Edisi 30 November 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 30 November 2016

No. 221 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

KPK Garap Kasus e-KTP TANGERANG - Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan “sinyal” adanya tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kemndagri. “Saat ini proses penyelidikan terhadap kasus E-KTP masih berjalan dan terbuka kesempatan adanya tersangka baru jika alat bukti telah terpenuhi,” ujarnya usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang, kemarin. Namun Agus enggan menyebutkan secara rinci karena menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penyidik yang sedang bertugas. Tetapi, mantan ketua LKPP ini berjan-

ji jika kasus E-KTP akan tuntas dan menjadi fokus kerja KPK selain dari kasus kasus yang lainnya. Perlu diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) dengan sejumlah perusahaan bernilai Rp 6 triliun. (ant)

Suluh Indonesia/ant

AKOM MUNDUR - Ketua DPR Ade Komarudin memaparkan hasil sementara rapat pimpinan DPR terkait usulan pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar di Jakarta, kemarin.

Akom Mundur JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima keputusan partainya, Partai Golkar yang memutuskan mengembalikan posisi Ketua DPR RI Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ade mengatakan akan mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku dalam pergantian dirinya sebagai Ketua DPR RI baik di internal Partai Golkar maupun di DPR. “Untuk selalu menjalankan semuanya pada patokannya, aturan. Sebagai penyelenggara negara, patokan yang tepat adalah peraturan,” kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, sikap berpegang pada aturan diambil dirinya setelah menemui sejumlah tokoh yang ditemuinya termasuk Ketuaumum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Waktu saya ketemu ibu (Megawati), beliau cerita panjang lebar dua jam kurang. Cerita kalau

pegang aturan, semakin teguhkan saya kalau patokannya seperti itu,” imbuhnya. Olehkarena itu, dia menjamin proses pergantian Ketua DPR RI dari dirinya kepada Setya Novanto berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Saya jamin itu berjalan sesuai aturan, artinya kalau terjadi apa-apa yang penting proses sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh ada benjol-benjol,” ujarnya. Menyikapi persoalan ini, Ade meminjam istilah “Aku Rapopo” yang pernah dipopulerkan Presiden Joko Widodo. ”Orang Jawa semua bilang begitu dan dengan disampaikan oleh Presiden RI maka terkenal. Saya juga ikut nebeng untuk terkenal. Jadi, tidak ada maksud untuk menyinggung siapa-siapa, apalagi Presiden RI ,” kata Ade. Meski dapat menerima keputusan partainya, namun ia tidak berlapang dada. “Saya tidak bilang legowo. Saya cuma mau

mematuhi semua peraturan perundang undangan,” tegasnya. Ade mengatakan belum mengatahui jabatan apa yang akan diberikan partai kepadanya selepas dirinya tidak lagi menjabat Ketua DPR RI. Sebelumnya Ade Komarudin mengatakan jabatan Ketua DPR RI adalah amanah. sehingga dirinya harus selalu siap menerima maupun melepasnya. “Kapanpun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas,” kata Ade. Menerima Keputusan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyambut baik sikap Ade Komarudin yang menerima keputusan Partai Golkar. “Saya menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya sebagai ketua DPR sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap pernyataan bahwa menerima keputusan Partai Golkar tentang

pemberhentian dan pergantian Ketua DPR RI,” tegas Idrus Marham usai melakukan pertemuan dengan Ade Komarudin di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Idrus juga menghargai sikap Ade yang dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa sebagai kader partai Ade taat aturan dan taat azas. Baik aturan di internal Partai Golkar maupun aturan di DPR. Sebagai bentuk penghargaannya, Idrus mengatakan Partai Golkar akan menawarkan beberapa posisi strategis. “Dengan sikap penerimaan Akom terhadap kebijakan partai dan sikap legowo, itu menjadi modal politik saudara Akom yang harus dipertimbangkan dengan sungguh oleh DPP Golkar tentang proyeksi posisi yang akan kita perjuangan dan ditempatkan ke depan,” ujarnya. Menurut Idrus, ada banyak posisi ke depan yang tidak kalah terhormatnya dengan jabatan Ketua DPR saat ini. (har)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN BERTEMU MUHAIMIN - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut diantaranya membahas RUU Pemilu, perkuatan sistem pemerintahan presidensil dan masalah komunikasi politik dengan partai koalisi.

ICMI :

Jangan Benturkan Islam Dengan Negara KETUA Umum Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengimbau umat Islam yang akan melakukan aksi Bela Islam Jilid III, 2 Desember 2016, untuk tetap berhati-hati supaya oknum tertentu tidak mudah membenturkan mereka dengan negara. Jimly mengatakan, jika ingin berpartisipasi silakan. Namun, turunkan emosinya dan hadapi dengan rasionalitas. Menurut Jimly, ICMI sebagai lembaga intelektual muslim tetap mengimbau agar umat Islam tetap mengedepan-

kan dialog dalam menghadapi masalah kebangsaan. Oleh karena itu, tugas ICMI sebagai bagian dari pemimpin umat adalah mengarahkan. “Kita menjaga agar Islam ini tidak dibenturkan dengan negara dan kebangsaan seolah-olah kalau

melaksanakan Islam itu antinegara atau sebaliknya jika bernegara lalu menomerduakan Islam dan agama. Di sinilah fungsi kehadiran ICMI dituntut,” kata Jimly. Mantan Ketua MK itu menekankan dunia Islam harus bersatu untuk kemajuan peradaban umat Islam. Oleh sebab itu, Islam tidak bisa dipisahkan dengan konsep kebangsaan. Jimly juga menegaskan bahwa ICMI harus tetap adil kepada semua golongan atau agama meski bukan melindungi. Kendati demikian, tetap harus bersikap ramah. Oleh karena itu, dia mengimbau agar kader ICMI juga harus bisa menjadi perekat kebangsaan di lingkungan non-Muslim karena organisasi ini hadir sebagai Islam yang “rahmatan lil alamin”. “Kita (Islam) jangan dibenturkan dengan ICMI. ICMI juga jangan sampai seolah-olah dibenturkan antiagama lain, ICMI itu harus menjadi perekat bangsa dan agama,” katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Pusat ICMI Zulkifli Hasan mengatakan, organisasi ini perlu menyiapkan sebuah konsep dan gagasan bagaimana agar umat Islam dapat mengusai sains dan teknologi. “Oleh sebab itu, setiap dari kita (Dewan Pakar ICMI, red.) ketika menulis artikel tentang sains dan teknologi maka kaitkanlah dengan penjelasannya,” katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

AKSI JALAN KAKI MENUJU JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) berjalan kaki menuju Jakarta di Jalan Raya Tasikmalaya-Malangbong, Kampung Cipeudeuy, Garut, kemarin. Aksi mereka itu dalam rangka menuntut kepada pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Basuki Tjahaja Purnama.

KPK Sebut

BPK Miliki Data Baru Sumber Waras TANGERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi merencanakan pertemuan dengan BPK pekan depan terkait adanya fakta dan data baru RS Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo di Tangerang, kemarin mengatakan informasi yang diperolehnya, BPK telah mendapatkan data dan fakta baru yang diminta KPK mengenai perkara RS Sumber Waras. Data dan Fakta baru itu adalah permohonan kepada

KPK beberapa waktu lalu untuk mengetahui jelas mengenai perkara ini. “BPK mengaku telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Pekan depan kita rencanakan untuk melakukan pertemuan,” kata Agus Rahardjo ditemui usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang. Agus menegaskan jika perkara RS Sumber Waras hingga kini masih berjalan dan dalam proses pengumpulan data dan fakta baru. “Untuk

sumber waras prosesnya masih berjalan. Tak dihentikan dan masih proses pengumpulan data baru,” katanya. Perlu diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 yang menyatakan pembelian tanah RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar, karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya

Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial. Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

2

Kilas 29 Motor Ditertibkan SEBANYAK 29 kendaraan roda dua di Jalan Mangga Dua Raya, Pademangan, ditertibkan petugas Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Jakarta Utara. Tidak hanya digembosi, sembilan di antaranya terpaksa diangkut oleh petugas. Kepala Sudinhubtrans Jakarta Utara, Benhard Hutajulu mengatakan, kendaran-kendaraan itu ditindak petugas lantaran parkir sembarangan di trotoar dan badan jalan. Diduga, pemilik merupakan pengunjung pusat pertokoan. “Kami mengimbau pengunjung memarkirkan kendaraan mereka pada tempatnya. Kan sudah disediakan tempat parkir resmi,” tegasnya, Selasa (29/11). Dijelaskan Benhard, dari 29 kendaraan yang ditindak, 20 di antaranya digembosi. Sedang sembilan lain diangkut petugas ke kantor Sudinhubtrans Jakarta Utara. “Kita tidak akan jera melakukan penertiban. Kendaraan yang parkir sembarang akan kita tindak,” tandasnya. (kmb)

Belum Rekam E-KTP SEBANYAK 29.964 warga Jakarta Selatan belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Jumlah tersebut merupakan 1,92 persen dari keseluruhan wajib e-KTP di Jakarta Selatan berjumlah 1.565.951 jiwa. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan, Sapto Wibowo mengatakan, warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP baru sebanyak 1.535.987 jiwa. Tetapi 44.046 diantaranya belum menerima fisik e-KTP. Menurutnya, warga yang paling banyak belum melakukan perekaman e-KTP berasal dari wilayah kecamatan padat penduduk seperti, Pasar Minggu, Kebayoran Lama dan Jagakarsa. Sapto mengatakan, penyebab warga belum melakukan perekaman e-KTP diantaranya belum memiliki kesadaran, tidak punya waktu, sudah pindah domisili, sedang berada di luar negeri, karena lanjut usia atau sakit. (kmb)

Korpri Diminta Profesional WALI KOTA Jakarta Pusat, Mangara Pardede meminta kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungannya untuk terus bekerja melayani masyarakat. “Intinya sebagai Korpri harus bersama meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara,” katanya saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-45 di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (29/ 11). Pada kesempatan itu, Mangara sekaligus memberikan piala kepada para pemenang Seleksi Tilawatil Quran (STQ) 2016. Dalam lomba itu, Kecamatan Tanah Abang berhasil menjadi juara STQ. “Saya berharap kita terus berpacu dalam bekerja. Tumbuhkan semangat bekerja sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PENERTIBAN KABEL FIBER OPTIK - Petugas memotong kabel fiber optik yang semrawut di kawasan Palmerah, Jakarta, kemarin. Tindakan itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut.

