Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 30 Oktober 2014
No. 193 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Kapolsek Ditembak PALEMBANG - Polda Sumsel menurunkan tim untuk memburu pelaku penembakan Kepala Kepolisian Sektor Rambang, Kabuaten Muaraenim. Kapolda Sumsel Irjen Pol Iza Fadri di Palembang, kemarin membenarkan anggotanya terkena tembak saat mengamankan pencurian minyak di Muaraenim. Pihaknya sekarang ini sudah menurunkan tim untuk memburu pelaku yang melakukan penembakan itu tanpa menyebutkan jumlah personil yang diturunkan. Ia mengatakan, sekarang tim yang diturunkan tersebut sudah disebar untuk menangkap pelaku tersebut. Memang, lanjut dia, terjadinya penembakan tersebut berdasarkan laporan saat Kapolsek bersama anggotanya
melakukan patroli di wilayahnya. Menurut dia, saat melakukan patroli diketahui adanya pencurian minyak sehingga jajarannya melakukan penangkapan dan pelaku melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya terus memburu pelaku pencurian dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut. Kapolda mengakui, di daerah ini memang masih terdapat senjata api rakitan sehingga itu juga harus diberantas. Namun, kesemuanya itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk masyarakat dan media, tambah dia. Berdasarkan data dihimpun Kapolsek Rambang AKP Ma’mun Arraysid, ditembak pelaku pencurian minyak saat mengetahui aksi dalam patroli. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DIVONIS - Terdakwa kasus suap terkait pengurusan proyek tanggul laut di Biak Numfor, Teddy Renyut dijatuhi hukum 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
KIH Bentuk
Parlemen Tandingan
Suluh Indonesia/ant
PARADE SENI BUDAYA - Sejumlah wanita Bali menjunjung Gebogan yaitu rangkaian bunga, buah dan janur dalam parade budaya Kabupaten Badung di Mengwi, Badung, kemarin. Kegiatan bidang seni budaya tersebut berlangsung 29 Oktober hingga 16 Nopember untuk meningkatkan sektor wisata sekaligus perayaan HUT ke-5 Kota Mangupura yaitu ibukota Kabupaten Badung.
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali melakukan manuver dengan membentuk parlemen sendiri atau tandingan buntut atas kekecewaan hasil pemilihan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. ‘’Untuk menghindari parlemen yang tidak sehat, maka kami menunjuk pimpinan DPR sementara serta akan membentuk Pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan lainnya,” kata Juri bicara KIH Arif Wibowo di Gedung Parlemen Jakarta, kemarin. Menurut dia, pihaknya akan menyusun pimpinan komisikomisi serta alat kelengkapan dewan guna menyelaraskan kebijakan Presiden dan Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain itu, dia menyesalkan setiap kali rapat paripurna KIH tidak pernah dianggap dan terkesan dilecehkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP)
baik dalam pemilihan Pimpinan DPR maupun pimpinan Komisi dan alat kelengkapannya. Terkait dengan itu, KIH juga akan mengajukan Perppu ke Presiden Jokowi mengenai masalah tersebut serta akan mengkaji ulang UU MD3. ‘’Segera diajukan Perppu ke presiden dan mengkaji Undang-undang MD3 karena dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu,” katanya. Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat menyatakan, cara-cara yang dilakukan KMP terkesan akan menjatuhkan pemerintahan yang sah melihat bagaimana cara mereka merebut kekuasaan di parlemen. ‘’Lima fraksi yang tergabung dalam KMP terkesan menyandera untuk menjatuhkan pemerintahan. Mereka sejak awal diduga punya niat buruk untuk menjegal presiden dalam menjalankan tata negara,” sebutnya.
