Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 30 November 2016
No. 221 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Garap Kasus e-KTP TANGERANG - Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan “sinyal” adanya tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kemndagri. “Saat ini proses penyelidikan terhadap kasus E-KTP masih berjalan dan terbuka kesempatan adanya tersangka baru jika alat bukti telah terpenuhi,” ujarnya usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang, kemarin. Namun Agus enggan menyebutkan secara rinci karena menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penyidik yang sedang bertugas. Tetapi, mantan ketua LKPP ini berjan-
ji jika kasus E-KTP akan tuntas dan menjadi fokus kerja KPK selain dari kasus kasus yang lainnya. Perlu diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) dengan sejumlah perusahaan bernilai Rp 6 triliun. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AKOM MUNDUR - Ketua DPR Ade Komarudin memaparkan hasil sementara rapat pimpinan DPR terkait usulan pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar di Jakarta, kemarin.
Akom Mundur JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima keputusan partainya, Partai Golkar yang memutuskan mengembalikan posisi Ketua DPR RI Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ade mengatakan akan mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku dalam pergantian dirinya sebagai Ketua DPR RI baik di internal Partai Golkar maupun di DPR. “Untuk selalu menjalankan semuanya pada patokannya, aturan. Sebagai penyelenggara negara, patokan yang tepat adalah peraturan,” kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, sikap berpegang pada aturan diambil dirinya setelah menemui sejumlah tokoh yang ditemuinya termasuk Ketuaumum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Waktu saya ketemu ibu (Megawati), beliau cerita panjang lebar dua jam kurang. Cerita kalau
pegang aturan, semakin teguhkan saya kalau patokannya seperti itu,” imbuhnya. Olehkarena itu, dia menjamin proses pergantian Ketua DPR RI dari dirinya kepada Setya Novanto berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Saya jamin itu berjalan sesuai aturan, artinya kalau terjadi apa-apa yang penting proses sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh ada benjol-benjol,” ujarnya. Menyikapi persoalan ini, Ade meminjam istilah “Aku Rapopo” yang pernah dipopulerkan Presiden Joko Widodo. ”Orang Jawa semua bilang begitu dan dengan disampaikan oleh Presiden RI maka terkenal. Saya juga ikut nebeng untuk terkenal. Jadi, tidak ada maksud untuk menyinggung siapa-siapa, apalagi Presiden RI ,” kata Ade. Meski dapat menerima keputusan partainya, namun ia tidak berlapang dada. “Saya tidak bilang legowo. Saya cuma mau
mematuhi semua peraturan perundang undangan,” tegasnya. Ade mengatakan belum mengatahui jabatan apa yang akan diberikan partai kepadanya selepas dirinya tidak lagi menjabat Ketua DPR RI. Sebelumnya Ade Komarudin mengatakan jabatan Ketua DPR RI adalah amanah. sehingga dirinya harus selalu siap menerima maupun melepasnya. “Kapanpun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas,” kata Ade. Menerima Keputusan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyambut baik sikap Ade Komarudin yang menerima keputusan Partai Golkar. “Saya menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya sebagai ketua DPR sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap pernyataan bahwa menerima keputusan Partai Golkar tentang
pemberhentian dan pergantian Ketua DPR RI,” tegas Idrus Marham usai melakukan pertemuan dengan Ade Komarudin di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Idrus juga menghargai sikap Ade yang dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa sebagai kader partai Ade taat aturan dan taat azas. Baik aturan di internal Partai Golkar maupun aturan di DPR. Sebagai bentuk penghargaannya, Idrus mengatakan Partai Golkar akan menawarkan beberapa posisi strategis. “Dengan sikap penerimaan Akom terhadap kebijakan partai dan sikap legowo, itu menjadi modal politik saudara Akom yang harus dipertimbangkan dengan sungguh oleh DPP Golkar tentang proyeksi posisi yang akan kita perjuangan dan ditempatkan ke depan,” ujarnya. Menurut Idrus, ada banyak posisi ke depan yang tidak kalah terhormatnya dengan jabatan Ketua DPR saat ini. (har)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN BERTEMU MUHAIMIN - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut diantaranya membahas RUU Pemilu, perkuatan sistem pemerintahan presidensil dan masalah komunikasi politik dengan partai koalisi.