APBD DKI Jakarta

Capai Rp 70,28 Triliun JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2017 kepada DPRD DKI Jakarta. Raperda APBD 2017 tersebut diajukan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono dalam Rapat Paripurna DPRD

yang digelar, kemarin. Pada kesempatan itu, Sumarsono menyampaikan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2017 akan tumbuh sebesar 6,4-6,8 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan laju inflasi tahun depan diperkirakan terkendali pada kisaran 4,0 persen. “Dari indikator ekonomi tersebut, perekonomian

Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 diharapkan akan lebih baik dibandingkan 2016,” katanya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, kemarin. Pria yang akrab disapa Soni ini menjelaskan, nilai APBD DKI Jakarta tahun 2017 yang diajukan dalam raperda sebesar Rp 70,28 triliun atau meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD DKI tahun 2016 sebesar Rp 67,16 triliun.

“Pendapatan daerah tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau meningkat 3,21 persen dibandingkan APBD 2016 sebesar Rp 59 triliun,” ujarnya. Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menerima dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil sebesar Rp 15,02 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3,64 triliun. “Kemudian

untuk lain lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah untuk PT MRT sebesar Rp 763,3 miliar serta hibah PT Jasa Raharja sebesar Rp 11,09 miliar,” tandasnya. Sementara itu, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD bersama eksekutif menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. (kmb)

Dua Kecamatan di Jakut

Belum Miliki Rumah Sakit Kecamatan SEBANYAK dua kecamatan di wilayah Jakarta Utara belum memiliki Rumah Sakit tipe D atau Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK). Kedua kecamatan itu yakni Kecamatan Penjaringan dan Kelapa Gading. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Helmi mengatakan, hingga kini dua kecamatan itu belum memiliki RSUK lantaran belum ada lahan yang sesuai. Pihaknya membutuhkan lahan seluas 5.000 meter persegi untuk dibangun menjadi RSUK.

“Tapi kalau ada lahan lebih dari 5.000 meter persegi tidak apa-apa. Misal ada yang menawarkan lahan 10.000 meter ya akan kita ambil,” ujar di Jakarta, kemarin. Diakui Helmi, hingga kini pihaknya masih mencari lahan yang bisa dijadikan RSUK.

RSUD Kepulauan Seribu Suluh Indonesia/ant

REVITALISASI RUSUN - Warga melintasi Rusun Penjaringan yang rusak parah di Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin. Akibat rencana revitalisasi rusun tersebut, sebanyak 360 kepala keluarga yang menempati blok E, F dan G terpaksa meninggalkan rumahnya sejak Juli 2016.

Kejagung Sebut

Teliti BAP Ahok JAKARTA - Kejagung menyatakan berkas Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama, sampai sekarang masih diteliti. “Tim masih meneliti berkasnya,” kata Ketua Tim Jaksa Peneliti BAP Ahok, Ali Mukartono di Jakarta, kemarin. Terkait dengan keputusan lengkap atau tidaknya berkas tersebut, ia menegaskan nanti didengar dari anggota tim jaksa peneliti yang telah dibentuk oleh JAM Pidum.

Tim sampai sekarang masih bekerja, katanya. Ia menyebutkan pasal yang dikenakan terhadap tersangka Ahok sesuai berkas yang diterimanya dari pihak kepolisian yakni Pasal 156 dan 156 huruf a KUHP yakni tentang Penodaan Agama. Di bagian lain, dikatakan, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau perubahan pasal terhadap tersangka Ahok. “Bisa saja, jika hasil mempelajari berkas (ke arah sana),” katanya. Ia mengatakan pihaknya dalam meneliti berkas Ahok

tersebut terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik kasus tersebut. “Kita punya waktu 14 hari untuk meneliti berkasnya,” katanya. Kejagung sendiri sudah membentuk tim terdiri 13 jaksa peneliti pascapelimpahan tahap pertama dari Bareskrim Polri pada akhir pekan lalu. “Kami sudah menunjuk 13 jaksa peneliti, 10 jaksa dari Kejagung, dua orang dari Kejati DKI Jakarta dan Kejari satu orang,’’ katanya. (kmb)

Tambah Dokter Spesialis

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu, tahun depan berencana akan menambah tiga dokter spesialis. Bukan hanya itu, akan ada dua spesialisasi baru yang di rumah sakit tersebut. “Kita akan tambah jumlahnya untuk dokter spesialis agar setiap harinya ada dokter spesialis di RSUD ini,” ujar Ma’mun Zaini, Kepala RSUD Kepulauan Seribu, kemarin. Saat ini, sudah ada pelayanan spesialisasi kandungan, spesialis anak dan spesialis penyakit dalam. Dengan masing-masing tenaga satu dokter. Semen-

tara untuk 2017 mendatang, rencananya akan ada penambahan dokter dimasing-masing spesialis itu. “Jadi yang tiga spesialisasi ditangani masing-masing dua dokter. Kita juga tambah pelayanan spesialis mata dan anastesi,” ucapnya. Sementara Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Anwar mengusulkan agar setiap Puskesmas kecamatan di Kepulauan Seribu memiliki seorang dokter spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing pulau permukiman tersebut. (kmb)

Karena itu ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera bisa menemukan lahan yang sesuai untuk dijadikan RSUK. “Kita harapannya sih bisa segera dapat. Dengan begitu pelayanan kesehatan bagi warga akan lebih baik,” tandasnya. Sebanyak 13 peskesmas dan 12 Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK) di Jakarta menerima sertifikat akreditasi. Pemberian akreditasi ini dilakukan secara bertahap. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihar-

to mengatakan, akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. “Saat ini ada 13 puskesmas dan 12 RSUK yang diberikan akreditasi,” kata Koesmedi, di Balai Kota DKI Jakarta. Puskesmas kecamatan yang mendapatkan akreditasi yakni Senen, Gambir, Menteng, Kebon Jeruk, Tambora, Kelapa Gading, Penjaringan, Cilincing, Cilandak, Setiabudi, Pasar Minggu, Pasar Rebo, dan Cakung. (kmb)

KPU Jakarta Bantah Lakukan Polling JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Sumarno membantah bahwa institusinya melakukan jejak pendapat atau “polling” terkait Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga apa yang dilakukan akun @KPU_Jakarta adalah bohong atau hoax. “KPU DKI Jakarta tidak pernah membuat polling apa pun. Dan perlu saya tegaskan bahwa akun tersebut palsu, akun twitter resmi kami adalah @kpu_dki,” kata Sumarno di Jakarta, kemarin. Sumarno mengatakan bahwa saat ini KPU Provinsi DKI Jakarta sedang mempelajari dan mempertimbangkan untuk melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian. Menurut dia hal itu dimaksudkan agar masyarakat atau

pihak mana pun tidak sembarangan membuat atau menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Dasar hukumnya sudah jelas diatur dalam revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena akun tersebut dengan sengaja atau tanpa hak telah memanipulasi dan menyebarkan informasi seolah-olah informasi tersebut bersumber dari pihaknya,” ujarnya. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi khususnya di dunia maya yang bersifat menyesatkan dari pihak tidak bertanggung jawab. Sumarno menegaskan, KPU akan selalu menjunjung prinsip integritas, netralitas. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

3

RUU Pemilu

Ada Sejumlah Isu Krusial ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) H Abdul Halim menilai ada sejumlah isu krusial pada RUU Pemilu usulan Pemerintah yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Halim di Gedung MPR/ DPR/DPD Jakarta, kemarin mengatakan, isu krusial ini perlu disikapi secara cermat oleh fraksi-fraksi di DPR RI karena akan menjadi perdebatan panjang, sementara waktu pembahasannya terbatas. Menurut Abdul Halim, isu-isu krusial tersebut adalah, sistem pemilu, syarat parliamentary threshold, penataan daerah pemilihan, serta penghitungan suara dan pembagian kursi. Anggota Komisi II DPR RI ini memperkirakan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu ini akan menghadapi tantangan berat, karena membahas RUU banyak yang jumlah pasalnya sangat banyak dan waktu pembahasan-

nya cukup singkat. “Apalagi ada sejumlah isu krusial yang perlu disikapi secara cermat sehingga tidak sampai terjadi perdebatan panjang,” katanya. Halim menjelaskan, pada isu sistem pemilu, Pemerintah lebih lanjut penerapannya lebih mendekati sistem proporsional tersebut. Menurut dia, pada usulan ini Fraksi PPP mengusulkan sistem tahun 2012. “Sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2014 terbukti berjalan baik dan minim potensi sengketa,” katanya. Pemerintah mengusulkan model sainte lague atau modifikasi Menurut Halim, model ini pernah dibahas pada pembahasan RUU Pemilu tahun 2010 yang terjadi perdebatan panjang tapi kemudian tidak disetujui, karena cenderung hanya menguntungkan partai besar. Dengan sistem proporsional terbuka, menurut dia, maka terbuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) serta caleg peraih suara terbanyak dan memenuhi syarat bilangan pembagi pemilih (BPP) dapat menjadi anggota DPR RI. (har)

Suluh Indonesia/ant

KERJASAMA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro (kedua kiri) bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly (kiri), Anggota Komisioner, Hadar Nafis Gumay (kedua kanan), Ferry Kurnia Rizkiansyah (kanan) berfoto bersama pada Penandatanganan nota kesepahaman bersama KPU dan KIP di Kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Kerjasama dalam keterbukaan informasi publik untuk penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas.

