerman di Makassar,

Suluh Indonesia/ant

RAZIA WARGA NEGARA ASING - Petugas Imigrasi mengamankan warga negara asing (WNA) asal Cina saat menggelar razia di Kelurahan Baloweri, Kediri, Jawa Timur, Kamis (29/12). Razia dilakukan di perumahan mewah mengamankan lima orang WNA asal Cina yang diduga menyalahi izin tinggal.

68 Personel Polda Sumut

Dipecat Selama 2016 MEDAN - Polda Sumatera Utara memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan kepada 68 personel yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana sepanjang tahun 2016. Dalam paparan kinerja akhir tahun 2016 di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Kamis, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan pemecatan itu diberlakukan setelah adanya putusan hukum atas kasus pelanggaran atau pidana yang dilakukan oknum personel Polri tersebut. Meski jumlah personel yang dipecat cukup banyak, tetapi jumlahnya turun

dibanding pemecatan pada tahun 2015 sebanyak 69 personel. Selain pemecatan, Polda Sumut juga sedang memproses pelanggaran yang dilakukan oknum personel Polri yang terjadi sepanjang tahun 2016. Kasus yang diproses itu berkaitan dengan pelanggaran disiplin (786 kasus), pelanggaran kode etik profesi (137 kasus) dan tindak pidana (93 kasus). Selain sanksi, Polda Sumut juga memberikan penghargaan dan tanda kehormatan bagi personel yang mengabdi dengan baik dalam jangka waktu tertentu dan berhasil menjalankan tugas.

Ia mencontohkan Bintang Bhayangkara Nararya (170 personel), Satya Lencana 32 tahun (33 personel), Satya Lencana 24 tahun (223 personel), dan Satya Lencana 8 tahun (170 personel). Polda Sumut juga memberikan penghargaan kepada 36 personel dari sejumlah satuan wilayah dan satuan kerja yang memiliki keberhasilan dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2016. Polda Sumut akan terus memantau kinerja jajarannya agar sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pelanggaran agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. (ant)

Kamis. Dia mengatakan, tujuh laporan pengaduan yang diprosesnya itu memiliki tingkat pelanggaran berbeda-beda di ada pelanggaran keras, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Adapun jaksa yang dipecat yakni Rahmatia karena dinilai bersalah tidak pernah masuk kerja sesuai dengan pelanggarannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten-

tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Jaksanya itu bernama Rahmatia, karena tidak pernah masuk kerja. Apapun yang diputuskan itu, sudah sesuai dengan tingkat kesalahannya, apalagi saat ini yang bersangkutan masih melakukan upaya banding,” tegas Heri Jerman. Ia mengaku jika dalam pemberian sanksinya itu selalu bersikap proporsional dan profesional sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum terduga. Dalam laporan akhir tahun Kejati Sulsel itu, Heri juga menyebutkan masih ada enam kasus pelanggaran tingkat sedang dan lima pelanggaran lainnya dengan tingkat ringan yang masih berproses. Wakil Kepala Kejati Sulsel Ade Adhiyaksa mengatakan, laporan akhir tahun yang digelarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kejaksaan terhadap masyarakat. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629