ICMI :
Jangan Benturkan Islam Dengan Negara KETUA Umum Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengimbau umat Islam yang akan melakukan aksi Bela Islam Jilid III, 2 Desember 2016, untuk tetap berhati-hati supaya oknum tertentu tidak mudah membenturkan mereka dengan negara. Jimly mengatakan, jika ingin berpartisipasi silakan. Namun, turunkan emosinya dan hadapi dengan rasionalitas. Menurut Jimly, ICMI sebagai lembaga intelektual muslim tetap mengimbau agar umat Islam tetap mengedepan-
kan dialog dalam menghadapi masalah kebangsaan. Oleh karena itu, tugas ICMI sebagai bagian dari pemimpin umat adalah mengarahkan. “Kita menjaga agar Islam ini tidak dibenturkan dengan negara dan kebangsaan seolah-olah kalau
melaksanakan Islam itu antinegara atau sebaliknya jika bernegara lalu menomerduakan Islam dan agama. Di sinilah fungsi kehadiran ICMI dituntut,” kata Jimly. Mantan Ketua MK itu menekankan dunia Islam harus bersatu untuk kemajuan peradaban umat Islam. Oleh sebab itu, Islam tidak bisa dipisahkan dengan konsep kebangsaan. Jimly juga menegaskan bahwa ICMI harus tetap adil kepada semua golongan atau agama meski bukan melindungi. Kendati demikian, tetap harus bersikap ramah. Oleh karena itu, dia mengimbau agar kader ICMI juga harus bisa menjadi perekat kebangsaan di lingkungan non-Muslim karena organisasi ini hadir sebagai Islam yang “rahmatan lil alamin”. “Kita (Islam) jangan dibenturkan dengan ICMI. ICMI juga jangan sampai seolah-olah dibenturkan antiagama lain, ICMI itu harus menjadi perekat bangsa dan agama,” katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Pusat ICMI Zulkifli Hasan mengatakan, organisasi ini perlu menyiapkan sebuah konsep dan gagasan bagaimana agar umat Islam dapat mengusai sains dan teknologi. “Oleh sebab itu, setiap dari kita (Dewan Pakar ICMI, red.) ketika menulis artikel tentang sains dan teknologi maka kaitkanlah dengan penjelasannya,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AKSI JALAN KAKI MENUJU JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) berjalan kaki menuju Jakarta di Jalan Raya Tasikmalaya-Malangbong, Kampung Cipeudeuy, Garut, kemarin. Aksi mereka itu dalam rangka menuntut kepada pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Basuki Tjahaja Purnama.
KPK Sebut
BPK Miliki Data Baru Sumber Waras TANGERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi merencanakan pertemuan dengan BPK pekan depan terkait adanya fakta dan data baru RS Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo di Tangerang, kemarin mengatakan informasi yang diperolehnya, BPK telah mendapatkan data dan fakta baru yang diminta KPK mengenai perkara RS Sumber Waras. Data dan Fakta baru itu adalah permohonan kepada
KPK beberapa waktu lalu untuk mengetahui jelas mengenai perkara ini. “BPK mengaku telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Pekan depan kita rencanakan untuk melakukan pertemuan,” kata Agus Rahardjo ditemui usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang. Agus menegaskan jika perkara RS Sumber Waras hingga kini masih berjalan dan dalam proses pengumpulan data dan fakta baru. “Untuk
sumber waras prosesnya masih berjalan. Tak dihentikan dan masih proses pengumpulan data baru,” katanya. Perlu diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 yang menyatakan pembelian tanah RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar, karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya
Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial. Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun. (ant)