Sistem Pemilu Diusulkan

Proporsional Terbuka JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Abdul Halim mengusulkan pemilu legislatif pada 2019 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka sesuai UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. “Sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2014 terbukti ber-

jalan baik dan minim potensi sengketa,” katanya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa menyikapi RUU Pemilu usulan pemerintah yang mulai dibahas di DPR. Menurut dia, dengan sistem proporsional terbuka maka terbuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg)

serta caleg peraih suara terbanyak dan memenuhi syarat bilangan pembagi pemilih (BPP) dapat menjadi anggota DPR tanpa melihat nomor urut. Usulan pemerintah dalam RUU Pemilu saat ini, kata dia, sesungguhnya sudah pernah dibahas RUU Pemilu pada 2010 dan akhirnya tidak disetujui karena cenderung hanya men-

guntungkan partai besar. Kemudian, pada usulan “parliamentary threshold” atau ambang batas parlemen yakni 3,5 persen dari perolehan suara, menurut Halim, Fraksi PPP setuju pada usulan tersebut yakni sama dengan aturan pada UU Pemilu sebelumnya. “Ada fraksi yang mengusulkan ‘parliemantary threshold’ lima per-

sen dengan alasan penyederhanaan partai. Usulan ini kurang sejalan dengan demokrasi,” katanya. Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah ada sebanyak 543 pasal sedangkan waktu pembahasannya cukup singkat yakni harus sudah selesai sebelum Juni 2017. (ant)

Idealnya

Ketua DPR Tak Diganti

Suluh Indonesia/ant

MAJELIS HAKIM TOLAK KEBERATAN IRMAN GUSMAN - Mantan Ketua DPD Irman Gusman (tengah) berjalan bersama kuasa hukumnya usai sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Majelis hakim menolak keberatan yang diajukan Irman Gusman dan tim kuasa hukumnya.

Menkumham :

Ormas Tidak Boleh Bertentangan Dengan Pancasila MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan organisasi masyarakat (ormas) apapun tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila. Yasonna di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, kemarin mengatakan, (Organisasi masyarakat) Tidak boleh bertentangan dengan undangundang pokoknya, itu saja. Kedatangan Menkumham ke Kemenkopolhukam adalah untuk menghadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri di institusi itu. Terkait rapat itu, Menkumham Yasonna enggan menyampaikan poin-poin yang dibahas bersama dalam pertemuan itu. “Nanti pak Menko Polhukam Wiranto yang menjelaskan,” tuturnya.

Menkumham Yasonna mengatakan masih dalam tahap pembahasan terkait masalah pembubaran organisasi masyarakat yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. “Masih dibahas, satu pintu,” ujarnya. Dia menekankan pemerintah masih menindaklanjuti perlakuan terhadap keberadaan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. “Ya ada tahapannya, itu pasti. Tapi kita sedang pikirkanlah,” tuturnya. Ketika ditanya perlakuan pemerintah terhadap keberadaan organisasi

masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, Menkumham Yasonna menuturkan tidak bisa serta merta membubarkan organisasi seperti itu.

Yasonna Laoly “Kan ada tahapannya. Enggak semudah itu (dibubarkan),” tuturnya.

Sebelumnya, ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi pada Mei 2016 di halaman Kantor Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM. Kendati demikian, Bupati Jember bersama forum pimpinan daerah siap menindak tegas dan membubarkan kegiatan HTI atau ormas apapun, apabila kegiatan tersebut mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan Pancasila, HTI menilai Pancasila hanya sekumpulan kalimat filosofis yang tidak memiliki implementasi dalam tataran praktis. (ant)

JAKARTA - Fraksi Partai Hanura menilai idealnya tidak ada pergantian Ketua DPR karena dikhawatirkan kerja legislasi DPR bisa terganggu, namun tetap menghormati dinamika politik yang terjadi di internal Partai Golkar maupun di institusi DPR. ‘’Idealnya tidak ada pergantian (Ketua DPR) namun dinamika di setiap parpol tidak pernah dingin. Tidak apa ini bagian dari pematangan berdemokrasi,’’ kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan dalam kasus pergantian Ketua DPR itu bagian dari pematangan demokrasi, yaitu tentu dalam perubahan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) kedepan harus mengatur bagaimana mekanisme pengunduran anggota maupun pimpinan DPR. Menurut dia, pejabat publik seperti DPR tidak boleh dipermudah dalam pengunduran dirinya, karena pada dasarnya dipilih rakyat. “Karena itu harus jelas pertanggungjawabannya kenapa dia mundur dan bagaimana kalau suatu saat

kembali lagi menjabat ke depan harus diatur,” ujarnya. Selain itu, Dadang menegaskan, Fraksi Hanura secara resmi melalui Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon sudah menyatakan menyetujui pergantian DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Dia mengatakan, pernyataan Akom di berbagai media sudah ikhlas melepas jabatannya dan akan mempercepat proses tersebut sehingga diharapkan tidak ada lagi pro dan kontra. “Jadi dengan pernyataan Kang Akom tersebut, tentunya proses itu menjadi mulus,” katanya. Dadang mengaku salut atas sikap Akom yang berjiwa besar, agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan dirinya akan taat pada peraturan yang berlaku di internal Partai Golkar dan peraturan perundang-undangan, terkait keinginan Partai Golkar yang ingin menempatkan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. “Saya taat pada peraturan termasuk peraturan Partai Golkar,’’ katanya. (har)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

4

Konferensi Internasional Kelautan

Indoensia Negara Poros Maritim Dunia

PUSAT Kajian Suberdaya Pesesir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), bersma Lembaga Internasional RARE dan didukung Kementrian Ristek Dikti Republik Indonesia (RI) menggelar acara Conferensi Internasional ‘Integrated Coastal Management and Marine Bioteknologi (ICM-MBT) 2016’ di Gedung Internasional Convention Center (ICC), Kampus Baranangsiang, Kota Bogor.

Suluh Indonesia/bas

CONFERENSI – Ratusan peserta Conferensi Internasional ‘Integrated Coastal Management and Marine Bioteknologi (ICM-MBT) 2016’ di Gedung Internasional Convention Center (ICC), Kampus Baranangsiang, Kota Bogor, kemarin.

Melaui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan berbagai pandangan, pemikiran atau gagasan yang dapat menjadi bahan rekomendasi sekaligus solusi dalam management pengelolaan dan pemanfaatan pe-

sisir laut di setiap Negara khusnya di Indonesia. Panitia Pelaksana Kegiatan ICM-MBT 2016, Dr.Ir. Ahcmat Fahrudin, dalam keterangan Persnya disela-sela acara tersbut menyampaikan, bahwa

Konferensi Internasional ICMMBT di Bogor ini akan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu, (29-30/11/ 16). Acara yang katanya baru kali pertama digelar di Indoensia ini mengahadirkan pihak pihak terkait selaku pemangku kepentingan khususnya dibidang pesisir kelautan, baik dari unsur pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga non pemerintah LSM dan lainnya. “Konferensi ini diikuti 368 peserta. Meraka berasal dari berbagai Negara seperti dari Korea, Thailand, USA, Australia, Jepang, Tomor Leste, Canada, Filipina dan Indonesia tentun-

ya selaku tuan rumah,” terangnya. Wakil Kepala Bidang Riset dan Kerjasama PKSPL-IPB itu menjelaskan, Pengalolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management/ICM) telah diakui sebagai pendekatan yang paling efektif dalam mengelola wilayah pesisir dan laut pada dua dasawarsa terakhir. Menurut Dr. Fahrudin, praktek-parktek ICM di wilayah Indonesia dan Negara-negara lainnya telah memberikan banyak pelajaran berharga, baik dalam konteks keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pelaksanaanya. “ICM-MBT

2016 ini adalah forum diskusi bagi para pemanggku kepentingan untuk saling berbagi metode, pengalaman dan pengatahuan dalam praktek-parktek ICM di wilayah pesisir dan laut di dunia,” jelasnya. Untuk itu, lanjtnya, apa yang dihasilkan dalam forum ini nantinya akan diajukan dan menjadi bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan dalam pengelolaan kawasan pesisir laut baik nasional maupun internasional. “Indonesia merupakan negara dengan keaneka ragaman hayati biota laut terbesar di dunia,’’ katanya. (bas)

KPU Bekasi Mencatat

465.226 Jiwa Belum Terdaftar simalkan jumlah pemilik suara ditingkat kecamatan, kelurahan, dan desa maka petugas bentukan diharapkan terus melakukan sosialisasi. “Ini dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan hak suaranya dan pada 15 Februari 2017 dapat menggunakan hak pilihnya,” katanya. Dalam menyikapi masalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ini masyarakat hanya perlu melakukan perekaman dan mendapatkan surat keterangan agar dapat digunakan untuk mendapatkan hak suaranya. Bila itu sulit dilakukan masyarakat dapat mendatangi kecamatan setempat, dan melakukan perekaman. “Namun warga sekitar juga dapat melakukan disela-sela kesibu-

BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat segera menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada 6 Desember 2016, tetapi masyarakat yang belum melakukan perekaman tercatat 465.226 jiwa. “Sedangkan jumlah masyarakat yang sudah ditetapkan menggunakan hak pilihnya 2.131.021 jiwa dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.998,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Kholik di Kabupaten Bekasi, kemarin. Dengan perincian pemilik eKTP laki-laki 1.067.852 dan pemilih perempuan 1.063.230 jiwa. Sedangkan yang tidak memiliki e-KTP dengan rincian laki-laki 238.905 dan perempuan 226.321 jiwa. Menurut dia guna memak-

kan maupun tugas kerjanya dengan mendatangi pelayanan mobil keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang ada disetiap kecamatan maupun jalan kawasan industri,” kata Idham Jadi dalam permasalahan perekaman ini sebenarnya sudah terjawab dikarenakan konsistensi dari dinas terkait guna memaksimalkan pelayanannya. Ia menambahkan hasil sementara data sandingan antara data pemilih non-KTP elektronik dalam AC.3 KWK sebanyak 465.226 orang pemilih dengan data base Disdukcapil Kabupaten Bekasi dan sudah bisa dikeluarkan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 240.883 orang pemilih. (ant)

Suluh Indonesia/ant

JELANG EKSEKUSI PEMBONGKARAN - Suasana di kawasan permukiman padat penduduk bantaran Sungai Bekasi, Pangkalan Bambu, Bekasi, kemarin. Pemerintah Kota Bekasi telah mengirimkan surat perintah pengosongan rumah warga jelang eksekusi pembongkaran sebanyak 190 bangunan yang berada di sepanjang bantaran sungai kawasan tersebut guna keperluan pembangunan ruang terbuka hijau dalam mengatasi persoalan banjir.

Taspen Bekasi :

Kilas BPBD Bangun Sodetan BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, akan membangun sodetan di bantaran Sungai Citarum sebagai salah satu cara mengantisipasi banjir. Kepala BPBD Kabupaten Bekasi Aspuri di Kabupaten Bekasi, kemarin mengatakan, pembangunan sodetan ini bertujuan agar tiga desa di Kecamatan Muaragembong tidak lagi menjadi langganan banjir. Menurut dia, banjir yang melanda tiga kecamatan ini termasuk paling parah akibat tanggul Sungai Citarum tidak mampu menampung debit air terlalu besar. Ini menyebabkan pintu air tanggul jebol dan air meluap ke tiga desa yakni Pantai Sederhana, Bahagia, dan Bakti. Dampak lain dari banjir itu menimbulkan kerugian besar karena lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian warga gagal panen. (ant)

300 PNS Pensiun Tiap Tahun BEKASI - Perseroan Terbatas Taspen Kantor Cabang Bekasi, Jawa Barat, mencatat pertumbuhan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun kerja setiap tahunnya mencapai rata-rata 300 orang. “Jumlah itu tersebar di tiga kantor pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan pelayanan kami, yakni Pemkot Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang,” kata Direktur Umum Taspen Bagus Rumbogo di Bekasi, kemarin. Hingga 2016, menurut dia, Kantor Cabang Taspen Kota Bekasi telah melayani penyaluran dana pensiun kepada 42.000 ASN di tiga pemer-

intahan tersebut. “Jumlahnya rata-rata per tahun meningkat 300 orang,” katanya. Adapun total dana pensiun yang digelontorkan untuk para pensiunan itu berkisar Rp104 miliar per bulan. Dana itu diambil oleh para pensiunan maupun perwakilan keluarga melalui transfer bank atau datang langsung ke Kantor Cabang Taspen Kota Bekasi di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Para ASN yang memasuki masa pensiun itu rata-rata berusia 58 tahun dan telah mengabdi untuk melayani masyarakat di wilayahnya. (ant)

Miras SW Ilegal PENJUALAN minuman keras Snow White (SW) di Karaoke Matador, Kota Tangsel diduga ilegal. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat mengaku tidak pernah mengeluarkan izin penjualan minuman keras (miras) tersebut. Kepala Seksi Pedagangan Dalam Negeri pada Disperindag Kota Tangsel, Aminudin kemarin mengatakan, setiap tempat yang menjual miras bisa dipastikan tidak memiliki izin. Karena Disperindag Kota Tangsel tidak pernah mengeluarkan izin. Coba dicek itu izin Tanda Daftar Usaha dan Pariwisata (TDUP). Ada tidak TDUP-nya. Lebih lanjut Aminudin mengatakan sebelum mengeluarkan TDUP, setiap tempat hiburan pasti bakal dikonfirmasi apakah menjual miras atau tidak. Jika diketahui tempat hiburan tersebut menjual miras, TDUP tidak akan keluar. (nov)

Suluh Indonesia/ant

PERLINTASAN TIDAK RESMI JALUR KERETA DI BOGOR - Pengendara sepeda motor melintasi jalur perlintasan rel kereta tidak resmi di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/11). Di Bogor masih banyak terdapat perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur rel kereta, yang kerap menjadi titik kemacetan.

Pemkab Tangerang

Tutup Usaha Peleburan Timah TANGERANG - Pemkab Tangerang, Banten menutup tempat usaha peleburan timah di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. “Ala-

san penutupan karena usaha itu mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan merusak lingkungan,” kata Kabag Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Rajeg Jenal Mutakin di Tangerang, kemarin. Jenal mengatakan ketika usaha itu ditutup tidak ada perlawanan dari pengusaha dan malahan mereka pasrah karena tidak ada izin. Pernyataan itu terkait Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang, menyatakan usaha peleburan timah di Desa Mekarsari mengandung limbah B3. Kabid Pengawas Dampak Analisis Lingkungan BLHD Pemkab Tangerang, Budi Khomaedi mengatakan pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi dan merekomendasikan kepada camat setempat untuk menutup usaha itu. Secara tidak langsung bahan limbah yang dihasilkan us-

aha peleburan timah itu dapat merusak dan mencemarkan lingkungan serta kesehatan manusia. Upaya tersebut karena sebelumnya Legislator Kabupaten Tangerang, mendesak aparat berwenang setempat untuk menutup usaha peleburan timah tersebut. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi mengatakan limbahnya sengaja dibuang pada saluran irigasi sehingga dapat merugikan petani setempat. Anggota DPRD itu mendapatkan laporan dari warga ada seorang pengusaha yang melakukan peleburan timah di dekat saluran, ini sangat meresahkan. (ant)

Wali Kota :

Pembongkaran Banli Sesuai Prosedur BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan kegiatan pembongkaran ribuan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik negara di wilayahnya telah sesuai prosedur yang berlaku. “Tidak perlu dihentikan (kegiatan penertiban bangunan liar 2016). Kan kegiatannya sudah selesai dan ‘on the track’ (sudah sesuai aturan),” katanya di Bekasi, kemarin. Hal itu dikatakannya menyikapi instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sejumlah media massa perihal penyetopan sementara penertiban bangunan liar di Kota Bekasi. Instruksi itu dikeluarkan Kementerian PUPR sambil menunggu hasil investigasi keabsahan dokumen pemanfaatan lahan oleh para penghuninya. Latar belakang dari instruksi tersebut adalah tingginya potensi konflik sosial yang muncul dari kebijakan

Pemkot Bekasi menertibkan bangunan liar yang tersebar di 55 titik lokasi. Dikatakan Rahmat, dirinya mengaku memilih untuk tidak memercayai pernyataan Basuki yang dirilis di sejumlah media massa karena terkesan berlebihan. “Itu tidak mungkin. (Berita) itu pasti ‘diputer’. Kenapa mesti percaya yang tidak benar. Pak Basuki itu tinggal di Kecamatan Bekasi Timur. Saya kenal baik dengan beliau,” katanya. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Bekasi telah penertiban bangunan liar di 55 titik kawasan perkotaan dan bantaran sungai yang berdiri di atas lahan milik negara. Kegiatan itu ada yang berupa pembongkaran di kota pada 28 titik dan pembongkaran di bantaran sungai sebanyak 27 titik. Kegiatan pembongkaran bangunan liar di kawasan perkotaan sudah diselesaikan seluruhnya. (ant)

Bedah Rumah

LKM Diikutsertakan TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) dalam pembangunan infrastruktur dasar masyarakat melalui program bedah rumah. “Dengan keterlibatan LKM kita harapkan hasilnya bisa lebih maksimal,” kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang, kemarin. Ia mengatakan dari hasil komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPERA) dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung usaha Pemerintah

