Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Selasa, 30 Agustus 2016
CHA Diragukan
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan upaya yang akan dilakukan para calon hakim agung untuk membuat Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga hukum disegani. Dari lima calon Hakim Agung yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, integritas tinggi para CHA masih diragukan. Penilaian tersebut mengemuka dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung oleh di ruang Komisi III DPR RI di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengatakan, kalau soal intelektualitas saya yakin para calon Hakim Agung ini hebat semua, tetapi masalahnya hari ini kami bicara integritas, kira-kira sama enggak integritas para calon dengan yang tertangkap tangan sama KPK, lagi-lagi itu juga soal integritas. Desmond mengatakan apbi-
la ukurannya kualitas, maka komisi III DPR agak susah menilai dan bisa menerima CHA yang ada ini. Desmond menjelaskan dari tiga hakim perdata yang diuji, dinilai belum pernah mengeluarkan putusan yang revolusioner. Desmond menilai Kamar perdata sejatinya merupakan hal yang sensitif. Hal itu tercermin dari kasus sengketa tanah antara rakyat dengan korporasi. Kalau ada kasus tanah rakyat versus korporasi ya korporasi yang acap kali menang, makanya persoalan perdata ini kan integritas orang, dan para calon ini belum memperlihatkan putusan yang menggembirakan dalam perdata, tutur Desmond. Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir mempertanyakan gebrakan yang dilakukan terkait penumpukan kasus yang ada di MA. Sementara anggota Komisi III lainnya, Ichsan Soelist yo mempertanyakan makalah calon. (har)
No. 156 tahun X
Teror Medan Teroris Bayaran
JA KA R TA - P i ha k M abe s P o lr i menyebutkan pelaku teror di Gereja Santo Yoseph Medan Sumatera Utara, yaitu IAH (17) mendapatkan tawaran terima uang Rp10 juta dari seseorang. Jadi IA H dit aw ari ua ng kalau mau saya (seseorang) kasih Rp10 juta, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto di Jakarta, kemarin. Agus menuturkan IAH mau menerima uang, namun remaja itu belum mengetahui dana itu untuk keperluan apa. Saat ini, petugas kepolisian masih mendalami dan menyelidiki keterangan dari tersangka IAH terkait aksi teror terhadap pendeta Gereja Santo Yoseph tersebut. Agus mengungkapkan IAH bertemu
seseorang itu pada Kamis (25/8) hingga terjalin komunikasi dan orang tidak dikenal itu mengarahkan tersangka. Usai bertemu, IAH merakit bom dengan cara menyambungkan korek api dengan kabel dan sekantong bubuk yang diberi orang tersebut. Agus menambahkan IAH merangkai benda tersebut sesuai arahan dari orang kenalannya itu dan pengetahuan melalui internet. Bahkan IAH sempat membuat dan me ncoba me led akkan seperti ban pecah yang diketahui kakak tersangka di kosan. Selanjutnya, IAH mengikuti ibadah guna melancarkan aksi teror terhadap pendeta di Gereja Santo Yoseph pada Minggu (28/8). (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG TUNTUTAN - Terdakwa kasus dugaan suap proyek Jalan Trans Seram Kementerian PUPR di Maluku, Damayanti Wisnu Putranti menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Damayanti dituntut hukuman penjara selama enam tahun.
Medsos Pemimpin Konflik Wapres Sebut
JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan saat ini media sosial atau medsos menjadi pemimpin konflik karena dapat mempermudah memprovokasi orang lain secara massal dan dalam waktu singkat. Orang berkonflik sekarang tanpa pemimpin beda dengan dulu. Kalau sekarang yang memimpin adalah Facebook, whatsapp, SMS dan lainnya kata Wapres saat memberi ceramah kepada peserta Program pendidikan Sespimti Polri Dikneg ke-25 TA 2016 dengan tema kajian strategi penanganan konflik dalam negeri di Jakarta, kemarin. Wapres mencontohkan seperti konflik yang terjadi di Sumbawa dan Lampung, dari informasi melalui media sosial tibatiba bisa sampai langsung ke ribuan orang sehingga terjadi konflik. Artinya apa? Konflik
makin cepat. Kalau dulu dari mulut ke mulut mungkin butuh waktu seminggu untuk bisa sampai ke 1.000 orang, sekarang hanya beberapa menit bisa sampai ke 1.000 orang, tambah dia. Karena itu, penegak hukum harus punya teknologi informasi yang kuat dan mampu menguasai IT dengan baik, katanya lagi. Karena itu, dalam kesempatan ini para perwira harus memahami isu kapan saja.Tapi mencegah lebih baik dari pada mengobati, ujar Wapres. Dia kembali menegaskan bahwa kekuatan medsos sangat penting untuk diketahui dan dikuasai. Wapres dalam kesempatan itu juga berbagi pengalamannya dalam penanganan konflik seperti di Aceh dan Ambon serta Poso.