Ia mengemukakan, parlemen yang saat ini berkuasa memegang kekuasaan seluruh pimpinan di DPR begitu otoriter menggunakan politik kotor sehingga tentu saja kebijakankebijakan presiden akan dimentahkan,” katanya mengungkapkan. Lima fraksi dalam KIH, lanjutnya, yakni fraksi PDI-P, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB sepakat akan membentuk parlemen sendiri karena dinilai KMP haus akan kekuasaan. ‘’Kami sepakat melawan itu dan tetap melaksanakan parlemen sendiri dan menjalankan rapat paripurna dan rapat lainnya sendiri,” tegasnya. Saat ditanyai wartawan dimana tempat rapat dan ruangan komisi-komisi untuk parlemen sementara itu, kata Ari wibowo selaku Juru Bicara dalam pertemuan dihadiri puluhan anggota KIH itu dia mengatakan akan dikondisikan. (har)
Menantang Ombak Menuju Negara Maritim NYANYIAN “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” seperti kembali membahana manakala Joko Widodo (Jokowi) membawakan pidato kenegaraannya yang pertama selaku Presiden, 20 Oktober 2014. Presiden Jokowi bertekad memimpin kebangkitkan kejayaan bangsa Indonesia di sektor kelautan (maritim). ‘’Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’ (Di Laut Kita Justru Jaya),
sebagai semboyan nenek moyang pada masa lalu bisa kembali membahana,” ujar Presiden. Pidato Presiden Indonesia ketujuh ini membuat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutnya benar-benar bagus. ‘’Itu sebuah ‘statement’ yang betul-betul bagus karena bagaimanapun juga realitanya Indonesia negara maritim sejak lama sekali, (tapi) kita selalu melihat sebagai sebuah daratan,” kata Megawati menanggapi pidato Jokowi soal
mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang jaya. Menurut Megawati, masalah kemaritiman kurang mendapat perhatian dari pemerintah sebelumnya. ‘’Sangat disayangkan bahwa selama ini kekuatan maritim kita dan hal-hal yang ada hubungannya dengan kelautan itu tidak begitu diangkat menjadi maksimal,” katanya. Dia menyebut ajakan Presiden Jokowi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras dan bergotong royong sebagai
pernyataan yang baik. ‘’Itu satu ‘statement’ yang juga bagus karena sebetulnya budaya kita ini gotong royong. Jangan sampai melupakan ajaran itu,” katanya. Memertegas visi kemaritiman ini, Jokowi dalam Kabinet Kerja yang diumumkan beberapa waktu lalu menunjuk Indroyono Soesilo sebagai Menko Bidang Kemaritiman. Meski kementeriannya terbilang baru, Indroyono optimistis mampu menjawab tanggung jawab yang dipercayakan Presiden kepadanya. (ant)
Napi Keluyuran
Lima Fraksi
Kuasai Pimpinan Komisi JAKARTA - Lima fraksi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan komisi pada pemilihan pimpinan komisi di Gedung MPR/ DPR/DPD Jakarta, kemarin. Kelima fraksi tersebut adalah FPG, Gerindra, PAN, PKS, serta Demokrat. Tiga wakil ketua DPR yaitu Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Demokrat) yang memimpin pemilihan dan penetapan pimpinan komisi berhasil memilih pimpinan di 10 komisi dari 11 komisi di DPR. Pada proses pemilihan dan penetapan pimpinan komisi tersebut hanya dihadiri oleh anggota dari lima fraksi anggota KMP dari 10 fraksi di DPR.
Sedangkan anggota dari lima fraksi lainnya tidak hadir yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP. Sementara KIH menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) karena dianggap cacat administrasi. ‘’Kami tidak mengakui hasil rapat tersebut, untuk itu kami nyatakan mosi tidak percaya atas hasil pemilihan itu,” kata Arif Wibowo, juru bicara KIH. Menurutnya, rapat tersebut dengan tidak melibatkan lima fraksi dari KIH dalam memutuskan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. ‘’Kalau seperti itu, namanya pelecehan lembaga,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
DIPLOMASI INDONESIA - MenluRetno L.P. Marsudi didampingi Wakil Menlu AM Fachir (kiri) bergegas usai memberikan keterangan di Gedung Pancasila, Jakarta, kemarin. Menlu mengatakan Indonesia akan menerapkan diplomasi yang tegas, bermartabat, membumi dan pro rakyat.
JAKARTA - Mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohammad, diketahui terlihat keluyuran di Jakarta setelah meninggalkan Lapas Sukamiskin Bandung, kemarin. Menanggapi adanya kabar tersebut, Ditjen PAS Kemenkumham Handoyo Sudrajat AK membantah bahwa politikus PDIP tersebut telah bebas menjalani perkara yang melilitnya. Ia menegaskan, mantan orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut masih berstatus sebagai warga binaan (narapidana) sesuai amar putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa. ‘’ Mochtar belum bebas, dia status masih di dalam,’’ katanya. Atas keluarnya Mochtar dari hotel prodeo itu, Dirjen telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut ihwal kepergian Mochtar apakah dilakukan seizin atau tanpa seizin petugas. ‘’Tadi pagi saya sudah perintahkan Kakanwil Kumham Bandung untuk meneliti kepergian Mochtar, apakah itu pelanggaran atau bukan,apakah itu sesuai prosedur atau bukan ,’’ katanya. Sementara itu ketika disinggung soal pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan Mochtar, Handoyo mengaku belum mengetahui hasilnya, kendati Kepala Lapas Sukamiskin Marselina Budiningsih mengatakan Pembebasan Bersyarat yang diajukan Mochtar tinggal menunggu keputusan pihak Ditjen PAS. ‘’Belum (ada hasil), gak tahu hasilnya,’’cetusnya. Secara terpisah, KPK akan melakukan tindakan jika mendapat laporan dari masyarkat adanya dugaan penyelewengan berupa tindak pidana suap kepada aparatur pihak Ditjen PAS yang mengeluarkan Mochtar dari selnya. (wnd)