Kota (Pemkot) Tangerang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat apalagi program pembangunan yang lebih dikenal dengan program Tangerang Berbenah tersebut. Sebab, selaras dengan keinginan pemerintah pusat untuk memberantas permukiman kumuh lewat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kunjungan yang diterima langsung oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPERA, Sri Hartoyo menyambut baik niatan pemkot Tangerang yang akan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Selain bersifat padat karya

hal tersebut juga bisa memicu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di daerah. “Ini pola yang memang juga kami kembangkan, karena selama ini kami terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga telah melibatkan masyarakat secara langsung, contohnya program KOTAKU, ini dimaksudkan biar masyarakat juga punya rasa memiliki terhadap proyek pembangunan yang ada di lingkungannya,” ujar Sri Hartoyo dalam penyampaiannya saat itu, Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Arief Tri Hardiyanto. (ant)

pini F OKUS Persoalan Radikalisme Harus Segera Dicermati NTUKMU yang duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari. Di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu “setuju…” Cuplikan lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” dari penyanyi legendaris Iwan Fals tadi sudah berkumandang jauh sebelum era reformasi. Lirik lagu Iwan Fals itu menggambarkan kritikan pedas terhadap wakil rakyat, yang kala itu di masyarakat diistilahkan dengan 4D (datang, duduk, diam, duit) atau bahkan berkembang menjadi 5D (datang, duduk, diam, dengarkan, duit). Bahkan, sampai era reformasi sekarang ini pun sinisme terhadap mereka yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun di daerah, masih terus terdengar di masyarakat. Ada yang menuding para anggota legislatif tersebut tak lebih dari pengangguran intelektual, pengangguran terselubung, dan berbagai hal negatif lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Barangkali, penilaian dari masyarakat itu tak lepas dari pengamatan mereka terhadap kinerja anggota legislatif sekarang ini. Belum ada ukuran yang pas dan pasti untuk menakar kinerja anggota legislatif ini. Fungsi legislasi yang diamanahkan untuk wakil rakyat, dalam pelaksanaannya selama ini belum menunjukkan seperti harapan masyarakat. Di antaranya dari sisi jumlah produk hukum seperti peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan, atau dari jumlah aspirasi rakyat yang telah berhasil mereka perjuangkan selama menjadi anggota Dewan. Jika dari sisi jumlah produk hukum, tentu haruslah ada perbandingan atau minimal dibandingluruskan dengan gaji, tunjangan-tunjangan, uang reses, uang ini dan itu yang diterima para wakil rakyat ini. Sebagai gambaran kasar misalnya, jika menghasilkan 7 produk hukum selama masa bakti mereka (5 tahun), maka gaji, tunjangan-tunjangan, uang reses, uang tetek bengek lainnya yang diterima selama lima tahun itu dibagi 7. Jika kumulatif yang diterima anggota Dewan sebulan misalnya Rp 49 juta, maka nilai kinerja (produktivitas) mereka bisa danggap Rp 49 juta dikalikan 12 (bulan) dikalikan 5 (tahun) dibagi 7 (produk hukum). Demikian pula untuk aspirasi yang berhasil diperjuangkan, barangkali bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Hanya saja, apakah penilaian kinerja atau produktivitas Dewan dapat ditakar dengan cara-cara perhitungan atau logika ekonomis seperti itu? Jika ia, adakah atau siapakah auditor independen yang ditunjuk melakukan audit semacam itu? Tetapi jika melihat gambaran sebagian dari mereka yang berebut mati-matian agar bisa duduk menjadi anggota Dewan motivasinya untuk mengejar “deviden” dari investasi politik yang telah mereka keluarkan dalam pemilu legislatif sebelumnya, boleh saja ini dianggap hitunghitungan bisnis. Sudah menjadi rahasia umum, sekarang ini banyak dari kader-kader partai harus merogoh kocek tidak sedikit untuk bisa menduduki posisi di legislatif. Terbukti, tak sedikit dari mereka yang kurang beruntung tak bisa duduk di kursi Dewan mengaku rugi sekian miliar rupiah atau bahkan sampai menjual tanah warisan mereka. Bahkan, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa atau teriak-teriak telanjang di jalanan akibat depresi dan stres tak bisa lolos pemilu legislatif, sementara modal mereka telah habis-habisan. Selama ini, takaran kinerja Dewan memang lebih dominan dari produk hukum yang berhasil mereka telorkan, aspirasi publik yang berhasil mereka perjuangkan. Terutama, yang banyak mencuat ke permukaan belakangan yakni perjuangan terhadap proposal bantuan hibah yang diajukan masyarakat. Namun harus pula dicatat, tak sedikit produk hukum yang telah berhasil ditelorkan ternyata kurang berhasil dalam penerapannya. Akhirnya, produk hukum yang dihasilkan hanya menjadi lembaran negara atau arsip daerah. Demikian halnya dalam hal perjuangan bantuan hibah masyarakat, banyak yang cacat hukum seperti diselewengkan, dikorupsi atau tidak tepat sasaran. Sementara perjuangan aspirasi publik, salah satu contohnya perjuangan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, malah tidak jelas nasibnya seperti apa. Meski cibiran negatif terus mengalir, tidak mengendurkan keinginan para wakil rakyat menaikkan “deviden” dari investasi politiknya. Mereka pun tak malu-malu mengusulkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD. Dan rupanya, usulan mereka itu mendapat angin segar dari Presiden Jokowi yang menyatakan telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Melalui PP dimaksud, sejumlah “deviden” tambahan akan segera masuk ke rekening para wakil rakyat ini. Di sisi lain, kinerja mereka belumlah terukur karena belum ada indicator valid yang dipakai menakar. Buruknya lagi, sikap dan moral yang dipertontonkan para wakil rakyat ini juga telah menyakiti rakyat yang diwakilinya. Kesejahteraan sudah dinaikkan, mereka tetap saja banyak yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) korupsi. Kondisi ini tentu saja membuat rakyat menjadi hilang kepercayaan bahkan antipati, apatis dan sinis pada mereka. Dan, pesan Iwan Fals, “Di kantong safarimu kami titipkan. Masa depan kami dan negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan dilotre. Meski kami tak kenal siapa saudara…” sepertinya akan tetap menjadi sebuah nyanyian galau rakyat. ***

U

Bang D

el

Ketua DPR Ade Komarudin menerima keputusan partainya untuk mundur dari jabatannya

Mundur atau dimundurkan ... ?

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

5

Ironi, Kenaikan Tunjangan Legislatif Daerah POSISI sebagai wakil rakyat sepertinya memang menjadi sasaran empuk yang layak dilirik banyak pihak. Pasalnya, kendati hanya kerja pas-pasan, namun gelimang fasilitas dan ragam tunjangan penghasilan tetap saja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan para wakil rakyat itu sendiri. Anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah selama ini hanya mampu membukukan sejumlah catatan yang kurang sebanding dengan harapan publik. Hal demikian dapat dicermati dengan menganalisis lebih jauh perealisasian salah satu fungsi pokok yang diembannya, yaitu fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi selama ini hanya terkesan serampangan dan bahkan jauh dari harapan legislasi berkualitas. Ironisnya, kendati seluruh bidang yang menjadi tanggung jawabnya belum menunjukkan suatu fakta menggembirakan, namun upaya untuk memperbesar pundi-pundi keuangan anggota legislatif seolah tidak ada habisnya. Lihat saja misalnya, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan ini mengusung upaya menaikkan tunjangan bagi para wakil rakyat di daerah. Atas dasar usulan itu pula, Jokowi langsung menggulirkan respons positif bagi DPRD dengan menyatakan bahwa dirinya telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Melalui PP dimaksud, sejumlah penghasilan tambahan seperti tunjangan komunikasi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD akan segera mengalir ke kantong para legislator daerah itu. Tentu saja hal demikian ibarat angin surga bagi para anggota DPRD. Namun, kondisi sebaliknya justru terjadi bagi rakyat negeri ini. Di tengah ragam persoalan hidup yang dihadapi rakyat, ternyata harus disuguhkan dengan pemberitaan seputar kenaikan tunjangan dimaksud. Hal demikian jelas sangat bertolak belakang dan bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah ironi yang teramat patut untuk disesalkan. Adapun pemerintah pusat boleh saja berargumen bahwa langkah hukum yang digulirkan kali ini tidak akan mengganggu keuangan negara dalam APBN. Namun patut dicatat bahwa di era modern saat ini, rakyat bukanlah orang bodoh yang gampang dikelabui dengan dalih semacam itu. APBN memang tidak terpengaruh, sebab sumber tunjangan dimaksud dapat dipastikan bukan berasal dari APBN, melainkan APBD masing-masing daerah. Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah APBD bukan merupakan uang

Oleh Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.*

Para wakil rakyat adalah mereka-mereka yang sudah siap untuk mendedikasikan dirinya demi kepentingan rakyat banyak. Mereka juga orang-orang yang berjiwa besar, lapang dada dan siap dengan berbagai tuntutan karena memang itulah bagian dari tugas wakil rakyat.

rakyat? Kalau bukan dari APBD, dari sumber mana kenaikan tunjangan itu akan direalisasikan? Hal ini jelas menjadi problem yang patut disoal. Baik APBN maupun APBD jelas merupakan uang rakyat, oleh sebab itu semestinya penggunaannya juga dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika pun harus mengusung usul kenaikan gaji maupun tunjangan, sejatinya para wakil rakyat di daerah terlebih dulu menata kinerja dengan lebih baik. Sayangnya, kondisi yang mengemuka selama ini mengindikasikan sebaliknya. Selain buruknya kinerja, parlemen daerah selama ini juga telah menorehkan sikap dan moral yang seharusnya tidak layak dimiliki oleh seorang wakil rakyat. Lihat saja misalnya beberapa anggota dewan yang terlibat dalam perilaku korup. Lembaga yang seharusnya menjadi pengawal hak-hak rakyat, justru tidak jarang berubah haluan menjadi penguras harta rakyat. Jika kemudian dihubungkan dengan sumpah jabatannya, ketika mereka hendak menduduki kursi wakil rakyat yang terhormat itu, jelas hal

demikian akan sangat bertolak belakang. Begitu juga dalam berbagai momen di hadapan masyarakat banyak, mereka kerap mengusung agenda sebagai garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Mereka juga kerap berkomitmen akan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi atau kelompok dan bahkan parpol pendukungnya. Namun semua itu tampaknya hanya formalitas belaka, sumpah jabatan seolah tidak berarti apa-apa ketika mereka diperhadapkan dengan empuknya kursi kekuasaan. Mereka bahkan banyak yang lupa diri, siapa yang mengantarkan mereka sampai ke kursi kekuasaan dan oleh siapa mereka sehingga dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara. Berbagai fakta semacam inilah yang kemudian membuat rakyat menjadi hilang keoptimisan terhadap para wakilnya. Apa yang mereka janjikan pada saat hendak meraih suara rakyat ternyata tidak berbanding lurus dengan realitanya. Yang dipertontonkan justru perilaku yang berbuah kekecewaan. Maka tidak mengher-