Wapres berbagi tips penanganan konflik kepada peserta program pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikneg ke-25 TA 2016. Kalau anda ingin menyelesaikan konflik jangan pernah takut, jangan was-was. Risikonya pasti ada, tapi jangan pernah ragu-ragu, kata Wapres saat memberi arahan di Istana Wapres. Tips kedua, adalah jangan pernah berpihak. Dia mencontohkan seperti konflik di Ambon, ada kantor polisi Islam ada yang Kristen, ada bank Islam ada bank Kristen. Menurut Wapres kondisi saat itu betulbetul mengerikan. Saya cuma ucap tiga hal. Kalau kalian mau terus berperang saya kasih peluru, baku tembaklah sesama kalian. Kalau mau saya tambah pasukan. Terakhir bicara dengan saya. Proses itu jangan
pernah ragu-ragu sehingga bisa selesai dalam 15 hari, tambah dia. Selain itu, tips lainnya adalah cari inti masalahnya. Seperti konflik di poso dan Ambon masalah politik, Aceh masalah ekonomi jadi diselesaikan setelah dicari inti masalahnya. Wapres mengatakan, hampir semuanya penyebab konflik adalah ketidakadilan, kemudian masalah ideologi. Di Indonesia ada sekitar 11 konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik besar karena menyebabkan jatuhnya lebih dari 1.000 korban jiwa, selebihnya adalah konflik-konflik kecil yang melibatkan suku, agama dan ras. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua hal yaitu penegakan hukum yang keras dan langkah lainnya yaitu melalui dialog. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PELANTIKAN PAW KOMISIONER KPU - Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) seusai upacara pengucapan sumpah jabatan pergantian antar waktu (PAW) Komisioner KPU di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Pemerintah Diminta
Jaga Kesinambungan dan Kredibiliats Fiskal
DALAM menjalankan Fungsi Anggaran selama tahun sidang 2015-2016, DPR selalu menjaga agar anggaran tidak defisit di atas 3,0% dari sehingga dalam realiasasi APBN Perubahan tahun anggaran 2015, defisit anggaran diupayakan berada pada 2,8% dari PDB. Pada APBN Tahun anggaran 2016 dan APBN Perubahan tahun 2016 defisit anggaran masing-masing sebesar 2,2% dan 2,35 % dari PDB. Oleh kare-
na itu, DPR selalu mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas fiskal dengan penetapan target-target yang
realistis. Demikian disampaikan Ketua DP R R Ade Komarudin dalam paripurna DPR RI yang mengagendakan laporan kinerja DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Senin (29/8) kemarin. Hadir dalam rapat paripurna pimpinan DPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dan undangan lainnya. Sementara itu, mengenai pembahasan RAPBN 2017 yang telah diajukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini, Ade mengatakan DPR akan lebih intensif dan bekerja keras mengkritisi berbagai kebijakan dalam program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah. Mengingat kondisi ekonomi global yang belum pulih, DPR RI harus realistis dalam menetapkan besaran anggaran negara ke depan. Sehingga, fungsi anggaran DPR harus mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan negara agar kebijakan fiscal benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat, katanya. Untuk Fungsi Pengawasan yang dijalankan dewan, telah banyak memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat publik dengan mengedepankan kompetensi dan profesionalisme para calon yang diusulkan. Proses seleksi dilakukan dengan prinsip keterbukaan, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PELATIHAN APARAT PENEGAK HUKUM - Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah), memberikan keterangan didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan) saat digelarnya Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2016 di Padang, Sumbar, kemarin. KPK menggelar pelatihan yang diikuti 200 peserta dari beberapa institusi penegak hukum itu untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tidak pidana korupsi dan pengembalian uang negara, khususnya di Sumbar.
MPR Berdzikir
Indonesia Perlu Berkomplentasi
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bangsa Indonesia perlu melakukan komplentasi diri agar tujuan hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perhelatan MPR Berdzikir dengan melibatkan ribuan masyarakat di Gedung MPR, kemarin merupakan upaya perwujudan dari program-program MPR dalam berdemokrasi. Kita perlu kontemplasi. Bersyukur dim ana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Dengan MPR berdzikir diharaopkan agar program-program MPR yang ada bisa terimplementasi
baik. Ini juga bagian dari ucapan selamat bahwa kemederkaan yang telah kita lalui selama 71 tahun, kata Zulkfili Hasan disela-sela acara MPR Berdzikir di halaman Gedung MPR RI, semalam. MPR berdzikir dihadiri lengkap pimpinan MPR lainnya yaitu Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, dan E.E Mangindaan. Dzikir bersama juga melibatkan jamaah tabligh yang dipimpinan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, serta ribuan masyarakat serta karyawan Setjen MPR yang memadati lapangan kompleks parlemen Jakarta.
Dengan komplentasi atau merenung, Zulkifli Hasan berharap ada ketulusan niat dari para anak bangsa untuk kembali merenung tentang apaapa yang telah dikerjakan dan diperbuat untuk bangsa dan negara ini. Adahal-hal yang perlu kita kerjakan, perlu waku. Tentu kita ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar untuk membangun karakter bangsa. Ini terus menerus akan kami upayakan, tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dzikir bersama yang diinisiasi pimpinan MPR ini merupakan sejarah baru dari periode kepemimpinan MPR
dalam melaksanakan amanat amandemen UUD 1945 agar MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI. Ini adalah sejarah baru. Dulu-dulu sosialisasi empat pilar ada wayangan, pidato. Tapi sekarang dengan dzikir. Ini dilakukan agar semua saling melengkapi, kata Hidayat. Tak hanya itu, MPR Berdzikir juga menjadi bukti bahwa pimpinan MPR berupaya menjadilkan Ketuhanan YME dapat masuk dan menemukan bentuk dalam aspirasi beragma. (har)