ankan bila kemudian rakyat menjadi bersikap apatis dan hilang kepercayaan. Untunglah sikap apatis itu tidak sampai berlanjut pada pelaksanaan pemilu legislatif, kalau tidak maka tatanan demokrasi yang sudah lama dibangun bangsa ini bisa roboh. Pondasi kebangsaan yang selama ini telah dikukuhkan dengan menyerahkan kedaulatan ke tangan rakyat bisa jadi akan runtuh ditelan perilaku para wakil rakyat yang tidak memiliki komitmen itu. Runyamnya wajah parlemen selama ini, semestinya menjadi tantangan terberat bagi para anggota dewan. Apa yang diwariskan oleh para wakil rakyat periode sebelumnya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab anggota perlemen periode berikutnya. Mereka bekerja dalam bayangan citra yang begitu rusak dan bahkan hampir usang dimakan perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Para wakil rakyat adalah mereka-mereka yang sudah siap untuk mendedikasikan dirinya demi kepentingan rakyat banyak. Mereka juga orang-orang yang berjiwa besar, lapang dada dan siap dengan berbagai tuntutan karena memang itulah bagian dari tugas wakil rakyat. Oleh sebab itu, kalau tidak siap untuk dikritisi dan tidak mampu mengemban tugas membela kepentingan rakyat banyak, maka lebih baik mengundurkan diri dari julukan sebagai wakil rakyat. Para wakil rakyat juga harus sadar betul bahwa mereka yang duduk di kursi legislatif bukan kumpulan orangorang pencari lapangan pekerjaan, melainkan orang-orang yang sudah siap mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat banyak. Atas dasar itulah maka kemudian mereka dijuluki sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyak, semestinya upaya memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi prioritas dibanding perjuangan kepentingan pribadi, kelompok dan parpol pengusungnya. Atas dasar itu pula, maka tidak terbuka ruang pembenar untuk mengusung kenaikan tunjangan anggota DPRD. Tanpa kenaikan tunjangan saja, mereka juga sudah hidup layak melebihi dari standar hidup rakyat. Konon lagi jika kemudian penghasilannya mengalami perbaikan, tentu hal demikian sangat tidak mencerminkan kepekaan dan kepedulian terhadap nasib rakyat. *Penulis, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran; Pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyun-duyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya untuk sekedar menembus

kemacetan bukan untuk gayagayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan

sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

6

Pemasangan Kursi Stadion GBK

Selesai Desember 2016

Suluh Indonesia/ant

LATIHAN JELANG MELAWAN VIETNAM - Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl memberikan arahan kepada pemain ketika memimpin latihan perdana usai lolos grup A AFF Suzuki Cup 2016 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jabar, kemarin. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada putaran pertama semifinal AFF Suzuki Cup 2016 pada Sabtu (3/12) mendatang.

PSSI Siapkan Bonus Khusus

Jika Kalahkan Vietnam JAKARTA - PSSI menyiapkan bonus khusus bagi timnas sepak bola Indonesia jika mampu mengalahkan Vietnam pada pertandingan semifinal pertama Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12). Bonus, menurut Sekjen PSSI Ade Wellington di Jakarta, Selasa bukan merupakan sebuah permintaan, namun sebuah apresiasi yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola Indonesia kepada pemain maupun manajemen timnas setelah mampu memberikan hasil yang terbaik. “Yang pasti kita berikan (bonus). Kata Pak Ketua Umum ini

David-Christo

Langsung Tersingkir JAKARTA - Dua petenis Indonesia David Agung Susanto dan Christopher Rungkat langsung tersingkir pada pertandingan putaran pertama turnamen Indonesia Men’s Future 4 yang berlangsung di Jakarta, kemarin. David tersingkir setelah kalah dari petenis Thailand Kittiphong Wachiramanowong dalam dua set langsung 2-6, 2-6. Sedangkan Christo yang menempati unggulan dua harus mundur karena cedera bahu kanan. “Sebenarnya, saya sudah percaya diri menghadapi pertandingan. Karakter permukaan lapangan yang mendukung bola-bola cepat lebih menguntungkan lawan,” kata David. David mengaku kesulitan untuk mengantisipasi bolabola Kittiphong yang cepat dalam pertandingan selama satu jam 20 menit itu. Sementara, Christo terpaksa mundur sebelum bertanding menghadapi petenis Vietnam Thien Nguyen Hoang. “Ini adalah cedera lama saya di rotator bahu kanan. Cedera ini kambuh lagi setelah dari turnamen di Jepang sepekan lalu. Saya putuskan mundur pada seri pertama turnamen ini,” ujar Christo setelah sesi latihan di area pertandingan. Posisi Christo akan digantikan petenis lucky loser sesuai aturan kejuaraan Federasi Tenis Internasional (ITF). Wasit utama dalam turnamen tingkat ITF ProCircuit itu Puneet Gupta mengatakan petenis yang berhak mendaftar sebagai lucky loser adalah petenis yang telah kalah pada babak kualifikasi. (ant)

bukan permintaan, tapi kita kasih. Untuk nominalnya kami putuskan nanti,” kata Ade Wellington di sela persiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertama semifinal Piala AFF 2016 di Kantor PSSI Kuningan, Jakarta. Melihat perkembangan timnas saat ini, Ade menegaskan, apresiasi memang pantas untuk diberikan. Apalagi dalam enam tahun terakhir prestasi timnas Indonesia jalan di tempat. Prestasi terbaik Indonesia pada kejuaraan dua tahunan ini adalah finalis pada 2010. Setelah menjadi finalis yang saat itu digelar di Jakarta, prestasi timnas Garuda terus mengalami penurunan. Pada

Piala AFF 2012 dan 2014 bahkan hanya bisa bersaing dibabak penyisihan. Baru pada 2016 di Filipina, timnas Garuda kembali sukses lolos ke babak semifinal. “Ini adalah kesempatan setelah enam tahun kita menunggu. Harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Peluang sudah ada. Tinggal memaksimalkan,” ucap Ade, menambahkan. Pertandingan pertama semifinal Piala AFF 2016 bagi Indonesia sangat penting karena akan menjadi modal pada pertandingan semifinal kedua yang bakal digelar di Vietnam, 7 Desember nanti. Untuk itu, jika ingin membuka asa ke final ke-

menangan harus didapat Andik Vermansah dan kawan-kawan. Demi persiapan menghadapi Vietnam, pelatih Alfred Riedl mulai mengumpulkan pemain lagi setelah sebelumnya mendapatkan libur tiga hari setelah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan Grup A di Manila Filipina. Latihan perdanapun sudah dilakukan di Stadion Pakansari Cibinong. Terkait dengan kedatangan timnas Vietnam, Ade Wellington mengatakan jika pihaknya telah mendapatkan konfirmasi secara resmi. Sesuai dengan rencana timnas Vietnam akan tiba di Jakarta Rabu (30/11) siang ini. (ant)

JAKARTA - Tim Renovasi Komplek Gelora Bung Karno menargetkan pemasangan kursi penonton di tribun Stadion Utama akan selesai pada akhir Desember 2016. “Kursi lama di Stadion Utama sudah selesai dibongkar. Kami menargetkan renovasi Stadion Utama mencapai 10 persen dengan pemasangan kursi baru pada akhir Desember nanti,” kata Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Winarto ketika dihubungi Antara di Jakarta, kemarin. Winarto mengatakan pekerjaan proyek di Komplek Gelora Bung Karno dapat berlangsung lebih cepat karena tidak mengubah struktur bangunan. “Pengerjaan kita adalah renovasi dan tidak ada pekerjaan konstruksi besar,” katanya. Selain pemasangan kursi di tribun, tim renovasi juga akan mengerjakan perbaikan di ruang-ruang di bawah tribun yang sebelumnya dipakai sebagai ruang sekretariat pengurus cabang-cabang olahraga. “Di bawah tribun itu nanti akan ada museum dan sebagainya. Kami memastikan fungsi ruang masih ada,” kata Winarto.

Renovasi Komplek Gelora Bung Karno, lanjut Winarto, juga akan memperhatikan aspek ruang terbuka hijau dengan pembangunan taman kota di lokasi Senayan Golf Driving Range. Winarto memastikan renovasi komplek GBK juga akan sesuai target pada Oktober 2017 termasuk pembangunan lapangan bisbol yang berada di bekas lapangan tenis senayan. “Pengerjaan lapangan tenis, bisbol, lapangan sepak bola A/B/C, panahan, lapangan hoki akan sesuai dengan target. Pembangunan lapangan tenis juga akan tetap berjalan,” kata Winarto. Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat pengerjaan fisik renovasi Stadion Utama GBK pada 17 November 2016 mencapai 4,32 persen dari rencana 4,57 persen. Satuan tugas itu menyebut pengerjaan fisik penataan Komplek GBK yaitu perbaikan sarana dan prasarana luar bangunan akan dimulai pada 2017. Penataan itu akan meliputi perbaikan gerbang, loket, pedestrian, parkir, pagar, tempat duduk, dan toilet. (ant)

Perkembangan Criket Indonesia

Dapat Apresiasi Legenda Dunia J A K A R T A Perkembangan olahraga cricket di Indonesia mendapatkan apresiasi dari salah satu legenda cricket dunia, Farokh Engineer mengingat cabang olahraga asal Inggris ini belum begitu familiar dengan masyarakat Indonesia yang lebih kenal dengan bulu tangkis. “Memang benar. Farokh Engineer sangat mengapresiasi perkembangan criket di Indonesia. Beliau juga berkomitmen untuk mempromosikan serta membangun cricket di Indonesia,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI) Aziz Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Selasa. Menurut dia, kehadiran Farokh Engineer di Indonesia diharapkan mampu menginspirasi dan mem-

berikan semangat kepada atlet-atlet Indonesia guna bersaing dikancah pertandingan internasional. Apalagi cricket akan pertama kali dipertandingkan pada SEA Games 2017 di Malaysia. Saat ini timnas cricket masih berjuang untuk mendapatkan tiket ke kejuaraan dua tahunan itu. Tiket tersebut berasal dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang merupakan regulator cabang mana saja yang bakal dikirim ke Malaysia. Selain itu, kata dia, Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan cricket merupakan salah satu cabang olahraga yang bakal dipertandingkan. Dengan demikian, kesempatan tersebut harus bisa dimaksimalkan yang salah satunya dengan menyiapkan tim terbaik. Pria yang juga seorang politisi itu menambahkan,

pria yang juga mantan kapten timnas cricket India itu juga menaruh perhatian khusus terhadap timnas Indonesia yang baru saja menjalani pertandingan ujicoba internasional melawan Korea Selatan dan Malaysia. “Intinya beliau memberikan apresiasi pada atlet cricket Indonesia. Bahkan, Farokh juga akan melaporkan perkembangan criket di Indonesia itu ke ICC (International Cricket Council),” kata Aziz Syamsuddin, menegaskan. Farokh Enginner datang ke Indonesia tidak hanya memberi motivasi bagi atlet Indonesia, namun juga terlibat langsung dalam “Gala Dinner” dan malam penghargaan peserta Liga Cricket. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Sekjen PCI Abhiram S Yadav dan Ketua JCA Avakash Lohia. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Raub 30 November 2016

7

Love Dan Durant Jadi

Pemain Terbaik NBA 21-27 November 2016

Suluh Indonesia/ap

PEMAIN TERBAIK - Pebasket Cleveland Cavaliers, Kevin Love (kiri) dan LeBron James (kanan), saat laga lanjutan NBA melawan Dallas Mavericks di Quicken Loans Arena, Ohio, Amerika Serikat, Sabtu (26/11) WIB. Love bersama Kevin Durant, terpilih sebagai pemain terbaik NBA pada rangkaian pertandingan 21-27 November 2016.

PEBASKET Cleveland Cavaliers, Kevin Love, dan punggawa Golden State Warriors, Kevin Durant, terpilih sebagai pemain terbaik NBA pada rangkaian pertandingan 21-27 November 2016, menurut laman resmi NBA. Love menyabet pemain terbaik Wilayah Timur mengalahkan nominasi lain termasuk rekan setimnya Kyrie Irving dan LeBron James, pebasket New York Knicks Carmelo Anthony dan Kristaps Porzingis, bintang Philadelphia 76ers Joel Embiid dan Kyle Lowry dari Toronto Raptors. Bersama Cavaliers, Love mengemas kemenangan 30 di sepanjang pekan tersebut dengan catatan rata-rata 30,7 poin, 9,7 rebound, 2,7 assist dan 1,3 steal per pertandingan. Selain itu Love juga membukukan rekor baru NBA dengan raihan poin terbanyak di kuarter pertama, dengan mencetak 34 poin saat mengantarkan Cavaliers mengalahkan Portland Trail Blazers 137-125, yang juga menempatkannya di urutan kedua rekor poin terbanyak dalam satu kuarter di bawah pemain Golden State Warriors, Klay Thompson. Sebaliknya di Wilayah Barat, Durant meraih gelar pemain terbaik pekan tersebut menumbangkan nominasi lain termasuk rekan setimnya Stephen Curry, bintang Houston Rockets James Harden, tulang punggung New Orleans Pelicans Anthony Davis, pemain Phoenix Suns Eric Bledsoe, bintang Blazers Damian Lillard dan pebasket Toronto Raptors Kyle Lowry. Durant berperan besar membantu Warriors menyapu bersih kemenangan di empat pertandingan di pekan tersebut, dengan catatan rata-rata 24,8 poin, 8,3 rebound, 6,3 assist dan 2,75 blok per pertandingan. Penampilan puncak Durant pekan tersebut terlihat saat menyumbangkan 28 poin dengan keberhasilan mencetak angka 11 kali dari 15 percobaan tembakan demi membawa Warriors mengalahkan Lakers 149-106. (ant)

Southgate Dianggap

Sosok yang Tepat Latih Inggris LONDON - Hubungan unik Gareth Southgate dengan para pemain di timnas Inggris membuat dirinya menjadi sosok yang tepat untuk pekerjaan tersebut, kata gelandang West Ham United Michail Antonio. Southgate mengasuh timnas Inggris U-21 sebelum mengambil alih tim senior dengan basis sementara untuk empat pertandingan, menyusul pemecatan Sam Allardyce. Di bawah asuhan Southgate, Inggris mengalahkan Malta dan Skotlandia, dan bermain imbang dengan Slovenia pada pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia, sebelum bermain imbang 2-2 dengan Spanyol pada pertandingan persahabatan yang diselenggarakan awal bulan ini.

“Saya merasa ia terlihat sebagai sosok yang tepat untuk pekerjaan itu. Ia cukup muda untuk terikat dengan para pemain dan ia memiliki hubungan dengan sejumlah pemain yang pernah masuk timnas U-21,” kata Antonio, yang pernah masuk dalam timnas Inggris, kepada media Inggris. “Kami tidak memiliki banyak hal seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, seseorang yang muda, yang memiliki hubungan sejati dengan para pemain sebelum ia bertemu mereka maka ia tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka, dan itu terlihat karena ia melakukannya dengan baik.” Antonio bergabung dengan sejumlah pemain, yang termasuk gelandang Jordan Hender-

son dan Adam Lallana, yang telah menyuarakan dukungannya kepada Southgate untuk melatih Inggris. “Saya akan mengatakan ia merupakan pengatur taktik yang hebat. Ia menginginkan kami untuk bermain dan cara ia mempercayai pada pemain, ia percaya bahwa para pemain dapat melakukannya, bahwa mereka cukup bagus untuk hal itu,” tambah Antonio. “Untuk bermain bagi Inggris, Anda harus memiliki kualitas, maka ini mengenai membangun ketegaran dan membuat para pemain percaya pada diri mereka sendiri dan memiliki kepercayaan diri untuk bermain.” “Ia tahu semuanya men-

genai para pemain. Anda tidak dapat berada di sekitar pemain dan tidak tahu apa yang menggelitik mereka. Itulah perbedaan antara dia dan manajer-manajer lainnya.” Southgate telah mengekspresikan ketertarikan untuk menangani timnas Inggris dengan basis permanen, dan telah diwawancarai untuk posisi tersebut pada pekan lalu di St George’s Park, menurut laporan sejumlah media Inggris. (ant) Suluh Indonesia/ap

PELATIH TIMNAS - Gareth Southgate memberikan instruksi kepada pemain timnas Inggris pada sesi latihan di London, kemarin. Southgate dinilai menjadi sosok yang tepat untuk melatih Timnas Inggris.

Keothavong Jadi Kapten Tim Piala Fed Inggris LONDON - Mantan petenis nomor satu Inggris Anne Keothavong akan menggantikan ibunda Andy Murray, Judy, sebagai kapten tim Piala Fed negaranya, kata Asosiasi Tenis Lapangan (LTA), kemarin. Penugasan pertamanya nantu adalah pertandingan Grup I Zona Eropa/Afrika di Tallinn, Estonia, menyusul Australia Terbuka tahun depan. Wanita kelahiaran London Keothavong, yang saudaranya James merupakan wasit papan atas, pensiun pada usia 29 tahun pada 2013 dan bekerja sebagai komentator televisi untuk BT Sport. Dia mencapai peringkat tertingginya 48 dunia pada 2009 - petenis putri Britania pertama yang menembus peringkat 50 besar dalam 16 tahun. “Saya pikir Anne merupakan pilihan yang sangat bagus sebagai kaptem Piala Fed kami selanjutnya,” kata petenis nomor satu Inggris Johanna Konta. “Dia akan memimpin dari pengalaman kehidupan nyata karena dia pernah menjadi pemenang di lapangan dan dia tahu apa yang harus diambil untuk melangkah dan bermain bagi negaranya,” katanya. (ant)

Courtois:

Pertandingan Lawan City Bukan Ujian Penentuan LONDON - Pertandingan Chelsea dengan rivalnya dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Inggris Manchester City tidak akan menentukan musim mereka, dan pertandingan-pertandingan melawan tim-tim yang lebih kecil akan lebih signifikan, kata kiper Thibaut Courtois. Chelsea tetap memuncaki klasemen berkat kemenangan 2-1 atas tamunya Tottenham Hotspur, kemenangan ketujuh mereka secara beruntun di liga menjelang pertandingan melawan tim peringkat ketiga City pada Sabtu. “Kami menjalani satu demi satu pertandingan. Sulit untuk mempertahankan laju bagus di liga ini namun setelah beberapa pertandingan di mana kami kalah, kami memenangi tujuh pertandingan beruntun yang merupakan hal yang sangat bagus,” kaat Courtois kepada situs resmi klub (www.chelseafc.com). Chelsea, yang finis di posisi

kesepuluh pada musim lalu, telah mencetak 19 gol dan kemasukan satu gol pada laju kemenangan tersebut. “Sekarang kami akan pergi ke Manchester City untuk berusaha dan mendapatkan hasil lainnya, dan kemudian setelah itu pertandingan-pertandingan tandang lain di markas Sunderland dan Crystal Palace, dan pertandingan-pertandingan inilah yang menentukan akankah Anda menjadi juara atau tidak,” tambah Courtois. “Anda dapat memenangi pertandingan-pertandingan besar bahkan jika Anda tidak menjalani musim yang bagus, karena ini merupakan pertandingan besar atau derby, namun pertandinganpertandingan yang lebih kecil melawan para lawan yang sulit yang akan melihat apakah Anda akan menjadi juara atau tidak.” Chelsea unggul satu angka atas Liverpool dan Manchester City, sedangkan Arsenal tertinggal dua angka setelah 13 pertandingan. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 30 November 2016

8

Iar Warga Gunungkidul

Terkontaminasi E.coli YOGYAKARTA - Mayoritas keluarga kaya di Kabupaten Gunungkidul atau sekitar 57,5 persen memiliki air siap minum yang terkontaminasi bakteri E.Coli, dan secara keseluruhan 79 persen rumah tangga memiliki air siap minum yang terkontaminasi E.Coli. “Berdasarkan status ekonomi rumah tangga, pada kelompok 20 persen teratas terdapat 57,5 persen rumah tangga yang memiliki air siap minum terkontaminasi E.Coli,” ujar Direktur Statistik Kesejahteraan Masyarakat Badan Pusat Statistik (BPS) Gantjang Amanullah saat dihubungi dari Yogyakarta, kemarin. Sementara, pada kelompok rumah tangga 40 persen terbawah tercatat sebanyak 75,4 persen rumah tangga dan 40

persen menengah yaitu sebanyak 70 persen, yang memiliki air siap minum terkontaminasi E.Coli. Ia mengatakan, secara berturut-turut daerah yang rumah tangganya memiliki air siap minum terkontaminasi E.Coli adalah Kabupaten Kulonprogo sebanyak 73,9 persen, Kabupaten Sleman sebanyak 65,6 persen rumah tangga. Selanjutnya, Kabupaten Bantul sebanyak 64 persen rumah tangga, dan terakhir Kota Yogyakarta sebanyak 52,5 persen rumah tangga. “Pendidikan kepala rumah tangga yang memiliki air siap minum terkontaminasi E.Coli mayoritas adalah 73 persen tidak sekolah/ belum tamat SD. Sementara, kepala rumah tangga yang

tamat SD/SMP mencapai 71,9 persen, dan 61,1 persen kepala rumah tangga yang tamat SLTA keatas,” paparnya. Sementara itu, katanya, jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terkontaminasi E.Coli paling banyak ada di Kulonprogo sebanyak 95,6 persen. Posisi kedua tertinggi adalah Kabupaten Bantul 93,3 persen rumah tangga. Posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul 88,1 persen rumah tangga. Berikutnya ditempati Kabupaten Sleman 86,8 persen, dan Kota Yogyakarta tercatat 78,6 persen rumah tangganya memiliki sumber air minum yang terkontaminasi bakteri E.Coli. (ant)

Di Mimika

HIV Turun Drastis TIMIKA - Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Mimika, Provinsi Papua melaporkan temuan kasus baru HIV pada warga di daerah ini menurun drastis dari sekitar 35 persen pada 2005 menjadi sekitar 1,3 hingga 1,4 persen. “Sampai Oktober, dari sekitar 35 ribu orang yang mengikuti pemeriksaan HIV di Mimika, ditemukan yang positif terinfeksi HIV lebih dari 300 orang. Kami sangat yakin akan menutup kasus pada akhir tahun tidak lebih dari 400 kasus karena polanya sama,” ujar Raynold. Adapun jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Mimika hingga akhir 2015 sebanyak

4.583 kasus, terdiri atas terinfeksi HIV sekitar 45 persen dan AIDS sekitar 55 persen. Raynold mengakui penurunan tingkat prevalensi HIV di Mimika terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak sekitar 2010. Menurutnya, penularan HIV/AIDS ternyata lebih rentan kepada warga bukan asli Mimika dari dua suku yaitu Amungme dan Kamoro. Pada akhir Oktober lalu, KPA Mimika telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dalam upaya bersama melakukan pemberantasan dan perang melawan HIV/AIDS dan

penyakit menular seksual lainnya. Menyambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2016 mendatang, KPA Mimika akan menggelar kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di daerah ini, untuk menyatakan perang melawan HIV di Mimika. Kegiatan yang akan dilakukan berupa pawai bersama para pelajar dan komponen masyarakat Mimika lainnya, sambil membawa poster-poster dan spandukspanduk berisi ajakan untuk memerangi HIV, tidak melakukan diskriminasi dan stigma kepada mereka. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BANJIR DI TUBAN - Warga menerabas genangan banjir di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, kemarin. Banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi di daerah hilir, Jawa Timur, sejak tiga hari masih merendam areal persawahan, jalan, juga prasarana dan sarana umum di daerah hilir Jawa Timur.

Guru Honorer Singkawang

Digaji Rp 300 Ribu PONTIANAK - Wali Kota Singkawang, Awang Ishak sangat prihatin dengan kesejahteraan para guru honorer yang ada di kota itu, dimana masing-masing guru honorer hanya diupah sebesar Rp300 ribuan untuk per bulannya. “Saya minta kepada Dinas Pendidikan Singkawang untuk bisa memikirkan persoalan upah para guru honorer di Singkawang,” kata Awang, di Singkawang, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Singkawang, HM Nadjib mengatakan, jumlah guru honorer yang ada di kota itu ada sekitar 300 orang. Masing-masing tenaga honorer, katanya, hanya diupah sebesar Rp340 ribu per bulan. “Jadi wajar, kalau Wali Kota menilai upah itu tidak layak,” kata Nadjib. Menanggapi masalah itu,

pihaknya pun telah mengambil langkah-langkah, di antaranya akan merekrut sebanyak 100 orang guru honorer untuk dijadikan guru kontrak, dengan gaji setara UMR pada tahun 2017. “Insyallah kita akan mengangkat 100 orang dari mereka untuk dijadikan guru kontrak dengan gaji sesuai UMR,” tuturnya. Guru kontrak ini, tuturnya, akan lebih diprioritaskan kepa-

da pengajar honorer yang mengajar di sekolah pinggiran. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Singkawang, Jaka Kelana, berharap gaji para guru honorer di kota itu dapat disetarakan dengan UMR. “Saya berharap, Pemda bisa memberikan solusi agar upah para guru honorer ini setara dengan UMR,” katanya. Dengan begitu, kesejahteraan para guru Honorer dapat meningkat. (ant)

Bupati Mimika Ajak

ASN Hindari Praktik Korupsi TIMIKA, - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, agar menghindari segala bentuk praktik korupsi. “Bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri ini saya imbau agar seluruh ASN di Kabupaten Mimika untuk tidak melakukan praktik korupsi,” kata Bupati Eltinus, usai menghadiri upacara

Suluh Indonesia/ant

JALAN AMBLAS - Pengguna jalan melintas di depan badan jalan yang amblas sedalam 1,5 meter di jalan Bondowoso, Malang, kemarin. Lubang di badan jalan protokol selebar 2 meter tersebut diduga akibat kualitas aspal yang buruk sehingga tidak mampu menahan derasnya arus air hujan.

Menunggak Rp1,3 Miliar

PLN Lakukan Pemutusan SABANG - PT PLN (Persero) Rayon Kota Sabang, Provinsi Aceh melakukan pemutusan listrik pada pelanggan yang menunggak sampai Rp1,3 miliar. “Kita melakukan pemutusan karena tunggakannya sudah Rp1,3 miliar lebih selama empat bulan,” sebut Manager PLN Rayon Kota Sabang Mizwar kepada wartawan di Sabang, Selasa. Didampingi Superfisor Administrasi Pelayanan, Anggun Pramana, ia menyebutkan, jumlah tunggakan paling tinggi adalah di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3)

Sabang serta Kesbangpolinmas Kota Sabang. “Per bulan tunggakan DK3 Rp300 juta sampai Rp320 juta, sementara Kesbangpolinmas Rp30 juta dan total keseluruhan tunggakannya selama empat bulan Rp1,3 miliar,” ungkap dia. Dia juga menyatakan, hari ini (Selasa) ada tiga jalur utama yang sudah dilakukan pemutusan dan yang diputuskan tersebut pelanggannya adalah pemerintah daerah. Ada pun jalur yang telah dilakukan pemutusan tersebut di antaranya Jalan Perdagangan, Pasar Induk dan Arena

Sabang Fair, ketiga daerah ini masih dalam Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Lebih lanjut dia menambahkan, pelanggan yang sudah dilakukan pumutuskan tersebut terjadi tunggakan dua sampai empat bulan dan pihaknya sudah melayangkan surat peringatan pada setiap bulan. “Sebelum kita lakukan pemutusan lebih dulu disurati dan jika tidak diindahkan PLN mengambil tindakan pemutusan sementara dan akan disambung kembali jika tunggakannya sudah dilunasi,” ujarnya. (ant)

HUT ke-45 Korpri di Timika, kemarin. Imbauan tersebut menurut Bupati Eltinus senada dengan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku penasehat nasional Korpri pada HUT 2016. “Sebagai bupati saya siap mendukung visi misi Presiden khususnya dalam hal ini melawan prak-

tik korupsi di lingkungan Pemkab Mimika,” tuturnya. Ia mengatakan ASN di lingkungan Pemkab Mimika diharapkan bukan saja terhidar dari korupsi tetapi juga harus terhindar dari praktik-praktik kolusi, nepotisme dan praktikpraktik pungutan liar. Bupati Eltinus menilai selama ini di lingkungan Pemkab Mimika para ASN telah men-

jalankan tugas dengan baik termasuk tidak melakukan praktik KKN dan pungli. Ia berharap agar prestasi tersebut dapat ditingkatkan. “Secara umum ASN di sini sudah bekerja dan melayani masyaraka dengan baik. Namun ada satu dan lain hal yang tentu harus diperbaiki kedepannya seperti disiplin pegawai,’’ katanbya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629